Indonesia Shipping Times Edisi 15 Agustus 2017

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 195• Vol IX • Selasa,

15 Agustus 2017

JEPANG HERAN PROYEK PELABUHAN PATIMBAN TERLAMBAT 3 BULAN

MENTERI SUSI MINTA GARAM IMPOR TIDAK REMBES KE PASAR

ABK PELNI BUANG SAMPAH KE LAUT VIRAL DI SOSIAL MEDIA

DUH, 19 AGEN PELAYARAN MASIH PUNGUT UANG JAMINAN KONTAINER

SEMESTER I, TROUGHPUT PELABUHAN BUSAN NAIK 5,6%

01

Menteri Susi Minta Garam Impor Jangan Rembes ke Pasar INDEKSBERITA.COM

T

ANPA meninggalkan gayanya yang ceplas-ceplos dan kadang langsung menohok sasaan, Susi Pudjiastuti Menteri Kelautan dan Perikanan minta semua pihak ikut menjaga proses impor garam yang tengah dilakukan oleh PT Garam (Persero), agar tidak merembes ke pasar. Ujarnya ketika mengisi acara Orasi Ilmiah dan Talkshow Pembangunan Ekonomi Maritim di Unair Surabaya, Jumat (11/8/2017).

“Saya yang pertama meng-goal-kan UU No. 7/2016, hingga akhirnya KKP punya hak memberi rekomendasi impor garam. Sekarang yang boleh lakukan impor garam konsumsi hanya PT Garam. Karena itu harus kita jaga yang impor ini untuk diolah, bukan dibocorkan”.

Pada kesempatan itu, Susi mengatakan selama ini Indonesia tak swasembada garam, padahal negeri ini memiliki pantai sangat panjang.

Penyebabnya bukan karena teknologi atau besarnya biaya produksi yang harus disiapkan, tetapi harga garam di pasaran sangat murah.

Selain itu, menurut Susi di sini banyak kartel

yang bermain, tanpa harus membayar bea masuk apa-apa, dan ketika melihat pasar butuh garam, langsung dibocorkan akhirnya garam petani hanya dihargai Rp.200/kg.

“Garam langka, kita tak swasembada. Fenomena ini merupakan PR bagi kita semua, dan tak bisa dilempar ke KKP sendiri.

Industri dan tata niaga, bukan pekerjaan kami.

Tugas kami adalah membantu petani agar produksi dan kualitasnya kian baik, hinggga harganya ikut baik. Kerja capek-capek koq hanya bisa menjual produk dengan harga murah” tuturnya.

Secara terpisah, Anang Abdul Qoyyum Direktur Keuangan PT Garam, katakan proses impor garam dari Australia sudah berjalan baik dan tepat pada 10 Agustus 2017 sebanyak 25.000 ton garam tiba di Pelabuhan Ciwandan Banten untuk memenuhi kebutuhan garam di Jateng, Jabar dan DKI Jakarta. Sedang 27.500 ton tiba di Tanjung Perak 11 Agustus jam 18.00, untuk disebar ke sejumlah industri kecil dan menengah di Jatim, Jateng dan Kalbar untuk diproses dan dijual di pasaran. Sedang yang 22.500 ton akan segera tiba di Belawan Medan pada 22 Agustus 2017 dan akan didistribusikan ke industri kecil dan menengah di Sumatera.

“Impor ini diharapkan bisa menekan harga garam di pasaran agar menjadi Rp.4.500Rp.5.000/kg” pungkas Qoyyum.*** TABLOIDMARITIM.COM | ERICK AM

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id

02

Selasa, 15 Agustus 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

J

Jawa Barat Peroleh Bantuan Ratusan Kapal dari KKP

AWA BARAT akan mendapat alokasi kapal perikanan bantuan pemerintah setidaknya 165 unit tahun 2017 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Pengadaan alat penangkapan ikan tersebut, selain menjadi nilai tambah, termasuk untuk bantuan alih alat penangkapan ikan yang dilarang.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat Jafar Ismail, Senin 14 Agustus 2017, mengapresiasi bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan bantuan tersebut, diharapkan dapat masyarakat nelayan di Jawa Barat.

Dari total kapal perikanan bantuan pemerintah sejumlah 994 unit, diketahui bahwa Jabar mendapat alokasi 165 unit. Adapun perinciannya, kapal 3 gross ton (GT) sebanyak 141 unit, 5 GT sebanyak 21 unit, dan 10 GT sebanyak 3 unit sehingga totalnya 165 unit.

Dia berharap alokasi bantuan kapal tersebut bagi Jabar bisa lebih banyak mengingat jumlah nelayan tradisional cukup besar. “Enggak ada (angka) ideal, ingin sebanyak-banyaknya untuk bisa membantu para nelayan Jabar,� ujarnya.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Jawa Barat Nandang Permana menyatakan, jumlah bantuan yang diterima Jabar dibandingkan dengan jumlah nelayan tradisional yang ada memang tidak sebanding. Di Jawa Barat terdapat sekitar 157.000 nelayan yang sebagian besar memiliki perahu congkreng. “Jumlah nelayan Jabar kedua setelah Jateng.

