Koran Transaksi 334

Edisi No.334 | Tahun Ke-XVII WWW.KORANTRANSAKSI.COM

7 - 20 November 2016 Terbit setiap hari SENIN=Harga Rp. 5.000,-=Luar Pulau Jawa Tambah Ongkos Kirim

PENERBIT: PT. TANAH MERAH ABADI

Iwan Fals

Buat Kampung Kumuh Jadi Penuh Warna BUKAN hanya bermusik, Iwan Fals juga memiliki kepedulian dengan lingkungan. Penyanyi Iwan Fals didampingi Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf bersama ratusan warga serentak mengecat sejumlah insfrastruktur di bekas kampung kumuh di Kelurahan Kroman, Kabupaten Gresik, Sabtu (5/11) pagi.

“Warna itu indah dan mari jaga keindahan ini,” ujar Iwan Fals di sela mengecat pagar besi di sisi Jalan Putri Cempo yang termasuk di Kecamatan Gresik tersebut. Ia mengaku kagum dengan kampung yang berada di kawasan pinggiran dan berada di dekat pelabuhan tersebut karena rumah, masjid, jalan, dan gapuranya berwarna-warni.

Pada kesempatan tersebut, penyanyi legendaris Tanah Air itu mengajak bernyanyi ratusan warga setempat tanpa diiringi alat musik, masing-masing berjudul “Doa”, “Bento”, “Bongkar” dan “Orang Pinggiran”. “Lagunya jangan sampai habis ya, kalau lengkap besok tidak jadi konser. Lagunya disimpan untuk konser,” ucapnya dari atas panggung.

Kehadiran Iwan Fals di Jawa Timur tidak lepas dari rencana konsernya bertajuk “Konser 55 Pramuka”

yang akan diselenggarakan di Lapangan Makodam

Customs Timor Leste Berkunjung Ke Indonesia

SK/MENPEN/1496/SIUPP/Jakarta 22 JULI 1999

INTERAKSI DEMO 4 NOVEMBER BERPOTENSI NAIKKAN DOLLAR AS

AGAMA ISLAM CINTA DAMAI

Ribuan pengunjuk rasa memadati kawasan Bundaran Air Mancur Bank Indonesia sebelum menuju ke depan Istana Merdeka di Jakarta, Jumat (4/11/2016).

Salim Said mengingatkan, bahwa masyarakat Indonesia sudah mempunyai pemahaman tersendiri mengenai Almaidah ayat 51 sejak dulu. Menurutnya, hal tersebut sudah tidak perlu diungkit lagi dalam sistem kebangsaan Indonesia yang telah paripurna menerima Pancasila.

Jakarta, Trans – Aksi massa yang berdemontrasi 4 November lalu dianggap akan memberi pelajaran politik bagi politisi di Indonesia. Pengamat politik Salim Said berujar bahwa politisi Indonesia harus belajar dari sejarah bangsa Indonesia dengan baik.

“Menjadi politisi Indonesia tidak bisa tidak

DIBULAN OKTOBER 2016

FOTO | IST

Jakarta, Trans - Direktorat Jenderal Bea Cukai kembali menunjukan bahwa Bea Cukai Indonesia te­ lah sejajar dengan institusi kepabeanan lainnya dengan datangnya Director General of Customs Timor Leste Jose Antonio Fatima Abilio ke Kantor Bea Cukai Tanjung Priok dan Kantor Bea Cukai Bekasi untuk melakukan benchmark terhadap sisdur kepabeanan yang ada di Tanjung Priok dan Bekasi.

Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Priok, Fadjar Donny menyampaikan, “Suatu kebanggaan dan sangat tepat Customs Timor Leste melakukan kunjungan ke Bea Cukai Tanjung Priok karena lokasinya terletak di pelabuhan tersibuk di Indonesia dan mempunyai komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para stakeholder.” Fadjar Donny mengajak rombongan un8 BERSAMBUNG HAL 7 ...

Sebanyak 27 WNA dijaring pada operasi GAKKUM 2016.

garan yang dilakukan para WNA itu‎ bervariasi. Mulai dari penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian, tidak memiliki paspor, hingga melebihi masa izin tinggal atau overstay.

Ronnie menambahkan, 773 orang yang diduga melanggar aturan imigrasi itu didominasi oleh WN Tiongkok yaitu sebanyak 207 orang. Disusul warga negara Nigeria sebanyak 74 orang, warga India 72 orang, Fili-

FOTO: IST

pina 54 orang, dan WN Malaysia 40 orang.

Menurut Ronnie, pihaknya akan menindak para WNA yang diduga melanggar aturan keimigrasian. Jika ditemukan bukti-bukti kuat, maka mereka bisa dikenakan sanksi administrasi maupun pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimi-

Ajak Mahasiswa Jadi Pelopor Perubahan

FOTO | IST

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), M. Hanif Dhakiri dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani.

Jakarta, Trans Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengundang para pakar hukum di Hotel Rancamaya, Bogor. Mereka akan membahas Peta Reformasi Hukum.

Pakar hukum yang dijadwalkan hadir, yakni: Din Syamsuddin: Tak Ada Diskriminasi FOTO | IST di Muktamar Muhammadiyah, Prof Dr Bagir Menkumham, Yasonna H Laoly.

Manan, Ketua Mahkamah Agung 2001-2008, Prof Dr Jimly Asshidiqie, Ke­ tua Mahkamah Konstitusi 2003-2008, Prof Dr Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi 2008-2013, Prof Dr Saldi Isra, guru besar Universitas Andalas, Padang, Prof Dr Maruarar Siahaan, hakim konstitusi 2003-2006.

Prof Dr Ni’matul Huda, guru besar Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof Dr Yuliandri, guru besar Universitas Andalas, Padang, Prof Dr Hikmahanto Juwana, guru besar Universitas Indonesia , Prof Dr Enny Nurbaningsih, guru besar Universitas Gadjah Mada, Prof Dr Widodo Ekatjahjana, guru besar Universitas Jember, Prof Dr Muladi, Menteri Kehakiman 1998.

8 BERSAMBUNG HAL 10 ...

MENAKER HANIF DHAKIRI DAN MENKO PMK PUAN MAHARANI

Jakarta, Trans - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), M. Hanif Dhakiri bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani mengajak mahasiswa menjadi pelopor dalam perubahan bangsa Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan RI, M. Hanif Dhakiri menyatakan pentingnya meningkatkan kompetensi untuk bersaing dalam dunia kerja. Oleh sebab itu, ia ingin peningkatan skill angkatan kerja Indonesia dilakukan melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Menaker me­ ngungkapkan, perlunya fasilitasi angkatan kerja yang ingin meningkatkan skill.

Keberadaan BLK diharapkannya bisa membantu secara signifikan bagi angkatan kerja yang ingin mengembangkan

8 BERSAMBUNG HAL 7 ...

Menkumham Bahas Peta Reformasi Hukum

Pencegahan juga bisa melibatkan masyarakat, sekalipun di tingkat RT/ RW. Tokoh masyarakat sekitar bisa melaporkan jika menemui kecurigaan terkait aktivitas WNA.

Jakarta, Trans - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menjaring 2.698 warga negara asing (WNA) di Indonesia sepanjang Oktober 2016. Di antaranya, 773 orang diduga melanggar peraturan keimigrasian. Penjaringan itu dilakukan‎ melalui Gerakan Empati Layanan Paspor dan Penegakan Hukum Keimigrasian dalam rangka Hari Dharma Karya Dhika tahun 2016.

“Sebanyak 555 orang di antaranya‎ terjaring pada 27 Oktober 2016,” kara Direktur Jenderal Imigrasi, Ronnie F Som­ pie. Ronnie mengatakan, pelang-

melihat histori. Lihat saja di Amerika butuh berapa tahun bagi mereka untuk menerima pemimpin Katolik. Para politisi harus tahu sejarah. Jangan cuma lihat undang-undang.

Ada kejadian yang tidak bisa dibicarakan

UNDANG PAKAR HUKUM

Ribuan WNA Ditangkap Direktorat Jenderal Imigrasi

Director General of Customs Timor Leste Jose Antonio Fatima Abilio saat mengunjungi kantor Bea Cukai Tanjung Priok.

FOTO | IST

skill.

Acara yang bertajuk “Langkah Stra­ tegis Pemerintah Menurunkan Jumlah Pengangguran” itu dipimpin langsung Menaker. Dalam paparannya, bahwa kondisi angkatan kerja Indonesia 60 persen adalah lulusan SD-SMP. Maka angkatan kerja tersebut sulit masuk ke pendidikan vokasi karena berbagai faktor. “Pemerintah terus mendorong pe­ ningkatan akses dan mutu pelatihan kerja, juga pelibatan dunia industri, pemagangan dan pasar kerjanya,” tutup Menaker.

“Kaum muda adalah penerus bangsa. Untuk itu, para mahasiswa harus me­ nyiapkan diri untuk meningkatkan skill

8 BERSAMBUNG HAL 7 ...

SOROT PERDAGANGAN ILEGAL DI INDONESIA

Bagaimana Tanggung Jawab Bea Cukai “Dirilis Economist Intelligence Unit (EIU), Indonesia termasuk di posisi terbawah dengan menempati peringkat 14 dari 17 Negara dalam penanggulangan perdagangan ilegal”.

Jakarta, Trans - Pemerintah Indonesia kalah dibandingkan dengan sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Filipina dan Vietnam.

Dalam laporan berjudul The Illicit Trade Environment Index, EIU mengaudit empat kategori, yakni kekayaan intelektual, transparansi dan perdaga­ 8 BERSAMBUNG HAL 10 ...

8 BERSAMBUNG HAL 10 ...

WARTAWAN KORAN TRANSAKSI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS LIPUTAN DI LAPANGAN WAJIB BERPAKAIAN ATRIBUT KORAN TRANS, DIBEKALI IDENTITAS ID CARD. TUGAS LIPUTAN­NYA TERCANTUM PADA BOKS REDAKSI, DI LUAR ITU REDAKSI TIDAK BERTANGGUNG JAWAB. JIKA ANDA MERASA DIRUGIKAN LAPORKAN SEGERA KEPADA PIHAK KEPOLISIAN RI TERDEKAT.

Trans Hukum

7 - 20 November 2016 | Edisi 334 2 Th XVII

Dua Pekan Kedepan, Status Hukum Ahok Ditetapkan Jakarta, Trans - Status hukum Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait dugaan penistaan agama yang kini sedang ditangani Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, akan ditetapkan dalam dua pekan.

“Dalam dua minggu akan ada gelar perkara untuk menentukan status hukum terlapor (Ahok), karena itu proses pengambilan bahan keterangan dari saksi pelapor dan saksi ahli harus segera selesai,” ujar Kadivhumas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (5/11/2016).

Di dalam gelar perkara akan dibahas temuan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan saksi pelapor, saksi ahli, serta hasil forensik di­ gital atas video yang tersebar viral tentang ucapan Ahok yang dianggap menghina agama Islam, saat menyebut-nyebut salah satu ayat Al Quran ketika melakukan kunjungan ke Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu.

Sejauh ini penyidik kepolisian telah memeriksa 11 pelapor, 13 saksi dari pihak pelapor, serta 9 saksi ahli diantaranya Ketua Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab dalam pe­ ngusutan kasus ini.

Selanjutnya, polisi akan fokus pada penambahan saksi ahli termasuk diantaranya Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Maruf Amin, yang rencananya akan dimintai keterangan pada Selasa (8/11).

Sementara pemeriksaan terhadap Ahok telah diagendakan pada Senin mendatang. “Kami meminta masyarakat bersabar sekaligus membangun pemahaman bahwa ini merupakan mekanisme yang standar dilakukan kepolisian dan telah diatur secara baku melalui peraturan kapolri tentang penyidikan,” kata Boy. Pada Jumat (4/11/2016), ratusan ribu massa yang terdiri dari berbagai organisasi kema­ syarakatan Islam berunjuk rasa di kawasan Istana Merdeka dan Monumen Nasional untuk meminta penegakan hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok.

Tuntutan para pengunjuk rasa mendapat res­ pons dari Wakil Presiden Jusuf Kalla yang me­ nyatakan bahwa proses hukum Ahok akan dilakukan secara tegas, cepat, dan transparan.

Beberapa perwakilan pengunjuk rasa yang ditemui Wapres adalah KH Bachtiar Nashir (Arrahman Quranic Learning), Ustaz Zaitun Rasmin (Wahdah Islamiyah), dan Ustaz Misbah (Front Pembela Islam).

Sedangkan dari pihak pemerintah Kalla di­ dampingi oleh Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, juru bicara Kepresidenan RI Johan Budi, Menteri Agama Lukman Saifuddin, dan Men­ teri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. vSN

2

MA Prediksi Lembaga Peradilan Bakal ‘Lumpuh’ Tahun 2020 Apabila hingga tahun 2020 tidak ada rekrutmen calon hakim, maka jumlah hakim tingkat pertama akan menyusut drastis menjadi 2.851 orang.

Jakarta, Trans – Apabila pengura­ ngan usia pensiun hakim/hakim tinggi/ hakim agung dalam RUU Jabatan Hakim disetujui, Mahkamah Agung (MA) memperkirakan kinerja lembaga peradilan bakal lumpuh pada tahun 2020. Sebab, hakim dari berbagai tingkat peradilan tersebut seketika akan pensiun atau tidak lama lagi memasuki masa pensiun. Apalagi, saat ini sudah 6 tahun tidak ada rekrutmen calon hakim sejak profesi ini me­ nyandang status pejabat negara.

“Jika pengurangan usia pensiun hakim dalam RUU Jabatan Hakim diberlakukan lembaga peradilan diprediksi akan ‘lumpuh’ pada tahun 2020,” ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur, Jumat (4/11/2016).

Ridwan Mansyur mengutip data Direktorat Jenderal Peradilan Umum (Ditjen Badilum MA) jumlah hakim tingkat pertama di 352 pengadilan negeri seluruh Indonesia hingga tahun 2016 adalah 3.146 orang.

Adapun rata-rata jumlah perkara yang harus diselesaikan pengadilan tingkat pertama di luar perkara pelanggaran lalu lintas sekitar 184.050 perkara per tahun.

Berdasarkan perhitungan beban penyelesaian perkara oleh Ditjen Badilum MA, jumlah hakim yang ideal di pengadilan tingkat pertama sekitar 4.711 orang.

Karena itu, kondisi saat ini masih kekurangan sekitar 1.565 orang hakim.

Menurutnya, apabila hingga tahun 2020 tidak ada rekrutmen calon hakim, maka jumlah hakim tingkat pertama akan menyusut drastis menjadi 2.851 orang.

“Jadi, pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum bakal kekurangan hakim sebanyak 1.860 orang di tahun 2020. Ini belum lagi ditambah kekurangan hakim di lingkungan peradilan aga­ ma, TUN dan militer karena sudah bertahun-tahun tidak ada rekrutmen calon hakim,” terangnya.

Sebelumnya, Juru Bicara MA Suhadi menyatakan keberatan mengenai penurunan usia pensiun hakim/hakim tinggi/hakim agung dan periodeisasi lima tahun masa jabatan hakim agung, seper-

FOTO: IST

Kabid Hubla & LI Farid Wajdi 0 berdiskusi dengan media terkait RUU Jabatan Hakim, beberapa waktu lalu.

ti termuat dalam Pasal 51 ayat (2) dan Pa­ sal 31 RUU Jabatan Hakim. Dia beralasan dua aturan itu bisa mengganggu pelaksanaan tugas peradilan dan berdampak kekurangan hakim semua tingkatan.

“Awalnya, saat IKAHI dan MA memberi masukan draft RUU Jabatan Hakim di Baleg, tidak ada pembahasan mengenai hal ini. Tetapi, tiba-tiba RUU Jabatan Hakim ini muncul pengurangan usia pensiun hakim dan kocok ulang setiap lima tahun bagi hakim agung. Ini timbul gejolak dan keresahan di kalangan para hakim dan para hakim agung,” kata Suhadi beberapa waktu lalu.

Menurutnya, pengurangan usia pensiun hakim di berbagai tingkatan ini akan berdampak semakin berkurangnya tenaga hakim, hakim tinggi, dan hakim agung.

“Kalau ini disahkan menghambat rege­ nerasi hakim karena separuh hakim agung yang ada sekarang ‘habis’ (langsung seketika pensiun, red) termasuk hakim tinggi. Apalagi, hakim tingkat pertama yang sudah 6 tahun ini tidak ada rekrutmen,” keluhnya.

Karenanya, MA mendesak Presiden untuk memperjelas pelaksanaan rekrutmen calon hakim berikut payung hu­ kumnya. Dia mengeluhkan sikap Kemenpan dan RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Keuangan yang hingga kini belum merespon permintaan MA untuk segera melaksanakan rekrutmen calon hakim. Mereka ‘angkat tangan’ dengan dalih merasa bukan kewenangannya karena hakim bukan PNS/ASN lagi.

“Sampai kita perjuangkan ke Sekretariat Negara hingga Presiden, tetapi Presiden menugaskan Menpan lagi untuk mencari jalan keluarnya, tetapi sampai sekarang tidak jelas,” ujarnya.

Pasal 31 RUU Jabatan Hakim menyebutkan hakim agung memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat ditetapkan kembali setiap 5 tahun berikutnya setelah melalui evaluasi yang dilakukan Komisi Yudisial. Nantinya, hasil evaluasi KY di­ sampaikan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Selain itu, Pasal 51 ayat (2) RUU Jabatan Hakim menyebutkan pemberhentian hakim secara hormat atau pensiun ketika memasuki usia 60 tahun. Sementara untuk hakim tinggi memasuki usia 63 tahun dan hakim agung memasuki usia 65 tahun.

Perkara Menumpuk Sementara itu, Hakim agung I Gusti Agung Sumanantha menyatakan kebe­ ratan jika diterapkan pensiun dini di semua tingkat peradilan. Menurutnya, hal tersebut akan menimbulkan darurat kekurangan hakim. Sehingga terjadi kesenjangan antara beban kerja dengan jumlah perkara dan jumlah hakim.

“Misalnya jika usia pensiun hakim agung menjadi 65 tahun, akan mengura­ ngi kemampuan MA dalam memutus dan menyelesaikan perkara yang jumlahnya puluhan ribu. Padahal MA dalam tiga tahun terakhir menunjukkan prestasi ter­ tinggi dalam sejarah penyelesaian per­ kara,” kata Agung di Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Agung juga mengatakan bahwa kondisi yang dialami MA tidak dilakukan rekrutmen hakim dikarenakan hambatan teknis.

Dia juga menambahkan saat ini telah terjadi kekosongan rekrutmen hakim tingkat pertama selama enam tahun berturut-turut.

“Jika rekrutmen dilakukan tahun depan maka akan terjadi kekoso­ngan tujuh tahun ditambah dua tahun yang diperlukan untuk melatih mereka menjadi hakim yang siap pakai,” jelas Agung.

Agung juga menanggapi mengenai perekrutan calon hakim dari kalangan profesional, advokat, jaksa, polisi, mediator, notaris, dan arbiter yang telah berpengalaman selama lima tahun merupakan hal yang baru secara konseptual. Dia mengatakan terdapat dua sistem besar dalam rekrutmen calon hakim, yaitu dari fresh graduate dan rekrutmen dari profesional hukum.

“Maka dari itu perlu dipertimbangkan lagi dan perlu didukung dengan hasil kajian yang cukup matang dan sesuai dengan struktur dan budaya hukum di Indonesia.

Pengalaman MA saat mengadakan seleksi hakim ad hoc dari profesional mengalami kesulitan saat pembentukan kompetensi,” jelas Agung.

Agung mengatakan pengurangan usia pensiun hakim bertentangan dengan nilai universal yang ada di seluruh dunia. “Sesungguhnya usia pensiun bagi hakim di seluruh dunia adalah yang tertua. Kenapa?

Karena profesi hakim pengalaman sangat menentukan kematangan seseorang menjadi hakim,” pungkas Agung. vSN

Daftar Menteri Era SBY yang Tersangkut Korupsi Jakarta, Trans - Penahanan Dahlan Iskan sebagai tersangka kasus korupsi penjualan aset badan usaha milik dae­ rah (BUMD) Jawa Timur menambah panjang daftar mantan menteri era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudho­ yono (SBY). Total ada lima mantan men­ teri pada era kepemimpinan SBY yang tersangkut kasus korupsi. Tiga di antaranya telah divonis bersalah, yakni Andi Mallarangeng, Suryadharma Ali, dan Jero Wacik.

Sementara dua orang lagi masih berstatus tersangka, yakni Siti Fadilah Supari dan Dahlan Iskan. Berikut kelima menteri pada era SBY yang tersangkut kasus korupsi: 1. Andi Mallarangeng (mantan Men­ teri Pemuda dan Olahraga) Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menilai Andi terbukti melakukan korupsi terkait proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, Sekolah Olahraga Nasio­ nal (P3SON) Hamba­ lang sebagaimana dakwaan alternatif kedua.

Andi dinyatakan terbukti menyalahgunakan wewenang sehingga me­ nguntungkan diri sendiri de­ ngan melanggar Pasal 3 jo Pa­ sal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi Jakarta sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Hakim menyatakan, Andi terbukti memperkaya diri sendiri sebesar Rp 2 miliar dan 550.000 dollar AS dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.

2. Jero Wacik (mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata ser­ ta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) Jero Wacik didakwa menyalahgunakan dana operasional menteri (DOM) selama menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata serta Menteri ESDM. Selama menjadi Menbudpar, sejumlah mantan anak buah Jero me­ ngaku, mantan bos­nya kerap menggunakan DOM untuk kepen­ tingan pribadi, seperti jalan-jalan dengan keluarga, pijat refleksi, dan membeli bunga.

Demi menu­ tup penggunaan DOM yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, anak buahnya harus menggelembungkan harga dan mem-

PENERBIT : PT. Tanah Merah Abadi SK/MENPEN/1496/SIUPP/Jakarta 22 Juli 1999 ALAMAT REDAKSI: Jl. Teratai 3 Blok i 3/23 Taman Modern, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur 13960; Telepon: (021) 46836848; Fax: (021) 46824807; Rekening Bank Mandiri KCP Ujung Menteng 166-00-0107987-0 a/n PT. Tanah Merah Abadi, Rekening Bank Mandiri KCP Bekasi 125.00.0569340.3 a/n Drs. Syaiful Nazar; NPWP: 66.170.001.3-006.000, PERCETAKAN: PT. Temprina Media Grafika Tambun (Jawa Pos Group) (Isi di luar tanggung jawab percetakan).

buat laporan perjalanan dinas fiktif.

Begitu digeser ke Kementerian ESDM, Jero merasa DOM-nya terlalu kecil dibandingkan dengan kementerian yang lama. Oleh karena itu, Jero disebut memeras bawahannya agar mendapatkan uang tambahan demi menutupi kekurangan DOM. Akhirnya uang dikumpulkan dari anggaran ope­ rasional dan kick back (imbalan) dari kegiatan sejumlah rekanan kementerian.

3. Surya­ dharma Ali (man­ tan Menteri Agama) Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi me­ nyatakan, Suryadharma terbukti menyalahgunakan jabatannya selaku menteri dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013 dan dalam penggunaan dana operasional menteri.

Atas penyalahgunaan wewenangnya, Suryadharma dianggap merugikan keua­ ngan negara sebesar Rp 27.283.090.068 dan 17.967.405 riyal Saudi.

Suryadharma juga dianggap menggunakan dana operasional menteri (DOM) untuk kepentingan pribadinya. Sela-

DEWAN PENASEHAT: Mayjend TNI (Purn) DR. H Syamsu Djalal SH, MH, Mayjend TNI (Purn) H Asril H Tanjung SIp, Rudy Suwandi, Drs H Sofyan Abdurrachman, Alam P Simamora SH MH, H Ismail Ibrahim SH, Mbah Abdullah, Suhato; PENASEHAT HUKUM: Antoni Sitanggang, SH. Aristo Muranda SH, Fafinaldi SH. MH, Aman Simamora SH MH; PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB: Drs. Syaiful Nazar; PEMIMPIN PERUSAHAAN: M Rechan RR, SDs; REDAKTUR PELAKSANA : Odjie. M. AA., M. Zikri Nazar, DEWAN REDAKSI: Syaiful Nazar, M Rechan RR, C. Herry SL, Harris Fadhillah Abbas, Ismail Ibrahim SH, M. Zikri Nazar, Suryati, S.Sos, David King SH MM, Ramli Amat Saragih, Erick.

MH., SE., Skoml., MM; ART DIREKTOR: Rofiq; SEKRETARIS REDAKSI: Intan Gunasari; SIRKULASI DAN PERIKLANAN:

ma menjadi menteri, DOM yang bersumber dari ang­ garan pendapatan dan belanja negara yang diterima Suryadharma berjumlah Rp 100 juta per bulan.

4. Siti Fadilah Supa­ ri (mantan Men­ teri Kesehatan) Siti terjerat kasus pengadaan alat ke­ sehatan untuk kebutuhan Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Ke­ sehatan dari Dana DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).

KPK menetapkan Siti Fadilah sebagai tersangka korupsi alat ke­ sehatan (alkes) buffer stock untuk kejadian luar biasa 2005 pada April 2014.

Dalam dakwaan mantan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan Rustam Syarifudin Pakaya, Siti Fadilah disebut mendapat jatah dari hasil korupsi pengadaan Alkes I.

Saskia Maulida; REDAKTUR SENIOR: Drs. Syamsul Bachri SH, Suryati, Lorayati Debataraja; REDAKTUR EKSEKUTIF: Drs. Lendi Agustinus, Sidharta D, T Maemun, Budi Rotoliu SE, Sesilia Ciby SH, Ongen Geser, Iwan Kotto, T. Jamal Oteng, Firman Kelana, Hartono.

PENEMPATAN TUGAS LIPUTAN WARTAWAN: SEKRETARIAT NEGARA-RI: Syaiful Nazar; KPK: Syaiful Nazar, KEMENKUMHAM: Rechan Nazar; MABES POLRI: Syaiful Nazar; KEMENAKERTRANS/BNP2TKI: Syaki Chevalier; KEMENTERIAN SENI & BUDAYA: Suryati; DITJEND IMIGRASI : M. Rechan RR Nazar S.Ds; PERTAMINA: Suhada; FOTOGRAFER: Aboot; STAF REDAKSI: Meidi Mulya, Habibul Nazar, Nurroziqin, S Hadiyanto Bachtiar, Dahniel Simatupang, Richardo Zakaria.

Pengadaan tersebut untuk kebutuhan Pusat Penanggulangan Krisis Depkes dari dana Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2007.

5. Dahlan Iskan (man­ tan Menteri Badan Usa­ ha Milik Negara) Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan ditetapkan tersangka dalam kasus pelepasan aset BUMD Pemprov Jatim, PT Panca Wira Usaha (PWU), Kamis (27/10/2016).

Penetapan tersangka Dahlan Iskan setelah lima kali menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kejati Jatim mulai menyelidiki kasus tersebut sejak 2015 lalu.

Status penyelidikan kemudian dinaikkan menjadi penyidikan sejak 30 Juni 2016.

Dalam kasus tersebut, ada dugaan praktik pelepasan aset ne­ gara berupa 33 tanah dan bangunan tanpa prosedur yang ditetapkan sehingga me­ rugikan negara miliaran rupiah. vSN

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Pemberitahuan Kepada Perwakilan/Biro KORAN TRANSAKSI, nama dan wilayah tugas liputan WARTAWAN tercantum pada boks halaman masing-masing. Harap maklum, Terima Kasih.

E-MAIL: korantransaksi@yahoo.co.id; korantransaksi@gmail.com

WEBSITE : www.korantransaksi.com facebook.com/korantransaksi1 @korantransaksi

3

Ekonomi & Bisnis

7 - 20 November 2016 | Edisi 334 2 Th XVII

34 PROYEK PEMBANGKIT LISTRIK MANGKRAK

Kemenaker Pastikan Tenaga Kerja Indonesia Terlindung Dari TKA

Negara Berpotensi Rugi Rp3,76 Triliun Presiden Joko Widodo mengancam akan melapor ke KPK. Jakarta, Trans – Proyek pemba­ ngunan pembangkit tenaga listrik pada era Presiden RI Susilo Bambang Yu­ dhoyono diduga merugikan keuangan negara triliunan rupiah. Sesuai hasil evaluasi, pemerintah memastikan dari sebanyak 34 proyek mangkrak, ada 12 proyek yang dapat dipastikan tidak dapat dilanjutkan.

“Potensi kerugian negara dari ke-12 proyek yang tidak dapat dilanjutkan itu adalah Rp 3,76 triliun,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung kepada wartawan bersama Menteri Se­ kretaris Negara (Mensesneg) Pratikno usai diterima oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (4/11/2016).

Adapun 22 proyek lainnya, menurut Seskab, bisa dilanjutkan tetapi diperlukan adanya tambahan biaya baru sebesar Rp 4,68 triliun-Rp 7,25 triliun, yang merupakan angka cukup besar.

“Nah, dana tambahan ini tentunya harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan tentunya men­ teri terkait,” jelas Pramono.

Pramono mengatakan, Presiden te­ lah memerintahkannya untuk berkoordinasi dengan PLN dan kementerian terkait untuk menindaklanjuti persoa­ lan itu. “Presiden memberikan ara­han kepada kami untuk segera menindak­ lanjuti ini dan dibahas dengan PLN, kementerian terkait, agar mengambil jalan keluar atas hal tersebut,” ujar Pramono.

Proyek yang mangkrak itu, menurut Seskab Pramono Anung, dibangun berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2006 dan Perpres Nomor 4 Tahun 2010 sebanyak 7.000 megawatt (MW). Seskab menegaskan, proyek 7000 megawatt ini berbeda dengan proyek 35.000 megawatt.

Ancam Lapor KPK Sebelumnya dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (1/11/2016) lalu, Presiden Jokowi meminta kepada Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memberikan penjelasan mengenai penyelesaian 34 proyek pembang­ kit listrik yang telah mangkrak selama 7 sampai 8 tahun.

“Karena dana yang dikeluarkan juga sangat besar sekali. Saya tolong nanti diberitahukan ke saya, total­nya berapa, karena ini sudah menyangkut angka yang triliunan, dan ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus,” kata Presiden Jokowi saat itu.

Dalam pengamatan Presiden Jokowi yang melihat langsung proyek tersebut di lapangan, 1-2 proyek kelihatannya tidak bisa diteruskan karena memang sudah hancur, sudah karatan semuanya. Karena itu, Presiden meminta ada kepastian.

