Koran Transaksi 330

Edisi No.330 | Tahun Ke-XVII WWW.KORANTRANSAKSI.COM

15-28 Agustus 2016 Terbit setiap hari SENIN=Harga Rp. 5.000,-=Luar Pulau Jawa Tambah Ongkos Kirim

PENERBIT: PT. TANAH MERAH ABADI

SK/MENPEN/1496/SIUPP/Jakarta 22 JULI 1999

Raline Shah

SEMUA PELAKU USAHA MEMILIKI SATU NIK DAN MODUL IMPOR

Menjelma Jadi Karakter Komik

S

etelah sukses berkarir lewat layar lebar, artis cantik Raline Shah masuk kedalam bidang seni lain. Dirinya kini terjun menuangkan idenya dalam penggarapan sebuah komik pahlawan super. Raline Shah menjelma menjadi karakter komik, yakni seorang mata-mata bernama Rasha yang akan diterbitkan oleh Kosmik pada akhir tahun.

Tidak seperti Wonder Woman yang punya kekuatan super, karakter Rasha punya latar belakang yang serupa dengan James Bond atau Batman yang mengandalkan gadget senjata canggih. Penerbit Kosmik menjanjikan Rasha akan hadir dalam balutan bodysuit yang keren dan mencengangkan.

Komik ini digambar oleh Sami Basri, artist yang juga mengerjakan “Power Girl” untuk DC Comics, sementara ceritanya digarap oleh Bonni Rambatan dari Kosmik. Raline turut berdiskusi dengan tim kreatif mengenai penggarapan karakter Rasha.

Pendiri Kosmik Sunny Gho mengungkapkan karakter Rasha memiliki sifat-sifat lain Raline yang tersembunyi dari mata publik.

“Kami juga dinner dengan teman-teman Raline, 8 BERSAMBUNG HAL 7 ...

Singkirkan Mental Oknum Bea Cukai Nakal

“Adalah suatu kebohongan berjamah manakala oknum Bea Cukai tidak tahu”. Teorinya sangat gampang, apakah Pemain jalur merah, kuning, maupun jalur hijau. Pada dasarnya simpel, untuk melakukan tangkapan atau tegahan terhadap importasi, PPJK dan eksportir yang nakal. Karena semua terdata secara valid dan dikenal.

SDM Tenaga Kerja Indonesia Dibawah Standar! Memalukan

FOTO | IST

Jakarta, Trans – Ketua Investigasi Dewan Pimpinan Pusat Nasional Corruption Watch (DPP-NCW) David King Simatupang SH, MM, saya merasa prihatin dan kecewa melihat sifat oknum pejabat BC

Menteri Kehakiman RI & Australia Bahas Terorisme dan Imigran Gelap

DATA KEMENAKER INI SUNGGUH MENGEJUTKAN

Menaker, M Hanif Dhakiri.

FOTO | IST

Aktifitas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Insert: Ketua Investigasi NCW.

Jakarta, Trans Peningkatan sumber daya manusia (SDM) pekerja Indonesia sudah mendesak untuk dilakukan. Sebab, berdasar data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), diantara 62 persen dari 128 juta atau sekitar 79 juta pekerja Indonesia pada umumnya masih lulusan sekolah dasar (SD) dan seko-

lah menengah pertama (SMP).

Kondisi itu berpengaruh terhadap daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar kerja dalam maupun luar negeri. Saat ini, persaingan di pasar kerja secara umum cenderung memburu pekerja dengan background kompetensi mumpuni. Minimal, setingkat sekolah menengah atas (SMA) sederajat dan lulusan pendidikan vokasi, seperti D3. Dibawah lulusan itu akan sulit bersaing di pasar bebas seperti sekarang ini.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mengakui kesesuaian pekerja dengan kebutuhan pa­ sar kerja bakal mempercepat penyerapan lulusan pendidikan dan pelatihan. Dengan begitu, pengangguran 8 BERSAMBUNG HAL 7 ...

Jakarta, Trans - Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamongan Laoly menggelar pertemuan dengan Menteri Kehakiman Australia Michael Keenan. Pada pertemuan tersebut kedua menteri membicarakan mengenai masalah terorisme, hukum, imigrasi dan lainnya.

Pada kunjungan Michael yang kedua tersebut, kedua menteri mendiskusikan bagaimana penanganan penjara, mena­ ngani narapidana terorisme, narkoba dan bidang lainnya. “Kita bicara counter terorisme karena tindakan teroris ini bersifat glo­ bal. Kita ingin membangun kerja sama bagaimana menangani beberapa pelaku terorisme,” kata Yasonna saat memberikan ke­ terangan pers di kantornya, Jakarta, Selasa (9/8/2016).

Kepada Michael, Yasonna menuturkan mengenai program deradikalisasi. Program tersebut, kata Yasonna, dilaksanakan melibatkan organisasi keagamaan se­ perti Muhammadiyah, Nahdla­tul

FOTO: IST

Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Laoly Bersama Menteri Kehakiman Australia Michael Keenan memberikan keterangan pers di Kementerian Hukum dan HAM.

Ulama kemudian Badan Nasio­ nal Penanggulangan Terorisme, Kementerian Agama dan instansi-instansi lainnya. Terkait permasalahan imigrasi, Yasonna dan Michael membicarakan mengenai pengungsi. Menurut Yasonna kedua negara memang bekerja sama menangani pengungsi karena banyak pengungsi menuju

Australia melalui Indonesia. “Kan a­­­da banyak ada 13 ribu.

Jadi kita minta juga. Memang ada sebagian yang ditempatkan di comunity houses, sekarang ada tempat detensi yang over capa­ city,” tukas Yasonna. Pada pertemuan tersebut turut hadir Di-

“Kecerdasan merupakan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia, kemampuan untuk menghasilkan persoalanpersoalan baru untuk di selesaikan dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang akan memunculkan penghargaan dalam budaya seorang individu.”

Bagaimana mungkin mimpi memiliki genetika?

Mimpi bukan makhluk biologis, absurd banget!

B

tika sosial di lingkungannya.” Genetika yang kedua jauh lebih berdampak dalam pembentukan karakter individu, temasuk ikut pula membentuk dunia idenya.

Karena itu, siapa yang cerdas dalam memahami dunia di sekitarnya ia yang lebih mungkin menangkap mimpi­nya.

Berdasarkan keterangan dari Howard Gardner, “Kecerdasan meruapan kemampuan untuk menyelesaikan ma­ salah yang terjadi dalam kehidupan manusia, kemampuan untuk menghasilkan 8 BERSAMBUNG HAL 7 ...

Erick M. Henrizal, SE,MM.

Jakarta, Trans Presiden Jokowi mempertimbangkan memotong pajak perusahaan menjadi 17%, sama se­ perti yang diberlakukan di Singapura. Menurut kantor berita Reuters, argumen Presiden Jokowi adalah jika pajak perusahaan di Singapura sebesar 17% sedang Indonesia 25%, maka investor FOTO | IST akan pergi ke Singapura. Presiden Joko Widodo.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong, mengakui jika perbedaan pajak pendapatan antara Indonesia dan Singapura mendorong banyaknya perusahaan melakukan transfer pricing. “Seperti yang dikatakan Presiden, kita hidup di era kompetisi. Tarif pajak adalah satu aspek signifikan dari kompetisi ekonomi internasio­ nal. Kita lihat Irlandia, ada alasan mengapa semua perusahaan teknologi Amerika menempatkan kantor pusat Eropa mereka di Irlandia. Ini adalah realita kompetisi ekonomi global,” kata Tom Lembong, ditemui di acara makan siang bersama wartawan asing di Indonesia.

Peneliti kebijakan perpajakan, Yustinus Prastowo, meski setuju dengan penurunan tarif, menganggap ide 8 BERSAMBUNG HAL 6 ...

SOROT

Memahami Genetika Mimpi

enar, mimpi bukan mahkluk biologis yang memliki struktur genetika tertentu yang diwariskan dari ayah ibunya.

Akan tetapi mimpi (harapan) sebagai gagasan ide, satau meme, pasti memiliki genetika sosial. Richard Brodie dalam buku Virus Akal Budi bilang bahwa “Karakter individu dalam lingkungan­ nya tidak dibentuk semata-mata oleh genetika biologis yang diwariskan orang tuanya tetapi dibentuk juga oleh gene-

8 BERSAMBUNG HAL 7 ...

Jokowi Ingin Pajak Perusahaan Setara Singapura

8 BERSAMBUNG HAL 7 ...

BERANI BERMIMPI BERANI SUKSES (7)

Oleh : Erick M. Henrizal, SE,MM

yang sengaja tidak profesional.

“Khususnya dalam pelayanan pengguna jasa kepabeanan, selalu saja terkesan tebang pilih, Seolah-olah ada sifat “Arogan-

FOTO: DOC

NCW Laporkan Kepala BPN Kab Bekasi

TERKAIT 10 DESA TANAH BENGKOK TK

Kepala BPN Kabupaten Bekasi, Dirwan Dachri.

FOTO: IST

Jakarta, Trans - Dewan Pimpinan Pusat Nasional Corruption Watch ( DPP – NCW ) Kepala Divisi Advokasi, Antoni Sitanggang, SH, dalam 8 BERSAMBUNG HAL 7 ...

WARTAWAN KORAN TRANSAKSI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS LIPUTAN DI LAPANGAN WAJIB BERPAKAIAN ATRIBUT KORAN TRANS, DIBEKALI IDENTITAS ID CARD. TUGAS LIPUTAN­NYA TERCANTUM PADA BOKS REDAKSI, DI LUAR ITU REDAKSI TIDAK BERTANGGUNG JAWAB. JIKA ANDA MERASA DIRUGIKAN LAPORKAN SEGERA KEPADA PIHAK KEPOLISIAN RI TERDEKAT.

Trans Hukum

15-28 Agustus 2016 | No. 330 2 Th XVII

361 Kepala Daerah Terlibat Korupsi

Miskinkan Koruptor, KPK Bentuk Unit Labuksi

Mereka umumnya terkait praktik suap dalam hal perizinan.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

FOTO | IST

Jakarta, Trans - Ada banyak cara koruptor menyembunyikan harta hasil kejahatannya. Bahkan, mereka juga me­ nyamarkan dan menghilangkan jejak harta-harta tersebut agar tidak terendus oleh penegak hukum. Tentu saja, fenomena ini sudah diantisipasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Secara khusus KPK telah membentuk unit Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi). Unit ini secara khusus bertugas melacak aset-aset koruptor yang dengan sengaja dihilangkan, disembunyikan atau disamarkan dalam berbagai bentuk di berbagai tempat.

“Ini cara pemiskinan korupor yang melarikan berbagai aset negara, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Semoga hal ini efektif mengembalikan aset negara dan membuat koruptor jera,” ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam Acara "Mengenal Lebih Dekat Unit Labuksi", di Auditorium KPK, beberapa waktu lalu.

Menurut Saut, KPK akan terus meningkatkan potensi dan kapasitas unit ini dalam mengendus aset-aset koruptor yang semakin lihai disembunyikan. Saut pun menyatakan bahwa pimpinan KPK berkomitmen akan membuat terobosan dalam hal pelacakan aset para koruptor, pengelolaan barang bukti dan pelaksanaan eksekusi dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kegiatan ini merupakan upaya dalam meningkatkan pengetahuan dan bisnis proses bagi pegawai KPK. Sementara itu, Sekretaris Jenderal KPK R Bimo Gunung Abdul Kadir mengatakan kegiatan diskusi ini sangat penting agar transfer pengetahuan antar unit berjalan sehingga ma­singmasing unit dapat saling memahami tugas pokok serta fungsi unit lain.

"Jangan sampai pegawai KPK ma­ sing-masing memakai kaca mata kuda, ha­ nya tahu dan sibuk dengan bidang kerja­ nya, tapi tidak peduli dengan unit lain," ujar Bimo.

Unit labuksi KPK dibentuk sejak 2008 dengan nama Unit Eksekusi. Pembentukan unit ini dilatarbelakangi oleh hasil inventarisasi atas seluruh perkara yang sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, namun belum dieksekusi. Penyebabnya, jumlah Jaksa Penuntut Umum (JPU) sangat sedikit dan disibukkan dengan perkara-perkara baru. vSN

2

Jakarta, Trans – Pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri sipil di Indonesia telah banyak yang terbukti melakukan tindakan secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan pu­ blik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Tiap tahun pejabat publik, terutama kepala dae­rah yang terjerat kasus korupsi terus bertambah.

Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan sebanyak 361 kepala daerah tersangkut masalah hukum karena terkait korupsi. Sebagian besar, me­ reka berperkara hukum baik di kejaksaan, kepolisian, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena tersangkut masalah pengelolaan keuangan daerah.

"Menurut catatan Kementerian Dalam Negeri sebanyak 343 bupati/walikota dan 18 gubernur tersandung korupsi. Ini belum termasuk politisi, ratusan politisi bagus-bagus yang sudah kita proses," kata Deputi Pengawasan internal dan Pengaduan ma­ syarakat (PPIM) KPK Ranu Mihardja dihadapan kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Sulteng pada acara rapat Koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di Palu, belum lama ini.

Ranu menjelaskan dari 343 kasus yang menjerat bupati/walikota, 50 kasus diantaranya ditangani KPK, sementara sisa­ nya ditangani oleh aparat penegak hukum yakni kejaksaan dan kepolisian. Kemudian, dari 18 kasus menjerat gubernur, 16 kasus ditangani oleh KPK dan dua kasus tersisa ditangani oleh kejaksaan. "Korupsi yang melibatkan kepala daerah umumnya terkait praktik suap dalam hal perizinan," katanya.

Menurut Ranu Mihardja, praktik korupsi tidak hanya menyangkut masalah kerugian negara dan pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut perampasan hak sosial rakyat dan merusak tata kelola pemerinta­ han, serta moral bangsa.

Ranu memaparkan pada awalnya metamorfosa korupsi dilakukan oleh PNS golo­ ngan rendah. Namun saat ini korupsi juga dilakukan oleh para politisi untuk mempertahankan kekuasaan. Oleh karena itu de­ ngan kekuasaannya para politisi berusaha mencari celah untuk melakukan korupsi. Selain itu korupsi juga dilakukan oleh pelaku usaha yang memang berpikiran se­ rakah.

