INDONESIA
SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK
No 196• Vol IX • Rabu,
16 Agustus 2017
INDONESIA DAN JEPANG TANDATANGANI MOU PELABUHAN PATIMBAN
PENGUSAHA NIKMATI PEMBEMBASAN PPN IMPOR KAPAL LAUT
PELINDO IV EKSPOR KOMODITAS UNGGULAN DARI SORONG-CHINA
PENGUSAHA MENJERIT, TARIF TOL LAUT DI NUNUKAN MELANGIT
DIGITALISASI BUKA PELUANG BARU PEKERJA PELABUHAN SINGAPURA
01
Indonesia dan Jepang Tandatangani MoU Bangun Pelabuhan Patimban KAGAMA.CO
K
EMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Japan International Cooperation Agency (JICA) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk mempercepat Pembangunan Pelabuhan Patimban, Jawa Barat. Penandatangan nota kesepahaman tersebut dilakukan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Anita Firmanti, Sekjen Kemenhub Sugihardjo, dan Kepala Perwakilan JICA untuk Indonesia Naoki Ando. “Dengan MoU ini diharapkan menjadi bagian dari Loan Agreement yang isinya mengatur hal-hal yang masih menjadi perbedaan antara JICA Guidelines dengan peraturan perundang-undangan di Pemerintah Indonesia,” ujar dia dalam rilisnya, Jakarta, Selasa (15/8/2017). Secara rinci, Anita menjelaskan perbedaan tersebut meliputi pengadaan barang dan jasa
dalam hal penggunaan eprocurement system dan metode pengadaan (postqualification dan pre-qualification) serta penerapan UU No 2/2017 tentang Jasa Konstruksi. “Dengan ditandatanganinya MoU ini diharapkan bisa mempercepat implementasi Pembangunan Pelabuhan Patimban yang ditargetkan selesai sebagian pada 2019,” katanya. Pelabuhan Patimban merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang masuk dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 58 tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres No 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Pembangunan Pelabuhan Patimban akan didanai Pemerintah Jepang melalui JICA dengan Kementerian Perhubungan sebagai Executing Agency, dan Kementerian PUPR sebagai Implementing Agency. Total pinjaman untuk pembangunan Pelabuhan Patimban sebesar 118,9 miliar yen atau sekitar Rp13,8 triliun. Salah satu pekerjaan yang akan dilakukan Kementerian PUPR adalah pembangunan jalan akses menuju Pelabuhan dari jalan nasional Pantura sepanjang 8,1 km dengan nilai anggaran sekitar Rp1,3 triliun. Hingga saat ini, usulan kegiatan sudah tercantum dalam Greenbook 2017 dan Bappenas sudah memproses usulan daftar kepada Kementerian Keuangan.*** SINDONEWS.COM | YANUAR RIEZQI YOVANDA
penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: karnali.faisal@gmail.com » Website: shippingforum.co.id
02
Rabu, 16 Agustus 2017
INDONESIA SHIPPING TIMES
Menteri Luhut: Pemerintah Bahas Efisiensi di Pelabuhan TRIBUNNEWS.COM
M
ENTERI Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah menginginkan efisiensi dari segi harga dan waktu di pelabuhan. Selama ini, ia melihat cost di pelabuhan terlalu tinggi. “Semua kami turunkan karena itu membuat harga tidak bagus. Kami bicara efisiensi dengan Pelindo I sampai IV,” katanya saat ditemui di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta Pusat, Senin, 14 Agustus 2017. Luhut menuturkan, saat ini, pemerintah sedang melihat struktur cost logistik serta mencari tahu sektor mana yang menyebabkan mahal dan apa penyebabnya. Pada 22-23 Agustus nanti akan diputuskan soal cost ini. “Tadi sepakat dengan Menteri Perhubungan lihat cost THC,” ujarnya. INDONESIA SHIPPING TIMES
Luhut pun mengundang sejumlah stakeholder di bidang pelabuhan, seperti Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Pelindo I sampai Pelindo IV. Mereka membicarakan efisiensi harga dan waktu di pelabuhan. Budi Karya Sumadi mengatakan efisiensi pelabuhan diperlukan agar ekspor semakin baik. Ia melanjutkan, pihaknya kini melakukan inventarisasi terkait dengan masalah di pelabuhan. Budi menyampaikan fokus pemerintah tentu ke pelabuhan-pelabuhan utama karena efisiensi terkait dengan ekspor. “Pelabuhan yang besar, seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Belawan,” ucapnya.*** TEMPO.CO | DIKO OKTARA Rabu, 16 Agustus 2017
03
Ekspor Komoditi Unggulan, Pelindo IV Kirim 30 Kontainer dari Sorong ke China TRIBUNNEWS.COM
S
UKSES dengan direct export (ekspor langsung) dari empat pelabuhan di Kawasan Timur Indonesia (KTI), Pantoloan, Jayapura, Bitung dan Balikpapan, PT Pelindo IV (Persero) kembali melepas ekspor langsung perdana dari Pelabuhan Sorong, Selasa (15/8/2017). Direktur Utama PT Pelindo IV, Doso Agung melalui rilis resminya menuturkan, dalam ekspor langsung perdana tersebut, CV Sorong Timber Irian (Alco Timber Group) mengirim sebanyak 30 TEUs berisi komoditas unggulan, Kayu Merbau ke Shanghai, China melalui Pelabuhan Makassar. “Ini adalah pelepasan ekspor langsung kelima dari KTI yang dilakukan Pelindo IV. Sebelumnya, kami sudah melakukan ekspor langsung dari empat pelabuhan lainnya, yaitu Pelabuhan Pantoloan di Palu, Pelabuhan Jayapura di Papua, Pelabuhan Bitung di Sulut dan Pelabuhan Balikpapan di Kalimantan Timur,� ujar Doso Agung.