“Kalau saya lihat di lapangan satu dua hari kemarin, kelihatannya juga banyak yang tidak bisa diteruskan karena memang sudah hancur, sudah karatan. Tinggal kepastian, kalau ini memang tidak bisa diteruskan ya sudah, nanti saya bawa ke KPK. Karena ini menyangkut uang yang bukan kecil,

Presiden Jokowi saat meninjau lokasi pembangunan MPP 100MW, di Jungkat, Kab Mempawah, Kalbar.

Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin Rapat Terbatas tentang Perkembangan Pembangunan Proyek Listrik 35.000 MW, di Kantor Presiden.

gede sekali, 34 proyek pembangkit listrik,” tegas Presiden.

Jokowi pun mengingatkan seluruh jajaran yang terkait dengan pemba­ ngunan proyek listrik 35.000 megawatt untuk berhati-hati. Jangan sampai ada proyek yang mangkrak seperti sebe­ lumnya.

KPK Akan Kaji Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku akan mengkaji kasus 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, proyek ini menjadi perhatian karena KPK tengah fokus pada masalah sumber daya energi.

“Proyek-proyek itu ada dalam perhatian KPK karena memang KPK fokusnya terhadap sumber daya energi dan itu memang salah satu yang diperhatikan kami,” ujar Laode di Kemen­ terian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Jakarta, Jumat (4/11/2016).

Saat ini, KPK masih mempelajari mengapa 34 proyek tersebut mangkrak dan tak selesai tepat waktu. Jika terbukti ada dugaan korupsi dalam kasus tersebut, KPK akan melakukan penyelidikan.

“Kenapa dia telantar dan tidak selesai cepat waktu itu yang kami pelajari.

Kalau ada laporan dan sebenarnya kita lihat bahwa beberapa proyek itu bermasalah pasti akan kita selidiki,” ujar Laode.

Kejaksaan Diminta Kawal Jauh sebelumnya, PT PLN (Persero) meminta pengawalan hukum dari Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) Kejaksaan Agung guna melan-

jutkan proyek pembangkit listrik fast track program tahap I dan II. Dari 34 proyek, terdapat 12 proyek yang sedang dimintai pendapat hukum. PLN mencatat hanya sembilan proyek yang bisa berlanjut tanpa masalah.

“12 proyek kami lagi mencari solusi ada aspek operasional, teknis, dan finansial. Masalah legalnya kami dibantu TP4P Kejaksaan Agung, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan,” ujar Direktur Utama PLN Sofyan Basir di kantornya, Senin (31/10/2016).

PLN belum melanjutkan 12 proyek pembangkit karena alasan bermacam-macam. Seperti pembangunan PLTU Malinau (2x3 MW) di Desa Melapis, Kabupaten Malinau Utara, Kalimantan Utara.

Kontraktor proyek, konsorsium PT PAL (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, mengaku merugi karena biaya proyek membengkak. Pembengkakan biaya terjadi lantaran depresiasi Rupiah terhadap kurs rupiah terhadap dolar AS. Padahal proyek ini strategis untuk mengurangi pemakaian pem­bangkit bahan bakar mi­nyak serta menambah pasokan listrik di perbatasan. Kemajuan proyek saat ini masih sekitar 55,69 persen, alias mo­ lor dari jadwal operasi komersial pada September 2014.

Ada juga proyek PLTU Maluku-Ambon berkapasitas 2x15 MW yang pembangunannya berhenti sejak Februari 2014. Padahal proyek menelan biaya cukup besar, sekitar US$ 25 juta dan Rp 219 miliar. Alasannya, performance security proyek sudah kedaluwarsa sejak Oktober 2014. Perseroan tengah meminta pendapat Kejaksaan Agung supaya proyek bisa berlanjut.

FOTO: IST

“Ada juga beberapa proyek kami harus menambah dana baru,” kata Sofyan.

PLN terpaksa menghentikan 13 proyek pembangkit yang tersebar dari Sumatera hingga Papua. Nilai kontrak proyek yang terminasi ini mencapai Rp 2,72 triliun dan US$ 35,8 juta. Alasan pemutusan kontrak beragam, mulai proyek terhambat perizinan, sulit­ nya pembebasan lahan, hingga kondisi tanah yang tidak ideal.

Seperti proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kuala Tungkal (2x7 MW) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Sampai saat ini kemajuan proyek nol persen karena kondisi tanah bersifat lunak sehingga biaya penanganannya berisiko membengkak hingga 60 persen dari nilai kontrak saat ini, sebesar US$ 9,9 juta dan Rp 214 miliar.

Pengembangnya adalah PT ZUG Industry Indonesia.

Sebelumnya Sofyan mengatakan proyek mangkrak lantaran saat lelang, pemenang ditentukan berdasarkan usulan harga yang paling murah. Ini juga berimbas pada kualitas pembangkit yang buruk.

Bukan Kesalahan SBY Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menilai, mangkraknya 34 proyek pembangunan listrik bisa jadi bukan salah rezim pemerintahan Susilo Bambang Yu­ dhoyono (SBY). Menurut Agus, dalam proyek infrastruktur, banyak aspek yang bisa membuat terhambat.

“Kalau masalah pelaksanaan proyek banyak aspek. Ada masalah pendanaan, penganggaran, ada juga pelaksanaannya, itu semua perlu dilihat,” kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/11/2016).

Karena itu, dia berharap semua pihak lebih bijaksana dalam menyikapi informasi terkait mangkraknya 34 proyek pembangunan pembangkit listrik pada era SBY. Ia menyatakan, dalam sebuah proyek, bisa jadi proses lelang proyek sudah berlangsung de­ ngan baik, tetapi ternyata bermasalah dalam pengerjaan yang dilakukan subkontraktor.

“Biasanya, ya sudah dilelang, tetapi kontraktor ternyata enggak punya kemampuan finansial untuk memba­ ngun. Lantas dapat pemodal yang juga bermasalah sehingga jadi mangkrak,” ucap Wakil Ketua DPR itu. vSN

Kemenaker Tingkatkan Produktifitas Keluarga TKI Melalu Desmigratif

Jakarta, Trans – Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) te­ rus berupaya untuk meningkatkan peran desa dalam pemberdayaan ke­ luarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui program Desa Migran Produktif (Desmigratif). Selain itu, Kemenaker juga mendorong fungsi desa sebagai pintu pertama dalam akses informasi, pelayanan, hingga perlin­ dungan TKI yang bekerja di luar ne­ geri.

“Setelah TKI yang berangkat dipastikan aman, melalui program Desmigratif, keluarga yang ditinggalkan juga dilatih untuk melakukan kegiatan produktif,” kata Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) M. Hanif Dhakiri, Selasa (1/11/2016) lalu.

Pada pelaksanaanya, dari 50 kabupaten yang menjadi kantong-kantong TKI akan diambil 2 desa. Se­

hingga, ada 100 desa yang akan menjadi Desmigratif. 100 desa yang menjadi program Desmigratif tersebar di 9 provinsi, yakni Sumatera Urara, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Te­ ngah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Desmigratif akan memberikan beberapa program pemberdayaan keluarga TKI, dari pelatihan dan pemberdayaan potensi desa, produksi, hingga distribusi dan pemasaran produk desa.

Selain sebagai upaya pemberdayaan masyarakat desa kantong-kantong TKI, program Desmigratif juga ditujukan untuk melengkapi program perlindungan TKI, Desa Buruh Migran (Desbumi). Hal ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam setiap proses penempatan TKI hingga purna menjadi TKI. “Oleh karenanya, jika pemerintah

FOTO: IST

Menaker, M. Hanif Dhakiri.

desa kita libatkan dalam proses penempatan TKI akan menjadi kontrol dalam memfasilitasi dan menghindari dari praktik percaloan” urai Menaker.

Selain itu, program tersebut diha­ rap­­kan mampu menekan tindak pidana perdagangan manusia (human trafficking) yang kerap melibatkan ma­syarakat desa sebagai korbannya. “Balai desa dijadikan sebagai pusat layanan dan perlindungan pertama untuk TKI. Intinya desa harus jadi pusat informasi. Jadi orang kalau mau ke luar negeri harus ke balai desa dulu,” katanya.

Menurut Menteri Hanif, program penanganan TKI secara terintegrasi untuk memberdayakan TKI dan ke­ luarganya ini, dilakukan dengan kerjasama lintas sector. Program tersebut akan disesuaikan dengan program Kemendes one village one product.

“Kami bekerjasama dengan Kemendes (Kemendes dan PDT RI) bantuan sarana produksi, KUR (Kredit Usaha Rakyat) juga dengan Kementerian koperasi,” pungkasnya. vRN

Jakarta, Trans - Pemerintah Republik Indonesi, melalu Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) memastikan tenaga kerja Indonesia terlindungi dari Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Indonesia. Untuk itu, peme­rintah menerapkan aturan ketat dalam penggunaan TKA, sehingga masyarakat Indonesia bisa terlindungi dari persai­ngan yang tidak sehat.

Pada prinsipnya, penggunaan TKA merupakan bagian dari konsekuensi logis perkembangan ekonomi dan industri saat ini. “Oleh karena itu, kita memprioritaskan tenaga kerja Indonesia (TKI) sendiri. Kalau TKI tidak ada atau tidak punya kompetensi di bidang yang dibutuhkan, maka baru mempekerjakan TKA sesuai peraturan yang ditetapkan,” kata Dirjen Binapentasker dan PKK Kemnaker Hery Sudarmanto.

Dirjen Hery menjelaskan, TKA adalah warga negara a­­ sing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Filosofi ketenagakerjaan Indonesia adalah melindungi tenaga kerja berkewarganegaraan Indonesia yang bekerja di Indonesia. Sehingga, jika ada kebutuhan yang khusus dan sangat membutuhkan untuk memakai tenaga kerja asing, harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

Selain Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, aturan penggunaan TKA juga dituangkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. TKA yang dipekerjakan oleh pemberi kerja wajib memenuhi beberapa per­ syaratan, diantaranya Pertama, memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh TKA. Kedua, memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja se­suai dengan jabatan yang akan diduduki TKA paling kurang lima tahun. Ketiga, membuat surat pernyataan wajib me­ngalihkan keahliannya kepada TKI pendamping yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Selain itu, TKA dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. “Ini berarti hanya jabatan tertentu yang boleh diduduki oleh TKA,” jelas Dirjen Hery.

Pemerintah juga mengimbau kepada masyarakat, untuk melaporkan kepada pihak berwajib manakala menemukan penyalahgunaan izin dan ketentuan dalam mempekerjakan TKA. Pemerintah akan bersikap tegas atas segala pelanggaran izin kerja TKA, baik kepada pihak TKA maupun perusahaan yang mempekerjakannya.

“Kalau ada indikasi di sebuah perusahaan atau tempat ada TKA ilegal segera melapor ke pihak berwajib seperti dinas tenaga kerja provinsi, kabupaten atau kota setempat,” tegasnya. vRN

Mendagri Tegur 17 Gubernur Langgar Ketentuan UMP

Mendagri, Tjahjo Kumolo.

FOTO: IST

Jakarta, Trans – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh gubernur untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2017 secara serentak pada 1 November 2016. Surat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Kendati demikian, baru ada 14 provinsi yang menetapkan UMP sesuai dengan ketentuan. Masih ada 17 provinsi yang menetapkan UMP tidak mengikuti aturan dan tiga provinsi belum menetapkan UMP. Terkait hal ini, Mendagri mengaku sudah menegur 17 gubernur yang tidak mengikuti standar penetapan UMP. “Kami sudah keluarkan surat kepada seluruh gubernur,” kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, belum lama ini.

17 Provinsi yang dimaksud meliputi Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Menurut Mendagri, adanya 17 provinsi yang tidak mengikuti standar UMP tersebut sempat mendapatkan koreksi dari Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri. Menaker menyampaikan koreksi terhadap 17 provinsi tersebut kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Kami juga sudah dapat arahan dari Pak Wapres, sudah kami kirimkan suratnya kepada 17 Gubernur itu, termasuk DKI harus mengikuti apa yang menjadi kebijakan pusat,” papar Mendagri.

Ia menambahkan, setelah disurati, 17 provinsi itu sepakat akan mengikuti aturan dalam penetapan UMP sebagaimana yang sudah diatur dalam PP 78. “Enggak ada masalah, sudah oke. Ikut PP semua,” pungkasnya.

Sebagai informasi, setiap tahunnya, pemerintah provinsi se-Indonesia mengajukan usulan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) ke Kementerian Ketenagakerjaan. Usulan UMP oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari 34 provinsi di Indonesia harus berdasarkan PP Pe­ ngupahan.

Dalam peraturan itu, UMP ditetapkan dan diumumkan gubernur secara serentak pada1 November 2016 untuk diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2017. Sedangkan Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK) akan ditetapkan dan diumumkan gubernur selambat-lambatnya 21 November 2016.

Upah sebagaimana dimaksud terdiri atas komponen, upah tanpa tunjangan, upah pokok dan tunjangan tetap, atau upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap.

Sementara dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Menurut PP ini, besarnya upah pokok paling sedikit 75 persen dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. vRN

7 - 20 November 2016 | Edisi 334 2 Th XVII

Trans Jabodetabek

4

Tower Tak Berijin Berdiri Diatas Tanah Wakaf Diduga oknum pegawai Desa Mangunjaya menerima uang puluhan juta rupiah dari pihak perusahaan tower.

Bekasi, Trans - Tanpa ijin resmi tower telekomunikasi berdiri diatas tanah wakaf di Desa Mangunjaya Tambun Selatan Bekasi. Hal ini terjadi diduga karena adanya permainan suap antara pengusaha to­ wer dengan pihak oknum aparat Desa Mangunjaya.

Sumber Koran Transaksi me­ ngatakan ada uang puluhan juta rupiah dari pihak perusahaan tower yang diterima oknum pegawai Desa

Mangunjaya sehingga tower bisa berdiri di lahan makam.

Ketika hal ini akan dikonfirmasi kepada Kades, Idi Rohidi tidak pernah berada di kantornya. Menurut Sektetaris Desa Nurjayadi, Kades sedang sibuk rapat pilkada. “Pak kades sibuk rapat pilkada ke Pemkab Kabupaten Bekasi, sehingga sementara tugas diambilalih oleh Sekdes Nurjayadi,” terangnya.

Ditanya soal tudingan miring menerima suap dari pengusaha to­ wer, ia langsung membantah. “Tidak benar itu, fitnah itu. Silahkan pertemukan saya dengan pemilik tower itu biar jelas. Saya pastikan Kades pun tidak menerima uang dari pengusaha tower” katanya.

Namun Nurjayadi mengakui te­ lah mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk pendirian tower telekomunikasi tersebut, bukan tower pe­ nerangan jalan umum.

Ditambahkan bahwa rapat terakhir bersama pihak pemilik to­ wer sepakat memberikan konpensasi yakni pemagaran keliling tanah makam sekaligus penerangan jalan, namun hingga saat ini belum terea­ lisasi.

Patut dipertanyakan Kepala Desa Mangunjaya Idi Rohidi de­ ngan mudahnya memberikan rekom kepada pengusaha tower hingga mengorbankan tanah wakaf warga.

Ada permainan apa dibalik pemberian surat rekom tersebut?. vLora

Jalan KH Pudoli Rusak dan Terendam Air

FOTO: NUNU

Sejumlah kendaraan roda dua melintasi ruas jalan KH Pudoli yang tergenang air.

Bekasi, Trans – Jalan KH Pudoli, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi dalam kondisi rusak. Sudah dua kali musim hujan kondisinya masih sama, jika hujan turun ruas jalan tersebut otomatis tergenang air. Terlebih-lebih jika turun hujan lebat, ruas jalan tersebut banjir dan terendam air.

Hasil pantauan Koran Transaksi, sepanjang ruas jalan tersebut, kurang lebih sepanjang 150 meter terdapat beberapa titik genangan air hujan di badan jalan yang bercampur dengan air kotoran rumah tangga. Setelah dicek ketinggian jalan

lebih rendah dari saluran air yang berada di sisi jalan tersebut.

Hal itu juga dibenarkan ke­tua RT 01 RW 07, bahwa area jalan tersebut lebih rendah dari saluran airnya. Namun demikian, Ke­tua RT 01 menghimbau agar ma­ syarakat setempat jangan membuang sampah sembarangan, karena dapat menyumbat saluran air.

Ketua RT 01 dan para pengguna jalan berharap agar dinas terkait lebih memperhatikan jalan tersebut agar secepatnya diperbaiki. “Kami meminta kepada dinas terkait agar segera memperbaiki ruas Jl KH Pudoli,” pungkasnya. vNunu

Ahli Waris Tanah SDN 1 Karang Rahayu Tuntut Ganti Rugi Bekasi, Trans – Ahli waris hak atas tanah Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Karang Rahayu, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi menuntut ganti rugi, berdasarkan informasi dari surat No. 180/516/HUK tanggal 28 Oktober 2016, perihal undangan rapat pembahasan di kantor Sekda Kabupaten Bekasi.

Wartawan Koran Transaksi, Kamis (3/11/2016) mencoba melakukan konfirmasi hal tersebut kepada pihak sekolah, namun sayangnya kepada Kepala SDN 1 Karang Rahayu tidak berhasil ditemui. Menurut keterangan guru dan staf, kepala sekolah sudah pulang terlebih dahulu.

Saat dikonfirmasikan kepada ahli waris terkait surat yang dilayangkan ke Sekda Kabupaten Bekasi, berbuah nihil. Ahli waris hak atas SDN 1 Karang Rahayu belum berkomentar. vSuganda

Opini Oleh: Rahmat Alam* PERANCIS diduga adalah salah satu Negara di kawasan Eropa, yang sangat banyak penduduknya yang mengidap islamphobia. Belum lama lalu, polisi pantai Perancis, mengusir dan memaksa wanita muslim berpakaian renang Muslim, untuk keluar dari kawasan Pantai. Ketakutan tanpa dasar dan bukti yang kuat terhadap Islam (Islamophobia) sebenarnya hanya diidap oleh orang yang kesehatan jiwanya terganggu.

Mereka takut hanya karena “katanya” bahwa islam itu begini dan islam itu begitu dan ulah provokator saja. Kecerdasannya menjadi tumpul, semua diterima hanya dari sebelah pihak dan perasaan yang emosi belaka. Berbagai debat di Dunia tentang islam, sering dimenangkan oleh pihak islam, namun penyakit islamophobia juga tak sembuh-sembuh, meski dari pihak non islam pun bebarapa puluh tahun yang lalu menulis buku tentang manusia terbaik di dunia, dimana Nabi Muhammad, SAW., diakui mendapatkan urutan no-

FOTO: SUGANDA

SDN Karang Rahayu 1. Insert: Surat dari Sekda Kabupaten Bekasi.

Sidang PS, Hakim PN Bekasi Pakai Perahu Karet Bekasi, Trans - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bekasi dalam perkara perdata nomor 633/Pdt.G/2015/PN. Bks diketuai Suwarsa Hidayat dengan hakim anggota Nathan Lambe dan To­ ngani, melakukan sidang pemeriksaan setempat (PS) di sisi pinggir kali Bekasi Kelurahan Jatirasa, Jumat (4/11).

Persidangan PS yang dimohonkan para penggugat, Ocim bin Acep, Olim bin Acep, Siti Anyi binti Acep, Encum bin Acep dan Rumalam binti Alam melalui penasehat hukumnya, Agam Situmorang SH dilakukan hingga menggunakan perahu karet milik BPBD Kota Bekasi untuk menunjukkan batas-batas wilayah tanah milik­ nya.

Dalam penunjukkan batas-batas sidang PS tersebut, terungkap perbedaan batas tanah yang bersengketa. Tanah PT. Bangun

FOTO: LORA

Sidang lapangan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi di Kelurahan Jatirasa Kota Bekasi.

Tjipta Pratama seluas 17.400 M2 berasal dari Tanah Negara yang diruislag oleh Kementerian PU berbatasan dengan Perumahan Kemang IFI Grande.

Sedangkan tanah milik Rekson Sitorus selaku penggugat intervensi berasal dari tanah milik adat se­luas 18.700 meter persegi yang berbatas mulai dari Jalan Raya Ci-

Pencanangan Pakta Integritas Pengadilan Negeri Bekasi

Bekasi, Trans - Pencanangan pakta integritas Pengadilan Ne­ geri Bekasi Kelas I A Khusus dihadiri sejumlah pimpinan lembaga hukum Bekasi. Diantaranya Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Umar S.Fana, Kajari Cikarang, M. Tarihoran, Kajari Bekasi diwakili Kasie Pidum, A Adikawira. PS, Kalapas Bekasi, Peradi dan awak media yang tergabung dalam kelompok kerja wartawan hukum Pengadilan Negeri Bekasi, minggu lalu.

Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, Aroziduhu Waruwu, SH. MH dihadapan seluruh hakim dan pegawai dalam sambutannya menegaskan, lingkungan kerjanya harus bersih dari tindak korupsi dan pungutan liar.

Dalam kesempatan itu juga, Aroziduhu mengatakan, hakim dan panitera tidak diperbolehkan menerima uang serupiah pun dari masyarakat yang sedang berurusan dengan perkara di Pengadilan Ne­ geri Bekasi.

FOTO: LORA

Pencanangan pakta integritas Pengadilan Negeri Bekasi Kelas I A Khusus.

Ia menambahkan, selain itu semua pegawai tidak diperbolehkan mengurus perkara ti­ lang (tindak pelanggaran lalu lintas) dan masyarakat yang bermaksud mengikuti sidang tilang harus memiliki atau membawa surat kuasa dari sitertilang serta tidak boleh melebihi dari satu berkas ti­ lang. “Jika surat kuasa sudah lebih dari satu berkas tilang itu namanya calo,” tegasnya.

Usai acara penandatanganan pakta integritas, Ketua PN Bekasi dan Kapolres Bekasi Kota saat

Islamphobia: Masih Banyak di Perancis? mor satu, namun penyakit itu (islamophobia) tetap saja tidak sembuh-sembuh. Dalam bahasa aga­ ma, yang demikian itu karena rasa “dengki” saja, sehingga akal sehat pun dapat dikalahkan oleh perasaan dengki. Ini sangat berbahaya!

Penistaan terhadap islam se­ ring dilakukan oleh oknum-oknum yang notabene bukan pemeluk islam. Mereka berlindung di bawah pengaruh Negara-negara maju di bidang persenjataan dan komunikasi (mass media). Negara-negara yang terus-menerus ikut campur urusan Negara lain dengan dalih HAM dan demokrasi. Sudah sempurnakah HAM dan demokrasi di negaranya masing-masing? Sangat lucu sekali tingkah polah mereka, ini dilakukan karena mereka merasa “kuat” di bidang persenjataan dan ekonomi, mereka sok kuasa di dunia dan melakukan “pembunuhan” di Negara-negara lain dengan alasan menegakkan HAM dan demokrasi, serta dengan alasan menumpas teroris.

Islam garis keras? Di islam tidak ada istilah garis keras, yang ada “tegas”! Penerapan hukum yang “mencla-mencle” (baca: mu-

dah disogok, suap, kong-kalikong, jual-beli hukum dst.) akan menghancurkan sebuah keadilan! Ja­ ngankan di Negara, di rumah tangga, islam ajarkan ketegasan dalam memimpin rumah tangga, apalagi Negara! Ketegasan sangat berbeda dengan kekerasan. Dalam lima puluh tahun terakhir ini, islam sedang dalam permainan pihak tertentu dengan cara di “adu-domba” antara sesama islam dan antara umat islam di suatu negara de­ ngan pemerintahannya sendiri. Jadi

pendawa hingga sampai batas sisi kuburan.

Menurut Agam Situmorang, bahwa tanah tersebut adalah tanah milik adat yang telah tercatat dalam buku girik desa nomor 215 seluas 26.700 meter persegi atas nama Sebih Bin Kemon sejak tahun 1948, kemudian dijual kepada Reksos Sitorus. vLora

jika bicara soal kebebasan, HAM dan Demokrasi, umat islam ha­nya tersenyum saja, siapa yang pu­nya hajat dan siapa yang mempo­ rakporandakannya sendiri!

Ibarat syair: “rumah sakit kau dirikan sebagai rasa kasih, orang sakit kau obatkan sebagai rasa kasih, orang miskin kau kasihi, anak yatim kau santuni, namun bom atom kau ledakkan semua jadi berantakkan!” Mengertikah anda posisi keteraniayaan umat islam saat ini? Palestina keras kare-

na didikan Israel, Afghanistan jadi korban, Iran, Irak semuanya hancur akibat sebuah konspirasi besar yang kini sudah terbaca oleh umat islam, itu yang disebut sebuah: kekerasan dan kekejaman, ribuan nyawa tak berdosa melayang! Jika perlu Negara-negara islam tidak boleh bikin nuklir, jika perlu bikin senjata juga tidak boleh, agar mudah dipermainkan, agar jinak dan dijinakkan agar mudah diatur dalam ketidakadilan, begitukah?

Umat islam sudah tidak percaya dengan mulut manis yang dibungkus dengan janji “bantuan” keuangan dan logistik untuk Ne­ gara-negara miskin. Dan ketika islam mulai dapat mengatur diri, menunjukkan kekecewaannya de­ ngan senyum, membangun ne­ gerinya dengan damai, siapa yang merasa bingung, cari-cari kesalahan dan menebar isu bahwa islam agama yang keras, islam keji dan berbagai fitnah terus digulirkan.

Rasa takut itu menjadi satu kata: islamophobia!

Sungguh tidak masuk diakal, meneriakkan kebebasan, tapi muslimah pakai jilbab kok dilarang?

Ini fakta! Islam mengajarkan ma-

dikonfirmasi wartawan soal sejumlah barang bukti berupa ken­daraan roda dua dan mobil yang keberadaannya kini tidak semua­nya ditempatkan di Rumah Penyim­ panan Benda Sitaan Negara dijawab, kelak akan didiskusikan.

“Nanti kita diskusikan bersama dengan Kepala Kejaksaan, kata­ nya.

Kiranya kantor Pengadilan Negeri Bekasi ke depan benar-benar bersih dari praktik korupsi dan dapat diwujudkan birokrasi yang melayani dengan tulus. vLora

nusia hidup beradab. Sopan, termasuk dalam berpakaian. Tidak boleh berzina juga tidak boleh memakai narkoba. Mereka takut jika islam berkuasa, karena islam tegas.

Dari mana budaya bugil, darimana asalnya narkoba, dari mana datang­ nya budaya free-sex (zina), dari mana datangnya film-film tentang kekerasan? Masih mau menang sendiri? Umat islam dalam lima puluh tahun terakhir ini justru sudah banyak mengalah dari kerakusan penjajah, penindasan HAM, fitnah-fitnah tentang kenabian Muhammad SAW., dan tuduhan-tuduhan tentang terorisme.

Ketidakadilan yang dialami oleh umat islam di percaturan dunia, menimbulkan perlawanan. Dan ketika perlawanan itu muncul maka diteriakkan sebagai: “teroris”! Islam teroris, islam tero­ ris! Ini persis ketika Indonesia dijajah oleh kolonial Belanda, ketika rakyat bergerak mengadakan perlawanan untuk meraih merdeka, mereka (penjajah) juga meneriakkan hal yang sama, yaitu sebagai ekstrimis dan teroris, begitu­lah sejarah berulang!? Mata hati mereka benar-benar sudah buta, dari kebutaan itulah muncul penyakit yang mungkin tidak akan pernah ada obatnya, yaitu: islamphobia!. *) PDII – LIPI, Jakarta.

5

TRANS JABODETABEK

Walikota Depok Resmikan 2 Kampung Pembauran Kampung pembauran adalah kampanye sosial sebuah pesan bagi bangsa Indonesia, bahwa Kota Depok sebagai bagian dari Indonesia yang siap menjadi pionir pembangunan semangat kehidupan yang majemuk menjadi sebuah masyarakat yang multikultur.

Depok, Trans - Walikota Depok, Muhammad Idris membuka kegiatan peluncuran kampung pembauran di lapangan komplek De­ ppen RRI, tepatnya di RW 02 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya dan RW 08 Kelurahan Limo, Kecamatan Limo.

Program kampung pembauran ialah mengimplementasikan gagasan Depok Bersahabat untuk semua membangun kampung mo­ del yang mencerminkan kerukunan masyarakat dan berbagai golongan, menjadikan perbedaan masyarakat sebagai sebuah kekayaan sosial, membangun solidaritas sosial atas dasar persamaan agenda memba­ngun tradisi dialogis dalam menyelesaikan perbedaan serta memoderasi potensi radikalisme dan eksklusivisme masyarakat Depok.

Walikota Depok dalam sambutannya mengatakan bahwa ini merupakan salah satu hal yang harus dibanggakan oleh warga Depok, karena ini merupakan pertama kali di Indonesia. Adanya dua

Graha M. Sianturi Diresmikan Jakarta, Trans - Graha M. Sianturi di Jalan H. Naman No. 50 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit Jakarta akan diresmikan pada tanggal 12 November 2016. Menurut Dr. M. Sianturi, pemilik graha tersebut pada acara peresmian itu turut diundang Walikota Jakarta Timur, Drs. Bambang Musyawardana M.Si dan Muspika Duren Sa­ wit serta sejumlah LSM dan wartawan.

Ditambahkan Sianturi bahwa di Graha itu sudah siap berkantor yakni 1. Law Firm Dr. M. Sianturi, SH, MH, MM. 2. Lembaga Bantuan Hukum Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Repu­ blik Indonesia (LBH LPPN RI) dan 3. SKM Sinar Berita. Ketiga lembaga swasta tersebut diharapkan bersinergi untuk memajukan dan membangun masyarakat khususnya dibidang hukum.

FOTO: LORA

Dr. M. Sianturi, SH, MH.MM.

Sebagaimana visinya mampu menerapkan hukum sebagai pang­ lima di Indonesia untuk kepen­ tingan masyarakat luas. Dan mi­ sinya memberikan bantuan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia agar mendapatkan kepastian dan keadilan hukum. Bahwasanya setiap warga negara memiliki hak yang sama dihadapan hukum. vLora

Wakil Walikota Depok Launching Khatam Alquran Walikota Depok saat meresmikan kampung pembauran.

lokasi kampung pembauran ini juga merupakan pembuktian sekaligus menepis stigma bahwa ma­ syarakat Jawa Barat merupakan masyarakat yang intoleran dan eks­klusif. “Depok merupakan kota yang pertama melaunching kampung pembauran. Ini hal yang perlu kita syukuri dan support bersama-sama,” ucapnya.

Dikatakan Idris, kampung pembauran adalah kampanye sosial sebuah pesan bagi bangsa Indonesia, bahwa Kota Depok sebagai bagian dari Indonesia yang siap menjadi pionir pembangunan semangat kehidupan yang majemuk menjadi sebuah masyarakat yang multikultur.