Setidaknya ada 4.000 perahu di Jabar yang terbagi-bagi, paling banyak congkreng,� katanya. Namun, dia menilai, bantuan kapal tersebut sudah proporsional dan dibagi merata dengan provinsi-provinsi lain.

Tahun ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap akan kembali membangun kapal peri-

INDONESIA SHIPPING TIMES

kanan bantuan pemerintah sejumlah 994 unit dengan total anggaran mencapai Rp 361 miliar.

Saat ini pembangunan kapal bantuan sudah melewati proses lelang dan sedang dalam proses pembangunan.

Dari jumlah tersebut, akan dibangun kapal berukuran di bawah 5 GT sebanyak 449 unit, kapal 5 GT 384 unit, kapal 10 GT sebanyak 134 unit, kapal 20 GT 15 unit. Lalu kapal berukuran 30 GT sebanyak 6 unit, dan kapal dengan ukuran 120 GT sebanyak 3 unit. Selain itu akan dibangun pula 3 kapal angkut dengan freezer berukuran 100 GT. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Sjarief Widjaja mengatakan, dari 994 unit tersebut, pengadaan kapal perikanan sebanyak 568 unit.

Pengadaan melalui sistem e-katalog dan 426 unit melalui sistem lelang umum. Sistem e-katalog dipilih dalam pembangunan kapal-kapal kecil dengan melibatkan galangan kecil. Sedangkan lelang umum untuk pembangunan kapal berukuran sedang hingga besar.

Dia menjelaskan, sebanyak 426 unit kapal ukuran <5 GT, 3 unit kapal ukuran 100 GT dan 3 unit kapal ukuran 120 GT dalam proses pada unit layanan pengadaan.

Sementara 26 unit kapal <5 GT, 384 unit kapal 5 GT, 134 unit kapal 10 GT, 15 unit kapall 20 GT dan 6 unit kapal 30 GT telah melakukan kontrak dan telah melaksanakan pekerjaan pembangunan kapal perikanan. Kapal bantuan sebanyak 988 unit di antaranya akan didistribusikan kepada 265 koperasi yang tersebar di 130 kabupaten/kota dan 29 provinsi.

Dalam pengadaan kapal tahun ini, Sjarief mengakui, KKP banyak belajar dari pengadaan kapal bantuan tahun lalu. Salah satunya memperbaiki sistem pembayaran dari sistem turn key (pembayaran saat kapal selesai) ke termin (pembayaran berdasarkan kemajuan fisik).*** PIKIRAN-RAKYAT.COM | ASEP BUDIMAN Selasa, 15 Agustus 2017

03

Forum Supply Chain Buka-Bukaan Paket Kebijakan Ekonomi XV TRUCKMAGZ.COM

P

ASCA pemerintah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi XV tentang Pengembangan Usaha dan Daya Saing Penyedia Jasa Logistik Nasional pada pertengahan Juni 2017 lalu, memunculkan beragam tanggapan dan reaksi. Tak terkecuali menarik perhatian Supply Chain Indonesia (SCI) untuk menyelenggarakan diskusi yang bertajuk Implementasi Efisiensi Logistik dalam Paket Kebijakan Ekonomi XV di Universitas Prasetya Mulya, Jakarta (12/Agustus).

“Biaya logistik nasional yang masih tinggi menjadi salah satu munculnya paket kebijakan ekonomi ini. Alasan lain, guna meningkatkan daya saing penyedia jasa logistik nasional agar bisa bersaing dengan penyedia jasa logistik asing,” terang Erwin Raza Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian saat membuka diskusi pertama.

04

Selasa, 15 Agustus 2017

Dalam pemaparannya, Erwin Raza menerangkan isi lengkap Paket Kebijakan Ekonomi ke 15, rencana pemerintah untuk implementasinya dan potensi paket kebijakan tersebut dapat menurunkan biaya logistik. ”U-saha implementasi paket kebijakan ini adalah pemerintah membentuk Satuan Tugas khusus yang diketuai langsung oleh Menko Perekonomian,” tambahnya.

Diskusi ini turut menghadirkan Yukki Nugrahawan, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Zaroni, Praktisi Logistik, dan Yuzon Erman Chief Commercial Officer PT Pos Logistik Indonesia. “Kita sambut baik paket ekonomi kebijakan ini, hal ini membuktikan pemerintah memang peduli terhadap masalah logistik. Dari 15 paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan terdapat lima yang terkait logistik,” tutur Yukki Nugrahawan.*** TRUCKMAGZ.COM| ABDUL

INDONESIA SHIPPING TIMES

Impor Kapal Laut & Bangunan Terapung Melonjak 126% KABARBISNIS.COM

B

ADAN Pusat Statistik (BPS) melansir impor kapal laut dan bangunan terapung naik 126,26% selama semester I/2017 dan secara nilainya telah mencapai 81% dari realisasi impor sepanjang 2016.