04
Rabu, 16 Agustus 2017
Dari Pelabuhan Sorong, komoditas unggulan Kayu Merbau yang memang banyak diincar konsumen di China tersebut dikirim menggunakan perusahaan pelayaran, PT Salam Pacific Indonesia Lines atau lebih dikenal dengan PT SPIL. Selain pejabat Pelindo IV, turut melepas ekspor langsung perdana tersebut juga Gubernur Provinsi Papua Barat, Dominggus Mandacan. Kegiatan itu juga dihadiri beberapa pejabat setempat antara lain, Wali Kota Sorong, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong, Natanael, KSOP Kelas I Sorong, Bea Cukai Sorong, Karantina Sorong, Kapolres Sorong Kota, Kapolres Sorong PT SPIL dan Direktur CV. Sorong Timber Irian (Alco Timber Group), Henoch Budi Setiawan.*** TRIBUNNEWS.COM | MUH FADLY ALI
INDONESIA SHIPPING TIMES
Warga Keluhkan Debu Bongkar Muat Batu Bara Pelabuhan Cirebon RADARCIREBON.COM
A
KTIVITAS bongkar muat batubara pernah ditutup sementara. Namun, sejak dibukanya kembali aktivitas bongkar muat, warga kembali resah. Debu yang menempel dan kondisi lingkungan yang berpolusi, terlebih saat musim angin kencang. Seperti yang diakui Ahmad Ali (45), warga RW 1 Pesisir Selatan, Kelurahan Panjunan. Ali mengaku tak keberatan ada bongkar muat batubara, namun ia menyesalkan permasalahan debu yang tak kunjung selesai. “Sebenarnya kami nggak masalah mau tetap ada aktivitas bongkar muat batubara, nggak keberatan. Asalkan penanggulangan debu dimaksimalkan,” ujar Ali, kepada Radar, Senin (14/8). Udara yang panas dan debu hitam menemani keseharian warga. Terlebih, saat musim angin kumbang, debu batu bara berterbangan di mana-mana. “Kadang pada nempel di atap, pada nempel di kipas angin,” ceritanya. Tak hanya saat musim angin saja, saat musim hujan pun debu batu bara yang hanyut bersama
INDONESIA SHIPPING TIMES
air hujan mencemari lingkungan. “Airnya kan jadi hitam, kotor,” tambahnya. Ali menyadari, bongkar muat batu bara banyak menimbulkan efek negatif dibandingkan efek positifnya. Langkah yang dilakukan Pelindo dan KSOP hingga para pengusaha meminimalisasi debu batubara pun dinilai Ali tak bakal berhasil. Bahkan, dia meminta para pejabat termasuk PT Pelindo II dan pengusaha untuk tinggal dibalik tembok pelabuhan. Dia berani bertaruh, jaring yang saat ini terpasang di sekeliling pelabuhan tak mampu menahan debu batubara. “Secanggih apapun teknologi yang dipakai pengusaha, ya debunya pasti tetap terbang keluar. Apalagi cuma jaring gitu,” tandasnya. Sunarti (43) warga RW 1 Pesisir Selatan pun mengaku sudah merasakan betul dampak dari polusi udara akibat debu batu bara. “Kami hanya ingin hidup sehat, menghirup udara segar, tanpa debu batubara lagi,” harapnya.*** RADARCIREBON.COM Rabu, 16 Agustus 2017
05
Tugas Tambahan Kemenhub, Pelni Operasikan 7 Kapal Tol Laut PELNI.CO.ID
P
T Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) mengoperasikan satu lagi kapal tol laut mulai Selasa (15/8). Kapal itu untuk trayek T-9 dari Tanjung Perak, Surabaya ke Kisar-Namrole-Kisar-Tanjung Perak. Manajer Komunikasi dan Hubungan Kelembagaan PT Pelni Akhmad Sujadi mengatakan, T-9 merupakan tugas tambahan dari Kemenhub untuk penyelenggaraan pelayanan publik untuk angkutan barang di laut. Yakni penugasan melalui surat Dirjen Perhubungan laut Nomor. PR.101/III/15/OA-2-17 tanggal 25 Juli 2017 trayek T-9 dari Tanjung Perak-Kisar (896 mil) Namrole-Kisar (308 mil) dan Kisar-Tanjung Perak (896 mil). “Trayek tol laut itu untuk melengkapi enam trayek yang sudah ditugaskan pemerintah kepada PT Pelni. Sehingga secara total Pelni akan mengoperasikan tujuh rute tol laut,” ujar Sujadi, Minggu (14/8). Awalnya, kapal untuk trayek tersebut akan diberangkatkan 16 Agustus 2017. ”Namun dimajukan menjadi tanggal 15 Agustus 2017,” ujar Sujadi.