Walikota berharap semua lapisan masyarakat dapat saling bersinergi untuk menciptakan keharmonisan antar suku dan budaya yang ada di Depok. Hal tersebut diperlukan karena Kota Depok ini sekarang sudah menjadi kota yang tingkat pluralistiknya tinggi, terbukti dengan tinggalnya banyak masyarakat dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Semoga yang kita lakukan ini merupakan bukti kerja kita semua untuk menciptakan kesejahteraan dan meningkatkan pembangunan Kota Depok.

Sementara itu, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota depok, Dadang Wihana me­ ngatakan bahwa 2 kampung pem-

FOTO: JOPI

bauran yang ada di wilayah barat dan timur Kota Depok ini memiliki karakteristik yang berbeda. Di RW 02 Kelurahan Cisalak mencermin­ kan masyarakat urban, sementara RW 08 kelurahan Limo cenderung lebih plural. Lebih banyak warga Tionghoa dan Betawi, mamun me­ reka sudah asimilasi yang menjadi warga local. Bahkan ada juga warga Tionghoa yang sudah memeluk aga­ ma Islam.

Dikatakan Dadang, nantinya direncanakan tiap kecamatan akan memiliki satu buah kampung pembauran. “Untuk saat ini baru dua titik saja yang akan dijadikan pilot proyek kampung pembauran,” tandasnya. vJopi

Pemkot Bekasi Terima Dana Rp 143 Miliar dari DKI Bekasi, Trans – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kucuran dana segar sebesar Rp 143 miliar kepada Pemerintah Kota Bekasi atas uang kompensasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Dana kompensasi ini meningkat Rp 75 miliar dari tahun sebelumnya yang hanya menerima sebesar Rp 68 milar.

“Dana kompensasi itu meningkat dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 68 miliar.

Tahun 2017 mendatang Kota Bekasi diberikan sebesar Rp 143 miliar, dan itu sudah tertuang dalam perjanjian kerjasama,” kata Wali Kota Bekasi,

7 - 20 November 2016 | Edisi 334 2 Th XVII

Rahmat Effendi, belum lama ini.

Menurut pejabat yang akrap di­ sapa Pepen ini, dana tersebut rencananya akan digunakan untuk pembangunan rumah susun di Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantargebang. Dia memprediksi untuk satu tower rumah susun berkisar Rp 17 miliar. “Kami sedang butuh ba­ nyak rumah susun untuk korban gusuran, minimal dibangun 2 sampai 3 tower di sana,” jelasnya.

Selain itu, kata orang nomor satu di Pemkot Bekasi ini, pihak­nya merespon aspirasi masyarakat di Bantargebang yang mengingin­kan pembangunan sekolah bertaraf Internasi-

onal. Dengan fasilitas pendidikan sekelas itu, bisa meningkatkan kualitas pendidikan warga di sana. ”Nanti akan dibuatkan propo­sal pembangunannya,” kata Rahmat.

Sementara itu, Asisten Daerah III, Dadang Hidayat mengatakan, anggaran yang dberikan oleh DKI akan dimanfaatkan untuk kepen­ tingan masyarakat yang terkena dampak dengan keberadaan TPST Bantargebang. Diantaranya warga yang berada di Kelurahan Sumur Batu, Cikiwul, dan Cikeing Udik.

Di sana, kata dia, ada sekitar 18 ribu keluarga lebih.

Dadang mengatakan, anggaran

itu termasuk memberikan konpensasi kepada 18 ribu keluarga. Setiap keluarga mendapatkan Rp 500 ribu per tiga bulan, nilai itu naik Rp 200 ribu dari sebelumnya ketika masih dikelola oleh pihak ketiga. “Kami juga akan membuat penghijauan di luar area TPST Bantargebang, perbaikan infrastuktur,” katanya.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga ingin membangun rumah susun sederhana sewa maupun sekolah bertaraf Internasional di sekitar TPST Bantargebang. “Kami akan penuhi kebutuhan seluruh warga di sekitar TPST Bantargebang,” tandasnya. vZN

FOTO: JOPI

Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna memukul gong sebagai tanda dibukanya acara launching khatam Alquran.

Depok, Trans - Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna membuka acara Khatam Alquran di SMP Negeri 2 Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, belum lama ini. Acara Khatam Alquran ini diadakan oleh Yayasan Assalam Indonesia (YAI) yang di­ pimpin oleh H. Faisal Agus.

Khatam Alquran ini diikuti oleh 150 orang siswa dan diha­ diri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Mohammad Thamrin, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sumarno, seluruh kepala sekolah se-Kota Depok, Tokoh ma­ syarakat, Tokoh agama dan undangan lainnya.

Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna mengatakan sangat merespon positif kegiatan acara katam Alquran ini. “Apalagi pihak penyelenggara nantinya akan

melaksanakan kegiatan khatam Alquran ini bukan hanya di SMPN 2 saja, tetapi akan melaksanakan kegiatan serupa di seluruh sekolah yang ada di Kota Depok, ucapnya.

Dikatakan Pradi, kegiatan ini selaras dengan progam lite­ rasi gemilang mewajibkan siswa membaca buku, yang belum lama ini Pemkot Depok gulirkan. “Untuk itu kami sangat mengapresiasi acara khatam Alquran agar para siswa/generasi muda di Kota Depok menjadi calon-calon pemim­ pin yang cerdas jujur dan soleh,” tandasnya.

Pembukaan acara launching khatam Alquran tersebut ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna dan penyematan pin peserta katam Al-Qur’an dan pemberian sertifikat kepada tiga orang siswa. vJopi

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI KOTA DEPOK: Jopi Rahyono Ramelan; BIRO KOTA BEKASI: ------; BIRO KAB. BEKASI: Kaslim Kusyairi, Suganda, Nunu Erlangga.

Masih Ada Politisasi Hukum Untuk Kasus Korupsi?

Jakarta, Trans - Hari anti korupsi sedunia yang sering kita pe­ ringati dan rayakan, masih sebatas seremonial semu belaka. Sampai saat ini orang dengan lantang bisa menyatakan, “Hukum adalah segala-galanya, karena negara kita berlandaskan azaz hukum.” Jutaan rakyat yang tertindas, sambil terseok-seok dan terengah-e­ ngah, masih sempat berteriak, “Tegakkan hukum, sekalipun langit akan runtuh!”

Kini giliran para Hamba Hukum yang duduk di singgasana berbagai lembaga dan institusi hukum. Mereka juga dengan semangat akan me­ ngatakan, “Kami akan melakukan langkah dan tindakan hukum kepada siapapun, dengan pangkat apa­ pun, dengan jabatan apapun, tanpa pandang bulu!” Tekad mulia ini semakin memiliki kekuatan mo­ral, manakala Presiden SBY sendiri sebagai panglima tertinggi di negara waktu itu, menyatakan tekadnya untuk memerangi korupsi, menegakkan hukum setuntas-tuntasnya, dan seterang-terangnya. Nah! Namun kita belakangan ini agak terusik. Muncul semacam keraguan, apakah tekad dan janji-janji serta komitmen yang terucap itu benar-benar bisa dilaksanakan, atau hanya sekedar basa-basi politik belaka? Benarkah hukum itu menjadi panglima di negeri ini? Betulkah azaz hukum berlaku apa adanya, atau bisa di hitam-putihkan sesuai dengan keinginan dan selera para penguasa? Pertanyaan ini yang sudah lama muncul dan ada semacam

keraguan untuk memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya. Apalagi ada suara-suara sumbang yang me­ nyatakan bahwa hukum sudah menjadi komoditas politik bagi sementara kalangan elite yang terlibat ber­ bagai skandal pelanggaran hukum, khususnya tindak pidana korupsi.

Kisah terbaru, kita dipertontonkan oleh kenyataan bahwa te­ lah terjadi diskriminasi tindakan hukum dan ada kesan tebang-pilih dalam menyeret para oknum pejabat berstatus koruptor dengan tameng perlindungan kekuatan partai politik. Padahal kemarin kita masih bi­ ngung, mengapa kasus skandal Bank Century yang jelas-jelas ada pelanggaran hukum yang dilakukan secara sengaja dan sistematis, pelan-pelan ingin dilupakan orang.

Kini muncul berita, bahwa tangan kekuasaan bersama kekuatan partai politiknya bisa menghalang-halangi tangan hukum lakukan kewajiban­ nya untuk menindak mereka.

Berawal dari kejutan yang diungkap Indonesia Corruption Watch (ICW). Bahwa ada enam kepala daerah yang terlibat tindak pidana korupsi, namun mereka merasa aman dan nyaman gara-gara berstatus kader partai penguasa waktu itu, alias Partai Demokrat. Dalam acara jumpa pers, peneliti ICW Tama Setya Langkun menganggap hal itu sebagai sebuah trend, dimana ada pejabat daerah dari parpol lain, kemudian terkena kasus dan pindah ke Partai demokrat. Oknum pejabat daerah itu bukan saja tersendat pro­ ses penyidikan hukumnya. Tetapi

juga masih bisa leluasa mencalon­ kan diri lagi ikut pemilukada di daerahnya.

Adanya kesan tebang-pilih dalam pemberantasan korupsi yang berlatarbelakang perbedaan kepen­ tingan antara parpol satu dengan lainnya, muncul dalam contoh kasus kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Misbakhum, dan kader Partai Golkar, Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin yang kini meringkuk di Rutan Salemba. Sementara para pejabat daerah yang diketahui berstatus kader Partai Demokrat, kendati sudah menjadi tersangka, ja­ngankan ditahan, diadili saja belum. Seperti sudah diduga, kalangan Partai Demokrat punya hak untuk membela diri, dan menampik tudi­ ngan sebagai partai pelindung koruptor, seperti dikatakan Wakil Ke­tua dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok.

Contoh kasus korupsi yang macet penanganannya lantaran mereka adalah kader partai penguasa, lihatlah Gubernur Bengkulu Agusrin Najamudin. Dia diduga korupsi dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan senilai Rp 23 mi­ liar.

Terhadap dirinya, izin pemeriksaan keluar bulan Desember 2008.

Kasus terhambat di Kejaksaan Agung dan macet sampai sekarang. Agusrin semula diusung PKS dan PBR, kemudian loncat ke Partai Demokrat. Lihat juga Walikota Semarang Sukawi Sutarip. Dia terlibat dugaan penyimpangan APBD tahun 2004 pada pos dana komunikasi senilai Rp 5 Miliar. Kader

yang berasal dari PDIP dan kemudian pindah ke Partai Demokrat itu, kasusnya ngambang gara-gara izin pemeriksaan dari presiden tidak turun-turun.

Adalah Walikota Bukittinggi, Djufri. Dia kader Partai Bulan Bintang (PBB) yang pindah ke Partai demokrat. Beliau terseret kasus pe­ ngadaan tanah untuk kantor DPRD dan pool kendaraan sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Iapun mendapat manfaat gara-gara pindah ke Partai Demokrat, ikut beruntung penanganan kasusnya ikut ngambang. Penyebabnya sama, ketua pembina partainya yang merangkap presiden tidak buru-buru mengeluarkan izin pemeriksaan.

Adapun kader-kader lainnya yang terlibat kasus korupsi, diantaranya Bupati Situbondo Ismunarso. Dia diduga terlibat kasus korupsi dana kas daerah sebesar Rp 45,7 Miliar. Kemudian Wakil Bupati Toraja Andrias Palino Popang, diduga terlibat korupsi APBD Tanah Toraja 2003-2004 senilai Rp 1,9 Mi­ liar. Begitu pula terhadap Bupati Pamekasan Ahmad Syafii yang terkena kasus program listrik masuk desa dari APBD 2005 senilai Rp 2,6 Miliar. Berlanjut ke tahun anggaran 2006 senilai Rp 2,7 Miliar, dan APBD 2007 sebesar Rp 2,8 Miliar.

Dia semula kader PPP, kemudian pindah ke Partai Demokrat.

Kesimpulan ICW lebih jauh, konsistensi dalam memberantas korupsi, masih sebatas pemanis bibir saja Menurut Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan

ICW Febri Diansyah, sekitar 76 persen pernyataan petinggi tentang pemberantasan korupsi, tidak terealisasi. Karenanya ICW minta agar aparat birokrat yang dari parpol bersikap lebih keras terhadap kader partainya yang terlibat kasus korupsi. Pihaknya juga minta agar merevisi aturan izin pemeriksaan presiden terhadap kepala daerah yang diduga korupsi. Karena izin tersebut rentan menjadi komoditas politik.

Seperti kita ketahui, Undang-Undang Nomor 32/2004 Pa­sal 36 tentang Pemerintahan Dae­ rah, tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari presiden. Konon kekuasaan memberi izin itulah menjadi sumber dan penyebab presiden untuk segera atau memperlambat dalam me­ ngambil keputusan, yang bisa saja diwarnai pertimba­ ngan-pertimbangan tertentu. Mung­ kin saja prinsip penegakan azaz keadilan hukum bisa berobah menjadi azaz penyelamatan awak satu kubu.

Memang sikap pro dan kontra muncul di kalangan masyarakat menyangkut izin pemeriksaan dari presiden. Pakar hukum pidana Rudi Satrio misalnya, menganggap kewenangan pemberian izin presiden bisa menjadi batu sandungan dalam proses percepatan penegakan hukum sehingga perlu ditinjau kembali. Namun pihak pemerintah menyatakan bahwa Kejaksaan dan Kepolisian bisa menangkap dan memerik-

sa kepala daerah yang diduga terlibat korupsi, bila lewat 60 hari izin pemeriksaan presiden tidak kunjung keluar.

Namun faktanya banyak kejadian, pihak Kejaksaan dan Kepolisian setempat tidak menggunakan kewenangan tersebut dengan alasan dan pertimbangan yang justru di luar koridor etika hukum. Arti­ nya, dalam keseharian antara kepala daerah dengan unsur Kejaksaan dan Kepolisian merupakan satu kesatuan yang selalu bersama dalam tugas, sehingga melahirkan ikatan-ikatan emosional yang menjurus primordial. Ketika mereka dihadapkan oleh kenyataan harus bersikap se­suai koridor hukum, sementara satu sama lain selama ini sudah saling memberi dan menerima, muncullah pergolakan sikap antara hubungan keakraban yang manusiawi dengan ketegasan demi tegaknya hukum, akan menimbulkan suasana yang abu-abu.

Melihat berbagai contoh dan gambaran adanya ketimpangan antara cita-cita penegakan hukum de­ ngan pamrih kekuasaan dan politik, ternyata disini bisa dibuktikan bahwa sikap kompromistis yang masih melekat di dada sebagian elite bangsa, merupakan batu sandungan yang jadi penghalang. Untuk membuang jauh-jauh batu sandungan itu, memang bukan pekerjaan gampang.

Filsafat yang menyatakan, “Tegak­ kan hukum dan keadilan kendati langit akan runtuh”, sekarang ini sudah menjadi pameo usang yang tidak sakral lagi! (Dtk/od)***

7 - 20 November 2016 | Edisi 334 2 Th XVII

Trans Jabodetabek

Mengapa Harus Ada Jebakan?

Aksi polisi ini sudah banyak dikeluhkan publik, tapi para petinggi Polda Metro Jaya tetap saja tidak peduli dan membiarkannya Jakarta, Trans - Kemacetan adalah makanan sehari-hari masyarakat di ibukota Jakarta. Miris, kala kema­ cetan parah itu terjadi di sekitar kantor polisi, terutama di Polda Metro Jaya. Selain pasrah, aparat polisi lalu lintas (polantas) seakan tidak mampu memberi formula untuk merekayasa dan mengurai kemacetan itu.

Tragisnya, di saat bersamaan, di lokasi yang lain oknum-oknum polantas Polda Metro Jaya asyik melakukan jebakan-jebakan untuk pungutan liar (pungli) kepada ma­ syarakat yang frustrasi dengan kemacetan yang parah. Kini sejak pemerintah mencanangkan sapu bersih Pungli lewat Perpres No.87/2016, mudah-mudahan kisah itu tinggal kenangan.

Temuan Indonesia Police Watch (IPW) di lapangan beberapa tahun lalu saja, ada 40

FOTO: IST

Petugas Kepolisian merazia pengendara sepeda motor yang nekat melintasi jalur busway dikawasan Mampang.

titik lokasi jebakan oknum polantas di provinsi yang ibukota Negara ini. “Saat itu ada 40 titik lokasi penjebakan yang dilakukan oknum polisi lalu lintas di Jakarta. Aksi menje­ bak pengendara untuk melakukan pungutan liar itu terus-menerus dibiarkan. Sejak awal 2011 sampai sekarang aksi penjebakan terus berlangsung,” kata Neta dalam siaran pers yang pernah dirilis lembaga tersebut.

Neta menjelaskan, ke 40 titik yang kerap dijadikan la-

han pungutan liar itu terjadi hampir di seluruh jalur busway. Selain itu, hampir di seluruh flyover dan underpass, seperti di Pasar Minggu, Pramuka, Tanah Tinggi, Pesing, dan lain-lain.

Kenapa dikatakan menje­ bak, lanjut Neta, karena polisi bukannya mengurai kema­ cetan di titik kemacetan, me­ reka justru berdiri tersembunyi di ujung jalan. Akhir­ nya, pengendara yang frustrasi dengan kemacetan, nekat menerobos masuk jalur busway

dan kemudian terjebak alias tertangkap polisi.

Seharusnya, jika polisi memang ingin mengurai kema­ cetan dan memberikan imbauan kepada masyarakat, mereka berdiri di depan di titik kemacetan. “Aksi polisi ini sudah banyak dikeluhkan publik, tapi para petinggi Polda Me­ tro Jaya tetap saja tidak peduli dan membiarkannya,” keluh­ nya ketika itu.

IPW menyesal aksi oknum-oknum polantas. Sebab, polisi saat ini sudah mendapat

remunerasi, tapi aksi pungli masih terus terjadi dan dibiarkan makin menggila. Karena itu, IPW mengimbau para pe­ tinggi Polda Metro Jaya peduli dengan keluhan public dan segera menertibkan ulah oknum-oknumnya. Kini pasca saber pungli, petinggi-pe­ tinggi Polri dengan tegas telah lakukan banyak tindakan dan penertiban petugas-petugas­ nya di bawah.

Neta menegaskan, keberadaan polantas adalah se­ suatu yang strategis di Polri, sebab ia adalah etalasenya Polri. “Jika etalasenya dibiarkan begitu buruk, citra Polri akan semakin terpuruk,” tandasnya.

Untuk itu, Polri memang terus-menerus merawat, menjaga, dan menata etalasenya ini dari ulah oknum-oknum yang kerap melakukan pungli. Selain itu, lalu lintas ja­ ngan dijadikan ATM atau mesin uang oleh oknum-oknum pejabat kepolisian. Sebab, inilah yang membuat oknum polantas di lapangan berbuat hal yang melanggar hukum, melakukan pungli, dan tidak serius menangani kemacetan lalulintas di Jakarta. Begitulah kisah kemarin-kemarin yang kini mulai diberantas dengan kemauan keras pemerintah Jokowi. v007***

Warga Senang Ada Sarana Air Bersih Bekasi, Trans – Masyarakat Kampung Tepak Serang RT 007 RW 003 Desa Lenggah Jaya, Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat merasa senang dengan adanya sarana air bersih yang disediakan oleh Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air (DBMPSDA) Kabupaten Bekasi Warga Kampung Tepak Serang, Musat yang sedang mencoba menggunakan air pengeboran, mengaku merasa senang. “Saya sangat senang dengan adanya sarana air bersih ini, dikarenakan sebelum adanya air bersih ini kami warga masyarakat kampung tepak serang yang jumlah KK-nya mencapai 28 KK mengambil air selalu ke sungai kali Citarum untuk mandi dan mencuci pakaian. Kalau minum de­ ngan air Galon,” ujarnya sambil membawa sebuah ember dan jerigen kepada Koran Transaksi, belum lama ini.

Dengan adanya sarana air bersih ini, Musat dengan warga lainnya, sudah tidak lagi mengambil air ke Kali

Opini Oleh: Syamsul Arifin*

Opini

INDONESIA merupakan sebuah negara yang menjadikan aspek keagamaan sebagai prioritas utama dalam paradigma kehidupan. Salah satu bukti dari pentingnya agama ialah tercantum pada Pancasila yang terletak di sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Adanya pengutamaan keagamaan di Indonesia menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki adab dan adat istiadat yang memiliki norma-norma positif. Dan aspek keagamaan yang ada pada setiap masyarakat indonesia ideal­nya dapat menumbuhkan rasa saling menghargai satu sama lain.

Sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia memiliki kekayaan yang melimpah, adat, budaya dan agama yang beragam. Adat dan budaya pada setiap daerah di Indonesia sudah pasti berbeda-beda. Aga­ ma di Indonesia pun beragam se­ perti agama Budha, Kristen Protestan, Kristen Katolik dan Islam sebagai agama yang dominan di Indonesia. Untuk menjadi warga negara Indonesia sudah pasti harus memiliki Tuhan. Oleh sebab itu Indonesia merupakan negara dimana seluruh masyarakatnya beragama.

Dengan segala perbedaan baik dari segi adat, budaya dan agama yang berbeda hal yang menunjukkan Indonesia menjadi negara yang sa­ ngat toleran adalah mereka bisa bersatu dalam perbedaan. Mereka

FOTO: IST

Anak-anak sedang mandi di sarana air bersih yang dibangun di Kampung Tepak Serang.

Citarum untuk mandi, minum, maupun untuk mencuci pakaian. “Kami sekarang beralih alias pindah menggunakan air bersih dari Dinas Bina Marga dan PSDA,” imbuhnya.

“Dengan demikian, pertama-tama kami bersyukur kepada Allah SWT yang mana doa dan permohonan kami dikabulkan. Yang kedua kami warga ma­ syarakat Kampung Tepak Serang me­

ngucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, khususnya dalam hal ini adalah Dinas Bina Marga dan PSDA yang sudah memberikan sarana air bersih,” ucapnya.

Musat bersama warga lainnya berjanji akan merawat sarana air bersih tersebut. “Kami akan rawat dan pelihara supaya bisa bermanfaat untuk warga masyarakat. Mudah-mudahan de­ngan adanya air bersih ini warga masyarakat bisa sehat,” jelasnya.

“Kenapa saya bilang agar warga sehat, karena dulu sebelum ada air bersih ini warga mengambil air mandi mencuci ke Sungai Kali Citarum. Caranya, sekarang mengambil ke sungai, besok baru dipakai, dengan cara diendapkan terlebih dahulu agar kotoran lumpur­ nya mengendap. Sudah jernih atau bening baru dipakai. Namun sekarang tidak lagi mengendapkan air lagi, bisa langsung mengambil terus dipakai buat memasak, mandi dan mencuci pakaian, karena sudah ada air bersih,” pungkasnya. vKaslim

6

Jasi Michelle Tumbel Juara Miss Celebrity 2016 SETELAH melalui serangkaian penyari­ ngan dari banyak sekali peserta dari berbagai dae­ rah di tanah air di ajang Miss Celebrity 2016, sebanyak 20 orang finalis wanita cantik berhak masuk ke babak grand final. Dalam acara malam puncak Grand Final Pemilihan Miss Celebriti 2016 yang berlangsung meriah ini, gadis asal Manado Jasi Michele Tumbel berhasil menjadi juara.

Acara spektakuler inipun dihadiri para bintang tamu dan penyanyi antara lain Afgan, Geisha, Fatin Shidqia, Allando Syarief, Axel Matthew Thomas, Verrel Bramasta, Dhipa Barus, Kallula dan Rizky Febian dan dipandu pembawa acara Andhika Pratama, Gading Marten dan Uus. Reza Rahardian dan Nadine Chandrawinata selaku juri cukup jeli dalam memberikan penilaian.

Sehingga yang keluar sebagai pemenang Miss Celebrity 2016 adalah orang yang bisa dibilang sudah cukup matang dan siap terjun ke jagat hiburan tanah air. Sebelumnya, 20 wanita cantik ini ditempa dengan banyak sekali jenis pelatihan. Mulai dari bidang akting, presenting, modelling, bahkan dunia tarik suara.

Setelah melalui serangkaian penilaian yang cukup ketat, Jasi Michelle Tumbel akhir­ nya keluar sebagai pemenang Miss Celebrity 2016. Wanita asal Manado ini terlihat bahagia sekali setelah diri­nya diumumkan sebagai pemenang dan mah­ kota disematkan di kepalanya oleh Mawar De Jongh, pemenang Miss Celebrity 2015.

Berikut daftar lengkap pemenang Miss Celebriti 2016: Miss Celebrity 2016: Jasi Michelle Tumber- Manado, Runner Up I: Ulfah Aulia Batubara-Medan, Runner Up II: Regina TasyaBandung, Miss Best Presenting: Siti Sharhana Drajat-Padang, Miss Best Acting: Tiara Juniashiva-Bandung, Miss Photogenic: Teresa De Hesslle-Manado, Miss Best Skin: Myrna Crystanto-Yogyakarta, Miss Social Media: Anggita Tesalonika Kloer-Manado, dan Miss Persahabatan: Maria Janet- Banjarmasin. vSuryati

Menjadi Indonesia Toleran saling menerima kekurangan satu sama lain. Tidak hanya masyarakat Indonesia, dunia pun mengakui ini.

Namun yang menjadi pertanyaan besar saat ini, apakah ma­ syarakat Indonesia tidak malu de­ ngan kasus-kasus yang terjadi mengenai sengketa agama yang saling ricuh hingga kabarnya tidak hanya diketahui oleh masyarakat Indonesia sendiri tetapi berbagai belahan bumi bahkan sudah memperbincangkannya? Bahkan seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia dengan penduduk Islamnya yang dominan namun juga ikut terje­ bak pada konflik pembakaran gereja dan kasus-kasus lainnya. Segala kritikan memperburuk nama Indonesia. Satu-satunya hal yang Indonesia dapat lakukan adalah membangun kerukunan beragama untuk membangun kerjasama dan mengharumkan kembali nama Indonesia.

Jika ditinjau dari faktor-faktor penyebab munculnya permasala­ han atau konflik agama, bahwa dalam sejarah kehidupan beragama memang sering terjadi perbedaan yang dapat dijadikan pemicu untuk memulai sebuah pertentangan.

Padahal semua masyarakat Indonesia tahu bahwa hal ini merupakan hal yang negatif yang terjadi kepada pihak-pihak yang bertikai. Tetapi kenyataannya tindakan-tindakan yang telah ada entah itu disengaja atau tidak, agama digunakan sebagai pemicu dalam membuat permasalahan. Masih ada beberapa

masyarakat yang berpendapat bahwa masyarakat yang memiliki aga­ ma yang berbeda tidak bisa hidup bersama, tidak dapat rukun maupun berdamai karena berpikir bahwa agama yang berlainan tersebut hanya ingin menghancurkan pihak agama lain. Padahal sebagian besar dari kasus yang telah kita temukan dari berbagai sumber informasi­ nya yaitu masalah yang terjadi sebenarnya hanyalah masalah kecil yang diperbesar antara kedua belah pihak yang berbeda agama.

Masih ada masyarakat Indonesia menyelesaikan masalah de­ ngan emosi dan langsung bertindak akibat ego mereka tanpa berfikir apa yang akan terjadi di masa depan. Masyarakat Indonesia sudah harus dapat menghilangkan pemikiran primitif mereka karena sebenarnya membuat keributan tidak akan menyelesaikan masalah dan akan berdampak pada negara nantinya. Hal yang sangat pen­ ting untuk diperhatikan pada ber­ bagai pada kasus yakni panda­ngan atau pendapat dari orang-orang yang beranggapan bahwa kelompok mayoritas agama tertentu berhak menindas minoritas agama lainnya semena-mena. Dan hal ini juga menyangkut kebiasan buruk masyarakat indonesia turun-temurun dalam mengambil keputusan sendiri tanpa memikirkan resiko yang harus ditanggung di masa yang akan datang kelak.

Seharusnya hal-hal seperti ini sudah dapat dibuang jauh. Semua

orang pasti ingin bahagia. Saat kehidupan seseorang terganggu, seharusnya pelaku yang melakukan tindakan tersebut memikirkan jika ia berada di posisi korban dan harus banyak berpikir apa yang akan menimpa kepada dirinya atau lingkungan sekitarnya pada saat ia mengambil tindakan. Tidak hanya Indonesia, bahkan seluruh dunia percaya bahwa sifat luar dan dalam manusia yang beragama jauh lebih baik dibandingkan dengan yang tidak beragama. Jadi, salah satu hal untuk menunjukkan bahwa kita sebagai warga yang menggunakan kepercayaan masing-masing sebagai sarana untuk membawa ke jalan yang baik adalah dengan sa­ ling menghormati antar agama, to­ leransi, tidak bertindak sendiri tanpa ke­sepakatan bersama dengan yang lebih bersangkutan, dan memba­ ngun kesejahteraan beragama.

Berdasarkan masalah yang terjadi, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mendukung ke­ rukunan beragama yang baik dalam kehidupan sehari-hari yaitu; pertama, kepada pemeluk suatu agama dilarang mengganggu aga­ ma lainnya dalam bentuk apa­pun baik peribadatan maupun adat-adat agama yang berbeda dengan agama tersebut. Kedua, setiap aga­ ma dibuatkan tempat peribadatan yang sama atau adil kenyamanannya agar tidak terjadi iri dengki antar agama yang dapat mengantarkan kepada permusuhan. Ketiga, Suatu pemeluk agama tidak boleh

memaksakan kepercayaan sese­ orang untuk mengubahnya karena akan melanggar HAM orang lain.

Seperti yang dinyatakan oleh Drs. H. Indra, dosen IAIN Sumut bahwa nilai kearifan lokal akan memiliki makna apabila tetap menjadi rujukan dalam mengatasi setiap dinamika kehidupan sosial, termasuk dalam menyikapi berbagai perbedaan yang menimbulkan konflik.

Dalam ketentuan hukum nasional pun ditegaskan bahwa aga­ ma dan syariat agama dihormati dan didudukan dalam nilai asasi kehidupan bangsa dan negara. Dan setiap pemeluk agama bebas menganut agamanya dan beri­ badah menurut agama dan kepercayaannya itu. Bahkan jika mengacu pada hukum Islam sendiri, tindakan-tindakan intoleran jelas tidak dapat dibenarkan. Seperti yang disampaikan Galih Prakoso (2011) bahwa kerukunan intern umat beragama berarti adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditolerir. Mahmassani

(1977:22-26) seorang Dosen Hukum Islam pada Fakultas Hukum Perancis di Beirut juga memberikan penjelasan bahwa syari’at adalah hukum Allah yang disampaikan atas lisan nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan fiqih adalah ilmu untuk me­ ngetahui ma­salah-masalah hukum secara praktis, yang diperoleh dari dalil-dalil hukum perincian. Berdasarkan pendapat tersebut kita dapat melihat bahwa bagi Syari’at Islam manusia adalah makhluk sosisal, diperlukan ketentuan yang mengatur hubungan antar manusia.