Berdasarkan data BPS, Senin (14/8/2017), nilai impor kapal laut dan bangunan terapung dalam periode Januari-Juni 2017 mencapai US$807,3 juta. Adapun dalam periode JanuariJuni 2016, nilai impor kapal dan bangunan terapung mencapai US$356,8 juta.

Secara bulanan, pada Juni 2017 nilai impor kapal laut dan bangunan terapung mengalami lonjakan dibandingkan dengan Mei 2017. Nilai impor kapal laut dan bangunan terapung naik 295,51% secara bulanan menjadi US$229 juta per Juni 2017.

Sementara itu, dalam tiga tahun terakhir tren impor kapal laut dan bangunan terapung cenderung melandai. Secara berturut-turut, nilai

INDONESIA SHIPPING TIMES

impor kapal laut dan bangunan terapung pada 2014, 2015, dan 2016 masing-masing sebesar US$1,21 miliar, US$1,10 miliar, dan US$990,2 juta.

Kenaikan nilai impor kapal pada tahun ini disebabkan antara lain insentif pajak yang diberikan pemerintah sejak 2015. Insentif diberikan lewat PP No.69 Tahun 2015 yang mengatur alat angkutan tertentu yang tidak dipungut pajak pertambahan nilai (PPN).

Dalam beleid itu disebutkan, alat angkut yang tidak dikenakan PPN mencakup kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal penangkap ikan, kapal pandu, kapal tunda, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran.*** BISNIS.COM | RIVKI MAULANA Selasa, 15 Agustus 2017

05

ABK Buang Sampah di Laut, Pelni Miliki SOP Tangani Sampah di Kapal KUMPARAN.COM

P

T Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) ( Pelni) memiliki Standar Operasional dan Prosedur (SOP) tersendiri untuk menangani sampah di atas kapal yang dioperasikan.

Manager Public Relation & CSR, Akhmad Sujadi mengatakan, sampah yang telah dihimpun di kapal tidak dibuang ke laut. Namun, dikumpulkan terlebih dahulu di dalam kapal.

“Jadi kita punya SOP pembuangan sampah.

Sampah itu dihimpun oleh petugas di atas kapal dan dipisahkan antara sampah organik dan non organik,” ujar Sujadi saat dihubungi, Senin (14/8/2017).

Lanjut Sujadi, setelah sampai di salah satu pelabuhan sampah yang dihimpun akan diangkut menggunakan truk ke tempat pembuangan sampah.

Dalam hal ini, Pelni bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk pengangkutan sampah menggunakan truk ke tempat pembuangan sampah.

“Jadi kami bekerja sama dengan pemda di Jakarta, Semarang, dan kota yang pelabuhannya

06

Selasa, 15 Agustus 2017

disinggahi kapal Pelni,” jelas dia.

Sujadi menegaskan, perseroan tidak pernah mengintruksikan kepada ABK untuk membuang sampah yang ada di kapal ke laut.

“Jadi sekali lagi kami punya SOP, dan kami tidak ada instruksi pembuangan sampah ke laut,” tegas dia.

Sebelumnya, Pelni membenarkan perlakuan salah satu anak buah kapal (ABK) yang membuang sampah ke laut.

Kejadian tersebut terjadi KM Bukit Raya dengan rute Tanjung Priok- Blinyu (Bangka)- Kijang (Bintan)- letung-Tarempa-Natuna-Midai-Serasan-Pontianak-Tanjung Pandan-Tanjung Priok.

“Jadi setelah adanya video viral kami langsung menindaklanjuti pengecekan apakah benar kapal pelni. Nah begitu menelusuri ternyata itu benar. Sehingga kami minta maaf atas kejadian tersebut. Sampai saat ini pun kami masih menyelidiki kapan itu terjadi,” pungkas dia. *** KOMPAS.COM | ACHMAD FAUZI

INDONESIA SHIPPING TIMES

Jepang Heran Proyek Pelabuhan Patimban Terlambat Tiga Bulan DETIK.COM

P

ROYEK Pelabuhan Patimban di Jawa Barat terlambat tiga bulan dari rencana. Demikian pula proyek yang didanai Jepang lainnya yang dilakukan di Indonesia saat ini.

“Proyek pelabuhan Patimbang terlambat tiga bulan dan belum tahu apakah akan terlambat lagi nantinya apa tidak,” papar sumber Tribunnews.com Senin ini (14/8/2017).

Pihak Indonesia menurutnya selalu minta buru-buru dalam pekerjaan proyek, dan Jepang telah membuat jadwal proyek dengan rinci serta dibicarakan bersama selalu, namun tetap saja terlambat.

“Beberapa kali kita sudah bertemu pihak Indonesia untuk proyek Patimban dan disepakati jadwalnya, tetapi tetap saja terlambat. Terus terang kami tak mengerti mengapa bisa terjadi keterlambatan di pihak Indonesia. Dampak dari keterlambatan ini untuk sebuah proyek besar sekali pemborosannya untuk berbagai hal.”