Motif korupsi, lanjutnya, juga sudah meluas yang bukan hanya untuk memperkaya diri tetapi juga untuk mempertahan­kan

jabatan. “Sehingga berdampak lebih luas yakni mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah," ujarnya.

“Banyak politisi yang bagus, pengusaha sukses tapi harus hancur sesaat karena korupsi. Tentu efeknya jelas, akan sa­ngat merugikan diri sendiri. Belum lagi harus ditahan secara hukum, pelaku ini juga harus mengembalikan uang negara dan tentunya akan membayar sanksi atas perbuatanya,” tambahnya.

Lebih lanjut Ranu mengatakan, tindakan korupsi tersebut dilengkapi de­ ngan menggunakan ahli hukum dan keuangan agar perbuatan jahatnya terkesan benar dan tidak melanggar hukum. Saat ini, kata dia, korupsi di daerah merambah ke pe­ ngelolaan keuangan daerah, perizinan yang memicu suap dan gratifikasi, serta pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

Ranu menegaskan bahwa permasala­han korupsi sepertinya tidak lepas dari kerja sama antar semua pihak. Tentu kesempatan dan niat yang buruk tersebut, membuat pejabat negara maupun politisi hingga pengusaha harus tergiur dengan penghasilan secara jalur singkat. Hingga akhirnya pelaku pun harus dijebloskan ke penjara. “Ini yang harus kita lawan dan jangan mudah untuk tergiur. Mari kita lakukan pencegahan secara bersama-sama,” ajak Ranu.

KPK Diminta Buka Cabang Saat ini, praktik korupsi sudah menjalar ke sendi-sendi birokrasi negara. Bukan hanya di pemerintah pusat, melainkan juga sampai ke pelosok Indonesia. Oleh karena itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan agar KPK juga memiliki per-

wakilan di setiap daerah.

"Maka saya mendorong KPK membentuk cabang di daerah. Ya karena yang ditakuti itu KPK. Kalau ada wakilnya, KPK di daerah, akan lebih baik," ujar Tjahjo di kantornya, beberapa waktu lalu.

"Sebagai Mendagri dua tahun ini, hal yang paling saya takuti itu kalau ditelpon Jaksa, Bareskrim, dan ya KPK," lanjut dia seraya tersenyum.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menegaskan bahwa saat ini KPK belum didirikan di daerah dan hanya berpusat di Jakarta. Namun, untuk menindaklanjuti laporan tindak pidana korupsi di daerah, Basaria mengatakan, sudah ada unsur jaksa, polisi.

Bahkan, setiap daerah pun memiliki lembaga audit, misalnya Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi. "Itu sebabnya kami minta BPK Provinsi punya peranan, termasuk juga inspektorat, kepolisian dan kejaksaan. Kerja sama untuk mengawasi dae­ rahnya masing-masing," ujar Basaria.

Dalam waktu dekat, KPK juga akan melatih personel Babinkamtibmas dan Babinsa untuk mengontrol dana desa agar tidak dapat disalahgunakan. Menurut dia, sistem yang ada saat ini sudah cukup.

Menurut basaria, saat ini KPK concern pada pencegahan. “Sebab tidak baik juga kalau semua kepala daerah terjerat kasus korupsi," ujar Basaria.

Basaria menambahkan, KPK saat ini baru memberikan perhatian khusus kepada enam provinsi yang dianggap seringkali terjerat kasus korupsi. Enam provinsi tersebut yaitu Sumatera Utara, Riau, Banten, Pa­ pua Barat, Papua dan Aceh. "Keenam dae­ rah itu diberikan pengarahan dan pelatihan dari KPK dalam upaya pencegahan korupsi," terang Basaria.

Tugas KPK sebagaimana diatur dalam UU 30/2012 adalah pencegahan, termasuk monitoring kementerian lembaga. Namun yang terjadi di lapangan, Basaria mengatakan, KPK cenderung represif yakni langsung penindakan hukum. "Perlu proses pencegahan untuk mengatasi di awal-awal potensi korupsi," demikian Basaria.

Menurut Basaria, pada dasarnya KPK ingin mencermati 34 provinsi di Tanah Air yang ada. Hanya saja saat ini yang difokuskan adalah enam provinsi tersebut. "KPK ingin dibenahi 34 provinsi, namun enam ini menjadi perhatian khusus. Dilakukan pelatihan pada enam daerah itu khususnya masalah e-planning, rekrutmen dan pengara­han terhadap inspektorat, termaksud BPKP," pungkas Basaria. vSN

KPK Segera Bidik Pelaku Korupsi Korporasi Jakarta, Trans – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama aparat penegak hukum lain tengah fokus melakukan pencegahan korupsi di sektor kesehatan, kehuta­ nan, infrastruktur, pangan, minyak dan gas. Karena pihak yang paling banyak menikmati keuntungan adalah korporasi.

Ketua KPK Alexander Marwata sangat setuju jika aparat penegak hukum mulai menjerat korporasi, sebab dapat memaksimalkan pengembalian kerugian negara. "Bahkan, beberapa BUMN (Badan Usaha Milik Negara) kadang-kadang kita tidak berhasil memulihkan kerugian negara itu karena kerugian negaranya dinikmati korporasi," katanya, belum lama ini.

Untuk menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi, sebenarnya aparat penegak hukum dapat menggunakan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor).

Faktanya, instrumen tersebut jarang digunakan aparat penegak hukum.

Bahkan, KPK belum pernah sekalipun menjerat pelaku korporasi.

Alexander menjelaskan, walau

UU Tipikor membuka peluang untuk memidanakan korporasi, belum ada ketentuan mengenai tata cara pengajuan korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi di pengadilan. Hal inilah yang membuat KPK belum pernah menjerat pelaku korporasi.

"Kalau pengurus korporasinya, saya kira sudah banyak," ujarnya.

Oleh karena itu, perlu ada ke­ sepahaman dengan Mahkamah Agung (MA) dan jajaran pengadilan untuk mengatur tata cara pe­ ngajuan korporasi sebagai pelaku tindak pidana di persidangan. Alexander mengaku, KPK telah berkoordinasi dengan MA. "Mungkin tidak lama lagi ada SEMA (Surat Edaran MA) yang mengatur korporasi sebagai pelaku korupsi. (Kami) Masih menunggu," imbuhnya.

Ia berharap, dengan membawa pelaku korporasi ke muka pe­ ngadilan, negara dapat menarik ke­ rugian negara dari sektor korporasi. Tentu, penanganannya pun tidak akan sembarangan. Korporasi hanya bisa dijerat jika pelakunya melakukan tindak pidana atas nama korporasi atau melaksanakan tugas selaku pegawai atau pejabat sebuah korporasi.

PENERBIT : PT. Tanah Merah Abadi SK/MENPEN/1496/SIUPP/Jakarta 22 Juli 1999 ALAMAT REDAKSI: Jl. Teratai 3 Blok i 3/23 Taman Modern, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur 13960; Telepon: (021) 46836848; Fax: (021) 46824807; Rekening Bank Mandiri KCP Ujung Menteng 166-00-0107987-0 a/n PT. Tanah Merah Abadi, Rekening Bank Mandiri KCP Bekasi 125.00.0569340.3 a/n Drs. Syaiful Nazar; NPWP: 66.170.001.3-006.000, PERCETAKAN: PT. Temprina Media Grafika Tambun (Jawa Pos Group) (Isi di luar tanggung jawab percetakan).

Memang, MA sedang menyusun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) terkait hukum acara atau tata cara persidangan untuk tindak pidana yang dilakukan perusahaan atau korporasi. Ketua MA M Hatta Ali, dalam konferensi pers pada 30 Juni 2016, mengatakan penyusunan PERMA melibatkan lembaga terkait, termasuk para hakim pengadilan tingkat pertama dan banding.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Kamar Pidana MA, Artidjo Alkostar mengungkapkan minim­ nya pelaku korporasi pencurian ikan, pembalakan liar, pembakaran hutan, korupsi, atau pencucian uang yang dibawa ke persidangan.

Ia menduga hal itu lantaran perbedaan pandangan antara aparat pe­ negak hukum mengenai bagaimana pertanggungjawaban kejahatan korporasi.

Akibatnya, sambung Artidjo, penuntut umum kesulitan merumuskan surat dakwaan, sehingga enggan melimpahkan perkara ke pengadilan.

Penuntut umum pun belum memiliki standar bentuk surat dakwaan dalam perkara kejahatan korporasi. "Soal­ nya KUHAP sendiri belum menentukan petunjuk penyusunan surat dak-

waan ketika subjek hukum pelaku­ nya korporasi,” terangnya.

Sejak KPK berdiri, lembaga antirasuah ini belum pernah menja­ dikan korporasi sebagai subjek atau tersangka korupsi. Tidak hanya KPK, penegak hukum lain pun jarang menjadikan korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi. Ha­ nya tercatat satu kasus korupsi korporasi yang berhasil dibawa ke persidangan, yaitu PT Giri Jaladhi Wana yang disidik Kejaksaan Ne­ geri Banjarmasin.

PT Giri didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan Pasar Sentra Antasari. PT Giri dihukum membayar Rp1,3 miliar dan penutupan sementara selama enam bulan. Adapun kasus korupsi korporasi lainnya yang sempat disidik Kejaksaan Agung (Kejagung) adalah PT Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) pada 2013. Namun, tidak jelas kelanjutan perkaranya.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menilai, gerakan antikorupsi saat ini hanya mengawasi seperlima dana yang harus diawasi, yakni APBD sejumlah Rp2100 triliun. Pada-

DEWAN PENASEHAT: Mayjend TNI (Purn) DR. H Syamsu Djalal SH, MH, Mayjend TNI (Purn) H Asril H Tanjung SIp, Rudy Suwandi, Drs H Sofyan Abdurrachman, Alam P Simamora SH MH, H Ismail Ibrahim SH, Mbah Abdullah, Suhato; PENASEHAT HUKUM: Antoni Sitanggang, SH. Aristo Muranda SH, Fafinaldi SH. MH, Aman Simamora SH MH; PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB: Drs. Syaiful Nazar; PEMIMPIN PERUSAHAAN: M Rechan RR, SDs; REDAKTUR PELAKSANA : Odjie. M. AA., M. Zikri Nazar, DEWAN REDAKSI: Syaiful Nazar, M Rechan RR, C. Herry SL, Harris Fadhillah Abbas, Ismail Ibrahim SH, M. Zikri Nazar, Suryati, S.Sos, David King SH MM, Ramli Amat Saragih, Erick.

MH., SE., Skoml., MM; ART DIREKTOR: Rofiq; SEKRETARIS REDAKSI: Intan Gunasari; SIRKULASI DAN PERIKLANAN:

hal, uang yang beredar di Indonesia mencapai Rp12 ribu triliun. Untuk itu, korupsi di sektor swasta juga harus mendapat perhatian.

Menurut Teten, United Nations Convention against Corruption (UNCAC) sudah memberikan kerangka korupsi di sektor swasta.

Contohnya kasus Enron di Amerika Serikat. Ketika perusahaan raksasa swasta itu melakukan korupsi dan ambruk, maka dampak sosial ke dunia sangat besar.

Indonesia sendiri sudah meratifikasi UNCAC melalui UU No.7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003. "Catatan saya ini harus menjadi perhatian kita semua, bagaimana korupsi di sektor swasta, bukan hanya fokus pengadaan pemerintah yang hanya seperlima dari total dana beredar di Indonesia," terang Teten.

Sementara, mantan Wakil Ke­ tua KPK Bambang Widjojanto berpendapat, ada sejumlah permasalahan yang akan dihadapi dalam penanganan korupsi korporasi. Misalnya, dampak terhadap karyawan perusahaan tersebut sehingga KPK harus bekerja sama dengan pejabat pengelolaan aset, bila terjadi pengambilalihan aset.

Saskia Maulida; REDAKTUR SENIOR: Drs. Syamsul Bachri SH, Suryati, Lorayati Debataraja; REDAKTUR EKSEKUTIF: Drs. Lendi Agustinus, Sidharta D, T Maemun, Budi Rotoliu SE, Sesilia Ciby SH, Ongen Geser, Iwan Kotto, T. Jamal Oteng, Firman Kelana, Hartono.

PENEMPATAN TUGAS LIPUTAN WARTAWAN: SEKRETARIAT NEGARA-RI: Syaiful Nazar; KPK: Syaiful Nazar, KEMENKUMHAM: Rechan Nazar; MABES POLRI: Syaiful Nazar; KEMENAKERTRANS/BNP2TKI: Syaki Chevalier; KEMENTERIAN SENI & BUDAYA: Suryati; DITJEND IMIGRASI : M. Rechan RR Nazar S.Ds; PERTAMINA: Suhada; FOTOGRAFER: Aboot; STAF REDAKSI: Meidi Mulya, Habibul Nazar, Nurroziqin, S Hadiyanto Bachtiar, Dahniel Simatupang.

Bambang menyatakan, KPK pernah menangani kasus semi-korporasi di era Antasari Azhar. Kasus yang dimaksud adalah kasus korupsi Presiden Direktur PT Surya Dumai Grup, Pung Kian Hua yang mengendalikan perusahaan-perusahaan kehutanan untuk dibangun kebun sawit. Pung Kian Hua divonis 1,5 tahun penjara dan diminta membayar uang pengganti Rp346 miliar.

Sebagaimana diketahui, Pa­ sal 1 angka 3 UU Tipikor telah menjelaskan bahwa unsur "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Pasal 20 ayat (1) UU Tipikor mengatur, dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

Terkait dengan sanksi pidana pokok bagi pelaku korporasi, Pa­sal 20 ayat (7) UU Tipikor membatasi sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi ha­ nya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah seper­ tiga. Adapun pidana tambahan diatur dalam Pasal 18 UU Ti­pikor, salah satunya penutupan perusahaan. vSN

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Pemberitahuan Kepada Perwakilan/Biro KORAN TRANSAKSI, nama dan wilayah tugas liputan WARTAWAN tercantum pada boks halaman masing-masing. Harap maklum, Terima Kasih.

E-MAIL: korantransaksi@yahoo.co.id; korantransaksi@gmail.com

WEBSITE : www.korantransaksi.com facebook.com/korantransaksi1 @korantransaksi

3

Ekonomi & Bisnis

15-28 Agustus 2016 | No. 330 2 Th XVII

Menkeu Sri Mulyani Pangkas Anggaran

Jusuf Kalla Yakin Target Tax Amnesty Terlampaui

Presiden Jokowi menilai langkah yang dilakukan oleh Menteri Keuangan itu sebuah hal yang sangat nalar dan masuk kalkulasi.