06
Rabu, 16 Agustus 2017
Sujadi mengatakan, Pulau Kisar merupakan pulau terdepan Indonesia di bagian Selatan. Wilayah itu berada di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Maluku Barat Daya merupakan kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara. Pelni akan mengoperasikan KM Caraka Jaya Niaga III-32 dengan kapasitas 115 kontainer untuk trayek tersebut. “Kapal itu akan membawa barang kebutuhan sehari-hari dan juga barang penting. Ada semen, alat bangunan dan bibit pertanian. Dengan adanya tol laut ini, masyarakat di daerah Kisar akan terbantu,” ungkap Sujadi. Di wilayah itu, kata Sujadi, ternyata tidak menghasilkan padi dan minyak goreng. Dengan adanya program itu, suply bahan pokok dapat memenuhi keterpenuhan kebutuhan bahan pokok. ”Sehingga disparitas atau perbedaan harga bisa ditekan,” jelas pria asal Purbalingga, Jawa Tengah tersebut.*** JPNN.COM
INDONESIA SHIPPING TIMES
Pengusaha di Perbatasan Menjerit, Tarif Tol Laut Melangit KOMPAS.COM
S
EJUMLAH pengusaha di wilayah perbatasan Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara mengeluhkan mahalnya tarif tol laut dari Surabaya menuju Sebatik. Salah satu pengusaha di Sebatik, Sekena mengatakan, untuk membawa barang berupa sepatu sebanyak satu karung dia harus membayar Rp 1 juta. “Harga barangnya saja tidak sampai sejuta, tapi tarifnya Rp 1 juta,” ujarnya, Selasa (14/8/2017). Mahalnya tarif kapal tol laut juga dikeluhkan salah satu pengusaha bahan bangunan, Jambi. Ia membawa 5 ton material dari Surabaya dengan tarif tol laut Rp 6.015.000. Padahal sesuai aturan, tarif tol laut hanya Rp 317.000 perton. “Hitungannya sama kuli dan transportasi habis Rp 3 juta, tapi saat bayar malah kena Rp 6 juta,” ujarnya. Jambi menambahkan, pembayaran tarif tol laut tersebut juga tidak disertai dengan nota rincian pembayaran. Seperti saat ia membayar ongkos angkut kapal tol laut yang kedua kali. Saat itu, ia menemukan kejanggalan. Karena kuitansi pembayaran tol laut baru diberikan kepadanya 20 hari kemudian. Untuk membayar
INDONESIA SHIPPING TIMES
30 ton bahan bangunan dari Surabaya, ia harus membayar Rp 18 juta. Dalam nota pembayaran, Jambi juga menemukan perbedaan jumlah tagihan yang diterima dari kuitansi asli dengan kuitansi tembusan yang diterimanya. “Jumlahnya kita tahu tapi nama barang dan timbangannya tidak jelas. Bagaimana kami bayar? Itupun ada perbedaan dengan kuitansi asli yang sempat diberikan,” ucapnya. Sementara pengurus PT Lintas Samudra Mandiri yang mengurus tarif tol laut di Dermaga Sebatik, Andi mengaku, biaya yang dibebankan kepada pedagang di Sebatik sudah termasuk biaya kontainer, biaya kuli, serta biaya transportasi. Menurutnya, barang di bawah satu ton akan dikenai biaya ongkos angkut yang sama dengan biaya barang satu ton. Sementara barang yang beratnya lebih dari satu ton akan terkena kelebihan berat muatan. “Subsidi tetap Rp 317.000 perton. Di luar daripada itu (lebih dari 1 ton) saya juga tuntut. Kurang dari 2 ton, itu dihitung kena 2 ton. Satu karung tetap kita bayar kontainerya,” ujarnya.*** KOMPAS.COM | SUKOCO Rabu, 16 Agustus 2017
07
Pengusaha Nikmati Pembebasan PPN Impor Kapal Laut BERITATRANS.COM
P
ARA pengusaha pelayaran menilai pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk impor kapal laut turut meringankan biaya investasi sehingga meningkatkan daya saing industri pelayaran nasional. Pengusaha menilai, struktur biaya bisa lebih efisien bila bunga pinjaman perbankan juga ikut turun. Carmelita Hartoto, Ketua Umum Indonesia National Shipowners’ Association (INSA), mengatakan pembebasan PPN sangat membantu struktur biaya investasi menjadi lebih efisien. “Fasilitas bebas PPN juga salah satu upaya menurunkan biaya logistik disektor jasa transportasi,” jelasnya kepada Bisnis.com, Senin (14/8/2017). Dia mengimbuhkan, daya saing industri pelayaran nasional juga bisa terdongkrak bila bila bunga pinjaman perbankan melandai. INSA mengusulkan adanya lembaga pendanaan yang bisa menyediakan pendanaan berbunga terjangkau untuk investasi kapal. Menurut Carmeilita, bisnis pelayaran tergolong padat modal dan berisiko tinggi namun memiliki tingkat pengembalian atau yield yang
08
Rabu, 16 Agustus 2017