Hal yang harus dilakukan de­ ngan perbedaan tersebut adalah menerima perbedaan, saling melengkapi, toleransi dan membina persatuan dan kesatuan antar aga­ma.

Semua meyakini bahwa walaupun agama yang berbeda-beda, semua agama mengajarkan umat­nya untuk saling menghormati, tidak mengganggu hidup orang lain dan saling membantu. Dengan hal ini jika semua masyarakat mengikuti aturan agama mereka, dapat dipastikan tidak akan ada konflik antar agama dan Indonesia akan menghasilkan masyarakat yang memiliki kualitas sikap yang tinggi, terdidik serta menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki agama sebagai penuntun hidup ke jalan yang baik dan taat terhadap aturannya. *) Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mu­ hammadiyah Jakarta (UMJ)

Sambungan

7

Agama Islam Cinta Damai ... meskipun secara hukum boleh,” ujar Salim di sebuah diskusi di Restoran Boplo, Jalan Gereja Theresia, Jakarta Pusat, Sabtu (5/11/2016).

Kemampuan berpolitik Basuki T Purnama (Ahok) yang dinilai kurang mumpuni. Ia menyayangkan sikapnya yang sering menyatakan komentar yang menyinggung dan kontroversial, jelas Salim Said.

“Ahok harus tahu ini. Kelema­ hannya dia mulutnya itu. Kalau saya bayangkan dia punya semacam gadget canggih untuk melihat siapa musuh saya hari ini. Dia melanggar ranjau. Salah satu ranjau itu adalah masalah Al Maidah ayat 51,” jelasnya.

Salim mengingatkan bahwa masyarakat Indonesia sudah mempunyai pemahaman tersendiri me­ ngenai Almaidah ayat 51 sejak dulu.

Menurutnya, hal tersebut sudah tidak perlu diungkit lagi dalam sistem kebangsaan Indonesia yang telah paripurna menerima Pancasila.

“Saya mengatakan demokrasi bisa berjalan kalau umat Islam me­ ngambil tempatnya dalam konfi­ gurasi Pancasila. Ada perbedaan tapi ada kenyataan. Masyarakat sudah tahu sejak dulu Al Maidah tapi tidak mempersoalkan. Permasala­ hannya Pak Ahok tidak mengetahui itu, kita sembunyikan tapi diung­ kit,” pungkasnya.

Sebagaimana Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI Bactiar Nasir mengatakan aksi 4 November 2016 sebagai kemenangan umat. Karena para demonstran dapat bersabar dan tidak balik menyerang saat polisi melepas gas air mata.

“Kita sudah menang karena kita sudah melakukannya dengan cara manusiawi yang adil dan beradab walaupun Presiden Jokowi dengan se­ ngaja meninggalkan rakyat dan tidak menghormati proses demokrasi yang dilakukan oleh peserta unjuk rasa aksi damai Bela Islam dan Bela Alquran,” katanya dalam pesan sia­ ran singkat, Ahad (6/11).

Kericuhan antara massa dan aparat keamanan pecah di depan Istana Merdeka. Petugas kepolisian pun terpaksa melepaskan gas air mata untuk mengendalikan situasi. Pada saat bersamaan, tiga mobil kepolisian terbakar di kawasan Monas.Kericuhan juga dilaporkan terjadi di sejumlah titik, antara lain, Penjaringan. Hingga kini, belum diketahui penyebab pasti kericuhan di depan Istana Merdeka.

Untuk itu, Presiden Jokowi memastikan Indonesia dalam kondisi aman pasca demo 4 November yang berujung ricuh. Presiden Jokowi akan mengundang tokoh politik dan agama untuk menyejukan suasana. “Kita terus mengundang tokoh-tokoh politik, agama yang kita undang untuk memberikan masukan dalam rangka memberikan rasa sejuk, mendinginkan suasana dan halhal seperti itu akan kita lakukan dalam minggu ini,” ujar Jokowi saat berinteraksi dengan warga negara Indonesia di Sydney melalui video conference di Istana Bogor, Minggu (6/11/2016).

Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa situasi sudah aman terkendali, termasuk stabilitas politik.

Sehinggga masyarakat tidak perlu

khawatir berlebihan. Menurut Jokowi kondisi perekonomian juga berjalan seperti biasanya. Jokowi kembali menegaskan bahwa ne­ gara memberikan ruang bagi ma­ syarakat untuk berdemonstrasi, namun dengan cara yang tertib dan damai. “Sehingga ke depan penyampaian aspirasi dilakukan dengan tertib dan damai. Tapi kalau sudah masuk pelanggaran hukum, saya pastikan aparat keamanan, kepolisian akan melakukan penegakan hukum dengan tegas,” pungkasnya.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj mengapresiasi para peserta demonstrasi 4 November yang sempat memperta­hankan aksi damai. Meskipun ia juga menyayangkan terjadinya kerusuhan ba’da isya saat demo seharusnya sudah usai.

Said menilai pemerintah lamban dalam melakukan komunikasi politik dengan rakyat. Dia mendesak agar pemerintah membuka komunikasi yang lebih intensif dengan tokoh lintas agama. “Kami mendesak kepada pemerintah untuk segera melakukan dialog yang lebih intensif dengan seluruh lintas tokoh pemuka agama sehingga terbangun suasana yang kondusif,” kata Said dalam keterangan resminya, Minggu (06/11/2016).

Dia juga meminta agar seluruh rakyat Indonesia bersatu dan tidak mudah terprovokasi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Masyarakat diminta untuk turut menjaga situasi agar tetap kondusif. Said menduga kerusuhan yang terjadi pada 4 November malam itu dilakukan oleh kelompok yang ingin merusak kemurnian dan niat suci para peserta aksi. Sebab menurutnya, aksi tersebut direncanakan akan dilakukan secara demokratis. “Aksi Damai 4 November tentu hendak meluruskan etika berpolitik para pemimpin,” Sebab hal itu justru menjadi perpecahan di kalangan masyarakat dan menimbulkan hal yang mengarah pada upaya penistaan atas agama. “PBNU menyerukan kepada Kepolisian untuk segera mengusut tuntas dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama ini sesuai dengan hukum dan perundangan,” tuturnya.

Pertemuan Wapres JK de­ ngan Peserta Demo Perwakilan peserta demo 4 November akhirnya mau bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla setelah menolak ditemui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto. Pertemuan berlangsung di kantor Wakil Pre­ siden, Kompleks Istana Negara di jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat pada pukul 17.40 WIB petang Jumat kemarin.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Arsul Sani ikut dalam pertemuan tersebut. Dari pihak pemerintah selain Wapres JK ada Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo, Menkopolhukam Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Wakapolri Komjen Syafruddin, Panglima TNI Jenderal

Customs Timor Leste ... tuk melihat proses bisnis yang ada di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu Graha Segara dan Kantor Jakarta International Container Terminal (JICT).

Dalam kunjungannya Jose menyampaikan, “Pada tahun 2017 Timor Leste akan membangun Pelabuhan Besar skala Internasional di mana Customs Timor Leste harus mendukung pembangunan tersebut dengan melakukan reformasi dengan mengadopsi sistem kepabeanan yang ada di Indonesia dan menjalin kerjasama bilateral antar kedua institusi kepabeanan.

Customs Timor Leste sendiri fokus untuk mereformasi 4 hal yaitu Perangkat Hukum, Sistem Kepabeanan, Sumber Daya Manusia, dan Infrastrukturnya sehingga dapat mengambil manfaat untuk kemajuan Customs Timor Leste”.

Setelah melakukan kun-

Gatot Nurmantyo.

Sementara dari pihak demo 4 November diwakili antara lain Ustaz Bahtiar Nasir dan dua wakilnya. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Alhabsy dan Arsul Sani yang juga Sekjen PPP diminta mendampingi.

“Saya sendiri bersama Habib Abubakar diberitahu Kapolri bahwa kami berdua diminta oleh tokoh-tokoh unjuk rasa untuk mendampingi mereka. Permintaannya kata Kapolri disampaikan ketika mereka bertemu Kapolri dan Wakapolri 2 malam sebelumnya,” kata Arsul saat berbincang Sabtu (5/11/2016). Menurut Arsul, pertemuan berlangsung sangat cair. Tak ada perdebatan antara perwakilan pendemo dengan pemerintah. “Suasana pertemuan dengan Wapres begitu akrab. Tidak ngo­totngototan seperti bayangan banyak orang,” kata Arsul.

Usai pertemuan, Wapres JK menegaskan bahwa kasus Ahok harus diselesaikan dalam waktu dua pekan secara tegas. “Kesimpulannya adalah soal saudara Ahok, kita akan tegakkan hukum, laksanakan dengan hukum yang tegas dan diselesaikan dalam dua minggu,” kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (4/11/2016).

Dikatakan JK, pelaksanaan hukum yang cepat itu harus berjalan sesuai aturan. “Sehingga semua berjalan sesuai aturan hukum yang tegas,” katanya.

HMI, PII dan GPII Bantah Tiga organisasi kepemudaan, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam, Pelajar Islam Indonesia, dan Gerakan Pemuda Islam Indonesia, me­ ngadakan konferensi pers terkait dengan demonstrasi 4 November.

Tiga organisasi ini menolak disebut sebagai provokator kericuhan. “Tidak benar kami disebut sebagai provokator kericuhan kemarin,” kata Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Mulyadi P. Tamsir saat ditemui di kantor PB HMI, Jakarta Selatan, Sabtu, 5 November 2016.

Mulyadi menuturkan, saat aksi berlangsung, mereka berada di barisan depan demonstran dan tidak bisa mundur. Dia menegaskan bahwa provokator itu bukan dari HMI. “Saya sudah cross check ke semua cabang, tidak ada yang menjadi penyebab kerusuhan.”

Dia menjelaskan, pelaku yang diduga sebagai provokator justru bukan kader HMI. Alasannya, orang yang ditangkap karena dituduh provokator adalah seorang beragama Katolik. “Kalau kader HMI pasti Islam,” ucapnya.

Kemudian Mulyadi menunjukkan foto saat kerusuhan kemarin terjadi, di mana terlihat seseorang menjadi pelaku kericuhan sambil membawa bendera HMI. Namun Mulyadi menolaknya. “Bendera kami warnanya hijau tua, yang di foto ini hijau muda.”

Selain itu, Mulyadi membantah adanya bentrokan antara massa HMI dan Front Pembela Islam. Mereka juga meminta kepolisian segera mempercepat proses hukum penistaan agama, yang didu-

Undang Pakar ...

4SAMBUNGAN DARI HAL 1

4SAMBUNGAN DARI HAL 1

jungan di Kantor Bea Cukai Tanjung Priok, rombo­ ngan menuju Kantor Bea Cukai Bekasi untuk melihat proses ekspor impor yang ada di Kawasan Berikat PT. Yamaha Music Manufacturing Asia (YMMA). Kunjungan di Bekasi diterima oleh Kepala Kantor Bea Cukai Bekasi Iskandar Tarigan dan Direktur PT. YMMA Katsunobi Suzuki.

Iskandar menjelaskan bahwa kawasan berikat dan gudang berikat yang ada di Bekasi memberikan 3 sumbangsih yaitu kesempatan kerja, penanaman modal a­­ sing yang besar, dan alih tek­ nologi sehingga putra-putri Indonesia lebih memahami tentang engineering pabrikasi negara maju. Di akhir kunjungan rombongan diajak melihat proses manufaktur yang ada di PT. YMMA dari awal sampai menjadi finish good. vSN

Prof Dr Barda Nawawi, guru besar Universitas Diponegoro Semarang, Prof Dr Todung Mulya Lubis, praktisi hukum, Prof Dr Topo Santoso, guru besar dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof Dr Hibnu Nugroho, guru besar Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Prof Indriyanto Senoadji, pimpinan KPK 2014.

Prof Dr Adjie Samekto, guru besar dan Ketua Program Doktor Universitas Diponegoro Semarang, Prof Dr Hartiwiningsih, guru besar Universitas Sebelas Maret, Solo, Prof Dr Sunaryati Hartono, praktisi hukum, Prof Dr Runtung Sitepu, guru besar Universitas Sumatera Utara, Prof Dr Benny Riyanto, guru besar Universitas Diponegoro, Semarang.

Prof Dr Zainul Daulay, guru besar Universitas Andalas, Padang, Prof Dr Budiman Ginting, guru besar Universitas Sumatera Utara, Prof Dr Maria SW Sumardjono, guru besar Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Prof Herawati Poesoko, guru besar Universitas Jember, Prof Dr Siti Ismiyati Janie, guru besar

7 - 20 November 2016 | Edisi 334 2 Th XVII

ga dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Lalu, ketiga organisasi ini juga mengimbau seluruh masyarakat Indonesia dan kader-kader mereka tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Tokoh politik Pengamat politik Siti Zuhro mengatakan presiden Joko Widodo dan juga tokoh politik harus memberikan teladan untuk memberikan pernyataan yang menyejukkan. “Tapi dalam suasana seperti ini pak Jokowo sesuai dengan himbauan sebelumnya bagaimana meng­ hadirkan kedamaian, memelihara kebhinekaan kita, merawat NKRI kita, memang nuansa kesejukan yang seharusnya disebutkan dan dimunculkan, jangan ada nuansa- nuansa yang memunculkan terjema­ han lain, karena ini akan diikuti de­ ngan pernyataan yang apa benar ditunggangi, seperti itu,” jelas Siti.

Dia mengatakan aksi yang terjadi pada Jumat lalu merupakan aspirasi umat Islam yang harus disikapi pemerintah dan aparat kepolisian dengan melakukan penyelidikan yang transparan terhadap kasus “dugaan penistaan agama” yang dilakukan Ahok. “Aksi itu menunjukkan ada kesan seolah-olah ada pejabat yang dilindungi, oleh karena itu proses hukum harus transpa­ ran, dan secepatnya,” jelas Siti.

Kepolisian menjanjikan akan mengumumkan hasil penyidikan kasus ini dalam dua pekan, termasuk menyelesaikan pemeriksaan para saksi dan Ahok yang dijadwalkan pada Senin (06/11), dan juga melakukan gelar perkara. Polisi sampai saat ini sudah memeriksa lebih dari 22 saksi, yang terdiri dari saksi ahli agama, bahasa dan juga saksi dari pihak pelapor serta masyarakat Kepulauan Seribu yang ha­ dir ketika Ahok berpidato.

Disisi lain Anggota DPR RI, Ahmad Zainuddin mengatakan aparat keamanan harus benar-benar menjamin situasi di Ibukota kondusif dan aman. Keseriusan Polri menuntaskan kasus penistaan agama oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi kuncinya.

“Situasi kondusif dan aman di Ibukota tergantung polisi. Akan benar-benar kondusif, syaratnya polisi harus serius menuntaskan kasus Ahok bahkan hingga dipenjara,” ujar Zainuddin dalam rilisnya kepada Republika.co.id, Sabtu (5/11).

Zainuddin menuturkan, aksi bela Alquran di Jakarta dan ber­bagai kota yang diikuti hingga ratusan ribu anggota masyarakat yang diwarnai kericuhan dan penggerudukan ke DPR tidak akan terjadi jika sejak awal polisi bersikap adil dan Presiden Jokowi bersikap tegas de­ ngan tidak melindungi Ahok.

“Kita lihat janji polisi dalam dua minggu ini. Segera penuhi tuntutan masyarakat. Jangan mencari provokator lain, akar permasala­hannya ada pada sikap mereka,” cetus politikus PKS ini. Menurut anggota Komisi IX DPR RI ini, DPR harus mengawal sampai akhir pro­ses penuntasan kasus Ahok. DPR harus benar-benar menjalankan fungsinya sebagai lembaga kontrol pemerintah agar terjadi keseimbangan di

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Dr Harjono, hakim konstitusi 2003-2013, Dr Refly Harun, praktisi hukum, Dr Zainal Arifin Mochtar, akademisi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Bikin Peta Reformasi Hukum, Menkum Kumpulkan Para Begawan dari Penjuru RI, Dr Susi Dwi Harjanti, Dr Bayu Dwi Anggono, akademisi Univesitas Jember, Dr Soemarsono, Dr Asep Rahmat Fajar, staf kepre­ sidenan, Alexander Lay, staf kepresidenan, Dr Lasti Abu Bakar, Dr Asep Irawan, akademisi dan mantan hakim.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly, dalam disukusi Focus Group Discussion (FGD) penyusunan program dan strategi reformasi regulasi.

Diskusi ini dalam rangka memperkuat substansi dan operasio­ nalisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-unda­ ngan. “Lanjutan dari paket kebijakan hukum dan reformasi hukum, kita mengundang pakar dari ber­ bagai universitas. Ada banyak dari seluruh Indonesia membantu kita untuk memberikan masukan-masu-

masyarakat.

Lebih lanjut menurut Zainuddin, para elite politik dan pemerintahan juga harus mensikapi krisis politik yang sedang berjalan. Karena menurutnya, kasus Ahok memiliki dampak politik yang tinggi.

“Saya kira elite politik dan ne­ gara ini perlu bertemu duduk bersama. Kasus Ahok ini punya implikasi luas dan kompleks terhadap ke­ seimbangan situasi. Tidak cukup hanya urusan pemerintah,” imbuhnya.

Polisi Gelar Kasus Ahok Secara Terbuka Polri akan melakukan gelar perkara secara terbuka terhadap ter­ lapor dugaan kasus penistaan agama Basuki Tjahaya Purnama (Ahok).

Sebagai bentuk transparansi, Polri ingin mengundang berbagai pihak termasuk kejaksaan, Kompolnas dan media saat gelar perkara.

“Kita kan hadirkan juga saudara terlapor saudara Basuki Tjahaja Purnama, kalau yang bersangkutan ingin hadir dipersilakan tetapi, kalau tidak ingin hadir bisa diwakili penasihat hukum,” kata kapolri Jenderal Tito Karnavian di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Sabtu (5/11/2016).

Polri, kata Tito, juga akan mendengarkan masukan dari beberapa pihak terkait untuk membantu penyelidikan kasus Ahok ini. Pihak-pihak yang akan diminta masukan di antaranya Kejaksaan, Kompolnas dan Komisi III DPR RI. “Nanti selain penyidikan kita juga akan mengundang pihak eksternal yaitu dari kejaksaan dan tim dari Kompolnas sebagai pengawas kepolisian. Bahkan bisa juga kita akan mengundang, kami akan konsultasi dengan ketua komisi III (DPR RI, -red) yaitu tim dari komisi III beberapa orang yang ditugaskan untuk mengawasi proses kasus ini,” ungkapnya.

“Ini dengan gelar perkara ini dilakukan secara terbuka dan melibatkan pihak-pihak terkait kemudian kita buka juga kepada publik yaitu melalui media secara live,” imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa kasus Ahok harus diselesaikan dalam waktu dua pekan secara tegas.

“Kesimpulannya adalah soal saudara Ahok, kita akan tegakkan hukum, laksanakan dengan hukum yang tegas dan diselesaikan dalam dua minggu,” kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (4/11/2016).

Dikatakan JK, pelaksanaan hukum yang cepat itu harus berjalan se­ suai aturan. “Sehingga semua berjalan sesuai aturan hukum yang tegas,” katanya.

Kepolisian mengatakan akan selidiki “informasi intelejen” yang menyebut aktor-aktor politik berada di belakang kerusuhan yang terjadi pascaaksi damai yang menuntut proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok.

Dugaan keterlibatan aktor politik itu, disampaikan Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers Jumat tengah malam, dengan menyebutkan kerusuhan yang terjadi setelah unjuk rasa damai dimanfaatkan oleh aktor politik. “Itu menjadi bagian yang kami cermati dan

kan, terutama deregulasi,” kata Yasonna di Hotel Rancamaya, Bogor, Jawa Barat, Rabu 26 Oktober 2016 malam.

“Ada 60 ribu peraturan perundang-undangan yang harus kita be­ nahi untuk mempercepat perbaikan,” sambung dia. Tentunya ini bukan pekerjaan mudah. Tapi harus kita kerjakan tidak boleh lagi sete­ ngah-setengah, tegas Yasonna.

Yasonna menuturkan, dalam dis­ kusi dengan puluhan pakar hukum tersebut, pihaknya mendapat ba­ nyak masukan yang sangat berharga. Di antaranya kemajuan bangsa harus dibarengi dengan sistem hukum yang baik. “Banyak sekali masukan, kita tidak hanya memikirkan sisi hukumnya saja, tapi juga sisi ekonomi. Investasi dan pembangunan ekonomi yang baik tentunya karena hukum yang benar,” tutur dia. Yasonna menambahkan, dengan mendengarkan seluruh pakar dari daerah, maka pihaknya bisa mengetahui permasalahan yang terjadi di daerah dan bisa mencarikan solusinya. “Kita tidak hanya mengetahui permasalahan di nasional dan kita bisa tahu apa saja permasalahan hukum yang ada di dearah,” tandas Yasonna. vSN

selidiki, “ jelas Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Boy Rafli Amar.

Polisi telah menangkap dan memeriksa 10 orang yang diduga me­ rupakan provokator aksi kekerasan yang berlangsung usai demonstrasi damai pada Jumat (04/11).

Aksi damai diikuti antara lain oleh tokoh Front Pembela Islam Rizieq Shihab, politikus Fachri Hamzah dan Fadli Zon. Kepolian mengatakan dalam demonstrasi itu memang massa terbagi dua, ada massa yang ingin terlibat aksi damai, tetapi juga ada yang berniat untuk rusuh.

Namun, yang sepuluh orang sempat diamankan dalam ricuh di penghujung aksi 4 November 2016. Me­ reka akhirnya dipulangkan karena belum ada bukti yang mencukupi.

“Hasil gelar perkaranya, 10 orang tersebut dipulangkan,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono di Jakarta, Minggu (6/11/2016). Sebanyak tujuh orang dilepaskan karena tidak ditemukan adanya tindak pidana.

Sedangkan tiga sisanya terindikasi melakukan tindak pidana namun barang buktinya masih dianggap kurang.

“Sepuluh orang itu diamakan dari TKP di Jl Medan Merdeka Barat dan Jl Medan Merdeka Utara,” ujar Awi. Ricuh di depan Istana Kepre­ sidenan itu terjadi pada Jumat 4 November 2016 malam. Padahal sebelumnya aksi demo 4 November yang dilangsungkan sejak pagi berlangsung simpatik dan tertib.

Bagaimana Nasib Rupiah Besok?

Aksi demo besar-besaran yang terjadi pada Jumat (4/11/2016) membuat rupiah labil. Dolar AS sempat melesat di kisaran Rp 13.110 menjelang aksi demo 4 November 2016 lalu.

Mata uang naik tajam ke level tertingginya di Rp 13.137. Saat ini, posisi dolar AS bertengger di level Rp 13.114.

Analis Global Market Bank Mega, James Evan Tumbuan menjelaskan, ada potensi kembali me­ nguatnya dolar AS terhadap rupiah, esok hari. Selain sentimen glo­ bal yang jadi faktor dominan, prediksi penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga bisa semakin memukul rupiah.

“Pergerakan tergantung kondisi di Amerika Serikat, tapi kurang kondusif karena di sana election (pemilihan Presiden), kecenderungannya uang larinya bukan ke emerging market, tapi ke mata uang negara-negara maju seperti Euro dan Yen. Itu yang saya kira bisa membuat rupiah melemah,” jelasnya kepada detikFinance, Minggu (6/11/2016).

“Bursa global juga sedang kurang baik. IHSG diprediksi akan melemah karena market global, salah satunya juga karena demo. Kalau IHSG turun otomatis orang yang beli rupiah akan sedikit,” tambah James. Dia berujar, kalau pun ada pelemahan rupiah, diperkirakan tidak akan turun terlalu dalam.”Tidak akan banyak proyeksi (turun), pa­ ling tidak di kisaran level Rp 13.100 atau sekitar Rp 13.120. Saya tidak melihat ada pelemahan rupiah sampai Rp 13.200 ke atas,” ujar James. vTIM/SN/RN/ MM/MUR/SHD

Iwan Fals ...

4SAMBUNGAN DARI HAL 1 V/Brawijaya Surabaya pada Minggu, 6 November 2016. Konser tersebut dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-55 Pramuka, sekaligus ulang tahun Iwan Fals yang juga berusia 55.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengaku bangga bisa bersama-sama Iwan Fals mengecat dan bersih-bersih di bekas kampung kumuh di Gresik. “Kalau bersih, rapi, pasti orang melihatnya akan nyaman. Lihat sekarang kampungnya warna-warni dan tidak salah Iwan Fals tertarik datang kemari,” kata Gus Ipul, sapaan akrabnya.

Hadir pada kesempatan tersebut Bupati Gresik Sambari Halim Radianto bersama Wakil Bupati Gresik M. Qosim yang di­ dampingi pejabat Forpimda setempat de­ ngan terlebih dahulu menggelar senam massal.

Selain digelar di Kelurahan Kroman, bakti sosial juga dilaksanakan di Kelura­ han Lumpur dengan penanaman tunas pohon kelapa. “Maknanya beragam, di sam­ ping pohon yang cocok ditanam di pinggir laut dan memiliki banyak fungsi, tunas kelapa adalah lambang Gerakan Pramuka,” kata ketua kwartir daerah pramuka Jatim tersebut. vSuryati

7 - 20 November 2016 | Edisi 334 2 Th XVII

JAKARTA FASHION WEEK 2017

Mimpi Jadikan Indonesia Kiblat Fashion Dunia Hadirnya para perancang busana internasional di ajang ini, dimanfaatkan oleh perancang busana muda Indonesia agar bisa dikenal di kancah internasional.

A

jang pekan mode terbesar di Indonesia, Jakarta Fa­ shion Week atau JFW, te­ rus mengalami perkembangan pesat dan menjadi ajang pertemuan para desainer terpilih Tanah Air untuk memamerkan karya-karya mereka. Menginjak tahun kesembilan, Jakarta Fashion Week 2017 (JFW) diharapkan dapat membawa karya busana Indonesia menjadi tren di tingkat regional bahkan dunia.

Acara mode JFW 2017 yang digelar 22-28 Oktober 2016 lalu, diikuti ratusan perancang busana Indonesia dan dunia. Acara yang digelar pertama kali pada tahun 2008 ini, juga memberi warna yang semakin kuat dalam laju pesat industri mode Indonesia.

Panitia mengklaim sebanyak 200 desainer ikut meramaikan ajang promosi tren busana terbesar di Indonesia itu. Para desainer yang ikut dari kalangan desainer muda dan desai­ner yang namanya telah dikenal du­nia mode Tanah Air. Demikian juga de­ngan desainer dari luar negeri. Pesertanya terus bertambah dengan menampilkan merek-merek ternama yang digandrungi kalangan atas Indonesia.

Hadirnya para perancang busana internasional di ajang ini pun dimanfaatkan oleh perancang busana muda Indonesia agar bisa dikenal di kancah internasional. JFW juga selalu mengenalkan budaya dan fashion lokal seperti batik dan tenun kepada perancang busana internasional, yang kemudian dikolaborasikan menjadi pa­

FOTO: IST

Pembukaan Jakarta Fashion Week 2017.

duan busana yang apik dan kekinian.

Creative Director Jakarta Fashion Week 2017 Ai Syarif mengatakan bahwa pagelaran JFW 2017 ini merupakan wadah bertukar ide antar perancang busana dari dalam dan luar ne­ geri. Karya-karya perancang yang ditampilkan diharapkan akan menjadi trendsetter busana di tahun 2017.

“Ini adalah salah satu wadah untuk desainer Indonesia untuk tampil dan dikenal ke mancanegara. Ba­ nyak yang terkenal setelah mengikuti JFW ini,” ujar Ai, belum lama ini.

Ai menambahkan, desainer asing yang tampil tahun ini berasal dari Jepang, Korea, Amerika Serikat, India, Thailand, Swedia, dan Australia. “Desainer Indonesia juga kami sediakan tempat khusus untuk bisa memamerkan karya mereka kepada desainer internasional di lantai 8,” ujarnya.

Tempat khusus itu adalah showcase di Fashionlink di hall lantai 8 dan Indonesia Fashion Forward di lantai 2, Senayan City. Kedua tempat itu dijadikan etalase karya-karya desainer muda Indonesia yang bisa dinikmati, terutama untuk kalangan pembeli dari luar maupun dalam negeri.

Untuk menampilkan busana-busana tersebut, Ai menjelaskan ada 100 lebih

model laki-laki dan perempuan diseleksi secara ketat dari 900 model yang mendaftar baik dari dalam dan luar negeri. Selain itu, para model itu dipilih oleh tim audisi khusus dengan mencari ke berbagai agensi untuk mendapatkan model yang sesuai kriteria. Salah satu syarat yang harus dipenuhi, mo­ del perempuan harus bertinggi badan minimal 170 sentimeter. Sedangkan laki-laki harus mencapai 180 cm.

“Kalau JFW yang berpartisipasi makin banyak. Indonesia Fashion Forward juga makin inovatif gaya­ nya. Di luar negerinya juga sangat ba­ nyak, tahun lalu kita ke Korea membawa IKYK (I Know You Know) salah satu merek fashion,” jelas Ai. Ai menjelaskan, JFW kali ini ingin menonjolkan tren busana di Asia Tenggara khususnya di Indonesia setahun ke depan. Semua desainer tidak dibatasi tema tertentu. “Kalau pakai tema, desainer sulit untuk bisa menonjolkan yang mereka miliki untuk bisa ditampilkan,” tukasnya.

Selama ini, lanjut dia, perwakilan dari Indonesia rajin mengikuti berbagai pekan mode di luar negeri seperti New York, Paris, Tokyo, dan Kuala Lumpur.

Sementara Direktur JFW 2017, Leni Tedja pun mengatakan dari 200

desainer yang terlibat tahun ini, hampir 75 persennya adalah desainer muda.

“Brand (merek) yang baru 70-80 persen. Desainer seniornya justru bisa dihitung pake tangan,” jelas Leni.

Di Asia Tenggara, kata Leni, JFW sudah diakui dan menjadi trendsetter mode. “Kalau Asia Tenggara ya memang sudah, karena tujuan kita kan seperti itu ya,” ujarnya.