Jakarta, Trans – Sri Mulyani Indrawati dilantik menjadi menteri keua­ ngan menggantikan Bambang Brodjonegoro, pada akhir Juli 2016. Usai dilantik banyak pihak, khususnya para pegawai Kementerian dan lembaga negara merasa “khawatir” karena takut anggarannya akan dipangkas. Selama ini, Sri Mulyani dikenal paling tidak suka penganggaran yang bersifat boros dan tidak tepat guna.

Urusan subsidi melalui Publik Service Obligation (PSO), selama ini dibe­ rikan ke berbagai Lembaga Negara dan Badan Usaha Milik Negara, seperti Lembaga Informasi Nasional, LIPI, PT Kereta Api Indonesia, Pelni, PT Pupuk, PT Sang Hyang Seri (bergerak pada pembibitan), Pertamina, dan PSO untuk lembaga yang bergerak di bidang pers juga merasa “was-was” takut anggarannya akan kena potong.

Sri Mulyani ekonom yang cukup mahfum dengan sistem ekonomi pa­ sar. Ia pasti tidak sepenuhnya menghendaki berbagai bentuk subsidi karena hanya menjadikan suatu lembaga usaha tidak sehat dan tidak efisien. Apalagi subsidi itu tidak berdampak positif terhadap pelayanan publik.

Ia juga tampak tidak suka pengeluaran anggaran untuk pertemuan (mee­ ting), studi banding ke luar negeri, dinas ke daerah yang tidak banyak manfaatnya atau membangun dan memperbaiki gedung-gedung yang sesungguhnya masih dapat dipakai.

Semua anggaran tersebut akan memberatkan pengeluaran negara yang akan berujung pada ambang kebangkrutan.

Ibaratnya, “besar pasak dari pada tiang.

Besar pengeluaran dari pada pendapatan.”

Agar APBN dapat berimbang antara pemasukan dan pengeluaran, disiplin ang­ garan diperlukan, sehingga negara tidak mudah mengutang ke rakyat­ nya lewat penerbitan Surat Utang Negara (SUN) obligasi, atau mengutang ke pihak asing.

Itu sebabnya, usai melakukan sidang kabinet di Istana Negara di Jakarta, beberapa waktu lalu, Sri Mulyani langsung membuat gebrakan melakukan pemangkasan anggaran yang belum perlu. “Berdasarkan kalkulasi penerimaan pajak tahun ini, diperkirakan kurang dari Rp219 triliun dari target Rp1.539,2 triliun. Karenanya, langkah pemangkasan sulit dielakkan,” katanya.

Pemangkasan anggaran sedikitnya Rp133 triliun, terdiri dari anggaran belanja pemerintah akan dikurangi Rp65 triliun, dan dana transfer ke daerah hingga Rp68,8 triliun. Pemangkasan anggaran terutama ditujukan untuk aktivitas yang dinilai tidak menunjang program prioritas pemerintah.

Langkah pemangkasan itu akan segera dikoordinasikan dengan para menteri koordinator (menko) serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menyisir belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) agar belanja pemerintah dapat dikurangi tanpa mengurangi komitmen pemerintah belanja prioritas.

FOTO | IST

Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, Dirjen Anggaran Askolani dan Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara memberikan keterangan pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta.

Sri Mulyani mengatakan tidak akan memangkas belanja pembangunan infrastruktur, pendidikan dan anggaran ke­ sehatan, karena itu merupakan program prioritas presiden. “Tanpa mengurangi komitmen pemerintah untuk belanja prio­ritas yaitu, pembangunan infrastruktur, belanja pendidikan, tunjangan profesi guru, tunjangan belanja kesehatan tetap diprioritaskan sebagai hal yang akan dijaga untuk tidak dilakukan pemotongan.

Namun kami akan melakukan penelitian dengan Bappenas dan Menko yang lain untuk bisa melihat scope efisiensi yang bisa dikurangi,” katanya.

Dengan demikian, langkah Sri Mul­ yani Indrawati memangkas sejumlah ang­garan tidak perlu ditakutkan oleh siapapun, khususnya lembaga yang hingga kini menerima dana PSO. Pemangkasan dilakukan pada pengeluaran yang bersifat konsumtif seperti pertemuan atau studi banding ke berbagai negara yang selama ini terkesan lebih banyak wisatanya, jika tidak ingin disebut jalan-jalan semata.

Sebenarnya, tatkala Menteri Keua­ ngan Bambang Brodjonegoro, sudah merencanakan melakukan penghematan pengeluaran, namun ia tidak seberani Sri Mulyani, lantaran selama ini dinilai tidak punya kepentingan atau ketakutan termasuk memotong anggaran milik TNI dan Polri jika dinilai tidak rasional.

Sebagai seorang ekonom jebolan Fakultas Ekonomi UI, sistem ekonomi pasar yang sebagian besar diterapkan di Indonesia, menginginkan peran negara tidak terlalu banyak mengintervensi jalannya pasar, termasuk di dalamnya banyak memberikan subsidi kepada lembaga ne­ gara/BUMN. Itulah sebabnya, Sri Mul­ yani tampak berani menyampaikan pemangkasan anggaraan meskipun baru dua atau tiga hari dilantik presiden sebagai menteri keuangan. Misinya semata-mata mendisiplinkan anggaran agar lebih kredibel dan dipercaya para pelaku pasar.

Di Balik Pemangkasan Di balik pemangkasan anggaran, Sri Mulyani tampaknya mempunyai tiga alasan kuat. Pertama, landasan hukum berupa Instruksi Presiden (Inpres) No 4 Tahun 2016 tentang Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Angga-

ran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016.

Inpres yang ditandatangani oleh Pre­ siden Joko Widodo pada 12 Mei 2016, berisi delapan diktum, antara lain pertama menginstruksikan Kementerian/Lembaga (K/L) mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas dan fungsinya, dalam rangka penghematan anggaran.

Kedua, memetakan pemangkasan secara baik dan mandiri, termasuk melakukan bloking self, yakni jangan sampai anggaran sudah dicairkan sementara programnya sudah dikeluarkan. Ketiga, pemangkasan anggaran itu diutamakan di sektor paket meeting, honorarium tim/kegiatan, biaya rapat dan kegiatan yang dinilai tidak mendesak, dan Keempat, penegasan bahwa pemangkasan itu berasal dari sumber pajak, bukan hibah dan bukan dari penerimaan non pajak.

Alasan kedua, didasarkan pada fakta pemasukan pajak hingga akhir Mei 2016 baru mencapai Rp364,1 triliun atau baru sekitar 26,8 persen dari target APBN tahun ini. Bahkan jika dibanding pada perio­ de sama tahun sebelumnya, kata Bambang Brodjonegoro kala itu turun sekitar 3 persen.

Pajak penghasilan pribadi yang selama ini menjadi andalan juga tercatat rendah, karena baru terhimpun Rp3,4 triliun dari pajak PPh pajak pribadi.

Perlambatan ekspor dan impor termasuk lemahnya perekonomian dunia juga menurunkan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Penurunan pajak PPN selama lima bulan terakhir juga menunjukkan tingkat konsumsi di masyarakat turun sehingga berpengaruh pada pajak PPN. Meskipun Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi optimis, target penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp1.343,1 triliun dapat terpenuhi menyusul diluncurkannya UU Tax Amnesty, menteri keuangan agaknya belum sepenuhnya percaya penerimaan pajak hingga akhir tahun dapat terpenuhi.

Sri mengatakan penerimaan pajak tahun ini diperkirakan meleset dari target dalam APBN-P 2016 sebesar Rp1.539 triliun. Agaknya realisasinya di bawah target. Dikatakan, terjadi tekanan yang berat terhadap target penerimaan pajak tahun ini jika melihat realisasi penerimaan pajak pada dua tahun terakhir.

“Itu dikarenakan basis perhitungan target penerimaan pajak pada tahun ini

menggunakan angka ekonomi yang cu­ kup tinggi, yaitu target penerimaan pada dua tahun sebelumnya.” Sehingga untuk mendisiplinkan anggaran tak ada jalan lain kecuali harus dipangkas.

Alasan Ketiga, pemangkasan anggaran karena belum sepenuhnya yakin jika dalam waktu dekat akan ada dana repatriasi atau pemindahan dana dari luar ke Indonesia atas kepemilikan dana dari WP orang Indonesia. “Ada banyak WP yang belum memahami UU Tax Amnesty, sehingga di lapangan saya sering mendapatkan berbagai pertanyaan, karena mungkin masing-masing orang dapat menginterprestasikannya dari pasal yang sama,” kata Sri Mulyani.

Dana repatriasi hingga pekan kedua pasca-UU Tax Amnesty, baru mencapai Rp458 miliar dari jumlah aset yang dideklarasikan atau dilaporkan sebesar Rp1,78 triliun. Itu baru masuk sekitar 0,046 persen.

Guna mendorong masuknya dana repatriasi, pihaknya sudah mengeluarkan berbagai skema investasi jasa keuangan agar para pemilik dana tidak merasa rugi jika membayar denda dan mengallihkan dananya yang kini masih berada di luar negeri.

Oleh karenanya, sebelum dana repatriasi masuk ke Indonesia, sebelum target pajak terpenuhi, selagi ada aturan yang memungkinkan untuk bertindak, pemborosan anggaran dari APBN dan penggunaan anggaran yang tidak tepat guna, akan dipotong oleh Sri Mulyani Indrawati.

Didukung Presiden Langkah pemangkasan anggaran Sri Mulyani, didukung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pemotongan anggaran menurut Jokowi memang harus dilakukan karena kita membutuhkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kredibel. Jokowi menilai, langkah yang dilakukan oleh Menteri Keuangan itu sebuah hal yang sangat nalar dan masuk kalkulasi.

“Ya saya setujui,” tegasnya.

“Kalau kita hitung-hitung lagi, kita hitung-hitung lagi, kita perkirakan tidak mungkin, ya kita harus realistis dong.

Kita tidak usah harus terlalu sangat optimis. Dengan kondisi perekonomian glo­ bal seperti ini yang bagus memang rea­ listis,” kata Presiden Jokowi usai menghadiri sosialisasi pengampunan pajak atau tax amnesty, beberapa waktu lalu. vSN/Ant

Jakarta, Trans - Guna mendorong p e m­b a n g u n a n ekonomi di Indonesia, Presiden Joko Widodo te­ lah menca­ nangkan program pengam­punan pajak (tax amnesty). Terkait hal ini, Wakil Presiden FOTO | IST HM Jusuf Kalla Wakil Presiden Jusuf Kalla. merasa yakin target penerimaan negara dari kebijakan tax amnesty sebesar Rp165 triliun terlampaui pada September 2016.

"Periode Juli hingga awal Agustus ini sebagian besar kegiatannya sosialisasi kepada masyarakat, pengusaha. Kedua siapkan aturan-aturan detailnya, kepmen-kepmennya, dan sebagainya. Juga edaran pajak," katanya di Jakarta, Jumat.

Ia menganggap wajar sampai saat ini jumlah penerimaan masih kecil karena biasanya ma­ syarakat atau pengusaha baru membayar tebusan pada akhir-akhir menjelang pengampunan pajak periode pertama ditutup pada 30 September 2016.

"Di Indonesia ini selalu saja seperti itu. Selalu last minute," kata Wapres dalam konferensi pers yang digelar di kantornya tersebut.

Menurut Wapres, sejauh ini pemerintah masih menerima dari para wajib pajak berskala kecil dan secara keseluruhan baru sekitar 250 juta per orang.

Sementara untuk skala besar, Kalla memperkirakan masih perlu mempersiapkan pembukuan dan bukti.

"Masih ada waktu 50 hari lagi. Yang jadi perhitungan itu justru yang besar-besar nanti. Yang diharapkan pada akhir Agustus," katanya. vSN

Menaker Hanif Dhakiri Dukung Perjuangan Buruh

FOTO | IST

Menaker Hanif Dhakiri saat menghadiri Musyawarah Nasional VI Serikat Pekerja (SP) BPJS Ketenagakerjaan di Mason Pine Hotel, Bandung.

Jakarta, Trans - Menteri Ketenagakerjaan RI, M. Hanif Dhakiri menyatakan akan mendukung sepenuhnya perjuangan buruh. Pasalnya, apa-apa yang diperjuangkan buruh akan dapat membantu memperkuat diri dan mempererat Hubungan Industrial.

“Pemerintah juga terus membantu Serikat Pekerja untuk bisa memperkuat diri agar dapat mewujudkan perjuangan buruh yang benar-benar Efektif,” kata Menaker Hanif, saat memberikan sambutan dalam acara pembukaan Musyawarah Nasional VI Serikat Pekerja (SP) BPJS Ketenagakerjaan di Mason Pine Hotel, Bandung, Kamis (11/8/2016).

Menteri Ketenagakerjaan yang akrab disapa MHD ini menjelaskan, Kementerian yang dipimpinnya itu telah berulangkali membahas mengupa­ yakan hak-hak buruh menjadi terjamin. Salah sa­ tunya mendorong Sertifikasi bagi manajer HRD & Pimpinan Serikat Pekerja juga harus dilakukan dalam rangka membangun Hubungan Industrial yang Kondusif.

Dalam rangka tersebut, MHD mengusulkan BPJS dapat memberikan benefit tambahan terkait peningkatan keterampilan & kompetensi.

Sejauh ini, Kemnaker bersama BPJS Ketenagakerjaan terus berkoordinasi untuk meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Berbagai inovasi pun terus dilakukan, agar seluruh profesi pekerjaan di Indonesia, baik formal maupun informal, dapat terjangkau kepesertaannya dengan baik. vRN/Syaki

Indonesia Terperangkap Sistem Ekonomi Neoklasik Pekanbaru, Trans - Pemerhati ekonomi dari Universitas Andalas, Benny Leonanda, berpendapat Indonesia kini terperangkap sistem ekonomi neoklasik yakni ekonomi yang menggerus kekayaan negara dari sumber daya alam, dan sumber daya manusia.

“Jika sistem ini masih terus menjerat Indonesia maka itu artinya sama dengan menjual masa depan untuk dikonsumsi hari ini,” kata Leonanda seperti dikutip Antara News, belum lama ini.