Keterlambatan proyek juga diperkirakan akan terjadi pula untuk proyel lain misalnya bantuan coastal radar dan pelabuhan perikanan terintegrasi dari kementerian kelautan dan perikanan.

“Sampai saat ini kami belum dapat kabar

INDONESIA SHIPPING TIMES

kepastian dari kementerian kelautan dan perikanan mengenai keinginan rinci secara resmi proyek tersebut. Kita sih mendukung Indonesia selalu, tetapi ini uang rakyat jadi harus benar-benar smapai rinci dan kita bahas di Jepang dengan rinci pula dengan berbagai pihak agar tidak menyalahi aturan yang ada dalam pemberian bantuan tersebut.”

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti beberapa waktu lalu, penandatanganan kesepakatan hibah antara Indonesia dan Jepang itu akan digelar November 2017.

“Mudah-mudahan saja bisa dilakukan November, boleh saja itu menjadi target. Tetapi kami butuh perincian lengkap mengenai proyek tersebut agar bisa diusulkan secara resmi kepada berbagai pimpinan di Jepang ini dan hal tersebut biasanya perlu makan waktu. Sementara sudah pertengahan Agustus 2017 ini kami belum terima rincian lengkap usulan proyek tersebut dari Indonesia.”

Proyek infrastruktur jalan raya yang akan dibantu Jepang pula dilakukan di Medan Sumatera Utara. Sampai saat ini juga memang masih dalam wacana belum ada hal konkrit tertulis terinci yang disampaikan kepada Jepang.

“Kalau sudah ada hal konkrit tertulis, dipelajari lalu dilakukan survei ke lapangan dan sebagainya. Jadi prosesnya banyak dan panjang dan kami membuat dengan schedule yang ada serta selalu didiskusikan dengan pihak Indonesia. Semoga saja nantinya schedule proyek bisa berjalan dengan lancar tanpa keterlambatan pula,” harapnya lagi.*** TRIBUNNEWS.COM | RICHARD SUSILO Selasa, 15 Agustus 2017

07

Permudah Akses ke Danau Toba, Sumut Bangun Pelabuhan Internasional YOUTUBE.COM

P

ELABUHAN Teluk Nibung di Tanjungbalai, Sumatera Utara (Sumut) akan dibuat setara dengan Pelabuhan di Singapura. Hal itu bertujuan untuk memudahkan wisatawan asing berwisata ke Danau Toba.

“Itu program Pemkot Tanjungbalai dengan (Kementerian) BUMN. Kita sedang membangun Pelabuhan Teluk Nibung. (Pelabuhan) ada yang dibangun baru, ada renovasi,” kata Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Syahrial, Senin (14/8/2017).

Ia mengatakan, pembangunan pelabuhan yang bakal setara Internasional itu menghabiskan anggaran sekitar Rp 60 miliar.

Segala fasilitas seperti kafe, barber shop hingga wifi akan dilengkapi.

“Pemerintah berkomitmen akan membuat jalan lingkar utara menuju akses ke Pelabuhan, kurang lebih 6 kilometer,” sambungnya.

08

Selasa, 15 Agustus 2017

Syahrial menuturkan, pembangunan jalan utara itu sudah mencapai 50 persen. Sementara, pembangunan Pelabuhan Teluk Nibung baru berjalan 20 persen. Diperkirakan, Pelabuhan itu akan selesai pembangunannya pada 2019 mendatang.

Ini agar mudahnya masuk wisatawan dari Malaysia menuju Tanjungbalai. Waktu tempuhnya sekitar 3 jam. Kemudian bila dilanjutkan ke Danau Toba waktu tempuhnya juga sekitar 3 jam melalui darat. Tentu ini mendukung program Pak Presiden,” jelasnya.

“Tahap awal, dermaga dibangun terlebih dahulu. Kemudian kita berkoordinasi dengan PLN pusat. Mereka komit akan membangun gardu induk 3 di Tanjungbalai,” tambah Syahrial*** DETIK.COM | JEFRIS SANTAMA INDONESIA SHIPPING TIMES

Terumbu Karang Labuan Bajo Rusak Diduga Akibat Kapal Wisata MERDEKA.COM

P

EMERHATI lingkungan Gabriel Mahal melaporkan dugaan kerusakan terumbu karang di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diakibatkan transportasi laut atau kapal pengangkut wisatawan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI. “Kapal yang hilir mudik di Labuan Bajo kerap sembarang melakukan lego jangkar dan bahkan menabrak terumbu karang,” kata Gabriel di Jakarta, Senin (14/8).

Gabriel menuturkan sejumlah kapal yang beroperasi di Labuan Bajo merusak terumbu karang meresahkan warga sekitar. Terlebih Labuan Bajo merupakan salah satu destinasi terbaik di Indonesia yang berdekatan dengan obyek wisata Taman Nasional Komodo. “Labuan Bajo sebagai wisata bahari selain wisata alam dan budaya,” ujarnya.

