Koran Transaksi Edisi 299

Senin, 13 - 26 Oktober 2014

Edisi No.299 | Tahun Ke-XIII WWW.KORANTRANSAKSI.COM

Terbit setiap hari SENIN Harga Rp. 5.000 Luar Pulau Jawa Tambah Ongkos Kirim

PENERBIT: PT. TANAH MERAH ABADI

Penerimaan Pajak Tak Pernah Naik Selama 14 Tahun Jakarta, Trans Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Bambang Sudibyo menyayangkan rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang stagnan selama 14 tahun di level 12 persen.

Pasalnya, dari penerimaan pajak tersebut dia mengharapFOTO | IST kan bisa memperleBambang Sudibyo. bar ruang fiskal pemerintahan baru untuk menjalankan program dan kebijakannya.

"Dari sisi eksternal, ruang fiskal pemerintah baru rendah, karena rasio pajak hanya 11-12 persen. Dulu saja saya menjadi Menkeu, 12 persen. Selama 14 tahun rasio pajak tidak pernah naik," paparnya pada seminar Indonesia Knowledge Forum 2014 di Ritz Calton, Jumat (10/10/2014). Menurutnya stabilitas ekonomi Indonesia pada 2014-2015 akan berat. Pasalnya probabilitas koreksi pertumbuhan ekonomi 0,75 persen yang disebut International Monetary Fund (IMF) menurutnya sangat masuk akal.

Keseimbangan eksternal dan internal Indonesia, kata Bambang sangat rentan. Dari sisi eksternal adalah ruang fiskal yang rendah tadi, imbas rasio pajak yang jongkok.? ?Sementara dari sisi internal, Indonesia masih mengalami kerentanan dalam neraca perdagangan, neraca transaksi berjalan, serta neraca pembayaran. "Kurs rupiah juga melemah dengan volatilitas tinggi. Sementara utang luar negeri membengkak dengan kecepatan yang mengkhawatirkan," katanya.

Bersambung hal 7 ...

Rokok SKT Susut, Cukai Tetap Oke Jakarta, Trans Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun pensiun dini pada industri rokok jenis sigaret keretek tangan (SKT) diyakini tidak akan berpengaruh kepada penerimaan cukai.

Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan FOTO | IST Cukai Direktorat Susiwijono Moegiarso.

Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Susiwijono Moegiarso mengatakan, menyusutnya pangsa SKT bukan disebabkan turunnya konsumsi. Namun, konsumen pindah ke jenis rokok lain, misalnya sigaret keretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) yang tarif cukainya lebih tinggi. “Jadi, dari sisi penerimaan cukai malah positif,” ujarnya, belum lama ini.

Karena itu, meski realisasi penerimaan cukai periode Januari-Agustus 2014 baru Rp 76,20 triliun atau 64 persen dari target yang dipatok dalam APBN Perubahan 2014 senilai Rp 117,45 triliun, Susiwijono tetap optimistis target tersebut bisa tercapai. “Bahkan, kalkulasi kami bisa sampai Rp 118,18 triliun,” katanya.

Bersambung hal 7 ...

SK MENPEN NO. 1496/SK/MENPEN/SIUPP/1999

Mutasi di Kemenkum dan HAM Buat Suasana Kerja Tidak Nyaman

FOTO | IST

Menkumham Amir Syamsudin (kiri) menyaksikan penandatanganan serah terima jabatan antara Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Mualimin (kanan) dengan Dirjen PP yang baru Wicipto Setiadi (ke dua dari kanan), Selasa (9/9/2014).

“Rumor berkembang di jajaran Kemenkumham, bahwa Sekjen Kemenkumham Ambeg Paramarta, adalah perpanjang tangan Wamen Denny Indrayan. Sehingga dia berani melakukan pembangkangan terhadap kebijakan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.”

Jakarta, Trans – Setiap terjadi mutasi, seperti mutasi dan promosi terhadap 324 pejabat yang dilaksanakan pada 16 Oktober 2012 (yang lalu-red), indikasi KKN tetap saja terjadi. Sehingga mutasi dan promosi jabatan pejabat eselon III, IV dan V, berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: SEK-35.03.03 Tahun 2012 itu, banyak mengun-

dang pertanyaan. Bahkan, beberapa pejabat mengeluhkan pelaksanaan mutasi tersebut sangat sarat KKN. Penegasan-penegasan yang diumbar oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, untuk menampik kabar yang menyebutkan pergantian besarbesaran di Kementerian Hukum dan HAM terindikasi KKN dan harus dilaksanakan itu, semakin meragukan.

BPN Desak DPR Rampungkan RUU Pertanahan Jakarta, Trans - Kepala Pusat Hukum dan Humas Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kurnia Toha, meminta DPR segera mengesahkan dua Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pertanahan dan penghormatan masyarakat pengakuan hukum adat.

Pasalnya, kasus tanah di Indonesia hingga saat ini belum mampu terselesaikan karena banyaknya tumpang tindih peraturan yang mengurusi kasus tanah.

“Undang-undang itu sebagai sarana untuk menyeelsaikan undangundang yang selama ini tidak harmonis, peraruturan perundangan di

tingkat sektoral baik itu kehutanan, sumber daya air, pertanian, dan sebagainya,” ujar Toha dalam sebuah diskusi bertajuk Dialog Agraria: Tanah Untuk Kemakmuran Rakyat.

Menyongsong Pemerintahan Jokowi-JK, di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2014).

“Jadi memang pemerintah dan DPR sudah membahas RUU pertanahan dan penghormatan masyarakat pengakuan hukum adat. Namun UU ini belum selesai dibahas, diharapkan kedua UU segera diselesaiakan,” imbuhnya.

Hasan Basri yang sudah tua dan tidak menginginkan kasus tanah dimilikinya itu menjadi masalah berkepanjangan, kiranya Nasional Corruption Watch (NCW) dapat memfasilitasi kepada Pemerintah Daerah Kota Bekasi, harapannya.

02 RK/RW 04, Kelurahan Jatiasih, (Kecamatan Pondokgede-dulured) sekarang menjadi Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi berdasarkan Girik C. No. 448/I 6 de-

Bersambung hal 7 ...

DPKK NCW Himbau Kemenakertrans Transparan:

Penerimaan Uang DPKK Dapat Membangun SDM Yang Handal

FOTO | IST

Kepala BPN RI Hendarman Supandji.

Bersambung hal 7 ...

Mafia Tanah Di Kota Bekasi Segera Dipolisikan

Bekasi, Trans – Secara de facto maupun de jure sejak 14 Desember 1985 Hasan Basri memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Swatantra Raya RT

Namun, ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan, menyusul keluarnya Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM tentang Pengangkatan dan Alih Tugas PNS dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon III, VI dan V. Misalnya, ada beberapa nama yang diajukan untuk mutasi berubah dari pengajuan, dan ada pula yang tidak diajukan akan tetapi keluar namanya mendapatkan jabatan promosi.

Hal yang sama diungkapkan Ketua Umum Nasional Corruption Watch (NCW) Drs Syaiful Nazar, bagaimana dapat terjadi perubahan nama-nama yang diajukan tersebut. “Kalau pengajuan mutasi seseorang harus berubah, kenapa tidak dikembalikan ke Ditjennya masing-masing untuk dirubah?” ujar Syaiful merasa heran.

Kendatipun demikian, barubaru ini Sekretaris Jenderal Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Ambeg Paramarta, pada tanggal 6 Ocktober 2014 mengeluarkan SK Mutasi Nomor SEK29.KP.03.03 Tahun 2014, Tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural Eselon III, IV, dan V di Lingkungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga SK ini mengundang tanda tanya besar dan tidak rasional, akan tetapi tetap saja dikeluarkannya.

Bahkan surat keputusan Sekretaris Jenderal Kemenkumham, jelas-jelas bertentangan dengan kebijakan Presiden Susilo Bam-

FOTO | ILHAM

Hasan Basri (kanan) bersama Ketua NCW, Drs. Syaiful Nazar saat melakukan audiensi di kediaman Hasan Basri.

ngan luas kurang lebih 2.560 m2 atas nama Saja bin Nahim. Hal mana mendasar kepemilikan Hasan Basri, berdasarkan Surat Pernyataan dan legalisir Notaris Soedirdja SH No: 4865/L/XII/85 dan Surat Perjanjian Jual beli dan legalisir Notaris Soedirdja SH No: 4866/L/XII/85 yang dibubuhkan Cap Jempol Saja bin Nahim kepada Hasan Basri.

Menurut Hasan Basri kepada Koran Transaksi saat menunjukan lokasi tanah yang dimaksudkannya itu, bahwa dahulu ulah Bersambung hal 7 ...

FOTO | IST

Reyna Usman, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kemenakertrans.

Pendataan pasar kerja serta kualitas dan kuantitas tenaga kerja itu, akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk membatasi penggunaan tenaga kerja asing.

Sebagai gambaran, jika tenaga profesional mampu dipenuhi dari dalam negeri.

Jakarta, Trans - Ketidak transparanan Pemerintah Kabinet SBY dalam Pelayanan Perizinan TKA di Indonesia yang dilaksanakan Kementeri Bersambung hal 7 ...

WARTAWAN KORAN TRANSAKSI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS LIPUTAN DILAPANGAN WAJIB BERPAKAIAN ATRIBUT KORAN TRANS, DIBEKALI IDENTITAS ID CARD. TUGAS LIPUTANNYA TERCANTUM PADA BOKS REDAKSI, DILUAR ITU REDAKSI TIDAK BERTANGGUNG JAWAB. JIKA ANDA MERASA DIRUGIKAN LAPORKAN SEGERA KEPADA PIHAK KEPOLISIAN-RI TERDEKAT

HALAMAN 2

KORAN TRANSAKSI THN 13

Pengedar Pil Ekstacy Divonis Dengan Hukuman Berbeda Jakarta, Trans - Terdakwa Hendry Suhapna alias Henry Lim alias King-kong dan terdakwa Ronald Ignatius Tumbeleka yang diadili secara terpisah terkait dengan peredaran narkotika itu pun, hanya bisa terlihat pasrah saat mendengar Majelis hakim menjatuhkan vonis terhadap dirinya.

Penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa Henry Suhapna alias Henry Lim alias King-kong, berawal saat Sugeng Harjo Santoso, Yasmir dan Mansyur Busairi yang merupakan anggota polisi dari satuan narkotika Polda Metro Jaya (PMJ) itu merasa curiga, saat melihat terdakwa Henry Suhapna alias Henry Lim alias King-kong hendak masuk ke dalam Diskotik 1001 yang berlokasi di daerah Pademangan, Jakarta Utara. Ketika digeledah, dari dalam pakaian terdakwa Henry Suhapna alias Henry Lim alias King-kong, ditemukan narkotika jenis pil Ekstacy sebanyak 35 butir.

Menurut pengakuan terdakwa Henry Suhapna alias Henry Lim alias King-kong, bahwa dirinya hanya disuruh oleh terdakwa Ronald Ignatius Tumbeleka untuk menyerahkan pil Ekstacy tersebut, kepada saudari Melinda (DPO).

Tanpa membuang-buang waktu, ke-3 anggota polisi itu pun langsung melakukan penangkapan. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengembangan dari terdakwa Henry Suhapna alias Henry Lim alias King-kong, terdakwa Ronald Ignatius Tumbeleka yang sedang menginap di Apartement FX Residence, yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman, Pintu 1, Senayan, Jakarta Pusat itu pun, akhirnya berhasil ditangkap.

Pada sidang yang sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Malini, Sianturi, SH mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Henry alias Henry Lim alias King-kong dan terdakwa Ronald Ignatius Tumbeleka telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum telah menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual/beli narkotika.

JPU menuntut agar terdakwa Henry Suhapna alias Henry Lim alias King-kong dijatuhi hukuman pidana selama 10 tahun penjara. Sedangkan untuk terdakwa Ronald Ignatius Tumbeleka, dijatuhi hukuman pidana selama 6 tahun penjara. Hukuman pidana tersebut, dikurangkan sepenuhnya, selama ke-2 terdakwa berada di dalam tahanan. Serta, membayar denda sebesar Rp 1 miliar. Apabila denda tersebut tidak bisa dibayar, maka terdakwa Henry Suhapna alias Henry Lim alias King-kong maupun terdakwa Ronald Ignatius Tumbeleka, harus menggantinya dengan hukuman kurungan selama 6 bulan. Menyatakan, barang-bukti berupa pil Ekstacy, agar dirampas untuk dimusnahkan. Memerintahkan, agar ke-2 terdakwa, tetap ditahan.

Kamis, 2 Oktober 2014, pukul 14.30 wib, setelah bermusyawarah, Hakim ketua Dasma, SH MH yang didampingi hakim anggota Y Wisnu Wicaksono, SH dan Richard Silalahi, SH, akhirnya sepakat dan menjatuhkan vonis kepada terdakwa Henry Suhapna alias Henry Lim alias Kingkong dengan hukuman pidana selama 7 tahun penjara.

Sedangkan untuk terdakwa Ronald Ignatius Tumbeleka dijatuhi hukuman pidana selama 5 tahun penjara. Vonis yang dibacakan tersebut, dikurangkan sepenuhnya, selama ke-2 terdakwa berada di dalam tahanan.

Menjatuhkan denda kepada terdakwa Henry Suhapna alias Henry Lim alias King-kong dan terdakwa Ronald Ignatius Tumbeleka sebesar Rp 1 miliar. Jika denda tersebut tidak bisa dibayar, maka ke-2 terdakwa harus menggantinya dengan hukuman kurungan selama 3 bulan. Menyatakan barang-bukti berupa pil Ekstacy, agar dirampas untuk dimusnahkan. Memerintahkan, agar ke-2 terdakwa tetap ditahan.

Begitu mendengar putusan dari Majelis hakim, terdakwa Henry Suhapna alias Henry Lim alias King-kong dan terdakwa Ronald Ignatius Tumbeleka, hanya bisa terlihat pasrah. | Aston

TRANS HUKUM Tangkap, Adili dan Hukum Berat Bukan Obat Mujarab

NO. 299. TH XIII

SENIN, 13 - 26 OKTOBER 2014

Yang dibutuhkan adalah kepastian hukum.

Jakarta, Trans - Sekretaris Komisi Hukum Nasional (KHN) Prof. Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa pola “menangkap, mengadili, dan menghukum berat” yang selama ini dilakukan oleh aparat penegak hukum Indonesia bukan obat yang mujarab dalam menyelesaikan persoalan hukum di masyarakat.

“Saya melihat penghukuman kepada pelaku kejahatan, terutama kasus narkoba dan korupsi, lebih kepada terlalu emosional. Hanya mendapatkan tepuk tangan publik, tetapi tidak mengurangi jumlah kejahatan,” ujarnya dalam diskusi di Gedung KHN, Rabu (8/10).

Mardjono berharap agar pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla ke depan bisa mengkaji timbulnya kejahatan di masyarakat terlebih dahulu, sehingga bisa

mencari obat mujarab untuk mengobatinya. “Saya berharap di pemerintahan mendatang dikaji kembali bagaimana menangani hal ini. Apa benar dengan memberikan hukuman berat akan mengurangi kejahatan? Apakah kita tidak salah tembak?” ujarnya.

Apalagi, lanjut Mardjono, Lembaga Pemasyarakatan (LP) kerap menjadi sorotan. Meski sudah dihukum berat, seorang pengedar masih bisa menjalankan bisnis narkobanya dari dalam LP. “Saya ingin ada perubahan cara pandang hukum,” lanjutnya.

Menurut Mardjono, bila kita mengharapkan jumlah kejahatan menurun dengan menghukum berat pelaku, maka itu adalah pandangan keliru. Ia mengatakan yang perlu ditegakkan untuk mengurangi kejahatan adalah kepastian hukum.

Mardjono mencontohkan negara Singapura. Di negara tetangga ini, masalahnya bukan kepada beratnya hukuman, tetapi kepada kepastian hukum

yang terjamin. “Kalau dia melanggar, dia pasti akan kena hukuman. Mungkin negara kita terlalu besar, sehingga memungkinkan adanya lubang-lubang,” ujarnya.

“Saya belajar dari orang jalanan. Ada sinisme. Mereka bilang: pak, aturan itu dibuat untuk dilanggar,” tambahnya.

Selain sinisme itu, lanjut Mardjono, di Indonesia juga seakan tidak dikenal adanya cara yang halal atau haram. Yang ada adalah cara susah atau gampang.

“Ini budaya kita yang harus diubah, yakni mental-mental yang tidak baik. Revolusi mental,” tegasnya.

Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Komjen Pol Suhardi Alius memaparkan statistik tidak terbuktinya “teori” hukuman berat dapat mengurangi kejahaan. “Dari data statistik, orang yang dikenai tindak pidana narkotika, 50 persennya balik lagi setelah menjalani hukuman, padahal sudah dihukum berat. Bahkan, ada yang

mengendalikan bisnis haramnya dari dalam LP,” ujarnya.

Lebih lanjut, Suhardi mengatakan bahwa contoh “Singapura” yang dikemukakan Mardjono menunjukan bahwa persoalan ini bukan hanya masalah aparat penegak hukum. “Orang Indonesia begitu masuk Bandara Changi (Singapura,-red) kalau mau buang sampah, langsung mencari tempat sampah.

Makanya, aparat dibangun, masyarakat juga harus dibangun,” ujarnya.

Hukuman Adil Hakim Agung Gayus Lumbuun mengatakan bahwa hakim tidak harus menghukum seseorang dengan hukuman berat, tetapi harus dengan adil. “Adil itu bukan berarti ringan. Tetapi, kalau seseorang memang seharusnya dihukum ringan, mengapa kita kenakan hukuman berat?” ujarnya.

Gayus juga sependapat bila hukuman berat tidak menjamin kejahatan berkurang. Ia mencontohkan hukuman seumur

hidup yang diterima mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dan beberapa anggota DPR yang divonis belasan tahun penjara, tetapi pertumbuhan kejahatan korupsi terus berlanjut.

“Kita harus evaluasi, sebelum memberikan masukan ke pemerintahan yang baru,” ujarnya.

Menurut Gayus, hukuman mati sekalipun tidak semata-mata obat mujarab. Kenapa? Karena hukuman hanya bagian dari tindakan hukum. “Yang perlu kita pikirkan adalah penegakan hukum yang menyeluruh,” ujarnya.

“Ke depan, faktor penegakan hukum harus dilakukan dengan hal-hal baru. Yakni, dengan menempatkan aparatur yang tepat.

Kita harus mulai dengan aparatur-aparatur yang membuat masyarakat percaya kepada hukum. Distrust terhadap hukum menjadi pulih. Itu butuh komitmen dan pollitical will pemerintah, butuh leadership di segala tingkatan,” pungkasnya. | Ho

Akibat terbukti Melakukan Penganiayaan Terhadap Adik Kelasnya,

Mahasiswa Senior STIP Divonis 4 Tahun Penjara Jakarta, Trans - Kendati sudah memasuki babak akhir, sidang lanjutan kasus penganiayaan yang berujung dengan kematian, yang dilakukan oleh terdakwa Angga Afriandi alias Angga, Fachry Husaini Kurniawan dan terdakwa Adnan Fauzi Pasaribu bin Suheri Nanda Pasaribu yang merupakan senior (kakak kelas) di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) itu pun, kini mulai semakin memanas. Pasalnya, debat sengketa antara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan Penasehat Hukum terdakwa, saling bertentangan.

Hanya karena merasa tidak mau menghargai perintah kakak kelas (seniornya) dan datang tidak tepat waktunya, membuat terdakwa Angga Afriandi alias Angga, Fachry Husaini Kurniawan dan terdakwa Adnan Fauzi Pasaribu bin Suheri Nanda Pasaribu menjadi emosi. Seketika itu juga, Dimas Dikita Handoko (korban) bersama dengan Marvin Jonathan Marpaung, Denny Hutabarat, Fahru Rozi Siregar, Muhammad Imanza,

Muhammad Arif Pratama dan Sidik Permana yang merupakan perwakilan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Kota Medan, Sumatera Utara itu pun, langsung disuruh masuk ke dalam kamar yang berbeda.

Selanjutnya, para adik kelasnya itupun, disiksa secara bergiliran. Nah, begitu terdakwa Adnan Fauzi Pasaribu bin Suheri Nanda Pasaribu melakukan pemukulan, Dimas Dikita Handoko (korban), langsung terjatuh hingga tidak sadarkan diri.

Saat melihat temannya terjatuh, Marvin Jonathan Marpaung, Denny Hutabarat dan Fahru Rozi Siregar, langsung memberikan pertolongan dengan cara menyiramkan air, memberikan minyak angin serta memberikan nafas buatan.

Namun, karena tidak juga sadarkan diri, Dimas Dikita Handoko (korban) pun dibawa ke Rumah Sakit Pelabuhan, Koja, Jakarta Utara untuk mendapatkan perawatan.Tidak lama kemudian, pihak Rumah Sakit terse-

but pun datang, sambil mengatakan bahwa nyawa Dimas Dikita Handoko (korban), ternyata tidak bisa diselamatkan lagi.

Pada sidang yang sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wahyu Oktaviandi, SH mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Angga Afriandi alias Angga, Fachry Husaini Kurniawan dan terdakwa Adnan Fauzi Pasaribu bin Suheri Nanda Pasaribu, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan nyawa seseorang meninggal dunia.

Menuntut, agar terdakwa Angga Afriandi alias Angga, Fachry Husaini Kurniawan dan terdakwa Adnana Fauzi Pasaribu bin Suheri Nanda Pasaribu, dijatuhi dengan hukuman pidana masing-masing selama 4 tahun penjara, dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan. Merasa tidak terima kalau Kliennya dituntut selama 4 tahun

penjara, tim Penasehat Hukum terdakwa, langsung mengatakan bahwa tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tersebut, dinilai terlalu tinggi.

Pasalnya, selama proses persidangan berjalan, para terdakwa (Kliennya) tersebut, sudah berterus terang dan mengakui semua kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Selain itu, surat dakwaan maupun tuntutan yang dituduhkan oleh Jaksa Penunt Umum (JPU) kepada Kliennya itu, juga dinilai tidak berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Kalau memang benar, atas dasar apakah Jaksa Penuntut Umum (JPU) bisa menerima hasil kesimpulan dari pihak Rumah Sakit Pelabuhan Koja, Jakarta Utara, yang berani menyimpulkan bahwa kematian saudara Dimas Dikita Handoko (korban), diakibatkan oleh perbuatan Kliennya?

Merasa dibantah dan ditantang, JPU Wahyu Oktaviandi SH pun langsung angkat bicara.

Dalam surat Tanggapannya, ia

mengatakan bahwa surat dakwaan maupun surat tuntutan yang dibuat itu, sudah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Jadi, tidak ada alasan bagi tim Penasehat Hukum terdakwa untuk menentang apa yang sudah dibuat didalam berkas perkara.

Kamis, 9 Oktober 2014, pukul 14.30 wib, setelah bermusyawarah, Hakim ketua Y Wisnu Wicaksono, SH, yang didampingi hakim anggota Richard Silalahi, SH dan Dasma, SH. MH, akhirnya sepakat dan menjatuhkan vonis kepada terdakwa Angga Afriandi alias Angga, Fachry Husaini Kurniawan dan terdakwa Adnan Fauzi Pasaribu bin Suheri Nanda Pasaribu dengan hukuman pidana masingmasing selama 4 tahun penjara, dikurangi selama para terdakwa tersebut, berada di dalam tahanan. Begitu mendengar putusan dari Majelis hakim, ke-3 terdakwa hanya bisa terlihat pasrah sambil meninggalkan ruang persidangan. | Aston

Terkait Dengan Dibebaskannya Sindikat Pengedar Narkotika Tingkat Internasional,

Hakim Raden Anton Widyo Priyono SH MH Harus Dipecat Secara Tidak Terhormat Jakarta, Trans - Setelah sekian lama, semenjak menjatuhkan vonis bebas kepada pelaku kasus penipuan dan penggelapan, nama hakim Raden Anton Widyo Priyono SH MH yang ditugaskan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu, memang sudah lama hilang alias sirna dari sorotan kalangan media-massa. Namun, begitu mendengar ada sindikat pengedar narkotika tingkat Internasional yang dijatuhkan dengan vonis bebas, nama hakim tersebut kembali melejit. Ibarat artis yang baru saja muncul di mata masyarakat, nama hakim itupun, semakin bersinar diantara bintang-bintang yang gemerlapan.

Sidang kasus pengedaran narkotika yang dituduhkan kepada terdakwa Ralef Patty, terungkap saat Zekky dan Wawan Doddy Irawan yang merupakan anggota polisi dari satuan

narkotika Polda Metro Jaya (PMJ), mendapatkan informasi bahwa di sekitar Pengisian Bahan Bakar Minyak (Pom bensin) yang beralamat di jalan Pluit Selatan Raya, Penjaringan, Jakarta Utara, akan diadakan transaksi narkotika yang dikendalikan oleh salah seseorang narapidana yang sedang mendekam dari balik jeruji besi LP Cipinang.

Setelah mendapatkan informasi, ke-2 anggota polisi itupun langsung melakukan penyelidikan. Tidak lama kemudian, terdakwa Ralef Patty yang sedang berdiri di sekitar Pengisian Bahan Bakar Minyak (Pom bensin) itu pun, dihampiri oleh seseorang yang datang dengan menggunakan mobil sambil menyerahkan sesuatu barang yang dibungkus dengan menggunakan plastik.

Pada saat itu juga, terdakwa

PENERBIT : PT. Tanah Merah Abadi SK/MENPEN/1496/SIUPP/Jakarta 22 Juli 1999; ALAMAT REDAKSI: Jl. Teratai 3 Blok i 3/23 Taman Modern, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur 13960; Telepon: (021) 46836848; Fax: (021) 46824807; Rekening Bank Mandiri KCP Ujung Menteng 166-00-0107987-0 a/n PT. Tanah Merah Abadi, Rekening Bank Mandiri KCP Bekasi 125.00.0569340.3 a/n Drs. Syaiful Nazar; NPWP: 66.170.001.3-006.000 E-mail: korantransaksi@yahoo.co.id; www.korantransaksi.com; Percetakan: PT. Temprina Media Grafika Tambun (Jawa Pos Group) (Isi diluar tanggung jawab percetakan)

Ralef Patty langsung ditangkap.

Ketika digeledah, dari dalam bungkusan plastik tersebut, ditemukan narkotika jenis shabu-shabu seberat 6 Kg. Selain itu, dari dalam bagasi mobil merek Toyota Inova warna hitam dengan Nopol B 1780 UKP, yang dikemudikan oleh saudara Yu Hong-yan dan Lai I-Tsao, juga berhasil ditemukan shabu-shabu seberat 2 Kg. Saat diinterogasi, terdakwa Ralef Patty mengakui, bahwa benar dirinya disuruh oleh saudara Cecep Setiawan Wijaya alias Asiong yang sedang mendekam dibalik jeruji besi LP Cipinang, untuk menerima shabu-shabu tersebut dari saudara Lai I-Tsao dan saudara Yu Hong-yan.

Pada sidang yang sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Malini Sianturi SH mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa

Ralef Patty telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Menuntut, agar terdakwa Ralef Patty dijatuhi dengan hukuman pidana selama 18 tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan.

Selain hukuman pidana tersebut, terdakwa Ralef Patty juga diwajibkan harus membayar denda sebesar Rp1 miliar.

Jika denda tersebut tidak bisa dibayar, maka terdakwa harus menggantinya dengan hukuman kurungan selama 1 tahun.

Menyatakan barang-bukti berupa shabu-shabu seberat 8 Kg dan 9 unit Handphone (HP) berbagai merek agar dirampas untuk dimusnahkan. Sementara itu, untuk 1 unit mobil merek Toyota Kijang warna hitam

dengan Nopol B 1780 UKP, agar dirampas untuk negara. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa Ralef Patty sebesar Rp5 ribu.

Kamis, 25 September 2014, tanpa membuang-buang waktu, Hakim Raden Anton Widyo Priyono SH MH langsung menjatuhkan vonis bebas. Merasa dirinya divonis tidak bersalah, terdakwa Ralef Patty pun langsung berdiri sambil memberikan salam kepada Majelis hakim yang telah melakukan pemeriksaan terhadap dirinya. Begitu mendengar putusan dari Majelis hakim tersebut, JPU Malini Sianturi, SH, akhirnya mengajukan kasasi. Pasalnya, vonis yang dibacakan oleh hakim tersebut, ternyata sangat jauh dari perkiraannya semula.

Terkait dengan hasil putusan tersebut, beredar kabar bahwa hakim Raden Anton

Widyo Priyono SH MH diduga telah menerima suap dari pihak keluarga terdakwa. Selain itu, hakim tersebut juga bakal direncanakan hendak dipindah tugaskan. Bahkan, 1 minggu yang lalu, sebelum vonis bebas terhadap terdakwa Ralef Patty itu dibacakan, hakim Raden Anton Widyo Priyono SH MH juga telah menjatuhkan vonis yang miring. Padahal, JPU Malini Sianturi, SH sudah menjatuhkan tuntutan, agar terdakwa Yuni Lusiantin yang diadili akibat mengedarkan narkotika itu, dijatuhi hukuman pidana selama 13 tahun penjara.

Namun, vonis yang dijatuhkan oleh hakim Raden Anton Widyo Priyono SH MH malah nyaris hilang separuh. Jadi, jelaslah sudah bahwa putusan yang dibacakan tersebut, terkesan tidak masuk akal alias ngawur. Oleh karena itu, sebe-

lum hakim Raden Anton Widyo Priyono SH MH itu dipindah tugaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY) dan pihak Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, diminta untuk segera mengambil langkah yang lebih serius. Bila perlu, hakim bermasalah yang hendak dipindah tugaskan itu, diberhentikan secara tidak terhormat. Karena vonis yang dijatuhkan tersebut, dikhawatirkan bisa mempengaruhi (menular) kepada hakim-hakim yang lainnya.

Pasalnya, putusan yang dibacakan itu, sudah jelas bernuansakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Hingga berita ini diterbitkan, ketua Pengadilan Negeri Jakarta utara, DR Lilik Mulyadi SH MH belum bisa dimintai komentarnya. | Aston

Dewan Penasehat: Mayjend TNI (Purn) DR. H Syamsu Djalal SH, MH, Mayjend TNI (Purn) H Asril H Tanjung SIp, Drs H Sofyan Abdurrachman, Alam P Simamora SH MH, H Ismail Ibrahim SH, Fafinaldi SH MH, Mbah Abdullah, Rudy Suwandi; Penasehat Hukum: Aristo Muranda SH, Alfan Effendi SH, Hendry Halim SH, Aman Simamora SH MH; Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Syaiful Nazar; Pemimpin Perusahaan: M Rechan RR, SDs; Wakil Pemimpin Umum: C Herry SL; Redaktur Pelaksana : Suryati, S.Sos, Dewan Redaksi: Syaiful Nazar, M. Baron, M Rechan RR, C Herry SL, Harris Fadhillah Abbas, Ismail Ibrahim SH, Suryati, S.Sos Art Direktor: Rofiq; Sekretaris Redaksi: Intan Gunasari Sirkulasi dan Periklanan: Saskia Maulida Redaktur Senior: Drs Syamsul Bachri SH, Lorayati Debataraja; Redaktur Eksekutif: Roni Pandapotan, M. Zikri Nazar, Ongen Geser, T Maemun, Drs Lendi Agustinus, T Jamal Oteng, Firman Kelana, Budi Rotoliu SE, Sesilia Ciby SH, Kaharudin Taslim, Romanus Ramang.

Penempatan Tugas Liputan Wartawan: Sekretariat Negara-RI: Syaiful Nazar; KPK: Syaiful Nazar, C Herry SL; Kemenkumham: Sidharta D Mabes POLRI: Syaiful Nazar, C Herry SL; Kemenkeu: M Rehan Kemenhub: Ilham Adi Ramdhani ; Pelindo: M Zikri; Kemenakertrans/BNP2TKI: Syaki Chevalier; Kemenkum dan Ham: Sidharta D ; Kemendagri : Ilham Adi Ramdhani Seni & Budaya: Suryati; Direktorat Jenderal Imigrasi : M. Rechan RR Nazar S.Ds, Fotografer: Aboot; Staf Redaksi: H. Roosman, Aston Darwin SP, Bonggar Simamora, Tumonggo Tua Lubis, Nurroziqin; Kontributor: Hartono, S Hadiyanto, Bachtiar.

Wartawan Profesional Tunjukan Jati Diri Pemberitahuan Kepada Seluruh Kepala Perwakilan/Biro KORAN TRANSAKSI, nama dan wilayah tugas liputan WARTAWAN tercantum pada boks halaman masing-masing. Harap maklum, Terima Kasih.

HALAMAN 3

KORAN TRANSAKSI THN 13

TRANS HUKUM

NO. 299. TH XIII SENIN, 13 - 26 OKTOBER 2014

Tak Terima Surat Dakwaannya Dibantah, Jaksa Haryono SH MH Angkat Bicara Jakarta, Trans - Kendati masih baru, proses sidang kasus penipuan dan penggelapan yang dituduhkan kepada terdakwa Panoria Sabre alias Rafles, kini mulai semakin seru.