Menurut dia, indikasi praktik ekonomi neoklasik sudah sampai ke desa-desa ditandai pasar di pedesaan menjadi sepi, perilaku konsumtif sebagian masyarakat pedesaan beralih membeli kendaraan bermotor ketimbang membeli produk lain.

Menurut dia, uang untuk membeli motor mereka peroleh secara kredit ke bank dan perusahaan leasing kendati mereka harus membayar cicilan sepeda motor sebelum membelanjakan untuk keperluan lain.

Dampaknya, katanya, produksi perkebunan dan pertanian mereka pada awal­

nya meningkat namun kemudian menurun.

Seiring penurunan permintaan dunia dan penurunan harga komoditas ekspor terhadap komoditas yang mereka jual.

“Mirisnya pendapatan petani menurun drastis, dampaknya pasar di pedesaan menjadi lesu sesuai laporan BPS beberapa bulan terakhir yakni inflasi di pedesaan lebih rendah dibandingkan perkotaan, dan penduduk miskin di pedesaan meningkat,” katanya.

Ia menjelaskan, sistem ekonomi neoklasik --meruntuhkan sistem ekonomi dunia dan mengancam Indonesia-- itu le­ bih dimaknai sebagai sistem ekonomi yang bertumpu pada permintaan, kebutuhan, ke­ tersediaan, distribusi barang produksi tanpa mempedulikan negara atau masyarakat mempunyai uang dan sumber daya untuk bertransaksi di pasar.

Padahal, katanya lagi, setiap kebutuhan uang atau anggaran disediakan dalam bentuk hutang sehingga pada sistem APBN selalu mempertahankan defisit setiap tahun.

Sementara itu merujuk data BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Juni 2016 (y-on-y) naik 5,18 persen. Angka ini menunjukkan konsumsi masyarakat peme­

Pemerintah seharusnya selektif memilih program kerja, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya guna untuk menyelamatkan keuangan negara. rintah masih tetap tinggi.

Pada sisi lain, ekspor dan impor turun atau tercatat -2,73 persen dan -3,01 per­ sen. Pendapatan negara pada semester pertama turun dari tahun sebelumnya sebesar Rp33,249 triliun atau hanya mencapai

35,5 persen dari target APBN-P 2016 le­bih rendah dari capaian tahun lalu yang mencapai 41,5 persen dari target APBN-P 2015.

Belanja pemerintah di APBN-P 15 per­ sen lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Ar­ tinya pemerintah memacu konsumsi dite­ ngah lemahnya permintaan pasar. Pada satu sisi kebijakan ini diharapkan bisa memacu pertumbuhan ekonomi, akan tetapi di sisi lain justru beresiko, dan mengakibatkan pemerintah terjaring, terperangkap hutang.

Sementara itu pendapatan mulai berkurang karena pengeluaran pemerintah dan masyarakat melebihi pendapatan. Untuk menutupi kekurangan itu, kata dia, terpaksa melalui hutang dalam berbagai instrumen dan mekanisme.

“Hal ini ditunjukkan pertumbuhan jasa keuangan sesuai data BPS Agustus 2016 yang tercatat sebesar 11,8 persen tertinggi dari kelompok lain dan jauh lebih besar dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,18 persen itu,” katanya.

Oleh karena itu, pemerintah seharus­nya

selektif memilih program kerja, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya guna untuk menyelamatkan keuangan negara.

Kalaupun terpaksa pemerintah harus memotong anggaran negara, mengurangi defi­sit anggaran secara bertahap, menunda sebagian program kerja yang telah direncanakan kendati itu program prioritas yang telah dicanangkan.

Selain itu pemerintah juga harus mempertimbangkan kondisi masyarakat, untuk menahan laju pertumbuhan ekonomi di­ samping pemerintah juga harus menahan laju penurunan pertumbuhan ekonomi agar tidak turun dratis guna menghindari gejolak.

“Pemerintah perlu mengurangi defi­sit anggaran secara bertahap, dan memikirkan menyusun anggaran agar surplus bisa diperoleh, dan dapat dipakai untuk pemerataan modal kerja masyarakat di dalam negara untuk memperkuat perekonomian negara, selanjutnya menimbukan kepercayaan yang lebih besar pada pemerintah,” kata­ nya. vRN/Ant

Trans Jabodetabek

15-28 Agustus 2016 | No. 330 2 Th XVII

4

H. Miftah Sunandar Kandidat Kuat Ketua Kadin Kota Depok Depok, Trans - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kota Depok tidak lama lagi akan menggelar Musyawarah Kota (Muskota) bulan Agustus 2016. Muskota Kadin digelar untuk memilih ke­ tua yang baru menggantikan Wing Iskandar yang akan berakhir masa jabatannya.

Ketua Muskot Kadin Kota Depok Muhammad Roni kepada wartawan mengatakan sudah ada 4 nama bakal calon ketua kadin yang masuk ke panitia penyelenggara.

Antara lain, Miftah Sunandar, Wing Iskandar, Dahlan dan Mustofa. “Tadinya ada nama satu lagi yang muncul sebagai bakal calon yaitu Su-

warno. Namun karena Suwarno adalah panitia penyelenggara maka tidak bisa maju,” ucapnya.

Dikatakan Roni, dari empat nama bakal calon tersebut, ha­ nya Mustofa yang belum punya kartu tanda anggota (KTA) dan bukan pengurus Kadin Kota Depok. “Sesuai dengan AD/ART Kadin, yang bisa maju sebagai calon ketua harus memiliki KTA Kadin minimal 2 tahun dan pernah menjadi pengurus Kadin minimal 2 tahun,” tegasnya.

Sedangkan 3 nama lainnya, lanjut Roni, Wing Iskandar sekarang menjadi ketua, Miftah Sunandar wakil ketua dan Dahlan sebagai ang­gota dewan Pembina dan keti-

ganya memiliki KTA. Sementara itu, sebelum mendaf­ tarkan diri sebagai calon Ketua Kadin Depok, Majelis Pers Depok (MPD) anjangsana ke kantor Miftah Putra Mandiri (MPM) Jl. Arif Rachman Hakim, Depok. H. Miftah Sunandar menyambut MPD dengan ramah. “Selamat datang, mohon maaf lama menunggu ya bang, habis mengantar isteri dan anak-anak, usai acara memberikan santunan pada anak-anak yatim setiap hari jumat,” ucapnya.

Dikatakan Miftah setiap hari jumat itu agenda rutin yang dilakukannya untuk berbagi kasih de­ngan para anak yatim. “Sebagian harta

FOTO | IST

H. Miftah Sunandar.

milik kita adalah milik orang lain khususnya anak yatim, warga mis­

kin dan kaum duafa,” tuturnya.

“Kami MPD sangat antusias kepada pak Miftah untuk maju sebagai calon ketua Kadin Depok, Karena figure orang muda yang sukses sebagai pengusaha, pemimpin, jujur, amanah dan peduli terhadap sesame khususnya dan pribadi rendah hati (low profile) tidak sombong. Jadi kami menilai figure pak Miftah la­ yak dan diterima semua pihak untuk memimpin kadin Kota Depok ke depan,” ujar perwakilan MPD Dikatakan Miftah, sambil memperkenalkan karyawannya, mana­ ger MPM Cemerlang Radio, Royadi, “saya siap maju kalau memang dicalonkan dan siap memimpin Ka-

LAKUKAN SURVEI DAN PENGUKURAN,

Jalan Kembali Dicor, Warga Sambut Gembira

DBMPSDA Kabupaten Bekasi Segera Perbaiki Jalan Rusak Walaupun baru tahap pengukuran ulang, masyarakat menyambutnya dengan sangat antusias.

FOTO | KASLIM

Pengecoran lanjutan jalan lingkungan Desa Taman Sari.

Bekasi, Trans – Warga menyambut gembira dan senang hati lanjutan pengecoran jalan lingkungan (Ja­ ling) yang merupakan jalan utama Desa Taman Sari RT 001 RW 006 Dusun III, Kecamatan Setu, Kabupa­ ten Bekasi, Propinsi Jawa Barat. Mereka senang karena sudah bertahun-tahun mengharapkan adanya perbaikan jalan tersebut.

Di tengah-tengah kesibukannya, tokoh masyarakat Taman Sari Mulyadi yang didampingi oleh Kepala Dusun III menyempatkan diri menyaksikan serta me­ ngawasi berlangsungnya pelaksanaan perbaikan kegiatan jalan utama Taman Sari. Perbaikan jalan dikerjakan oleh salah satu pihak ketiga atau rekan yakni CV Gaya Tehnik.

“Warga masyarakat kami khususnya di dusun III dengan diperbaiki jalan pengecoran lanjutan pekerjaan dari tahun yang lalu kini sudah dikerjakan sampai me­ nyambung, merasa senang dan gembira,” ujar Mulyadi bersama Kepala Dusun (Dusun) III kepada Koran Transaksi, belum lama ini.

Menurutnya, derita warga masyarakat sudah ter­ obati. Sebab sebelum jalan utama ini diperbaiki, warga di kampung ini sulit melaluinya di kala datangnya musim penghujan, baik dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun lebih. “Karena jika hujan turun, jalannya terjang dan licin serta berlumpur,” imbuhnya.

“Menurut saya sebagai warga masyarakat dengan adanya kegiatan perbaikan lanjutan pengecoran jalan utama ini sangat bagus sesuai harapan warga ma­ syarakat desa ini. Terlihat bahwa pengecoran jalan utama ini sampai diperiksa dikordil oleh Dinas Bina Marga pengairan dan PSDA dalam hal ini Wasdal dan para petugas lab workshop. Dan hasilnya cukup memuaskan,” terangnya.

Ia mengatakan bahwa tidak ada kejanggalan dari ketebalan serta dari kualitas mutunya. “Kami dari warga masyarakat Desa Taman Sari mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, khususnya Dinas Bina Marga & PSDA yang mana te­ lah mengabulkan permohonan warga masyarakat Desa Taman Sari,” pungkasnya. vKaslim

Opini Oleh: Rahmat Alam*

A

da dua jabatan dalam jajaran Aparat Sipil Ne­ gara yaitu Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional. Jabatan struktural mulai dari eselon IV setara dengan Kepala Sub Bagian hingga jabatan tetinggi yaitu eselon I yaitu jabatan Menteri atau Kepala Lembaga, selebih­ nya adalah staf umum atau staf biasa yang tidak menduduki jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Kenaikan pangkat jabatan struktural ialah berjenjang setiap empat tahun sekali, kecuali ada hal yang luar biasa. Namun untuk jabatan fungsional, kenaikan pangkatnya melalui credit-point, yaitu mengum­pulan angka kredit hingga batas jumlah tertentu.

Jabatan fungsional lebih beragam dibandingkan dengan jabatan struktural. Misalnya fungsional Peneliti, Pranata Komputer, Pranata Humas, Perencana, Fungsional Arsiparis, Fungsional Pus-

din Kota Depok. Saya sangat paham masalah yang dialami dunia usaha di Depok. Untuk itu Kadin Depok harus bermitra dengan Pemerintah untuk membangun Kota Depok.”

“Saya ingin nantinya Kadin benar-benar menjadi wadah berkumpulnya pengusaha lokal. Dan yang paling utama adalah bagaimana apa yang bisa saya perbuat untuk Kadin dan kalangan dunia usaha. Begitu juga caranya agar Kadin Kota Depok menjadi maju,” papar pengusaha Perumahan Vila Putra Mandiri I, II, III dan IV, Green Putra Mandiri, Panorama Putra Mandiri yang le­ bih populair dipanggil Pak Haji atau bang Haji ini. vJopi RH Ramelan

Bekasi, Trans – Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air (DBMPSDA) Kabupaten Bekasi melakukan survei dan pengukuran ulang di jalan lingkar menuju kantor kecamatan serta jalan masuk Kampung Gardu Poncol, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi.

Rencananya jalan yang saat ini dalam kondisi rusak tersebut akan dilakukan pengecoran ulang.

Tim survei dari DBMPSDA Kabupaten Bekasi yang merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), datang bersama pengawas serta konsulan yang didampingi oleh pihak kecamatan yakni Sekertaris Kecamatan (Sekcam) – camatnya memasuki masa pensiun, serta dari pihak ketiga – pelaksana kontraktor dari CV Danu Enco.

Walaupun baru tahap pengukuran ulang, masyarakat Kampung Gandu

Tim survei sedang melakukan pengukuran jalan. Tampak dalam gambar PPTK Yulianti, Ari sebagai pengawas dan Edi sebagai konsultan Teknik.

FOTO: KASLIM

Poncol menyambutnya dengan sangat antusias. Salah seorang warga RT 01/02 Kampung Gardu Poncol mengaku senang jalan di kampungnya akan segera diperbaiki.

Di lokasi pengukuran, Anggota BPD Iwan Setiawan yang didam­ ping oleh Ketua RT 01/02 Desa Sukamulya Tarmin, mengatakan kepada Koran Transaksi bahwa warga masyarakat kampung Gandu Poncol sudah berbulan-bulan mengharapkan adanya perbaikan jalan lingkar menuju kantor ke-

camatan serta kampung gandu poncol.

Pasalnya jalan tersebut dalam kondisi rusak parah, berlubang-lubang dan sulit untuk dilintasi kendaraan roda dua.

“Memang masih bisa dilintasi para pejalan kaki, kendatipun licin sampai terplontang-planting. Apalagi jika hujan turun,” jelasnya.

“Dengan kedatangan tim survei ini, saya sebagai anggota BPD Suka Mulya dan warga masyarakat Kampung Gandu Poncol mendukung penuh adanya perbaikan jalan. Saya sangat bersyukur

karena kemungkinan sudah pasti bahwa jalan lingkar akan diperbaiki. Saya berterima kasih kepada Pemda Kabupaten Bekasi, khususnya Dinas Bina Marga & PSDA,” ujarnya.

Tim survei tersebut melakukan pe­ ngukuran, dan ditentukan jumlah vo­ lume panjang 308 dan lebar 5 meter. Perbaikan tersebut akan dikerjakan oleh pihak ketiga CV Danu Enco dengan Director Daim bin Soton dari Kampung Gabus, Desa Sri Mukti, Kecamatan Tambun Utara. vKaslim

PPK Karang Bahagia Siap Sukseskan Pilkada Kab. Bekasi Bekasi, Trans – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang secara langsung melibatkan rakyat merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam menghasilkan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Melalui Pilkada diharapkan dapat melahirkan pemimpin baru yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

Untuk itu, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Karang Bahagia turut mensukseskan proses politik pemilihan pemimpin baru, khususnya pada Pilkada Kabupaten Bekasi yang digelar tahun 2017 mendatang.