lambat. Oleh karena itu, pemilik atau investor di bisnis pelayaran menurut Carmeilita sangat hatihati dalam membeli kapal. Marthalia Vigita, Corporate Secretary PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk. juga menilai pembebasan PPN untuk impor kapal laut sangat membantu arus kas perseroan. “PPN impor kapal [sudah] dibebaskan, jelas ini meringankan cashflow,” ujarnya kepada Bisnis. Dalam catatan Bisnis.com, di kuartal I/2017, Temas line telah mendatangkan tiga unit kapal. Satu kapal berkapasitas 2.700 TEUS dan dua unit kapal dengan kapasitas 360 TEUS. Investasi tiga kapal tersebut berasal dari belanja modal yang disiapkan pada 2016. Sebagaimana diketahui, pemerintah membebaskan PPN untuk alat angkut tertentu lewat beleid Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015. Berdasarkan data BPS, pembebasan PPN berbanding lurus dengan nilai impor kapal laut dan galangan kapal yang tumbuh 126,26% per semester I/2017.*** BISNIS.COM | RIVKI MAULANA
INDONESIA SHIPPING TIMES
ALFI Ingin Kerja Sama Hub Port RISingapura Win-win Solution
INDONESIA SHIPPING TIMES
TRIBUNNEWS.COM
A
SOSIASI Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) ingin ada kerja sama yang winwin solution antara Indonesia dengan Singapura. Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengatakan Singapura sebelumnya sudah menjadi partner kerja Indonesia di bidang logistik dan kepelabuhanan. Salah satunya adalah kerja sama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan PSA Marine Pte Ltd, perusahaan Singapura yang merupakan salah satu operator pelabuhan terbesar di dunia, mengembangkan New Priok Container Terminal 1 (NPCT-1). “Nah yang terpenting kalau pun ada kerja sama selain investasi apa yang mereka bisa sharing dengan kita,” jelas Yukki kepada Bisnis di Jakarta pada Rabu (15/8/2017). Dia memberi contoh pemerintah ingin Indonesia menjadi hub port juga dan kalau Singapura masuk pembicaraan perlu diarahkan ke bentuk kerja sama sedemikian. “Dengan demikian, pelaku usaha di Indonesia juga bisa bekerja sama dalam transshipment. Misalnya, kan Indonesia ingin juga direct call untuk tujuan tujuan akhir bisa diakomodasi. Karena dalam hal ini harus win-win solution.” Contoh lain yang diberikan Yukki, Singapura bersedia memberikan data detail ekspor yang masuk ke Indonesia. Alasannya, karena ada tendesi barang yang masuk secara ilegal dari Singapura. “Kita harus tahu dari sisi mana kita unggul dan dari sisi mana kita bisa memang harus bekerja sama yang mengutungkan. Kita sangat banyak keunggulan dari mereka, tetapi Singapura juga sebagai negara terbesar dalam melakukan investasi di Indonesia,” jelas Yukki. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berkunjung ke Singapura pekan lalu. Dia meninjau fasilitas pelabuhan yang dioperasikan oleh PSA Marine Pte Ltd.
Pada 2016, operator transshipment hub ini telah menangani 30.59 juta TEUs kontainer. Jumlah ini terhitung 15 kali lebih besar dari jumlah arus peti kemas yang ditangani PT Pelabuhan Tanjung Priok pada tahun yang sama yakni 1.913.958 TEUs. Besarnya kapasitas tersebut, menurut Luhut, didukung dengan kecanggihan teknologi. Pasalnya, truk pengangkut kontainer tidak lagi memerlukan pengemudi karena sudah bersistem semirobot. Crane juga sudah dikendalikan dengan sistem kendali jarak jauh menggunakan remote control. Oleh sebab itu, agar terjadi transfer teknologi, Luhut mendorong kerja sama PSA dengan pengelola pelabuhan di Indonesia. “Di Priok, Patimban, Medan, Surabaya, Makassar boleh ini [dijajaki pengaplikasian teknologinya].” Selain itu, dia berharap kerja sama tersebut nantikan berupa pengembangan sumber daya manusia (SDM). Agar, SDM yang bekerja di pelabuhan-pelabuhan Indonesia memiliki kapasitas terhadap penggunana sistem teknologi dan digital. “Saya harap PSA datang ke Indonesia dan melatih kami.”*** BISNIS.COM | GLORIA FK LAWI Rabu, 16 Agustus 2017
09
Aptrindo: Biaya Supply-Chain Dipangkas, Beban Logistik Turun TRUCKMAGZ.COM
A
SOSIASI Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menilai biaya logistik di Indonesia bisa turun secara berkala jika pemerintah memberikan strategi pemangkasan biaya pada setiap rantai bisnis tersebut. Sugi Purnoto, Wakil Ketua Bidang Sarana dan Prasarana Aptrindo, mengatakan pelaku usaha truk mengenal physical system distribution yakni menurunnya biaya logistik karena menurunnya biaya distribusi. “Ini soal biaya dari aspek maintenance yang dipengaruhi infrastruktur. Makin baik jalan, makin rendah biaya maintenance truk. Makin baik jalan, maka main turun biaya operasional,” ujar Sugi, Selasa (15/7/2018). Menurutnya, peningkatan utilisasi dari pengusaha truk akan berdampak pada penurunan biaya logistik. Merujuk prediksi dari Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) bahwa pada 2019, biaya logistik di Indonesia bisa mencapai 19% dari produk domestik bruto (PDB). Dia menyebut biaya logistik memang bisa terpangkas dengan perbaikan infrastruktur di Indonesia. Hal ini memang sesuai dengan tolak ukur dari Bank Dunia melalui Logistic Performance Index (LPI) yang dirilis tahun lalu. Namun lebih dari itu, pemerintah juga perlu melihat supply-chain yang dilakukan para pebisnis logistik. “Perlu dipikirkan proses-proses yang