JFW juga menjadi incaran para desainer luar negeri untuk mengenalkan produk fashion terbarunya. Di sisi lain, desainer asing datang ke JFW untuk melihat besarnya potensi dan kekayaan fashion Indonesia yang mempunyai ciri khasnya yakni dengan batik. Hal itu diakui salah satu desainer asal Korea Selatan yang juga creative director dari merek fashion ‘Twee’, Kim Hye Jin. Dia menceritakan kedatangan­ nya ke ajang JFW 2017 selain untuk menjual produknya, juga ingin berkolaborasi dengan desainer muda Indonesia untuk mengembangkan pa­ sar fashion di Asia. “Saya ingin mengajak desainer muda Indonesia untuk menjual hasil desainnya di bebe­ rapa department store khususnya di Asia. Dari situ kita ikut mengembangkan tren fashion Asia,” ujar Kim. vSuryati

8

FILM SHY SHY CAT

Ketika Cinta Nyaris Hancurkan Persahabatan

RUMAH produksi Starvision tak pernah vakum dalam membuat film. Berawal dari keinginan Monty Tiwa untuk membuat sebuah film komedi yang lucu, cerdas dan juga berkesan dengan pesan moral, terciptalah film berjudul Shy Shy Cat (Malu-Malu Kucing).

Film yang diproduseri Chand Parwez ini siap menghibur pecinta film Indonesia mulai 3 November.

Film Shy Shy Cat mengisahkan tentang terjalinnya persahabatan antara tokoh yang diperankan oleh Acha Septriasa, Nirina Zubir dan Tika Bravani. Namun, hubungan baik di antara mereka tiba-tiba teruji dengan kehadiran tokoh yang diperankan Fedi Nuril. Dalam film, Fedi menjadi seorang pria Sunda yang piawai pencak silat juga relijius.

Kisah itu berawal saat Mira (Nirina Zubir) memutuskan untuk mengadu nasib ke kota Jakarta. Namun sebelum berangkat, Mira harus menepati janjinya dahulu kepada sang ayah. Mira berjanji kepada ayahnya bila dalam usia 30 Tahun Ia masih lajang, maka Mira harus pulang ke kampungnya untuk dijodohkan oleh sang ayah kepada pilihan yang tentunya siapa pun itu dia harus menyetujuinya.

Diusia yang ke-30 Mira berhasil meraih kesuksesa­ nnya di Jakarta namun tetap lajang dan belum memiliki pacar, karena janjinya terhadap sang ayah maka Mira harus menepatinya. Mira bersama dengan kedua sahabatnya Jessy (Acha Septriasa) dan Umi (Tika Bravani) akhirnya mereka pulang ke kampung halaman.

Sang ayah tetap berpendirian untuk menjodohkan Mira dengan Lelaki bernama Otoy (Fedy Nuril), sebelum bertemu Mira tetap menolak keinginan sang ayah dan bersama kedua sahabatnya Jessy dan Umi juga ikut membantu mencari agar bisa membatalkan perjodohannya itu.

Akan tetapi, setelah me­ reka bertemu dan melihat si Otoy yang tampan, Mira, Jessy dan Umi malah bersaing untuk mendapatkan si Otoy. Akankah Acha Septriasa, Nirina Zubir dan Tika Bravani dapat mempertahankan jalinan persahabatan dalam peran me­ reka di film Shy Shy Cat? Seperti apa persaingan me­ reka dan siapakah nanti­ nya yang akan mendapat­ kan si Otoy? vSuryati

D’ACADEMY ASIA 2

Membawa Musik Dangdut Dinikmati Hingga Mancanegara

Press conference Dangdut Academy Asia 2.

INDOSIAR telah sukses menggelar D’Academy Asia 1 pada tahun lalu. Kesuksesan itu membuat Indosiar menggelar D’Academy Asia 2 yang mulai ditayangkan 23 Oktober 2016 lalu. Ajang ini juga membawa musik dangdut kian dinikmati oleh pemirsa di seluruh Tanah Air dan mancanegara. Terbukti, pencarian bakat penyanyi dangdut di tingkat Asia ini, memperoleh rating dan share yang tinggi.

Tahun ini, D’Academy Asia 2 menjadi ajang yang lebih megah dan besar. Dengan 36 peserta dari 6 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapore dan Thailand serta Timor Leste.

Ekin Gabriel, selaku PSRD (Planning, Scheduling, Research, Development) Division Head Indosiar menyatakan, masuknya beberapa negara baru seperti Thailand dan Timor Leste, menjadi bumbu baru tersendiri bagi DA Asia 2.

“Ini yang membedakan talent show D’Academy sama yang lainnya. Ini bukan hanya sekedar kompetisi, namun menyatukan semua budaya. Di dangdut Academy Asia, inilah dangdut yang menyatukan semuanya,” tutur Ekin Gabriel, di press conference, belum lama ini.

Menurut Ekin Gabriel, walaupun semuanya menyanyikan lagu dangdut, para kontestan DA Asia tentunya memiliki ciri khas tersendiri. “Dangdut melayu dari Asia ini berbeda-beda sebenarnya.

Cengkok dan lenggok lagu dangdutnya sangat bereda,” ujarnya.

D’Academy Asia ini, lanjut Ekin, yang terasa bukan kompetisinya, tetapi rasa persaudaraan­nya.

“Jadi benar-benar budaya menyatukan bangsa. Maka, tak berlebihan jika Indosiar berharap. Program DA Asia 2 ini dapat mempererat persahabatan antar negara-ne­gara di Asia Tenggara,” katanya lagi.

Sementara itu, Presiden Director IEP Indosiar, Indra Yu­ dhistira mengatakan bahwa acara DA Asia menggugah rasa nasionalisme. “Yang luar biasa, di Asia orang-orang yang semula tidak mengenal dangdut tapi sejak ada D’Academy Asia musik dangdut jadi terkenal,” kata Indra. “Dan yang pasti, budaya kita makin dikenal di negara tetangga,” imbuhnya.

Sebelumnya pada bulan Juli 2016 lalu, Indosiar sudah menggelar Konser Pilihan Indonesia untuk Dangdut Academy Asia 2. Di sini dipilih 3 peserta guna me­

FOTO: IST

nemani Ical-Weni, sebagai juara 1-2 di Dangdut Academy 3 (DA 3) yang sudah lolos otomatis.

Hasilnya didapat Irsya, Rani, dan Duo Alfin. Sama seperti Ical-Weni, ketiga finalis adalah jebolan DA 3. Namun karena ternyata harus mengirim 6 wakil, maka diputuskan Ihsan Tarore sebagai juara Dangdut Academy Celebrity tempo hari, menjadi peserta ke-6 yang ikut D’Academy Asia.

Sedangkan untuk negara lain, berikut kami turunkan nama-nama peserta perwakilan dari 5 ne­ gara lain yang akan menjadi lawan Indonesia di Dangdut Academy Asia 2. Thailand: Ammy Fara, Deq Nee, Nasrie Karae, Nik Fa­ dli, Nur Rihan, dan Suneeta Mayo.

Timor Leste: Dora Bria, Gerson Oli­veira, Jerry Kong, Lola Calcio, Maria Vitoria, dan Marco Araujo.

Malaysia: Asmidar Isme, Elda Susanti, Jiwa Firdaus, Rojer Kajol, Syura Badron, dan Zizi Kirana. Brunei Darussalam: Azhar Aziz, Ejja Yaakub, Hazwan Mohamad, Ryana Munap, Wan Ziqri, dan Yadiy Yussof. Singapura: Catty Rahman, Ernie Selena,Fyda Tahir, Iana Eyzana, Ikah Ja­ mil, dan Rizuan Rashid. vSuryati

7 - 20 November 2016 | Edisi 334 2 Th XVII

9

AKSI BELA

ISLAM

Ribuan pengunjuk rasa memadati kawasan Bundaran Air Mancur Bank Indonesia sebelum menuju ke depan Istana Merdeka di Jakarta.

Ribuan pengunjuk rasa bergerak dari Masjid Istiqlal dengan berjalan kaki secara tertib menuju depan Istana Negara.

Ribuan umat Muslim melakukan konvoi menuju Mapolda Sumut di Jalan Sisingamangaraja, Medan, Sumatera Utara.

Ribuan umat Muslim melakukan aksi longmarch menuju Kantor Gubernur Sulsel di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sulawesi Selatan.

Ribuan umat Muslim melakukan aksi longmarch menuju Kantor Gubernur Sulsel di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sulawesi Selatan.

Elemen ormas islam saat mengusir mobil SNG Metro TV. Suasana sempat memanas tatkala elemen ormas mendekati mobil Metro TV tersebut

Seorang yang diduga provokator mencoba memprovokasi massa dengan melempar Polisi saat sedang mengawal aksi demo dengan kantong air plastik.

Polisi rilis foto provokator demo 4 November 2016.

7 - 20 November 2016 | Edisi 334 2 Th XVII

DEMO 411

Benarkah Ibukota Jakarta Lengang Jakarta, Trans – Betapa mencekamnya ibu kota Jakarta, menjelang tanggal 4 November 2016 (lalu-red). Dimana disantero Persada Nusantara sudah mengu­ mandangkan bahwa akan mengirimkan perwakilannya untuk ha­dir dalam demo aksi “ Berjihat Ter­ hadap Penistaan Agama Islam”, diduga dilakukan Ahok sebagai Guburnur DKI Jakarta (non-aktif) melakukan Penistaan Agama Islam dalam pidatonya di Kepulauan Seribu tentang Pinistaan Alqur­ an Surat Almaidah ayat 51, sebagaimana yang telah dilaporkan berbagai Ormas Islam ke Bares­ krim Mabes POLRI. Didalam berdemokrasi, untuk menyampaikan pendapat dibenarkan oleh undang-undang, apalagi Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, menyatakan menyambut baik asal tidak anarkis. Libih lanjut dikatakan oleh kepala negara, bahwa Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 4 Nov tersebut tetap masuk dan berkerja berada di istana negara.

Sehingga para pelaku demo yang terdiri dari Ormas Islam yang sudah berada di Jakarta dan dalam perjalanan dari daerah se­perti Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepri (Batam), Jambi, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung, dengan dikawal pihak kepolisian siap memasuki Jakarta tepat pada tanggal 4 November 2016. Ditambah masyarakat Pendemo ormas islam dari Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah, Propinsi Jawa Barat, dan DKI Jakarta sendiri. Diperkirakan pendemo berjumlah ratusan ribu orang dan boleh dikatakan jutaan umat Islam berkumpul di titik di DKI Jakarta, Monas, Bundaran Patung Kuda, depan Istana Negara.

Pantauan Meidi Muluk dari Koran Transaksi dilapangan, disekitar Pasar Baru, Mangga Dua, Glodok dan sekitar pusat hiburan malam Mangga Besar tidak terlihat mobil mewah yang hilir mudik. Melainkan mobil petugas yang terlihat mondar-mandir, seperti mobil dari pihak Polisi dan mobil TNI, serta aparat gabungan yang berjaga-jaga di titik-titik tertentu untuk pengamanan Ibu Kota.

Apakah dengan banyaknya aksi pendemo yang telah memasuki Ibukota Jakarta, sehingga para keturunan tiongha yang biasanya ramai menyantap kuliner dipinggiran jalan dan menikmati indah­

nya malam penuh hiburan, tak terlihat puncak batang hidungnya.

Mungkin mereka trauma de­ ngan kerusuhan ‘98, sehingga me­ reka banyak berdiam diri di kediaman mereka masing-masing.

Akan tetapi ada yang mena­ rik disini ketika Koran Transaksi menuju bandara Soekarno Hatta, hampir semua terminal keberangkatan domestik dan luar negeri dipenuhi oleh penumpang yang ingin bepergian, terutama para penumpang keturunan yang sempat disapa Koran Transaksi. Ketika ditanya mereka berasalan mau weekend.

Namun, jika dilihat gestur tubuh mereka ada rasa sedikit waswas akan situasi kondisi saat itu.

Padahal aksi damai telah disosia­ lisasikan melalui media cetak dan televisi baik melalui pemuka agama, maupun para pimimpin ormas islam. Terlihat dari gurat wajah mereka yang berada di bandara, yang ingin melakukan perjalanan bepergian seperti akan melakukan perjalanan tergesa-gesa.

Ada pelajaran yang bisa dipetik dari aksi damai unjuk rasa 4 November. “Bahwa turunnya massa ke jalan dikarenakan mulai hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, dimana hukum sangat keperpihakan seperti Tajam kebawah dan Tumpul ke atas”. Penegak hukum lamban, mengambil respon dari aksi sebelumnya yang telah dilakukan, begitu tumpah ruahnya umat islam menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah tentang penistaan Alquran yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Aksi yang semula damai ini berakhir sedikit ricuh.

Dampak ekonomis sangat terasa bagi kalangan pedagang, baik pedagang pakaian tanah abang yang beromset miliaran rupiah, maupun pedagang makanan kaki lima. Sampai Minggu malam, 6 November, masih terlihat sepi pembeli.

Inikah yang dikatakan “Demo Aksi Damai”, bahkan demo yang terjadi di Indonesia sejak Indonesia Merdeka, inilah yang sangat besar dan melelahkan, sejak ada­ nya reformasi.

Kita sudah mempertontonkan kepada dunia, bentuk penegakan hukum didalam ber demokrasi, dan pemerintah berjanji membe­ rikan waktu selama dua pekan dari surat pemanggilan hingga proses hukum terhadap Ahok. vMM

Trans Jabodetabek 10

Kronologi Aksi Bela Islam II Versi GNPF MUI Unjuk rasa sebenarnya berlangsung damai dan kondusif, hingga aksi tersebut disusupi oleh provokator.

Jakarta, Trans - Gerakan Nasio­ nal Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) melakukan klarifikasi terkait bentrokan yang terjadi antara para peserta aksi dan aparat kepolisian, pada saat unjuk rasa aksi Bela Islam II di Jakarta, Jumat 4 November 2016.

Ketua GNPF-MUI, KH Bachtiar Nasir mengatakan, unjuk rasa sebenarnya berlangsung damai dan kondusif. Hingga aksi tersebut disusupi oleh provokator yang kecewa apabila tidak terjadi ricuh.

Dia menegaskan, sejumlah ruas jalan protokol di jantung ibu kota, terutama di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, Tugu Tani, Masjid Istiqlal, Patung Kuda hingga di depan lstana Merdeka, situasi dapat dikendalikan.

Menurut dia, aksi ini juga tidak melanggar peraturan kapolri mengenai batas waktu penyampaian pendapat di depan umum pada pukul 18.00 WIB. Karena, proses negosiasi antara perwakilan peserta aksi, KH Arifin Ilham de­ngan pihak pemerintah, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik. Hukum dan Keamanan, Wiranto, masih berlangsung.

“Para habaib dan ulama saat itu masih berada di atas panggung orasi dan terkena gas air mata,” ujar Bachtiar dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu 5 November 2016.

Dia pun menceritakan kronologi secara detail terkait aksi tersebut.

Mulai dari koordinasi pagi hingga resmi dibubarkan sore ini. Berikut ini kronologi lengkapnya.

Pukul 10.00 WIB, GNPF memberikan pengarahan terbatas kepada pengendali barisan aksi dan para orator, dengan pesan yang kuat bahwa ini adalah aksi damai dan harus menunjukkan akhlaqul karimah. Kemudian, pada 11.00 WIB, pimpinan GNPF bersama ulama menetapkan kesepakatan target aksi damai yang akan diperjuangkan kepada Presiden Jokowi.

Usai salat Jumat di Masjid Istiqlal, semua peserta barisan aksi melakukan long march menuju Istana sesuai rute yang telah ditetapkan, orasi di depan Istana baru dimu-

FOTO: SUHADA

Konferensi pers GNPF-MUI terkait aksi 4 November 2016.

lai setelah Salat Ashar. Pelaksanaan orasi pun berjalan lancar, dengan orator bergantian dan berbagai elemen dipimpin langsung oleh Habib Rizieq Syihab selaku pembina GNPF-MUI. Setelah itu, perundingan pertama mengutus dua orang juru run­ ding dari GNPF-MUI, yaitu dirinya bersama Zaitun Razmin untuk mendatangi Istana. Hasilnya, juru run­ ding menolak melakukan perundingan karena hanya akan ditemui oleh Wiranto dan beberapa menteri sebagai utusan resmi Jokowi.

Merespons hal tersebut, juru runding mendatangi Istana untuk kedua kalinya. Namun, kemudian mereka tetap menolak untuk berunding, karena Istana tetap me­ nawarkan perwakilan yang sama, sehingga kemudian juru runding kembali kepada barisan aksi.

Tidak lama dari itu, Pangdam Jaya Mayjen Teddy Lhaksamana dan Kapolda Metro Jaya Irjen Mochammad Iriawan, berinisiatif mendatangi mobil barisan aksi, kemudian naik ke atas dan memberi salam hormat kepada peserta aksi.

Kedatangan mereka untuk menemui Habib Rizieq dan menawarkan agar juru runding bisa diterima oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.

Habib Rizieq Syihab bersedia memenuhi penawaran tersebut de­ ngan jaminan agar Wapres RI bersedia memerintahkan Kapolri Tito Karnavian untuk menangkap Basuki Tjahaja Purnama hari itu juga.

Kemudian, juru runding mendatangi Istana untuk ketiga kalinya.

Kali ini, juru runding diikuti juga oleh Misbahul Anam. Juru runding ditemui Jusuf Kalla, perundingan pun berjalan alot. Hasil-

nya, Wapres RI memberikan jaminan akan memproses hukum Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok secara cepat, tegas, dan transparan serta minta waktu selama dua pekan untuk merealisasikannya.

Selanjutnya, juru runding kembali ke barisan aksi untuk menyampaikan hasil perundingan terakhir ini, dan baru selesai pukul 18.00 WIB. Setelah disampaikan, massa tidak bisa menerima hasil tersebut dan bersepakat untuk para peserta akan bermalam di depan Istana Negara. Akhirnya, Arifin Ilham dengan inisiatif sendiri berusaha bernegosiasi kembali langsung menemui Wapres.

Kericuhan kecil sebenarnya sudah mulai terjadi sebelum rombongan mobil komando tiba, antara massa yang terprovokasi dengan barikade polisi. Agar tidak terjadi bentrok, maka Laskar Front Pembela Islam (FPI) menjadi pagar pembatas antara massa tersebut dengan barikade polisi.

Tak lama setelah azan Isya berkumandang, petugas keamanan secara tiba-tiba melakukan tindakan fisik merangsek dan mendorong untuk membubarkan barisan aksi secara paksa dengan menembakkan gas air mata dan menembakkan peluru karet.

Kala itu, Arifin llham yang masih berada di Istana bersaksi bahwa Wapres RI, menko Polhukam, dan kapolri memberikan reaksi marah atas kecerobohan petugas keamanan tersebut. Berkali-kali kapolri dan panglima TNI memerintahkan aparat untuk berhenti menembak massa lewat pengeras suara.

Namun, tak digubris oleh pasukan polisi bahkan pasukan motor polisi berputar-putar di kerumunan

massa, sehingga ada yang tertabrak.

Puluhan korban luka akibat tembakan peluru karet, tertabrak motor polisi, dan gas air mata.

Barisan aksi Bela lslam II akhirnya bergerak dan menginap di pagar luar Gedung MPR/DPR. Pada pukul 03.00 WIB dini hari, delegasi GNPF diterima oleh Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, dan beberapa anggota DPR lainnya.

Setelah beberapa kali berunding, keamanan gedung MPR/DPR diambil alih oleh panglima TNI dan kapolri yang akan menggusur massa yang menginap di luar pagar Gedung MPR/DPR. Komisi III DPR pun kemudian memberikan jaminan akan menekan pemerintah pusat untuk memenuhi janjinya di depan massa aksi damai.

Pada pukul 04.05 WIB hari ini, akhirnya secara resmi GNPF-MUI membubarkan aksi Bela Islam Il yang ditutup oleh Ketua GNPF Bachtiar Nasir.

“Alhamdulillah aksi damai berlangsung dengan maksimal meski ditekan, ditembaki, dipukuli, tapi kita bersabar dan tidak membalas, tidak melawan. Karena niat awal kita adalah aksi damai,” ungkapnya.

Pembina GNPF-MUI Habib Rizieq Syihab menegaskan bahwa massa sebenarnya bisa melawan aparat kala itu. Tapi, hal tersebut berlawanan dengan tujuan aksi damai.

“Sebenarnya kita bisa saja melawan dan perang, tapi kita ini aksi damai. Kita tidak boleh diadu domba melawan Polisi dan TNI. Mereka saudara kita juga dan kita harus fokus pada kasus (dugaan) penistaan Alquran oleh Ahok,” tuturnya. vSuhada

BERSAMBUNG Bagaimana Tanggung ....

Ajak Mahasiswa Jadi Pelopor ...

ngan, bea cukai serta supply and demand.

Dikutip dalam keterangan pers EIU, Chris Clague, salah satu penulis dari laporan ini mengatakan, perdagangan gelap menimbulkan ancaman bagi kesehatan masyarakat, lingkungan, dan inovasi, serta menyediakan dana untuk jaringan kejahatan transnasional serta organisasi teroris.

Ketua Komite Hak Kekayaan Intelektual Eurocham, Simon Jim, sependapat dengan Chris. Menurut dia, barang ilegal tidak hanya mengambil pendapatan perusahaan atau pemerintah, namun juga mengancam keamanan negara dengan mendukung sindikat kejahatan transnasional dan kelompok teroris.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari www.beacukai.go.id, sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo untuk menghentikan penyelundupan dan peredaran barang ilegal, Bea Cukai meningkatkan kinerja unit penindakan dan mengoptimalkan pengawasan laut. Penindakan yang berhasil dilakukan Bea Cukai sepanjang tahun 2015 melesat ke angka 10.009 kasus atau meningkat 50,7% dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 6.640 kasus.

Di kawasan Asia, Hong Kong menjadi negara paling berkomitmen mengatasi perdagangan ilegal dengan poin 81,4 disusul oleh Jepang (75,9). Dalam indeks tersebut, Indonesia berada di salah satu posisi terendah (46,1) di atas Kamboja, Laos, dan Myanmar.

Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah Indonesia serius memberantas perdagangan ilegal. Menurut laporan terbaru yang dirilis Economist Intelligence

supaya bisa bersaing dalam persaingan global,” kata Menaker Hanif, saat memberikan kuliah umum tentang revolusi mental di Universitas Negeri Lampung (UNILA) kota Bandar Lampung di Lampung minggu yang lalu.

Dia menjelaskan, Revolusi Mental menjadi prasyarat pen­ ting dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan berlandaskan semangat gotong royong. “ Peran Perguruan Tinggi Dalam Menyampaikan Revolusi Mental “ ini dihadiri Men­ teri Koordinator Bidang Pemba­

Unit (EIU), Indonesia termasuk di posisi terbawah dengan menempati peringkat 14 dari 17 Negara dalam penanggulangan perdagangan ilegal. Bahkan, posisi Indonesia masih kalah dibandingkan dengan sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Filipina dan Vietnam.

Dalam laporan bertajuk The Illi­ cit Trade Environment Index tersebut, EIU mengaudit empat kategori, yakni kekayaan intelektual, transparansi dan perdagangan, bea cukai, dan supply and demand.

Sementara secara keseluruhan dari 17 negara, Australia menjadi negara yang paling komitmen mengatasi perdagangan ilegal dengan peringkat pertama, memiliki poin 85,2. Kemudian diikuti New Zealand dengan poin 81,8.

Berdasarkan informasi Bea Cukai, penindakan yang berhasil dilakukan Bea Cukai sepanjang tahun 2015 melesat ke angka 10.009 kasus atau meningkat 50,7 persen dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 6.640 kasus.

Pengamat Hukum Internasional Hikmahanto Juwana mengatakan, hasil penelitian tersebut harus ditanggapi dengan serius.

Menyoroti indeks EIU yang me­ ngungkapkan Bea Cukai sebagai salah satu indikator terlemah bagi Indonesia, Hikmahanto mengungkapkan, hal ini menunjukkan kelemahan Bea Cukai dalam melakukan pengawasan dan pencegahan masuknya barang impor ilegal ke dalam negeri. “Jika pemerintah membiarkan hal ini terus berlangsung, yang sebenarnya diuntungkan hanyalah para kri­ minal yang melakukan kegiatan tersebut,” katanya. vSN/RN

ngunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, Rektor Universitas Lampung, Hasriadi Mat Akin; Anggota DPR RI, Ismayatun; Wakapolda Lampung, Bonifasius Tampoi, Deputi Menko PMK bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Agus Sartono; Staf Khusus Menko PMK, Dolfie OFP; serta dihadiri sekitar 350 mahasiswa Universitas Lampung.

Dalam kesempatan itu, Menko PMK menuturkan, Revolusi Mental sebagai ‘Gerakan Hidup Baru” yang bertujuan menanam­ kan rasa percaya diri akan kemampuan sendiri, menanamkan

optimisme dan daya kreatif ma­ syarakat dalam menghadapi tantangan berbangsa dan bernegara.

Dia juga menekankan bahwa Revolusi Mental menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan berlandaskan semangat gotong royong.

“Bangsa Indonesia kuat karena ideologi Pancasila. Bhineka Tunggal Ika mengikat kebe­ ragaman Indonesia,” tegas Menko PMK. Menko PMK berharap Perguruan Tinggi mampu menjadi garda

terdepan dalam implementasi Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) karena sejalan dengan posisi Perguruan Tinggi sebagai agent of change. Perguruan Tinggi akan menghasilkan generasi calon pemimpin bangsa. Proses pembelajaran di Perguruan Tinggi harus mengandung muatan pembangunan karakter yang merupakan “never ending process” sepanjang kehidupan berbangsa dan bernegara. Karenanya, Universitas Lampung harus ikut serta memperkuat perannya dalam pembangunan karakter sumber daya manusia Indonesia. vRechan Nazar/Ri­ chardo Zakaria/Choky

Ribuan WNA Ditangkap Direktorat ... grasian. “Sanksi administrasi bisa dikenai biaya beban atau denda, dicekal (cegah tangkal), dan dideportasi. Kalau sanski pidana bisa nanti diproses hukum dengan pihak berwajib,”‎ ujar Ronnie.

Pencegahan WNA Bermasalah Keberadaan warga negara a­­ sing (WNA) bermasalah di Indonesia bukan hanya persoalan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Bebe­ rapa kasus yang menyeret WNA, bisa ditindaklanjuti kementerian dan lembaga terkait. “Contoh kasus prostitusi (yang melibatkan WNA). Itu ada di undang-undang

pidana umum. Kalau itu pekerjaan ilegal, itu bisa masuk dalam kompetensi Kementerian Tenaga Kerja,” jelas Dirjen Imigrasi Kemenkumham Ronny F. Sompie Jika WNA bermasalah berkaitan dengan pariwisata, maka Kementerian Pariwisata bisa ikut terlibat menuntaskan. Sejatinya, pembenahan masalah ini bisa dilakukan secara komprehensif dan sinergis. Pencegahan juga bisa melibatkan ma­ syarakat, sekalipun di tingkat RT/RW. Tokoh masyarakat sekitar bisa melaporkan jika me­ nemui kecurigaan terkait aktivitas WNA. “Dari situ, Ditjen Imigrasi bisa turun langsung untuk

menindaklanjuti informasi yang ada ini,” papar dia.

Kepala Bagian Humas Ditjen Imigrasi Heru Santoso me­ ngakui, peran serta masyarakat mencegah kasus yang melibatkan WNA diperlukan. Apalagi, saat ini Ditjen Imigrasi mencatat, banyak WNA bermasalah me­ nyasar daerah-daerah pelosok.

“Seperti di Kota Moubagu, Sulawesi Utara. Banyak ditemukan pelanggaran oleh orang a­­ sing,” tutur Heru.

Para WNA yang menuju pelosok itu, lanjut Heru, biasanya melakukan tindak penipuan atau pelanggaran perdagangan. Mereka mudah melaku-

kan tipu muslihat, karena pandangan superior warga sekitar terhadap WNA. Dalam beberapa kasus yang ditemukan Ditjen Imigrasi, WNA juga terlibat masalah keuangan. Bahkan, bebe­ rapa dari mereka ditemukan berusaha mencari duit dengan cara mengemis atau mengamen.

“Kemarin sempat ketemu WNA jadi pengemis di Surabaya.

Kalau kita lihat, mereka ha­ nya kehabisan uang dan dia berusaha mencari uang sampai se­perti itu.

Beberapa waktu lalu juga terjadi, pemain sepak bola asing yang tidak digaji oleh klubnya, ada yang berjualan jus,” lanjut Heru. vRechan Nazar/SN

11

Trans Jabar

7 - 20 November 2016 | Edisi 334 2 Th XVII

Kokain dan Ganja Masuk LKS Dindik Tangsel Bilang Buku Ilegal Tangsel, Trans - Dunia pendidikan lagi-lagi dihebohkan de­ ngan beredarnya buku Lembar Kerja Siswa (LKS) yang berisi sesuatu yang tidak seharusnya tercantum.

Ini memang bukan soal pornografi, tetapi soal narkoba yaitu kokain dan ganja. Demikian ribut-ribut yang menghiasi media online dan cetak di Tangsel beberapa waktu lalu.

Konon, peredaran buku lembar kegiatan dan evaluasi siswa (LKS) bidang studi IPA terbitan Bakti Ilmu yang diperuntukkan bagi siswa sekolah dasar (SD) kelas lima semester satu di SD Negeri 1 Serua Indah, Ciputat, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menjadi sorotan. Pasalnya, pada halaman 29 di buku terse-

but terdapat kalimat tentang pemanfaatan kokain dan ganja sebagai obat-obatan yang tak tepat dibahas bagi siswa kelas lima SD. Ini memang menjadi polemik, sampai-sampai aparat hukum seperti Kepolisian dan BNN ikut mengomentari hal ini. Padahal yang dipersoalkan adalah produk buku pelajaran yang sifatnya kajian ilmiah. Tapi ada media online yang dianggap “lebay” karena menyatakan “terdapat anjuran mengkonsumsi narkotika jenis kokain dan ganja”. Padahal LKS itu buku pelajaran, bukan doktrin untuk diikuti atau dilaksanakan. Tidak ada anjuran untuk menggunakan atau memanfaatkan.

Salah seorang guru SD Negeri 1

FOTO: IST

Kepala Badan Narkotika Nasional Tangerang Selatan Heru Istu (kiri) didampingi Kepala Dinas Pendidikan Tangsel Matoda (tengah) serta Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pemberdayaan BNN Kota Tangsel, Sony Gunawan (kanan) menunjukan Lembar Kerja Siswa (LKS) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Kelas V yang menyebutkan ganja dan kokain sebagai jamu atau obat di SMA 2 Tangsel.

DPRD Tangsel Nilai Banyak Sekolah Tak Layak Operasional Masih banyak sekolah swasta yang pembangunannya terkesan dipaksakan.