Ketua PPK Karang Bahagia Ro­sid yang didampingi Divisi Hukum PPK

Pengerdilan Karir Pustakawan? takawan, dan masih banyak lagi jabatan fungsional di lingkungan Kementerian dan Lembaga Negara. Khusus untuk jabatan fungsio­ nal pustakawan, kenaikan pangkat atau karirnya dibatasi dari unsur pendidikan. Bagaimana pun luar biasanya seorang Pustakawan, jika yang bersangkutan berpendidikan akhir SLTA atau sederajat, tidak akan bisa meluncur terus karirnya/ kenaikan pangkatnya.

Indonesia memang belum me­ nganut system “keahlian” tapi masih lebih menghargai pendidikan.

Ar­tinya, sehebat apapun seseorang dalam bidangnya, jika ia masih berpendidikan SLTA atau sederjat, maka ia tidak akan pernah bisa diangkat pada jabatan tertentu meski secara keahlian dia sangat la­ yak. Ini berlaku khususnya pada jabatan fungsional Pustakawan. Sebagai contoh, seorang pustakawan memiliki keahlian menulis di mass media, suatu keahlian yang sa­ ngat dibutuhkan dalam dunia dokumentasi dan informasi juga se-

FOTO: SUGANDA

PPK Karang Bahagia.

takawan yang berpendidikan terakhir SLTA atau sederajat, selain pangkatnya mentok di III/D, tulisan-tulisannya yang berkait dengan dunia Pustakawan, yang dimuat di Mass Media apapun, tiFOTO | ILUSTRASI

bagai suatu diseminasi dari suatu produk Kementerian maupun Lembaga Negara. Namun, untuk fungsional Pustakawan yang berpendidikan terakhir SLTA atau sederajat, tidak berlaku atau tidak diakui hasil tulisannya di mass media untuk mendapatkan credit point. Karena yang diakui dan mendapat cre­ditpoint nya hanya Pustakawan yang berpendidikan S1 ke atas.

Artinya, seorang yang memangku jabatan Fungsional Pus-

dak dinilai sebagai kredit point.

Ini, selain “promosi” tentang kepustakawan yang ditujukan kepada umum (diseminasi) jadi terhenti, karir yang bersangkutan pun dalam dunia menulis, khususnya jadi “kerdil” alias tidak tumbuh lagi.

Artinya yang bersangkutan tidak lagi mau menulis dan mempromosikan dunia kepustakawanannya melalui mass media, karena sudah tidak punya nilai untuk kenaikan pangkat atau setidaknya un-

tuk mempertahankan jabatannya sebagai Pustakawan.

Dalam sejarah Indonesia, tercatat sangat sedikit sekali seorang yang berkarir tinggi, namun pendidikan formalnya tidak tinggi, seperti Wakil Presiden Adam Malik dan Menteri Kelautan Republik Indonesia. Amerika Serikat misalnya, pernah seorang Penasihat Militer-nya justru dari kalangan sipil bukan Militer, karena Amerika sangat mempertimbangkan “keahlian” sese­ orang dibanding pendidikan formalnya. Amerika serikat memberi ruang, bagi pegawai atau aparat yang kebetulan berpendidikan formal rendah namun memiliki keahlian yang baik, bukan justru memper­ sempit atau malah menutup/mengubur dalam-dalam karirnya.

Tidak sedikit pula pegawai yang berpendidikan S1 atau S2 yang karirnya jalan di tempat dan tidak memberikan kontribusi yang memadai, minimal pada lingku­ngan kantornya masing-ma­ sing. Pendidikan formal tinggi dan bergelar memang sangat kita butuhkan dalam pembangunan Indonesia saat ini. Bahkan ada target-target tertentu, misalnya di tahun sekian Kementerian kami atau Lembaga kami harus sudah memiliki pegawai yang bergelar Doktor

Karang Bahagia Nasep Iskandar menyatakan siap menjadi penyelenggara yang profesional. Tentunya hal itu dilakukan dengan keahlian yang telah didapat melalui suatu proses pendidikan dan pengalaman yang berkaitan dengan tugas yang diembannya.

Sebagai seorang professional juga harus siap bersikap objektif. Selain itu, menurut Nasep Iskandar, juga harus akuntabel artinya dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

“Maka dari itu PPK Karang Bahagia siap melaksanakan peran penyelenggara pilkada yang berintegritas, profesio­ nal dan akuntabel dalam suksesnya Pilkada yang demokratis,” pungkasnya kepada Koran Transaksi. vSuganda sekian ratus atau ribu orang dan seterusnya adalah suatu kebanggaan kita. Namun kita akan lebih sangat bangga apabila kontribusinya bagi negeri lebih nyata dan benar-benar menyentuh kebutuhan pembangunan dan kebutuhan rakyat kita saat ini. Konon sangat sedikit sekali pegawai dari Kementerian dan Lembaga, menuliskan hasil-hasil penelitiannya atau kemajuan serta kendala yang dihadapi di Kementerian atau Lembaga masingma­sing, ditulis dalam bentuk opini atau penulisan feature di mass media Nasional.

Kita berharap, Pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi aparatnya (ASN) untuk menuliskan hasil-hasil yang dicapai, kendala maupun kemajuan apapun sesuai bidangnya masing-masing untuk diketahui publik dan guna mendapatkan masukan, saran bahkan dukungan setelah publik membaca tanpa membatasi apakah yang menulis berpendidikan tinggi atau berpendidikan rendah, dari kala­ ngan negeri atau swasta, sepanjang memiliki manfaat bagi bangsa dan Negara, minimal bagi kepen­tingan Kementerian dan Lembaganya masing-masing harus diapresiasi bukan malah dikerdilkan. Semoga. *) PDII – LIPI, Jakarta.

5

TRANS JABODETABEK

Ratusan Pedagang Resah Diusir Satpol-PP

PDAM Tirta Asasta Dibuatkan Bendungan Senilai Rp28 M Depok, Trans - Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BSCC) mengucurkan anggaran Rp.28 miliar untuk membuat bendungan air. Besarnya dana tersebut diperuntukkan untuk perluasan bak penangkap air baku Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta Kota Depok.

Titik bendungan yang dibangun untuk daerah tangkapan air berada di instalasi PDAM Legong dan Citayam yang berada di Kali Ciliwung.

Menurut Direktur Umum PDAM Tirta Asasta Kota Depok, perluasan dilakukan pada bak penangkap air baku dan pipa transmisi air baku ke instalasi pengolahan air (IPA).

“Tidak hanya itu, saat musim kemarau, produksi air di su­ ngai Ciliwung sebagai sumber utama air PDAM pasti mo­ ngering, jadi harus ditambah lagi kapasitasnya dengan membuat bendungan,” jelasnya.

Dikatakan Ee Sulaiman, untuk satu titik bendungan dianggarkan Rp 14 miliar, dalam hal ini pihaknya hanya menerima fisiknya saja, untuk pembangunan bendungan. Ka­ pasitas bendungan bakal menambah tangkapan air sebanyak 300 liter per detik di Legong dan Citayam.

“Dua instalasi yang ada saat ini baru bisa menampung 200 liter/detik. Pengerjaan pembuatan bendungan itu sudah dikerjakan sejak Juni 2016 kemarin, diperkirakan selesai pada Desember 2016,” jelasnya.

Pemerintah pusat, lanjutnya, membantu lewat dana alokasi khusus untuk ‘upratting’ IPA Legong dan IPA Citarum. “Tujuannya tidak lain guna meningkatkan kapasitas instalasi pengolahan masing-masing instalasi di Legong dan Citayam, dari 100 liter menjadi 300 liter per detik. Anggaran untuk Upratting saja sebesar Rp135 miliar,” pungkasnya. vJopi

Para Pedagang tradisional di Kebayoran Lama ini memohon perlindungan dan pertolongan kepada pemerintah agar tetap bisa berdagang, mencari nafkah untuk menghidupi keluarga mereka.

Jakarta, Trans – Sekitar 150 pe­ dagang tradisional di kawasan Jl. Warga dekat Stasiun KA Kebayoran Lama, kini tidak tenang dan terusir dari tempat jualan yang mereka rintis sejak puluhan tahun silam. Para pedagang jenis sembako tersebut selama ini mencari nafkah berjualan di lokasi tersebut tidak pernah diganggu. Namun belaka­ ngan, semenjak ada pengusaha membangun kios-kios, mereka diusik oknum-oknum yang memanfaatkan Satpol-PP Kecamatan Kebayoran Lama, dibantu oknum Satgas kelurahan setempat.

“Kalau para petugas mengusir kami dengan dalih penertiban, anehnya di jalan utama para PKL tidak diusir. Sementara lokasi kami di jalan warga bukan jalan utama. Kami berdagang disini sudah sejak puluhan tahun yang selama ini aman-aman saja,” tutur se­ orang pedagang kepada wartawan.

Mereka menduga, sejak seorang pengusaha (FB) membangun kios-kios yang tidak jauh dari tempat mereka berdagang, bisnis mereka terganggu kiosnya tidak laku. “Mereka mengusir kita tujuannya agar masuk ke dalam kios. Tapi kami pedagang kecil darimana uang untuk menebus kios?” kata pedagang lain berinitial MK. Menurut para pedagang, pengusaha

FOTO: OKTA

Perwakilan beberapa pedagang tradisional Jalan Warga Stasiun Kebayoran Lama.

itu mematok harga tebus kios de­ngan bayaran Rp.32 Juta/tahun. Sementara untuk jenis lapak, pedagang dita­rik Rp.8.100.000/tahun. Menurut seorang pedagang bumbu berinitial BD, darimana mereka punya uang sebesar itu?

Karena pengusiran para pedagang tradisional bermotif agar mereka menebus kios tidak mencapai target, diduga dengan menggunakan aparat Satpol-PP mereka mengusir dan mengobrak-abrik pedagang dengan dalih pe­ nertiban.

Kepada pemerintah, ratusan pe­ dagang tradisional tersebut bermohon

perlindungan dan pertolongan agar mereka sebagai rakyat kecil tetap bisa mencari nafkah untuk kehidupan keluarga mereka. Mereka juga meminta kepada Lurah dan Camat setempat agar bisa melakukan tindakan terhadap bawahannya (Satpol-PP dan Satgas Kelurahan) yang memanfaatkan jabatan dan wewenangnya untuk menjadi backing oknum pengusaha. “Janganlah dengan dalih penertiban dan penataan kota dijadikan dalih untuk ngobyek bagi kepentingan pengusaha swasta itu,” imbuh pedagang ikan bernama PR kepada awak media.

Menurut warga setempat, lokasi Jl. Warga sudah menjadi lokasi pedagang tradisional sejak zaman penjajahan dulu. Baru pada tahun 2000 Pemda membangun jalan secara permanen. Itupun hanya sampai batas tertentu yang ditandai dengan tiang/tonggak. Sisanya dijerjakan secara swadaya oleh masyarakat yang memanfaatkan lokasi pinggir jalannya untuk berjualan. Belakangan setelah terjadi perkembangan kegiatan pembangunan dan masuk­nya investor ke wilayah tersebut, posisi mereka semakin terjepit. vokt/007***

Satpol PP Sita Etalase Pedagang Emas Senen Jakarta, Trans - Petugas melakukan penyitaan etalase pedagang emas di Jalan Alternatif Atrium dan Senen III, Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (13/8). Penertiban itu dilakukan lantaran pedagang berjualan di atas trotoar.

Kasie Operasional Satpol PP Jakarta Pusat, Santoso mengatakan, para pedagang tersebut terjaring saat petugas melakukan patroli rutin di kawasan Senen dan melihat pedagang emas berjualan diatas trotoar dan langsung ditertibkan. “Ada 10

etalase pedagang emas yang disita dan langsung dibawa ke Cakung Gudang Satpol PP,” kata Santoso.

Selain etalase emas, petugas juga sejumlah payung milik dan lapak para pedagang emas tersebut. Payungpayung itu sengaja disita agar para

15-28 Agustus 2016 | No. 330 2 Th XVII

pedagang emas tersebut tidak lagi berjualan sembarangan di trotoar dan fasilitas umum (fasum) lainnya. “Totalnya ada 14 payung dan lapak yang kami sita. Petugas yang dikerahkan 22 personel,” tandasnya. vZN

Kondisi SDN Karang Patri 02 Memprihatinkan

Bekasi, Trans – Di tengah-tengah gencarnya Pemerintah Kabupaten Bekasi membangun kualitas pendidikan, ternyata masih ada infraktuktur bangunan sekolah yang kondisi­ nya sangat memprihatinkan. Sebut saja SDN Karang Patri 02 Kampung Pengasinan RT 02/06 Desa Karang Patri, Kecamatan Pabayuran, Kabupaten Bekasi.

“Sejumlah plafon sekolah tersebut sudah banyak yang rusak alias amburadul. Dipastikan saat hujan akan bocor yang dapat menggangu kegiatan belajar mengajar. Selain itu bangunan WC sudah empat tahun tidak terpakai,” ujar pemerhati pendidikan, Bona dan Dian dari LSM LK PKP dan Tripkor.

Bona berharap Disdik Kabupaten Bekasi segera memperbaiki gedung sekolah SDN Karang Patri 02. “Kami meminta Disdik segera melakukan perbaikan. Karena sekolah ini adalah tempat menuntut ilmu putra putri Bekasi, generasi penerus Bekasi,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Ormas Gibas Kecamatan Karang Bahagia, menyatakan, “Jika ada yang melaporkan secara resmi maupun tidak resmi, dari warga masyarakat atau LSM yang menyatakan adanya penyimpangan serta penyelewengan yang terjadi pada infraktuktur proyek DAK sekolah tahun anggaran 2016, kami akan mengawal dan melaporkannya ke Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.” vSuganda

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI

KOTA DEPOK: Jopi Rahyono Ramelan; BIRO KOTA BEKASI: Geoffrey; BIRO KAB. BEKASI: Kaslim Kusyairi, Suganda.