10
Rabu, 16 Agustus 2017
mendukung utilisasi bukan hanya ekspor dan impor di depo, tetapi seluruh rangkaian sampai akhir, misal jangan ada waiting time di distribusi dan pabrikan,” tuturnya. Dia menilai prediksi ALFI sesungguhnya baru membaca gambar besar dari proses logistik, namun belum secara terperinci membahas pemangkasan setiap komponennya. Sebelumnya Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum DPP ALFI, mengatakan perbandingan biaya logistik terhadap PDB sejak 2013 hingga 2017 turun 2,2 poin dari 25,7% menjadi 23,5%. Langkah deregulasi pemerintah dan pembangunan infrastruktur menjadi pendorong utama. “Jadi, kalau tidak ada perbaikan dari segi layanan kepabeanan berbasis digital, posisi Indonesia bisa stagnan, karena perbaikannya hanya didukung dari infrastruktur saja, jadi belum tentu 2019 bisa 19%,” tutur Yukki. Logistic Performance Index (LPI) tahun lalu memang menunjukkan posisi Indonesia melorot dari posisi 53 dengan skor 3,08 menjadi peringkat 63 dengan skor 2,98. Penilaian LPI didasarkan pada enam aspek yaitu, efisiensi customs & border management clearance, kualitas infrastruktur perdagangan dan transportasi, kemudahan pengaturan pengiriman internasional, kompetensi dan kualitas jasa logistik, kemampuan melakukan tracking & tracing, dan frekuensi pengiriman tepat waktu. Di antara negara-negara Asean, Indonesia berada pada posisi keempat. Peringkat tertinggi adalah Singapura (5), lalu Malaysia (32) dan Thailand (45). Penurunan skor LPI Indonesia terjadi pada hampir semua aspek kecuali international shipment dan tracking & tracing. Salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian adalah infrastruktur yang mempunyai skor terendah yaitu 2,65.*** BISNIS.COM | GLORIA FK LAWI
INDONESIA SHIPPING TIMES
DLU Gelar Anugerah Prestasi Bagi Mitra Kerja Terbaik METROTIMES.NEWS
U
NTUK ke-15 kalinya, perusahaan pelayaran nasional PT Dharma Lautan Utama menyelenggarakan acara Malam Anugerah Prestasi Tahun 2017. Acara yang digelar di Hotel Bumi Surabaya, Jum’at (11/8/2017) yang dihadiri Pudji Hartanto Iskandar Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Bambang Harjo Soekartono AnggotaKomisi VI DPR-RI, Wachid Wahyudi Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur serta pejabat lainnya. Menurut Erwin H. Poedjono Dirut PT DLU, dimaksud sebagai wujud apresiasi terhadap kinerja karyawan, yang dinilai sebagai asset perusahaan, dan merupakan faktor utama dalam kompetisi sektor pelayanan yang mampu mengubah ke arah peningkatan kinerja dan citra perusahaan. Pada gelaran ini PT DLU juga mempersembahkan Anugerah Mitra Dharma Utama sebagai apresiasi kepada mitra kerja yang telah memberi dukungan dan kerjasama yang baik untuk memberi layanan prima kepada pelangggan dan masyarakat. Penerima anugerah ini terdiri dari Muhamad Zulkrnaen, Kepala Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Apiapi serta Arif Muljanto Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan & Penyeberangan Gilimanuk. Selain itu, juga diserahkan Anugerah Dharma Bhakti Praja Utama sebagai apresiasi dan terimakasih kepada regulator yang telah memberi sumbangsih, pengabdian dan dedikasi yang luar biasa dalam memajukan trasportasi nasional, kepada Capt. Erwin Rosmali dan Capt. Hari
INDONESIA SHIPPING TIMES
Setyobudi yang merupakan mantan dan pejabat eksisting KSOP Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya. Dalam kesempatan memberi sambutan pada acara tersebut, Pudji Hartono Iskandar Dirjen Hubdar menyampaikan apresiasi terhadap komitmen dari PT DLU dalam menghargai karyawan berprestasi guna memotivasi peningkatan kualitas. Ujarnya: “Prestasi merupakan bagian dari bukti kualitas, terutama sumber daya manusianya. Penghargaan dan sanksi tak bisa dilepaskan dalam hubungan kerja, karena merupakan kepedulian agar kualitas SDM tetap baik serta hubungan antarkaryawan dan pimpinan terjaga. Karenanya jangan berhenti melakukan kegiatan semacam ini, sebagai salah satu wujud agar perusahaan tetap eksis”. Sementara itu, Bambang Harjo, Penasihat PT DLU yang juga anggota Komisi VI DPR RI mengataan, anugerah prestasi merupakan bentuk apresiasi bagi karyawan karena mereka telah berperan ikut memajukan perusahaan. Ungkapnya: “Kemauan perusahaan tak hanya ditentukan fasilitas dan proteksi pemerintah, tetapi