Pasalnya, begitu surat dakwaan yang dituduhkan itu sudah dibacakan, terdakwa Panoria Sabre alias Rafles maupun Penasehat Hukumnya, langsung mengatakan bahwa mereka akan mengajukan surat keberatan (Eksepsinya). Pasalnya, surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tersebut, dinilai tidak memenuhi syarat formil.

Kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Panoria Sabre alias Rafles itu pun, mulai terungkap saat Tjoa Sun Hok alias Riko (korban) melaporkan kasus tersebut, kepada pihak yang berwajib. Sebelum kasus penipuan dan penggelapan itu terjadi, terdakwa Panoria Sabre alias Rafles, per-

nah datang dan menjumpai Tjoa Sun Hok alias Riko (korban) untuk meminjam modal usaha sebesar Rp940.870.000,-. Karena, modal usaha untuk pengisian bahan-bakar jenis solar ke kapal KM Systemindo Permata dan KM Systemindo Perdana yang dilakukan oleh terdakwa itu, sedang dirundung dalam masalah keuangan.

Dalam surat tanda terima (kuitansi), yang dibuat di PT ATNA yang beralamat di jalan Bugis, Kelurahan Kebon Bawang, Jakarta Utara, terdakwa Panoria Sabre alias Rafles pun berjanji, bahwa ia akan mengembalikan pinjaman modal tersebut beserta dengan keuntungannya dalam tempo selama 2 minggu. Setelah surat perjanjian itu dibuat, Tjoa Sun Hok alias Riko (korban) pun, langsung memberikan bantuan pinjaman modal secara bertahap.

Namun, setelah tenggang waktu yang dijanjikan itu telah lewat, Tjoa Sun Hok alias Riko (korban) pun, akhirnya menyuruh Sahril dan Khimfung Efendi yang merupakan orang suruhannya, untuk menagih hutang kepada terdakwa Panoria Sabre alias Rafles. Setelah ditagih, terdakwa Panoria Sabre alias Rafles langsung menyerahkan 3 buah cek giro atas nama Bank Sinar Mas dengan total sebesar Rp567 juta. Begitu hendak dicairkan, nilai saldo yang diberikan oleh terdakwa itu, ternyata kosong alias tidak bisa dicairkan. Detik itu juga, Tjoa Sun Hok alias Riko (korban) langsung menghubungi terdakwa Panoria Sabre alias Rafles sambil mengatakan bahwa cek yang diberikan itu, tidak bisa dicairkan.

Selanjutnya, terdakwa Panoria Sabre alias Rafles, kembali memberikan 5 buah cek giro atas nama Bank

Mandiri dengan total sebesar Rp1.059.050.000,-. Dengan tenangnya, terdakwa Panoria Sabre alias Rafles mengatakan bahwa cek tersebut, akan bisa dicairkan setelah jatuh tempo. Selain itu, terdakwa Panoria Sabre juga berjanji, jika hutangnya tersebut tidak bisa dibayar, maka ia pun siap dituntut secara hukum.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Haryono SH MH mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Panoria Sabre alias Rafles telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan.

Begitu mendengar inti surat dakwaan yang dibacakan oleh JPU, terdakwa Panoria Sabre alias Rafles maupun Penasehat Hukumnya, langsung mengatakan bahwa mereka akan mengajukan surat keberatan (Eksepsinya).

Dalam inti surat keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh terdakwa Panoria Sabre alias Rafles maupun Penasehat Hukum terdakwa itu mengatakan, bahwa surat dakwaan yang diajukan oleh JPU, dinilai tidak memenuhi syarat materil. Pasalnya, alamat serta pekerjaan Kliennya tersebut, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Oleh karena itu, surat dakwaan yang dituduhkan kepada Kliennya tersebut, harus ditolak.

Begitu mendengar inti surat keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh terdakwa Panoria Sabre maupun dari Penasehat Hukumnya, JPU Haryono SH MH langsung mengatakan bahwa ia akan menanggapinya secara tertulis.

Kamis, 9 Oktober 2014, pukul 14.00 wib, dalam surat tanggapan yang dibacakan oleh JPU Haryono SH MH mengatakan, bahwa surat dakwaan yang ditujukan kepada ter-

Penindakan KPK Lebih Menonjol Ketimbang Pencegahan Pencegahan sudah mulai dilakukan di sektor haji, minerba, bansos, hibab, dan pertanian.

Jakarta, Trans - Enam calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat mengenai adanya persepsi penindakan di KPK lebih menonjol ketimbang pencegahan. Hal itu disampaikan keenam calon saat menjalani wawancara terbuka yang dilakukan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK di Gedung Kemenkumham, Kamis (9/10) lalu.

I Wayan Sudirta misalnya. Advokat sekaligus mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ini mengatakan Indonesia harus bersih dari korupsi dalam waktu 30 tahun.

Untuk mempercepat pencapaian tersebut, KPK harus memperkuat kerja sama kelembagaan, supervisi, dan meningkatkan pencegahan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Selama ini, Wayan merasa KPK lebih dominan di bidang penindakan dibanding pencegahan. Wayan mencatat dalam rentang waktu 10 tahun, ada sekitar 3000 anggota DPRD/ DPR, 19 Gubernur, 330 Bupati, dan 1800 PNS yang terjerat kasus korupsi. “Namun, kalau pencegahan tidak ditingkatkan, akan ada 3000 Bupati lagi yang korupsi,” katanya.

Ia mencontohkan negara Singapura yang memiliki Indeks Persepsi Korupsi (IPK) lebih tinggi dari Indonesia. Hal itu dikarenakan Singapura mengalokasikan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran lebih banyak untuk pencegahan ketimbang penindakan. Semakin berhasil pencegahan, maka penindakan akan semakin kecil.

“Jadi, seharusnya anggaran dan SDM KPK secara bertahap presentasenya dialihkan ke pencegahan, sehingga anggaran dan SDM pencegahan lebih banyak dari pada penindakan. Tapi, bukan berarti penindakan tidak ditingkatkan. Ibaratnya, kalau penindakan ditingkatkan 10 persen, pencegahannya 1000 persen,” ujarnya.

Senada, Roby Arya Brata juga ingin KPK lebih fokus pada pencegahan. Pegawai Sekretariat Kabinet (Setkab) ini berpendapat, keberhasilan KPK bukan diukur dari banyaknya menangkap menteri atau penyelenggara negara. KPK berhasil jika ke depan tidak ada lagi penangkapan karena para penyelenggara negara sudah berintegritas tinggi.

“Menangkap menteri, tapi sistemnya tidak diperbaiki ya percuma.

Kelemahan KPK sekarang ada di pencegahan. Semua pimpinan KPK orang hukum. Orang hukum di penindakan terus. Belum ada yang fokus di pencegahan. Padahal, kalau mau dilihat, justru pakar anti korupsi dunia itu bukan orang hukum,” tuturnya.

Untuk itu, Roby menganggap perlu adanya warna baru di KPK. Pimpinan KPK harus kuat, visioner, progresif dalam konsep dan teori.

Apalagi, indikator korupsi di Indonesia yang sudah memasuki tahap darurat. Ia menilai, pemerintah dan KPK perlu melakukan upaya penanganan yang tepat sasaran untuk mencegah korupsi.

Sejauh ini, Roby melihat ada kesalahan strategi penanganan korupsi dengan menerapkan konsep satu strategi untuk semua patologi birokrasi. Padahal, di masing-masing birokrasi, ada banyak indikator yang berbeda. Ia berpendapat, diperlukan strategi-strategi yang sesuai untuk berbagai penyakit birokrasi di Indonesia.

Sementara, Busyro Muqoddas menganggap komposisi pimpinan KPK yang semuanya berlatar belakang hukum tidak lantas membuat KPK mengabaikan pencegahan. Ia menyadari, pencegahan korupsi harus menggunakan pendekatan interdisipliner, sehingga KPK cukup intens melakukan diskusi atau jamuan ilmiah dengan pakar-pakar di luar hukum.

Meski demikian, Wakil Ketua KPK ini tidak menampik pandangan mengenai KPK yang lebih menonjol di bidang penindakan ketimbang pencegahan. Ia mengaku pandangan itu memang benar adanya. Namun, Busyro memberikan sejumlah catatan mengapa pandangan semacam itu bisa muncul dalam persepsi masyarakat.

an kasus suap impor sapi dan simulator. Konsep itu akan menimbulkan efek jera dan sekaligus pencegahan.

FOTO | IST

Busyro Muqoddas.

Salah satunya karena yang mencuat ke media lebih banyak upayaupaya KPK di bidang penindakan.

Media dan masyarakat lebih tertarik dengan kasus-kasus, apalagi kasus yang diawali operasi tangkap tangan.

Namun, sebenarnya, di periode awal, kedua, dan ketiga, KPK sudah memposisikan diri untuk masuk ke wilayah pencegahan.

Busyro mengungkapkan, di periode pertama, ada karya besar yaitu tentang perubahan sistem surat perintah perjalanan dinas yang biasa dikenal dengan menggunakan sistem at cost. Sistem at cost ini merupakan hasil telaah KPK jilid pertama dan diterapkan ketika Menkeu Sri Mulyani, sehingga terjadi efisiensi puluhan triliun.

Di periode kedua, lanjut Busyro, pencegahan sudah mulai dilakukan di sektor haji, minerba, bansos, hibab, dan pertanian. Di periode ketiga, dipertegas kembali dengan mengembangkan konsep penindakan dan pencegahan yang berbasis pendekatan integratif. Contohnya, ketika KPK banyak melakukan upaya penangkapan.

“Bersama dengan itu, kementerian terkait yang pejabatnya ditangkap tangan, sistemnya kami perbaiki sekaligus. Itu sudah dilakukan dan dalam batas tertentu sudah ada perbaikan. Di samping itu, kami sudah melakukan pendekatan terobosan dengan konsep social cost of corruption,” akunya.

Busyro menerangkan, social cost of corruption adalah konsep untuk melihat korupsi dari pendekatanpendekatan sosial, ekonomi, dan budaya. KPK sudah menerapkan konsep itu ketika melakukan penuntut-

Tidak menyentuh akar korupsi Calon dari kalangan internal KPK, Subagio juga memiliki pandangan yang sama mengenai KPK yang lebih fokus pada penindakan dibanding pencegahan. Ia merasa upaya pemberantasan korupsi di KPK, ada beberapa yang tidak sesuai dengan roadmap yang telah ditetapkan dalam keputusan pimpinan KPK tahun 2011.

Antara lain, belum optimalnya sistem integritas nasional, fraud control system, serta penindakan dan pencegahan yang terintegrasi. Subagio menganggap upaya pemberantasan korupsi yang lebih didominasi penindakan hanya akan memotong “ranting-ranting” korupsi saja, tetapi tidak menyentuh “akar” korupsi itu sendiri.

Subagio mencontohkan penangkapan Gubernur Riau Annas Maamun. Walau mengapresiasi penangkapan tersebut, ia juga merasa prihatin. Pasalnya, Annas merupakan Gubernur Riau ketiga yang terjerat kasus korupsi di KPK. “Artinya ada yang kurang di sini, yaitu pencegahan KPK dalam pemberantasan korupsi,” katanya.

Untuk itu, Subagio ingin mengoptimalkan penindakan dan pencegahan yang terintegrasi dengan mengedepankan fungsi pencegahan.

Kemudian, ia juga ingin mengoptimalkan tugas pokok KPK sebagaimana diamanatkan dalam UU KPK. Ia mengatakan, dari lima tugas pokok KPK, tugas monitoring masih belum tersentuh.

“Monitor itu di KPK diposisikan sebagai surveillance undercover.

Padahal, yang diamanatkan undangundang adalah kajian administrasi pemerintahan di lembaga negara maupun institusi pemerintahan. Selanjutnya, koordinasi dan supervisi.

Di KPK tidak terstruktur, yang menangani hanya delapan orang,” ujarnya.

Sama halnya dengan Ahmad Taufik. Jurnalis yang juga berprofesi sebagai advokat ini menyatakan perlu adanya pola pencegahan secara massif, sistematis, dan terstruktur.

Pola pencegahan secara massif terse-

but adalah dengan menghidupkan berbagai jaringan dan komunitas di masyarakat untuk melawan korupsi.

Ia menjelaskan, jaringan dan komunitas itu perlu diberdayakan untuk menyebarluaskan persepsi anti korupsi di masyarakat. Hal ini bisa dimulai dengan tidak membiasakan diri memberi hadiah atau gratifikasi.

Kalau masyarakat sudah melakukan penolakan secara massif, upaya pencegahan pun dapat dimaksimalkan.

Kemudian, Taufik menerangkan, mengenai pola pencegahan sistematis dan terstruktur adalah pola yang menyangkut birokrasi. Pola semacam ini dilakukan dengan menghidupkan kembali inspektorat dan pengawasan untuk melakukan pencegahan. Apabila perangkat itu dihidupkan kembali, pekerjaan KPK menjadi tidak terlalu berat.

“Dalam artinya, KPK melakukan tindakan represif kepada orang-orang yang sulit ditembus Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan institusi lainnya. Kan selama ini KPK kelihatan kelelahan karena kasus yang masuk terlalu banyak. Jadi, perangkat pengawasan itu dihidupkan kembali, sehingga bisa melakukan pencegahan,” tuturnya.

Calon pimpinan KPK lainnya, Djamin Ginting juga memiliki strategi untuk mengoptimalkan pencegahan korupsi. Ia menjelaskan, kondisi demografi penduduk di Indonesia akan membuat KPK kewalahan. Untuk itu, pencegahan harus dilakukan sejak dini melalui pendidikan dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi.

Terlebih lagi, Djamin menemukan, dalam Strategi Nasional Percepatan Anti Korupsi yang dikuatkan Bappenas, disampaikan bahwa permasalahan utama dalam pemberantasan korupsi, salah satunya adalah tidak ada sinergi materi dan pendidikan anti korupsi dalam pendidikan dan kurikulum sekolah.

Mengingat kondisi demografi penduduk Indonesia, Djamin berpendapat, KPK harus memperkuat pencegahan dari sisi pendidikan anti korupsi. Pencegahan tidak bisa dilepaskan program koordinasi dan monitoring. Maka dari itu, KPK harus bekerja sama dengan Kemendikbud dan Kemenkumham. | Ho

dakwa Panoria Sabre alias Rafles, sudah disusun secara teliti. Selain itu, terkait dengan alamat dan pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim sudah terlebih dahulu menanyakan, apakah alamat dan pekerjaannya itu sudah benar?

Lalu, terdakwa Panoria Sabre alias Rafles sendiri, juga sudah mengakuinya. “Jadi, tidak ada alasan bagi terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa untuk menolak ataupun membantah surat dakwaan yang sudah dibacakan sebelumnya,” ucap JPU, dihadapan persidangan.

Hakim ketua Marlianis SH MH yang didampingi hakim anggota Yuly Heryati SH MH dan Purwanto SH mengatakan untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi, maka sidang akan dibuka dan dilanjutkan kembali setelah 1 minggu ke depan. | Aston

KAPOLRI:

Indonesia Jadi Negara Produsen Narkoba

FOTO | IST

Jenderal Polisi Sutarman.

Jakarta, Trans - Kapolri Jenderal Polisi Sutarman mengatakan Indonesia saat ini telah menjadi negara produsen narkoba.

“Indonesia negara yang jadi pengguna sekaligus pemroduksi narkoba,” kata Jenderal Polisi Sutarman, di Jakarta, belum lama ini.

Ia mencontohkan beberapa waktu lalu, pihaknya menggerebek pabrik narkoba di Batam dan Tangerang.

Menurut dia, hal ini terjadi karena tingginya populasi di Indonesia sehingga permintaan narkoba dalam negeri pun tinggi.

Pihaknya pun mendorong agar masyarakat jangan tergiur untuk mencoba narkoba. Menurut dia, bila permintaan narkoba di Indonesia tidak ada lagi, maka tak akan ada pasokan maupun produksi narkoba lagi di Tanah Air. Menurut dia, aspek penegakan hukum di Indonesia terkait peredaran narkoba, sudah baik. Hal ini terlihat dari banyaknya pengedar narkoba yang telah dieksekusi mati dan juga sedang menunggu eksekusi.

Meski demikian, ancaman hukuman ini, dinilainya masih tidak membuat para sindikat narkoba jera.

Pada Jumat (10/10), Badan Reserse Kriminal Polri mengumumkan hasil penyitaan narkoba jenis sabu seberat 71,5 kilogram. Narkoba tersebut disita dari empat orang tersangka sindikat narkoba internasional yakni AGN (WNI), LTY (WN Tiongkok), CFC (WN Tiongkok) dan FKH (WN Hongkong). | SN

Saksi Verbal-lisan Tak Hadir,

Sidang Kasus Pengedaran Narkotika Oleh 2 Warga Negara Malaysia Ditunda Jakarta, Trans - Sidang lanjutan kasus pengedaran narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Yeoh Yoke Theng bersama dengan terdakwa Koay Khen Chuang, terpaksa harus ditunda. Pasalnya, saksi verballisan (penyidik) yang hendak dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) itu, sedang jatuh sakit.

Penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa Yeoh Yoke Theng dan terdakwa Koay Khen Chuang, berawal saat terdakwa Tendean Hasan Darmanto, berhasil ditangkap di sekitar halaman parkir Hotel Permata Indah yang beralamat dijalan Kampung Gusti Raya, Blok I, Nomor 1, Penjaringan, Jakarta

Utara. Dari genggaman tangan terdakwa Tendean Hasan Darmanto, ditemukan narkotika jenis shabu-shabu yang rencananya hendak diedarkan di Kota Jakarta.

Menurut pengakuan terdakwa Tendean Hasan Darmanto, bahwa dirinya disuruh oleh terdakwa Bung Hui Jung alias Ayung untuk mengambil (menerima) shabu-shabu tersebut, dari terdakwa Yeoh Yoke Theng dan terdakwa Koay Kheng Chuan yang sedang menginap di Hotel Permata Indah, Kamar Nomor 305. Ketika digeledah, dari dalam kamar hotel yang dihuni oleh terdakwa Yeoh Yoke Theng dan terdakwa Koay Kheng Chuan, juga ditemukan

shabu-shabu seberat 3.110 Gram.

Pada sidang yang sebelumnya, saksi Zekky Yudho Kristianto dan Rio Aditya Fernando yang merupakan anggota polisi itu pun mengatakan, bahwa mereka kenal dengan para terdakwa pada saat melakukan penangkapan saja. Ke-2 saksi itu juga mengatakan, berdasarkan hasil pengembangan dari terdakwa Bung Hui Jung alias A-yung, yang ditangkap di daerah Bandung, Jawa Barat, maka terdakwa Tendean Hasan Darmanto, Yeoh Yoke Theng dan terdakwa Koay Kheng Chuan pun, ikut ditangkap.

Dihadapan Majelis hakim,

terdakwa Tendean Hasan Darmanto mengatakan bahwa benar, ia disuruh oleh terdakwa Bung Hui Jung alias A-yung untuk mengambil (menerima) shabu-shabu tersebut dari terdakwa Yeoh Yoke Theng dan terdakwa Koay Kheng Chuan yang sedang menginap di Hotel Permata Indah, Kamar Nomor 305, Penjaringan, Jakarta Utara. Jika berhasil, ia pun akan mendapatkan imbalan sebesar 500 Ringgit. Sementara itu, menurut pengakuan terdakwa Yeoh Yoke Theng dan terdakwa Koay Kheng Chuan mengatakan, bahwa mereka juga dijanjikan akan mendapatkan imbalan yang sama, ditambah dengan segala fasilitas, baik ong-

kos pesawat maupun biaya penginapan oleh saudara Akhiong (DPO).

Begitu mendengarkan keterangan dari terdakwa Bung Hui Jung alias A-yung, Majelis Hakim yang memeriksa perkaranya itu pun, tidak mau langsung percaya. Pasalnya, menurut keterangan terdakwa Bung Hui Jung alias A-yung, didalam Berkas Pemeriksaan Perkara (BAP) yang dilakukan oleh pihak penyidik, pernah menerangkan bahwa terdakwa Bung Hui Jung alias A-yung, sudah lama kenal dengan saudara A-khiong (DPO) semenjak dirinya berada di negara Malaysia. Namun dirinya itu, sama sekali tidak pernah bertemu se-

cara langsung dengan saudara A-khiong (DPO).

Seketika itu juga, majelis hakim pun langsung mengajukan pertanyaannya. “Saudara terdakwa, bagaimana mungkin, saudara tidak kenal dengan saudara A-khiong? Padahal, percakapan/komunikasi yang anda lakukan dengan saudara A-khiong itu, sudah tersusun dengan rapi?,” tanya majelis hakim. Begitu mendapat pertanyaan dari Majelis hakim, terdakwa Bung Hui Jung alias Ayung, hanya bisa berdiam diri.

Dinilai tidak mau berterus terang dan terkesan berbelitbelit dalam memberikan keterangannya, Majelis hakim pun menghimbau agar Jaksa Penun-

tut Umum (JPU), bisa menghadirkan saksi verbal-lisan (penyidik). Supaya, modus kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa itu, bisa terungkap dengan jelas.

Rabu, 8 Oktober, 2014, pukul 15.00 wib, saksi verballisan (penyidik) yang hendak dihadirkan itu pun, ternyata sedang jatuh sakit. Oleh karena itu, Hakim ketua Y Wisnu Wicaksono, SH yang didampingi Dewa Putu Y Hardika, SH MH dan Sugeng, SH MH mengatakan untuk mendengarkan keterangan dari saksi verbal-lisan (penyidik) tersebut, sidang akan dilanjutkan kembali setelah 1 minggu kedepan. | Aston

HALAMAN 4

KORAN TRANSAKSI THN 13

EKONOMI & BISNIS

NO. 299. TH XIII SENIN, 13 - 26 OKTOBER 2014

Indonesia Miliki 12 Sektor Prioritas Hadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Jakarta, Trans - Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa Indonesia saat ini memiliki 12 sektor prioritas dalam perdagangan barang dan jasa yang dapat diunggulkan dalam pasar bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai 2015.

"Masyarakat tidak perlu khawa-

tir karena negara kita mempunyai 12 sektor yang menjadi unggulan, empat di antaranya bergerak dalam bidang jasa," kata Direktur Jenderal Kerja sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Rossalis Rusman Adenan di Kampus UI Depok, belum lama ini.

Rossalis menjelaskan 12 sektor

Sementara itu, empat sektor perdagangan jasa mencakup bidang kesehatan, pariwisata, perhubungan udara, dan logistik. Ia menambahkan "e-commerce" juga akan dimasukkan dalam sektor perdagangan jasa yang diunggulkan.

Untuk bidang kesehatan, ada tiga subsektor yang diklasifikasikan,

yakni kedokteran umum, kedokteran gigi, dan keperawatan.

Makanan kemasan yang saat ini mengalami peningkatan ekspor sebesar 20 persen ke Amerika Serikat juga akan dipertimbangkan sebagai sektor perdagangan barang prioritas dalam MEA 2015.

Penyelenggaraan MEA, menu-

rut Rossalis, tidak hanya mengintegrasikan perdagangan barang dan jasa, investasi, serta pergerakan tenaga terampil, tetapi juga meningkatkan pembangunan ekonomi yang merata pada negara yang saat ini mulai menunjukkan perkembangannya, seperti Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam dan Philipina. | RN

MEA, Tantangan Menteri Tenaga Kerja Baru

Menko Perekonomian Canangkan Proyek Pendukung MP3EI Sumatera Medan, Trans Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung mencanangkan pembangunan tiga infrastruktur pendukung proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia di Sumatera untuk FOTO | IST menjadikan kaChairul Tanjung. wasan itu sebagai daerah dengan tingkat ekonomi tinggi.

Pencanangan itu dilakukan di lokasi pembangunan jalan Tol Medan-Binjai di Kebun Sei Semayang, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut), belum lama ini.

Tiga proyek yang dicanangkan itu adalah proyek jalan Tol Trans Sumatera, transmisi 500 KV Sumatera dan transmisi HVDC Interkoneksi Sumatera-Jawa.

Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung menjelaskan proyek yang diresmikan merupakan proyek monumental yang akan menjadikan Sumatera sebagai pulau dengan tingkat ekonomi tinggi dan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Dengan proyek-proyek itu, biaya logistik untuk pengangkutan barang di lintas Sumatera maupun dari Sumatera ke provinsi lain di luar Sumatera bahkan ke luar negeri akan lebih murah dan efisien.

“Kondisi itu akan meningkatkan kompetisi industri menjadi lebih baik, serapan tenaga kerja jauh meningkat yang kesemuanya sangat monumental dan bersejarah bagi perkembangan ekonomi Sumatera,”ujar Chairul Tanjung.

Dia menjelaskan,proyek transmisi 500 KV Trans Sumatera akan menghubungkan pembangkit listrik di manapun di Sumatera sehingga bisa dialirkan di seluruh kawasan itu tanpa terkecuali.

Proyek itu, menurut dia, monumental karena energi dan gas menjadi syarat negara maju.

“Listrik dan gas menjadi penting sebagai daya tarik pembangunan ekonomi melalui energi,” katanya.

Soal Gas Arun, Menko mengakui sudah melakukan peninjauan dan dalam waktu dekat, gas itu akan mengalir dari Arun ke Belawan.

Adapun listrik dari pembangkit Pangkalan Susu juga segera beroperasi sehingga bisa membebaskan Sumut dari masalah pemadaman bergilir.

Sedangkan proyek pembangunan kabel bawah laut interkoneksi jaringan Sumatera dengan jaringan Jawa dan Bali semakin memperkuat kondisi perlistrikan.

Proyek dengan investasi dua miliar dolar AS itu nantinya akan ada kerja sama dengan Malaysia karena juga akan terkoneksi ke Malaka.

Gubernur Sumut, H Gatot Pujo Nugroho, menjelaskan pembebasan lahan untuk Jalan Tol Medan-Binjai sedang dalam proses di mana saat ini peta bidang sudah dikeluarkan oleh BPN. Dia menyebutkan, 70 persen lahan yang digunakan adalah dalam status Hak Guna Usaha PT.Perkebunan Nusantara II .

Permohonan pelepasan kepada Menteri BUMN dan terkait sudah disampaikan. Sedangkan terhadap tanah masyarakat, menurut Gubernur, dewasa ini sedang dilakukan persiapan musyawarah pembayaran.

“Saya sudah tanya Dirut Hutama Karya selaku pembangun jalan tol dimana kalau tidak ada masalah, pembebasan lahan itu bisa diselesaikan secepatnya,” katanya. | RN

tersebut terdiri atas delapan sektor perdagangan barang dan empat sektor dalam bidang jasa.

Sektor perdagangan barang mencakupi bidang pertanian, perikanan, industri karet, industri kayu, industri tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta teknologi informasi dan komunikasi.

Perlindungan pekerja Indonesia perlu mendapat perhatian.

Jakarta, Trans - Siapa Menteri Tenaga Kerja baru di pemerintahan Jokowi-JK? Mungkin akan terjawab setelah 20 Oktober 2014, usai pemimpin baru Indonesia itu dilantik. Siapapun Menaker terpilih, pekerjaan sudah menyapa di depan mata.

Salah satu tantangan bagi Menaker baru adalah pelaksanaan kesepakatan-kesepakatan dalam rangka Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Rezim perdagangan regional itu akan segera diberlakukan pada masa pemerintahan Jokowi-JK. Direktur Eksekutif Labor Institute Indonesia, Rekson Silaban, mengatakan dari analisis ADB dan ILO, Indonesia negara yang paling dirugikan dari pelaksanaan MEA dibandingkan dengan 9 negara Asean lainnya. Penyebabnya, mayoritas pekerja Indonesia bukan tenaga kerja ahli. Jika terus dibiarkan, pasar kerja Indonesia

akan dibanjiri tenaga kerja asing.

Skema MEA memungkinkan tenaga kerja asing datang dan mencari nafkah di Indonesia. Mulai dari perawat, insinyur, arsitek, tenaga survei, akuntan, pemandu wisata, hingga tenaga medis dan dokter gigi. Pasar makanan Indonesia juga akan terbuka bagi tenaga kerja asing.

Karena itu, Rekson berharap ada kebijakan Menteri Tenaga Kerja baru untuk melindungi pekerja Indonesia. “Menaker baru harus menggelar rapat darurat dengan berbagai kementerian.

Bisa jadi akan dibuat regulasi untuk melindungi pekerja Indonesia yang rentan kehilangan pekerjaannya akibat kompetensi yang rendah,” katanya dalam diskusi yang digelar Labor Institute Indonesia di Jakarta, Kamis (2/10) lalu.

Selain itu Menaker baru menurut Rekson harus menggenjot upaya peningkatan daya saing pekerja Indonesia, meningkatkan mutu pendidikan dan keahlian.

Pelatihan kerja harus diperbaiki agar sesuai dengan standar yang diakui di tingkat Asean sebagaimana tertuang dalam Mutual Re-

cognition Agreement (MRA).

Dengan begitu pekerja Indonesia yang sudah melakukan pelatihan mendapat sertifikasi sesuai standar tersebut. Jika pelatihan dan sertifikasi itu berjalan baik, maka dapat menekan jumlah pengangguran domestik. Sebab, tenaga kerja Indonesia terserap pasar kerja ASEAN. Pelatihan itu bagi Rekson juga harus dilakukan oleh perusahaan skala menengah dan besar. Itu dibutuhkan untuk meningkatkan produktifitas, menarik investor dan hidup layak bagi pekerja. Dari data Bank Dunia di Jakarta, ia mencatat hanya 5 persen perusahaan yang melakukan pelatihan. Untuk itu perlu regulasi yang mewajibkan perusahaan memberikan pelatihan kepada pekerja.

Tak kalah penting, Rekson menegaskan Menaker baru harus memperkuat pengawasan ketenagakerjaan. Salah satunya dapat dilakukan dengan melibatkan serikat pekerja dalam melakukan pengawasan. Sebab ketika MEA bergulir, ia mensinyalir pekerja asing yang tidak mengantongi sertifikasi bakal membanjiri Indonesia.

Terakhir, Rekson berharap agar ASEAN membentuk Dewan Ketenagakerjaan ASEAN. Lembaga itu dibutuhkan sebagai penyeimbang MEA disektor ketenagakerjaan. Menurutnya, lembaga itu seperti European Works Council yang dibentuk Uni Eropa ketika menggulirkan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). “Jadi setiap kebijakan yang akan diterbitkan ASEAN bisa dirundingkan di lembaga itu. Agar kebijakan ketenagakerjaan yang diterbitkan memberi perlindungan kepada pekerja,” urainya.

Direktur ILO Jakarta, Peter Van Rooj, mengatakan secara umum MEA 2015 akan berpengaruh terhadap struktur perekonomian, pekerjaan, upah dan mobilitas pekerja. Namun, keuntungan ekonomi yang akan diperoleh dari MEA tidak bisa otomatis terdistribusi secara merata keseluruh masyarakat. Oleh karena itu peran pemerintah dibutuhkan untuk menerbitkan kebijakan yang tepat.

Van Rooj menilai Indonesia akan menghadapi tantangan yang besar dalam mendistribusikan keuntungan tersebut. Apalagi dalam

| Ho

Jumlah Wisman Ke Jakar Jakartt a 22 4.492 Or ang 224.492 Orang

Pekerja menyelesaikan pembuatan batik tulis.

Ada tiga macam jenis Batik asli Indonesia yaitu batik tulis, batik cap dan batik kombinasi tulis dan cap.

Ekspor Batik Indonesia Meningkat Jakarta, Trans - Ekspor batik Indonesia meningkat dari 32 juta dolar AS pada 2008 menjadi 300 juta dolar AS pada 2013.

“Negara tujuan ekspor batik terbesar adalah Amerika Serikat, Jerman dan Korea Selatan,” kata Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Panggah Susanto di Kementerian Perindustrian, Jakarta, belum lama ini.

Ia mengatakan dengan tingginya minat pasar mancanegara tersebut, maka penting adanya perlindungan hak karya intelektual perajin untuk menjamin keunggulan industri dan perdagangan.

dua dekade terakhir kesenjangan penghasilan di Indonesia cenderung meningkat. Kesenjangan itu juga terjadi antar provinsi dan daerah di Indonesia. “Untuk bisa memanfaatkan berlakunya MEA, pemerintah Indonesia harus menerbitkan kebijakan yang saling terkoordinir,” paparnya.

Ketika MEA berjalan, Van Rooj memprediksi akan ada 1,9 juta lapangan kerja baru. Pada 2025 diperkirakan meningkat menjadi 14 juta. Namun, pemerintah Indonesia harus memperhatikan relevansi antara pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan standar keterampilan tenaga kerja. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan industri. ILO mencatat 70 persen pengusaha yang ada di Indonesia meyakini pekerja lulusan SMA tidak punya keterampilan kerja yang tepat.

Selaras dengan itu Van Rooj menyebut ILO mengimbau kepada pengusaha untuk berinvestasi guna meningkatkan keterampilan pekerja dan menjaga hubungan indsutrial yang harmonis. Menurutnya, selama ini pengusaha luput memperhatikan hal tersebut.