Tangsel, Trans - Ada pengalaman menarik menyangkut du­ nia pendidikan di Tangerang Selatan yang diperoleh kalangan legislative setempat. Dalam suatu sidak, beberapa anggota Komisi II, DPRD Tangsel, yaitu Muhammad Aziz, Eeng Sulaiman dan Tarmizi melihat ternyata masih banyak sekolah swasta yang menginduk dengan sekolah negeri dalam hal pelaksanaan Ujian Nasional, seperti yang terjadi awal 2016 silam.

Diduga sekolah-sekolah swasta tersebut dalam hal akreditasi masih jauh di bawah standar, sehingga

harus menginduk dengan sekolah negeri atau kepada sekolah swasta lain yang memiliki akreditasi A. Muhammad Aziz, selaku Sekretaris Komisi II DPRD Tangsel, mengatakan dalam beberapa kali tinjauannya ke sekolah swasta masih banyak sekolah swasta yang terkesan dipaksakan saja pembangunannya. “Bahkan lapangan parkir saja tidak ada, dan juga fasilitas penunjang pendidikan lainnya pun kurang memadai. Ini yang membuat kami heran kenapa sekolah seperti ini bisa beroperasi,” ujarnya.

Seharusnya, sambung Aziz, pemerintah melalui dinas terkait harus lebih ketat lagi dan sekolah tersebut diberikan izin apabila sudah memiliki kelayakan dari segi sarana pendidikan. “Dinas terkait harus lebih ketat lagi dalam mengijinkan ber-

FOTO: IST

Sekretaris Komisi II DPRD Tangsel Muhammad Aziz.

dirinya sekolah swasta di Tangsel, semuanya harus dinyatakan layak untuk sarana pendidikan dan proses mengajar dan belajar. Baru boleh mendirikan sekolah,” ujarnya.

Sementara Anggota Komi-

si II DPRD Tangsel, Eeng Sulaiman mengatakan, hal yang paling mengkhawatirkan ialah. Sekolah-sekolah tersebut lebih mengutamakan bisnis saja bukan lebih pada pengabdian di dunia pendidikan. “Kami khawatir saja ini lebih pada bisnis saja, sehingga mengabaikan apa yang menjadi persyaratan utama dalam mendirikan dan mengoperasikan sarana pendirikan,” ujarnya.

Jika peraturan ini lebih diperketat lagi, maka kedepannya setiap sekolah mau pun swasta dan negeri yang ada di Tangsel, memiliki kesamaan dalam hal fasilitas. “Kalau semuanya lengkap ijinnya, jadi ke depannya tidak ada lagi sekolah kumuh atau sekolah bagus, karena standarnya itu sudah ada, sehingga sekolah yang dibangun pun tidak asal-asalan,” ujarnya. vdra/07***

Banten Juara Umum Pospenas 2016 Serang, Trans - Provinsi Ban­ ten berhasil meraih juara umum ajang tiga tahunan Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren tingkat Nasional (Pospenas) ke-7 tahun 2016 yang diselenggarakan di Provinsi Banten.

Kepastian Banten sebagai juara umum diketahui usai diumumkan Ketua III Panjatapnas-Pospenas, Sahlan Masduki, yang juga menjabat sebagai Asisten Deputi Koodinasi Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Serang, belum lama ini.

Ajang tiga tahunan ini merupakan wadah silaturahim dan perlombaan cabang olahraga dan seni kaum santri pondok pesantren. Piala Bergilir Pospenas diserahkan Dirjen Pendidikan Islam Kamarud-

din Amin yang juga menjadi Wakil Ketua Panitia Kerja Tetap Nasional (Panjatapnas) Pospenas kepada Sekda Provinsi Banten bersama Kakanwil Kemenag Provinsi Banten pada malam penutupan.

Pospenas VII ini ditutup oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Dalam kesempatan itu, Menag menyalurkan secara simbolis Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk santri pondok pesantren.

Sebagai juara umum, santri pesantren dari Provinsi Banten berhasil meraih 42 Medali, terdiri dari 19 medali emas, 9 perak, dan 14 perunggu. Kontingen Jawa Barat menjadi terbaik kedua dengan total medali yang sama, yaitu 42 medali, dengan komposisi berbeda. Para santri dari pesantren Provinsi Jawa Barat meraih 13 emas, 18 perak, dan 11 perunggu. Berada pada urutan ke-

tiga, kontingen dari provinsi Jawa Timur dengan 11 medali emas, 11 perak, dan 10 perunggu (32 medali).

Secara berturut-turut, kontingan berikutnya yang masuk dalam 10 (sepuluh) besar adalah Jawa Tengah (9 emas, 8 perak, 5 perunggu), Bali (9 emas, 3 perak, 9 perunggu), DI Yogyakarta (7 emas, 8 perak, 12 perunggu), DKI Jakarta (4 emas dan 1 perak), Sumatera Utara (3 emas, 8 perak, 8 perunggu), Riau (3 emas, 7 perak, 5 perunggu), dan Kalimantan Timur (3 emas, 2 perak, 1 perunggu).

Menurut Kamaruddin Amin, Pospenas VII ini diikuti oleh 2.826 santri pondok pesantren, terdiri dari 1.654 (58.5 persen) santri laki-laki dan 1.172 (41.47 persen) santri perempuan. Dari jumlah itu, sebanyak 1.905 santri mengikuti cabang olah raga, sedang 921 santri mengikuti pertandingan bidang seni. “Ada

11 cabang olah raga dan 14 cabang seni yang dipertandingkan pada Pospenas VII ini dan Provinsi Banten berhasil menjadi juara umum,” kata Kamaruddin.

Even Pospenas menjadi puncak dari rangkaian kegiatan peringatan Hari Santri Tahun 2016 yang digelar oleh Kementerian Agama. Sebelumnya Kemenag RI melaunching Pencanangan Budaya Nasional Menulis Mushaf Al-Quran yang diikuti oleh 40.128 santri pondok pesantren dan dilakukan serentak di seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi di Indonesia.

Kegiatan ini menghasilkan tulisan Mushaf Al Quran yang disebut dengan Mushaf Santri dan diserahkan kepada Presiden Jokowi saat membuka Pospenas, 22 Oktober lalu. vYus

Serua Indah mengatakan, tak mengetahui kalimat kokain dan ganja pada buku tersebut ketika dikonfirmasikan wartawan online tersebut.

“Enggak tau malah saya juga baru tahu,” ucap guru kelas enam yang enggan menyebut namanya itu.

Klarifikasi atas temuan tersebut juga mendapat sorotan dari anggota komisi II DPRD Kota Tangsel Eeng Sulaiman. Dirinya mengatakan akan segera melakukan kroscek atas kalimat yang dirasa janggal dalam buku yang didistribusikan di Pondok Aren dan Ciputat. “Saya akan mengkroscek hal ini kepada dinas terkait (pendidikan) dan jika terbukti kita akan tindak”, katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Tang-

sel Mathodah segera bereaksi dan menyatakan buku tersebut illegal. Dia juga meminta kepada SDSD yang kedapatan terima distribusi buku LKS tersebut untuk menarik dari peredaran sekolah, alias dicabut.

Kasus LKS “salah tulis” sudah kerap terjadi di berbagai daerah selama ini. Namun yang terjadi di Tangsel ada perbedaannya. Terkesan menjadi ajang polemik di kalangan awak media. Kasus kesalahan content ini dimanfaatkan untuk mengkait-kaitkan hal-hal yang tidak ada hubungannya antara materi produk dengan kelompok koperasi beberapa awak media di Tangsel. vOkt/07***

Warga Tangsel Dihibur Festival Situ Bungur

FOTO: ILUSTRASI

Festival palang pintu.

Tangsel, Trans - Warga Kecamatan Ciputat Timur khususnya Kelurahan Pondok Ranji, Sabtu-Minggu kemarin berduyun-duyun menuju kawasan wisata air lokal Situ Bungur. Berbagai hiburan spesifik Betawi seperti lenong dan bazaar makanan-minuman menghiasi acara tahunan Festival Situ Bungur. Themanya tetap menggalakkan pariwisata dan melestarikan budaya khususnya Betawi, sekaligus menjadi ciri khas Pondok Ranji selama ini.

Acara dibuka Wakil Walikota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, yang sudah dihadiri para pejabat pemerintahan setempat, tokoh-tokoh masyarakat dan segenap warga yang langsung bisa menikmati hiburan panggung lenong.

Menurut Dohiri Adam dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tangsel, kegiatan tersebut merupakan kerjasama panitia lokal seperti lurah dan camat. Acara itu juga diramaikan dengan atraksi palang pintu, lomba mancing dengan 35 orang peserta, santunan anak yatim untuk 200 anak, dan berbagai perlombaan.

Agenda lain termasuk pula lomba kasidah antara 14 peserta, dan pemanfaatan Situ Bungur dengan acara lomba dayung yang diikuti 10 peserta. Target utama acara tahunan itu adalah membangkitkan semangat masyarakat untuk melestarikan budaya Betawi. Sekaligus

mereka memahami bahwa kemajuan yang dicapai dalam pembangunan kota Tangsel, diantaranya kiprah masyarakat cukup menentukan bagi keberhasilan pembangunan di kota Tangsel.

Lurah Pondok Ranji, H. Mukroni mengakui kalau kegiatan Festival Situ Bungur merupakan agenda tahunan dengan tujuan melestarikan lingkungan dan menggali potensi Situ Bungur. Sekaligus memelihara budaya masyarakat yang umumnya Betawi agar peninggalan budaya tetap hidup dalam lingkungan mereka. Lokasi Situ Bungur tidak hanya menyangkut ekosistem tetapi juga menjadi destinasi wisata yang bisa memancing kehadiran warga dari daerah lain.

Yang menarik dari moment tersebut adalah hadirnya peluang kegiatan ekonomi seperti kehadiran para pedagang dalam bazaar yang menjajakan berbagai macam makanan, busana, aksesoris dan berbagai perlengkapan keluarga.

Justru para pedagang yang ikut berpartisipasi tersebut mayoritas adalah para pendatang yang selama ini ikut memeriahkan berbagai momentum seremonial di Tangsel selama ini. Warga setempat berjanji untuk memelihara lingkungan Situ Bungur, dan menjadikan arena wisata air dan memancing yang bisa dimanfaatkan warga secara cuma-cuma. vod/007***

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI PERWAKILAN PROVINSI BANTEN: Yusvin M Karuyan, Labora Taruly, Falscay Guntur Karuyan, KOTA TANGERANG SELATAN: Okta Iskandar

Kepala BP2T Kota Tangsel Dukung Seruan Menpan RB untuk Berantas Pungli Tangsel, Trans - Menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pemberantasan pungutan liar (pungli) di lingkungan instansi pemerintah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 5 Tahun 2016 berupa seruan untuk membe­ rantas praktek yang telah meresahkan masyarakat ini.

Tidak hanya bersifat internal Kementerian PANRB, Surat Edaran tersebut juga ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala LPNK, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, pimpinan Kesekretariatan LNS, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Selain itu, Menteri PANRB meminta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar berkoordinasi dan bersinergi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) kementerian, lembaga dan pemda melakukan quality assurance atas kegiatan APIP terkait

pemberantasan pungli untuk bersama-sama bersinergi memberantas pungli.

Seruan Menteri PANRB ini disambut positif Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Tangerang Selatan, Drs. H. Dadang Sofyan, MM. Menurut Dadang Sofyan praktik pungli yang merupakan penyakit menahun dan telah meresahkan masyakat itu harus segera diberantas sampai ke akar-akarnya. Salah satu upaya untuk memberantasnya adalah dengan cara mengidentifikasi area mana yang berpotensi terjadinya pungli dan mengambil tindakan atau langkah-langkah efektif untuk memberantas pungli.

Kemudian, memperketat sistem pengawasan dengan sistem pe­ ngawasan melekat (waskat) yang dilakukan secara berkala dan berjenjang. Menerapkan sistem pelayanan berbasis teknologi (IT) guna mengurangi pertemuan langsung antara pemberi dan penerima layanan, seperti sistem pelayanan perizinan online untuk pelayanan SIUP dan TDP, dan

Kepala BP2T Kota Tangsel, Dadang Sofyan.

membuka atau memberi akses se­ luas-luasnya kepada masyarakat terhadap standar pelayanan serta persyaratan perlayanan secara transparan. Bahkan, untuk akhir tahun ini semua perizinan yang menjadi kewenangan Kepala BP2T ditargetkan akan dilaksanakan secara online. Untuk mewujudkan hal tersebut seluruh tim IT BP2T saat ini sedang menyiapkan sistem apli­

FOTO: IST

kasinya.

“BP2T ini selalu mendapat sorotan publik sebagai tempat layanan publik yang rawan terjadi pungli, padahal tidak demikian adanya, karena selain sistem pengawasan internal yang diterapkan di Badan ini cukup ketat dan berjenjang, sistem pelayanan yang dikembangkan di BP2T juga te­lah menggunakan sistem pelayanan

berbasis teknologi informasi sehingga dengan sistem tersebut tidak ada satu pun pegawai bisa mengambil kesempatan atau memanfaatkan posisi dan jabatannya untuk memperoleh keuntungan dari semua proses pelayanan perizinan yang dilberikan kepada masyarakat,” ucap Dadang Sofyan tegas.

Lebih lanjut Dadang Sofyan mengatakan bahwa upaya pemberantasan pungli di BP2T juga sejalan dengan kebijakan Walikota Tangerang Selatan, Hj Airin Rachmi Diany, SH, MH yang secara tegas mengatakan tidak akan toleran dengan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang kedapatan melakukan kegiatan pungli, sanksinya adalah dimutasi atau diberhentikan.

Sikap tegas Walikota Airin Rachmi Diany dalam pemberantasan pungli ini akan diwujudkannya dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk memberantas “penyakit” yang telah meresahkan masyarakat tersebut.

Terkait sikap Walikota Airin Rachmi Diany terhadap pemberantasan pungli, Dadang Sofyan pun menyampaikan, bahwa ia juga akan bersikap sama terhadap oknum pegawai Badan yang kedapatan melakukan praktek pungli dalam setiap proses perizinan yang dilakukan di BP2T Kota Tangerang Selatan. Sebagai aparatur sipil negara atau abdi masyarakat, memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dalam bentuk layanan prima atau excellence service adalah suatu keharusan.

Hal inilah yang mendasari BP2T Kota Tangerang Selatan dalam mencanangkan tahun 2016 ini sebagai tahun terwujudnya pelayanan prima, dengan motto “Kepastian Izin dengan Tidak Mempermudah dan Tidak Mempersulit” yang selama ini menjadi spirit setiap aparatur di Badan yang di­ pimpinnya selama beberapa tahun terakhir. Bagi masyarakat yang hendak melakukan pengaduan pelayanan, BP2T juga membuka layanan hotline pengaduan di nomor 088214124744. vOkt

Trans Banten

7 - 20 November 2016 | Edisi 334 2 Th XVII

Aher Sosialisasikan Pengalihan Status SMK-SMA

Bupati Karawang: Pajak Kunci Sukses Program Pembangunan

FOTO: IST

Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana saat mengisi seminar nasional.

Karawang, Trans – Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana menyampaikan bahwa, pajak merupakan salah satu kunci lancar dan suksesnya program dan kegiatan pembangunan di segala bidang. Termasuk untuk melestarikan sumber daya alam agar terus memberi manfaat bagi manusia.

“Bagi pemerintah daerah sendiri, pemasukan dari sektor pajak daerah sangatlah penting,” ujar Bupati Ka­ rawang saat menghadiri Seminar Nasional yang diselenggarakan Magister Ilmu Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang dengan tema “Aspek Yuridis Tax Amnesty dan Implikasinya Terhadap Investasi di Indonesia” yang bertempat di Hotel Celection Blue Hotel Karawang, Sabtu (29/10/2016).

Sebab, lanjut Bupati Karawang, salah satu sumber pendapatan yang sangat dominan untuk pembiayaan pembangunan dan sosial kemasyarakatan serta pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur berasal dari penerimaan pajak daerah, khususnya dari sektor BPHTB, PBB, pajak restoran, hotel dan reklame.

Bupati Karawang kemudian mengomentari penundaan dana alokasi umum dari pemerintah pusat yang dialami pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota beberapa bulan lalu. Ia menilai hal itu sangat mengganggu aktifitas pembangunan di daerah. “Bagi pemerintah daerah tentunya pemberlakuan tax amnesty memberi harapan yang optimis bahwa dana alokasi umum yang selama ini tertunda bisa segera dikucurkan kembali, mengingat dana tersebut sebagian besar diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan hajat hidup orang ba­ nyak,” ujarnya.

Untuk itu, Bupati Karawang menghimbau kepada semua wajib pajak untuk sama-sama menyadari hak dan kewajiban sebagai warga negara, termasuk menyadari akan bahaya yang akan ditimbulkan apabila kita tidak membayar pajak sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. “Orang bijak taat membayar pajak,” tandasnya.

Terakhir Bupati Karawang berharap, seminar nasio­ nal yang digelar akan diperoleh suatu solusi agar ke depan semua wajib pajak menyadari akan pentingnya pajak dalam proses pembangunan serta mau membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlahnya demi kelancaran pembangunan yang berkelanjutan.

Pada kesempatan tersebut hadir Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Prof. Dr. Wahyudin Zarkasyi, AK., CPA, perwakilan dari Dirjen Pajak RI, perwakilan dari Kadin Indonesia, perwakilan dari Apindo, Ketua Karang Taruna Kabupaten Karawang serta para dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Unsika. vAgus Safutra

Nantinya anggaran-anggaran untuk SMKN dan SLTA dari pusat, termasuk anggarananggaran peningkatan kualitas dan kapasitas lainnya nanti masuknya langsung ke propinsi, berikut juga bantuan-bantuan dari luar.

Karawang, Trans - Rencana pemerintah pusat mengalihkan pengelolaan SMA-SMK dari kabupaten/kota ke pemerintah provinsi sudah mulai digaungkan. Saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Karawang, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mulai membahas rencana pengalihan pengelolaan sekolah yang rencananya dilakukan pada bulan Januari tahun 2017 mendatang.

Pada kunjungan kerja tersebut, Ahmad Heryawan alias Aher didampingi Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana, mendatangi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Karawang dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA) 1 Ciampel, Karawang. Dipilih sekolah tersebut, karena dianggap sebagai salah satu sekolah percontohan bagi sekolah-sekolah di Kabupaten Karawang. Hal itu terbukti dengan beragam prestasi yang telah didapatkan sekolah tersebut.

Kedatangan Aher dan Cellica ke sekolah tersebut disambut dengan meriah dan antusias. Para siswa menampilkan tarian tradisional dan memainkan angklung sebagai penyambutan selamat datang.

Kunjungan kerja tersebut diisi dengan dialog bersama perkumpulan kepala sekolah se-Kabupaten Karawang, guna memberikan masukan dan sharing informasi mengenai persoalan-per-

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan dan Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana foto bersama dengan para guru dan siswa.

soalan dunia pendidikan di Kabupaten Karawang. Salah satunya adalah membahas tentang fasilitas belajar mengajar bagi siswa-siswi dan kesejahteraan bagi para pengajar yang ada di Kabupaten Karawang.

Gubernur Jawa Barat menyatakan bahwa jangan sampai ada perbedaan tata cara yang kemudian melahirkan situasi yang tidak nyaman. Propinsi ingin mecari masukan sebanyak-banyaknya dengan cara berdialog dengan kepala-kepala sekolah se-propinsi Jawa Barat.

“Saya ingin melihat dari dekat bagaimana kondisi SLTA dan SMKN tersebut, kemudian kita mau tidak mau harus ada regulasi yang sifatnya menyeluruh dari propinsi. Kita akan berdialog dengan kepala sekolah

bagaimana keadaannya, termasuk regulasi tentang pengadaan seragam, buku dan lain lain,” jelas Aher.

Ahmad Heryawan melanjutkan, Untuk aturan dan teknisnya Propinsi ingin mengambil sebuah kesepahaman dan kesepakatan. Dan dari kesepahaman dan kesepakatan tersebut yang nanti akan menjadi dasar dinaikan menjadi sebuah aturan. Dan status anggarannya pun akan dialihkan ke Propinsi dan Gubernur berharap mudah-mudahan Propinsi mampu melanjutkan tugas ini.

“Kedepannya nanti anggaran-anggaran untuk SMKN dan SLTA dari pusat, termasuk anggaran-anggaran peningkatan kualitas dan kapasitas lainnya nanti masuknya langsung ke propinsi, berikut juga bantuan-bantuan dari luar,”

FOTO: IST

pungkasnya.

Selanjutnya Gubernur Jawa Barat didampingi oleh Bupati Karawang Cellica Nurachadianna dan Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Dadan Sugardan, melanjutkan perjalanan ke Situ Cipule Desa Mulyasari guna melaksanakan penebaran bibit ikan dalam rangka program tebar 1 juta ekor benih ikan. Penaburan benih ikan tersebut merupakan program dari Dinas Perikanan Jawa Barat.

Aher dalam pernyataannya menyampaikan bahwa penaburan benih ikan tersebut dilakukan sebagai sarana untuk masyarakat dalam rekreasi. Mengingat Situ Cipule menjadi salah satu destinasi wisata bagi Kabupaten Karawang. vAgus Safutra

Grand Opening Bank Mayora Cabang Karawang Karawang, Trans - Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karawang kian hari kian meningkat. Hal itu mulai terlihat dari banyaknya para investor yang datang ke Karawang untuk berinvestasi mulai dari pabrik, hotel, restoran sampai perbankan. Tak bedanya dengan pertumbuhan pabrik dan perumahan, geliat aktivitas dunia perbankan di Kabupaten Karawang juga mengalami peningkatan. Hal tersebut dipicu oleh per-

Sosialisasi Pembuatan Aplikasi Bagi Camat Karawang, Trans - Salah satu indikator perkembangan teknologi informasi yang tidak bisa diabaikan adalah pemanfaatan E-Goverment, mengingat tuntutan masyarakat akan pe­ ningkatan kinerja pemerintah dalam penyediaan pelayan publik semakin meningkat dan tentunya harus direspons dengan kemampuan aparatur pemerintah yang menguasai teknologi informasi sesuai bidang tugas yang diembannya agar masyarakat merasakan kehadiran pemerintah di dalam setiap pelayanan publik yang tentunya harus semakin baik, cepat dan murah.

Pemerintah Kabupaten Karawang bekerjasama dengan dinas terkait mengadakan sosia­ lisasi Pembuatan Aplikasi (Software) dalam Penyusunan Database Monografi Kecamatan Tahun 2016 bagi para Kepala Camat Se-Kabupaten Karawang, di Aula Husni Hamid, Rabu (02/11/2016).

Acara sosialisasi tersebut dibuka oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Karawang Teddy Rusfendi Efendy, mewakili Bupati Karawang Cellica Nurracha­ diana. Hadir juga Asisten Bidang Pemerintahan Setda Karawang Samsuri, para Kepala OPD di lingkungan Pemkab Karawang dan para Camat Se-Kabupaten Karawang.

Sosialisasi tersebut merujuk pada keputusan Mendagri nomor: 050-242 tahun 2003 khususnya dalam rangka pengembangan kelembagaan dan daya guna administrasi kecamatan dan desa serta Undang-Undang

12

FOTO: IST

Sekda, Teddy Rusfendi Efendy.

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana kecamatan ditempatkan sebagai perangkat daerah, yang perubahan status dan kedudukan organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap penataan administrasi dan kinerja pengelolaan manajemen pemerintahan secara komprehensif di tingkat kecamatan dan desa.

Dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Sekda Kabupaten Karawang, Bupati Karawang mengatakan bahwa terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas (prima) menjadi salah satu ciri tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Kinerja pelayanan publik sangat besar pengaruhnya terhadap kualitas kehidupan masyarakat. Oleh karena itu membangun sistem manajemen pelayanan publik yang handal sudah menjadi keharusan jika ingin meningkatkan kesejahteraan warganya.

Tidak heran, lanjutnya, jika perbaikan kualitas pelayanan

publik menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah mendesentralisasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan publik kepala daerah. “Sosialisasi yang saudara-saudara ikuti ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dalam mempersiapkan sumber daya aparatur yang melek teknologi informasi. Hal ini terkait dengan intruksi dari pemerintah pusat bahwa mulai tahun 2017 seluruh Kabupaten Kota wajib menggunakan manajemen pelayanan berbasis E-Gov, dimana seluruh pelayanan publik harus memanfaatkan teknologi informasi,” ujar Teddy.

Teddy Rusfendi juga menyampaikan bahwa di akhir tahun 2016 ini rencananya semua keluhan, harapan dan keinginan masyarakat selain melalui sms gateway juga bisa disampaikan melalui aplikasi unit Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional/Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N/Lapor) yang berada di tiap-tiap kecamatan.

Aplikasi AP4N/Lapor ini, lanjutnya, terhubung langsung dengan masyarakat dan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah akan terpantau langsung oleh staf kepresidenan. “Untuk itu semua OPD termasuk kecamatan harus mempersiapkan SDM dan memiliki quick respons dalam menanggulangi setiap keluhan dan pengaduan dari masyarakat,” pungkasnya. vAgus Safutra

putaran uang di antara para pebisnis dan konsumen dalam melakukan transaksi.

Untuk memenuhi kebutuhan perbankan di Kabupaten Karawang, Mayora grup sebagai salah satu grup yang memproduksi makanan dan minuman ringan di Indonesia hadir di Kabupaten Karawang dengan membuka Bank Mayora Cabang Karawang yang merupakan cabang ke 39 di Indonesia dan cabang ke dua yang didirikan di Kabupaten Karawang.

Acara peresmian grand opening Bank Mayora tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Karawang H. Ahmad Zamakhsyari, S.Ag atau biasa di panggil Kang Jimmy. Acara peresmian tersebut ditandai dengan pengguntingan pita oleh Kang Jimmy bersama segenap Direksi Bank Mayora Cabang Karawang, Sabtu (29/10/2016) di kantor cabang Bank Mayora Galuh Mas. Pada kesempatan tersebut Kang

Jimmy menyampaikan harapannya agar dengan berdirinya Bank Mayora di Kabupaten Karawang ini dapat semakin meningkatkan geliat ekonomi kreatif di Karawang, sehingga semakin berkembang memajukan masyarakat.

Acara tersebut juga dihiasi dengan lomba mewarnai tingkat Sekolah Dasar, penampilan tari tradisional dan pengundian hadiah bagi para nasabah Bank Mayora. vAgus Safutra

Pemkab Karawang Gelar Sosialisasi Eco-Office Karawang, Trans - Guna menciptakan kenyamanan dalam lingku­ngan perkantoran serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas diantaranya menghindari pemborosan penggunaan biaya listrik, bahan bakar, juga listrik, Pemkab Karawang menggelar sosialisasi Eco-Office. Kegiatan ini digelar di Gedung pertemuan RM Alam Ceria Karawang Timur, Kamis (27/10/2016).

Kegiatan sosialisasi ini secara res­ mi dibuka oleh Asisten Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Ka­rawang Hadis Herdiana, SH, MM yang mewakili Bupati Karawang dr Cellica Nurrahadiana yang tidak dapat menghadiri karena sedang dinas luar ke Kementrian Pusat. Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Karawang menjadi leading sector acara ini.

Dalam sambutan tertulis yang di­ bacakan Asisten Administrasi Pembangunan, Bupati Karawang berpesan bila berdasar pada konsep dasar pembangunan berkelanjutan atau berwawasan lingkungan, bahwa Sumber Daya Alam itu terbatas sedangkan kebutuhan manusia cenderung tidak terbatas, maka upaya untuk pelestarian Sumber Daya Alam harus mendapat perhatian dan penanganan yang serius agar bisa dimanfaatkan oleh kita semua hingga kepada generasi kita yang akan datang.

Eco-Office ini, lanjutnya, merupakan upaya yang efektif untuk mewujudkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dapat menjadikan penghuni sebuah gedung perkantoran menjadi ramah lingkungan karena itu semua sangat penting keberadaannya.

Eco-Office sendiri merupakan refleksi kebijakan kantor dengan menerapkan sistem manajemen lingkungan dalam upaya menciptakan lingkungan bersih, nyaman dan sehat.

FOTO | IST

Sosialisasi penerapan Eco Office.

“Kita ketahui bersama, bahwa aktifitas perkantoran setiap harinya cenderung sangat boros karena setiap harinya menghabiskan kertas, air, listrik dan sebagainya. Atas dasar itu dituntut untuk diterapkan konsep kantor berbudaya lingkungan. Penerapan Eco-Office ini juga perlu ada keterpaduan antara konsep bangunan ramah lingkungan dan perilaku budaya ramah lingkungan,” terangnya.

Menurutnya, mewujudkan Eco-Office sangat banyak keuntungan yang diperoleh. Penghematan segala hal juga bisa dilakukan, misalnya listrik, BBM, dan air. Di kantor juga terdapat penghijauan, sehingga produktivitas penghuni gedung meningkat.

Hingga saat ini di lanjutnya, OPD yang ada di seluruh Kabupaten Karawang belum menjadi prioritas. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini dapat diterapkan di kantor masing-masing, dimulai dari kebijakan manajemen, kesadaran, dan komitmen para penghuni kantor.

Ketua penyelenggara sosialisasi Eco Office, Heri Heryadi, M.Si me­ ngatakan dasar hukum penyelenga-

raan ini adalah UU No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Perda Provinsi Jabar Nomor 1 tahun 2012 pengelolaan Lingkungan Hidup dan penataan hukum lingkungan dan Perda Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2012 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ia menjelaskan, tujuan mewujudkan Eco Office ini agar kantor OPD seluruh dinas, badan, kantor camat lurah/desa menciptakan lingkungan perkantoran yang bersih, indah serta menyehatkan. Dapat juga meningkatkan efektivitas irit Air, BBM, Listrik dan mewujudkan pemerintahan yang senantiasa memperhatikan masalah lingkungan dalam segala hal kegiatan (Good Environmental Governance).

Hadir dalam sosialisasi tersebut, para kasubag program seluruh dinas instansi OPD se-Kabupaten Karawang dan juga Camat se-Kabupaten Karawang. Sumber dana sosialisasi ini dari APBD II Kabupaten Karawang. Output dari sosialisasi ini diharapkan seluruh OPD dapat mene­ rapkan Eco-Office. vAgus Safutra

13 Trans Banten

7 - 20 November 2016 | Edisi 334 2 Th XVII

Jurus Ridwan Kamil Atasi Banjir Bandung Penanganan banjir di Kota Bandung menjadi sorotan utama Wali Kota Bandung Ridwan Kamil sebelum masa jabatannya berakhir pada tahun 2018.