Gabriel mengungkapkan instansi berwenang

INDONESIA SHIPPING TIMES

lemah mengawasi dan menerbitkan perizinan terhadap kelaikan kapal laut, kompetensi kapten kapal dan kontrol lalu lintas barang ilegal.

Akibatnya lalu lintas laut di perairan Labuan Bajo padat dan kerap terjadi kecelakaan transportasi laut bahkan beberapa waktu terakhir terjadi tiga kali kapal tenggelam.

Gabriel mengatakan masyarakat Labuan Bajo pernah melaporkan kerusakan terumbu karang kepada Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) namun tidak mendapatkan respon positif. Ia berharap pemerintah pusat maupun daerah memperhatikan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut dan wisata bahari Indonesia.

“Kapal yang merusak terumbu karang harus ditindak tegas sesuai prosedur,” ucap tokoh NTT itu.*** REPUBLIKA.CO.ID | ANTARANEWS.COM Selasa, 15 Agustus 2017

09

Duh, 19 Perusahaan Pelayaran/Agen Masih Pungut Jaminan Kontainer TRIUNGGULSAKTI.COM

K

EMENTERIAN Perhubungan cq Ditjen Perhubungan Laut diminta melengkapi regulasi penghapusan uang jaminan kontainer untuk kegiatan impor dengan aturan sanksi bagi pelanggarnya.

“Karena sampai sekarang tercatat 19 perusahaan pelayaran/agen masih memungut uang jaminan kontainer tanpa alasan,” kata Ketua Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Widijanto didampingi Sekum Adil Karim, Senin (14/8/2017).

Widijanto mengatakan dalam Surat Edaran (SE) Dirjen Perhubungan Laut, Kemenhub No Um 003/40 /II /DJPL -17 (19/5/2017) disebutkan pemilik barang /importir (consignee) tidak perlu lagi membayar uang jaminan kontainer pada perusahaan pelayaran/ general agent kecuali untuk barang berpotensi dapat merusak petikemas, atau penerima barang (consignee) yang baru menggunakan jasa perusahaan pelayaran.

Surat Edaran Dirjen Hubla itu sudah

10

Selasa, 15 Agustus 2017

dimasukkan pada Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah No XV tanggal 15 Juni 2017.

“Mungkin karena ketentuan tadi tidak mencantumkan sanksi membuat banyak pelayaran / agen tidak mematuhinya,” tutur Widijanto dan Adil Karim.

“Karena itu kita minta supaya aturan tentang penghapusan uang jaminan kontainer tersebut dilengkapi dengan aturan sanksi agar pelanggarnya dapat ditindak,” kata Widijanto.

Menurut Widijanto, sampai sekarang hanya 6 perusahaan pelayaran /agen yang tidak memungut uang jaminan kontainer yaitu: OOCL(Orient Overseas Container Line), MCC Transport (Pelayaran Bintang Putih), Maersk Line, (Pelayaran Bintang Putih), Mitsui OSK Line (MOL), Hapag Lloyd ( Samudra Indonesia) dan NYK Line (Nippon Yusen Khabushiki Kaisha).

Sementara 19 pelayaran/agen yang masih memberlakukan uang jaminan kontainer yaitu: SITC Indonesia, Cosco Indonesia, Yang Ming, Evergreen, APL Indonesia, Samudra Indonesia, K’ Line, CTP (Caraka Tirta Perkasa), RCL (Bhum Mulia Prima), PIL (Pelayaran Samudra Selatan) Wan Hai Lines, Arpeni Pratama Ocean Line, CMA-CNC-CGM, SKR Indonesia, Optima Lautan Bersama, K-Carga Agencies, Layar Sentosa (Larsen), Bahari Cahaya Raya dan Freight Liner Indonesia.*** BERITATRANS.COM | WILAM

INDONESIA SHIPPING TIMES

INDEF: Ruas Tol Laut, Pemerintah Perlu Penguatan Sarana dan Prasarana DETIK.COM

R

ENCANA pemerintah memperkuat tol laut untuk menekan disparitas harga diharapkan bisa diimplementasikan dengan baik.

Pengamat ekonomi Institute Development for Economics and Finance (Indef) Eko Listianto menyatakan tol laut membutuhkan penguatan sarana dan prasarana.

“Pemerintah harus bisa mengatasi jumlah kapal laut dan pelabuhan yang lebih representatif,” kata Eko, Senin (14/8).

Eko bilang penguatan moda terintegrasi dari darat dan udara menjadi INDONESIA SHIPPING TIMES

salah satu modal. Menurutnya, akses pengangkutan komoditas menuju tol kapal pengangkut kerap menjadi tantangan.

“Channelling moda transportasi juga harus diperkuat,” jelasnya.

Tak hanya itu, komoditas yang diangkut tol laut juga diharapkan juga diharapkan bisa dijaga. Harus ada signifikansi harga komoditas dari Indonesia barat ke timur dan begitu juga sebaliknya.