“Kementrian (Perindustrian) berupaya memberikan perlindungan untuk perajin batik dalam memberikan fasilitas pemberian merek, hak paten, rahasia dagang ataupun desain industri,” katanya.

Dengan upaya ini ia berharap tidak akan ada pembajakan oleh masyarakat Indonesia sendiri atau oleh pengusaha dari negara lain.

Pembina Yayasan Batik Indonesia, Dodi Supardi mengatakan batik Indonesia tidak mengenal batik printing yang banyak dilakukan oleh pengusaha tekstil Indonesia.

“Batik Indonesia yang asli hanya ada tiga yaitu batik tulis, batik cap dan batik kombinasi tulis dan cap,” kata dia.

Untuk menjaga keaslian batik Indonesia ia sedang berusaha agar batik-batik printing yang bukan dari Indonesia diberi tulisan di kain tersebut bahwasanya itu batik printing.

Selain itu untuk membedakan batik tulis dengan yang lain pihaknya mengupayakan agar batik tulis diberi label dengan tinta emas, batik cap dengan tinta perak dan kombinasi tulis dan cap dengan tinta putih. | IAR/RN

Jakarta, Trans - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Jakarta pada bulan Agustus 2014 sebanyak 224.492 orang.

“Jumlah tersebut mengalami peningkatan 29,08 persen jika dibandingkan dengan kunjungan pada Juli 2014 yang hanya 173.914 orang,” kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Arie Budhiman di Jakarta, belum lama ini.

Arie menuturkan jika dibandingkan dengan Agustus 2013 kunjungan wisman ke Jakarta adalah sebesar 194.204 orang atau naik 15,60 persen.

“Kenaikan ini menunjukkan pariwisata Jakarta semakin diminati orang asing,” katanya.

Menurut dia, akumulasi kunjungan wisman ke Jakarta periode Januari-Agustus 2014 sebanyak 1.572.317 orang.

“Jika dibandingkan pada Januari hingga Agustus 2013 kunjungan wisman ke Jakarta sebanyak 1.507.986 orang, naik dengan pertumbuhan 4,27 persen,” kata dia.

Kunjungan wisman ke Jakarta periode Januari-Agustus 2014, kata dia, menyumbang sebesar 25,54 persen terhadap total kunjungan wisman ke Indonesia. | Ant

Agar Konsumen Terlindungi, BI Batasi Kepemilikan Kartu Kredit Jakarta, Trans - Bank Indonesia (BI) berniat memperkuat perlindungan bagi konsumen kartu kredit melalui peningkatan keamanan kartu serta penguatan manajemen risiko. Untuk itu, BI mengingatkan seluruh penyelenggara dan pengguna kartu kredit untuk memperhatikan implementasi personal identification number (PIN) 6 digit sebagai sarana verifikasi dan autentikasi pada kartu kredit, serta pembatasan kepemilikan kartu kredit berdasarkan usia dan pendapatan.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara, mengatakan peningkatan perlindungan konsumen ini telah dituangkan Bank Indonesia sejak tahun 2012, yaitu dalam Peraturan BI No. 14/2/PBI/2012 serta Surat Edaran No. 14/17/ DASP tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu. “Kedua keten-

tuan ini harus sudah diterapkan selambatnya 31 Desember 2014,” ujar Tirta, belum lama ini.

Dijelaskan Tirta, mulai 1 Januari 2015, PIN 6 digit wajib digunakan sebagai sarana verifikasi dan autentikasi untuk transaksi kartu kredit dari penerbit domestik dan digunakan di merchant di Indonesia. Selain itu, pengguna kartu kredit tidak boleh lagi menggunakan tandatangan sebagai sarana verifikasi dan autentikasi transaksi, kecuali untuk transaksi dengan kartu kredit dari penerbit luar negeri atau transaksi di negara lain yang masih menerapkan verifikasi dan autentikasi dengan tandatangan.

Menurutnya, penggunaan PIN lebih aman dari tandatangan mengingat PIN adalah angka rahasia yang hanya diketahui pemiliknya. Dia mengingatkan, pengguna kartu tidak boleh memberitahu PIN-nya kepada pihak lain. “Selain itu,

transaksi menggunakan PIN telah terenkripsi dan transaksi dilakukan secara real time,” ujar Tirta.

Deputi Gubernur BI Ronald Waas menambahkan, pembatasan kepemilikan kartu kredit perlu dilakukan untuk menguatkan manajemen risiko bagi konsumen atau pengguna, bukan hanya penerbit.

“Penerbit itu harus menata kembali verifikasi pemberian kartu. Begitu juga sebagai langkah ke perlindungan konsumen, agar tidak kesulitan dalam pembayaran pengeluarannya,” ujar dia.

Jika melihat Peraturan BI, disebutkan bahwa individu dengan pendapatan kurang dari Rp3 juta tidak diperbolehkan memiliki kartu kredit. Kemudian, individu dengan pendapatan antara Rp3 juta hingga Rp10 juta boleh memiliki kartu kredit, maksimal dari dua penerbit. Hal itu juga dengan pengaturan besa-

Pemberlakuan PIN enam digit untuk pengguna kartu kredit akan dimulai 1 Januari 2015.

ran pagu/plafon yang maksimal tiga kali dari pendapatan per bulan nasabah.

Klausul lainnya adalah individu dengan pendapatan lebih dari Rp10 juta tidak dibatasi kepemilikan kartu kreditnya namun tetap memprtimbangkan analisis risiko masing-masing penerbit kartu.

Untuk menunjang pelaksanaan peraturan itu, Ronald

meminta penerbit memutakhirkan data terbaru penghasilan pengguna sesegera mungkin.

Pengguna juga diminta untuk memutakhirkan data sesuai penghasilan terbaru kepada penerbit.

Setelah pelaksanaan, jika penerbit menemukan pengguna yang menyalahi peraturan, kata Ronald, penerbit tersebut wajib memperingatkan pengguna untuk menutup kartu kreditnya hingga sesuai ketentuan BI. Jika pengguna tidak juga menutup kartu kredit itu, pihak dari sejumlah penerbit yang akan berdiskusi untuk memutuskan siapa yang akan menutup layanan kartu kredit bagi pelanggan.

General Manager Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), Steve Martha, berpendapat pembatasan kepemilikan kartu ini sangat berdampak positif bagi pengguna, terutama untuk mengantisipasi kesulitan pem-

bayaran dari pihak pengguna karena berlebihnya penggunaan kartu kredit.

Di sisi penerbit, pembatasan ini dapat menjadi antisipasi untuk potensi peningkatan rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL). Namun, hingga saat ini, menurut Steve, rasio kredit bermasalah masih dalam kategori aman di bawah dua persen.

Steve mengatakan, untuk menutup kartu kredit pengguna yang berlebih dan menyalahi peraturan, para penerbit juga akan menggunakan acuan dari Bank Indonesia. Acuan itu untuk memilih layanan kartu kredit mana yang akan ditutup.

Steve mengatakan, acuan itu biasanya merujuk pada keaktifan penggunaan kartu kredit, dan jangka waktu penggunaan kartu tersebut.

“Patokannya dari BI. Pertama kita lihat kolektabilitas. Yang kurang baik itu yang kita tutup,

kemudian aktif dan tidak aktifnya. Satu lagi, kalau sama-sama aktif, kita lihat berapa lama pegang kartu, yang paling baru yang ditutup,” ujar dia.

Berdasakan catatan AKKI, terdapat sekitar 450 ribu pengguna kartu kredit yang kepemilikannya tidak sesuai dengan peraturan BI. Para pengguna kartu kredit itu berpendapatan Rp3-10 juta per bulan, namun memiliki beberapa kartu kredit lebih dari batas maksimal, yakni dari dua penerbit.

Dengan begitu, 450 ribu pengguna kartu kredit tersebut akan mengurangi kartu kreditnya hingga hanya tersisa dari dua penerbit. Steve optimistis pertumbuhan kartu kredit secara industri tidak akan mengalami pelambatan signifikan.

“Setelah penutupan (450 ribu kartu kredit) itu selesai.

Semua beres, kita mulai lagi, tetap akan tumbuh lagi,” ujar dia. | Ho

HALAMAN 5

KORAN TRANSAKSI THN 13

TRANS JABOTABEK

Seminar Nasional Program Pendidikan Reguler Angkatan 51 Jakarta, Trans - Untuk kesekian kalinya Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) mengadakan kegiatan seminar bertajuk Transformasi Demokrasi Ekonomi dan Sosial Budaya seperti apa yang dapat membangun keunggulan kompetitif perekonomian, sehingga ketahanan Nasional menjadi semakin ulet dan tangguh.

Seminar ini mempunyai tujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran dan masukan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan nasional dan strategi untuk melaksanakan transformasi demokrasi ekonomi dan sosial budaya menuju keunggulan kompetitif perekonomian yang diperlukan untuk meningkatkan ketahanan nasional.

“Lemhanas selama ini mengkaji logistik. Selama ini lemhanas ingin memperkuat logistik Nasional, karena 70% wilayah kita merupakan lautan.Perlu kebijakan jangka panjang, menengah, serta pendek untuk mendukung poros maritim. Kajian investasi-pun juga melibatkan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan poros maritim kita,” ujar Prof dr.Ir Budi Susilo Soepanji, selaku Gubernur Lemhanas RI saat dijumpaii di Kantornya, belum lama ini.

Sementara itu DR B W Rajaguguk selaku ketua seminar mengungkapklan bahwa PPRA 51 menyampaikan suatu perubahan yang memerlukan pengetahuan dan keberanian.

“Transformasi merupakan sebuah perubahan yang mendalam.

Kita itu banyak portensi, ini yang harus kita manfaatkan dan partisipasi semua pihak sangat di butuhkan untuk mewujudkan suatu perubahan tersebut,” imbuhnya. | Suryati

NO. 299. TH XIII SENIN, 13 - 26 OKTOBER 2014

Mantan Petinggi Kota Bogor Diduga Tilep Dana Perijinan Hotel Kejari Bogor diminta membuka secara transparan dan jangan sampai masuk angin.

Pantauan Tim Litbang Koran Transaksi Biro Bogor

Dukungan Terhadap Adang Suptandar Sebagai F-2 Semakin Menguat

FOTO | DANG

Nurhayanti yang dipastikan menjadi Bupati Bogor mengganti Rahmat Yasin (RY) dan Adang Suptandar yang dipromosikan sebagai Wakil Bupati (F-2).

Bogor, Trans – Dijagokannya Adang Suptandar yang saat ini Sekdakab untuk dipromosikan sebagai Wakil Bupati (F-2) menggantikan Nurhayanti yang dipastikan menjadi Bupati Bogor mengganti Rahmat Yasin (RY) yang terkena masalah semakin menguat. Sebab Tim Litbang Koran Transaksi Biro Bogor yang menyodorkan Adang Suptandar sebagai salah satu kandidat F-2 seperti yang dimuat Koran ini sebelumnya bukan tanpa dasar, yaitu hasil dukungan dari para pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dan puluhan stakeholder.

Tidak dipungkiri, ada pejabat yang pesimis atas komposisi Pemkab Bogor kelak pasca ditinggalkan RY, yakni tidak akan bisa menjaga ritme yang selama ini demikian tinggi dalam segala hal, khususnya pencanangan Kabupaten Bogor sebagai Kabupaten termaju. Namun pesemistis pejabat tersebut merupakan kekhawatiran yang tidak beralasan, masalahnya setiap individu memiliki kelebihan tersendiri.

Sejak masih di Sekolah Menengah Atas (SMEA Negeri Bogor), Nurhayanti dikenal orang yang rajin, ulet dan pandai berimprovisasi. Terbukti selanjutnya sambil bekerja dia berhasil selesaikan pendididkan sampai Strata Dua (S-2). Seandainya Nurhayanti tidak pandai pastilah tidak akan dipilih oleh RY sebagai pendampingnya. Tetapi untuk dapat menjaga ritme yang dikhawatirkan seorang pejabat tersebut pendamping Nurhayanti seharusnya pejabat lelaki yang fatsun terhadap atasan dan sudah bertahun-tahun berdampingan dalam kelola Kabupaten Bogor.

Oleh karena itu, ketika figure Adang Suptandar disampaikan kepada pihak-pihak yang berpikir positif agar disandingkan dengan Nurhayanti, mereka setuju. “Kami bukan tipe ABS ketika mendukung Adang Suptandar, tetapi itu kenyataan yang kami nilai dari rekam jejak dia sejak dari aparat bawah,” tukas seorang pejabat.

Dipilihnya Adang Suptandar sebagai F-2, tidak ada istiah beli kucing dalam karung, lanjut pejabat tersebut. “Kalau Wakil Bupati Bogor direkrut dari luar memerlukan jalan panjang yang berliku. Sebab seiring sejalan dalam membangun Kabupaten Bogor sebagai modal yang tidak bisa ditawar-tawar,” ujarnya.

Lalu ketika ditanya kira-kira siapa pengganti Sekdakab jika Adang Suptandar dipromosikan. Pejabat tersebut tanpa ragu seperti sudah ada dibenaknya langsung berkomentar. “Yang pantas sebagai Sekdakab pengganti Adang Suptandar adalah Ipah Syarifah yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Bogor,” ujarnya optimis. | Dang

FOTO | DIA-LO-GUE.COM

Salah satu meme tentang Bekasi. Bekasi digambarkan berdekatan dengan Matahari.

Bekasi Di-"Bully" Di Medsos, Ini Salah SBY Bekasi, Trans - Kota Bekasi kini tengah di-bully di media sosial karena cuaca yang panas, ditambah kondisi jalan yang rusak dan berdebu.

Siapa yang salah atas ketidaknyamanan Kota Bekasi ini?

Aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Irhash Ahmady menilai, permasalahan yang terdapat di Kota Bekasi tidak bisa dilepaskan dari kegagalan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Selama 10 tahun memimpin Indonesia, SBY dianggap tak memerhatikan lingkungan dan tata kota, salah satunya di Bekasi.

"Padahal jika SBY berbicara, seakan dia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon serta memperhatikan lingkungan. Padahal dia tidak melakukan apa-apa," kata Irhash di Jakarta, Minggu (12/10/2014).

Irhash mengatakan, pemerintah pusat sebenarnya sudah membuat

aturan untuk setiap kabupaten/kota untuk membangun Lahan Terbuka Hijau minimal 30 persen. Namun, pemerintah pusat gagal memaksa pemerintah daerah untuk mengikuti peraturan itu.

"Ini kesalahan SBY tidak tegas dengan pemerintah kota dan daerah yang menjadikan Bekasi sebagai tempat industri tanpa mengacu pada tata ruang nasional. Banyak aturan dilanggar tapi tidak ada sanksi tegas," ujar Irhash.

Menurut dia, Bekasi pada awalnya dijadikan untuk kawasan perumahan untuk mereka yang ingin tinggal di sekitar Jakarta. Namun, seiring perkembangan, Bekasi justru menjadi tempat industri. "Tadinya kan tempat industri itu di Cikarang, tapi sekarang jadi meluas sampai ke Bekasi. Akibatnya Bekasi isinya hanya Pabrik dan perumahan, tidak ada ru-

ang terbuka hijau. Maka dari itu Bekasi jadi panas, gersang dan padat, dan tidak ada sanksi tegas dari pemerintah pusat," kata dia.

Bekasi dijadikan "bulan-bulanan" karena suhu udara yang panas, ditambah kondisi jalannya yang rusak dan berdebu. Para netizen ramairamai membuat 'meme' dan membicarakannya di media sosial.

Ramainya perbincangan soal Bekasi di media sosial, salah satunya terlihat dari masuknya Bekasi dalam salah satu trending topic di twitter. Berbagai 'meme' bertebaran untuk menggambarkan betapa panasnya kota ini. Seperti pada salah satu 'meme', Bekasi digambarkan berdekatan dengan matahari.

Selain itu, salah satu penggalan film Armageddon tentang perjalanan menuju angkasa luar dipelesetkan menjadi perjalanan ke Bekasi. | Geoffrey

Pengecoran Jalan Tanpa Penghijauan Membuat Warga Resah Bekasi, Trans – Warga sekitar Kompleks Graha Prima mengeluhkan pengecoran jalan yang tanpa dibarengi penghijauan. Jika musim hujan datang warga resah, karena jalan beton tidak dapat menyerap air hujan sehingga ditakutkan akan terjadi banjir. Ketakutan warga selalu datang tiap tahunnya, apalagi Kompleks Graha Prima dulunya adalah rawa yang ditimbun dengan batubatuan sehingga dataran tanahnya sangat rendah.

Pengecoran jalan dilakukan di setiap ruas jalan Kompleks Graha Prima, Sabtu (13/9) lalu sekitar pukul 07.00, sehingga tampak mengganggu aktivitas warga setempat. Menurut Rukun Tetangga di Graha Prima, Supardi selama ini sepanjang ruas jalan kompleks Graha Prima rusak total, sehingga dilakukan pengecoran jalan demi kepentingan warga, Berdasarkan keterangan warga setempat, Hasanah (40), warga

mengeluh karena pengecoran tidak dilakukan dengan baik. “Bukannya kami tidak senang dengan pengecoran jalan. Tapi bila selokannya juga ditutup rapat maka mengakibatkan banjir besar. Bahkan hampir semua rumput dibabat, sampai pohon pun ditebang. Maka tak ada lagi daya serapan air saat hujan,” keluhnya.

“Terkadang kami kesal dengan sikap RT setempat yang tidak bisa mengatur bagaimana pengecoran yang baik demi kelangsungan warganya. Seharusnya dipertimbangkan dulu dengan adanya perbaiki jalan tersebut, sehingga ada penjelasan kepada warga,” tambahnya Giyono (55) selaku RW setempat mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. “Karena pengecoran ini juga berdasarkan atas kesepakatan bersama, jadi tak ada yang dipermasalahkan,” ujarnya.

Sebelumnya, telah dilaksanakan rapat musyawarah di rumah RT set-

empat, sebagai pelurusan masalah atas keluhan warga dengan pengecoran jalan yang sedang berlangsung. Dalam rapat RW memberikan penjelasan kepada warga agar tenang dan tidak membuat masalah.

Namun, Kodrat – salah seorang warga – berharap agar pengecoran jalan segera dibongkar, khususnya selokan di depan rumah-rumah warga. “Karena selokan sangat penting untuk daya serap air apabila hujan turun,” ujarnya.

Sementara itu, Supardi (45) RT 04/ 09 Kelurahan Satria Jaya mengatakan bahwa warga tidak boleh melakukan keributan dengan melakukan demo.

“Bagaimanapun pengecoran ini harus dilakukan,” tandasnya.

“Selama pengecoran ini aman dan tak bermasalah maka masyarakat akan tetap tenang. Sementara RT/RW harus siap siaga menjaga keamanan warganya, agar tak terjadi keributan,” pungkasnya. | M. Zikri

B o g o r, Trans – Moratorium (kensel) perijinan hotel dan ruko oleh Wa l i k o t a Bogor, Bima Arya, beberapa waktu lalu membuka aib para mantan petinggi Kota Bogor. Diani Budiarto manFOTO | DANG tan Walikota Budiarto, mantan Bogor dua pe- Diani Walikota Bogor. riode serta M. Faoqi mantan Ketua DPRD Kota Bogor periode 2009-2014 dituding tilep dana perijinan seorang pengusaha ratusan juta rupiah.

Adalah Dul Samson, Ketua Umum LSM Benteng Pajajaran yang kini semakin populer dengan terobosannya membongkar kebobrokan oknum aparat pemerintah, menegaskan, agar Kejari Bogor segera periksa seluruh oknum yang terlilbat menilep dana perijinan hotel termasuk mantan petinggi Kota Bogor. “Yang diperiksa Kajari Bogor baru staf rendah bernama Yosi, sementara yang lainnya belum disentuh,” ujar Dul Samson.

Menurut Dul Samson, dirinya telah mengorek keterangan dari Yosi, siapa-siapa saja yang terlibat menikmati dana haram tersebut.

“Dari keterangan Yosi, dana yang diterima dari pengusaha sebesar Rp. 2 miliar, didistribusikan kepada Yani, Staf Bappeda sebesar Rp.250 juta untuk keperluan IPPT, kepada Ketua DPRD Kota Bogor M. Faoqi (ketika masih aktif) Rp. 250 juta untuk pembuatan katabelece. Sementara Yosi hanya ambil Rp. 90 juta untuk pengurusan amdal lalin, sisanya diambil Walilkota Bogor Diani Budiarto (saat masih aktif) bekerjasama dengan Ketua Bappeda Hari Sucahyo,” kata Dul Samson.

Seperti diketahui, seorang pengusaha, yang membangun Hotel Mariot di Jl. Ahmad Yani lewat beberapa perantara diantaranya seorang Staf Kesbangpol Kota Bogor, Toto, serahkan dana sebesar Rp. 2 miliar untuk mengurus seluruh perijinan. Setelah dilakukan pertemuan, oleh Toto, dana tersebut diserahkan kepada Yosi yang saat itu staf bagian IPPT di Bappeda Bogor. Selanjutnya oleh Yosi yang kinI dimutasi ke Dinas Kominfo didistribusikan seperti penjelasan diatas.

Setelah Walikota Bogor dipegang Bima Arya, diberlakukan moratorium perijinan hotel dan ruko. Akibatnya pengurusan ijin Hotel Mariot terbengkalai dan pemilik Hotel kebingungan. Setelah Toto yang terima uang pertama diminta pertanggung jawaban atas ketidak jelasan proses perijinan, akhirnya terkuak, dana berceceran dan dibagi-bagi kepada aparat khususnya para petinggi Kota Bogor, yaitu Diani Budiarto, M. Faoqi, dan Hari Sucahyo.

Menutup pembicaraan, Dul Samson berharap, kasus ini harus dibuka oleh pihak Kejari Bogor secara transparan dan jangan sampai masuk angin. “Sikat seluruh penilep dana perijinan hotel tersebut tanpa pandang bulu.

Sebab ini akan menjadi preseden buruk bagi pengusaha yang akan berinvestasi di Kota Bogor,” pungkasnya. | Dang

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Biro Kota dan Kab Bogor : Dadang Surjadi, Rangga Sinatria S, Kota Depok : Jopi Rahyono Ramelan; Biro Kota Bekasi : Geoffrey, Biro Kabupaten Bekasi : Kaslim Kusyairi, Nunu Erlangga, Suganda.

Peresmian, Pengangkatan & Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Kota Depok Depok, Trans - DPRD Kota Depok menggelar rapat paripurna masa sidang pertama tahun 2014-2015 dalam rangka peresmian, pengangkatan dan pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD Kota Depok masa jabatan Tahun 2014-2019, Rabu (1/10/2014).

Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo SSos dihadiri oleh para wakil ketua, para Anggota DPRD, Wakil Walikota Depok, Sekretaris Daerah, unsur Muspida Kota Depok, Kepala Instansi Vertikal Kota Depok, tokoh masyarakat dan tokoh agama, pimpinan Parpol, Ormas dan tokoh pemuda serta semua Kepala OPD di lingkungan Pe-

merintah Kota Depok.

Berdasarkan pasal 377 ayat (4) undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) menyatakan bahwa Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan Keputusan Gubernur. Sehubungan dengan telah diterimanya SK Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor : 170/ Kep.1343-Pem,Um/2014 tanggal 25 September 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kota Depok Masa Jabatan 2014-2019, maka pada, Rabu (1/10/2014) dilaksanakan Rapat Paripurna Istimewa.

Unsur Pimpinan yang dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Kota Depok, H Dwi Sugiharto SH MH yaitu

Hendrik Tangke Allo SSos terpilih sebagai Ketua DPRD Kota Depok dari Fraksi PDI-P yang meraih kursi 11 kursi dan 3 orang. Dan, Wakil Ketua DPRD Kota Depok yaitu Yeti Wulandari SH dari Fraksi Partai Gerinda yang meraih 9 kursi. Serta, M Suparyono, A.Md.Ak dari fraksi PKS yang meraih 6 kursi dan Igun Sumarno Spd.MM dari Fraksi PAN yang meraih 6 kursi.

Ketua DPRD Kota Depok yang baru dilantik, Hendrik Tangke Allo SSos mengatakan bahwa saat ini DPRD Kota Depok sedang giat-giatnya bekerja untuk menyusun Peraturan Tata tertib DPRD Kota Depok yang dibahas dalam Pansus Tata Tertib yang telah mema-

suki tahapan finalisasi. Selain itu, saat ini juga sedang dilakukan pembahasan usulan yang disampaikan oleh masing-masing fraksi yang akan duduk dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yaitu Komisi-komisi dan Badan.

“Semua kegiatan ini akan dikebut agar cepat selesai pembahasannya dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan diparipurnakan. Sehingga, Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Depok bisa mulai bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) masingmasing untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Depok,” terang Hendrik.

Hendrik menegaskan target kerja 3 bulan ke depan yaitu

fasos pada pelayanan publik, pendidikan dan kesehatan. Diprioritaskan, pembenahan pelayanan dan infrastruktur pada RSUD, karena masyarakat Kota Depok selalu mengeluh soal pelayanan kesehatan di RSUD yang kurang maksimal.

“Untuk itu pembangunan RSUD perlu segera diselesaikan.

DPRD Kota Depok akan berkoordinasi dengan Dinas terkait sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Depok ke depan akan lebih baik lagi,” ujarnya.

Wakil Walikota Depok, KH Idris Abdul Somad menyampaikan bahwa Pemerintah Kota depok berharap agar pimpinan dewan yang baru dapat menjalankan tugas pokok, fungsi

dan wewenangnya dengan baik, sesuai dengan amanah yang telah dititipkan oleh masyarakat Kota Depok.

Mencermati telah disahkankannya undang-undang MD3 dan juga undang-undang Pilkada oleh DPR-RI, Idris mengajak untuk menghormati keputusan tersebut. “Mari kita menghormati dan menjalankan UU tersebut sesuai etika demokrasi. Pro dan kontra yang telah terjadi jangan menjadi penghalang untuk tetap fokus bekerja demi kemajuan masyarakat Kota Depok,” ajak Wakil Walikota.

Sebelumnya, Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor; 17/Kep.1343Pem.Um/2014 tanggal 25 September 2014 tentang Peresmian

Pengangkatan Pimpinan DPRD Kota Depok Masa jabatan 20142019 telah dibacakan oleh Sekretaris DPRD Kota Depok Drs. Muhammad Thamrin, S.Sos. MM. Pada sidang Paripurna sebelumnya, Senin (15/9), telah dibentuk 8 fraksi pada DPRD Kota Depok yaitu; 1. Ketua Fraksi PDI-P, Hermanto; 2. Ketua Fraksi Partai Gerinda, H. Iing Hilman, SE; 3. Ketua Fraksi PKS, Qurtifa Wijaya, S.Ag.; 4 Ketua Fraksi PAN, Azhari S.Ag.; 5. Ketua Fraksi Partai Golkar, Babay Suhaimi, SE.; 6. Ketua Fraksi Partai Demokrat, Ir. Edsy Sitorus; 7.

Ketua Fraksi PPP, Hj. Qonita Luftiyati, SE,MM dan 8. Ketua Fraksi Restorasi Nurasi Bangsa (RNB), Benhard, SH. | Jopi

HALAMAN 6

KORAN TRANSAKSI THN 13

TRANS JABOTABEK

NO. 299. TH XIII SENIN, 13 - 26 OKTOBER 2014

Wakil Walikota Depok, Idris Abdul Shomad:

Jika 17 Tanda Tangan Warga Terbukti Dipalsukan, Pembangunan Dihentikan Depok, Trans – Pertemuan warga Perumahan Jatijajar, khususnya RW 11 Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok terkait rencana pembangunan relokasi gedung Puskesmas dan rawat inap dengan Lurah Jatijajar, Camat Tapos, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendapatan Pengeloaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Depok di Lapangan tenis Perum Jatijajar, Sabtu pekan lalu, suasananya cukup memanas dan alot.

Pasalnya, Lurah Jatijajar, Hasan Nurdin bukan hanya mengundang dinas terkait, namun ada berberapa elemen masyarakat, ormas yang intinya

Tanda tangan warga yang dipalsukan.

bertentangan dengan masyarakat Perumahan Jatijajar. Kesimpulan pertemuan tersebut pun belum menghasilkan mufakat.

Lurah, Camat dan dinas terkait terkesan memaksakan kehendak agar relokasi pembangunan gedung Puskesmas dan rawat inap harus berjalan.

“Karena sudah ditenderkan dan ada pemenangnya, yaitu Sembilan Bersaudara dengan nilai pembangunan gedung sebesar Rp700 juta,” ucap Refly, Kabid Sapras Dinkes Kota Depok.

Merasa tidak ada daya upaya lain, masyarakat RW 11 Kelurahan Jatijajar melayangkan surat kepada Walikota Depok dan Dinas terkait dengan ber-

Puskesmas Kec. Karang Bahagia Butuh Tambahan Dokter Umum & Ambulance

FOTO | JOPI

bagai alasan. “Kami meminta Walikota Depok dan Dinas terkait untuk menagguhkan pembangunan gedung Puskesmas dan rawat inap di RW 11,” ucap Suyadi, salah seorang perwakilan warga RW 11.

Warga RW 11 bukan serta merta menolak pembangunan gedung Puskesmas dan rawat inap tersebut. “Relokasinya kan ada alternative lokasi lainnya.

Yang membuat kami marah yaitu kami terkesan dibohongi. Awalnya Ketua RW 11, Pak Suganda menyodorkan blangko kosong, kami tulis nama dan tanda tangan untuk persetujuan pembangunan gedung sekolah SMP/MI,” terangnya.

“Tetapi berberapa lama kemudian, beredar foto copyan tertulis ada keterangan persetujuan pembangunan relokasi gedung Puskesmas dan rawat inap Jatijajar, yang berisi 17 nama dan tanda tangan warga RW 11 dan dibawahnya ada nama Lurah Jatijajar dan Kepala Puskesmas Jatijajar yang juga ditandatangani,” imbuhnya.

Wakil Walikota Depok, Idris Abdul Shomad saat dikonfirmasi wartawan mengatakan jika 17 tanda tangan warga RW 11 terbukti dipalsukan dalam proses awal, pembangunan terpaksa tidak dilaksanakan.

Menurut Idris pembangunan memang harus terjadi,

namun semua harus melalui proses yang baik dan benar.

“Kalau terbukti ada penipuan di awal, ya pembangunan puskesmas di lokasi tersebut harus dihentikan,” tandasnya.

Idris mengatakan bahwa masalah tersebut telah dibicarakan dengan dinas terkait yakni Dinas Kesehatan dan Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Depok, untuk mendapatkan titik temu yang saling menguntungkan. “Terkait masalah yang sifatnya teknis di lapangan, dapat diselesaikan. Asalkan ada komunikasi yang baik dilakukan secara persuasif,” tukasnya. | Jopi

Kepsek Ikah Atikah Diduga Jual LKS & Pungli Diharapkan agar Kadis Pendidikan Kabupaten Bekasi melakukan tindakan.

FOTO | SUGANDA

Puskesmas Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi.

Insert : Kepala Puskesmas, Rahmat.

Bekasi, Trans – Puskesmas Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi membutuhkan tambahan dokter umum dan ambulance. Pasalnya, dokter dan ambulance yang ada belum maksimal.

Kepala Puskesmas Kecamatan Karang Bahagia, Rahmat mengeluhkan hal tersebut kepada kepala kesehatan dan kepada DPRD Kabupaten Bekasi, dalam hal ini Ketua Komisi D. “Mohon, agar bisa menempatkan dokter umum dan menambahkan kendaraan mobil ambulance,” keluhnya, belum lama ini.

“Dokter yang ada sekarang ini belum maksimal, karena tidak ada dokter umum. Ditambah lagi kurangnya kendaraan ambulance. Sekarang ini hanya ada satu, sementara pelayanan masyarakat di Kecamatan Karang Bahagia yang sangat luas yaitu mencakup delapan desa harus terpenuhi,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bekasi, H Abai Subarna mengatakan akan mengupayakan. “Akan saya upayakan. Saya akan ajukan keluhan-keluhan Kepala Puskesmas Kecamatan Karang Bahagia di rapat Komisi D yang akan datang,” ujarnya kepada Koran Transaksi di kediamannya, belum lama ini.

H Abai mengungkapkan bahwa hampir 70 % Puskesmas yang ada di Kabupaten belum memiliki dokter umum. “Hampir 70 persen belum ada dokter umumnya, dan lain-lain,” pungkasnya. | Suganda

Refleksi Hari Tani Nasional

Bebaskan Kaum Tani Dari Penderitaan

FOTO | LORA

Ikah Atikah, SPd.

Perbaikan Jalan Tembus Sejajar Kali CBL. FOTO | KASLIM

Perbaikan Jalan Tembus Sejajar Kali CBL, Kabupaten Bekasi.

Perbaikan Jalan Tembus Sejajar Kali CBL Disambut Baik Oleh Warga Bekasi, Trans – Rehab perbaikan jalan tembus sejajar Kali CBL Kampung Kedaung, Desa Kerta Mukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat disambut senang oleh warga. Karena sudah berbulan-bulan jalan tersebut putus, ambles dengan kedalaman kurang lebih enam meter. Akibatnya perekonomian warga Kampung Kedaung merosot turun tajam.