Bandung, Trans – Atas banjir yang terjadi di Ibu Kota Jawa Barat beberapa waktu lalu, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil terus merencanakan berbagai solusi. Jurus Kang Emil – sapaan ak­rab Ridwan Kamil, diantaranya adalah akan membangun danau resapan yang tersebar di berbagai wilayah di Kota Bandung dan mengkampanyekan Zero Rain Off. Ridwan Kamil mengatakan, Pemerintah Kota Bandung akan membangun danau-danau pada tahun 2017 mendatang. “Tahun 2017 akan ada lima danau resapan yang memang DED-nya (detail enginee­ring design) baru beres di tahun ini,” ujarnya, belum lama ini.

Kang Emil menjelaskan 5 danau ini berada di Jalan Bima, Sirnaraga, Babakan Jeruk dan Pasar Gedebage. “ Yang kelima sedang pembebasan lahan untuk danau raksasa yang ada di masjid terapung,” ujarnya.

Meski demikian, Kang Emil belum bisa menjelaskan secara teknis luas dan kedalaman danau-danau tersebut. Yang pasti menurut dia danau-danau tersebut dimaksudkan untuk menahan air banjir sebelum ke sungai. “Intinya kita mencegat air supaya tidak langsung mengalir ke ujung,” katanya.

Danau resapan tersebut akan berfungsi sebagai parkir air yang akan menampung dan mencegah aliran air. Sehingga tidak langsung me­ ngalir ke saluran akhir. Saat ini danau parkir air tersebut sudah diuji coba di Taman Lansia dan sudah berfungsi dengan baik. “Bisa dilihat pas hujan karena motretnya harus sedang hujan, agar terlihat bahwa itu berfungsi dengan baik,” jelas Kang Emil.

Selain itu, program lain untuk mengentaskan banjir adalah Peme­ rintah Kota Bandung dan Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) dalam waktu dekat akan membuat sebuah gerakan yang diberi nama satu rumah satu sumur resapan.

“Kita akan bikin gerakan bersama DPKLTS yaitu gerakan satu rumah satu sumur resapan, agar melakukan yang namanya zero one off. Jadi rumah tidak menyumbang

Para peserta kegiatan pembakuan nama rupabumi buatan.

Sejumlah kendaraan melintasi genangan air yang menutupi jalan di kawasan Pasteur, Kota Bandung, Jawa Barat.

air ke gorong-gorong sehinga yang masuk gorong-gorong sebisa mungkin hanya air. Air yang masuk ke aspal atau ke trotoar, harusnya air habis disini (rumah),” tandasnya.

Tol Air Ridwan Kamil juga menggagas penerapan teknologi tol air untuk mengatasi banjir di Bandung, khususnya di dua daerah yang kemarin mengalami banjir yaitu di Jalan Dr Djunjunan (Pasteur) dan Jalan Pagarsih. Menurutnya, teknologi tol air sudah diterapkan di kawasan Gedebage yang sebelumnya merupakan daerah langganan banjir.

Hasilnya, Gedebage kini tidak lagi banjir.

Karena hasilnya positif, tol air akan segera dibangun di kawasan Pasteur dan Pagarsih. Sehingga banjir seperti yang kemarin terjadi diharapkan tidak terulang lagi. “Insya Allah secepatnya saya perintahkan DBMP (Dinas Bina Marga dan Pengairan) untuk menerapkannya di Pagarsih dan di Pasteur,” ujar Kang Emil.

Anggaran untuk tol air itu sudah ada di APBD Perubahan. Sehingga dalam waktu dekat diharapkan bisa segera direalisasikan. Tol air sendiri terdiri dari pompa khusus dan pipa.

Adapun untuk pompa butuh dana sekira Rp500 juta dan pipa Rp500 juta. Total akan dibutuhkan dana sekira Rp1 miliar untuk proyek tersebut.

Tol air itu merupakan saluran di mana di dalamnya menggunakan mesin pompa khusus untuk mendorong air agar mencapai ke saluran paling ujung. Air dalam tol itu akan berfungsi mengalirkan arus dari daerah atas ke ujung saluran. Salurannya pun berbeda dengan goronggorong biasa. Tol air akan mengalir

tanpa hambatan, sehingga diperkirakan bisa mengatasi genangan. “Tol air itu bikin pipa dimana si air ini enggak pernah bercampur dalam perjalanannya. Jadi dari titik A dia ketemunya di titik B,” paparnya.

“Kalau gorong-gorong kan titik A ketemu di tengah-tengah dengan sampah dan dengan apapun. Kalau tol ini langsung ke ujungnya didorong.

Ini mungkin bisa mengurangi agar air tidak masuk jalur dan bertemu dengan gangguan-gangguan. Itu yang diterapkan di Gedebage,” jelas Kang Emil.

Selain memasang tol air, perbaikan saluran air juga dilakukan di 19 lokasi di Kota Bandung. Selama beberapa bulan terakhir, pekerja terus mengebut proyek perbaikan saluran air, salah satunya adalah dengan melakukan pelebaran terhadap salurannya agar daya tampung air bisa lebih banyak. “Ini terjadi di 19 ruas jalan. Itu kenapa di mana-mana terlihat jalan di Bandung lagi diperbaiki,” tandasnya.

Kang Emil menambahkan, bahwa segala bentuk cara untuk mengatasi banjir sudah dilakukan sesuai dengan kemampuan Pemerintah Kota Bandung. Hanya saja ada yang sudah bisa dipanen hasilnya, ada pula yang masih berproses.

“Semua rencana itu diproses tapi ada yang sifatnya jangka pendek.

Maka tidak betul tol air itu gagal karena memang dari awalnya rencana jangka pendek itu harus dikombinasikan dengan rencana jangka panjang,” kata dia.

Salah satu proses yang tengah dijalankan adalah proses pembebasan lahan untuk danau-danau resapan sebagai solusi jangka panjang. “Pembebasan lahan itu kan lama dan warga tidak paham itu.

Ketua DPC GOPTKI Kabupaten Karawang Dikukuhkan

Karawang, Trans - Ketua DPC GOPTKI Jawa Barat Hj. Elly Rosita Karniwa mengukuhkan Hj. Imas Teddy Rusfendi sebagai Ketua DPC GOPTKI Kabupaten Karawang yang baru masa bakti 2016-2020 di Aula Husni Hamid Pemkab Ka­ rawang, Selasa (1/11/2016).

Pengukuhan tersebut dihadiri oleh Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana, Ketua Yayasan Anggota DPC GOPTKI Kabupaten Karawang, Ketua DPC IGTKI, Ketua Himpaudi, Ketua IGRA Kabupaten Karawang dan para undangan.

Menurut laporan yang disampaikan oleh Hj. Elly Rosita Karniwa, terpilihnya ketua DPC Kabupaten Karawang masa bakti 2016-2020 tersebut berdasarkan hasil konferensi cabang GOPTKI Kabupaten Karawang yang diadakan pada tanggal 26 Maret 2016.

Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengukuhan Ketua DPC GOPTKI Kabupaten Ka­ rawang ini selanjutnya akan menyusun rekomendasi dan program kerja yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Karawang dan lembaga terkait lainnya mengenai persoalan pendidikan usia dini.

Dalam kesempatan tersebut Cellica Nurrachadiana juga me­ nyampaikan harapan agar GOPT-

Pemkab Karawang Bakukan Nama Rupabumi Buatan

Maka kami hanya bisa mengimbau agar warga bersabar. Percayalah kami tetap bekerja,” tegasnya.

Disamping itu, Kang Emil juga tak menyangkal banjir berpotensi kembali terjadi di Kota Bandung karena tingginya intensitas hujan dalam beberapa hari ke depan tak sepadan dengan solusi pencegahan banjir yang sudah dilakukan. “Ya memang banjir masih ada, saya baru tiga tahun, saya bekerja. Pagarsih dikasih solusi belum memadai, Pasteur diperbanyak gorong-gorong tapi masih belum memadai,” ucapnya.

Namun, kondisi itu, lanjut dia, bukan semata karena tak optimalnya strategi Pemkot Bandung dalam mengentaskan masalah banjir. Menurut dia, persoalan banjir di Bandung merupakan kumulasi masalah lintas wilayah. “Mengontrol banjir dari Lembang (Kawasan Bandung Utara) enggak bisa.

Jadi urusan banjir tidak hanya urusan Kota Bandung karena sumber air dari sungainya bukan datang dari wilayah saya. Sehebat-hebatnya gorong-gorong di Bandung kalau di atasnya tidak bisa dikontrol, si wadah tetap luber,” tuturnya.

Selain itu, adanya anomali cuaca yang menyebabkan tingginya intensitas hujan membuat Kota Bandung sulit menampung luapan air dari wilayah hulu. Dia berkesimpulan, banyak faktor yang bisa menyebabkan sebuah kota dilanda banjir, salah satunya faktor alam.

“Ada faktor alam sekian persen tidak bisa dijamin bahwa itu selesai, kata kita kota sudah keren sudah canggih. Tidak ada yang mengatakan tidak ada potensi banjir. Tidak mungkin menantang Tuhan,” pungkasnya. vArs

Selanjutnya, mengacu kepada peraturan perundang-unda­ ngan terkait, setiap unsur rupabumi harus diberi nama dan dibakukan agar tercipta tertib administrasi dalam penamaan unsur ru­ pabumi. Lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan pembakuan nama rupabumi adalah tim nasional pembakuan nama ru­ pabumi sebagaimana ditentukan dalam peraturan presiden nomor 112 tahun 2006.

Lembaga ini mempunyai tugas menetapkan pedoman, prinsip, kaidah dan tata cara dalam pembakuan nama rupabumi. Banyak tantangan dan kendala yang dihadapi dalam melakukan pemberian dan pembakuan nama rupabumi. Salah satu penyebab terjadinya kendala adalah masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait hal ihwal penamaan unsur rupabumi. Bahkan, istilah rupabumi pun masih banyak di kalangan masyarakat yang belum mengetahui arti dan pentingnya pembakuan nama rupabumi.

Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan Umum menyampaikan laporannya bahwa, nama rupabumi buatan diberikan pada unsur-unsur rupabumi se­ perti bandara, pelabuhan, bendungan, jalan rata, jalan tol, kawasan pemukiman, dan kawasan administrasi (provinsi, kabupaten, kecamatan, kota dan desa), kawasan cagar alam, kawasan konservasi, dan taman nasional. Keduanya (baik yang alami maupun buatan) terdiri atas dua bagian: nama generik dan nama spesifik.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Sekertaris Desa/Kelurahan se-Kabupaten Karawang beserta seluruh Kasi Pemerintahan di Kecamatan se-Kabupaten Karawang.

Pada kesempatan tersebut turut hadir Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Karawang, Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Karawang, dan perwakilan Biro Pemerintahan Umum Provinsi Jawa Barat beserta tim. vAgus Safutra

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI PERWAKILAN JAWA BARAT: Surasdi Arso; KOTA BANDUNG: Elvin Yos, Novianto; KARAWANG: Agus Safutra; GARUT : Chrystian

HARI SUMPAH PEMUDA KE-88

Saatnya Pemuda Bangun Visi Besar untuk Menatap Dunia

FOTO | IST

Foto bersama Dalam acara pengukuhan Ketua DPC GOPTKI Kabupaten Karawang.

KI Kabupaten Karawang kedepannya mampu lebih membawa karakter bangsa sejalan dengan konsep nawacita yang digagas Presiden Republik Indonesia dengan fokus kajiannya adalah revolusi mental, untuk melahirkan generasi berkualitas melalui pendidikan pra sekolah yang dikelola.

“Sebagaimana kita maklumi bersama, bahwa usia dini adalah usia yang sangat strategis untuk menanamkan aspek-aspek dasar pendidikan karena pengalaman masa usia dini akan sangat penting bagi jenjang pendidikan selanjutnya. Me­ nyangkut pengembangan intelektual, akhlak budi pekerti, keterampi-

FOTO: IST

Karawang, Trans - Nama rupabumi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dan akan terus berkembang seiring dengan perkemba­ ngan kebutuhan manusia. Aspek budaya juga bisa mempengaruhi pemberian nama rupabumi. Jenis unsur rupabumi dapat dibagi dalam unsur alami, unsur buatan manusia dan unsur-unsur yang bersifat fisiografis.

Guna menyamakan persepsi pemberian nama rupabumi, maka dilaksanakan kegiatan Pembakuan Nama Rupabumi Buatan dan Tata Cara Pengisian Aplikasi Pembakuan Rupabumi Buatan oleh Tim Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekerta­ ris Daerah Kabupaten Karawang Teddy Rusfendi Sutisna bertempat di Aula Husni Hamid Pemkab Karawang, Kamis (27/10/2016).

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekda, Bupati Karawang mengatakan bahwa pembakuan nama rupabumi baik unsur alami maupun unsur buatan dianggap penting dan strategis. Karena akan berpengaruh terhadap berbagai kebijakan pembangunan dalam mewujudkan adanya gasetir nasional sehingga ada kesamaan mengenai nama ru­ pabumi di indonesia mengenai letak geografis dan batas wilayah yang jelas, arti asal bahasa dan sejarah dari nama rupabumi serta mewujudkan data dan informasi akurat mengenai nama rupabumi di seluruh wilayah NKRI untuk kepentingan pembangunan.

“Belakangan ini banyak bermunculan penamaan rupabumi yang tidak mengikuti aturan seperti penamaan perumahan dan tempat-tempat perbelanjaan, di­ samping banyak yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa indonesia, juga masih banyak yang menggunakan bahasa asing. Apabila hal ini tidak segera ditangani, tentu akan dapat mengancam keberadaan bahasa indonesia dan sekaligus dapat mereduksi budaya daerah,” ungkapnya

FOTO | IST

lan, penanaman keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,” ujar Cellica.

Melalui pengukuhan ketua yang baru ini, Cellica percaya bahwa akan lahir gagasan-gagasan baru untuk mengembangkan peran optimal GOPTKI dalam pengelolaan pendidikan usia dini. “Kepada ibu Hj. Imas Teddy Rusfendi Sutisna yang akan melaksanakan pengabdian sebagai Ketua DPC GOPTKI Kabupaten Karawang masa bakti 2016-2020, saya mengucapkan selamat bekerja. Saya yakin dibawah kepemimpinan ibu Hj. Imas, orga­ nisasi ini akan berjalan dengan baik,” harapnya. vAgus Safutra

Karawang, Trans – Peringatan sumpah pemuda setiap tahun selalu mengingatkan tentang, begitu panjang dan dominannya peran para pemudi ini menghapus kolonialisme dan menghantarkan bangsa Indonesia ke gerbang kemerdekaannya. Dimulai sejak era kebangkitan nasional tahun 1908, sumpah pemuda 1928, hingga proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 1945.

“Para pemuda selalu menjadi motor dari peristiwa-peristiwa penting dan bersejarah tersebut hingga sekarang,” ujar Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana saat memimpin upacara dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 88 Tingkat Kabupaten Karawang yang bertempat di Lapangan Karangpawitan, Jumat (28/10/2016).

Bupati Karawang yang membacakan amanat Menteri Pemuda dan Olahraga RI menyampaikan bahwa, penghargaan dan hormat kita semua kepada Bung Karno bapak bangsa tokoh pemuda masa itu, yang meneriakkan kalimat yang sangat terkenal “Beri Aku 1.000 Orang Tua, Niscaya Akan Kuca­ but Semeru Dari Akarnya Beri Aku 10 Pemuda, Niscaya Akan Kuguncangkan Dunia”.

“Hal yang tentunya saat mendengar hal tersebut akan menjadi sebuah pertanyaan, apakah mampu hanya dengan 10 pemuda sebuah Negara dapat mengguncang dunia? Jawaban atas pertanyaan tersebut dijawab oleh Bung Karno hanya membutuhkan pemuda-pemudi unggul yang memiliki kualitas dan visi yang besar dalam menatap dunia. Dan terbukti para pemuda-pemudi Indonesia mampu mengguncang dunia dengan berbagai prestasi yang diukir dikancah internasional dan membuka mata dunia akan Indonesia sebagai pesaing yang wajib diperhitungkan bagi Negara lainnya,” ungkapnya.

“Hari ini adalah hari kebangkitan anak muda Indonesia. Dengan kemajuan teknologi, pemuda-pemuda Indonesia dari Sabang sampai Merauke terus bergerak memberikan sumbangsih pemikiran dan gagasannya untuk kesejahteraan dan kebesaran bangsa Indonesia, terutama di mata dunia,” lanjutnya.

“Rasanya tidak cukup jika harus menuliskan semua nama pemuda Indonesia yang hari ini mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Tokoh-tokoh pemuda yang disebutkan tadi hanyalah con-

toh untuk mengingat kembali pesan Bung Karno bahwa dengan pemuda yang hebat, kita benar-benar bisa menaklukkan dunia. Jumlah yang besar saja tidaklah cukup tanpa diimbangi dengan kualitas yang baik. Tugas kita semua untuk menjadikan bonus demografi ini memiliki makna bagi percepatan pembangunan di Indonesia,” imbuhnya.

Mari pemuda-pemudi Indonesia, lanjut Bupati Karawang, buktikan dalam sejarah Indonesia, untuk kesekian kalinya pemuda Indonesia menjadi motor utama penentu perubahan Indonesia. Bonus demografi menjadi kesempatan kita satu-satunya untuk memastikan percepatan pembangunan ekonomi indonesia menjadi negara maju sejajar dengan negara-negara besar lainnya. “Di depan mata kita ada MEA dan perdagangan bebas asia dan dunia. Saatnya pemuda Indonesia membangun visi yang besar menatap dunia,” tandasnya.

Pada kesempatan tersebut hadir Sekertaris Daerah Kabupaten Karawang beserta para Asisten dan Staff Ahli, para Kepala OPD Kabupaten Karawang, Unsur Muspida Kabupaten Karawang serta para tokoh pemuda dan pimpinan organisasi pemuda. vAgus Safutra

Trans Jatim 14

7 - 20 November 2016 | Edisi 334 2 Th XVII

Terkait KIP, Kabid TK/RA dan SD/MI Beserta Staf Tak Koperatif Malang, Trans - Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan hak seluruh rakyat Indonesia. KIP juga merupakan salah satu bentuk keterbukaan Dalam rangka mewujudkan, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Namun lain halnya yang terjadi di ruang lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, mereka tidak koperatif terhadap sistem KIP yang sudah diatur dalam undang-undang No. 14 tahun 2008.

Pada saat wartawan ingin meminta informasi publik, Kabid TK/ SD Dindik Kabupaten Malang beserta anak buahnya, kompak tidak mau membuka mulut untuk memberikan informasi publik dalam hal

apapun.

Kepala Seksi (Kasie) Sarana TK/RA dan SD/MI, Agus Satriadi, ST dan Kasie Kurikulum TK/RA dan SD/MI, Siti Fatimah, S.pd, M.si yang dimintai akses data dan informasi, terkait lembaga sekolah yang mendapatkan kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) 2016, serta lembaga yang menerapkan Kurikulum (K 13), justru menutup diri.

Padahal, sudah semestinya mereka harus membuka akses informasi dan data yang dikelola untuk masyarakat umum. Agus Satriadi mengatakan, dirinya tidak berani memberikan informasi dalam hal apapun tanpa ada perintah dari atasannya, yakni Kadin Pendidikan Kabu-

FOTO: GUS

Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Malang, Ir. Moch Anwar.

yarakat supaya bisa sama-sama merumuskan kebijakan pembangunan yang berkualitas, sehingga nantinya mampu menghadirkan rencana pembangunan yang tepat sasaran.

Anwar menambahkan, yang harus diupayakan adalah pemerataan pembangunan. Semua wilayah di Kabupaten Malang harus lebih merasakan lagi dampak pembangunan daerah, sehingga daya saing di Kabupaten Malang khususnya pariwisata akan ikut naik. Dan dirinya yakin komitmen pemerataan pembangunan akan tercapai.

Data yang diperoleh Koran Transaksi, dari beberapa item program yang diproyeksikan Bina Marga, baik tahun ini maupun tahun depan, mayoritas memang memuat rencana pembangunan dan peningkatan infrastruktur.

Karena bidang infrastruktur masuk dalam prioritas pembangunan dan hal ini juga termasuk bagian dari visi misi Bupati Malang, Dr.H Rendra Kresna.

Di antara program atau wacana Bina Marga Kabupaten Malang di penghujung tahun 2016 ini, salah satunya peningkatan dan pelebaran di beberapa titik jalan akses wisata Balaikambang yang terletak di Kecamatan Bantur.

Adapun wacana lainnya pada tahun mendatang, Pemkab Malang melalui Dinas Bina Marga, akan segera membuat jalan tembus ke tempat wisata yang dinilai selama ini sulit bagi pengguna jalan khususnya bagi para wisatawan jika melalui jalan yang ada. Sehingga, nantinya akan menambah daya tarik bagi para pengunjung, dikarenakan akses jalan yang cukup memadai dan bagus, serta bisa dijangkau dalam waktu cepat. vNes/Gus

Opini Oleh: H.M. Soewarso* KENDATIPUN bukan peristiwa baru, temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa sedikitnya ada 10 PNS muda memiliki rekening mi­ liaran rupiah menjadi bahan omo­ ngan menarik disaat seluruh lapisan masyarakat kini menaruh rasa benci dan sakit hati dengan kenyataan di luar nalar dan logika. Yang membuat terperanjat, dari 10 PNS muda ini ada dua PNS golongan III B yang diduga ‘menilap’ uang negara miliaran rupiah dari sebuah proyek fiktif. Keduanya ditengarai mentransfer uang ke rekening istri.

Sementara istri-istri mereka sibuk mencuci uang yang diduga hasil korupsi itu dengan membeli valuta asing, emas, dan asuransi.

Ini tidak masuk akal karena re-

mana saja yang menerapkan K13, Siti Fatimah hanya terdiam dan tidak berkenan untuk memberikan informasi. “Sebentar saya tanya Pak Agus Satriadi dulu,” katanya.

Masih di tempat yang sama, Agus Satriadi langsung mengatakan, “maaf kami tidak berani memberikan data itu.” “Yang lebih jelasnya, tanya Pak Budi saja,” pinta Agus Satriadi untuk yang kedua kalinya.

Di singgung terkait buku penunjang K13, yang diperjual-belikan oleh beberapa lembaga khususnya tingkat Sekolah Dasar (SD), dirinya mengatakan, kalau hal tersebut tidak ada anjuran dari Dinas Pendidikan untuk diperjualbelikan. Karena buku tersebut sudah dianggarkan melalui dana

Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Drs. Ahmad Wahid MM, Kepala Bidang (Kabid) TK/RA dan SD/MI, saat ditemui terpisah menjelaskan, bahwa tindakan para stafnya sudah benar. Menurutnya untuk urusan apa saja khususnya informaai publik harus lewat kepala Dinas terlebih dahulu, karena sudah ada amanat dari atasan. “Apa yang dilakukan anak buah saya itu sudah benar, karena di sini satu pintu, semua harus lewat kepala dinas,” katanya.

“Saya juga sebagai kepala bidang, terus terang gak berani memberikan informasi, karena ini mandat dari Pak Budi, semua harus melalui dia,” tambah Wahid.

Hal ini besar dugaan, kalau dinas

terkait ikut dalam permainan praktek jual beli buku K13 dan penyelewengan Dana DAK 2016, seperti yang terjadi pada tahun 2015 silam.

Berdasarkan surat perintah penyelidikan dengan nomor: Print-975/05/Fd.1/08/2016, tanggal 26 Agustus 2016 lalu, yang ditujukan kepada, Agus Suparno, Spd,Msi, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dinas Pendidikan Kabupaten Malang, untuk dimintai keterangan, terkait adanya dugaan penyelewengan pelaksanaan proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), yang pelaksanaannya banyak secara tidak swakelola melainkan dipihakketigakan kepada rekanan senilai, Rp. 5.755.085.000,-. vGus/Nes

Baru 3 Bulan Diperbaiki, Jalan Sudah Hancur

Dinas Bina Marga Prioritaskan Infrastruktur Akses Ke Wisata Malang, Trans - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, melalui Dinas Bina Marga Kabupaten Malang akan terus menggenjot perbaikan infrastruktur yang berhubungan dengan akses wisata, khususnya daerah Malang Selatan. Hal ini dilakukan Pemkab Malang karena, potensi wisata Malang yang banyak menyuguhkan keindahan alam telah disorot dunia.

Namun, Pemkab Malang menyadari bahwa dibalik keindahan wisata yang ada di Kabupa­ ten Malang, ketersediaan infrastrukturnya terbilang masih sa­ ngat kurang. Sehingga, Kabupaten Malang belum bisa bersaing de­ngan daerah lain khususnya di Jawa Timur.

Oleh karena itu, di penghujung tahun 2016 ini Dinas Bina Marga Kabupaten Malang, selaku dinas yang bersentuhan langsung dengan pertumbuhan ekonomi di berbagai bidang, optimis dan akan memprioritaskan penambahan dan peningkatan infrastruktur untuk daerah Malang Selatan. Dimana wilayah ini berhubungan dengan kepentingan publik khususnya kepentingan pariwisata.

Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Malang, Ir. Moch Anwar saat ditemui di gedung DPRD Kabupaten Malang, menjelaskan, bahwa untuk dana Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun ini, akan diprioritaskan untuk perbaikan infrastruktur dan yang berhubungan dengan tempat wisata.

“Khususnya daerah Malang Selatan,” tandasnya.

Menurut Anwar, keberadaan infranstruktur yang memadai memang wajib dihadirkan, untuk mendukung lajunya perekonomian dan perkembangan daerah. Sebab, keberadaan infrastruktur yang menunjang, pasti berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daerah.

“Maka dari itu untuk penghujung tahun ini, Bina Marga akan fokus pada infrastruktur Malang Selatan khususnya akses jalan menuju lokasi wisata, berupa pelebaran dan peningkatan jalan serta infrastruktur lainnya,” tambah Anwar.

Dirinya berharap, agar semua pihak, termasuk anggota mas-

paten Malang, Ir. Budi Iswojo.

“Maaf saya tidak berani memberikan data dan informasi dalam hal apapun tanpa ada perintah dari bapak. Coba hubungi dulu pak Budi atau sms, kalau ada perintah baru saya bisa berikan mas,” pinta Agus Satriadi, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (3/11).

Mengenai lembaga yang menerapkan Kurikulum (K13) tahun ini, Siti Fatimah menjelaskan, untuk lembaga yang menerapkan K13 pada tahun ajaran baru lalu hanya ada 16 lembaga, dan sekarang sudah ada sekitar 200 lembaga yang ikut menerapkan K 13 khususnya di Sekolah Dasar (SD). Namun sangat disayangkan, ketika ditanya lembaga

Warga meminta pemerintah segera memperbaiki jalan rusak tersebut, demi keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Malang, Trans - Warga Desa Putat Lor, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang mengeluhkan kondisi jalan yang baru dikerjakan oleh tim sapu lobang (salob) tiga bulan lalu, kini sudah rusak dan sangat memprihatinkan. Kerusakan jalan tersebut, disinyalir karena buruknya kualitas kinerja tim Salob, Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang. Sehingga jalan yang baru berumur jagung sudah kembali berlubang.

Selain rusak parah akibat berlubang hal ini juga sangat rawan terjadinya kecelakaan bagi para pengguna jalan yang sering melintas, terutama bagi anak sekolah yang pagi dan siang melintasi jalan tersebut.

Melihat kondisi ini, salah seorang warga Putat Lor, berinisial PN (45) mengatakan, jalan tersebut baru tiga bulan lalu diperbaiki namun sudah kembali berlubang.

Dirinya berharap, agar Pemer-

intah bisa memperhatikan rusaknya jalan tersebut, untuk segera memperbaiki demi keamanan dan kenyamanan masyarakat, sebelum ada yang menjadi korban akibat terjatuh. Sebab jalan tersebut adalah akses utama untuk menuju ke Kecamatan Gondanglegi. “Jalan ini baru tiga bulan lalu selesai dikerjakan,

tapi sudah rusak parah dan ini sudah terjadi lama,” jelas PN, Selasa (1/11/2016).

“Belakangan ini kondisi jalanannya semakin parah. Maka dari itu saya sebagai warga yang juga sering melintas disini dan warga lainnya, meminta kepada Pemerintah, utamanya Dinas PU Bina marga

Kabupaten Malang agar secepatnya melakukan perbaikan. Karena jalan ini hampir setiap hari dilalui banyak orang terutama anak-anak sekolah.

Sekali lagi kami berharap agar pemerintah secepatnya bisa memperbaiki jalan ini sebelum ada korban yang terjatuh,” pungkasnya. vGus/Nes

Pembangunan Puskesmas Kromengan Tidak Transparan Malang, Trans - Pelaksana proyek pembangunan Puskesmas di Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, dinilai telah melanggar undang-undang. Yakni, Kepres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan bahwa dalam kegiatan pembangunan diwajibkan untuk memasang papan nama proyek. Hal ini juga di kuatkan de­ ngan Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 15 huruf [d].

Pemasangan papan nama proyek merupakan bagian dari implementasi azas transparansi, sehingga masyarakat bisa turut mengawasi proses pembangunan agar benar-benar sesuai dengan yang diharapkan. Pada-

hal Pelaksana seharusnya sudah memasang papan nama proyek sebelum pembangunan dimulai. Namun kenyataan di lapangan, proses pembangunan sudah mencapai 70% tapi tidak terlihat papan nama pryek.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PRODESA, Ahmad Khusaeri, Senin (25/10) menyatakan, biasanya proyek yang tidak mau menyertakan papan nama itu terindikasi ada masalah. “Saya Sudah lebih dari 3 tahun bergelut di bidang fungsi kontrol sosial, kebanyakan proyek yang tak mau memasang papan nama proyek itu terindikasi kuat tidak transparan,” jelasnya.

Menurutnya, kebanyakan dari oknum pelaksana pembangunan tidak ingin diketahui bila ada penye-

Perilaku “Koruptor PNS Muda” kening PNS muda tersebut jauh dari gaji dan pendapatan resminya sebagai PNS bergolongan III. Apa yang menjadi temuan PPATK ini menjadi bukti bahwa reformasi birokrasi tidak menyentuh lembaga dan para pejabat PNS-nya.

Bahkan scenario membobol uang Negara dan pemasukan pajak yang merupakan setoran rakyat semakin canggih, sistematis dan massif.

Contoh nyata pada kasus Gayus Tambunan dan rekan-rekan sekantornya, memberikan bukti pada kita semua. Begitu pula pada pelakupelaku korupsi di lembaga lain, termasuk apa yang dilakukan sederetan manusia terhormat berjuluk “wakil rakyat” (entah rakyat mana yang diwakili). Kendati dilakukan terobosan-terobosan sistemik untuk mencegah meluasnya budaya korupsi, tetap saja KPK kewalahan dan terus-menerus menangkapi para koruptor yang muncul si-

FOTO: GUS

Julan dalam kondisi rusak.

lih-berganti.