oleh kualitas SDM”. Pada kesempatan iu, Erwin H.Poedjono Direktur Utama PT DLU mengatakan, malam anugrah prestasi yang ke-15 ini diselenggarakan untuk meningkatkan loyalitas, dedikasi dan motivasi karyawan, serta meningkatkan efektivitas maupun produktivitas kinerja. Selain itu juga dalam rangka mewujudkan hubungan kerja yang sehat, serasi, harmonis dan dinamis antara perusahaan dan karyawan, sekaligus memastikan pemberian layanan prima bagi pelanggan dan mitra usaha. Menurut Erwin penghargaan itu meliputi kategori: nahkoda dan kepala kamar mesin berprestasi, tim anjungan dan geladak terbaik, tim permesinan terbaik, kantor cabang terbaik, Dharma Siaga atau awak kapal yang melakukan tindakan luar biasa dalam menghadapi situasi darurat.*** TABLOIDMARITIM.COM | ERICK AM Rabu, 16 Agustus 2017
11
Digitalisasi Membuka Peluang Kerja Baru di Pelabuhan Singapura GREENPORT.COM
A
DA sebuah cerita ketika Kenny Tan, salah seorang pegawai PSA dipindahkan tempat kerjanya dari Terminal Tanjong Pagar ke Terminal Pasir Panjang pada Agustus lalu. Saat itu, Tan tidak tahu apa yang akan terjadi di tempat kerjanya. Selama lebih dari 30 tahun, Tan yang berusia 51 tahun itu merasa sudah merasa menyatu dengan pekerjaan lamanya sebagai operator RTGC dari lapangan penumpukan ke truk dan sebaliknya. Di tempat kerjanya yang baru, Tan mendapat tugas yang sama sebagai operator RTGC. Bedanya, jika dulu dia harus berada di dalam kabin RTGC di area lapangan penumpukan, kini dia berada di control room. Ini karena RTGC yang digunakan sudah digerakan secara otomatis. “Tadinya saya khawatir karena pekerjaan sebagai operator terasa berbeda,” katanya seperti dikutip The Straits Times. “Tapi ketika saya mulai bekerja dan mendapat pelatihan, saya tidak mengalami kesulitan untuk menjalankan tugas yang baru.” Tan mengakui dengan pelatihan tersebut dia merasa siap untuk menghadapi perkembangan
12
Rabu, 16 Agustus 2017
teknologi digital alat bongkar muat yang kini sudah merambah banyak pelabuhan. “Saya sekarang bekerja di lingkungan kantor yang jauh lebih nyaman, bisa berinteraksi dengan rekan kerja dan juga atasan saya,” kata Tan. Padahal dulu, menurut Tan, dia hanya bisa berkomunikasi lewat HT di dalam kabin crane saja. Pengalaman Tan menunjukkan bahwa kekhawatiran pekerjapekerja pelabuhan diangga kuno sama sekali tidak tepat. PSA sudah mempersiapkan 500 operator ikut dalam pelatihan teknologi digital pelabuhan. Semua happy. Upaya ini, menurut juru bicara PSA, terus dilakukan sebagai respon terhadap berbagai perubahan khususnya menyongsong digitalisasi pelabuhan. Peningkatan kompetensi pekerja merupakan sebuah keniscayaan bagi PSA. Pemerintah Singapura sendiri menargetkan 13.000 pekerja bisa disiapkan hingga tahun 2025 untuk mengoperasikan smart port berbasi digital. “Tenaga kerja maritim yang terampil menjadi kunci untuk memperkuat pertumbuhan industri maritim Singapura,” ujar Chief Executive Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) Andrew Tan. Tan menambahkan, MPA bekerja sama dengan para stakeholder maritim di Singapura berusaha menciptakan nilai tambah bagi pekerja di era transformasi industri transportasi laut tersebut.*** STRAITSTIMES.COM | JACQUELINE WOO
INDONESIA SHIPPING TIMES
Bea Cukai Perbarui Aturan Barang Tidak Dipungut Cukai SINDONEWS.COM
membawa bangsa ini ke era transportasi perkeretaapian yang lebih maju dan modern.*** TEMPO.CO | MEMO BISNIS
Kerja Bersama Kereta Api Dorong Pembangunan Negeri PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai BUMN operator kereta api di Indonesia telah membawa perkeretaapian pada era modern. PT KAI pun mendapat kepercayaan untuk berperan dalam mewujudkan pembangunan dan pengembagebrakan besar PT KAI yang mengubah perkeretaapian Indonesia adalah penerapan teknologi informasi. Internet Reservation adalah inovasi yang paling mengubah pandangan dan cara masyarakat dalam bertransportasi menggunakan kereta api. Bagi PT KAI, inovasi ini tak hanya memudahkan dalam memantau semua lini operasionalnya secara transparan dan realtime. “Ini juga membantu dalam hal pengambilan berbagai keputusan yang penting bagi kelangsungan pelayanan dan bisnis perusahaan,� kata Edi. PT KAI terus menggali berbagai inovasi lainnya yang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat bagi masyarakat dan memajukan perkeretaapian bangsa. Untuk itu, PT KAI tak berhenti untuk terus belajar dengan melakukan berbagai pelatihan hingga ke luar negeri seperti Australia, Jepang, Cina, Prancis, dan berbagai negara lainnya. Dengan demikian, SDM dan teknologi Kereta Api Indonesia akan siap