Hasil pantauan Koran Transaksi di lapangan, akibat longsornya jalan tembus sejajar Kali CBL, kendaraan roda dua maupun kendaraan roda

empat sulit lewat. Padahal, jalan tersebut merupakan akses jalan di tiga kecamatan.

Pertama menuju Kecamatan Cikarang Barat, kedua menuju Kecamatan Cikarang Utara dan ketiga menuju Kecamatan Sukatani.

Menurut tokoh masyarakat Kampung Kedaung Kepala Dusun RT 02/05 Desa Kertamukti, bahwa rehab perbaikan jalan tembus sejajar Kali CBL yang dikerjakan oleh pihak ketiga CV Tasya sangat baik. “Saya melihat sendiri bukan kata orang lain, pekerjaannya yang semula tanah longsor dengan kedalaman cukup dalam kira-kira enam

| Kaslim

Baru Selesai, Pekerjaan Proyek Jaling Sudah Rusak & Berdebu

FOTO | IST

Mahasiswa saat melakukan unjuk rasa di depan kampus Unisma, Bekasi.

Bekasi, Trans – Menyambut hari tani nasional ke 54 mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan kampus Universitas Islam 45 Bekasi (Unisma) Bekasi, (24/9). Mereka berorasi tentang pembebasan kaum tani dari penderitaan, karena rakyat harus mengerti bahwa kedaulatan pangan itu ada di tangan petani.

Dengan dikeluarkannya UU No 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok Agraria (UUPA), kepedulian Negara terhadap kemajuan hidup rakyatnya terutama para petani penggarap mulai diwujudkan.

Hal Itu tentu saja sejalan dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan yaitu mensejahterakan rakyatnya dengan melenyapkan undang-undang pertahanan (UU Agraria 1870) buatan kolonial yang menghambat kemajuan petani.

Sadam Husaen (21) salah seorang pendemo mengatakan bahwa semangat Reforma Agraria harus tetap digaungkan, jangan sampai dilupakan. “Karena kedaulatan pangan itu ada di tangan petani sendiri, bukan di tangan menteri pertanian maupun menteri perdagangan. Karena pangan adalah soal hidup matinya bangsa,” ujarnya.

Sadam mengatakan begitu banyak masalah yang dihadapi kaum tani indonesia. Pembaharuan agraria dalam setahun terakhir mencatat telah terjadi 1.391 konflik agraria dengan jumlah korban sebanyak 926.700 KK. “70 orang tewas, 110 tertembak peluru aparat, 553 mengalami luka-luka dan 1.354 orang ditahan,” pungkasnya. | M. Ziqri

meter, diurug dengan tanah merah berpuluh-puluh truk alias beratus-ratus kubik,” katanya.

Selain itu juga, lanjutnya, dilakukan penaman tiang pancang sebanyak enam puluh titik yang sebelumnya dipasang batu penahan tanah agar tanah tersebut tidak longsor lagi. “Saya yakin dengan pekerjaan seperti itu tidak akan terjadi longsor kembali.

Mudahan-mudah dengan adanya rehab perbaikan jalan tersebut warga masyarakat Kampung Kadaung tidak akan kesulitan lagi,” harapnya.

Bekasi, Trans - Meskipun peraturan pemerintah tidak dibolehkan mendagangkan buku LKS, namun Kepala SDN Simpangan 2 Cikarang Utara, Ikah Atikah, SPd membangkang aturan tersebut.

Selain itu Ikah Atikah tanpa rasa malu melakukan pungutan liar terhadap siswanya saat pengambilan raport sebesar Rp25 ribu per siswa.

Menurut narasumber koran ini, bahwa Kepsek satu ini paling pandai bersilat lidah apabila wali murid mempertanyakan soal banyaknya pungli disana, bahkan seorang siswa dikeluarkan dari sekolah tersebut.

“Dia lupa bahwa hukum bisa menyeretnya dengan tindak pidana korupsi karena menyalahgunakan jabatannya,” katanya.

Ketika wartawan melakukan konfirmasi mengenai penjualan buku LKS maupun pungli yang dilakukan Ikah Atikah terhadap muridnya, nampak bingung dan mondar-mandir di kantor yang penuh debu itu bagai cacing kepanasan.

“Apa-apaan sih nggak ada tuh jual buku, saya juga sudah telpon pengawas Pak Ujang, katanya silahkan aja bertemu dia di kantor UPTD besok,” kilahnya dengan wajah bingung.

Sangat disayangkan sikap seorang kepala sekolah yang notabene Sarjana pendidikan alias Spd tidak cakap menjawab pertanyaan wartawan, tapi justru berusaha mengalihkan persoalannya kepada orang lain.

Berusaha membela diri dan mencoba berlindung kepada Ujang selaku pengawas, terbukti di hadapan wartawan Ikah Atikah dua kali menghubungi via selulernya. Seorang pengajar tidak punya etika.

Sementara Ujang yang ditemui wartawan dikantornya selaku pengawas di sekolah tersebut mengatakan tidak mengetahui adanya penjualan buku LKS dan pungli di SDN Simpangan 2. “Sebagai pengawas saya tidak tau ada penjualan buku disana, lagian tidak boleh itu,” ujarnya singkat.

Diharapkan agar Kadis Pendidikan, Pemkab Bekasi, H. Rohim segera melakukan tindakan terhadap Kepsek yang satu ini dan menggatikan yang layak di SDN 2 Simpangan Cikarang Utara. | Lora

FOTO | SUGANDA

Suganda jurnalis Koran Trans, ketika sidak ke lokasi kegiatan pekerjaan jaling Desa Karang Satu.

Bekasi, Trans – Akibat Konsultan, PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan Rekanan Dinas mengabaikan Rencana Anggaran Belanja (RAB) atau speck teknis, pekerjaan jalan lingkungan (Jaling) yang baru saja selesai dikerjakan sudah rusak dan berdebu alias amburadul. Terutama Jaling desa-desa di Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, terlebih lagi proyek jaling yang dikerjakan secara manual.

Salah seorang anggota ormas/lsm di Bekasi mengatakan kondisi jaling, khususnya di Kecamatan Karang Bahagia tidak lepas dari perhatian berbagai pihak, terutama masyarakat pengguna jalan. Karena fungsi jalan sangat vital, selain merupakan sarana penghubung dari satu tempat ke tempat lainnya, juga sebagai urat nadi perekonomian. “Sehingga, apabila kondisi jalan bagus maka perjalanan serta perekonomian masyarakat akan meni-

ngkat,” katanya di lokasi proyek jaling gang RT Dulih 03/04, Desa Sukaraya, belum lama ini.

Sementara itu, lanjutnya, untuk dapat menjaga dan membuat jalan menjadi bagus atau kuat tentunya diperlukan peran serta masyarakat.

Serta aparatur Dinas Bina Marga yang komit/mumpuni terhadap tugas dan tanggung jawabnya.

Seperti diketahui, pemerintah baik pusat maupun daerah secara terusmenerus menggelontorkan anggaran untuk perbaikan, serta pemeliharaan jalan dengan tujuan agar kondisi jalan menjadi bagus. “Namun terkadang, pada kenyataannya antara jumlah dana yang diproyeksikan dengan hasil pekerjaan, sangat tidak sebanding dengan kualitas jaling tersebut,” imbuhnya.

“Sehingga, sering kali didapatkan jalan yang baru saja selesai dikerjakan, namun sudah rusak kembali. Ini

salah satunya akibat terjadi penggerogotan dana anggaran atau kata lain terjadi penyelewengan anggaran yang dilakukan oleh oknum yang dipercaya untuk melaksanakan kegiatan,” tandasnya.

Di tempat terpisah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karang Setia, Saidi Asgar mengatakan, berdasarkan hasil tim investigasi di lapangan serta hasil kejadian teknis kebinamargaan diketahui bahwa pekerjaan peningkatan jaling tidak sesuai dengan RAB dan speck teknis.

“Indikasi penyimpangan semakin kuat, mengingat jaling-jaling yang baru saja dikerjakan pada anggaran tahun 2014, sudah rusak, retak-retak.

Terutama yang dikerjakan secara manual. Diduga hal ini diakibatkan oleh lemahnya pengawasan konsultan dan PPTK, serta unsur disengaja oleh rekanan Dinas Bina Marga,” terangnya. | Suganda

HALAMAN 7

KORAN TRANSAKSI THN 13

SAMBUNGAN

Mut asi di KKemenk emenk um dan HAM .......

Mutasi emenkum bang Yudhoyono. Dimana Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, menegaskan tidak akan membuat kebijakan-kebijakan strategis yang berdampak pada pemerintahan berikut Joko WidodoJusuf Kalla (Jokowi-JK). “Oleh karena itulah sebenarnya sejak bulan April yang lalu SBY sudah mengeluarkan instruksi dan menetapkan kebijakan, yang intinya melarang para Menteri atau Anggota kabinet untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang fundamental dan strategis yang berimplikasi pada pemerintahan yang akan datang atas inisiatifnya sendiri, saya larang itu,” katanya.

SBY tidak mengizinkan untuk melakukan penggantian-penggantian pejabat utama, apalagi secara

besar-besaran, kecuali kalau ada alasan yang sah. Presiden SBY mencontohkan, penggantian Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Budiman beberapa waktu lalu. Penggantian tersebut dilaksanakan karena Jenderal Budiman akan memasuki pensiun pada September 2014.

Presiden SBY juga mengatakan, para menteri harus tetap bekerja serta menjalankan tugasnya dengan baik hingga Presiden RI baru disumpah oleh MPR pada 20 Oktober 2014. “Oleh karena itu, SBY tidak suka sebenarnya kalau di antara anggota Kabinet atau Menteri sudah menganggap bahwa pemerintahan ini sudah berakhir atau semi berakhir, lantas memposisikan dirinya sudah demisioner. Itu keliru besar. Boleh dikatakan itu lari dari tang-

Maf ia TTanah anah Di KKoo t a Bekasi ...........

Mafia komplotan mafia tanah di Kota Bekasi sangat berani memalsukan surat-surat tanah seperti girik, Akta Jual Beli (AJB) keterangan waris dan surat kematian lengkap berstempel instansi pemerintah, seperti asli padahal palsu. Berbekal dokumen-dokumen tanah Asli tapi Palsu (ASPAL) para mafia tanah itu berani memperjual belikan tanah di bawah tangan, walaupun para mafia tanah itu berani berspekulasi dan berhasil mengglontorkan uang ratusan juta rupiah.

Seperti yang dilakukan oleh para mafia tanah tersebut terhadap tanah milik adat Saja Bin Nahim/ Hasan Basri C. 448 luas 2.560 m2 terletak di RT 3 RW 4 Jati Asih, Kota Bekasi yang sudah dipindahtangankan kepada Hasan Basri, menurutnya 30 tahun silam dijual oleh oknum Kades Jati Asih M. JEN (dulu-red) dan Camat Pondokgede Sasmita (dulu red) kepada Buyung Alias Z Arifin.

Saja Bin Nahim yang sudah tua, miskin dan buta huruf, semula minta dibela oleh Hasan Basri. Selanjutnya Hasan Basri mendampingi Saja bin Nahim untuk melaporkan kasus penyerobotan dan pemalsuan surat-surat tanahnya ke Polsek Jatiasih No. Pol : 24/K/XII/1985 tanggal 2 Desember 1985. Dimana

Saja bin Nahim melaporkan telah terjadi pemalsuan surat berupa Akte Jual Beli No 651/1974 yang dilakukan oleh H. M. Matzen, selaku Kepala Kelurahan Jatiasih (dulu-red).

Polisi berhasil membongkar sindikat pemalsuan surat-surat tanah dan cap jempol atas nama Saja bin Nahim. Hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminal Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya dan Sekitarnya Direktorat Reserse No. Pol B/ /III/1986/DITR.SERSE, Perihal Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari/Cap jempolan. Saja bin Nahim alias Saja Murta. Surat yang ditujukan kepada Kapolsek Jatiasih itu Memenuhi Surat KA No Pol B/05/II/1986/S JA. Berdasarkan hasil pemeriksaan perbandingan sidik jari/cap jempol dalam kasus Surat Jual Beli No 651/1974 Tanggal 11 Juli 1974, setelah diadakan pemeriksaan diperbandingkan dengan sidik jari tangan kanan dan kiri atas nama Saja bin Nahim adalah diragukan (Non Identik). Untuk lebih jelasnya Berita Acara No Pol BAP/02/II/86/DIS LAB IDENT terlampir, demikian surat-surat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Direktorat Reserse Polda Metro Jaya Letkol Pol Drs. Legiman Sutjipto.

Terbongkarnya kasus pemalsu-

N CW Himbau KKemenak emenak er tr ans ....... emenaker ertr trans an Tenaga Kerja dan Transmigrasi, hendaknya harus mampu menjadi pilot project dan percontohan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat. Masalah perijinan TKA ini menjadi perhatian utama dan berkaitan langsung dengan pelaksanaan Asean Economic Community (AEC) yang akan berlaku tahun 2015. “Mobilitas tenaga kerja (Movement of Natural Persons) intra ASEAN akan diberlakukan untuk sektor jasa dalam rangka integrasi AEC Tahun 2015 merupakan ujian awal bagi kesiapan tenaga kerja lokal Indonesia untuk bersaing dengan para TKA, sehingga bangsa asing selalu saja menyepelekan TKI baik di luar negeri maupun di Indonesia.

Seperti yang diungkapkan Reyna Usman, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kemenakertrans dalam keterangan persnya mengatakan bahwa penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)

diterapkan setelah pendataan kemampuan tenaga kerja lokal selesai.

“Pada oktober 2013, pembatasan penggunaan tenaga kerja asing,” Namun pembatasan itu, Indonesia harus lebih dulu mengetahui potensi kemampuan tenaga kerja yang tersedia di dalam negeri. Potensi itu yang akan ditawarkan kepada investor sebagai pengisi atau pengganti tenaga kerja asing yang selama ini dipekerjakan di Indonesia.

Reyna mengatakan jenis pekerjaan yang selama ini diisi oleh tenaga kerja asing akan digantikan oleh tenaga kerja Indonesia dengan kemampuan yang setara. Selanjutnya, data tenaga kerja yang dipantau dari perguruan tinggi itu disinkronkan dengan Badan Koordiansi Penanaman Modal dan Badan Perencanaan dan Pembangunan di masing-masing daerah. Namun untuk yang belum terisi, perusahaan terkait harus menggunakan tenaga kerja asal Indonesia.

Penghargaan dari Ombudsman

NO. 299. TH XIII SENIN, 13 - 26 OKTOBER 2014

gung jawab.

Langkah dan kebijakan Sekretaris Jenderal Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Ambeg Paramarta tanggal 6 Ocktober 2014 Nomor SEK-29.KP.03.03 Tahun 2014,Tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon III, IV, dan V di Lingkungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sangat tidak rasional dan terkesan arogansi.

Surat Keputusan Sekjen Kemenkumham Nomor SEK29.KP.03.03 Tahun 2014 yang ditujukan untuk Direktorat Jenderal Imigrasi sebanyak 295 Orang. Sebenarnya ujar sumber, total keseluruhan yang dipromosi dan mutasi pada jajaran Kemenkumham terdiri dari Ditjenim, Ditjen AHU, Ditjen HAKI,Ditjen PAS, kurang

lebih 600 orang karyawan.

Namun, sebaliknya ada juga beberapa informasi diperoleh koran ini menyebutkan, bahwa SK Sekjen Kemenkumham Ambeg Paramarta tersebut mendapat perlawanan dari Ditjen AHU, Ditjen PAS, dan Ditjen HAKI, kasusnya itu dalam berproses, sehingga prosesnya tidak berjalan. Pertanyaannya, akankah mutasi ini direalisasikan pada massa Pemerintahan Presiden SBY atau ditinjau ulang pada Pemerintahan Presiden Jokowi-JK? Sehingga SK yang dikeluarkan Sekjen Kementerian Hukum dan Ham membuat suasana kerja dilingkungan Kemenkumham menjadi resah. “Rumor berkembang di Kemenkumham mengatakan, bahwa Sekjen Ambeg Paramarta itu adalah perpanjang tangan Wamenkumham Denny Indrayana, sehingga dia berani melakukan pembangkangan ter-

hadap kebijakan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono”.

“Benarkah kebijakan Ambeg Paramarta selaku Sekjen Kemenkumham itu, berkaitan dengan istrinya yang juga pejabat di Kemenkumham yang akan dipromosikan?

Padahal suami dan istri bekerja dibawah satu atap atau satu Depertemen tidak diperkenankan”. Tapi itulah langkah dan kebijakan Ambeg Paramarta. “Alih-alih, Ambeg berlindung kepada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 16 Juni 2014.

Pertanyaannya, mana sebenarnya nama-nama yang diajukan dan mana pula nama-nama yang dikeluarkan, ujar sumber yang minta namanya dirahasiakan, bahwa ini adalah pembunuhan karakter dan tidak rasional serta tendensius pamer kekuasaan. | SN/RN/IAR

an surat-surat dan cap jempol palsu ini oleh Polisi RI, membuat Saja bin Nahim menjadi lega, sehingga tanahnya yang terletak di Jalan Swatanra Raya RT 03 /RW 04 itu kembali ketangannya secara utuh.

Pada tahun 2014, terbongkar lagi permainan mafia tanah diatas C. 448 luas 2.560 m2 terletak di RT 3 RW 4 Jati Asih, Kota Bekasi milik Saja bin Nahim. Akan tetapi ada tanah Girik C 488 Persil 16 D-I/Blok Kebantenan seluas 3.700 m2, RT 3 RW 4 Jati Asih, Kota Bekasi, lokasi tanah yang dikuasai oleh Hasan Basri selaku Pemilik selama ini, pada Tanggal 10 tahun 2007, ada yang mengaku bernama Saja bin Rahim, Mahir bin Saja, Napih bin Saja, alamat Kp Ciketing RT 002/07 Kel Mustika Jaya, Kec Mustika Jaya, Kota Bekasi, disebut Pihak Pertama sebagai Penjual, melakukan transaksi jual beli atas bidang tanah kepada Hendro Purwanto, 54 Th disebut Pihak Kedua (Pembeli) objek lakosi tanahnya sama seluas 400 M2.

Selanjutnya Hendro Purwanto diduga memalsukan Surat jual beli di bawah tangan, seolah-olah Hendro Purwanto membeli tanah Saja bin Nahim 400 m2 @. Rp. 11.000.000 tanggal 05-7-1986 dan 200 m2, tanggal 27-08-1989. Terakhir Hendro beli tanah Saja bin Nahim 400 m2 harga Rp 80.000.000,- surat-surat dibawah tangan tersebut diketahui palsu atau

dipalsukan. Karena menurut Hasan Basri, bahwa Hendro Purwanto tidak pernah memberikan uang, boro-boro puluhan juta.

Berbagai keterangan yang dihimpun Hasan Basri, keterangan Reza Bin Hendro Purwanto yang membuat surat-surat palsu tersebut adalah Muslim warga RT 003/004 Jati Asih, tinggal di tanah Saja Bin Nahim. Dimana Muslim selain menyerobot tanah Hasan Basri juga memutar balikan fakta tanah, seperti nama Saja bin Nahim menjadi tanah milik Murta dengan girik dan luas tanah berubah palsu seluruhnya.

Lain lagi Nyonya Sarimanah – seorang janda yang menempati bangunan sekaligus dibuatkan surat Akta Jual Beli palsu diatas tanah Saja bin Nahim/Hasan Basri, belakangan diketahui yang membuat AJB palsu dari camat Pondok Gede tertanggal 31- desember 1991 NO. 5849 / jb /Hts /hj /1V /ll. TTD M. JEN Kades Jati Asih dan H. Subekti, Camat Pondokgede. Dimana didalam Akte Jual belinya tanda tangan Saja Bin Nahim turut dipalsukan, dan tanda tangan M. Jen dan Camat Pondokgede diketahui sudah lama meninggal dunia. Namun, menurut Lukman anak Sarimanah untuk membuat surat palsu tersebut, dia membayar kepada Muslim Rp 5 juta dan Rp 20 juta kepada oknum Abdul Majid warga

Jati Bening. Saat dikonfirmasi Koran Transaksi kepada Lurah Jatiasih Ato Suprapto SH, Rabu (8/ 10) menurut staffnya sedang tidak berada ditempat, barangkali kerena ada acara lomba penilaian mungkin keluar bersama para kepala dinas ujarnya.

Ketua Umum NCW Syaiful Nazar menghimbau, pihak Pemerintah Daerah Kota Bekasi semestinya harus peka akan hal-hal yang dapat merong-rong kewibawaan Pemerintah. Perlu dijelaskan bahwa Girik C. 448 luas 2.560 M2. Terletak di RT 003/04 Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, telah 30 tahun secara fisik dikuasai dan de juree surat-surat juga dimiliki oleh Hasan Basri. Apalagi Hasan Basri selama ini sudah membangunnya diatas bidang tanah yang dimaksud berbentuk rumah permanen dan puluhan rumah kontrakan. Hal itu mendasar kepada dia telah membayar kepada pemilik Saja Nahim dihadapan Notaris Kota Bekasi Sudirdja SH tahun 1985.

Semoga pada era Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla yang beberapa hari dilantik secara resmi oleh MPR RI, tidak menciderai hati rakyat dan dapat pula menuntaskan kasus-kasus yang tertunda selama ini, pungkas Syaiful Nazar.

sekedar memperkuat komitmen pembenahan pelayanan publik, sekaligus menambah motivasi dalam mewujudkan pelayanan sesuai harapan masyarakat, layanan publik yang cepat, mudah, murah, tepat waktu, dan transparan,” dengan menyerahkan piagam penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman RI kepada Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Kemnakertrans Herry Sudarmanto, atau sebatas pencitraan atau ada Udang dibalik batu atau ajang korupsi ?.

Menurut Ketua Umum NCW Syaiful Nazar, Investigasi keberbagai wilayah di Indonesia. “ Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK) dari tahun ke tahun tidak jelas pengalokasiannya, supaya dibuka secara transparan kepublik. “ Hal ini sangat berpengaruh terhadap tenaga kerja lokal Indonesia dalam menghadapi Asean Economic Community Tahun 2015 mendatang sebagai tenaga kerja pendamping yang kurang mendapat perhatian Peme-

rintah. NCW berpendapat, tidak mungkin secara Profesional tenaga kerja indonesia bersaing dengan para TKA, tandas Syaiful.

Investigasi NCW, PER.08/MEN/ 1998 tentang Penggunaan Dana Pengembangan Keahlian dan Ketramplian Tenaga Kerja Indonesia dan Keputusan Presiden RI Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang, hingga sekarang 2014 masih berjalan sudah 6 tahun. Sumber NCW pada Direktorat Jenderal Imigrasi, diperoleh keterangan setiap harinya itu bisa masuk untuk mengajukan tenaga kerja asing berdasarkan pengajuan TA01 dari Kemenakertrans kepada Imigrasi kurang lebih 200 Orang s/d 250 Orang setiap harinya.

Jika diakumulasi, TKA masuk ke Indonesia rata–rata diperoleh 150 Orang. Pada setiap orangnya membayar $1200 USD /hari, Seharinya $ 180.000 USD, Lalu dikalikan 1bulan 20 hari kerja 20x $ 180.000 USD = $ 3.600.000 USD, lalu dikalkulasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Dana DPKK dalam

satu tahun = $ 43.200.000 dirupiahkan menjadi Rupiah Rp 4,3 Triliun setiap setahunnya, dikalikan 16 Tahun jumlahnya mencapai puluhan triliun rupiah.

Pada edisi (297-298-red) Koran Transaksi, dalam beritanya mempertanyakan dasar pemberian Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman RI kepada Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Kemnakertrans dan KPK juga menangani kasus Penerimaan uang DPKK yang dilaporkan mantan Dirjen Bina Penta Kemenakertran Manihuruk (dulu-red).

Namun, semuanya dalam penegakan hukum belum diperoleh kepastian secara konkrit. Semoga Presiden Jokowi-JK nantinya dapat mengetahui dan menindak oknumoknum yang merong-rong kewibawan pemerintah dan kabinetnya. Sehingga rakyat yang selama ini merasa dibodohi akan mengetahui betapa bobroknya kinerja pemerintah selama ini. Dengan harapan ada perubahan kedepannya. | RN/SD/IAR/SN

| SN/RN/IAR

BKBPP Gelar Pembinaan Lini Lapangan Tingkat Kabupaten Karawang Karawang, Trans - Guna menumbuhkembangkan peran serta dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) Nasional, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Karawang menggelar pertemuan untuk membina petugas lini lapangan di Aula Komp Kantor Bupati Karawang, Selasa (7/10).

Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Karawang dr. Cellica Nurachdiana. Dihadiri oleh BKKBN Pusat, serta Kepala BKBPP Kabupaten Karawang, dr Yuska dan Ketua DPRD Karawang Toto Suripto. Juga dihadiri peserta pasukan KB sebanyak 584 terdiri dari PPKBD 334 orang, PLKB 82 Orang, TPD 138 Orang dan Ka UPT dan KB 30 Orang, Wabup mengatakan gagasan awal acara yang bertemakan “Mela-

FOTO | AGUS

Pembukaan acara pembinaan petugas lini lapangan di Aula Komp Kantor Bupati Karawang.

lui Temu Lini Lapangan se-Kab Karawang Kita Tingkatkan Kinerja Dan Peran Serta Dalam Rangka Mewujudkan NKKBS’ tersebut ad-

alah agar kader KB di Kabupaten Karawang bisa kompak dan solid, serta terus menunjukkan integritas dan komitmennya. “Insyaallah,

pada tahun depan para petugas lini lapangan ini akan mendapat perhatian lebih dari Pemkab Karawang,” ucap Cellica.

“Saya ucapkan terimakasih kepada para kader KB. Terus tonjolkan prestasi kalian. Dan pada akhirnya nanti sebagai pengisi SDM bagi kemajuan Kabupaten Karawang, terus asah kompetensi, karena tidak ada ruginya,” imbuhnya.

Menurut Kepala BKBPP Kabupaten Karawang, dr Yuska tujuan acara tersebut untuk menumbuh kembangkan peran serta dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan Program KB Nasional.

“Saya ucapkan terimakasih kepada Ibu Wakil Bupati karena telah menyempatkan hadiri membuka secara resmi gelaran ini, dengan begitu kami pasukan KB merasa mendapat perhatian. Kami berharap, seiring dengan dinaikannya tunjangan kesejahteraan, disertai juga kuantitasnya, yaitu dalam 1 desa 1 PLKB,” harapnya. | Agus Safutra

BPN Desak DPR .........

Dikatakannya, setidaknya terdapat 60 persen konflik dibidang pertanahan berasal dari tumpang tindihnya peraturan. Karenanya, dibutuhkan pula pemetaan yang jelas atas tanah.

“Menyangkut kehutanan dengan ESDM, peta berbeda-beda. Ini memang diusahakan satu peta, dibawah bidang geopasial. Harus ahli map yang bisa benar-benar diketahui ada masyarakat atau tidak. Tapi juga harus dilihat di lapangan secara langsung,” terangnya.

Dengan begitu, tumpang tindihnya peraturan yang ada tentang tanah saat ini, bisa dapat diselesaikan. “Mencoba diikatkan peraturan yang satu dengan yang lain, dengan undang-undang tersebut,” pungkasnya.

Selain masalah peraturan yang tumpang tindih, Toha menjelaskan, persoalan lain tentang tanah adalah ketimpangan pemilikan tanah, tidak dihormatinya dan tidak diakuinya hak ulayat masyarakat adat, dan banyaknya sengketa pertanahan. | C Herry SL

R ok ok SK okok SKTT Susut, .....

Sebagaimana diwartakan, pekan ini Gudang Garam mengumumkan program pensiun dini kepada 2 ribu lebih karyawan, khususnya di pabrik SKT yang memang paling banyak menyerap tenaga kerja. Sebelumnya, pada akhir Mei 2014, dua pabrik yang memproduksi SKT milik PT HM Sampoerna di Lumajang dan Jember juga ditutup.

Menurut Susiwijono, berdasar pemesanan pita cukai, pangsa pasar rokok di Indonesia memang menunjukkan pergeseran signifikan. Pada 2004, pangsa SKT mencapai 36,5 persen, sigaret keretek mesin (SKM) 55,8 persen, dan sigaret putih mesin (SPM) 7,7 persen.

Nah, pada 2013, porsi SKT merosot tinggal 26,6 persen, SKM naik menjadi 67,3 persen, dan SPM turun tipis menjadi 6,1 persen. Tahun ini pangsanya kembali bergeser menjadi SKT 22,3 persen, SKM naik menjadi 71,2 persen, dan SPM naik tipis ke 6,5 persen. “Kalau trennya berlanjut, industri SKT memang akan semakin berat,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Forum Masyarakat Industri Rokok Indonesia (Formasi) Heri Susianto menyatakan, penutupan dua pabrik rokok milik HM Sampoerna itu hanya gambaran kecil dari suramnya industri rokok SKT. Pemerintah bukannya tidak menyadari hal itu. Menurut Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dalam penentuan tarif cukai rokok, pemerintah mempertimbangkan tiga dimensi. Yakni, dimensi rokok sebagai salah satu sumber penerimaan negara, dimensi industri rokok sebagai penyerap tenaga kerja, dan dimensi kesehatan. | SN

Penerimaan Pajak ....

Selain itu, Bambang juga menyebutkan kalau belanja subsidi masih sangat besar.

Menurut pandangannya, kebijakan moneter ketat yang diterapkan sejak 2013 dinilai merupakan dampak dari kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat. Terlebih lagi adanya tekanan politik domestik menyebabkan perusahaan menunda investasi dan keputusan strategis lainnya.?? ?"Dengan memperhatikan keseimbangan eksternal dan internal tersebut, prediksi IMF tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,3 persen untuk 2014 ada benarnya. Bahkan, koreksi ke bawah 0,75 persen bisa juga benar," tukasnya.

Mantan Menteri Keuangan RI Bambang Sudibyo, menyayangkan, rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang selama 14 tahun terakhir tak beranjak dari kisaran 12 persen. Menurut Bambang, pemerintah baru dapat mendongkrak penerimaan pajak sampai 17 persen dengan berbagai langkah.

"Diantaranya adalah Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) itu dijadikan satu badan di bawah Presiden langsung, tidak di bawah Menteri Keuangan," kata dia dalam Indonesia Knowledge Forum, di Jakarta, Jumat (10/10/ 2014).

Bambang menjelaskan, badan tersebut nantinya hanya memiliki kewenangan terbatas, sebagai pemungut pajak, dan bukan yang membuat aturan pajak. "Kalau yang memungut diberi kewenangan membuat aturan pajak, kemungkinan mereka membuat lubang-lubang," jelas Bambang. Selain membuat badan penerimaan negara, Bambang juga menyebut penerimaan pajak harus bergeser, dari ketergantungan terhadap PPh menjadi ke PPn atau pajak pertambahan nilai.

Menurut Bambang, Pajak Pertambahan Nilai dikembalikan saja pada pajak penjualan. Indonesia kata dia, terlalu terburu-buru menerapkan value added tax, sementara negara dimana rasio pajaknya tinggi seperti Amerika Serikat dan Singapura saja masih menggunakan sales tax.

"Padahal value added tax itu bisa berjalan jika hukum berjalan baik, seperti contohnya di Perancis. Di Indonesia, hukumnya amburadul kok menerapkan value added tax," tandas Bambang. Dengan cara-cara tersebut, Bambang optimistis rasio penerimaan pajak Indonesia bisa di rentang 16-17 persen terhadap PDB. | Rechan Nazar

NO. 299 TH XIII SENIN, 13 - 26 OKTOBER 2014

8

IBNU JAMIL

Senang Berperan Sebagai Pelatih di Film Garuda 19

K

emesraan antara Acha Septriasa dan Reza Rahadian, dapat disaksi kan kembali dalam film drama romantis terbaru berjudul ‘Straw berry Surprise’.

Ini memang bukan pertama kalinya bagi mereka melakoni peran sebagai pasangan.

Sebelumnya tahun 2012 mereka pernah berpasangan dalam ‘Test Pack: You’re My Baby’. Berkat perannya dalam film tersebut, Acha berhasil meraih penghargaan aktris terbaik di Festival Film Indonesia 2012.

“Film ini saya banget lah. Asem, asem, asem, sampai nunggu kapan dapat yang manis kan ya.

Lumayan relate sama kehidupan saya,” ujar Acha sembari tertawa saat ditemui usai Press Screening di Epicentrum XXI Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (6/10) lalu.

Film yang diadaptasi dari novel berjudul sama karangan Desi Puspitasari yang berhasil mencetak best-seller itu membuat rumah produksi PT Kharisma Starvision Plus memfilmkan novel tersebut yang digarap oleh Sutradara Hanny R Saputra.