DPRD Depok Bahas Raperda Pembentukan & Susunan Perangkat Daerah Depok, Trans – DPRD Kota Depok sedang membahas Ranca­ ngan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah oleh Pemerintah Kota Depok. Untuk membahas Ra­ perda ini, DPRD Kota Depok membentuk Pansus III dengan ketua T. Farida Rachmayanti, SE. M.Si. Bertempat di ruang rapat paripurna, DPRD Kota Depok menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian Raperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah pada Jumat 5 Agustus 2016.

Rapat dilanjutkan pada Senin 8 Agustus 2016, dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tersebut dan jawaban Walikota Depok atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Depok.

Dari Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan Agustina Simanjuntak memberikan pandangan umum, bahwa pembenahan perangkat daerah sebagai wadah untuk karir birokrasi dapat dilihat sebagai upaya mendukung semangat reformasi manajemen pemerintahan. Sebagai upaya mengantisipasi ber­ bagai perubahan yang terus terjadi maka dilakukanlah perbaikan secara terus-menerus Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disesuaikan dengan kondisi yang ada.

“Reformasi manajemen pemerintahan harus mengakomodasi semua aspek yang ada dan mengu­ tamakan pelayanan prima kepada masyarakat Kota Depok. Besaran OPD ditetapkan berdasarkan tiga variabel, yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” jelasnya.

Pada prinsipnya Fraksi PDI Perjuangan setuju atas Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Saran dan masukan yang disampaikan Fraksi PDIP antara lain, penataan organisasi perangkat daerah merupakan

FOTO: IST

Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna saat menanggapi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda Kota Depok di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Depok, Senin (8/8/2016).

bagian dari proses perubahan organisasi, dalam upaya mengantisipasi ber­bagai kecenderungan yang berkembang. “Melalui penataan organisasi tersebut, diharapkan kinerja pemerintah daerah akan menjadi lebih efektif dan efisien,” imbuhnya.

Pandangan umum dari Fraksi Gerindra disampaikan oleh Ke­ tua Fraksi H. Iing Hilman, SE. “Ra­ perda ini dibuat karena adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sehingga dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka peraturan yang berada di bawahnya harus mengikuti dan menciptakan harmoni dalam penerapannya,” ujarnya.

Menurut H. Iing Hilman pembentukan perangkat daerah dilakukan berdasarkan asas urusan peme­ rintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi dan efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali dan tata kerja yang jelas dan fleksibilitas. “De­ngan adanya Raperda ini merupakan momentum bagi Pemerintah Kota Depok untuk melakukan restrukturisasi OPD, sehingga dapat lebih maksimal dalam melayani kepenti­ngan masyarakat Kota Depok,” harapnya.

Fraksi PKS menyampaikan pandangan umum melalui Zeni Faizal, S.Ip. Ia manyampaikan bahwa da-

lam pembahasan Raperda ini perlu dihitung dan dipertimbangkan dengan cermat jumlah kebutuhan bidang dan seksi yang ada pada Dinas atau Badan sesuai dengan urusan dan beban kerja yang ada. Hal ini dimaksudkan agar distribusi beban kerja dapat terbagi dengan proporsional dan professional.

Menurut Zeni Faizal peruba­ han OPD harus pula dibarengi de­ ngan uraian tugas pokok dan fungsi SKPD secara jelas dan detail, termasuk uraian tugas untuk para asisten. Hal ini dimaksudkan agar ma­ sing-masing pejabat dalam jabatan struktural atau fungsional yang ada memiliki pedoman atau landasan arah yang terukur dalam melaksanakan tugasnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih Tupoksi.

Momentum perubahan OPD diharapkan dapat menghasilkan perubahan budaya kerja baru yang lebih produktif di kalangan ASN khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Depok.

“Tidak ada artinya susunan organisasi yang bagus bila tidak dibare­ ngi dengan kualitas SDM yang bagus juga,” tandasnya.

Dari Fraksi PAN pandangan umum disampaikan oleh Hj. Titih Sumiati, S.Ag. Fraksi PAN berharap pembentukan dan susunan perangkat daerah yang baru ini dapat melahirkan birokrasi pemerintahan yang

professional dalam memberikan pelayanan yang prima kepada ma­ syarakat Kota Depok.

“Kami mendorong kepada Pemerintah Kota Depok agar dalam Raperda ini dilakukan perampingan struktur organisasi Perangkat Dae­ rah dalam rangka untuk reformasi birokrasi menuju tata kelolaan Pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, transparan. Selain itu dalam penempatan pejabat struktural harus selektif dan memiliki kemampuan yang memadai, berintegritas, netral, kompeten, dan harus didukung de­ ngan sistim rekrutmen berbasis kompetensi dan terbuka,” paparnya.

Ervan Teladan dari Fraksi Golkar, menyampaikan pandangan umum, bahwa penataan aparatur mutlak diperlukan karena hal ini berkaitan erat dengan kesiapan aparat terhadap Tupoksinya dalam mengemban amanah rakyat. “Yaitu untuk melayani warganya dengan baik, bukan dilayani, bekerja secara efektif dan cepat serta harus memahami tugas dan tanggung jawab­ nya,” tegasnya.

“Dalam rekrutmen dan penempatan pejabat struktural jangan hanya ingin mengakomodasi kepen­ tingan janji-janji Politik saja, tetapi harus benar-benar berdasarkan proporsionalitas dan professional. Masih banyak keluhan dari masyarakat tentang lemahnya pelayanan de­

ngan memunculkan dalih bahwa pimpinan sedang dinas luar, sedang rapat, dan segudang alasan yang dibuat-buat sehingga pelayanan yang seharusnya dapat diselesaikan dengan segera akhirnya bisa sampai berhari-hari dan bahkan berminggu-minggu. Dengan adanya Perda ini kami berharap mutu pelayanan terhadap masyarakat akan lebih baik,” harapnya.

Fraksi Partai Demokrat, me­ nyampaikan pandangan umumnya yang disampaikan oleh Mochammad Taufik, SE, bahwa dengan direvisinya Raperda tentang pembentukan dan susunan perangkat dae­rah ini Fraksi Partai Demokrat mengharapkan agar pelayanan dasar kepada masyarakat Kota Depok dapat ditingkatkan.

“Yaitu pelayanan tentang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Kebutuhan Sosial Masyarakat yang menjadi prioritas untuk diperhatikan,” terangnya.

Pandangan umum Fraksi PPP disampaikan oleh Ma’mun Abdullah, SE. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan sesuai Raperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Depok, Fraksi PPP mengharapkan agar Perda ini dapat dijalankan de­ ngan baik.

“Sehingga pelayanan prima kepada masyarakat Kota Depok dapat terwujud dan dapat melaksanakan administrasi pemerintahan secara efektif dan efisien yang dilandasi dengan azas-azas pemerintahan yang baik (Good Goverment and Clean Goverment),” tandasnya.

Selanjutnya pandangan umum disampaikan Fraksi Restorasi Nurani Bangsa (RNB) melalui Ke­tua Fraksi Bernhard, SH. Menyikapi

Raperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, Fraksi RNB merekomendasikan kepada Pansus III DPRD Kota Depok agar dalam pembahasannya memfokuskan dan mempertimbangkan kinerja OPD yang ditentukan oleh peran dan fungsi organisasi itu sendiri.

Penataan kelembagaan perangkat daerah harus berorientasi kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan membangun hubungan yang baik dan serasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

“Oleh Karena itu perlu adanya langkah-langkah publik sektor reform terhadap organisasi perangkat daerah untuk memenuhi tuntutan akan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.

Pradi Beri Jawaban Sementara itu, Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna memberikan jawaban kepada para fraksi DPRD, atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Ra­ perda Kota Depok tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dae­rah. Dalam sambutannya, Pradi mengatakan bahwa Raperda diajukan guna mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah yang sesuai dengan prinsip organisasi.

“Semua itu memang sudah diatur sesuai dengan asas efesiensi, efektivitas, dalam pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, dan fleksibilitas,” ujarnya.

Selain itu, Pradi mengucapkan banyak terima kasih asat pandangan umum yang telah disampaikan oleh perwakilan delapan fraksi DPRD Kota Depok. Tentunya pandangan tersebut akan diteruskan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sebagai bahan penyempurnaan terhadap Raperda.

“Semoga saja Raperda ini dibahas dengan cepat, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dapat diselenggarakan,” harapnya. vJopi

Trans Jabodetabek

23 Mei - 5 Juni 2016 | No. 326 2 Th XVI

Airin Rachmi Diany Terima Penghargaan Lencana Melati

FOTO: IST

Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany saat menerima penghargaan encana Melati dari Presiden RI Joko Widodo di Hari Pramuka Minggu 16 Agustus 2015.

Jakarta, Trans - Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany menerima penghargaan lencana Melati dari Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo (Jokowi), penghargaan tersebut diterima langsung oleh walikota Airin Rachmi Diany pada acara peringatan Hari Pramuka ke-54 di Lapangan Utama Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur Jakarta Timur, Minggu (16/8/2015).

Penghargaan Lencana Melati tersebut merupakan penghargaan yang diberikan kepada se­ seorang yang dianggap te­ lah memberikan jasa dan pengabdiannya bagi kepentingan Gerakan Pramuka Nasional yang dibe­rikan oleh Kwartir Nasional (Kwarnas) Ge­rakan Pramuka atas kontribusi nyata dari Majelis Pembim­ bing Daerah (Mabida) dalam memajukan gerakan Pramuka. Selain Airin, penghargaan serupa juga diberikan kepada Ketua Mabisat Karya Pramuka Bahari Tingkat Nasional Ade Supandi, Ketua Mabigudep Darunnajah KH Sofwan Manaf, Ketua Mabicab Kota Banda Aceh Illiza Saadudin Djamal, Ketua Mabicab Barito Selatan Farid Yusran, dan Ketua Mabicab Indragiri Hilir Muhammad Wardan.

Saat ini, walikota Airin Rachmi Diany merupakan ketua majelis pembimbing Pramuka Kota Tangsel. Penghargaan Lencana Melati yang diterima Airin menjadi bukti dia telah turut andil memberikan perhatian serta kepedulian luar biasa terhadap perkembangan dan kemajuan gerakan Pramuka

Indonesia. Sebelumnya dua tahun lalu, pada 14 Agustus 2013 lalu, Airin Rachmi Diany juga menerima penganugerahan Lencana Satya Darmabakti yang disematkan oleh Soesilo Bambang Yudhoyono saat masih menjabat sebagai pre­ siden.

Dalam arahannya, Presiden Jokowi yang selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka meminta, Gerakan Pramuka harus memiliki inovasi, kepribadian yang kuat, pantang menyerah dan disiplin. Selain itu, Pramuka harus dengan memantapkan nilai-nilai Pancasila, Tri Satya dan Tri Dharma Pramuka dalam sanubari.

Presiden Jokowi menambahkan, terpenting dari Gerakan Pramuka adalah kebanggan menjadi bagian dari Pramuka Indonesia. “Pramuka adalah garda terdepan pelaku perubahan dalam pembentukan karakter.

Jayalah Pramuka dan Jayalah Indonesia Raya,” yang diiringi tepuk tangan seluruh undangan.

Ka Kwarnas Gerakan Pramuka Dr. Adhyaksa Dault SH, M.Si mengajak semua pembina, pengurus Gerakan Pramuka untuk me­ nyatukan langkah, menyeragamkan semangat, seirama, satu tujuan dan tindakan serta bersepakat bersama-sama menjadi karakter sebagai pemimpin, penilai dan pengukur kesuksesan hidup melalui Gerakan Pramuka.

“Berarti hingga hari ini, sudah 54 tahun Gerakan Pramuka ber­ karya dalam menyiapkan generasi pemimpin bangsa dan negara,” imbuhnya. v007

6

Pemkot Bekasi Tunggak Jamkesda Miliaran Rupiah Akibat keterlambatan tersebut, keuangan rumah sakit swasta menjadi terganggu. Rumah sakit menjadi kesulitan untuk mengelola layanan kesehatan seperti pembelian obat dan alat kesehatan.

Bekasi, Trans – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menunggak tagihan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) kepada sejumlah rumah sakit swasta di wilayah Bekasi hingga miliaran rupiah. Sejumlah rumah sakit swasta yang tergabung dalam Asosiasi Rumah Sakit Swasta (ARSSI) Kota Bekasi, Jawa Barat, belum lama ini, menyambangi kantor Wali Kota Bekasi untuk melakukan penagihan utang pasien tidak mampu senilai total Rp15 miliar lebih.

“Total tagihan yang tercatat di sejumlah rumah sakit swasta di Kota Bekasi mencapai Rp15.093.783.753. Ini merupakan akumulasi pengobatan dari 2015 sampai 2016. Utang tersebut untuk berobat warga miskin yang terlin­ dungi oleh Jamkesda,” kata Ketua ARSSI Kota Bekasi Irwan Heriyanto di kantor Walikota Bekasi, Kamis (11/8/2016).

Akibat keterlambatan tersebut, keuangan rumah sakit swasta menjadi terganggu. Rumah sakit menjadi kesulitan untuk mengelola layanan kesehatan seperti pembeli-

FOTO: IST

Audiensi dari dr. Irwan Heriyanto, Ketua ARSSI (Asosiasi Rumah Sakit Swasta) Kota Bekasi diterima Walikota Bekasi, Dr. Rahmat Effendi yang mengeluhkan mengenai keterlambatan pembayaran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

an obat dan alat kesehatan.

Irwan mengungkapkan, selama ini pihak rumah sakit telah melakukan penagihan pembayaran pe­ ngobatan ke Dinas Kesehatan Kota Bekasi dengan benar. Pihak rumah sakit swasta, kata dia, langsung melakukan pemberkasan lengkap setelah dua hari pasien dibolehkan pulang ke rumah.

Setelah berkasnya dinyatakan lengkap, kemudian diverifikasi ulang oleh internal majamenen rumah sakit selama lima hari. Setelah itu dokumen klaim biaya perawatan dikirim ke Dinas Kesehatan untuk diverifikasi selama satu hari.

“Dinas kemudian membuat berita acara pembayaran selama 90 hari yang kemudian diteruskan dengan pelunasan penagihan. Tapi nyatanya sampai saat ini dana tersebut belum juga dibayarkan oleh pemerintah daerah,” kata Irwan.