INDONESIA SHIPPING TIMES
Rabu, 16 Agustus 2017
13
Garuda Optimis Pendapatan Kargo Tembus Angka US$270,8 Juta
Menjarah peti kemas yang mengapung di laut Brasil, 11 orang ditangkap Aparat Brasil telah menaham sedikitnya 11 orang ditangkap karena menjarah peti kemas yang jatuh dari kapal kargo di dekat pelabuhan Santos. Warga lokal menaiki perahu kecil menuju sejumlah peti kemas yang mengapung, mengambil barang-barang termasuk sepeda dan pakaian. Petugas pelabuhan mengatakan 45 kontainer telah jatuh dari geladak kapal, penyebabnya tengah diselidiki. Polisi mengatakan para pencuri menggunakan perahu kecil untuk menjangkau kontainer dan mengambil uni AC, dan juga barang-barang lain seperti pakaian, peralatan rumah sakit dan tas. Polisi juga telah mengejar dua kapal cepat yang mengangkut barang-barang dari peti kemas. Media lokal memberitakan kapal berbendera lokal Brasil, Log-In Pantanal, menurunkan 248 kontainer di Pelabuhan Santos pada Kamis (10/08) dan mengangkut 341 peti kemas ke kapal. Perusahaan yang bertanggung jawab terhadap kapal itu mengatakan kecelakaan itu terjadi akibat cuaca buruk. Video yang beredar di media sosial terguling diatas gelombang laut yang tingi. Saksi mata mengatakan pada wartawan bahsa sejumlah kontainer terlempar akibat guncangan. *** BBC.COM |
14
Rabu, 16 Agustus 2017
INDONESIA SHIPPING TIMES
Perpres Roadmap e-Commerce Bikin Ekonomi Digital Makin Cerah LIPUTAN6.COM
D
ENGAN telah diundangkannya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (SPNBE) atau Roadmap e-Commerce yang ditandatangani Presiden Joko Widodo, ini memberi petunjuk arah digital ekonomi Indonesia untuk dibawa ke mana. “Perpres roadmap e-commerce ini atau peta jalan e-commerce ini memberikan guidance petunjuk bagi kita semua, terutama bagi industri yang berkaitan dengan digital ekonomi, jalanya itu mau ke mana,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara di Jakarta. Ada tujuh isu utama yang perlu diatasi di industri e-commerce, diantaranya mengenai pedanaan, logistik, SDM, cyber security, perlindungan konsumen, pajak, dan infrastuktur TIK. Ada lebih dari 30 inisiatif dalam perumusan roadmap e-commerce tersebut. Dengan demikian, Menkominfo menyebutkan roadmap e-commerce yang telah diundangkan tersebut sudah komperhensif dan transparan arah ekonomi digital Indonesia di masa mendatang. Rudiantara melanjutkan roadmap e-commerce ini juga tidak hanya pemerintah saja yang berperan, tetapi juga para pemain e-commerce harus turut serta terlibat. “Roadmap disiapkan bersama-sama bukan hanya pemerintah tapi bersama-sama dengan player karenanya isinya, substansinya banyak
INDONESIA SHIPPING TIMES
yang menyentuh atau meng-address isu di player. Startup contoh nanti pedanaannya bagaimana, nanti di situ ada kebijakan dari pemerintah dan disitu dituliskan kebijakan apa yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk address isu apa yang tujuh tadi, kemungkinan apa yang bertanggungjawab,” tuturnya. Perpres ini ditetapkan di Jakarta dan ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo pada 21 Juli 2017 dan diundangkan di Jakarta pada 3 Agustus 2017 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Yasonna H. Laoly. Dengan keluarnya Perpres Roadmap e-Commerce ini, menurut Rudiantara, merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam mendorong pencapaian ekonomi digital senilai USD 130 miliar pada 2020 mendatang. Dalam Perpres ini yang dimaksud dengan Roadmap e-Commerce atau Peta Jalan SPNBE 2017-2019 adalah dokumen yang memberi arahan dan langkah-langkah penyiapan dan pelaksanaan perdagangan yang transaksinya berbasiskan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. “Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada semua yang berpartisipasi, kementerian lembaga maupun player, idEA dan anggotanya itu berperan aktif dalam menyiapkan perpres ini,” sebutnya.***
DETIK.COM | AGUS TRI HARYANTO Rabu, 16 Agustus 2017
15
MMC Lakukan Penjajakan Akuisisi Pelabuhan Sabah Malaysia SEANEWS.COM.TR
M
MC Corporation terus memperluas wilayah kekuasaan pelabuhannya di Malaysia. Sumber media lokal menyebutkan , saat ini MMC tengah melakukan penjajakan untuk mengakuisisi saham Suria Capital Holdings di Pelabuhan Sabah. “Kami ingin mengklarifikasi bahwa memang telah terjadi diskusi antara MMC Corp dan Suria Capital Holdings berkaitan dengan rencana akuisisi saham di Pelabuhan Sabah oleh MMC Port Holdings yang merupakan 100% anak usaha MMC,� petik keterangan dari group perusahaan pelayaran tersebut dalam sebuah pemberitahuan di bursa saham.