“Ada ide yang aku tambahin sendiri untuk memperkuat karakter Aggi yang aku perankan, karena disini cerita yang ditampilkan maju-mundur maka aku putuskan untuk menambahkan poni pada karakter Aggi yang sekarang. Sekedar untuk membedakan saja agar penonton nggak bingung,” imbuh Acha. | Suryati

JENIS FILM Drama PRODUSER Chand Parwez Servia, Fiaz Servia PRODUKSI Starvision SUTRADARA Hanny R Saputra

Grup Band Armada Rilis Album di SCTV

GRUP band Armada merilis album terbaru yang bertajuk Pergi Pagi Pulang Pagi, dan disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi SCTV, Rabu (8/10) lalu.

Dalam konser tersebut, Armada menyanyikan semua lagu-lagu andalannya seperti Mabuk Cinta dan Pemilik Hati. Tak lupa, lagu-lagu dari album terbaru Armada juga dinyanyikan di atas panggung.

“Kami berterima kasih sekali kepada SCTV yang mau membuatkan konser meriah dalam rangka peluncuran album terbaru kami `Pergi Pagi Pulang Pagi`,” ujar Rizal.

Kejutan yang ditampilkan Armada dalam konsernya, yaitu kolaborasi yang dilakukan dengan sejumlah musisi seperti The Virgin, Uut

Permatasari, Anji, Richie FM, Naga ‘Lyla’, Aura Kasih, Ivan ‘Seventeen’, Annisa Rahma dan Didi Kempot.

“Kita juga senang banget

karena konser malam ini berjalan lancar dan penuh dukungan dari fans dan penggemar kita,” pungkas Rizal. | Suryati

“Interaksi Positif Antar Elemen Bangsa”

Wayang Gaul Nusantara Akan Pentas di GBB-TIM INDUSTRI perfilman Indonesia pada masanya sangat lekat dengan dunia panggung. Para aktor dan aktrisnya kerap muncul di pentas teater, baik di pentas teater modern maupun teater tradisional. Tak sedikit, sineas, aktor dan aktris film Indonesia pun karirnya berawal dari seniman panggung. Beberapa diantaranya kita sebut Rendra, Teguh Karya, Arifin C. Noor, Putu Wijaya, atau para seniman tradisi, diantaranya yang sempat bergabung di grup “Srimulat.”

Di Industri perfilman Indonesia karir Teguh Karya relatif lebih menonjol ketimbang tokoh-tokoh lainnya.

Teguh pertama-tama melakoni seni sebagai pemain drama, antara tahun 1957 hingga 1961. Teguh sering tampil di panggung dalam berbagai pementasan yang diadakan ATNI (Akademi Teater Nasional Indonesia). Tahun 1968 Teguh mendirikan Teater Populer, yang hingga akhir hayatnya menjadi kebanggaan sekaligus ‘kenderaan’ seni yang tetap difungsikan. Dari Teater Populer, banyak sineas baru mengikuti jejak Teguh untuk serius menapaki karir di industri perfilman, diantaranya Slamet Rahardjo, Christine Hakim, Alex Komang, dan seniman lainnya.

“Interaksi antar elemen ini semakin jarang. Padahal kolaborasi seperti ini sangat positif bagi perkembangan berkesenian. Kreasi bersama antar elemen yang juga diharapkan dapat lebih memartabatkan bangsa,” ujar Pendiri Swargaloka Foundation, Drs. Suryandoro, kepada Wartawan, di kantornya, di Cilangkap Jakarta Timur, Senin (6/10).

Maka melalui Swargaloka Foundation, Suryandoro kemudian menggagas pentas interaksi antar elemen ini yang disebut ‘Silaturrahmi Nasional Perekat Persatuan dan Kesatuan Bangsa.’ Panggung selanjutnya dikemas dalam bentuk Wayang Gaul Nusantara bertajuk “Semar Mencari Cinta” yang akan dipentaskan di Graha Bhakti Budaya Taman Ismail Marzuki (GBB-TIM), Minggu 19 Oktober 2014 mendatang.

“Semar Mencari Cinta berangkat dari keprihatinan terhadap sengkarutnya situasi sosial-spiritual masyarakat Indonesia dewasa ini. Sengkarut ini memang bermula dari banyak hal.

Akan tetapi, yang paling nyata, sumber hancurnya tatanan sosial-spiritual ini adalah perilaku para pemimpin bangsa ini,” terang Suryandoro.

Pentas ini memang benar-benar

akan dimainkan oleh para aktor dan aktris antar elemen. Dari mulai masyarakat biasa, anggota dewan, pejabat, birokrat, pengusaha, budayawan, wartawan, serta para aktor, aktris film dan panggung, diantaranya; Kanjeng Pangeran Norman Hadinegro SE, MM (Keraton Surakarta), Mohamad Sobari (Budayawan), Ninok Leksono (Wartawan), Aylawati (Pengusaha), Alex Komang, Pong Hardjatmo (Aktor), Marwoto (Komedian), Sundari Soekotjo (Artis Penyanyi), Ali Marsudi, Dewi Sulastri (Master Tari Dunia), dan para aktor Punakawan dari grup Wayang Wong Barata.

Menurut Suryandoro, Wayang Gaul Nusantara adalah Wayang Wong (Orang) garapan baru berbahasa Indonesia yang memuat unsur; (G) Gelitik/menggelitik, (A) Atraktif, (U) Unik, dan (L) Lucu. “Kami menyajikan cerita yang ringan tetapi tidak kehilangan makna, serta menampilkan ragam seni Nusantara. Dari pentas ini kami harapkan dapat ikut mencairkan suasana, melupakan semua perselisihan, menghormati perbedaan, dan bersatu membangun bangsa,” ujar penari sekaligus koreografer alumni Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta ini. | Suryati

PRESENTER olahraga sekaligus pesinetron Ibnu Jamil sangat antusias terhadap film terbarunya yang bertemakan sepak bola yakni “Garuda 19”. Ibnu Jamil merasa bangga bisa menjadi bagian di film ini saat ditemui di Gala Premier film “Garuda 19” di Epicentrum, Kamis (2/10) lalu.

“Seneng banget. Apa lagi ini film bertemakan sepak bola dan berdasarkan kisah nyata. Kan jarang-jarang film kayak gini di Indonesia. Siapa yang tak kenal dengan kiprah Timnas U-19,” tutur Ibnu.

Ibnu menjadi salah satu pelatih Tim Nasional U-19 dan ia merasakan tantangan tersendiri melakoni peran dalam film yang digarap Sutradara Andibachtiar Yusuf ini.

“Kesulitan sih hampir ga ada. Kita malah banyak sukanya dari pada dukanya. Soalnya banyak aktor seniornya yang ngebantu saya. Ya Semoga film ini bakal menjadi penyemangat penggila sepak bola Tanah Air,” pungkas Ibnu. | Suryati

SCTV Hadirkan Mini Series Elang KHUSUS untuk pemirsa setia SCTV, stasiun televisi nomor 1 ini akan menayangkan mini series terbaru yang berjudul “Elang”.

Derby Romero adalah salah satu pemain yang menjadi daya tarik dalam mini seri ini.

Mini series “Elang” mengusung genre action yang berbeda dibanding sinetron Indonesia lainnya. Dari teaser yang diunggah oleh ScreenPlay production selaku rumah produksi, terlihat berbagai aksi perkelahian.

Mini series “Elang” berkisah tentang Elang yang hidupnya berubah drastis setelah terjebak dalam permainan bisnis kelas kakap. Berisi intrik, pengkhianatan, percintaan, persahabatan, dan persaingan kekuasaan.

Mini series “Elang” akan tayang ke layar kaca mulai 12-16 Oktober setiap pukul 22:30 WIB. Selain dibintangi oleh Derby Romero, “Elang” juga didukung oleh artis-artis muda lainnya

seperti Kirana Larasati, Yunita Siregar, Axel Andaviar dan Mario Lawalata. Tak hanya bintang

muda, aktor senior seperti Adjie Pangestu dan Agus Melasz juga bermain di mini series ini. | Suryati

9

NO. 299 TH XIII Senin, 13 - 26 Oktober 2014

KORAN TRANSAKSI

MALAM PENTAS WAYANG WONG MAHABANDHANA

PERLUNYA REMAJA PAHAMI FILOSOFI WAYANG Para pelajar dan mahasiswa penuh empati menyaksikan pergelaran berdurasi lebih dari dua jam tersebut.

LIPUTAN KHUSUS TRANS MALAM Rechan Nazar, Fatahilah Jenar, Ankela Bare Simamora

S

tigma yang mengatakan bahwa Wayang hanya tontonan bagi kaum tua tak selamanya benar.

Pergelaran Wayang Wong (Orang) bertajuk “Mahabandhana” yang dipentaskan di Gedung Kesenian Jakarta (GKJ), Kamis (2/10/2014) lalu, setidaknya membuktikan betapa antusiasnya para remaja menyaksikan pertunjukan Wayang yang dikemas Tri Ardhika Production.

Auditorium Gedung Kesenian Jakarta (GKJ) berkapasitas 472 tempat duduk; 395 di bagian bawah dan 77 buah di bagian atas penuh sesak dengan ratusan pelajar dan mahasiswa. Diantaranya dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 57, 13, 25 Jakarta, Global Internasional, mahasiwa IKJ (Institut Kesenian Jakarta), UNJ (Universitas Negeri Jakarta, dan dari Universitas Indraprasta Jakarta.

Para pelajar dan mahasiswa tersebut tak hanya penuh empati menyaksikan pergelaran berdurasi lebih dari dua jam tersebut. Melain-

(PEPADI).

Pergelaran Mahabandhana, merupakan kolaborasi para seniman dari grup Wayang Wong Sriwedari dari Surakarta. Sebuah grup kesenian tradisionil legendaris yang sudah ada sejak tahun 1910.

Mahabandhana melibatkan tak kurang dari 150 seniman tradisi dari Surakarta, Yogyakarta, Semarang dan Jakarta. Didukung para bintang panggung dari Alumni Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, Yogyakarta. Diantaranya; Agus Prasetyo (berperan sebagai Raden Pandu) yang juga bertindak sebagai sutradara, Wahyu Santoso Prabowo, S.Kar., M.S (Prabu Kresnadipayana), Ali Marsudi, S. Sn (PrabuKunthiboja), dan Eny Sulistyowati SPd, SE (Produser), yang berperan sebagai Dewi Kunthi.

Remaja Pahami Filosofi Wayang

Pagelaran Wayang Wong Mahabandhana.

kan mereka sangat antusias mempercakapkannya pada sesi diskusi yang memang diplotting waktunya oleh penyelenggara.

Pergelaran sekaligus menjadi panggung apresiasi seni dan budaya bagi ratusan pelajar dan mahasiswa.

Pertunjukan seperti ini seyogianya kerap digelar untuk memberi keseimbangan bagi masyarakat, khususnya remaja. Dari segi gagasan pergelaran Wayang Wong ini patut diberi apresiasi. Immaterial oriented. Memberi penalaran tak terbatas. Di tengah zaman yang tengah terperosok pada amoralisasi estetik. Dengan fenomena budaya massa dan seni hiburan sensasional

– vulgarisme dan eksploitatif terhadap kemanusiaan – yang selama ini secara sistematis didistribusikan oleh para pengelola jasa hiburan kita bernama ‘kotak kaca segi empat.’

Malam kedua, Jum’at (3/10/ 2014), pergelaran Wayang Wong “Mahabandhana” tetap dipadati penonton. Pertunjukan ini juga mendapat perhatian dari para Duta Besar dan Atase Kebudayaan negara sahabat. Diantaranya ikut menyaksikan; Duta Besar Tunisia H. E. Mr. Mourad Belhassen dan dan Mrs.Belhassen, Duta Besar Kerajaan Thailand Mr. Vutty Vutisant dan Mrs.Vutisant, serta Duta Besar Polandia Lbegniew

FOTO | ISTIMEWA

Wilinski.

Sejumlah pejabat kementerian dan para pemerhati seni dan budaya dari berbagai organisasi pewayangan juga ikut menyaksikan. Dari kementerian antara lain; Menteri Pekerjaan Umum Indonesia DR. (HC) Ir. Djoko Kirmanto, Dipl. HE, perwakilan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Dari organisasi pewayangan, antara lain; Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia (SENAWANGI), Asosiasi Sekretariat Wayang ASEAN, dan dari Persatuan Pedalangan Indonesia

Seni itu sebagai pengetahuan sensoris; cermin kehidupan. Seni Wayang merupakan media perenungan, penuh filosofis, spiritual, dan pemikiran kontekstual. Pertunjukan wayang merupakan hiburan berwujud tontonan yang mengandung tuntunan untuk memahami tatanan. Seni Wayang banyak mengandung nilai-nilai luhur. Oleh karena itu, perlunya remaja memahami filosofi Wayang.

Dan inilah barangkali – antara lain – berbagai ekspresi yang dimunculkan lewat perhelatan kebudayaan dengan media seni Wayang. Ekspresi dibuka dengan gemuruh tetabuhan musik yang ditata master musik dunia, Dedek Wahyudi. Komposer yang sudah melalang-buana ke berbagai negara dengan karyanya berbasis seni tradisi.

Pergelaran ini bak dititahkan sebagai radar untuk menangkap getaran kosmologis yang bergerak di sekeliling kita. Memberi impresi, dan kesan mendalam, tentang jagad alam raya. Tentang geo-politika, sosialita, upaya pelestarian, pengembangan dan pewarisan nilai estetik dan benda-benda artistik dalam korpus keyakinan maupun sensus budaya. | Suryati

TRANS BANTEN

HALAMAN 10

KORAN TRANSAKSI THN 13

NO. 299. TH XIII SENIN, 13 - 26 OKTOBER 2014

Pihak Rutan Tak Diikutsertakan, Mediasi Batas Lahan Temui Jalan Buntu Lebak, Trans - Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lebak, lakukan mediasi terhadap para pemilik lahan di jalur By Pass Desa Kadu Agung Timur, Kecamatan Cibadak, yang bersengketa soal batas lahan, antara milik, Muljawan Mulya dengan Binsar Pakpahan dilahan yang sedang dibangun rumah toko (Ruko).

Mediasi yang dipimpin langsung kepala kantor pertanahan Lebak, Iskandar Subagya bersama juru ukur dan beberapa pegawai BPN Lebak, menghadirkan pemilik lahan diantaranya, kepala SDN 3 Kadu

Agung Timur Cicih Sutarsih, yang mengaku lahannya seluas 2.500 M2 saat ini semakin menyempit, Pjs Kepala Desa Kadu Agung Timur, Jaja Suharja, Binsar Pakpahan, Muljawan Mulja, Muljadi Mulja, Wahyu dan pihak pemilik tower.

Sementara pihak rumah tahanan (Rutan) salah satu pemilik lahan di lokasi yang sedang sengketa, tidak diundang.

Dalam mediasi masing-masing yang bersengketa, Muljawan Mulja, dan Binsar Pakpahan, tetap mengklaim kalau keduanya tidak merasa bersalah dan lakukan pem-

Ribuan Warga Konsumsi Air Irigasi Serang, Trans - Ribuan warga di Kelurahan Terumbu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten, terpaksa mengonsumsi air irigasi sawah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti untuk mandi, mencucui, memasak dan air minum. Hal ini dikarenakan di daerah tersebut mengalami krisis air bersih, sejak usai lebaran lalu.

Warga RT/RT 10/3 Pramanan, Kel. Terumbu, Kec. Kasemen, Husaeni mengatakan, kekeringan di daerahnya merupakan kejadian rutin tahun setiap musim kemarau. Menghdapi kondisi ini, masyarakat terpaksa mengonsumsi air irigasi sawah, yang sebenarnya tidak layak konsumsi.

“Setiap tahun memang kaya begini, pas musim kemarau masyarakat kehabisan air bersih. Jadi memanfaatkan air irigasi sawah. Apalagi, sampai sekarang belum ada bantuan air bersih dari pemerintah,” ungkapnya.

Kendati mengonsumsi air irigasi sawah yang tidak layak konsumsi, namun ia mengaku belum ada warga yang mengeluhkan kesehatannya akibat mengonsumsi air irigasi tersebut.

Hal ini pun diperparah dengan kondisi pompa air dari bantuan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Serang berupa Sarana Air Bersih dan MCK yang sudah tidak berfungsi.

Hal senada diungkapkan Rukiyah. Ia mengaku selalu memanfaatkan air irigasi di pinggiran sawah untuk memenuhi kebutuhan air bersih keluarganya. Bahkan, ketergantungan terhadap air irigasi tersebut ia akui sudah turun temurun.

“Dari saya masih kecil juga sudah pakai air irigasi ini, dan nggak apa-apa kok belum pernah sakit gara-gara minum air ini,” katanya.

Ia mengaku terpaksa mengonsumsi air irigasi sawah tersebut, selain karena kekeringan pemanfaatan air irigasi tersebut juga diakibatkan sumur pompa yang dimiliki seluruh warga di desanya terasa asin. Oleh karena itu, untuk mengonsumsi air tawar, warga terpaksa menggunakan air irigasi, atau membeli air kemasan.

Sementara itu, Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Terumbu Hasuni mengatakan terdapat enam belas kampung di Kelurahan Terumbu dan terdapat sekitar sembilan ribuan warga. Ia mengatakan hampir seluruh kampung mengalami krisis air bersih tersebut.

“Sebelumnya sudah ada bantuan dari pemerintah berupa pompa air Sarana Air Bersih dan MCK, namun karena pengelolaannya tidak maksimal. Krisis air bersih ini selalu terjadi setiap musim kemarau,” tuturnya. | Yus/Maria Christine

Ambisi Sabet Adipura, Cilegon Kekurangan ‘Pasukan Kuning’

FOTO | IST

'Pasukan Kuning' alias petugas pembersih sampah di Kota Cilegon sedang mengangkut sampai ke truk pengangkut.

Cilegon, Trans - Untuk menjaga kebersihan diseluruh bagian ruas wilayah di Kota Cilegon, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Cilegon masih membutuhkan ratusan petugas kebersihan lapangan atau yang biasa dikenal sebagai ‘pasukan kuning’.

Kepala DKP Cilegon, Ujang Iing mengungkapkan, dengan jumlah ‘pasukan kuning’ yang ada saat ini, pihaknya mengaku masih cukup kewalahan untuk tetap menjaga kebersihan Kota Cilegon. Apalagi, Kota Baja ini menargetkan menumbangkan kota lain untuk menyabet penghargaan adipura tahun ini.

“Saat ini, kita baru memiliki sekitar 200 ‘pasukan kuning’.

Sedangkan untuk menjaga kebersihan diseluruh wilayah, kita setidaknya butuh sekitar 350 pasukan. Dengan kata lain, kita baru bisa menjaga tingkat kebersihan di Cilegon ini pada angka 70 persenan,” ujarnya, Minggu (12/10).

Petugas yang berstatus sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) itu, berbagi bertugas sebagai penjaga kebersihan, perawatan taman dan juru babat rumput yang bekerja dalam tiga shift pada titik titik lokasi yang telah ditentukan.

“Belum lagi kalau JLS (Jalur Lingkar Selatan-red) selesai tahun depan. Untuk merawat tamannya saja di JLS, kita butuh sedikitnya 40 personel tambahan,” katanya.

Lebih lanjut, Ujang tak menampik persoalan anggaran menjadi kendala selama ini pihaknya untuk merealisasikan hal itu.

“Kita sudah sampaikan hal ini pelan pelan. Nanti akan kita usulkan lagi lewat Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah-red), dalam rapat antar forum SKPD. Soalnya Pak Wali juga sangat konsen dengan kebersihan,” tandasnya. | Yus/Guntur

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Perwakilan Provinsi Banten: Yusvin M Karuyan, Labora Taruly Falscay Guntur Karuyan

bangunan ruko sesuai dengan lahannya masing-masing seperti hasil pengukuran pihak BPN. Dan mengakibatkan mediasi yang berlangsung selama dua jam tersebut menemui jalan buntu (deadlock).

Salah seorang pemilik lahan, Muljawan Mulja tetap meminta kepada pihak BPN untuk kembali lakukan pengukuran ulang pada semua pemilik lahan di lokasi yang saat ini disengketakan pihaknya.

“Untuk membuktikan siapa yang telah mengambil lahan milik orang lain, dan untuk membuktikan kebenaran serta tidak ada yang dirugi-

kan, saya minta pihak BPN kembali lakukan ukur ulang semua batas,”pintanya.

Sebaliknya, Binsar Pakpahan menuding saudara Muljawan Mulja telah mencabut patok batas lahan yang telah di ukur oleh pihak BPN. “Saya kan membangun dilahan yang telah ditunjuk batasnya oleh BPN. Tapi batas tersebut telah hilang, diduga dicabut oleh saudara Muljawan Mulja tanpa sepengetahuan saya dan pihak BPN,” tudingnya.

Kepala BPN Kabupaten Lebak, Provinsi Bannten, Iskandar Subag-

ja meminta kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan pesoalan dengan hati nurani,dan kepala dingin.

“Yang kecil jangan dibesar-besarkan dan kita selesaikan persoalan ini dengan hati dan kepala yang dingin. Mari kita cari jalan keluar yang terbaik, dan untuk pembenaran, mari kita ukur kembali semua lahan dan batasnya,” ucapnya.

Sementara itu, salah satu pemilik lahan di lokasi yang sedang bersengketa, yaitu Rutan Rangkasbitung, mengaku tidak diundang dalam mediasi tersebut. Namun

menurut kepala Rutan Rangkasbitung, Kadek Budi Harta, ia tetap akan menuntut balik dan melaporkan kepada pihak yang berwajib bila lahan milik Rutan ada yang menyerobot.

“Lahan milik kita seluas 2,4 hektar, yang berbatasan dengan lahan yang saat ini sedang disengketakan.

Bila lahan milik Rutan (negara) hilang sejengkalpun, kami akan melaporkannya kepada negara dan tentunya harus dipidanakan,” ancam Kadek Budi Harta saat dihubungi, belum lama ini. | Yus/Maria Christine

Lagi, Atut Diperiksa KPK Terkait Korupsi Alkes Atut disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Serang, Trans - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Ratu Atut Chosiyah, Jumat (10/10). Keterangan tambahan Gubernur Banten non aktif itu untuk melengkapi berkas perkaranya sebagai tersangka korupsi pengadaan sarana dan prasarana alat kesehatan (alkes) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten tahun 2011-2013.

Informasi yang diperoleh,

FOTO | IST

Gubernur Banten Nonaktif Ratu Atut Chosiyah turun dari mobil tahanan sebelum diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan alat kesehatan di Pemerintah Provinsi Banten digedung KPK, Jakarta, Jumat (10/10).

didampingi tim pengacaranya, Atut diperiksa mulai sekitar pukul 14.00 WIB. Hingga pukul 19.30 WIB, pemeriksaan belum selesai. “Benar, dia (Atut-red) diperiksa sebagai tersangka,” kata Juru Bicara KPK Johan

Budi SP melalui pesan singkat atau SMS (short message service).

Salah satu pengacara Atut, Tubagus Sukatma, membenarkan jika KPK kembali memeriksa kliennya sebagai tersangka

korupsi alkes Provinsi Banten.

“Saya tidak bisa menjelaskan secara rinci tentang materi pemeriksaannya, tetapi yang pasti, berkaitan dengan perkara alkes Provinsi Banten,” tegasnya, baru-baru ini.

Gara-Gara Bakar Sampah Tiga Bangunan Hangus Serang, Trans - Tiga bangunan semi permanen yang digunakan sebagai tempat servis TV, bengkel las, serta tempat penyimpanan alat pertanian dan satu unit mobil jenis sedan hangus di Kampung/Desa Ciagel, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang.

Kebakaran diduga berasal dari pembakaran sampah di dekat bangunan, yang merambat ke bangunan dan mobil warga.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun kerugian di taksir mencapai sekitar Rp 300 juta. Kabel listrik yang ada di atas bangunan tersebut juga ikut terbakar, meskipun petugas PLN sempat memutus saluran.

Akibat kejadian tersebut, juga menimbulkan kemacetan yang cukup panjang di ruas Jalan Raya Serang-Jakarta selama beberapa jam. Setelah empat jam, api akhirnya berhasil dipadamkan oleh Pemadam Kebakaran (Damkar) dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang.

Warga Kibin Ilham menuturkan, awalnya ada pembakaran sampah di dekat tiga bangunan tersebut, kemungkinan api merambat ke bangunan.

Ketiga bangunan dan mobil sedan yang terbakar sedang tidak ada pemiliknya.

“Warga sebelumnya sudah mencoba memadamkan api dengan air dan peralatan seadanya, tapi tidak berhasil. Api cepat menyambarnya, semen-

FOTO | IST

Tiga bangunan semi permanen dan satu unit mobil jenis sedan hangus.

tara satu unit mobil yang terbakar itu sedang terparkir didepan bangunan.

Pemiliknya sedang pulang sementara pemilik servis tv, bengkel las kebetulan sedang tutup semuanya karena Jumat.

Warga juga sempat dengar letusan, mungkin dari ban mobil. Satu rumah di sampingnya juga hampir terbakar. Tapi alhamdulillah api berhasil dipadamkan,” terang Ilham.

Sementara, Komandan Regu II Damkar BPBD Kabupaten Serang, Deni Ahmad mengatakan, mobil damkar yang diturunkan sebanyak 4 unit, sebelumnya ada juga bantuan dari mobil damkar dari perusahaan terdekat.

“Dugaan penyebab kebakarannya dari pembakaran sampah di samping bangunan yang kemudian merambat

dan menghanguskan tiga bangunan dan satu unit mobil sedan. Tidak ada korban jiwa, namun, kerugian ditaksir mencapai sekitar Rp 300 juta,” katanya.

Deni menghimbau, masyarakat harus lebih hati-hati, waspada dan tidak sembarangan membakar sampah di lahan kering.

“Hari ini (kemarin-red), ada empat kejadian kebakaran termasuk di Kibin itu, tiga kebakaran lainnya, yaitu ada di Serdang, Kramatwatu. Kemudian kebakaran di daerah Pocis Kota Serang itu lahan kosong ada orang iseng mungkin bakar sampah, dan satu lagi kebakaran ilalang di daerah Nambo perbatasan Kragilan dan Ciruas,” katanya. | Yus/Maria Christine

Ponpes Salafiyah Nurul Huda Habis Dilalap Si Jago Merah Lebak, Trans - Diduga dari hubungan arus pendek listrik, 10 kamar (Kobong-red) Pondok pesantren (Ponpes) Salafiyah Nurul Huda (NH) di Kampung Kikenot, Desa Sangkanwangi, Kecamatan Leuwidamar, habis dilalap si jago merah.

Kalaupun tidak ada korban jiwa dalam musibah dipagi buta yang menghabiskan seluruh kamar santri yang terbuat dari bambu, beserta seluruh kitab dan pakaian milik santri, pengelola ponpes alami kerugian sekitar Rp 50 jutaan lebih.

Menurut pengasuh ponpes Nurul Huda, KH Darna mengatakan, saat kejadian kebakaran, para santri yang jumlah 30 orang, sebagian ada yang sedang melakukan shalat malam dan sebagian lagi ada yang sudah tertidur usai mengikuti pengajian kitab kuning yang diadakan rutin setiap malamnya hingga pukul 23,00 Wib. Lebih lanjut KH Darna menuturkan,

pihaknya tidak mengetahui secara pasti sumber api dari kamar yang mana. Namun, api dengan cepatnya melahap dan menghabiskan seluruh kobong yang terbuat dari material bangunan yang mudah terbakar.

“Yang patut saya syukuri dalam kejadian musibah ini, para santri tidak ada yang terluka atau menjadi korban, malah seluruh santri bahu membahu mencoba memadamkan api dengan air dan alat seadanya,”ujar KH Darna.

Ia menduga api berasal dari korsleting listrik dari salah satu kamar santri yang kosong, ditinggal pulang ke rumah orang tua santri dalam rangka lebaran idul Adha.

“Selain bangunan ponpes yang habis terbakar, pakaian, Al- Quran, kitab dan buku-buku penting milik para santri semuanya tak dapat diselamatkan, kami memperkirakan kerugian akibat musibah ini mencapai Rp 50 juta, untuk

sementara kegiatan para santri akan menempati majlis taklim yang memang tidak ikut terbakar,”ujarnya, sambil berharap agar pemerintah kabupaten Lebak, maupun para donatur untuk bisa membantu dalam pembangunan kembali sarana santri tersebut.

Sementara Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak, Kaprawi menambahkan, kebakaran musibah yang menimpa ponpes Salafi Nurul Huda di Kecamatan Leuwidamar ini, laporannya telah diterima, bahkan bantuan kebencanaan kebakaran untuk meringankan para santri telah dikirim dan diterima langsung oleh para pimpinan ponpes dan santri.

“Untuk bantuan sementara yang bisa distribusikan diantaranya, beras, sarden, mie instan, tambahan lauk pauk, air mineral, karpet, tenda serta baju santri,” tegasnya singkat. | Yus/Guntur

Sukatma mengatakan, pemeriksaan tambahan itu terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Atut selaku Gubernur Banten. Untuk perkara ini, Atut disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UndangUndang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP). “Semua ada tujuh belas pertanyaan,” jelas Sukatma.

Pemeriksaan Atut itu, lanjut Sukatma, tidak berkaitan dengan sangkaan pemerasan pada korupsi alkes. Diketahui, Atut juga dijerat Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 11 undang-undang yang sama. “Soal memaksa pengadaan, selama ini, tidak pernah ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu (perkara pemerasanred), karena Ibu (menyebut Atut-red) tidak pernah mengurus soal teknis,” tegasnya. | Yus/Maria Christine

Galakkan Budaya Kerja Pandeglang, Trans - Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang, Drs H Aah Wahid Maulany melakukan pembinaan pegawai kesejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) salah satunya ke Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (DPKPA).

Pada kesempatan itu, Sekda Aah Wahid Maulany menyampaikan, pentingnya seorang pegawai dalam memahami budaya kerja yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

“Dengan adanya pembinaan ini, saya ingin menggalakan kembali terkait budaya kerja diseluh pegawai yang ada di Pandeglang. Dimana dalam budaya kerja tersebut ada beberapa hal penting yang harus kita sadarai diantaranya disiplin apel pagi, disiplin jam kerja dan disiplin cara berpakaian selama melaksanakan kerja.”ungkap Sekda Pandeglang H. Aah Wahid Maulany dalam acara roadshow pembinaan pegawai ketiap SKPD. Sekda juga berharap, para pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang selain memahami pentingnya budaya kerja, pegawai di Pemkab Pandeglang juga harus memiliki kompetenti yang tinggi.

“Betapa pentingnya seorang pegawai memiliki kompetensi salah satunya kompetensi personal yang menyangkut integritas diri karena disitu ada nilai – nilai kejujuran dan kebenaran dan ahlakul karimah,” katanya.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pandeglang Moh Amri, SH pada kesempatan yang sama mengtakan, sudah hampir 80% pelaksanaan Roadshow pembinaan Pegawai oleh Sekda Pandeglang ke tiap SKPD. Dari seluruh SKPD hampir rata-rata baik tingkat kehadiran apel pagi yang dilaksanakan setiap harinya.

“Apabila ada SKPD yang tidak melaksanakan Apel pagi, jelas itu melanggar aturan, dan kami dari BKD akan memberikan teguran dengan memanggil kepala SKPD terkait, karena apel pagi itu wajib dilaksanakan setiap hari,” ujarnya.

Hadir dalam acara ini, Kepala Dinas Pengelolaan, Pendapatan dan Aset Daerah Ramadhani, Sekretaris Dinas Pengelolaan, Pendapatan dan Aset Entus Bhakti, dan seluruh Pegawai di lingkungan Dinas Pengelolaan, Pendapatan dan Aset Daerah. | Yus/Guntur

TRANS JABAR

HALAMAN 11

KORAN TRANSAKSI THN 13

NO. 299. TH XIII SENIN, 13 - 26 OKTOBER 2014

Prihatin Kekeringan, PSDAPE Rencanakan Pembangunan Situ Baru Majalengka, Trans – Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi (PSDAPE) Kabupaten Majalengka, Agus Tamim, ST, M.Si, mengaku prihatin atas terjadinya kekeringan di beberapa Situ Rawa. Diantaranya situ Rawa Citamiang yang berlokasi di Desa bantarjati Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka.

Agus beserta staf PSDAPE lainnya telah melakukan peninjauan langsung dengan mendatangi lokasi Situ Rawa Citamiang. Hasilnya, Agus menyatakan bahwa kondisinya sudah sangat memprihatinkan

atau kritis. Peninjauan langsung tersebut merupakan agenda kerja pertamanya sebagai Kadin PSDAPE, setelah Sertijab, Jum’at (3/10) lalu.

Dikatakannya, kondisinya memang tidak ada air sama sekali dan dua pintu air yang berada di selatan dan utara tidak berfungsi. “Puluhan hektare lahan pertanian di sekitar situ dibiarkan tidak dimanfaatkan para petani setempat,” ujarnya.