Dalam pertemuan dengan Walikota Bekasi, Irwan juga mengung-

kapkan adanya persoalan terkait potongan biaya rumah sakit sebesar 20 persen yang tertuang dalam berkas kerjasama subsidi pasien Jamkesda yang terjadi perbedaan nilai tagihan.

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi menyatakan telah menginstruksikan Dinkes agar mempercepat proses pelunasan tagihan pasien Jamkesda maupun Badan Pelayanan Jaminan Soasial (BPJS) kesehatan. “Sudah saya tegaskan agar pelayanan jangan lama, namun hasilnya sampai saat ini belum dijalankan,” kata Rahmat.

Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Bekasi bidang Kesejahteraan, Daddy Kusradi menyayangkan adanya tunggakan layanan kesehatan tersebut.

Menurut Daddy, seharusnya Dinkes bekerja secara fleksibel dengan mengakselerasi birokrasi yang ada, sehingga tagihan bisa secepatnya dibayar.

Dia mengatakan, proses admi­

nistrasi untuk pelunasan utang biasanya dilakukan per triwulan atau 90 hari setelah berkas masuk. Berdasarkan sistem tersebut, kata Daddy, harusnya tagihan tersebut sudah dibayarkan. “Ini kok malah menumpuk seperti ini, harusnya jangan ditunda. Kan anggaran sudah disiapkan pemerintah daerah,” kata Daddy.

Daddy menyatakan, seharusnya Dinkes bersikap lebih baik dengan rumah sakit swasta yang ikut dalam progam Jamkesda dan BPJS. Pasalnya ada 31 rumah sakit swasta dari total 39 rumah sakit swasta yang ikut dalam program tersebut. “Me­ reka (rumah saki swasta) kan sudah membantu mengobati warga Kota Bekasi yang kurang mampu. Seharusnya, pembayaran tagihan juga dipercepat,” ujar Daddy.

Untuk itu, pihaknya akan segera memanggil jajaran Dinas Kesehatan Kota Bekasi untuk mengklarifikasi tunggakan tersebut. vGeoffrey/ZN

Walikota Depok Akan Lakukan Perombakan Dinas

Depok, Trans – Walikota Depok Mohammad Idris berencana akan melakukan perombakan dan penggabungan Dinas. Nantinya, akan ada beberapa Dinas yang digabungkan dan ada juga kantor yang berubah menjadi Dinas. Hal itu dilakukan berdasarkan Instruksi Mendagri nomor 61/2911/Sj/2016 sebagai tindak lanjut PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Mohammad Idris mengungkapkan, Dinas Kebersihan dan Pertama­

nan rencananya akan dimerger de­ ngan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. “Sedangkan untuk Korpri masih kami kaji lagi,” ujarnya.

Idris juga menambahkan, nantinya tidak ada lagi Lembaga Kantor di dalam Pemerintahan, seperti Kantor Arsip dan Perpustakaan nantinya akan menjadi Dinas. Sementara itu untuk Badan, tidak ada kecuali yang penunjang seperti BPMK itu nantinya akan menjadi Dinas. “Sedangkan untuk Kesbangpol, masih

dalam kajian Pemerintah Pusat. Wacananya memang akan diambil alih oleh Kementerian Dalam Negeri,” ucap Idris.

Untuk urusan Dinas Umum, Perumahan dan Permukiman karena memang arahannya dari Pusat maka nantinya akan dibedakan urusannya.

Skor Dinas PU di Depok itu nilai­ nya 956 sehingga PU akan dibagi menjadi dua. Untuk PU dalam hal ini BMSDA seperti jalan, jembatan, sumber daya air dan dirinya beren-

cana akan usulkan Dinas Bangunan.

Meski demikian pihaknya me­ ngaku hal tersebut masih dalam pembahasan dengan DPRD. “Ini semua masih dalam pembahasan dengan Dewan. Kami sudah usulkan tinggal bagaimana kesepakatannya.

Kalau tambah Dinas kan berhubu­ ngan dengan anggaran. Tentu akan ada penambahan kantor, penamba­ han SDM, penambahan uang tunjangan jabatan dan itu semua mesti dipikirkan,” tandasnya. vJp

PENUH KEKAYAAN ALAM,

Pulau Enggano Selalu Dirindukan Wisatawan Bengkulu, Trans - Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat menarik banyak investasi di negara-negara maju, baik karena keadaan alamnya maupun karena perkembangan wilayah. Salah satu yang dikenal dengan daerah pariwisata di Indonesia adalah Bali.

Pengembangan pariwisata te­ rutama wisata bahari juga menjadi salah satu strategi pengembangan wilayah di Pulau Enggano. Hal ini diungkapkan Asisten Administrasi Pemerintahan, Sahat Marulitua Situmorang di Bengkulu, Kamis (11/8) lalu.

“Perkembangan wisata tidak­ lah mesti meninggalkan sistem nilai dan moral. Karena de­ ngan pengembangan wisata bahari, wisatawan yang akan menikmati keindahan alam akan menyukai kegiatan seperti menyelam, berenang. Ini memang pekerjaan yang tidak singkat,” tambah Sahat.

Memberikan pelatihan kepada warga seperti membuat homestay,

sebagai daerah wisata seperti hal­ nya Bali,” tutur Sahat.

Pemerintah pusat, menurut Sahat, dapat membuat perbaikan bagi jalan dan infrastruktur di Enggano. Pesawat yang berangkat pagi dan bisa pulang sore, lanjut Sahat, dapat membantu kemajuan dae­rah Enggano. “Keindahan Enggano bisa didapatkan untuk wisatawan.

Untuk wisata bahari sendiri, dapat diihat dengan pengembangan potensi yang ada di masyarakat, “ tutur Sahat.

Enggano, lanjut Sahat, dapat menjadi pulau masa depan yang indah karena penuh dengan kekayaan

menurut Sahat, ini yang memerlukan campur tangan pemerintah pusat dan swasta. Salah satu konsep pengembangan wisata, menurut Sahat, pemutaran iklan pariwisata di sebuah daerah wisata sangat mempengaruhi kunjungan ke dae­ rah tersebut. “Saya yakin pemerintah pusat punya kemampuan untuk mengintervensi hal ini. Saya berharap Enggano akan lebih dikenal

alam. “Saya yakin orang yang berkunjung ke Enggano akan merindukan untuk kembali ke sana,” tambah Sahat.

Setelah pembangunan berjalan, menurut Sahat, dengan didukung ketersediaan infrastruktur seperti penginapan, air bersih, listrik, dan aksesibilitas yang memadai akan membuat pengembangan kepariwisataan makin berkembang di Enggano.

Sebagai informasi, Pulau Enggano memiliki luas 400,6 km2 dan panjang pantai 112 km de­ ngan topografi berkisar 5 – 102 meter

DPL. Puncak tertinggi mencapai 281 meter di Gunung Kana Buwabuwa, pasir pantainya berwarna putih dan ditumbuhi pohon kelapa dan perdu. Sebelah barat Pulau Enggano terdapat pulau-pulau kecil seperti Pulau Dua, Pulau Merbau, Pulau Bangkai, dan Pulau Satu.

Enggano memiliki beberapa sungai besar dan kecil seperti Su­ ngai Air Kinono, Air Kianopo, dan Air Kuala Kikin. Keberadaan su­ ngai-sungai itulah yang mempe­ ngaruhi keanekaragaman hayati di Pulau Enggano. vRed

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Jokowi Ingin Pajak Perusahaan ...

4SAMBUNGAN DARI HAL 1 tersebut tidak serta-merta menyelesaikan masalah investasi asing di Indonesia. Yustinus berkata jika Indonesia menggunakan tarif pajak sebagai insentif menarik investor, pasti akan kalah dengan Singapura.

Untuk itu Indonesia harus bersaing dengan kebijakan nontarif fasilitas dan kemudahan berbisnis.

“Memang yang mendorong transfer pricing adalah perbedaan tarif pajak antar dua negara yang cukup ekstrem. Tetapi yang memberi insentif wajib pajak melaku-

kan transfer pricing adalah kelemahan regulasi sehingga menciptakan loopholes. Kedua, kompetensi aparatur pajak. Ketiga, kemampuan otoritas pajak untuk melakukan penegakan hukum. Tarif hanya penggerak wajib pajak melakukan transfer pricing,” jelas Yustinus.

Menurut Yustinus, menggerakkan sektor riil adalah kunci jika i­ngin menarik investor. “Kita bisa

perbaiki perizinan, infrastuktur, kepastian hukum, tumpang tindih peraturan, itu pekerjaan rumah yang lebih tepat harus diselesaikan saya kira,” kata Yustinus.

Saingan terbesar Indonesia di sektor manufakturing saat ini adalah Vietnam. Di sektor manufakturing, Tom Lembong mengaku Indonesia sudah kalah dari Vietnam. Tahun lalu total ekspor bukan minyak dan gas

Indonesia mencapai US$140 miliar (Rp1.800 triliun). Sedang Vietnam, yang ekonominya hanya sepertiga besar ekonomi Indonesia, mencapai US$150 miliar (Rp1.900 triliun).

Ada dua pilihan kata Tom Lembong: mengejar Vietnam de­ ngan mencari investor menufaktur atau memprediksi siklus ekonomi berikutnya. Tom melihat Indonesia memiliki kesempatan di siklus

ekonomi mendatang: aplikasi tek­ nologi, jasa, kreativitas dan yang berkaitan dengan hak miliki intelektual.

Oleh karena itu, Tom akan menggenjot investasi di sektor jasa seperti pendidikan, kesehatan, makanan dan minuman serta pariwisata. “Dari perspektif industri, sektor ini sangat padat karya. Saya melihat ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan,” kata Tom Lembong. vTIM TRANS

7

Sambungan

Singkirkan Mental Oknum ... si dan Gila Hormat” sebagai pejabat negara”. Akan tetapi yang sangat mengherankan jika dilihat dengan kasat mata, manakala diberi imba­ lan dimuka atau ada group KARTEL yang berurusan barulah para oknum pejabat BC tersebut terkesan sangat mudah dan melayaninya serta memberikan perhatian yang khusus.

Sebagaimana keberadaan KPU Tanjung Priok merupakan penggabungan antara Kantor Wilayah VII DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) Jakarta I, KPBC (Kantor Pelayanan Bea dan Cukai) Tanjung Priok I, II, dan III, yang dipimpin pejabat tingkat eselon II. Saat pembentukannya pada 2007, Ditjen Bea dan Cukai memutasi hampir seluruh pegawai KPBC Tanjung Priok. Lantas, posisi itu diisi oleh pegawai-pegawai baru. Pegawai baru KPU berasal dari pegawai Bea dan Cukai seluruh Indonesia yang me­ngajukan diri atau lamaran, untuk selanjutnya diseleksi khusus.

Dimana seperti yang dialami David King, selaku Konsultan Pabeanan dan Ketua Investigasi NCW dan anak (alm) Menak Simatupang (mantan pejabat BC), se-

suai de­ ngan prosedur mengajukan permohonan untuk bertemu dengan Kabid P2 KPU Tanjung Priok, Imron, birokrasi yang bertele-tele dialami David terkesan sangat sulit sekali me­nemui seorang pejabat pelayan pu­ blik. Padahal ujar David, Permoho­ nan melalui prosedur walaupun mengatas namakan klien­nya PT ACC, semua berkasnya sudah diserahkan. Surat secara resmi diajukan kepada Kabid P2 KPU Tanjung Priok, tanggal 28 Juli 2016 hingga sekarang tidak mendapatkan balasan secara tertulis maupun jawaban untuk bertemu dengan Imron. Hebat memang, birokrasi di KPU Tanjung Priok.

Lebih lanjut ujar David King, mengapa begitu susahnya bertemu dengan pejabat Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok Jakarta. Inilah yang sa­ngat mendasar pertanyaan kami dari NCW. Sebagai keluarga besar Bea Cukai David King beberkan, “adalah suatu kebohongan berjamaah yang dilakukan oknum Bea Cukai manakala penyelundupan itu tidak dikenalnya”.

Teorinya sangat gampang, apakah jalur merah, kuning, maupun jalur hijau.

Memahami Genetika Mimpi ...

4SAMBUNGAN DARI HAL 1 persoalan-persoalan baru untuk di selesaikan dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang akan memunculkan penghargaan dalam budaya seorang individu.”

Cerdas Berpikir Menyamping Langkah pertama yang harus dilakukan untuk memahami du­ nia atau lingkungan di sekitar adalah dengan menjadi cerdas. Menjadi cerdas tidak serumit definisi di atas, tapi bisa juga dalam bentuk yang jenaka. Cerdas tidak identik dengan sederet angka IQ yang tinggi, cerdas memiliki dimensi lain yang bahkan berbentuk komedi. Kecerdasan demikian hadir dalam karakter – karakter Nasrudin Hoja misalnya, atau Si Kabayan di wilayah Sunda.

Pada suatu hari, Nasrudin Hoja ditugaskan oleh Timur Lenk untuk mengajari seekor keledai agar bisa membaca.

Timur Lenk menghadiahi Nasrudin seekor keledai. Nasrudin menerimanya dengan senang hati.

Tetapi Timur Lenk berkata, “Ajari keledai itu membaca. Dalam dua minggu, datanglah kembali ke mari, dan lihat hasilnya.”

Nasrudin berlalu, dan dua minggu kemudian ia kembali ke istana.

Tanpa banyak bicara, Timur Lenk menunjuk ke sebuah buku besar.

Nasrudin menggiring keledainya ke buku itu, dan membuka sampulnya.

Si keledai menatap buku itu, dan tak lama mulai membalik halamannya dengan lidahnya. Terus menerus, dibaliknya setiap halaman sampai ke halaman akhir. Setelah itu si keledai menatap Nasrudin. “Demikianlah,” kata Nasrudin, “Keledai sudah bisa membaca.”

Timur Lenk mulai menginterogasi, “Bagaimana caramu mengajari dia membaca?”

Nasrudin berkisah, “sesampainya di rumah, aku siapkan lembaran-lembaran besar mirip buku, dan aku sisipkan biji-biji gandum di dalamnya, keledai itu harus belajar membalik-balik halaman buku de­ ngan benar.”

Nasrudin menjawab, “Memang

NCW Laporkan Kepala BPN ...

4SAMBUNGAN DARI HAL 1 waktu dekat akan melaporkan secara resmi Kepala Badan Pertanahan BPN/ATR Kabupaten Bekasi, kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Jabar dan Kapolda Jabar, sudah dua kali melakukan klarifikasi tidak pernah dijawab secara tertulis.