“Jadi barang yang dijual harus bisa mempengaruhi inflasi rendah,” ungkapnya. *** KONTAN.CO.ID | RAMADHANI PRIHATINI Selasa, 15 Agustus 2017

11

Semester I, Troughput Peti Kemas Pelabuhan Busan Meningkat 5,6% SEATRADE-MARITIME.COM

J

UMLAH peti kemas yang ditangani oleh pelabuhan Busan tercatat 10.167.000 TEU/ peti kemas 20 kaki untuk paruh pertama tahun ini, naik 5,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Peningkatan itu diakibatkan beberapa pemilik kapal yang berpindah ke pelabuhan lain menyusul kasus bangkrutnya perusahaan pelayaran Hanjin di tahun lalu, kembali ke pelabuhan Busan. Juga perusahaan pelayaran domestik, termasuk Hyundai Merchant Marine berkontribusi tinggi dalam menangani peti kemas kargo dari perusahaan Pelayaran Hanjin

12

Selasa, 15 Agustus 2017

secara cepat.

Diperkirakan bahwa volume angkut peti kemas kargo yang ditangani di pelabuhan Busan untuk tahun ini untuk pertama kali menembus 20 juta TEU. Juga volume angkut peti kemas kargo alih kapal menuju negara lain melewati pelabuhan Busan diperkirakan akan melampaui 10 juta TEU. Dengan demikian, pelabuhan Busan akan dapat menempati peringkat kelima dunia, mengambil alih posisi Hong Kong untuk volume angkut peti kemas kargo.

KBS.CO.KR | KF INDONESIA SHIPPING TIMES

Bea Cukai Perbarui Aturan Barang Tidak Dipungut Cukai SINDONEWS.COM

membawa bangsa ini ke era transportasi perkeretaapian yang lebih maju dan modern.*** TEMPO.CO | MEMO BISNIS

Kerja Bersama Kereta Api Dorong Pembangunan Negeri PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai BUMN operator kereta api di Indonesia telah membawa perkeretaapian pada era modern.

PT KAI pun mendapat kepercayaan untuk berperan dalam mewujudkan pembangunan dan pengembagebrakan besar PT KAI yang mengubah perkeretaapian Indonesia adalah penerapan teknologi informasi. Internet Reservation adalah inovasi yang paling mengubah pandangan dan cara masyarakat dalam bertransportasi menggunakan kereta api.

Bagi PT KAI, inovasi ini tak hanya memudahkan dalam memantau semua lini operasionalnya secara transparan dan realtime. â&#x20AC;&#x153;Ini juga membantu dalam hal pengambilan berbagai keputusan yang penting bagi kelangsungan pelayanan dan bisnis perusahaan,â&#x20AC;? kata Edi. PT KAI terus menggali berbagai inovasi lainnya yang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat bagi masyarakat dan memajukan perkeretaapian bangsa. Untuk itu, PT KAI tak berhenti untuk terus belajar dengan melakukan berbagai pelatihan hingga ke luar negeri seperti Australia, Jepang, Cina, Prancis, dan berbagai negara lainnya. Dengan demikian, SDM dan teknologi Kereta Api Indonesia akan siap

INDONESIA SHIPPING TIMES

Selasa, 15 Agustus 2017

13

Garuda Optimis Pendapatan Kargo Tembus Angka US$270,8 Juta

Menjarah peti kemas yang mengapung di laut Brasil, 11 orang ditangkap Aparat Brasil telah menaham sedikitnya 11 orang ditangkap karena menjarah peti kemas yang jatuh dari kapal kargo di dekat pelabuhan Santos.

Warga lokal menaiki perahu kecil menuju sejumlah peti kemas yang mengapung, mengambil barang-barang termasuk sepeda dan pakaian.

Petugas pelabuhan mengatakan 45 kontainer telah jatuh dari geladak kapal, penyebabnya tengah diselidiki.

Polisi mengatakan para pencuri menggunakan perahu kecil untuk menjangkau kontainer dan mengambil uni AC, dan juga barang-barang lain seperti pakaian, peralatan rumah sakit dan tas.

Polisi juga telah mengejar dua kapal cepat yang mengangkut barang-barang dari peti kemas.

Media lokal memberitakan kapal berbendera lokal Brasil, Log-In Pantanal, menurunkan 248 kontainer di Pelabuhan Santos pada Kamis (10/08) dan mengangkut 341 peti kemas ke kapal.

Perusahaan yang bertanggung jawab terhadap kapal itu mengatakan kecelakaan itu terjadi akibat cuaca buruk.

Video yang beredar di media sosial terguling diatas gelombang laut yang tingi. Saksi mata mengatakan pada wartawan bahsa sejumlah kontainer terlempar akibat guncangan. *** BBC.COM |

14

Selasa, 15 Agustus 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Perpres Roadmap e-Commerce Bikin Ekonomi Digital Makin Cerah LIPUTAN6.COM

D

ENGAN telah diundangkannya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (SPNBE) atau Roadmap e-Commerce yang ditandatangani Presiden Joko Widodo, ini memberi petunjuk arah digital ekonomi Indonesia untuk dibawa ke mana.