Situ Rawa Citamiang yang memiliki luas sekitar hampir 29 hektar tersebut, kata Agus, tentu harus memenuhi kebutuhan air di areal pertanian 31 hektar yang berada

Desiminasi P4GN, BNN Karawang Adakan Pagelaran Seni Budaya Karawang, Trans - Upaya pencegahan terhadap penyebaran penyakit sosial masyarakat, terutama peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Karawang, BNN Kabupaten Karawang menggelar acara Kegiatan Desiminasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) melalui pagelaran seni budaya Tahun 2014. Acara dibuka oleh Wakil Bupati Karawang dr. Cellica Nurachdiana di Halaman Gedung Islamic Center, Selasa (30/9).

Wabup menyampaikan bahwa pagelaran seni budaya merupakan salah satu sarana pendidikan bagi generasi muda, khususnya para pelajar di Kabupaten Karawang. Karena mengandung media informasi tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba sekaligus menjadi hiburan yang dapat mendorong ke arah positif.

Selain itu, lanjut Wabup, juga merupakan wahana untuk membina mental spiritual yang penuh dengan ajaran-ajaran etika dan budi pekerti yang luhur. “Mengingat pagelaran seni budaya perlu dikembangkan keberadaannya dalam rangka menunjang khasanah seni budaya Nasional,” tandasnya.

Pada kesempatan tersebut, Wabup menghimbau kepada semua pihak untuk turut andil mengambil bagian dalam memberikan informasi yang akurat dan aktual tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kepada seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok Kabupaten Karawang. “Mengingat penyakit sosial masyarakat ini merupakan masalah bersama yang memerlukan penanganan secara terintegrasi, baik dari aspek hukum, kesehatan, psikologi, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi maupun aspek keamanan dan aspek keagamaan,” terangnya.

Terakhir, Wabup mengajak kepada semua komponen masyarakat agar secara bersama-sama, mengingat pemberantasan narkoba, merupakan tanggung jawab bersama. Mulai dari Pemerintah Daerah, BNN, penegak hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, kalangan pendidik, para orang tua dan masyarakat itu sendiri. “Baik dalam pencegahan, penegakan hukum, maupun terapi dan rehabilitasi bagi para korban penyalahgunaan Narkoba,” pungkasnya. | Agus Safutra

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Perwakilan Jawa Barat : Surasdi Arso (Kep Perw), Syahirwan S.; Kota Bandung : Elvin Yos, Novianto; Kab. Garut : Chrystian, Karawang : Agus Safutra, Majalengka : Wawan Hermawan

FOTO | WAN

Agus Tamim.

disebelahnya. Walaupun keberadaan situ itu merupakan ke-

lebih dalam waktu dekat Pemda Majalengka akan melakukan pelebaran jalan di lokasi itu,” katanya.

Kondisi situ yang kekeringan tanpa air juga terjadi di Situ Cimaneuh, Belik dan Jahura. “Kedepan, harus dibangun lagi beberapa situ baru untuk mengantisipasinya kebutuhan air agar tidak terjadi kekeringan yang lebih parah,” ujar mantan Kadin BMCK Majalengka tersebut.

Selain akan dibangun beberapa situ, imbuhnya, penanaman pohon di sekitar situ atau mata air juga perlu dilakukan agar penyimpanan atau penyerapan air di sekitar situ juga

akan optimal.

Saat ini di wilayah selatan Majalengka, debit air dari mata air semakin berkurang. “Hal tersebut diakibatkan pepohonan di sekitar mata air juga semakin berkurang,” ungkapnya.

“Rencana pembangunan beberapa situ juga dilakukan untuk mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan air dalam menyongsong terwujudnya pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Yang sudah pasti membutuhkan volume air yang besar,” pungkasnya. | Wan

Kades Diduga Pungli Bantuan Lisdes Yamin, Kades Sukakarya Pasirwangi Garut diduga pungut biaya Rp 150 ribu – Rp 200 ribu per RTS.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C Sutardjo bersama Pimpinan Tahir Foundation Dato’ Prof.

DR. Tahir, MBA serta Sekda Kabupaten Karawang Drs. Teddy Rusfendi melakukan penebaran benih ikan perdana.

FOTO |AGUS

Tahir Foundation Bantu Benih Ikan Untuk RTP Korban Banjir Pantura Karawang, Trans - Tekanan Inflasi awal 2014 cukup tinggi akibat bencana banjir yang menimpa kawasan Pantura Jawa Barat. Ribuan Rumah Tangga Perikanan (RTP) yang tinggal di kawasan pantura menderita Kerugian besar karena bencana banjir yang menyebabkan gagal panen.

Menyikapi kejadian tersebut, Tahir Foundation sebagai yayasan nirlaba yang telah banyak membantu dalam masalah kemanusiaan (humaniora) di Indonesia, terpanggil untuk mengambil peran nyata degan membantu korban banjir di kawasan Pantura.

Tahir Foundation membantu 3000 RTP korban banjir di 5 (lima) Kabupaten di Jawa Barat yaitu Kabupaten Indramayu, Cirebon, Karawang, Subang, dan Bekasi sebesar Rp3 miliar. Bantuan tersebut berupa paket benih Ikan Lele, Ikan Nila/Mas, Ikan Bandeng dan benih Udang Vannamei, dengan harga perpaket Rp1 juta.

Untuk Kabupaten Karawang mendapat bantuan sebanyak 700 RTP. Diserahkan secara simbolis

oleh Menteri kelautan dan Perikanan Sharif C Sutardjo kepada Sekda Kabupaten Karawang Drs. Teddy Rusfendi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Muara Baru Kecamatan Cilamaya Wetan, Rabu (8/10).

Dalam sambutan Wakil Bupati yang dibacakan Sekda mengatakan, bahwa Kabupaten Karawang mempunyai potensi perikanan yang cukup besar. Meliputi tambak seluas 18.273,30 HA, kolam ikan seluas 1.276,60 HA, kolam jaring apung mencapai 86 unit, pembudidayaan tambak mencapai 3.528 RTP, pembudidaya kolam mencapai 4.428 RTP dan petani sawah mencapai 373 RTP. “Kesemuanya itu merupakan potensi strategis pembangunan perikanan di masa sekarang dan mendatang yang perlu terus diberdayakan secara optimal,” ujarnya.

“Kami sangat berharap bahwa pembangunan perikanan yang mempunyai peranan dan kontribusi sangat penting untuk kemajuan Kabupaten Karawang, agar dikembangkan secara bertahap dan berkelanjutan,” harapnya.

155 Pensiunan PNS Dapat Kadeudeuh Karawang, Trans - Sebanyak 155 orang Purna Bhakti PNS yang pensiun di bulan Maret-Desember Tahun 2013 dan Januari 2014 mendapatkan uang kadeudeuh dari Pemerintah Kabupaten Karawang yang disalurkan melalui Sekretariat KORPRI Kabupaten Karawang. Penyerahan kadeudeuh secara simbolis dilakukan oleh Asisten Pemerintahan, HE Soemantri di Aula Lt 3 Gedung Singaperbangsa, (8/10).

Masing-masing purna bhakti PNS mendapatkan kadeudeuh sebanyak Rp 12 juta, serta piagam penghargaan. Diharapkan kadeudeuh tersebut dapat membantu mereka untuk tetap berusaha dan berkarya usai pensiun sebagai PNS. Dalam sambutannya, Asisten Pemerintahan berpendapat, bahwa siklus hidup manusia diawali dengan kelahiran dan masa kanakkanak, kemudian tumbuh menjadi dewasa dan tua, sampai akhirnya kembali kepada tuhan yang maha esa. “Demikian pula bagi kita sebagai seorang PNS, ada masanya diangkat menjadi pegawai, kemudian bekerja sebagai abdi negara dan abdi masyarakat kemudian masuk masa pensiun guna memberikan estafet pengabdian kepada generasi selanjutnya,” ungkap Soemantri.

Masa pensiun, lanjut Soemantri, bukan berarti pengabdian telah selesai. Akan tetapi, masyarakat masih membutuhkan pengabdian mereka meski dalam bentuk lain. Karena di mata masyarakat, para pensiunan

wenangan dari BBWS dan PSDAPE Propinsi Jabar. Namun, pihaknya merasa bertanggung jawab terhadap pengelolaan air di wilayah Majalengka.

Dari panjang situ yang mencapai 360 meter, baru 160 meter yang sudah dilakukan penyenderan oleh Pemprov Jabar. Kedepan, pihaknya akan mengusulkan penambahan penyenderan permanen sesuai dengan panjang situ tersebut. Hal itu penting karena dengan dilakukan penyenderan permanen pada lokasi situ dapat menahan abrasi tanah dari jalan yang berada di atasnya. “Ter-

FOTO | AGUS

Asisten Pemerintahan, HE Soemantri secara simbolis menyerahkan kadeudeh dan piagam penghargaan bagi pensiunan PNS pada acara pembekalan dan pelepasan Purna Bakti.

dianggap memiliki kemampuan yang cukup untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan maupun pemerintahan. “Semua itu dapat diwujudkan apabila pensiunan tidak kehilangan kepercayaannya,” tuturnya.

Oleh karena itu, perlu diberikan pembekalan mental kepada PNS calon pensiun, serta pengenalan organisasi pensiun PWRI. “Saya berharap kegiatan pembekalan dapat memotivasi peserta, sehingga dapat menggali kreatifitas yang terpendam untuk kesejahteraan di masa pensiun nanti. Diharapkan juga dapat semakin menambah pengetahuan dan wawasan bagi para purna tugas,” imbuhnya.

Selain itu, Soemantri berharap kepada para pensiunan agar dapat mewariskan dan menumbuhkem-

bangkan nilai-nilai keteladanan, kejuangan, kecintaan terhadap tanah air, semangat bela negara serta semangat kerja yang dilandasi oleh kegigihan, kesungguhan, ketekunan dan profesionalisme kepada generasi penerus. “Karena nilai-nilai tersebut merupakan modal sosial yang sangat penting dalam upaya membangun Kabupaten Karawang yang kita cintai bersama ini,” harapnya.

Dalam Laporannya, Kepala BKD Kab Karawang Drs. Haryanto MM mengatakan dasar kegiatan tersebut adalah UU No 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai. Tujuannya sebagai ucapan terimakasih dan bentuk penghargaan atas jasa perjuangan dan pengabdian para purna bhakti selama menjalankan tugas di Pemkab Karawang. | Agus Safutra

Meskipun, lanjutnya, saat ini masih mengedepankan pemanfaatan lahan budidaya yang masih tradisional. “Namun dengan sambil terus mengembangkan industri perikanan budidaya, kami optimis pada tahun yang akan datang akan memberikan dampak yang positif,” imbuhnya.

Sementara itu, Dato’ Sri Prof.

DR. Tahir, MBA yang biasa akrab dipanggil Tahir ini berharap bantuan benih bagi 3000 RTP korban banjir dapat membangkitkan kembali kegiatan usaha tambak Ikan Lele, Ikan Nila/Mas, Ikan Bandeng dan udang di kawasan Pantura.

Sedangkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C Sutardjo menyambut baik uluran tangan dari Dato’ Sri Prof. DR. Tahir, MBA yang telah menggerakan kembali kegiatan usaha tambak milik masyarakat korban banjir Pantura.

Bantuan dari Tahir Foundation ini diperkirakan akan menghasilkan dan dapat dilakukan panen perdananya pada akhir Bulan Desember 2014 mendatang. | Agus Safutra

Garut, Trans - Program Listrik masuk Desa (Lisdes) sangat dinantikan oleh masyarakat desa yang belum teraliri listrik. Pemerintah mengalokasikan Dana APBN untuk membantu rumah tangga miskin, khusus untuk listrik masuk desa alokasi terbesar di Kabupaten Garut.

Tujuannya jelas untuk meningkatkan kualitas kehidupan bagi masyarakat miskin pedesaan. Sehingga aktifitas ekonomi diharapkan bisa meningkat serta menyerap tenaga kerja, dunia pendidikan anak bisa lebih baik dan bisa menekan urbanisasi ke kota-kota besar yang sudah tidak muat lagi.

Program Lisdes ini tanpa ada pungutan sama sekali alias gratis dari pemerintah dan tidak dibenarkan ada biaya apapun. Namun pada kenyataannya, masih ditemukan praktek pungutan liar.

Seperti yang terjadi di Desa Sukakarya, Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang menerima manfaat jaringan listrik gratis dipungut biaya Rp 150 ribu – Rp 200 ribu. Diduga dipungut oleh Kades Yamin.

Dari 12 yang ada di Desa Sukakarnya, setiap RW mendapat jatah 20 RTS, jadi jumlah keseluruhan 224 RTS. Menurut keterangan Yamin kepada Transaksi membenarkan adanya pungutan sebesar Rp50 ribu – Rp 150 ribu. Yamin berkelit bahwa biaya tersebut untuk ongkos kerja pemasangan instalasi.

Padahal, sudah ditanggung oleh pemerintah.

Sementara itu, perangkat desa Sekdis mengaku tidak pernah dilibatkan dalam program Lisdes. “Saya tidak tahu-menahu program Lisdes. Karena saya tidak diajak-ajak oleh Yamin,” katanya.

Perintis Lisdes adalah kepala desa yang dulu, diajukan pada tahun 2012 dan pada tahun 2014 sudah ada proses pemasangan.

“Namun masyarakat nagih janji, kapan mau nyala? Malahan kemaren dengar dari masyarakat Kades Yamin bagi-bagi bohlam,” ungkap Sekdis Sukakarya.

Dalam pungutan uang ke masyarakatan tersebut, Yamin menanggapinya kecil dan menantang. “Saya kenal dengan wartawan, LSM dan atasan saya camat Samarang akan membela. Walaupun sampai ke kejaksaan saya punya pengacara dan pasti bisa keluar,” ucap Yamin.

“Kades Yamin apa pura-pura bego atau bloon masa seorang kepala desa memberi keterangan semodel ini. Ach kau ini merasa kebal hukum, panik rupanya,” komentar salah seorang warga yang tidak mau disebutkan namanya.

Masyarakat Sukakarya yang menerima manfaat Lisdes ini cukup resah karena Kades Yamin janji-janji terus untuk menyalakan listrik. “Pembangunan infra struktur pedesaan kapan bisa maju kalau kepala desa ikut bermain memanfaatkan orang desa yang polos dan miskin. Seharusnya kepala desa ini menjadi paling depan untuk membangun desanya. Malah kebalik memberatkan rakyatnya,” katanya.

Aparat penegak hukum lah yang bisa membuktikan adanya dugaan pungli dan penyalahgunaan wewenang. Apabila terbukti ada tindakan perbuatan melawan hukum harus diselesaikan secara hokum, karena masyarakat sangat mendambakan supermasi hukum bisa tegak di Negri tercinta ini. | Chrystian

Wabup Karawang Resmikan Gedung Kantor Kelurahan Karawang Wetan Karawang, Trans – Betapapun megahnya kantor kelurahan, tidak akan berarti apa-apa apabila insaninsan didalamnya tidak memiliki disiplin dan mentalitas yang tinggi dalam menjalankan roda pemerintahan kelurahan.

Hal itu dikatakan Wakil Bupati Karawang dr. Cellica Nurachdiana saat meresmikan gedung kantor Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Selasa (7/10).

Peresmian tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti dan gunting pita oleh Wakil Bupati, yang dilanjutkan dengan peninjauan ruangan yang terdapat di kantor Kelurahan. “Alhamdulillah, gedung kantor kelurahan telah selesai dan siap untuk digunakan serta telah diresmikan penggunaannya,” ujar wabup.

“Peresmian gedung kantor kelurahan ini sebagai upaya agar dapat menumbuhkan suasana baru yang dapat mendorong gairah dan semangat kerja yang produktif disertai pengabdian yang berpihak kepada rakyat,” kata wabup.

Wabup menyampaikan bahwa aparatur pemerintahan kelurahan sampai RW dan RT merupakan ujung tombak dan garda terdepan dari pemerintah daerah dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Karena baik buruknya kinerja pemerintahan tentu akan sangat berpengaruh terhadap kinerja pemerin-

Wakil Bupati Karawang dr. Cellica Nurachdiana saat menandat\angani prasasti peresmian gedung kantor Kelurahan Karawang Wetan.

FOTO | AGUS

tahan pada level diatasnya, mulai dari di tingkat kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan pusat,” ucapnya.

Kepada kepala kelurahan beserta jajarannya, Wabup mengingatkan agar mampu memelihara gedung, sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. “Karena membangun gedung baru lebih mudah bila dibandingkan dengan merawat dan memelihara gedung,” imbuhnya.

“Kini, ada sekitar 54 kantor desa dan 7 kelurahan yang belum mendapatkan bantuan dari Pemkab. Karena alokasi anggaran untuk berbagai urusan pemerintahan ada masing-masing persentasenya. Oleh karena itu untuk kantor kelurahan yang lain harap bersabar. Dan akan kebagian gilirannya karena pembangunan tidak bisa

dibangun serentak,” ungkapnya.

Sementara itu, Kadis Cipta Karya Kabupaten Karawang, Dedi Ahdiat menerangkan, dari 12 kelurahan sudah ada 5 gedung kelurahan yang dibangun, sisa 7 kelurahan lagi. Pada APBD TA 2015 akan dibangun 4 Kelurahan, sedangkan sisa 3 akan dialokasikan pada APBD TA 2016. Sedangkan untuk kantor Desa ada sekitar 54 lagi.

Pembangunan kantor Kelurahan Karawang Wetan menghabiskan anggaran sebesar Rp626.570.000,-.

Dibangun diatas lahan seluas 252 M2 dan dilengkapi berbagai fasilitas didalamnya. “Seperti ruangan untuk Lurah dan para jajarannya, serta ruang untuk pelayanan masyarakat,” ungkapnya. | Agus Safutra

TRANS JABAR

HALAMAN 12

KORAN TRANSAKSI THN 13

Pemkab Karawang Akan Bangun Kampung Budaya Wakil Bupati dr.

Cellica Nurachdiana menghadiri syukuran Milad Komunitas Seniman Muda Karawang.

FOTO | AGUS

Karawang, Trans - Sebagai wujud kecintaan terhadap para seniman, Wakil Bupati dr. Cellica Nurachdiana menghadiri syukuran Milad Komunitas Seniman Muda Karawang, Minggu (28/9), di Aula Disbudpar Kab Karawang.

Para seniman muda dengan masing-masing bakatnya berkumpul. Mulai dari Seniman Seni Theatre, Seni Musik, Seni Lukis dan lain sebagainya datang memadati Komplek Disbudpar.

Wabup Cellica mengapresiasi keberadaan komunitas seniman muda tersebut, karena dengan seni hidup ini bisa terasa indah. “Tunjukan terus prestasi kalian baik di Kab karawang, Provinsi, Nasional maupun Internasional. Dengan begitu kalian juga melestarian kebudayaan kesenian khas Kab Karawang dan membawa nama baik Kab Karawang juga,” tuturnya.

“Saya atas nama pribadi dan Pemkab mengucapkan selamat milad kepada Komunitas Seniman Muda Kab Karawang.

Para Seniman senior disini dituntut untuk bisa terus mengkaderisasi seniman muda yang berbakat agar terus semangat dalam berkarya,” ungkapnya.

Sebentar lagi, lanjut wabup, Pemkab akan memfasilitasi para seniman dengan membangun Kampung Budaya. “Nanti disana akan dijadikan tempat khusus untuk para seniman dan untuk mempublikasikan kesenian-kesenian khas Kab Karawang,” ucapnya.

“Segala aktivitas seniman juga akan terus diperhatikan oleh kami dengan mengalokasikan dana APBD Kab Karawang. Saya titipkan Kesenian Kebudayaan Kab Karawang kepada kalian semua agar tetap eksis dan dilestarikan,” pungkasnya. | Agus

SENIN, 13 - 26 OKTOBER 2014

Kepala Balai Besar IV PU Pusat Bambang Hartadi :

Program Terukur Percepat Pekerjaan Jalan Nasional Jabar Adanya koordinasi yang baik bersama Kasatker dan PPK, kendala di lapangan dapat dilalui dengan baik.

Bandung, Trans - Medan pekerjaan di berbagai ruas jalan nasional di wilayah Jawa Barat, baik di PJN I Bandung Metropolitan maupun PJN II, memiliki tingkat kesulitan. Mulai dari kultur tanahnya yang labil, rawan longsor, rawan amblas serta tingkat kemiringan pebukitan yang cukup tajam. Ditambah lagi volume arus lalu lintas yang cukup padat dan tinggi serta

sulit mengaturnya. Namun dengan koordinasi yang baik dan mantap semua kendala di lapangan dapat dilalui dengan baik.

Apalagi melalui program terukur dan jitu dan selalu memperhatikan mutu atau kualitas dalam melaksanaakan pekerjaan di lapangan. Demikian pula ketepatan waktu dan tepat pembayaran senantiasa menjadi skala prioritas. Sehingga seluruh kegiatan di lapangan dapat berjalan sesuai dengan program.

Maka sudah sepatutnya putera-puteri bangsa yang mengabdikan dirinya di institusi ke-PU-an, Departemen Kementrian PU Pusat diacungi jempol. Pasalnya, mereka dengan dedikasi dan semangat yang tinggi senantiasa bekerja di lapangan seoptimal mungkin.

Bahkan kadangkala, mereka bekerja tidak mengenal waktu.

FOTO | IWAN

Bambang Hartadi, Kepala Balai Besar IV PU Pusat saat meninjau ke lapangan.

Dalam melaksanakan pekerjaan, diantara mereka ada yang bekerja sampai malam hari.

Namun yang tak kalah pentingnya adalah kekompakan dan kebersamaan seluruh jaja-

Ruas jalan nasional di Garut Selatan.

Wabup Karawang Pimpin Apel Hari Kesaktian Pancasila Karawang, Trans - Wakil Bupati Karawang, dr. Cellica Nurachdiana memimpin pelaksanaan upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tingkat Kabupaten Karawang Tahun 2014 dengan bertindak selaku Inspektur Upacara, Senin (1/10).

Upacara yang berlangsung di Lapang Karang Pawitan tersebut turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta sejumlah pejabat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

Wakil Bupati mengatakan bahwa dalam era globalisasi akan terjadi fenomena radikalisme. “Faham ini karakternya adalah selalu merasa yang paling benar sendiri dan mengabaikan hakhak dasar orang lain,” terangnya.

Hal ini, lanjut wabup, sangat bertentangan dengan pancasila yang sangat menghormati dan menghargai kebhinekaan.

“Oleh karena itu, kita harus bersyukur dan terus memperkuat pancasila yang telah menunjukan dan memungkinkan kita hidup berdampingan secara damai, harmonis dan penuh toleransi dengan siapa saja yang berbeda latar belakang agama, suku, ras, adat istiadat dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia, sekaligus kita harus mengikis benih dan tumbuhnya nilai-faham radikalisme dan sejenisnya,” ujarnya.

“Untuk itu, kita harus menumbuhkembangkan nilai-nilai pancasila kepada semua generasi, terutama para generasi penerus bangsa indonesia yang kita cintai ini,” imbuhnya.

Menurut Wabup hal itu dapat dilakukan secara efektif melalui pendidikan. Karena melalui sistem pendidikan, penggalian, penanaman, pengembangan dan pengamalan nilai pancasila dapat dilakukan sistematik.

“Alhamdulilah, pada tahun 2013, seiring dengan implementasi kurikulum 2013, kita telah melakukan penguatan mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaran dan mata pelajaran lainya. Baik substansi maupun metodologi pembelajarannya, agar dapat dihasilkan warga negara yang semakin cinta dan banga terhadap bangsa dan negaranya, sekaligus menjadi warga negara yang efektif dan bertanggungjawab,” pungkasnya. | Agus Safutra

NO. 299. TH XIII

FOTO | IWAN

ran PU Pusat ini dalam melaksanakan pekerjaan. Mulai dari Kepala Balai, KaSatker dan PPK beserta seluruh jajarannya. Selalu bahu membahu di lapangan.

Demikian pula dalam berkoordinasi dan mencari solusi kendala-kendala yang ditemui di lapangan. Secara continue Balai Besar IV PU Pusat dibawah pimpinan Kepala Balai Besar, Bambang Hartadi senantiasa mengadakan pembinaan teknik dan rapat-rapat temu diskusi secara rutin. Sehingga semua kendala yang ada di lapangan dapat segera diatasi.

Kalau diukur dengan progres pekerjaan saat ini di lapangan yang rata-rata sudah mencapai 75 % an. Tentunya sampai bulan Desember nanti seluruh pekerjaan akan selesai se-

suai dengan program.

Pada ruas Jalan Nasional PJN I misalnya, yang terdiri dari 4 PPK. 1. PPK, Beni Hutabarat; 2. PPK, Agung; 3. PPK, Ali Rahmadi; dan 4. PPK, Permana Adi, dibawah pimpinan Ka Satker PJN I, Yuliansyah. Kemudian, Satker Bandung Metropolitan di bawah pimpinan Ka Satker Anno Sihombing, membawahi, 1. PPK, Suryo Hadi; 2. PPK, Indra Cahya; 3. PPK, Deni Wiharjito. Dan Ka Satker PJN II, Arif Budiono yang membawahi 8 PPK, yaitu 1. PPK, Sutopo; 2.

PPK, Edwin; 3. PPK, Linda; 4.

PPK, Koko; 5. PPK, Asep Tachyan; 6. PPK, Selamat; 7. PPK, Nurul dan 8. PPK, Irwan.

Sampai saat ini seluruh kegiatan di lapangan di wilayah masing-masing, alhamdulilah senantiasa berjalan lancar. Tidak ada kendala yang berarti. Sehingga, pada gilirannya nanti, diharapkan semua ruas jalan nasional di Jawa barat dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Terutama dalam melancarkan arus lalu lintas, memberikan kenyamanan berlalu lintas kepada pengguna jalan raya dan mempercepat waktu.

Terutama pada saat saat mudik Hari Raya Idul Fitri, hari hari libur maupun pada perjalanan rutin biasa. Pengguna jalan raya bisa merasakan kenyamanan, kelancaran serta selamat sampai ke tujuan masing-masing. | Iwan BSK

Sebanyak 679 Peserta Paket C Tahap II Lulus UN Majalengka, Trans - Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Dr. H. Toto Sumianto, M.Pd, didampingi Kasi Peningkatan Mutu SMA, H Momon Lentuk, S.Pd, M.Pd, mengatakan sebanyak 679 orang yang merupakan peserta Ujian Nasional (UN) paket C tahap II tahun 2014 dinyatakan lulus dan mendapat ijazah setara SMA. UN pendidikan kesetaraan paket C merupakan salah satu program dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar (wajardikdas) 12 tahun.

Menurut Kadisdik, pelaksanaan UN pendidikan kesetaran paket C tahap II hasilnya cukup memuaskan, karena pesertanya 100 persen lulus yaitu 679 orang. “Hasil yang cukup baik dan perlu mendapatkan

Hasil UN kesetaraan Paket C, lulus 100 persen.

apresiasi atas keberhasilan semua pihak terkait yang telah bekerja sama bahu membahu untuk kepentingan warga belajar yang di seluruh Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) yang ada di Kabupaten Majalengka,” ujarnya.

Kadisdik mengatakan bah-

FOTO | WAN

wa UN kesetaraan paket C untuk masyarakat yang tidak memiliki kesempatan mengikuti pendidikan jalur formal, merupakan salah satu cara untuk meningkatkan SDM. “Dan itu sangat penting bagi warga yang belum memiliki pekerjaan. Tentu dengan me-

miliki ijazah setara SMA bisa mencari peluang pekerjaan yang lebih baik. Bagi yang sudah bekerja tentu bisa digunakan untuk meningkatkan kariernya,” terangnya.

Sementara itu, Momon menambahkan bahwa keberhasilan yang dicapai para peserta UN paket C tahap II tahun ini merupakan kesuksesan semua pihak, termasuk Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

“Hal itu dikarenakan, pada UN tahap I yang dilakukan dalam tahun yang sama hasilnya hanya sekitar 50 persen saja yang lulus. Dari jumlah 917 hanya 469 peserta yang lolos dalam UN tersebut,” kata Momon.

“Dan keberhasilan meraih 100 persen kelulusan itu dikarenakan adanya upaya kerja keras dan kerja sama kami semua pihak dalam meningkat-

kan semangat belajar dari para peserta paket C tersebut,” imbuhnya.

Sebelum mengikuti ujian, kata Momon, kami melakukan musyawarah dengan para pengelola PKBM dan penyelenggara paket C, agar mereka meningkatkan belajarnya dan mengisi soal ujian dengan serius dan benar, sehingga hasilnya bisa maksimal.

Seperti diketahui bahwa peserta paket C tahap II berasal dari 18 PKBM dan 7 Pondok pesantren dan mengikuti kegiatan UN pada tanggal 19-22 Agustus lalu di SMK Korpri dan SMK PUI. Adapun Bidang studi yang diujikan kepada para peserta UN paket C tersebut yaitu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Matematika, PPKN, Sosiologi, Ekonomi dan Geografi. | Wan

Dede Mantan Kades Haruman Berprestasi Membangun Desa Garut, Trans – 12 km dari Kota Garut menuju arah Bandung terdapat Desa Haruman sebagai pintu gerbang Kota Garut. Terletak setelah Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut dan merupakan Ibu Kota Priangan Timur karena letaknya cukup strategis dan bisa menjangkau daerah sekitarnya. Yaitu berbatasan dengan Kab. Sumedang, Kab. Tasik, Kab. Bandung dan Kab. Cianjur.

Namun, Garut dikategorikan daerah tertinggal. Padahal sumber daya alamnya cukup kaya sebagai modal dasar pembangunan, disamping sumber daya manusianya yang cukup handal. Tapi, mungkin para

pemimpinnya yang tidak cukup visioner. Akhirnya terjebak dengan rutinitas sebagai pencari kerja, menjadi bupati, menjadi anggota dewan maupun mencari proyek yang gampang. Itulah mungkin mengapa garut tertinggal, karena top managernya diragukan kemampuan dan integritasnya.

Desa Haruman terletak di daerah pegunungan terjal berbukit-bukit, batuan, pasir yang menghampar panas diselingi dengan perumahan tua yang terbengkalai – hasil karya tanah pengusaha H. Iji Hartaji Alm. Tumbuh-tumbuhan kurang subur karena air susah didapat. Jumlah penduduk tahun 2013 berjumlah

Kegiatan Dede Mantan Kades Haruman.

6.632 jiwa terdiri dari 10 Rw 3 Dusun.

Mata pencaharian masyarakat desa Haruman adalah buruh di kotakota besar, pedagang dan sedikit PNS. Indeks pembangunan manusia (IPM) pun rendah, dibawah IPM Garut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat capaian IPM yaitu sumber daya manusianya dan tingkat pendidikan yang kurang memadai.

Potret Desa Haruman ini cukup tertinggal dan pembangunan terlambat. Cukup memprihatinkan memang, perhatian pemerintah terhadap daerah pedesaan masih kurang begitu berpihak dilihat dari sisi anggaran yang kecil.

Berangkat dari serba kesulitan, lahirlah putra daerah yang peduli mengenai pembangunan Desanya.

Ia mencari cara untuk menggali potensi daerahnya, memajukan masyarakat supaya lolos dari serba kesulitan dan akhirnya bisa sejahtera untuk bersama-sama membangun Desa Haruman.

Dia adalah Drs. Deden, suami dari Enung Nurhayati. Dari hasil pernikahannya sudah dikaruniai 4 orang putra-putri. Merupakan lulusan sarjana ekonomi yang penuh dengan talenta sebagai seorang perbankkan dan pengusaha konstruksi. Orangnya santun, berdedikasi tinggi dan pemikirannya cukup vi-

FOTO | CHRYSTIAN

Dede Mantan Kades Haruman saat masih menjabat.

sioner.

Dari niatan untuk membangun desanya, akhirnya Dede mencalonkan Kepala Desa Haruman dan terpilih oleh masyarakatnya pada periode tahun 2009-2014. Hasil yang dicapai cukup membanggakan bagi masyarakatnya. Gedung kantor Desanya cukup bagus. Management Desa ditata dengan baik. Perangkat Desa dengan tupoksinya masingmasing penuh dengan kekeluargaan dan solid. PBB berjalan baik dan tetap lunas.

Selain itu pembangunan infrastruktur jalan desa, jalan ligkungan, sarana air bersih, tempat peribada-

tan dan sanitasi lingkungan ditata begitu baik.

Di bidang Pertanian, penanaman papaya, pohon alpukat, pohon tembakau dan tanaman kopi yang tadinya kurang diberdayakan akhirnya menjadi potensi sumber pendapatan bagi masyarakat Desa Haruman.

Untuk peternakan, Domba Garut yang terkenal unggul dan tahan penyakit dijadikan juga sebagai Domba laga atau Domba seni yang bisa bernilai puluhan juta rupiah per ekornya. Ini tambahan pendapatan yang potensial bagi masyarakat Desa Haruman.

Ada juga Badan Usaha Milik

Desa (BUMDES) berupa simpan pinjam dana bergulir yang terus berjalan. Sehingga daya beli masyarakat menjadi cukup tinggi.

Untuk membangun komunikasi warga, dibangun sarana olahraga dengan membuat Gor (gedung olahraga) serba guna.