Bahkan ketika Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) masih dijabat oleh Mahfud MD, beliau meminta agar PPATK tidak mengungkapkan data samar-samar kepada publik seperti data tentang PNS golongan III B yang memiliki rekening miliaran rupiah. Lembaga ini disarankan untuk melaporkan data mencurigakan yang ditemukan kepada penyidik KPK atau penegak hukum lainnya.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa di tengah carut marutnya krisis finansial ekonomi yang melanda beberapa negara beberapa tahun belakangan ini khususnya di Indonesia, menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah pilihan pekerjaan yang menggiurkan dan menjanjikan bagi berbagai kalangan masyarakat dengan tingkat pendidikan masing-masing. Selain adanya jaminan di hari tua, menjadi PNS juga bisa menguatkan iden-

titas atau kelas sebuah keluarga di tengah masyarakat. Yang tak kalah pentingnya, dengan pekerjaan sebagai PNS, seseorang dipersepsikan masuk dalam zona pekerjaan yang Anti-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Dengan Sosio-Kultural PNS semacam ini maka tak heran peminat pekerjaan CPNS tiap tahun selalu mengalami peningkatan jumlah peminat atau pelamarnya.

Muncul persoalan menyangkut keterbatasan quota dengan jumlah peminat yang berusaha dengan berbagai cara ingin meraihnya.

Fakta dengan sedikitnya jatah kursi yang terbatas itu mulailah terbuka celah-celah ‘permainan’ dalam penerimaan CPNS. Terlebih regulasi penerimaan CPNS kita dalam lingkup Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bab Kepegawaian Daerah membuka ruang ‘kekuasaan’ yang lebar potensi terjadinya ‘permain-

lewengan antara proses pekerjaan dengan bestek (besaran teknis) maupun RAB (Rencana Anggaran Biaya)-nya.

“Ada sesuatu yang memang sengaja disembunyikan dari publik.

Padahal sudah jelas di undang-undang maupun peraturan pemerintah disebutkan bahwa setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai oleh anggaran negara wajib memasang papan nama proyek,” lanjut Khusaeri.

Kusaeri pun menambahkan, ada beberapa poin yang harus dicantumkan pada papan nama proyek diantaranya, harus memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, mulainya pengerjaan, nama pelaksana proyek/kontraktor, nilai konan’ dalam penerimaan CPNS. Tak heran momentum ini dimanfaatkan banyak pihak termasuk calo-calo CPNS yang bergentayangan dengan tarif Rp40 juta sampai Rp80 juta.

Begitu CPNS itu dinyatakan lulus dan menjadi PNS, disinilah terjadi beragam pilihan-pilihan PNS Muda terhadap realitas dunia kerjanya. Bila realitas tempat kerja PNS muda tersebut profesional, berintegritas, dan berdisiplin dalam kinerja mungkin tidak ada masalah yang berarti bagi PNS muda tersebut. Namun tak jarang, setelah menapaki hari demi hari, minggu ke minggu hingga bulan berikutnya, PNS muda ini mulai menemui realitas birokrasi yang sangat ia kritik saat menjadi mahasiswa.

PNS Muda ini dihadapkan pada fakta, ada sejumlah orang yang tidak melakukan korupsi disaat yang sama sebagiannya melakukan korupsi.

Memang ada sejumlah PNS yang tidak melakukan korupsi sementara sejumlah PNS lain melakukan korupsi. Dalam kaitan

trak dan jangka waktu atau lama pengerjaan.

Terpisah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Pudji, hingga berita ini diterbitkan, belum bisa dikonfirmasi. Pihak yang bertanggungjawab mengenai pekerjaan di SKPD ini terkesan tertutup dan menghindar dari wartawan.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Kab Malang, Abdurrahman, beberapa kali didatangi di kantornya untuk konfirmasi terkait tidak terpasangnya papan nama proyek pembangunan Puskesmas tersebut, juga belum bisa ditemui. Beberapa staf yang ada di Dinas Kesehatan pun saat ditanya selalu beralasan kalau bapak sedang dinas luar. vGus ini beberapa filosofi dasar tentang etika moral dan desakan kebutuhan menemui sasarannya. Merujuk pada kemampuan PNS Muda ada yang menginternalisasikan norma-norma dan pikiran tokoh panutannya di masyarakat untuk kemudian tidak melakukan tindakan korupsi. Komitmen moral merujuk, bagaimana PNS Muda ini menjadikan posisinya sebagai abdi negara dimana waktu, tenaga dan pikirannya benar-benar didedikasikan untuk memperoleh reputasi di masyarakat.

Salah satu aspeknya pada bagaimana PNS Muda ini disibukkan dalam berbagai tugas rutinnya sehingga tidak terlintas dalam pikirannnya melakukan perbuatan korupsi. Sementara aspek lain merujuk pada penghayatan PNS Muda ini pada kaedah-kaedah moral kemasyarakatan dimana moral dan penghayatan ini akan menentukan terjadi atau tidaknya tindakan korupsi. *) Penulis pengamat masalah sosial kemasyarakatan tinggal di Tangerang Selatan.

15 Trans Regional

7 - 20 November 2016 | Edisi 334 2 Th XVII

Prona di Pagaralam Diduga Jadi Ajang Pungli Prona di tingkat kelurahan dipatok Rp600 ribu.

Pagaralam, Trans – Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) yang digadang Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), memberikan kemudahan dalam pembuatan sertifikat tanah, disinyalir masih dimanfaatkan oleh sejumlah oknum pejabat di tingkat kelurahan. Oknum tersebut masih melakukan pungutan liar (pungli) program Prona dengan embel-embel biaya kepada warga yang mendapat sertifikat melalu Prona ini.

Menyikapi hal tersebut, Walikota Pagaralam, dr Hj Ida Fitriati Mkes, melalui Sekdakot

FOTO: IST

Kantor BPN Pagaralam.

Pagaralam, Drs Safrudin MSi, sejauh ini dirinya tak menampik adanya laporan sejumlah warga yang mempertanyakan adanya pungutan biaya oleh oknum pejabat atau PNS di sejumlah kelurahan. Padahal sebelumnya, para

lurah dan camat sudah diimbau untuk tidak melakukan penarikan biaya apalagi pungli.

“Sebelumnya kita sudah mendapatkan laporannya me­ ngenai prona masih ada yang memungut biaya yang dipatok. Ka-

lau sekedar untuk biaya membeli beberapa materai, kan tidak segitu, hanya puluhan ribu harga­ nya,” katanya seraya mengatakan terkait adanya laporan ini akan kita panggil yang bersangkutan untuk meminta kejelasann-

ya terkait Prona ataupun pengurusan sertifikat di wilayah mereka.

Laporan pengaduan ini, lanjutnya, akan ditindaklanjuti dengan memanggil yang bersangakutan, seperti lurah ataupun camat. “Akan kita panggil yang bersangkutan terkait laporan warga. Saat ini praktek pungli di sejumlah pelayanan publik harus diberantas, karena memberatkan masyarakat. Diimbau, khususnya pejabat pelayan publik, mari layani masyarakat dengan baik dan profesional,” pintanya.

Sementara itu, Adi salah satu warga Karang Dalo, merasa keberatan dengan adanya tarif untuk menebus sertifikat Prona hingga Rp 600 ribu. “Katanya sertifikat prona gratis, kok ngambilnya di kelurahan harus nebus,” ujar dia. vMirwansyah, SE

Gubernur Sumbar Launching Kereta Api Perintis Padang, Trans - Kereta api perintis (railbus) rute Lubukalung-Kayu Tanam, akhirnya dioperasikan, Selasa (1/11).

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno melaunching pengoperasian kereta api yang diberi nama Lembah Anai itu di Stasiun Simpang Haru, Padang. Bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan railbus tersebut, cukup membayar tiket seharga Rp 3 ribu untuk sekali jalan.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno juga menyambut baik pengoperasian kereta api tersebut. Dengan begitu, kereta api cepat yang menghemat waktu sudah bisa dinikmati masyarakat dan membantu pertumbuhan ekonomi. “Ini langkah bagus, karena transportasi kereta api telah banyak dipakai jadi alat transportasi masyarakat di negara maju. Pengoperasian railbus di Sumbar dapat menjadi tolak ukur untuk kemajuan transportasi di Indonesia, khususnya di Sumbar,” kata Irwan.

Transportasi kereta api merupakan salah satu sarana yang dapat mengurangi kemacetan.

Untuk itu, seharusnya sarana transportasi ini dihidupkan dan menjadi prioritas masyarakat ke depan. Gubernur berharap Kementerian Perhubungan dapat menambah jumlah kereta api perintis di sumbar dan menghidupkan kembali semua jalur perkeretaapian yang ada. Dengan

begitu, akan memudahkan masyarakat, dan kereta api menjadi salah satu moda transportasi favorit masyarakat di Sumbar.

Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Boeditjahjono mengatakan, hadirnya kereta api perintis tersebut akan memberikan kemudahan kepada masyarakat. Mudah dijangkau masyarakat dan harga karcisnya murah. “Hadirnya kereta api Lembah Anai ini langkah pemerintah untuk menghubungkan berbagai wilayah yang ada di Indonesia, terutama di Sumbar. Sebagai upaya pemberian pelayanan transportasi prima masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, kereta api dapat dijadikan solusi sebagai sarana transportasi yang ramah dan bebas macet. Menurutnya, menghidupkan jalur perkeretaapian merupakan fokus program kerja Kementerian Perhubungan sesuai nawacita pemerintahan Jokowi-JK untuk membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah serta desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Pengoperasian kereta api ini diharapkan juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah,” ujar pria berkacamata ini.

Angkutan kereta api perintis ini memiliki tiga gerbong dengan kapasitas penumpang 160 orang, terdiri dari 78 penumpang den-

FOTO: IST

Launching kereta api perintis.

gan tempat duduk dan 82 penumpang berdiri. “Railbus sangat aman saat dinaiki. Jika tak ada tempat duduk, bisa berdiri dengan berpegangan pada gantungan yang telah disediakan,” sebutnya.

Railbus akan dioperasikan empat kali sehari dengan waktu tempuh 38 menit sekali jalan. Sementara jarak yang akan dilewati sepanjang 20 kilometer dari Lubukalung-Kayu Tanam dan Kayu Tanam-Lubukalung, kabupaten Padang Pariaman. “Dengan menaiki kereta api ini, jarak tempuh akan semakin singkat. Hemat waktu. Animo masyarakat menaiki transportasi ini diprediksi juga akan meningkat,” tuturnya Dia menambahkan bahwa penandatanganan kontrak penu-

gasan kereta api perintis Lubukalung-Kayu Tanam ini telah dilakukan 31 Agustus 2016 di Jakarta antara Balai Teknik Perkeretaapian dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Nilainya sekitar Rp 8,1 miliar dengan nomor kontrak SP.01/KA.Perintis-BTP SBB/Viii/PHB-2016 yang bersumber dari APBN 2016. Kontrak angkutan KA Perintis ini berlaku hingga 31 Desember 2016.

Pada tahun 2015, pemerintah melalui Ditjen Perkeretaapian telah melakukan perbaikan prasarana perkeretaapian pada lintasan Lubukalung-Kayu Tanam, yakni penggantian rel dan bantalan pada lintasan sepanjang kurang lebih 12 kilometer. Pendanaan perbaikan prasarana ini

menelan biaya sekitar Rp 48,2 miliar bersumber dari APBN. Terkait banyaknya perlintasan sebidang yang ilegal di sepanjang lintas Lubukalung-Kayu Tanam, dia meminta pemda dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk peningkatan perjalanan kereta api. Pasalnya, perlintasan sebidang yang tidak dijaga rawan memicu kecelakaan antara kendaraan dengan kereta api.

“Pemerintah daerah harus dapat mengambil tindakan untuk keselamatan perjalanan kereta api, serta masyarakat juga mesti berhati-hati saat melintasi jalur kereta api dengan memperhatikan rambu-rambu peringatan,” harapnya Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro mengatakan, jalan raya bukan satu-satunya sarana yang bisa menyelesaikan masalah arus kendaraan tanpa dibantu angkutan massal kereta api. “Disinilah perlu hadirnya kereta api perintis. Di Sumbar, ini suatu keuntungan karena punya kereta Api Lembah Anai,” ujarnya.

Selain itu, dia juga mendukung tidak dibolehkannya perlintasan sebidang karena sangat membahayakan. “Perlintasan sebidang tidak boleh ada. Tidak boleh satupun barang penghambat berada di jalur kereta api, meski kereta api sudah tidak lewat lagi di jalur tersebut dan itu diatur dalam undang-undangnya,” sebut Edi. (Bas)

Pemkab Padang Pariaman Dapat Tambatan DAK Rp61 M Padang Pariaman, Trans - Bupati Padang Pariaman H Ali Mukhni mengatakan, Peme­ rintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman mendapat suntikan tambahan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp61 miliar dari Pemerintah Pusat. Rinciannya Rp46 miliar untuk kegiatan fisik dan Rp15 miliar untuk pengadaan Alat Kesehatan.

“Kabupaten Padangpariaman menduduki pencapaian serapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kegiatan fisik tahun 2016 mencapai 66,38 persen dan non fisik mencapai 48,13 persen pada 30 September 2016,” terang Bupati Padang Pariaman didampingi Kabag Humas Hendra Aswara saat meninjau pembangunan Jembatan Kampung Galapuang di Ulakan, belum lama ini.

Sementara itu, ekspos Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam rapat koordinasi evaluasi tim pokja DAK bersama kabupaten dan kota se-Sumbar tahun 2016, Padang Pariaman serapan anggaran DAK non fisik 57,69 persen dan fisik mencapai 46,48 persen sampai 2 September 2016.

“Pencapaian kita yang diekspos Bappeda Propinsi Sumbar itu paling tertinggi se-Sumatera Barat. Semua itu tercapai berkat dukungan semua pihak di Kabupaten Padangpariaman” kata Bupati Ali Mukhni.

Orang nomor satu di Padang Pariaman itu mengaku punya trik untuk percepatan pembangunan sejak ditetapkannya APBD 2016, yaitu Pertama, Memulai proses tender pada bulan januari secara elektronik. Kedua, Memonitor langsung pekerjaan fisik yang ada di daerahnya.

Artinya, Pemerintah Daerah mengawal pembangunan agar selesai tepat waktu dan kontraktor tidak berleha-leha.

“Hingga tengah malam pun kita cek kegiatan fisik, kalau kurang tukangnya kita suruh tambah, dan pemasangan materialnya harus sesuai standar yang ditetapkan” kata Bupati yang dijuluki Bupati Pembangunan itu.

Ditambahkannya bahwa Pemerintah bersama DPRD Padangpariaman sangat berkomitmen dalam memajukan pembangunan di segala bidang sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat. Tentunya melibatkan seluruh elemen masyarakat ranah dan rantau.

“Tanpa dukungan semua pihak tentu sangat mustahil akan tercapai. Kita Pemkab Padangpariaman sangat butuh dukungan tersebut untuk kemajuan daerah,” ujarnya.

Diketahui perkembangan jumlah bidang kegiatan DAK juga mengalami peningkatan, mulai bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur jalan dan irigasi, serta bidang prasarana pemerintahan hingga tahun 2016.

“Kita berharap dari hasil rapat koordinasi Bappeda Propinsi Sumatra Barat itu terus meningkatkan kinerja para SKPD di lingkungan Pemkab Padangpariaman. Semua itu kita lakukan untuk pencapaian visi dan misi daerah yakni menjadi kabupaten unggul dalam segala bidang pembangunan,” ujar Peraih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik itu. vBas

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI PROVINSI SUMATERA BARAT: Bastani Nazar, Awaludin; PAGAR ALAM: Mirwansyah; BATURAJA: Verdie Wora; PROVINSI KEPRI: Afrizal Syahputra; BIRO TJ. PINANG & BINTAN: Mulkansyah; KABUPATEN LUWU TIMUR: Tabah Yosep; BANGKA BELITUNG: Rita Monica; BIRO KAB. SIDOARJO: Hendrikco Rifky R. Kota Malang: Bagus Yudistira. Kab Malang: Achmad Soeseno.

Ali Mukhni Jadi Pembicara Forum Nasional Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Padang Pariaman, Trans - Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni dinobatkan sebagai pembicara pada Forum Nasional Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016 yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB), Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung selama dua hari, 26-27 Oktober di Bale Asri Pusdai, Bandung Jawa Barat. Acara dibuka langsung MenPAN dan RB H Asman Abnur dihadiri Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil serta beberapa kepala daerah lain.

“Kita undang inovator pelayanan publik untuk silaturahmi dan ber­ bagi informasi, termasuk Bupati Padang Pariaman,” kata MenPAN dan RB Asman Abnur usai pembukaan Forum Nasional Replikasi Inovasi Pelayanan Publik, di Bandung, Rabu (26/10).

Sementara Bupati Padangpariaman H Ali Mukhni mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Kementrian PAN dan RB yang telah memberikan kesempatan kepadanya untuk mempresentasikan inovasi yang telah diterapkannya didae­ rah khususnya bidang potensi lokasi pendidikan serta pembangunan.

“Alhamdulillah, ini kehormatan Padangpariaman dan nama baik Sumatera Barat untuk mengekspos inovasi yang berhasil kita terapkan

FOTO: IST

Menteri PAN dan RB Asman Abnur bersama Bupati Ali Mukhni menandatangani Komitmen dalam inovasi pelayanan publik.

dibidang pendidikan dan pembangunan,” kata Bupati Ali Mukhni.

Sebelum memulai eksposnya, Bupati Ali Mukhni berbicara mengenai gempa dahsyat 30 September 2009 lalu yang menimbulkan korban nyawa, robohnya rumah penduduk, sarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi dan sektor lainnya. Adapun kerugian mencapai Rp 8,6 trilyun yang tentunya sangat menguji Kepemimpinan Bupati Ali Mukhni untuk segera bangkit untuk merehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa tersebut.

“Siapapun yang menjadi Bu-

pati saat itu dihadapkan tantangan yang sangat berat. Dan Alhamdulillah dengan dukungan seluruh pihak ranah dan rantau, kita buat program diberi nama Padang Pariaman Bangkit,” kata Peraih Satya Lencana Pembangunan itu.

Orang nomor satu di Padangpariaman itu memaparkan capaian 2010-2016 yaitu Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2010 sebesar 27,4 milyar rupiah naik menjadi 70,6 milyar rupiah tahun 2016.

Sedangkan APBD tahun 2010 sebesar 773,6 milyar naik menjadi 1,3

trilyun rupiah tahun 2016. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari 3,34 persen akhir tahun 2009 (terendah di Sumbar) maka tahun 2015 menjadi 7,12% (tertinggi di Sumatera Barat). Kemudian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Padangpariaman tahun 2011 Sebesar 71,98 % dan meningkat Menjadi 72,93 Tahun 2015.

Penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 11,86 % pada tahun 2010 turun menjadi 9,12 persen tahun 2015. Dan yang krusial bahwa penurunan persentase penduduk miskin dari 11,86 persen pada ta-

hun 2010 turun menjadi 8,17% tahun 2015.

“Kita bertekad menjadikan Padangpariaman dengan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat,” kata Alumni Lemhanas 2012 itu.

Selanjutnya, Bupati Ali Mukhni menyampaikan lima potensi lokal bidang pendidikan yang ada di Padangpariaman yaitu Pertama, Bandara Internasional Minangkabau dibangun Sekolah Penerbangan Nusantara. Kedua Daerah Wisata Halal, adanya SMK Pariwisata. Ketiga, Sektor Kemaritiman, dibangun Badan Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) dan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM).

Keempat, Daerah Yang Religius dibangun Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendikia. Kelima, Penghasil Coklat dibangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1 Enam Lingkung.

Saat ini, Ali Mukhni mengaku sedang mempersiapkan lahan seluas 697 Hektar untuk pembangunan monumental yaitu Kampus Institut Seni Indonesia, Politeknik Negeri Padang, STIT Syekh Burhanuddin dan Stadion Padangpariaman. Lahan tersebut sangat strategis berada di Jalan lintas Padang Bukittinggi tepatnya di Tarok, Kec. 2x11 Kayu Tanam.

“Kabupaten Padang Pariaman memantapkan diri sebagai Kabupat-

en Pendidikan di Sumatera Barat,” kata Ali Mukhni.

Pada Forum itu Bupati Ali Mukhni juga menjelaskan Replikasi Hasil Inovasi Top 99 Tahun 2014 dari SMA 1 Lubuk Alung terhadap 22 sekolah imbas dari SD hingga SMA di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan membangun kultur sekolah dengan tiga program yang ditawarkan yaitu : Pertama, Sekolah Ramah Lingkungan dengan program adiwiyata. Kedua, Sekolah Ramah Sosial dengan memutus rantai kemiskinan terhadap semangat bersekolah melalui budaya badoncek Padang Pariaman. Ketiga, Sekolah Berbudaya Mutu yaitu membangun semangat kompetitif, mengoptimalkan perpustakaan, memberdayakan kelompok kerja guru dan program para bintang berbagi.

Hasil Replikasi Program terhadap Sekolah Imbas dengan meningkatnya citra sekolah imbas menjadi sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan. Ke-22 Sekolah Imbas itu banyak mendapat penghargaan dari Bupati, Gubernur Dan Menteri Lingkungan Hidup.

“Contoh Sekolah Imbas yaitu SMAN 1 Kampung Dalam meraih predikat Sekolah Model yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan” kata Pria Kelahiran 16 September 1956 itu. vBas

7 - 20 November 2016 | Edisi 334 2 Th XVII

ABDUL RACHMAN,

Bek Timnas Indonesia Kesayangan Riedl

16

Menpora Ingin Poso Jadi Kota Olahraga

Dalam dua kali uji coba melawan Malaysia dan Vietnam, pendatang baru skuad timnas ini selalu menjadi starter.

N

ama Abdul Rachman masih samar terdengar beberapa tahun ke belakang, namun pendatang baru di Timnas Indonesia ini sudah menjadi andalan bagi tim Merah Putih. Dalam tujuh kali pemusatan latihan (TC) Timnas jelang Piala AFF 2016, Rachman hanya sekali absen. Itu pun saat Timnas menggelar seleksi periode pertama yang digelar di Stadion Pakansari, Cibinong.

Pemuda kelahiran 18 April 1991 itu kini jadi salah satu wajah segar yang menghuni skuat tim nasional Indonesia yang akan berjuang di Piala AFF 2016, November nanti. Rachman pun selalu dipanggil oleh pelatih Timnas, Alfred Riedl. Bahkan, dalam dua kali uji coba, melawan Malaysia dan Vietnam, Rachman selalu menjadi starter.

Performa Rachman pun tak mengecewakan. Bek 25 tahun tersebut bermain dengan lugas saat memutus serangan lawan. Dia juga rajin membantu saat Timnas sedang menyerang. Melihat penampilannya bersama Persiba begitu menawan, mungkin itulah yang menjadikan Riedl tertarik dengan Rachman. “Alhamdulillah, saya dipercaya oleh pelatih untuk selalu bermain di skuat Timnas. Saya kian optimis bisa bersaing di skuat Timnas,” kata Rachman, belum lama ini.

Bukan hanya bek kiri, namun Rachman juga bisa bermain di beberapa posisi. Sebagai bek sayap tak hanya bertahan yang jadi andalannya, tapi juga penetrasinya ke daerah lawan seperti yang ia lakukan bersama Per­ siba ketika mencetak gol solo run ke gawang Semen Padang.

Meski begitu, Rachman tak mau kelewat percaya diri. Dia merasa harus bekerja lebih keras agar bisa menembus skuat utama Timnas di Piala AFF 2016 nanti. “Sebelum bicara target bersama Timnas, tentunya saya ingin tembus ke skuat utama lebih dulu.

Kompetisi masih berlangsung dan saya harus fokus, ter-

FOTO: IST

Menpora Imam Nahrawi didampingi Bupati Poso Darmin A Sigilipu, Jumat (4/11), melepas Lomba Marathon 42 KM di Desa Wisata Padamarari, Kec. Pamona Selatan, Kab. Poso, Sulawesi Tengah.

FOTO: IST

Abdul Rachman, Bek Timnas Indonesia.

us bekerja keras,” jelas Rachman.

Perjalanan karier sepak bola Rachman tak semulus pemain lainnya. Meski sempat membela tim Persiba U-15 hingga U-21, namun Rachman harus mengadu nasib di Bontang FC (20112014) dan Martapura FC (2015) pada gelaran Piala Presiden. Kariernya melejit di usia 25 seiring kesempatan yang diberikan Jaino Matos dan Bima Sakti di klubnya Persiba Balikpapan.

“Kesempatan main paling ba­ nyak saat ini ketika bersama Persiba. Mungkin cocok sama coach Jaino dan Mas Bima, alhamdulillah tahun ini sampai bisa ke­ pantau timnas. Mungkin tahun ini memang tahun yang luar biasa buat saya. Sehabis ikut Persiba, mungkin tahun sebelumnya saya pernah ikut (Persiba) juga 2014, cuma musim ini terasa luar biasa sampai bisa dilirik ma-

suk timnas,” ucapnya.

Rachman mengatakan ada dua sosok penting yang sangat berpengaruh Dalam kariernya. “Dua sosok yang paling berpengaruh buat saya coach Jaino sama Mas Bima Sakti. Mereka selalu memercayai saya di tiap pertandingan untuk main dan Mas Bima selalu support saya juga kasih arahan di luar lapangan,” terangnya.

Persaingan ketat menjadi bagian skuat final Piala AFF 2016 diakui Rachman. Tapi ia me­ negaskan tak pernah resah posisinya bakal tergusur nantinya. “Persaingan mungkin memang ketat, tapi saya coba be­ rikan yang terbaik saja di setiap kesempatan,” ujarnya.

“Kalau persaingan mungkin saya tidak melihatnya seperti persaingan. Jalani saja program yang ada, instruksi dari pelatih, memberikan yang terbaik di setiap sesi latihan. Siapa yang nanti dipercaya untuk tampil itu mungkin yang akan dipilih nanti,” tegasnya.

Pemain kelahiran Penajam Paser Utara ini punya perawakan kecil dan pembawaan yang kalem bahkan pendiam di antara gerombolan timnas yang mengikuti pelatnas Karawaci saat ini. Tapi semua berubah ketika dia tampil di lapangan hijau. Seperti pemain lain, Rachman tak ragu menyebut Riedl merupakan sosok yang keras.

“Kebetulan belum ada, belum pernah ngobrol (pribadi dengan Riedl). Tapi menurut saya dia orang yang disiplin, tegas, keras dan tidak sungkan-sungkan kasih sanksi ke pe-

main apabila ada yang kurang disiplin. Tapi, sejauh ini semua pemain punya tingkat disiplin yang cukup baik,” tandasnya.

Rachman mengaku tidak pernah menganggap ada persai­ ngan di Timnas. Baginya, mengenakan seragam Timnas adalah perjuangan yang sakral dan harus saling mendukung. “Saya tidak merasa bersaing dengan pemain lain di Timnas, tujuannya sama-sama berjuang untuk negara. Jadi siapa yang diturunkan pelatih, kami dukung. Mau cadangan atau tidak, saya harus dalam keadaan siap!” ungkapnya dengan penuh semangat.

Sempat Banting Setir Bek kiri Persiba Balikpapan Abdul Rachman mendadak po­ puler setelah mengenakan kostum Timnas Indonesia. Namun, nyaris tak ada yang tahu jika ia pernah banting setir dari sepak bola dan memilih bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Penajam, Balikpapan, setelah kontraknya selesai di Martapura. “Saya pernah merasa karier saya di sepak bola tidak jelas dan lebih baik jadi karyawan biasa,” kata Rachman.

Profesi sebagai tenaga teknis di Dinas PU dilakoni selama empat bulan. Namun, keluarga dan rekan-rekannya terus mendorong Rachman untuk kembali percaya dengan kemampuannya di bidang sepak bola. “Teman-teman saya selalu mengingatkan, sayang tinggalkan sepak bola dengan bakat yang saya punya. Tapi, saya sempat terlanjur tidak minat lagi berkarier di sepak bola,” kenangnya. vQ4

MENTERI Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mendorong poso menjadi kota olahraga. Menurutnya, Poso selama ini sudah ba­ nyak dide­ngar oleh masyarakat Indonesia, maka dari itu Menpora bertekad untuk merubah keterkenalan Poso dengan hal yang positif.

“Kita sangat berharap, kedepan Poso, Tentena dan Danau Poso yang indah ini kita dorong menjadi kota olahraga, baik olahraga pariwisata, olahraga rekreasi maupun olahraga prestasi,” ujar Imam didampi­ ngi Bupati Poso Darmin A Sigilipu saat melepas Lomba Marathon 42 KM di Desa Wisata Pa­ damarari, Kec. Pamona Selatan, Kab. Poso, Sulawesi Tengah.

Imam mengatakan, lom-

ba marathon ini dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Festival Pesona Danau Tektonik Poso yang diselenggarakan pada tanggal 2 s.d 5 Oktober 2016. Menurutnya, lomba marathon yang dilaksanakan di Poso sungguh luar biasa, biasanya untuk pertama kali dilaksanakan menempuh jarak 5 KM atau 10 KM, tapi di Poso langsung menempuh jarak 42 KM. “Ini menandakan adanya keinginan kuat dari Bapak Bupati, pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjadikan Poso sebagai kota olahraga, tentu kami akan memberikan perhatian penuh apalagi juga dengan kehadiran Putri Pariwisata disini, sehingga dengan harapan, Poso akan lebih dikenal lagi sebagai kota olahraga dan pariwisata, “ ujarnya. vNr

PEP GUARDIOLA:

Manchester City Belum Selevel Duo Clasico

SUKSES balik mengalahkan Barcelona 3-1, manajer Manchester City, Pep Guardiola, tak me­ nganggap tim asuhannya jadi favo­ rit utama kampiun Liga Champions. Juru taktik berusia 45 tahun tersebut tegas menyebut bahwa The Citizens masih dalam proses tumbuh dan berkembang menjadi besar.

Guardiola tegas menolak bahwa City sudah sejajar dengan Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Bayern Munich, dan Juventus. “Kami tak dalam level tersebut, level tim yang Anda sebutkan [Barca, Madrid, Atletico, Ba­ yern, dan Juve],” ujar Guardiola, seperti dikutip Daily Mail.

“Tiga atau empat tahun beruntun kami pentas di Eropa, tapi sebelum itu kami tak di sana untuk waktu yang sangat lama.

Kami membuat kemenangan yang bagus atas Barcelona. Itu sa­

ngat penting untuk kualifikasi.

“Tetap kami dalam proses untuk dianggap sebagai salah satu yang tak diunggulkan, untuk berjuang berada di level tim yang telah Anda sebutkan,” pungkasnya. vNr