“Perpres roadmap e-commerce ini atau peta jalan e-commerce ini memberikan guidance petunjuk bagi kita semua, terutama bagi industri yang berkaitan dengan digital ekonomi, jalanya itu mau ke mana,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara di Jakarta.

Ada tujuh isu utama yang perlu diatasi di industri e-commerce, diantaranya mengenai pedanaan, logistik, SDM, cyber security, perlindungan konsumen, pajak, dan infrastuktur TIK. Ada lebih dari 30 inisiatif dalam perumusan roadmap e-commerce tersebut.

Dengan demikian, Menkominfo menyebutkan roadmap e-commerce yang telah diundangkan tersebut sudah komperhensif dan transparan arah ekonomi digital Indonesia di masa mendatang. Rudiantara melanjutkan roadmap e-commerce ini juga tidak hanya pemerintah saja yang berperan, tetapi juga para pemain e-commerce harus turut serta terlibat.

“Roadmap disiapkan bersama-sama bukan hanya pemerintah tapi bersama-sama dengan player karenanya isinya, substansinya banyak

INDONESIA SHIPPING TIMES

yang menyentuh atau meng-address isu di player. Startup contoh nanti pedanaannya bagaimana, nanti di situ ada kebijakan dari pemerintah dan disitu dituliskan kebijakan apa yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk address isu apa yang tujuh tadi, kemungkinan apa yang bertanggungjawab,” tuturnya.

Perpres ini ditetapkan di Jakarta dan ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo pada 21 Juli 2017 dan diundangkan di Jakarta pada 3 Agustus 2017 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Yasonna H. Laoly.

Dengan keluarnya Perpres Roadmap e-Commerce ini, menurut Rudiantara, merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam mendorong pencapaian ekonomi digital senilai USD 130 miliar pada 2020 mendatang.

Dalam Perpres ini yang dimaksud dengan Roadmap e-Commerce atau Peta Jalan SPNBE 2017-2019 adalah dokumen yang memberi arahan dan langkah-langkah penyiapan dan pelaksanaan perdagangan yang transaksinya berbasiskan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

“Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada semua yang berpartisipasi, kementerian lembaga maupun player, idEA dan anggotanya itu berperan aktif dalam menyiapkan perpres ini,” sebutnya.***

DETIK.COM | AGUS TRI HARYANTO Selasa, 15 Agustus 2017

15

MMC Lakukan Penjajakan Akuisisi Pelabuhan Sabah Malaysia SEANEWS.COM.TR

M

MC Corporation terus memperluas wilayah kekuasaan pelabuhannya di Malaysia. Sumber media lokal menyebutkan , saat ini MMC tengah melakukan penjajakan untuk mengakuisisi saham Suria Capital Holdings di Pelabuhan Sabah. â&#x20AC;&#x153;Kami ingin mengklarifikasi bahwa memang telah terjadi diskusi antara MMC Corp dan Suria Capital Holdings berkaitan dengan rencana akuisisi saham di Pelabuhan Sabah oleh MMC Port Holdings yang merupakan 100% anak usaha MMC,â&#x20AC;? petik keterangan dari group perusahaan pelayaran tersebut dalam sebuah pemberitahuan di bursa saham.

16

Selasa, 15 Agustus 2017

Dewan Direksi MMC Corp sendiri belum memastikan kapan kesepakatan untuk akuisisi saham itu bisa dilakukan.

Saat ini, MMC Corp masing-masing menguasai Pelabuhan Tanjung Pelepas dan Northport di selatan dan Semenanjung Malaysia untuk bagian tengah.

Awal tahun 2017 ini, MMC Corp telah menandatangani kesepakatan membeli seluruh saham Pelabuhan Penang, di bagian utara semenanjung Malaysia.

Sedangkan pelabuhan Sabah yang sedang diincar MMC Copr saat ini dikuasai Suria Holdings. Pelabuhan Sabah terletak di timur Semenanjung Malaysia.*** SEATRADE-MARITIME.COM | VINCENT WEE

INDONESIA SHIPPING TIMES

KPPU Rekomendasikan Evaluasi Permenhub 153 Tahun 2015

K

OMISI Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengeluarkan rekomendasi agar Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 153 Tahun 2015 yang tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 terkait dengan proses penentuan tarif.

“Jadi dalam sidang putusan perkara persaingan usaha itu telah dihasilkan suatu keputusan dengan menghukum bersalah PT Angkasa Pura Logistik dan mengeluarkan rekomendasi untuk mengevaluasi aturannya,” ujar Kepala Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Makassar, Ramli Simanjuntak di Makassar, Selasa.