Sekarang, kehidupan Desa Haruman berbeda dengan sebelumnya. masyarakat mulai produktif dan kerasan tinggal di Desanya. Aktifitas ekonomi berjalan dengan baik.

Drs. Deden mantan kepala desa – penggemar Domba laga – mengatakan bahwa domba laga merupakan budaya atau kesenian urang Garut yang harus dilestarikan. Karena dari ajang ini bisa membangun komunikasi. Dimana sarana komunikasi sangat penting untuk silaturahmi dengan berbagi kalangan, sehingga bisa menambah wawasan dan persaudaraan. Jadi, tidak tertuju ke bisnis saja, ada sisi lain yang bisa bermanfaat untuk hiburan dan pariwisata seni.

Dari sisa usia yang ada, Dede tetap berkeinginan untuk mengabdi ke keluarga, masyarakat dan sekitarnya supaya hidup ini memberi manfaat bagi lingkungan sekitarnya.

Ia selalu senyum dan cukup santun ketika diminta wawancara sekitar kiprahnya menjadi kepala Desa. | Chrystian

TRANS JATIM

HALAMAN 13

KORAN TRANSAKSI THN 13

NO. 299. TH XIII SENIN, 13 - 26 OKTOBER 2014

Bapemas Kab. Blitar Beri Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Blitar, Trans - Berbagai kegiatan dan program serta pelatihan terus dilakukan Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kabupaten Blitar, dalam rangka aplikasi UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan PP. No. 43 tahun 2014 yang bertujuan untuk kemajuan dan kemandirian masyarakat, khususnya yang ada di pedesaan.

Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan yakni mengadakan pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd).

Dalam pelatihan yang dilaksakan di LEC pada tanggal 7-8 Oktober 2014

yang dibuka oleh Wabub Blitar H. Rijanto, pihak Bapemas kabupaten Blitar mengundang sekitar 422 peserta yang dibagi menjadi dua kelompok. Semua peserta merupakan warga masyarakat desa yang menjadi anggota KPMD. Pada pelatihan tersebut ada beberapa materi yang disampaikan yaitu pengetahuan dan keterampilan, sikap kemandirian, cara melihat peluang dan kemudahan.

Sebagai nara sumber dalam acara pelatihan tersebut adalah Kabag Pemerintahan Kab Blitar, Faskab PNPM-MPd Kab Blitar.

Plt Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas)

Terima Brevet, Plt Gubernur Banten Resmi Jadi Keluarga Besar TNI

FOTO | FAUZY

Ir. Setiyana, MM Kabid TTG dan SDA Bapemas Kab Blitar.

Kabupaten Blitar Joni Setiawan melalui Kepala Bidang Teknologi Tepat Guna, Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Ir, Setiyana, MM mengatakan, tujuan diadakanya pelatihan tersebut sebagai salah satu upaya pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat, sesuai dengan potensi dan sumber daya alam yang ada di desanya masing-masing.

“Intinya agar dapat mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Untuk itu masyarakat harus bisa mandiri mengeola SDA yang ada di desanya,” ujarnya.

Menurut Setiyana kegiatan pelatihan tersebut sengaja dilakukan

karena masyarakat atau kader KPMD memiliki kemampuan dan kemandirian untuk mengembangkan potensi di tempatnya. Sehingga bisa mengatasi permasalahan di desanya terkait kendala yang dihadapi untuk mengembangkan sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM). “Jika masyarakat bisa mandiri mengelola SDA, bukan tidak mungkin bisa meningkatkan taraf kehidupan masyarakat desa,” ujarnya.

Dalam pelatihan itu pihaknya juga memberikan materi pelatihan tentang peningkatan managemen kelembagaan (Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan), UU

Desa, Penyusunan RPJM Des (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan rencana pembangunan Partisipatip. Selain itu persiapan dan peningkatan kader KPMD dalam penguatan, kemampuan dan kemandirian warga masyarakat Desa dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lainya.

“Diharapkan kepada kader KPMD setelah mengikuti program dan pelatihan yang diadakan oleh Bapemas Kab Blitar, nantinya menjadi pendamping pelaksanaan UU Desa 6 Tahun 2014 di Desanya,” pungas Setiyana. | Fauzy

Patut Dipertanyakan, Kemanakah Alun-Alun Kab. Blitar Keberadaan AlunAlun di Kabupaten Blitar kini seakan raib ditelan bumi.

FOTO | YUS

Panglima TNI Jendral Moeldoko menyematkan brevet kehormatan kepada Plt Gubernur Banten H Rano Karno di Surabaya, Senin (6/10).

Surabaya, Trans – Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyematkan Baret dan brevet kehormatan kepada 29 kepala daerah di Indonesia termasuk diantaranya kepada Pelaksana Tugas Gubernur Banten H Rano karno, di Dermaga Semampir Satfib Koarmatim, Surabaya Jawa Timur, Senin (6/10).

Dalam kesempatan itu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan bahwa kepala daerah yang telah menerima brevet tersebut kini resmi menjadi bagian dari keluarga besar TNI. “Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian sebagai kepala daerah. kita pertahanan negara. Ini sebagai penegasan kelapa daerah menjadi keluarga besar TNI,” ujar Moeldoko pada Jumpa pers usai penyematan.

Sebelum mendapatkan baret hitam Mabes Polri dan Brevet TNI tersebut, kepala daerah yang hadir harus terlebih dulu merasakan operasi militer perang seperti melakukan serbuan dengan turun dari helikopter , menembak sasaran di lapangan tembak serta menumpangi perahu karet untuk melakukan operasi TNI Raid Amphibi.

Penyematan Baret Mabes Polri dan Brevet TNI kepada kepala daerah ini merupakan rangkaian peringatan hari jadi TNI yang genap berusia 69 tahun pada 7 Oktober 2014. | Yus

Blitar, Trans - Dalam peradaban jawa, rumah kediaman penguasa (Keraton, Kabupaten) selalu dilengkapi dengan sebidang Alun-Alun yang melambangkan konsep ketuhanan.

Atau dalam ruang kosong ada kehidupan yang dilambangkan dengan pohon beringin. Begitu juga dengan konsep kerajaanKerajaan besar yang ada di Pulau Jawa, seperti menghadap samudera dengan pelabuhan besarnya dan membelakangi gunung yang memberikan kemakmuran salah satu ciri pusat Pemerintahan.

Baik itu Kerajaan maupun Kabupaten ditandai dengan hamparan lapangan rumput yang cukup luas dan sepasang pohon beringin di tengahnya yang dipisahkan oleh jalan akses masuk ke kantor Kabupaten dengan pendoponya yang begitu besar.

Biasanya juga menjadi rumah Dinas Bupati. Lapangan inilah yang dinamakan ‘Alun-Alun’.

Pola ini tentunya mengikuti pola kerajaan pada masa Majapahit yang hingga kini masih terlihat di Keraton Surakarta, Keraton

FOTO | FAUZI

Keberadaan Alun-Alun sekarang.

Yogyakarta dan sebagian besar kabupaten yang ada di pulau Jawa.

Lain halnya dengan keberadaan “Alun-Alun” di Kabupaten Blitar yang lokasinya terletak persis di depan Pendopo Kab Blitar Ronggo Hadinegoro, kini seakan raib ditelan bumi karena yang seperti kita ketahui bersama saat ini keberadaanya dimiliki oleh Pemkot Blitar.

Terlihat dari pintu masuk Gapura dan seluruh pekerjaan pisik, mulai pagar, bangunan di dalam alun-alun semuanya yang mengerjakan dengan biaya dari Pemerintah Kota Blitar. Bahkan Pemkab Blitar sudah beberapa tahun lalu tidak pernah meng-

gunakan Alun-Alun yang berada di depan Pendopo Kab Blitar.

Ironisnya, dalam acara hari jadi Kab Blitar pihak Pemkab harus meminta ijin kepada Pemkot Blitar.

Mengingat begitu pentingnya sebuah Alun-Alun bagi sejarah dan kebesaran Kabupaten Blitar pada waktu itu, patut dipertanyakan terhadap para pemangku-pemangku kepentingan yang saat ini menjabat di Kabupaten Blitar. Mereka terlihat seakan tak perduli atau melupakan keberadaan Alun-Alun yang merupakan saksi bisu sejarah berdirinya Kabupaten Blitar.

Walaupun pihak Pemkab Blitar dalam tahun 2014 ini bisa membangun sebuah Alun-Alun

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Biro Blitar : Fauzy Effendy, Biro Kab. Trenggalek : Agus Riyanto Biro Kab. Sidoarjo : Hendrikco Rifky R

| Fauzy

Perebutan Direksi PDAM Sidoarjo Mulai Memanas

Kejari Sidoarjo Tetapkan Kades Grogol Tersangka Sidoarjo, Trans - Sumaryo kepala desa Grogol, kecamatan Tulangan, kabupaten Sidoarjo ditetapkan sebagai tersangka oleh kejaksaan negeri Sidoarjo. Sumaryo dituduh bersalah dalam kasus korupsi dana Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) sebesar Rp 250 juta. Pihak kejaksaan pun melalui Kasipidsus melakukan pemeriksaan terhadap kepala desa tersebut.

Sumaryo dipanggil oleh Kepala Seksi Pidana Kusus (Kasipidsus) kejaksaan negeri Sidoarjo. Dirinya diperiksa atas dugaan tindak pidana kasus anggaran APBN yang dikucurkan ke desa dengan melalui PPIP. Kedatangan Sumaryo ke kejaksaan negeri Sidoarjo mendapat pengawalan dari perwakilan Pemuda Pancasila cabang Sidoarjo dan beberapa saksi.

“Kalau menurut cerita dari pengacara. Pelaku hanya membawa uang Rp 6 juta dan uang itu pun tidak gunakan untuk kepala desa. Artinya uang itu sebagai uang pelaporan dan uang jasa, gaji karyawan,” terang Mursidi, ketua PP Sidoarjo.

Diperiksanya Sumaryo diawali sebagai saksi atas korupsi namun akhirnya setelah mendapatkan keterangan Sumaryo dari pihak kejaksaan Sidoarjo, akhirnya menetapkan dirinya sebagai tersangka.

Menurut pengakuan tersangka yang enggan diwawancarai dana PPIP sebesar Rp 250 juta dari APBN yang dikucurkan ke desa diperuntukkan untuk pembangunan desa.

Pembangunan itu diwujudkan oleh kepala desa dengan pembangunan plengsengan dan pembangunan saluran air. Namun sisa anggaran sebesar Rp 75 juta tersebut tidak dimasukkan ke buku desa.

“Dari awal dilakukannya penyidikan di lapangan meski telah dibuktikan bentuk fisik tetapi tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan oleh desa,” jelas Irwan Setiawan, Kasipidsus kejaksaan negeri Sidoarjo.

Sementara itu pihaknya masih belum melakukan penahanan terhadap tersangka meskipun Kades tersebut sudah dijadikan tersangka. | Ric

modern dengan biaya cukup besar di Kec Kanigoro. Seiring dengan perpindahan Ibu kota Kabupaten Blitar yang direncanakan mulai tahun 2015 mendatang.

Berbagai pertanyaan muncul di kalanganan masyarakat kabupaten Blitar tentang raibnya Alun-Alun Kab Blitar. Seperti yang diungkapkan oleh Joko Prasetyo warga Kec. Garum yang juga ketua GPI bahwa keberadaan Alun-Alun yang sekarang menjadi atau dimiliki oleh Pemkot Blitar patut dipertanyakan. Karena menurutnya sewaktu Bupati Blitar Alm H. Imam Muhadi Alun-Alun tersebut masih sering digunakan untuk keperluan acara Pemkab Bli-

tar. Bahkan Alun-Alun sering digunakan untuk tempat berkumpulnya para aktivis-aktivis pergerakan dan warga Kab Blitar yang akan melakukan unjuk rasa ke Pemkab Blitar pada waktu itu.

Masih menurut joko, pihaknya selaku LSM dan juga warga asli Kabupaten Blitar sangat menyayangkan tentang raibnya Alun-Alun Kab blitar. “Yang menjadikan pertanyaan besar, berpindahnya aset sejarah yang begitu penting bagi berdirinya Kab Blitar yang sekarang menjadi milik Pemkot Blitar itu patut dipertanyakan,” ungkap Joko Prasetyo. Untuk itu, pihaknya akan menelusuri raibnya alunalun Kabupaten Blitar.

“Kalau dari hasil penulusuranya nanti ternyata terjadi kongkalikong antara pemangkupemangku kebijakan yang ada di Kota maupun Pemkot Blitar, maka GPI dengan masa Bledug Keludnya akan menuntut supaya dikembalikan ke Kab Blitar. Dan para pemangku kebijakan – kebijakan terlibat supaya di proses hukum yang berlaku,” ujar joko berapi-api.

Sedangkan menurut keterangan Mahadin Kepala Kantor Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ketika dikonfirmasi Trans dikantornya beberapa waktu lalu, mengatakan bahwa selama dia menjabat setahun lebih neraca tentang aset alun-alun tidak ada.

Jembatan Cengkrong Pacu Ekonomi Daerah Trenggalek, Trans - Jembatan Cengkrong di Jalur Lintas Selatan (JLS) yang berlokasi di Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Trenggalek saat ini sudah difungsikan. Jembatan yang pembangunannya menelan dana APBN Rp 64 miliar sudah difungsikan sejak satu bulan lalu.

“Jembatan itu memang difungsikan sejak sebulan lalu, namun masih ada kekurangan,” terang Sudar, salah seorang warga setempat, Jumat (10/10).

Kawasan di sekitar jembatan yang membelah sungai itu perlu penerangan jalan sampai radius 500 meter. Jika fasilitas penerangan jalan sudah terpasang, warga sangat terbantu ketika melintasi jembatan tersebut pada malam.

Jembatan di atas hutan bakau (mangrove) Pancer itu membuat jarak tempuh antara Kecamatan Watulimo dan Kecamatan Munjungan menjadi lebih dekat.

Sudar menambahkan, sejak jembatan itu difungsikan, hasil-hasil perkebunan dan perikanan dari Kecamatan Munjungan meningkat. “Mungkin karena aksesnya lebih mudah sehingga warga Munjungan tertarik untuk melintasi jembatan itu guna memasar-

kan produk mereka ke daerah lain,” tuturnya.

Dia optimistis keberadaan jembatan itu membantu meningkatkan perekonomian warga. Apalagi, ada potensi wisata di kawasan sekitar jembatan, misalnya Pantai Prigi dan Pantai Karanggongso.

Sementara itu, Kabaghumas Pemkab Trenggalek Yuli Priyanto mengungkapkan, pemkab tidak mempunyai kewenangan yang signifikan terkait dengan pembangunan jembatan tersebut. Pemkab hanya berperan dalam pembebasan lahan.

“Soal pelaksanaan pembangunan jembatan itu, Pemprov Jatim dan pemerintah pusat yang menangani sepenuhnya,” katanya.

Meski demikian, mantan lurah Kelutan itu menyatakan bahwa keberadaan jembatan tersebut sangat membantu. JLS merupakan program nasional yang diharapkan dapat berdampak terhadap peningkatan perekonomian daerah sekitar.

“Arus hilir mudik kendaraan akan membuka peluang bagi dunia usaha dan pariwisata,’’ jelasnya. | Gus

Sidoarjo, Trans - Pertarungan perebutan Direksi PDAM Delta Tirta Sidoarjo mulai memanas. Dari 10 pendaftar yang masuk ke meja panitia, dua peserta gugur karena persyaratan administrasi tidak lengkap.

Sementara delapan pendaftar yang dinyatakan lolos masih mengikuti seleksi berikutnya.

Ketua Panitia Perekrutan Direksi PDAM, HMG Hadi Sutjipto, mengungkap delapan pendaftar yang lolos perjuangannya masih panjang.

Karena harus mengikuti persyaratan lain di antaranya menjalani presentasi wawasan bisnis, Bahasa Inggris, tes kesehatan, dan narkoba, Assessment Centre yang dilaksanakan lembaga yang ditunjuk panitia.

“Pada tiap seleksi menggunakan sistem gugur dan diumumkan pada tiap-tiap tahapan,” tutur Hadi Sutjipto yang juga Wakil Bupati Sidoarjo, Selasa (7/10).

Selain itu, pendaftar juga harus melakukan wawancara akhir yang intinya mengenai arah Kebijakan dan strategi pengembangan PDAM Delta Tirta. Mengingat jabatan yang akan disandangnya itu adalah Direktur Utama, Direktur administrasi & Keuangan, Direktur Pelayanan dan Direktur Operasional untuk menentukan arah kebijakan dan pengembangan berikutnya.

“Yang jelas siapa yang akan menjadi direktur dan administrainnya tergantung dari hasil tes peserta sendiri dan siapa yang terpilih adalah kewenangan dari bupati,” tandasnya.

Ketika disinggung delapan pendaftar yang lolos tidak ada yang mendaftar sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan, Wabup tidak mempersoalkan. Dari delapan pendaftar yang lolos administrasi itu bisa menempati posisi itu. Karena dalam tes tulis dan kemampuan akan

diketahui posisi yang akan ditempati mereka.

“Hasil tes nanti akan ketahuan siapa orang yang akan menempati posisi Direktur Admininistrasi dan Keuangan. Yang jelas proses seleksi masih panjang (hingga November) nanti,” terangnya.

Delapan orang yang lolos seleksi administrasi yakni Bambang Ribut S, posisi yang diincar Direktur Utama dan sebelumnya sebagai Kacab PDAM Krian, Aris Ardiansyah, posisi yang diincar Direktur Utama dan sebelumnya menjabat Kacab PDAM Waru 2, Iewan Prasetya, posisi yang diincar Direktur Utama dan sebelumnya menjabat Sebagai Direktur Teknik PDAM Delta Sidoarjo.

Joko Suyono posisi yang diincar adalah Direktur Utama yang juga sebagai Dewan Pengawas PDAM Delta Tirta Sidoarjo, Sugeng Mujiadi posisi yang diincar Direktur Operasional sebalumnya sebagai Kabag Umum PDAM Delta Tirta, Heru Firdausi, posisi yang diincar Direktur Operasional dan sebelumnya menjabat Kacab Porong, Supriyono posisi yang diincar sebagai Direktur Pelayanan (Caleg Gerindra Dapil III) dan Bhima Aries posisi yang diincar Direktur Pelayanan yang sebelumnya sebagai Ketua KPUD Sidoarjo.

Anggota DPRD Sidoarjo dari PDIP, Tarkit Erdianto, mengungkapkan prosesi pemilihan Direksi PDAM Delta harus benar-benar profesional dan bisa melayani masyarakat dengan baik. Karena selama ini banyak keluhan dari masyarakat mulai air masih kurang bagus hingga aliran air mampet dan bocor.

“Direksi yang baru harus benarbenar fokus terhadap layanan dan siapa saja yang menjadi direktur harus bisa melayani masyarakat dengan baik,” jelasnya. | Ric

HALAMAN 14

KORAN TRANSAKSI THN 13

TRANS REGIONAL

NO. 299. TH XIII SENIN, 13 - 26 OKTOBER 2014

3.034 Warga Miskin Kelurahan Sei Binti Terdaftar BPJS Kesehatan Batam, Trans - Sebanyak 3.034 warga miskin di Kelurahan Sei Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Jumlahnya kemungkinan masih bertambah, karena saat ini masih ada yang dalam proses pendaftaran.

Menurut Lurah Sei Binti, John Lee, warga kurang mampu tersebut didaftarkan sebagai peserta BPJS melalui Kelurahan. Biaya kesehatan, yang ditanggung BPJS sebagian menggunakan dana APBD

dan sebagian lagi ada yang dari APBN,” terangnya, Jumat (10/10) di ruang kerjanya.

“Warga yang mendaftar harus benarbenar warga kurang mampu dan mengajukan pendaftaran melalui kelurahan. Sedangkan yang ditanggung menggunakan APBN, yakni masyarakat pemegang Jaminan Kesehatan Masyarat (Jamkesmas), dan peserta Rumah Tangga Sasaran (RTS) atau warga kurang mampu yang mendapat beras miskin (raskin),” terang John Lee.

Untuk menjadi peserta BPJS harus membuat surat pernyataan miskin yang diketahui RT/RW dan bermaterai 6.000.

PLN Himbau Bayar Listrik Tepat Waktu Malili, Trans – Sehubungan dengan banyaknya pelanggan listrik pasca bayar yang menunggak, Kepala Ranting PLN Malili Kabupaten Luwu Timur, Suardi menghimbau agar pelanggan segera membayar tunggakan listriknya.

“Kami meminta kesadaran masyarakat untuk segera membayar tunggakannya dan melakukan pembayaran listrik tepat waktu. Karena kami tidak segan-segan melakukan pemutusan jika masih ada yang menunggak pembayarannya,” imbau Suardi, belum lama ini.

Suardi mengatakan bahwa status rata-rata pelanggan listrik pasca bayar di Malili adalah orang yang sudah jelas pekerjaannya.

“Sehingga, seharusnya tidak ada alasan untuk menunggak,” ujarnya, kepada Koran Transaksi di ruang kerjanya.

Ironisnya yang menunggak pembayaran listrik adalah pelanggan yang sudah bekerja, baik itu di perusahaan swasta maupun di instansi pemerintahan di Luwu Timur.

Wajar saja jika setiap bulan pihak PLN harus bekerja ekstra di lapangan melakukan penagihan bagi pelanggan yang telat membayar. Serta melakukan pemutusan arus kepada pelanggan yang nakal atau sengaja tidak mau membayar tunggakannya.

“Jangan heran jika itu terjadi, karena disamping tugas sebagai kolektor juga merupakan tanggung jawab pegawai PLN kepada Negara atas pembayaran listrik tersebut.

FOTO | JOSEP

Kepala Ranting PLN Malili Kabupaten Luwu Timur, Suardi.

Karena jika mereka tidak mampu melaksanakan tugas yang sudah diembannya, mereka akan mendapat sanksi dari atasan. Karena itu sudah menjadi tanggung jawab petugas lapangan, selaku pengelola listrik negara,” kata Suardi.

Suardi mengungkapkan bahwa tim PLN terus berjalan melakukan pemutusan bagi pelanggan yang menunggak. Yaitu pelanggan yang menunda pembayaran rekening listrik hingga 2-3 bulan. “Kendala di lapangan yang dihadapi tim kami adalah saat akan dilakukan pemutusan, banyak pelanggan yang beralasan akan langsung membayar tunggakan. Sehingga kami tak jadi melakukan pemutusan itu,” terangnya.

Selain itu, lanjut Suardi, PLN juga harus aktif turun ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi, agar

tingkat kesadaran pelanggan semakin tinggi. PLN melakukan sosialisasi melalui berbagai media, misalnya dengan memasang spanduk, stiker dan sosialisasi lewat media. “Karena jika pembayaran lancar pihak PLN juga tetap menjaga kestabilan lampu agar tidak selalu padam,” imbuhnya.

Adapun target yang harus dicapai PLN Malili dari pembayaran listrik setiap bulan sebesar lebih dari Rp 3 miliar. Dengan jumlah pelanggan listrik di Malili sekitar 24.000 pelanggan rumah tangga di luar instansi pemerintah. Sedangkan, setiap bulan rata-rata tunggakan yang ditangani diatas Rp 500 juta. Maka wajar saja jika pihak PLN melakukan pemutusan listrik kepada pelanggan nakal yang sengaja menunggak.

Kebutuhan akan listrik memang sudah seperti makanan yang wajib dipenuhi. Jika menyitir kata pujangga, ‘lebih baik putus cinta dari pada putus listrik’. Maka tidak heran jika banyak pelanggan PLN yang akalakalan untuk dapat menikmati listrik. Bahkan ada juga yang mengacam pihak PLN dengan SMS yang tidak etis.

“Saya sering mendapat SMS tidak etis dengan bahasa kurang ajar dari oknum yang tidak diketahui identitasnya. Ketika saya telepon tidak dijawab. Terkadang bikin kesal tapi, yah mau diapa, saya hanya bisa bersabar tidak perlu menanggapi orang seperti itu,” cerita Suardi. | Josep SM

Tingkatkan Kompetensi Guru SD Terapkan Kurikulum 2013 di Kecamatan Angkona

K3S Bentuk Guru Pendamping Gugus Luwu Timur, Trans - Dalam rangka meningkatkan kompetensi guru sekolah dasar (SD) dalam menerapkan kurikulum 2013, kelompok kerja kepala sekolah (K3S) tingkat sekolah dasar se-Kecamatan Angkona melakukan kegiatan pembentukan guru pendamping gugus dan pelatihan kepada guru-guru sekolah dasar di SDN 211 Tawakua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, belum lama ini.

Menurut Sekertaris K3S Kecamatan Angkona, I Gusti Ngurah Subrata, bahwa kurikulum baru sekolah dasar menyulitkan guru dalam memberikan materi kepada murid-muridnya. “Sehingga kegiatan ini sangat penting untuk dilakukan,” katanya.

“Tujuan kegiatan ini diadakan untuk melakukan pembinaan pembelajaran di semua SD se-Kecamatan Angkona demi meningkatkan kompetensi guru dalam pelaksanaan kurikulum tahun ajaran 2013,” terang Gusti.

Sementara itu, Ketua K3S Kecamatan Angkona, I Ketut Pande Sudarsa, S.Pd mengatakan, bahwa setelah pembentukan guru pendamping diharapkan bisa on di

dan dalam. “Setelah syaratnya lengkap, datanya langsung kita entri (input),” ujar dia.

Masih kata John Lee, jumlah warga Kelurahan Sei Binti yang terdaftar sebagai peserta RTS atau penerima Raskin mencapai 1.675 KK. Peserta RTS ini juga rata-rata sudah memegang Jamkesmas, yang langsung dialihkan ke BPJS dan ditanggung APBN. “BPJS ini kami sosialisasikan terus kepada masyarakat,” pungkasnya. | Tim

Rokok Adalah Produk Legal Karena itu, aturan iklan rokok di televisi tetap konstitusional.

Jakarta, Trans - Keinginan beberapa warga negara untuk menghilangkan aturan penayangan iklan dan promosi rokok di televisi akhirnya kandas. Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) secara bulat menolak pengujian Pasal 46 ayat (3) huruf c UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sepanjang frasa larangan “promosi rokok yang memperagakan wujud rokok”.

Sebab, rokok masih dianggap produk legal, sehingga masih diperbolehkan diiklankan sepanjang tidak memperagakan wujud rokok.

“Menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua Majelis MK, Hamdan Zoelva saat membacakan putusan bernomor 71/PUU-XI/2013 di gedung MK, Kamis (09/10).

Sebelumnya, sejumlah warga negara – Hilarion Haryoko, Sumiati, Normansyah,Winarti, M. Fathi Akbar, Ari Subagio Wibowo, Cathrina Triwidiarti – mempersoalkan Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran terkait larangan iklan mempromosikan rokok yang memperagakan wujud rokok.

Ketentuan itu akan terus mendorong peningkatan konsumsi rokok khususnya di kalangan anak-anak dan mahasiswa karena iklan rokok di televisi masih diperbolehkan.

Ketentuan itu dinilai kontradiktif

dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, Pasal 46 ayat (3) huruf bUU Penyiaran melarang iklan dan promosi niaga terhadap minuman keras atau sejenisnya dan bahan yang mengandung zat adiktif. Sementara produk rokok salah satu produk yang mengandungzat adiktif dan membahayakan kesehatan, sehingga harus dilarang secara tegas.

Karenanya, para pemohon meminta MK membatalkan Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran sepanjang frasa “promosi rokok yang memperagakan wujud rokok” karena bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah menegaskan putusan MK bernomor 19/PUU-VIII/2010 bertanggal 1 November dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak pernah menempatkan rokok sebagai produk yang dilarang untuk dipublikasikan. Terlebih, tidak ada larangan diperjualbelikan dan tidak pernah menempatkan tembakau dan cengkeh sebagai produk pertanian yang dilarang.

“Rokok adalah produk yang legal, terbukti dengan dikenakannya cukai terhadap rokok dan tembakau. Pendapat itu juga tercantum dalam Putusan MK Nomor 54/PUU-VI/2008 dan 6/ PUU-VII/2009,” ujar Hakim Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan pertimbangan putusan.

Menurut Mahkamah, walaupun rokok mengandung zat adiktif seperti dimaksud Pasal 46 ayat (3) huruf b UU Penyiaran tidak dapat dimaknai selu-

ruh “zat adiktif”, tetapi harus dikaitkan dengan frasa sebelumnya dalam pasal tersebut, yaitu “promosi minuman keras atau sejenisnya.” Karenanya, rokok tetap merupakan produk legal yang dapat diiklankan dengan syarat-syarat tertentu.

“Pasal 46 ayat (3) huruf c sepanjang frasa ‘yang memperagakan wujud rokok’ UU Penyiaran tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.”

Mahkamah mengingatkan selain pembatasan terhadap peragaan wujud rokok, para produsen rokok juga telah dibebani kewajiban memberikan tanda peringatan dalam kemasan rokok. Selain itu, dibentuknya kawasan bebas dari kegiatan merokok dan asap rokok melalui PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan dan Permenkes No. 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau.

Salah satu kuasa hukum para pemohon, Azas Tigor Nainggolan menilai pertimbangan putusan MK ini tidak masuk akal dan terkesan diskriminatif. “Putusan itu aneh dan tidak jelas. Padahal sudah jelas dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan rokok masuk dalam kategori mengandung zat adiktif, tetapi dalam aturan iklan dan promosi rokok dibedakan dengan alkohol padahal itu sama (mengandung zat adiktif),” dalihnya. | Ho

PT. TMMI Serahkan Hewan Qurban Kepada Pemkab Karawang FOTO | JOSEP

Kegiatan pembentukan guru pendamping gugus dan pelatihan kepada guru-guru sekolah dasar di Ruang Kelas Belajar (RKB) SDN 211 Tawakua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur.

sekolah masing-masing dan melakukan pembelajaran bersama guru pendamping. “Jika menemui permasalahan dalam tahapan nantinya akan dibahas kembali di SD inti,” ucapnya.

Kegiatan tersebut berlangsung dengan panitia yang dibentuk dari SDN 202 Angkona, SDN 203 Bongka Manu dan SDN 207 Taripa.

Adapun peserta yang diikutkan dalam kegiatan ini masing-masing 5 orang guru untuk mewakili sekolahnya masing-masing. Diantaranya guru kelas 1, kelas 2, kelas 4 dan kelas 5 tingkat sekolah Dasar

se-Kecamatan Angkona. Jadi, jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 80 orang guru beserta 1 orang pengawas.

Pembawa materi dalam kegiatan ini adalah panitia penyelenggara, diantaranya; Kopja Jupri, S.Pd – Kepala Sekolah SDN 202 Angkona, Darwati Ude, S.Pd – Kepala Sekolah SDN 203 Bongka Manu dan Sumardi, S.Pd – Kepala Sekolah SDN 207 Taripa. Sedangkan penanggung jawab kegiatan adalah K3S se-kecamatan Angkona, yang diketuai oleh I ketut Pande Sudarsa, S.Pd. | Josep SM

Satpol PP Amankan Remaja Mesum di Bangunan Eks Kafe Manggar, Trans - Dua pasangan remaja bukan suami istri diamankan anggota Satpol PP Belitung Timur (Beltim), Kamis (9/10). Kedua sejoli ini kedapatan melakukan hubungan intim di sebuah eks bangunan kafe sekitar Mirang, Kabupaten Beltim. Mereka juga diduga mengkonsumsi lem serta obat batuk selama menjalankan aksi asusilanya.

Akibat perbuatannya, para pelaku berinisial DN (16), ST (17), EK (19), NK (21) dibawa ke kantor Satpol PP guna dimintai keterangan.

Dihadapan petugas, pasangan DN dan ST, serta EK dan NK mengaku telah beberapa kali melakukan hubungan intim dengan pasangan masing-masing.

NK mengaku sebelum melakukan hubungan intim dan mabuk.

Mereka bertemu tanpa sengaja di jalan saat sedang berboncengan

“Hal ini merupakan sebagai komitmen Pemerintah Kota Batam dalam membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan,” imbuhnya.

Adapun syarat warga untuk mendaftar sebagai peserta BPJS melalui Kelurahan, kata John Lee, harus membuat surat pernyataan miskin yang diketahui RT/RW bermaterai 6.000. Selain itu, warga kurang mampu itu juga harus melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Batam, Kartu Keluarga (KK), foto rumah tampak luar

dengan pasangan masing-masing.

Kemudian, empat remaja tersebut menuju rumah orangtua NK di Kampung Baru, Desa Gantung.

“Awalnya aku niat nak ngantarkan biak (pacar, red) aku bali ke rumahnye di Tanjong Kelumpang.

Tapi abis bensin jadi ngulak ke Gantong. Di jalan, ketemu die (DN dan pasangannya) dan ke basecamp (rumah),” ucap NK di hadapan petugas.

Selanjutnya, mereka semua setuju untuk bersantai di kawasan Mirang. Sebelum berangkat, mereka menyempatkan diri singgah membeli Aibon dan obat batuk untuk menikmati suasana.