16
Rabu, 16 Agustus 2017
Dewan Direksi MMC Corp sendiri belum memastikan kapan kesepakatan untuk akuisisi saham itu bisa dilakukan. Saat ini, MMC Corp masing-masing menguasai Pelabuhan Tanjung Pelepas dan Northport di selatan dan Semenanjung Malaysia untuk bagian tengah. Awal tahun 2017 ini, MMC Corp telah menandatangani kesepakatan membeli seluruh saham Pelabuhan Penang, di bagian utara semenanjung Malaysia. Sedangkan pelabuhan Sabah yang sedang diincar MMC Copr saat ini dikuasai Suria Holdings. Pelabuhan Sabah terletak di timur Semenanjung Malaysia.*** SEATRADE-MARITIME.COM | VINCENT WEE
INDONESIA SHIPPING TIMES
KPPU Rekomendasikan Evaluasi Permenhub 153 Tahun 2015
K
OMISI Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengeluarkan rekomendasi agar Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 153 Tahun 2015 yang tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 terkait dengan proses penentuan tarif. “Jadi dalam sidang putusan perkara persaingan usaha itu telah dihasilkan suatu keputusan dengan menghukum bersalah PT Angkasa Pura Logistik dan mengeluarkan rekomendasi untuk mengevaluasi aturannya,” ujar Kepala Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Makassar, Ramli Simanjuntak di Makassar, Selasa. Ia mengatakan, rekomendasi untuk mengevaluasi Permenhub Nomor 153 Tahun 2015 tentang Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok Kargo dan Pos yang Diangkut dengan Pesawat Udara itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ramli menyebut, dalam rekomendasi yang dikeluarkan itu, pihak Kementerian Perhubungan diminta untuk memberikan sanksi kepada PT Angkasa Pura I (Persero) yang secara sengaja melimpahkan kewenangan pengelolaan Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar kepada PT Angkasa Pura Logistik, karena telah melanggar Pasal 233 ayat (3) UU
INDONESIA SHIPPING TIMES
Nomor 1 Tahun 2009. Kemenhub, Kementerian BUMN, bersama dengan Otoritas Bandar Udara juga diminta untuk membuat aturan atau regulasi yang jelas serta pengawasan yang lebih efektif mengenai penyelenggaraan Regulated Agent di Bandar Udara seluruh Indonesia. “Regulated Agent untuk lebih menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan, dengan memperhatikan prinsipprinsip persaingan usaha yang sehat. Jadi bukan sebaliknya, untuk memonopoli,” jelasnya. Adapun sanksinya, yakni PT Angkasa Pura Logistik terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU menghukum PT Angkasa Pura Logistik membayar denda sebesar Rp6,5 miliar lebih yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah. Selain itu memerintahkan terlapor satu PT Angkasa Pura Logistik untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut kepada KPPU. Sebelumnya, perkara ini bermula ketika PT Angkasa Pura Logistik di Terminal Kargo Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar menetapkan tarif jasa kargo dan pos pesawat udara dari Rp400 menjadi Rp500 per kilogram. Tarif ini berlaku sejak 1 April 2014. Selain itu, ada juga tarif jasa pemeriksaan dan pengendalian keamanan kargo (regulated agent) dan pos senilai Rp550 per kilogram. Tarif ini berlaku pada 20 Juli 2015.*** ANTARANEWS.COM | M HASANUDDIN
Rabu, 16 Agustus 2017
17
Pasca Serangan Teror London, US Coast Guard Perketat Pengamanan Pelabuhan foto: fox61.com
O
TORITAS Maritim Pelabuhan New Haven Connecticut, AS kian memperketat pengamanan pasca serangan teror di London minggu lalu. Pelabuhan New Haven merupakan yang terbesar di wilayah selatan New England yang melayani kegiatan bongkar muat sejumlah komoditas seperti baja, BBM, minyak, garam serta komoditas lainnya. “Kami harus memastikan kapal-kapal yang singgah di sini benar-benar safety,” ujar Kapten Andrew Tucci, petugas US Coast Guard. Menurutnya, saat ini ada rencana peningkatan koordinas pengamanan antaara US Coast Guard dengan Biro Investigasi Federal (FBI) di sejumlah titik dermaga, feri, dan kawasan pelabuhan New Haven, New London serta Brigdeport. Termasuk juga rencana peningkatan keamanan di kawasan Long Island Sound. Ada rencana keamanan yang disetujui oleh Coast Guard untuk setiap terminal kapal, feri dan pelabuhan di New Haven, New London dan Bridgeport. Termasuk peningkatan keamanan pelabuhan laut dalam Long Island Sound. “Di semua area itu, kami melakukan inspeksi ke kapal-kapal dan memastikan semua sesuai dengan dokumen yang kami terima,”
18
Rabu, 16 Agustus 2017
kata Kapten Tucci. Aturan lainnya, semua kapal yang akan masuk pelabuhan harus mendapat persetujuan 96 jam sebelum tiba di dermaga, dan harus memberikan informasi yang terperinci kepada Coast Guard. “Semuanya kita periksa. Berapa orang di kapal, kargo apa yang diangkut, pelabuhan terakhir yang dikunjungi dan sebagainya,” urai Kapten Tucci. “Kami mencocokkan semua informasi itu.” Dalam hal inspeksi kapal, petugas Coast Guard juga akan masuk ke dalam kapal dan memeriksa ruang mesin serta ruang-ruang lainnya. Hal itu semua untuk memastikan kapal aman dan ramah lingkungan. Untuk meningkatkan kemampuan, sejauh ini para personil Coast Guard diikutkan dalam latihan pengamanan massal serta latihanlatihan regular lainnya. Selain itu, juga kegiatan pelatihan menembak. Sejak tahun 2013 lalu, Coast Guard juga mengkaji secara serius ancaman keamanan dunia maya. Ancaman tersebut berpotensi melumpuhkan sistem navigasi kapal atau kamera wifi pemantau perimeter minyak. “Ancamanan keamanan dunia maya merupakan hal yang baru bagi kami,” ujar Kapten Tucci. Kapten Tucci menambahkan Coast Guard terus melakukan patrol setiap hari di perairan Connecticut. Dia berharap masyarakat aktif melaporkan aktivitas yang mencurigakan atau tidak biasa dengan menghubungi National Response Center di 1-800-424-8802.*** FOX61.COM | KATIE CORRADO | KF
INDONESIA SHIPPING TIMES