Ia mengatakan, rekomendasi untuk mengevaluasi Permenhub Nomor 153 Tahun 2015 tentang Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok Kargo dan Pos yang Diangkut dengan Pesawat Udara itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Ramli menyebut, dalam rekomendasi yang dikeluarkan itu, pihak Kementerian Perhubungan diminta untuk memberikan sanksi kepada PT Angkasa Pura I (Persero) yang secara sengaja melimpahkan kewenangan pengelolaan Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar kepada PT Angkasa Pura Logistik, karena telah melanggar Pasal 233 ayat (3) UU

INDONESIA SHIPPING TIMES

Nomor 1 Tahun 2009.

Kemenhub, Kementerian BUMN, bersama dengan Otoritas Bandar Udara juga diminta untuk membuat aturan atau regulasi yang jelas serta pengawasan yang lebih efektif mengenai penyelenggaraan Regulated Agent di Bandar Udara seluruh Indonesia.

“Regulated Agent untuk lebih menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan, dengan memperhatikan prinsipprinsip persaingan usaha yang sehat. Jadi bukan sebaliknya, untuk memonopoli,” jelasnya.

Adapun sanksinya, yakni PT Angkasa Pura Logistik terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

KPPU menghukum PT Angkasa Pura Logistik membayar denda sebesar Rp6,5 miliar lebih yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah.

Selain itu memerintahkan terlapor satu PT Angkasa Pura Logistik untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut kepada KPPU. Sebelumnya, perkara ini bermula ketika PT Angkasa Pura Logistik di Terminal Kargo Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar menetapkan tarif jasa kargo dan pos pesawat udara dari Rp400 menjadi Rp500 per kilogram. Tarif ini berlaku sejak 1 April 2014.

Selain itu, ada juga tarif jasa pemeriksaan dan pengendalian keamanan kargo (regulated agent) dan pos senilai Rp550 per kilogram. Tarif ini berlaku pada 20 Juli 2015.*** ANTARANEWS.COM | M HASANUDDIN

Selasa, 15 Agustus 2017

17

Pasca Serangan Teror London, US Coast Guard Perketat Pengamanan Pelabuhan foto: fox61.com

O

TORITAS Maritim Pelabuhan New Haven Connecticut, AS kian memperketat pengamanan pasca serangan teror di London minggu lalu. Pelabuhan New Haven merupakan yang terbesar di wilayah selatan New England yang melayani kegiatan bongkar muat sejumlah komoditas seperti baja, BBM, minyak, garam serta komoditas lainnya.

“Kami harus memastikan kapal-kapal yang singgah di sini benar-benar safety,” ujar Kapten Andrew Tucci, petugas US Coast Guard.

Menurutnya, saat ini ada rencana peningkatan koordinas pengamanan antaara US Coast Guard dengan Biro Investigasi Federal (FBI) di sejumlah titik dermaga, feri, dan kawasan pelabuhan New Haven, New London serta Brigdeport. Termasuk juga rencana peningkatan keamanan di kawasan Long Island Sound.

Ada rencana keamanan yang disetujui oleh Coast Guard untuk setiap terminal kapal, feri dan pelabuhan di New Haven, New London dan Bridgeport. Termasuk peningkatan keamanan pelabuhan laut dalam Long Island Sound.

“Di semua area itu, kami melakukan inspeksi ke kapal-kapal dan memastikan semua sesuai dengan dokumen yang kami terima,”

18

Selasa, 15 Agustus 2017

kata Kapten Tucci.

Aturan lainnya, semua kapal yang akan masuk pelabuhan harus mendapat persetujuan 96 jam sebelum tiba di dermaga, dan harus memberikan informasi yang terperinci kepada Coast Guard.

“Semuanya kita periksa.

Berapa orang di kapal, kargo apa yang diangkut, pelabuhan terakhir yang dikunjungi dan sebagainya,” urai Kapten Tucci. “Kami mencocokkan semua informasi itu.”

Dalam hal inspeksi kapal, petugas Coast Guard juga akan masuk ke dalam kapal dan memeriksa ruang mesin serta ruang-ruang lainnya. Hal itu semua untuk memastikan kapal aman dan ramah lingkungan.

Untuk meningkatkan kemampuan, sejauh ini para personil Coast Guard diikutkan dalam latihan pengamanan massal serta latihanlatihan regular lainnya. Selain itu, juga kegiatan pelatihan menembak.

Sejak tahun 2013 lalu, Coast Guard juga mengkaji secara serius ancaman keamanan dunia maya. Ancaman tersebut berpotensi melumpuhkan sistem navigasi kapal atau kamera wifi pemantau perimeter minyak.

“Ancamanan keamanan dunia maya merupakan hal yang baru bagi kami,” ujar Kapten Tucci.

Kapten Tucci menambahkan Coast Guard terus melakukan patrol setiap hari di perairan Connecticut. Dia berharap masyarakat aktif melaporkan aktivitas yang mencurigakan atau tidak biasa dengan menghubungi National Response Center di 1-800-424-8802.*** FOX61.COM | KATIE CORRADO | KF

INDONESIA SHIPPING TIMES