“Kamek singga meli Aibon obat batuk, baru berangkat. Ngak itu yang dibeli,” kata NK. Agar tidak menarik perhatian masyarakat, mereka sengaja berangkat tidak bersama pasangan

masing-masing. DN pelaku lainnya menyebutkan mereka berangkat menggunakan dua motor.

“Aku (DN) pegi kan NK pakai mutor aku, biak aku (ST) pegi kan EK pakai mutor lain,” kata DN remaja lulusan SD yang tinggal di Desa Lilangan, Kecamatan Gantung.

Kepala Satpol PP Beltim Sudiono mengemukakan, para pelaku akan diminta menandatangani perjanjian diatas materai untuk tidak mengulangi perbuatannya. Karena berstatus belum menikah, para remaja tersebut harus didampingi orangtua dan pihak desa masingmasing sebelum dikembalikan kepada keluarga.

Kami akan panggil orangtua dan kepala desa masing-masing. Untuk pengawasannya kami kembalikan ke orangtua dan pihak desa, karena mereka paling dekat,” ujar Sudiono. | Rita

Karawang, Trans - Demi mempererat keharmonisan antara perusahaan terhadap Pemerintah Daerah serta masyarakat Karawang, PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMI) serahkan hewan Kurban berupa enam ekor Sapi kepada Pemerintah Kabupaten Karawang.

Keenam sapi tersebut diserahkan oleh Hadi Muharjono perwakilan dari PT. TMMI dan diterima langsung oleh Wakil Bupati Karawang dr. Cellica Nurachdiana di halaman Kantor Bupati Karawang, Rabu (1/10).

Sesaat setelah prosesi serah terima, Wabup mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada jajaran PT. TMMI atas kepeduliannya dengan menyerahkan hewan qurban di wilayah Kabupaten Karawang. “Mudah-mudahan suasana seperti ini akan lebih menumbuhkan dan mempererat tali persaudaraan

serta meningkatkan kepedulian kita kepada sesama,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, berqurban disamping menunaikan suatu perintah dalam syariat agama islam, juga memberikan pesan moral yang baik kepada golongan fakir miskin. “Hal tersebut merupakan salah satu upaya menghilangkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin terutama dihari yang berbahagia ini, sehingga pada akhirnya kedua golongan ini akan hidup berdampingan, saling tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat dengan penuh kedamaian dan nuansa persaudaraan yang tinggi,” terang wabup.

“Secara khusus, saya mengajak segenap umat islam yang ada di Kabupaten Karawang untuk lebih mendekatkan diri kepada tuhan sang pencipta alam, menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama manusia

serta melestarikan alam lingkungan sehingga terdapat keseimbangan dalam menjalani hidup ini,” ajak wabup.

Sementara itu, Hadi Muharjono selaku perwakilan dari PT. TMMI mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan filosofi perusahaannya. Yakni berusaha untuk menjadi bagian dari masyarakat dan berbagi memberikan kontribusi nyata dimanapun berada.

“Besar harapan kami, niat ini menjadi jalan menjalin hubungan harmonis pada setiap lapisan masyarakat dimanapun kami berada,” ungkapnya.

Ke depan, lanjutnya, hubungan baik ini terus ditingkatkan. “Sehingga kami dapat terus berpartisipasi dan berbagi dalam memajukan iklim dunia usaha dan masyarakat sekitar dengan terus berpedoman dengan filosofi Toyota yaitu tumbuh bersama dan berbagi,” ucapnya. | Agus Safutra

TRANS REGIONAL

HALAMAN 15

KORAN TRANSAKSI THN 13

NO. 299. TH XIII SENIN, 13 - 26 OKTOBER 2014

Antisipasi Praktik Pengurusan Lewat Calo

Pengurusan Izin Melalui Biro Jasa, Harus Sertakan Surat Kuasa Pangkalpinang, Trans - Praktik pencalonan di berbagai tempat di Provinsi Bangka Belitung (Babel) khususnya di Pangkalpinang sepertinya sudah menjadi hal biasa di masyarakat. Seperti halnya untuk pengurusan tiket, tanah hingga dokumen dan peirzinan lainnya. Untuk mengantisipasi hal ini, Wakil Wali Kota Pangkalpinang, M Sopian, akan menerapkan peraturan bahwa yang menggunakan biro jasa atau calo ini harus menyertakan surat kuasa dari yang memerintahkan.

Sopian mencontohkan permasalahan percaloan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT).

Sampai saat ini masih ada yang mengurus izin melalui orang lain, calo atau biro jasa. Kedepan mengurus izin di KPPT melalui orang lain harus dilampirkan surat kuasa dari si pembuat izin.

“Untuk KPPT, memang tanpa calo, walau disitu ditulis jangan melewati calo saat membuat izin, tapi kenyataannya masyarakat kita, mereka menggunakan biro jasa, ka-

lau kita tidak melayani salah. Nanti kalau menggunakan biro jasa kita minta surat kuasanya. Sepanjang punya kuasa, bisa dilayani,” ujar Sopian, Rabu (8/10).

Sopian melihat permasalahan pencaloan di KTTP, sama halnya dengan pengurusan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pangkalpinang. Ia mengatakan masih ada masyarakat yang meminta bantuan kepala RT sebagai perwakilan masyarakat untuk

mengurus KTP, KK dan dokumen kependudukan lain. Akan tetapi hal itu, kata dia tidak dipermasalahkan.

“Sama dengan Dukcapil, biasanya kan masyarakat ada yang nyuruh RT-nya ngurus akta kependudukan ke Disdukcapil lalu diberikan uang bensin, nah itu tak masalah, asal warga ikhlas. Tapi alangkah baiknya warga bisa mengurus sendiri akta-aktanya. Apalagi kita sudah sosialisasi bahwa pengurusan di Disdukcapil sudah gratis semua,” kata Sopian.

Sopian mengkhawatirkan ada RT yang nakal dan meminta sejumlah uang kepada warga untuk mengurus data kependudukan tersebut. Ia pun meminta kepada Lurah supaya mengingatkan RT yang nakal tersebut.

“Cuma memang mungkin ada pak RT yang nakal, misalnya meminta sejumlah uang untuk megurus data kependudukan, padahal gratis. Tolong lurah ditegaskan RT yang nakal itu,” ujar Sopian.

Sopian mengingatkan warga

untuk dapat datang langsung ke Disdukcapil Kota Pangkalpinang untuk mengurus dokumen kependudukan dan akta perizinan ke KPPT. Ia meminta masyarakat untuk menghindari percaloan dalam mengurus akta-akta tersebut.

“Saat ini kan semua biaya dokumen kependudukan dan perizin lain, tidak dipungut biaya apapun alias gratis. Uruslah sendiri dokumen kependudukannya di Disdukcapil dan KPPT, jangan melalui calo,” ucapnya. | Rita

Terkait Proyek Rehab Interior Gedung Serbaguna Kota Pagaralam

PPTK Benarkan Ada Kerugian Negara Tim Polda sudah turun ke lapangan.

Pagaralam, Trans - Proyek rehap interior gedung serbaguna Kota Pagaralam yang menghabiskan dana anggaran APBD Kota Pagaralam tahun 2013 sebesar Rp. 1.569.883.000,- diduga banyak penyimpangan.

Selain itu proyek yang dilaksanakan oleh bidang umum dan perlengkapan Pemkot Pagaralam dan dikerjakan oleh CV Cahya Berlian juga diduga tidak sesuai RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang hanya menguntungkan pihak ketiga dan oknum terkait.

Aktifis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Suara Rakyat Kota Pagaralam, Bambang Irawan

Proyek pembangunan interior gedung serbaguna Kota Pagaralam TA 2013 senilai Rp. 1.5 miliar, yang dikerjakan oleh CV Cahaya Berlian.

FOTO | IST

sejauh ini membenarkan proyek rehap interior gedung serbaguna tersebut, jelas sangat merugikan negara, dilihat dari hasil pekerjaanya yang tidak sesuai spek.

BLHD Belitung Tingkatkan Kepedulian Masyarakat Terhadap Lingkungan Hidup Belitung, Trans - Sebagai upaya pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi, partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat di setiap desa dan kelurahan, perlu penilaian dan apresiasi pengelolaan lingkungan hidup oleh masyarakat.

Oleh karena itu, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Belitung mengadakan perlombaan tingkat desa/kelurahan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Belitung Ir. H. M. Ubaidillah didampingi Kabid Pemulihan Kualitas Lingkungan Husin Semendawai dan PPK Kegiatan Penilaian dan Apresiasi Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Masyarakat Mali, S.IP, menerangkan daerah lokasi yang direncanakan akan dinilai antara lain 9 Desa dan 7 Kelurahan se-Kecamatan Tanjungpandan.

“Penyelenggaraan Lomba Desa dan Kelurahan ini akan dijadikan indikator atau barometer untuk mengevaluasi sejauh mana tingkat kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dalam menunjang kegiatan pembangunan di desa/kelurahan masing-masing,” ujar Ubaidillah kepada Trans di ruang kerjanya, Kamis (9/10).

Sementara itu, Husin Semendawai menambahkan tujuan dilaksanakannya kegiatan penilaian dan apresiasi pengelolaan lingkungan hidup oleh masyarakat selain memperdayakan masyarakat melalui manfaat sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan, juga terciptanya suatu masyarakat yang mengerti dan memahami pentingnya upaya pengelolaan lingkungan hidup.

“Dengan terciptanya sistem pengawasan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis masyarakat, secara otomatis akan tercipta kesepakatan bersama tentang mekanisme pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup di setiap desa dan kelurahan sehingga tercipta pula kawasan hijau di desa dan kelurahan tersebut yang sehat dan lestari,” tandas Husin dengan nada optimis. | Rita

“Tim pengawas PHO terkesan dipaksakan untuk menandatangani penerimaan hasil pekerjaan. Disisi lain poin-poin yang terdapat di RAB ada yang tidak dikerjakan

atau difiktifkan,” ujarnya.

“Saya menduga proyek rehap interior gedung serbaguna Kota Pagaralam ini sudah memperkaya pihak ketiga dan PPTK-nya. Se-

jauh ini kita telah mengantongi data dan telah kita laporkan ke Reskrimus Polda Sumsel. Kita mengharapkan tim dari reskrimus benar-benar serius dalam menangani kasus ini,” ucap Bambang.

Sementara itu, PPTK Nuzirwan saat dikonfirmasi membenarkan bahwa tim Polda telah turun ke lapangan. Ia juga mengungkapkan bahwa ada kerugian negara pada proyek rehab interior gedung sebaguna yang terletak di komplek perkantoran gunung gare atau tepatnya di depan kantor Kejaksaan Negeri Kota Pagaralam tersebut.

“Kami siap mengembalikan semua kerugian negara sesuai pernyataan PPTK tersebut. Apakah bisa lari dari jerat hukum setelah kerugian negara dikembalikan? Apakah tidak diberikan sangsi kepada orang yang telah korupsi,” tandasnya. | Mirwansyah SE

BLHD Belitung Implementasikan Pengelolaan Sampah Melalui Program 3R Belitung, Trans - Pesatnya kegiatan pembangunan di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di semua sektor seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara (wisnu) maupun wisatawan mancanegara (wisman). Hal ini, tentunya berdampak positif bagi masyarakat. Tidak saja maningkatkan roda perekonomian masyarakat Belitung, juga peningkatan perekonomian daerah.

Tidak dapat diingkari, dengan meningkatnya pembangunan suatu daerah dapat menjadi daya tarik para investor serta peningkatan jumlah penduduk daerah tersebut. Namun, dengan semakin padatnya jumlah penduduk, mau tidak mau dampaknya akan menimbulkan permasalahan baru. Salah satunya, timbunan sampah dari aktifitas kegiatan manusia meningkat.

Selama ini, pengelolaan sampah belum menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse dan Recycle), sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir. Agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 13 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah.

Kepala BLHD Kabupaten Belitung, Ir. M. Ubaidillah didampingi Kabid pemulihan Kualitas Lingkungan Husin Semendawai dan PPK Kegiatan Penyediaan Sarana dan

Kepala BLHD Kabupaten Belitung, Ir. M. Ubaidillah

FOTO | RITA

Prasarana Pendukung Implementasi 3R, Dewi Fitriani, A.MD, mengatakan BLHD Kabupaten Belitung berusaha untuk mengurangi danpak permasalahan sampah melalui penerapan prinsip 3R. “Yaitu dengan memberikan bantuan kepada 5 Desa/Kelurahan, dimana tempat dibangunnya Bank Sampah,” kata Ubaidillah di ruang kerjanya, Rabu (8/10).

Selain itu, lanjut Ubaidillah, bantuan juga diberikan kepada 8 Sekolah Adiwiyata. Berupa mesin pencacah sampah, timbangan duduk jarum, peralatan kerja pengomposan yang terdiri dari arco, kekop, cangkul dan saringan kompos. Selain itu juga diberikan bantuan berupa plastik sampah terpilah, karung plastik besar untuk pengemasan sampah permanen ukuran 3 m x 1,5 m, gerobak sampah.

“Sedangkan untuk 8 Sekolah Adiwijayata akan diberi bantuan berupa drum komposter untuk pembuatan kompos, mesin jahit sampah plastik dan perlengkapannya seperti

jarum, benang, gunting, dan lainlain,” imbuh Ubaidillah dengan nada ramah.

Semantara itu, Husin Semendawai menambahkan, pelaksanaan kegiatan tersebut untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan sekolah dalam pengelolaan lingkungan hidup di tempat tinggalnya maupun di sekitarnya.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, mengurangi jumlah timbunan sampah yang diangkut ke TPA, serta mendayagunakan sampah menjadi barang bermanfaat. “Sehingga mempunyai ekonomi dan potensi yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

“Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mendidik dan membudayakan pengurangan sampah di tingkat masyarakat sekaligus mengambil manfaat ekonomi dari pelaksanaannya,” tandasnya. | Rita

FOTO | IST

Keluarga Sapril menunjukkan dapur tempat tersangka membantai kedua anaknya.

Sapril, Tega Membunuh Dua Anak Kandungnya Pagaralam, Trans – Insiden tragis dilakukan oleh Sapril (35), tanpa berpikir panjang ia tega membunuh kedua anak kesayangannya, Sinta (5) dan Sari (15 bulan), Jumat (10/10/2014) sekitar pukul 18.30 lalu. Paman tersangka, Imran (54), sangat menyesalkan peristiwa pembunuhan yang dilakukan Sapril.

“Sebenarnya dia sangat sayang dengan kedua anaknya itu. Tapi, karena pikiran pendek, sehingga dengan membunuh kedua anaknya itu menjadi pemecahan masalah keluarga yang dihadapi selama ini. Keluarga kami sangat menyesalkan kejadian ini, karena itu kami berharap Sapril sadar dan bertobat dengan tindakannya,” ungkapnya kepada trans saat dibincangi di rumah duka, Desa Pajarmenang, Kecamatan Muarapinang, Kabupaten Empatlawang, Sabtu (11/10/2014).

Dikatakannya, sejak setahun terakhir keponakannya itu berkebun di Kabupaten Lahat, sehingga jarang pulang ke desa. Selama ini, kedua anaknya tinggal bersama isterinya yang kembali melakoni profesinya sebagai biduan.

Hanya saja, dirinya tidak begitu jelas permasalahan yang merundung hubungan keluarga tersangka dengan sang istri.

“Memang dia boleh dikatakan kurang bergaul dengan masyarakat, sehingga tersangka tidak pernah cerita apapun masalah yang tengah dihadapi.

Saya juga memang jarang bertemu dengan Sapril, karena kesibukan masing-masing,” terangnya.

Sebelumnya, pelaku pembunuhan dua anak kandung yang hanya dilatari kesal dengan istri menjadi seorang biduan mengaku dirinya dengan istrinya, Wini (30) sudah pisah ranjang selama dua bulan, karena permasalahan keluarga. Emosi pun memuncak, setelah mengetahui istrinya yang telah dinikahinya selama delapan tahun itu kembali melakoni profesinya sebagai biduan.

“Kami memang sudah pisah ranjang dua bulan lalu. Saya kesal, karena dirinya kembali menjadi biduan dan memang selama berkeluarga, malam itu yang pertama kalinya dia berjoget dengan pria lain,” ungkapnya. | Mirwansyah SE

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Provinsi Sumatera Selatan : Nas H Provinsi Kepri : Afrizal Syahputra, Zulham Arief Biro Batam : Andi Jasrudin Biro Tj. Pinang & Bintan : Mulkansyah Kota Pagar Alam : Mirwansyah Kabupaten Luwu Timur : Tabah Yosep Bangka Belitung : Rita Monica

Pengumuman Seleksi Administrasi CPNS Pemkot Pangkalpinang Diundur Pangkalpinang, Trans Pengumuman hasil kelulusan verifikasi berkas Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Pemerintah Kota Pangkalpinang akan diumumkan pada tanggal 10 Oktober 2014. Sebelumnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pangkalpinang telah menetapkan jadwal sementara pengumuman hasil kelulusan verifikasi berkas pelamar CPNS pada tanggal 7 Oktober 2014. Akan tetapi karena ada beberapa masalah teknis verifikasi berkas, pengumuman tersebut ditunda hingga tang-

gal 10 Oktober.

Kepala BKD Kota Pangkalpinang, Fitriansyah, ketika ditemui diruang kerjanya pada Rabu (8/10) mengatakan, untuk pengumuman kelulusan verifikasi berkas CPNS diumumkan pada tanggal 10 Oktober 2014.

Peserta tes dapat melihat pengumumannya di website www.bkdpangkalpinangkota.go.id.

“Pengumuman administrasi kelulusan diumumkan tanggal 10 Oktober, diumumkan di website BKD. Kemarin memang jadwalnyta tanggal 7 Oktober pengumumannya, karena ada be-

berapa kendala teknis, pengumumannya jadi berubah tanggal 10,” kata Fitriansyah.

Hingga, Rabu (8/10), Fitriansyah mengatakan pihaknya masih terus melakukan pengecekan ulang berkas peserta CPNS. Ia berharap pada Rabu (8/10) hari ini dapat selesai dan dapat diumumkan pada tanggal 10 Oktober.

Selain pengecekan ulang berkas peserta CPNS, BKD juga melakukan perbaikan website BKD yang menjadi tempat diumumkannya kelulusan administrasi. Perbaikan ini dilakukan karena takutkan website terse-

but down dan tak dapat diakses.

“Sampai hari ini kita masih mengecek ulang berkasnya, mudah-mudahan besok (hari ini) selesai. Kita juga sedang lakukan perbaikan juga di website, takut down karena banyak pengunjungnya, kemaren waktu pengumuman formasi sempat down. Nanti pengumuman kelulusannya dapat dibuka pada pukul 00.00 WIB tanggal 10, itu sudah bisa dibuka,” ujarnya.

Dari pemeriksaan ulang berkas peserta CPNS, Fitriansyah mengatakan BKD Kota Pangkalpinang telah menyele-

saikan tahapan verifikasi administrasi pelamar CPNS Kota Pangkalpinang. Dari 4125 pelamar online sebanyak 3.563 pelamar yang dinyatakan lulus verifikasi, dan dari 39 pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) alias gagal untuk mengikuti tahapan selanjuntnya bertambah empat orang menjadi 43 peserta.

“Kita sudah selesai melakukan verifikasi akhir, dari 4.125 pelamar online, lulus seleksi administrasi 3.563, yang tidak lulus bertambah jadi 43 berkas.

Sissa dak ngatar berkas, ada

yang kurang 18 ada yang lebih 35, ada yang paket C, banyak dak lulus karena usia,” kata Fitriansyah.

Untuk jadwal pengembalian nomor peserta tes, Fitriansyah mengatakan tidak ada perubahan, tetap pada tanggal 13 Oktober hingga 17 Oktober 2014.

Sedangkan untuk jadwal tes masih dapat berubah, karena belum ada keputusan dari panselnas.

“Pengambilan nomor tidak ada peribahan tetap tanggal 13 hingga 17, tetapi untuk tes tanggal 20 Oktober hingga 4 No-

vember 2014 masij jadwal tentatif. Kita sudah ajukan ke LPMP untuk jadwal tes dan LPMP menyampaikan ke Panselnas untuk penetapan jadwal tes,” ujar Fitriansyah.

Saat ini untuk pengurus nomor peserta CPNS terus dikerjakan, Fitriansyah mengatakan proses pengerjaan nomor peserta tersebut sudah berjalan 80 persen dan sudah hampir rampung pengerjaannya.

“Pengerjaan nomor peserta sudah 80 persen, saat ini tinggal memasang foto peserta,” ujarnya. | Rita

16

NO. 299 TH XIII Senin, 13 - 26 Oktober 2014

KORAN TRANSAKSI

DAVID DE GEA

PEMAIN KE-12 UNTUK TIMNAS INDONESIA U-19 Mereka rela untuk rehat sejenak dari pekerjaan, berlelah ria, dan bersatu demi mendukung timnas Indonesia U-19.

S

epakbola memang jadi olahraga nomor satu dan paling digilai masyarakat Indonesia yang jumlahnya diperkirakan mencapai 250 juta penduduk. Oleh karenanya dukungan fanatik selalu saja muncul bagi mereka yang mengaku sebagai penggemar sejati.

Di era modern, kefanatikan masyarakat Indonesia terhadap sepakbola bisa Anda lihat lewat menjamurnya berbagai fans klub untuk tim favorit. Tak peduli jarak, mulai dari tim lokal hingga internasional khususnya Eropa. Mereka rela menyisihkan waktunya untuk datang ke stadion, atau hanya sekedar mengadakan acara nonton bareng.

Bahkan ketika atmosfer memanas lazimnya saat tim yang didukung menerima kekalahan - konflik yang dimulai dari adu mulut hingga adu fisik, yang nantinya berujung pada kekacauan bisa dengan mudah terjadi. Loyalitas adalah prinsip utama, sekaligus jawaban mengapa tingkah mereka sedahsyat itu.

Dan ketika berbicara menyoal timnas Indonesia, jangan Anda sangsikan loyalitas dan totalitas suporter negara dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini. Identitas tim dukungan akan disisihkan, lambang kedaerahan bakal dikesampingkan, dan bersatu padu demi satu tujuan untuk tim Garuda.

Berulang kali para suporter Indonesia sudah membuktikan totalitasnya dalam memberi dukungan. Kini dan yang paling baru adalah dukungan mereka untuk timnas Indonesia U-19 yang berlaga di Piala Asia U-19. Secara nyata para suporter berbondong-bondong datang ke Myanmar, sang penyelenggara

FOTO | IST

Suporter Indonesia, pemain ke-12 Garuda Jaya.

turnamen.

Jarak yang lumayan jauh rela mereka tembus hanya untuk memberikan dukungan moril pada Evan Dimas cs.

Seperti yang dilakukan Bani Muryanto, suporter asal Semarang. “Saya datang dari Semarang dan di sini [Myanmar] menggunakan uang pribadi,” terangnya.

Cuti dari pekerjaan pun nekat para suporter ambil demi dukungan terhadap timnas, meski hanya untuk waktu yang singkat. Tato Kurnia, 40 tahun, jadi contohnya. “Setelah pertandingan kedua fase grup saya sudah harus pulang, karena cuti yang saya ambil bakal segera kadaluarsa,” ujarnya.

Satu kisah yang cukup unik kemudian datang dari dua Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Malaysia yang rela jauh-jauh menyebrang ke Myanmar. Fajar Suherman dan Fajar Setiawan, duo bonek Surabaya, yang mana keduanya memilki kisah masing-masing dalam perjuangan

memberikan dukungan pada timnas U-19.

Jika nama yang disebut pertama datang dengan mengambil cuti pekerjaan, maka nama kedua datang melalui cara yang ‘nakal’ dengan membolos dari pekerjaan. Meski begitu keduanya juga harus merogoh kocek cukup dalam sebanyak 1000 ringgit atau sekitar 4 juta rupiah, untuk bisa memenuhi kebutuhan selama di Negeri Tanah Emas.

“Kami per orang siapkan setidaknya 1000 ringgit. Ini semua demi timnas dan nama Indonesia. Apalagi ada Evan Dimas yang asal Surabaya,” ujar Fajar Setiawan.

Segalanya jadi makin meriah dengan dukungan dari Kedutan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Myanmar, yang mau menyokong segala kebutuhan suporter untuk mendukung tim Garuda Jaya.

Mulai dari akomodasi transportasi hingga kebutuhan akan atribut dukungan di dalam stadion.

“Kami sudah menyiapkan peralatan

seperti drum dan atribut-atribut timnas Indonesia untuk menyemarakkan suasana,” tutur Rika Gartika, Pelaksana Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI, jelang laga perdana hadapi Uzbekistan U19.

Dan benar saja, tak kurang dari 70 orang suporter Indonesia sukses membentuk atmosfer Thuwunna Stadium, Yangon, tempat digelarnya partai perdana timnas U-19, menjadi begitu panas. Deretan spanduk, sorak sorai jeritan, dan syahdunya nyanyian yel-yel untuk tumnas U-19 tak henti mereka berikan sepanjang jalannya laga.

Berbagai bentuk dukungan terasa makin sentimentil manakala tim asuhan Indra Sjafri pada akhirnya harus menelan kekalahan 3-1. Bukan makian sebagai bentuk kekecewaan karena kekalahan yang didapat, para suporter secara mengharukan justru menepuk punggung para penggawa timnas yang tertunduk lesu pasca laga, sembari menyisipkan kata “semangat!”

Ya, masih ada dua laga tersisa.

Pesimistis bukanlah ciri sejati karakter bangsa Indonesia, kita harus optimis dan terus memberikan dukungan bagi timnas tercinta bagaimanapun situasinya.

Percayalah mereka pasti berjuang tanpa kenal lelah, kini tinggal bagaimana cara kita memberi dukungan dari luar lapangan, lewat berbagai peran.

Namun terdapat satu peran yang wajib dan terus dilakoni bagi Anda yang mengaku sebagai pecinta sepakbola tanah air. Satu peran yang tak bisa dibiarkan kosong dari sebuah tim sepakbola, satu peran yang memiliki arti krusial di setiap pertandingan, dan satu peran yang membuat sepakbola bisa terus hidup. Tak lain tak bukan, peran yang dimaksud adalah pemain ke-12 untuk timnas Indonesia!

“Harapan 250 juta warga Indonesia nantinya akan jatuh sebagai doa bagi kami. Jika mereka berharap, pasti mereka berdoa. Bagi saya dan tim, dukungan ini adalah apresiasi yang luar biasa dari masyarakat akan jerih payah kami untuk memajukan sepak bola,” ujar Indra Sjafri. | Q4/Goal

Paulo Sitanggang,

D

alam partai perdananya di Grup B Piala Asia U19, tim nasional Indone sia U-19 sudah harus menelan kekalahan dari Uzbekistan U-19, lewat skor yang cukup menyakitkan 3-1, di stadion Thuwunna, Jumat (10/10).

Tampil begitu gugup di babak pertama, Evan Dimas cs menerima konsekuensi dengan tertinggal dua gol tanpa balas. Mampu memperbaiki penampilan di paruh kedua, kekalahan tak dapat dielakkan hingga laga berakhir 3-1 untuk sang lawan yang dijuluki Serigala Putih.

Deretan fakta buruk terkait performa timnas U-19 dalam laga tersebut, jadi dasar raihan hasil negatif. Namun tak melulu segalanya harus diratapi dengan kepiluan.

Secercah cahaya hadir lewat pancaran sinar seorang Paulo

Oktavianus Sitanggang.

Baru masuk di menit ke-55 untuk menggantikan posisi Zulfiandi, Paulo tampil begitu eksplosif hingga permainan timnas U-19 jadi lebih hidup. Ia pun nyaris memberi asa raihan poin, tatkala gol spektakulernya dari jarak 30 yard sukses memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1.

Meski Garuda akhirnya gagal terbang di laga perdana, berkat performa dan gol-nya, kontan nama Paulo begitu dieluk-elukkan masyarakat tanah air. Pemuda berusia 18 tahun itu lantas dijagokan untuk masuk starting XI dalam partai hidup-mati kontra Australia, Minggu (12/10).

Jalan Terjal Menuju Timnas U-19

Tak mudah bagi seorang Paulo Sitanggang untuk bisa sampai ke level ini. Perjalanan panjang dan ekstra keras harus dilalui gelandang kelahiran Deli Serdang, 17 Oktober 1995 tersebut. Mulai merintis karier sepakbolanya di Sekolah Sepakbola (SSB) Kurnia Medan. Ia lantas hijrah ke SSB yang dipimpin oleh

REAL MADRID dikabarkan memiliki rencana untuk mengajukan tawaran terhadap kiper Manchester United David de Gea. Pemain asal Spanyol berusia 23 tahun itu direkrut Sir Alex Ferguson pada 2011 sebagai pengganti jangka panjang Edwin van der Sar. Ia sudah tampil 139 kali, meski sempat kesulitan di musim perdananya bersama The Red Devils.

Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti disebutsebut sedang membidik kiper baru untuk menggantikan Iker Casillas kalau sang kapten jadi meninggalkan Santiago Bernabeu. Dilansir Daily Express, bidikan mengarah kepada de Gea. Keylor Navas sebenarnya sudah direkrut Los Blancos pada musim panas lalu, namun Ancelotti ingin de Gea bisa menghangatkan posisi penjaga gawang.

De Gea sudah melakukan dua clean sheet dari tujuh pertandingan awal Liga Primer Inggris musim ini. | Nur

Januar entus Siap Januari,i, Juv Juventus Tam pung Juan Mat ampung Mataa JUVENTUS dikabarkan siap mengajukan tawaran terhadap gelandang Manchester United Juan Mata pada bursa transfer musim panas mendatang.

Mata bergabung ke Old Trafford dari Chelsea pada Januari tahun lalu, namun pemain berusia 26 tahun itu memiliki keterbatasan di bawah manajer baru Loouis van Gaal.

Dilansir Tuttosport, Bianconeri siap menampung Mata untuk menambah kekuatan di dalam skuat, terutama saat konsentrasi tim harus terpisah dengan penampilan di ajang Liga Champions.

Absennya The Red Devils dari Liga Champions berarti Mata bisa merepresentasikan Juventus di Eropa musim ini, kalau memang jadi pindah. | Onggo

Muhammad Hargianto, Zulfiandi, dan Evan Dimas. Paulo baru jadi pilihan jika salah satu dari ketiga nama itu absen.

Lagi-lagi, putus asa tak ada dalam kamus seorang Paulo. Dalam pemusatan latihan yang digelar timnas jelang bertolak ke Myanmar untuk Piala Asia U-19, tak bisa dimungkiri jika pemain yang kabarnya sudah dikontrak Mitra Kukar ini merupakan salah satu sosok yang paling cepat perkembangannya.

Titik balik Paulo ada pasca timnas U-19 rampung melakoni tur Timur Tengah. Si No.17 jadi lebih tenang, lebih berani, dan secara teknis meningkat begitu pesatnya.

SOSOK PEMBEDA GARUDA JAYA Paulo Sitanggang cetak gol spektakuler di Piala Asia U-19.

Diproyeksikan Gantikan Iker Casillas

FOTO | ILUSTRASI

Nama Paulo Sitanggang begitu mencuri perhatian, kendati timnas Indonesia U-19 harus menelan kekalahan 3-1 dari Uzbekistan U-19, Jumat (10/10).

ayahnya sendiri, Maringan Sitanggang, yakni Surya Putra Mariendal Medan.

Jalan gemilang ia tapaki dengan terpilih sebagai 18 pemain muda terbaik hasil seleksi, AC Milan Junior Camp, pada 2011. Namun cobaan menghadang melalui cedera, hingga dirinya gagal mengikuti turnamen di Italia. Paulo putus asa?

Tidak sama sekali.

Paulo malah semakin terpacu untuk menjadi seorang pesepakbola profesional. Saat kelas dua SMA ia rela meninggalkan orang tuanya demi meraih impian, dengan menerima tawaran Jember United.

Tak lama setelah bergabung, dirinya kemudian terpilih dalam seleksi 20 pemain timnas U-19, untuk berjuang di Piala AFF U-19 2013.

Meski lebih sering memulai laga dari bangku cadangan, peran krusial Paulo begitu terasa hingga akhirnya timnas U-19 sukses menjuarai tunamen tersebut. Namanya tetap dipercaya Indra untuk terus bergabung dengan tim, pasca kesuksesan yang diraih.

Namun masalah kembali hadir ketika dirinya sulit untuk menembus tim utama. Hal itu terjadi karena adanya tiga serangkai yang sudah amat padu di lini tengah, yakni

Tak heran jika Indra kemudian sering memasangnya dalam skema sebelas awal sebagai pendamping Evan Dimas, entah itu dalam laga uji coba atau hanya dalam latihan.

“Paulo membuat kami sebagai tim pelatih agak bingung dalam menempatkkannya di sebelas awal,” tutur Indra menyoal status yang dimiliki Paulo.

Puncak performanya muncul saat hadapi Uzbekistan U-19 kemarin. Ia mampu hadir sebagai sosok pembeda di tengah kelesuan perjuangan Garuda Jaya. Kini sampai di level yang lebih tinggi dan situasi yang lebih pelik, mampukah Paulo jadi bintang saat hadapi Australia? | Nur/Goal