Perlu kami sampaikan, bahwa filosofi lahirnya UU tersebut di atas adalah untuk mendorong lahirnya sistem penyelenggaraan pemerintahan yang melayani ma­ syarakat secara efisien, transparan dan akuntabel. Akan tetapi selama ini pejabat publik yang menjadi ujung tombak penyelenggaraan pemerintah masih memiliki paradigma sebagai kelompok elit yang dilayani bukan melayani ma­syarakat. Sehingga muncullah persoalan-persoalan birokrasi yang berbelit-belit. Semi­ sal “Permohonan izin” yang seharusnya dapat diproses secara cepat ternyata di­respon oleh pelayanan dengan lambat dan tidak transpa­ ran. Sehingga menimbulkan adagium yang seolah berlaku dalam kultur birokrasi selama ini “kalau bisa diperlambat buat apa dipercepat” bukan sebaliknya.

Dalam penegakan hukum pijakan hukumnya, UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Undang-Undang yang

mendorong agar pelayanan publik khususnya yang dilakukan oleh Pemerintah semakin transparan, efektif dan akuntabel. Diantaranya UU Nomor 25 tahun 2008 tentang Pelayanan Publik, UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta UU tentang Ombudsman. Bahwa essensi dari semua UU tersebut mendorong lahirnya relasi pemerintah dan ma­ syarakat yang berkeberadaban sehingga terwujud dalam pelayanan pemerintah yang semakin baik kepada masyarakat. Dan UU tersebut diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang kemudian berkorelasi dengan semakin meningkat­ nya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu ujar Antoni Sitanggang SH, kepada koran ini (Minggu 13/8) bahwa Badan maupun pejabat TUN ditingkat elit atau petinggi, sudah seyogyanya mampu meresap dan melaksanakannya. Namun sangat kami sayangkan ada kesan “Pembiaran” oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Bekasi. Maka atas dasar itulah kami selaku aktifis tetap bepegang teguh kepada aturan dan peraturan pun termasuk sistem pengaduan yang benar menurut SOP dalam rangka Penegakan Hukum baik berupa laporan ke Kepolisian RI maupun

Raline Shah Menjelma Jadi ...

4SAMBUNGAN DARI HAL 1 mereka yang cerita tentang Raline,” kata Sunny di Popcon Asia 2016, Jakarta Convention Center, belum lama ini.

Menurut Raline, sejak duduk di bangku sebelah dasar temantemannya mengomentari karakter uniknya cocok untuk dijadikan karakter dua dimensi dalam

medium komik. “Teman-teman yang bilang, ‘lo harus jadi komik, enggak ada manusia seperti lo’,” tutur penggemar Sailormoon dan Doraemon itu.

Raline mendeskripsikan karakter Rasha sebagai “mata-mata yang melawan pemerintah korupsi serta korporasi besar” untuk memperbaiki hal-hal tak benar yang terjadi di negeri ini.

Pada dasarnya simpel untuk melakukan tangkapan atau tegahan bagi bea cukai, importasi, PPJK dan eksportir, semua terdata secara valid.

David tambahkan, dimana para pelaku usaha saat ini tidak perlu lagi melakukan registrasi manual seperti yang selama ini dilakukan. Pro­ ses mendapatkan Nomor Identitas Kepabeanan saat ini sudah bisa diperoleh melalui akses Internet atau secara elektronik. output dari registrasi ini adalah berupa Nomor Identitas Kepabeanan. Kedepannya, semua pelaku usaha hanya memiliki satu NIK saja. Selama ini para pelaku usaha yang melakukan registrasi di kepabeanan hanya importir dan Perusahaan Pengunaan Jasa Kepabeanan (PPJK) saja. Sementara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan, seluruh pengguna jasa kepabeanan wajib melakukan registrasi, tandas David King.

Misalnya saja David King katakan, berdasarkan data yang pernah di ekspos Ditjen Bea Cukai, proporsi Jalur Merah yang luar biasa besarnya. Umumnya di seluruh dunia, proporsi Jalur Merah itu sekitar 5% dari total dokumen dan atau nilai imdemikianlah cara keledai membaca: hanya membalik-balik halaman tanpa mengerti isinya. Kalau kita membuka-buka buku tanpa mengerti isinya, kita disebut setolol keledai, bukan?”

Mimpi Timur Lenk itu sebenar­ nya absurd, tidak akan pernah ada keledai yang bisa membaca, tidak satu pun dari sekian banyak keledai di muka bumi yang mungkin bisa membaca. Tidak demikian halnya dengan Sang Cerda Nasrudin Hoja, mimpi absurd itu diubahnya menjadi nyata. Caranya seperti di atas, ia melatih sang keledai, setiap hari sampai menjadi terlatih, sampai pada akhirnya sang keledai terlihat seolah-olah mampu membaca.

Demikianlah cara menjadi cerdas secara jenaka, tentu Anda tidak harus mejadi Nasrudin Hoja, tidak pula harus menjadi Si Kabayan. Kecerdasan seperti di atas hanya harus ditempuh dengan keberanian berpikir menyamping.

Logika lurus tidak cukup untuk menjadi penyelamat dalam keadaan diatas, bagaimana pun tidak ada keledai yang bisa membaca, tidak akan pernah ada. Logika menyam­ ping memungkinkan hal itu, terbuk-

por barang. “Memang bagi beberapa negara dengan tingkat ketidakpa­ tuhan tinggi, proporsi tersebut lebih besar. Wajar, karena Bea Cukai ne­ gara tersebut harus lebih prudent.

“Namun Indonesia mempunyai proporsi Jalur Merah yang amat sangat berlebihan,” ungkapnya.

Ternyata proporsi Jalur Merah di KPU BC Tanjung Priok saja mencapai sekitar 22 persen. Ini berarti 4 kali lipat dari standar normal di du­ nia. Sebenarnya kalau proporsi Jalur Merah 8-10% mungkin bisa diterima mengingat risiko ketidakpatuhan di Indonesia.

Bea Cukai dengan Migrasi Modul Impor Untuk memangkas birokrasi yang bertele-tele Direktorat Jende­ ral Bea Cukai, Kementerian Keua­ ngan RI menerbitkan Perdirjen BC Nomor PER-20/BC/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Perdirjen BC Nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor yang mengatur perubahan tata laksana pelayanan impor dan format dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Pembaruan modul PIB dan perubahan software komunikasi data antara pengguna jasa dan sistem yang dimiliki Bea Cukai. Dengan pembati dengan terpenuhinya tantangan Timur Lenk. Secara logika apa yang dilakukan Nasrudin Hoja adalah benar, valid meskipun menyamping.

Cerdas itu butuh keberanian, berani untuk berbelok dari alur baku, berani keluar dari kubus perso­ nal yang bertahun-tahun membentuk cara berpikir dan semua karakter personal anda.

Membungkus Kubus Personal Saya katakan, setiap individu yang tak berani dan tidak memiliki mimpinya sendiri tak ubahya individu yang hidup di dalam kubusnya masing-masing. Mengapa? Karena kita hidup dalam dunia yang penuh dengan aturan, batasan, norma namun tanpa kita pahami arti dan maksud dari semua itu. Itu pula yang menjadi kubus bagi hidup kita.

Kubus yang diciptakan oleh lingku­ ngan, begitu saja tanpa disadari, kubus kemudain bahkan menjadi karakter seseorang, terus-menerus dipakai dan menjadi bagian dari keseharian sebagai kebiasaan.

Sebelum bicara tentang bagaimana berani mimpi dan merenggutnya dari dunia ide ke alam nyata, kita awali dengan bagaimana membong-

kepada Kejaksaan RI. Kosekuensi, oleh karena tidak direspon secara cepat, namun tidak terbantahkan “Fakta Integritas” yang melekat pada diri pejabat TUN “Siap dan Bersumpah” untuk menjalankan amanah yang diberikan oleh Negara untuk Melayani Masyarakat, akan tetapi menjadi anomali apabila DIAM dan tidak melaksanakan TUPOKSI. Bukankah merupakan pelanggaran Sumpah Jabatan ?, Renungilah karena filosofi UURI. No. 5 tahun 1986, direvisi melalui UU Nomor 9 tahun 2004 secara Terang/Tegas dan Mendasar bertujuan untuk melindungi individu dan masyarakat dari praktek Maladministrasi dan Penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat birokrasi, dalam hal usahanya untuk memperoleh hak Administrasi Pemerintahan.

Dimana menurut Antoni Sitanggang SH, Kepala Badan Pertanahan Kab. Bekasi terkait Pengajuan atau Permohonan dari PT. Griya ba­ ngun bersama No. 27/SE/GBB/VII /2011, tanggal 8 Juli 2011, adalah “CACAT HUKUM” Karena syarat mutlak untuk pertukaran tersebut telah dilanggar sebagaimana Permendagri termaksud di atas; Oleh karena syarat ruislag telah menyalahi peraturan Kementerian Dalam Negeri, maka hemat kami konsekwensinya segala bentuk pelaksanaan bahkan sampai kepada Penerbitan Sertifikat batal demi hukum dan tidak memiliki kekua-

tan hukum.

NCW juga menyampaikan surat klarifikasi kedua itu kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat, di Bandung, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, di Bandung, Ketua Komisi II DPR RI, di Jakarta, Bapak Sofyan Djalil selaku Menteri di Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI, di Jakarta, Bapak Cahyo Kumolo selaku Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta, Dirjen Kesbangpol Linmas Departemen Dalam Negeri, di Jakarta.

Agar kasus tanah TKD di 10 Desa di Kab Bekasi, diuangkap terang benderang.

Untuk itu Nasional Corruption Watch akan melaporkan secara resmi karena berkaitan dengan asset negara yang terindikasi digelapkan “Korupsi, Kolusi, Nepostime dan cenderung mengarah Gratifikasi”.

Hal ini dikuatkan dengan Jawaban Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat “Agar ditangguhkan sampai terbitnya penyempurnaan Permendagri No. 4 Tahun 2007”.

Belum lama Ketua Umum NCW Syaiful Nazar, sudah berkomunikasi by phone dan sms de­ngan Kajati Provinsi Jabar Untung Setia Arimuladi. Segera memerintahkan anak buahnya melakukan pengecekan surat tembusan klarifikasi ke dua itu. Semoga Kajati Jabar, dalam waktu dekat ini memanggil NCW terkait dengan Kasus TKD di Kabupaten Bekasi, siapa dalang dibalik semuanya itu. vSN/DV

Rasha diharapkan dapat memberi warna baru dalam dunia pahlawan super yang didominasi fisik Kaukasia. Kali ini, Rasha dengan sentuhan wajah Asia ingin membuat kesan baru bahwa perempuan Asia bukan sosok lemah. Sebagai permulaan, komik Rasha akan terbit sebanyak enam edisi. “Saya harap ini bisa jadi ikon pop culture di Indonesia,” imbuh dia.

Komik terbitan Kosmik berjudul R dengan mengangkat

tokoh Rasha. Rencananya, komik ini akan dirilis dalam enam edisi pada akhir tahun 2016. vSuryati

23 Mei - 5 Juni 2016 | No. 326 2 Th XVI ruan ini, proses pemeriksaan fisik barang dan proses pengajuan PIB menjadi lebih cepat, serta pembayaran dalam rangka vo­luntary de­ claration pun dapat terakomodir.

Khusus untuk importasi jalur hijau, importir tidak perlu menye­ rahkan dokumen pelengkap pabean. Jauh sebelum kebijakan ini dite­ rapkan, patch modul PIB yang baru dan software komunikasi tersebut te­ lah dipublikasikan sejak tanggal 4 Agustus 2016 di website Bea Cukai dan website PT EDI. Sosialisasi importir dan Perusahaan Pengurus Jasa Kepabeanan (PPJK) wilayah Jabodetabek pada tanggal 22 Juni 2016 di Kantor Pusat Bea Cukai dan pada tanggal 4 Agustus 2016 di Kantor Bea Cukai Soekarno Hatta. Termasuk pelatihan update modul juga telah dilaksanakan di Kantor Bea Cukai Halim, Merak, dan Cikarang pada tanggal 28-29 Juli 2016.

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Ro­bert Leonard Marbun mengatakan, dari hasil pendampingan implementasi yang dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2016 di Tanjung Priok dapat disimpulkan bahwa ketidaklancaran proses migrasi ini karena importir/PPJK belum bisa submit

dokumen atau mengambil respons.

Untuk lebih memantapkan pelaksanaan migrasi modul impor ini, Bea Cukai akan melaksanakan sosia­ lisasi lagi pada tanggal 18 Agustus 2016 di Kantor Pusat Bea Cukai.

“Yang disebabkan komputer mereka dalam antrean untuk di-install langsung di PT EDI. Kami me­ nyarankan sebaiknya importir/PPJK meng-update modul PIB secara mandiri saja, sehingga proses menjadi lebih cepat,” ujar Robert, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu (13/8/2016). Sistem terbaru ini sudah diimplementasikan dan berjalan lancar di Kantor Bea Cukai Merak, Jakarta, dan Cikarang sejak tanggal 1 Agustus 2016. Hingga saat ini dokumen PIB yang sudah diproses di tiga kantor tersebut sebanyak 1.086 dokumen. Sementara implementasi di Kantor Bea Cukai Tanjung Priok sendiri, mulai 11 Agustus 2016 sampai dengan saat ini telah memproses sebanyak 520 PIB. Demi lancarnya kebijakan ini, Bea Cukai telah menyiapkan petugas khusus yang dapat ditanya sewaktu-waktu di Kantor Bea Cukai Tanjung Priok atau importir/PPJK dapat menghubungi layanan contact center guna mendukung perekonomian nasional. vSN/RN/DVKS/TIM

kar kubus personal yang sudah bertahun-tahun mengerangkeng apa yang anda pikirkan. Bertahun-tahun pula memenjara segala apa yang berada di dalam diri baik itu yang sudah aktual maupun masih dalam kadar potensisal. Bagaimana kubus itu memenjara individu secara tak sadar?

Meme (genetika sosial) menjang­ kiti anda begitu saja tanpa disadari (unconciousness untent) dan tahu-tahu anda hidup menurut pemrograman mereka. Pemograman semacam itu meliputi: • Pendidikan agama • Pepatah orang tua • Tayangan televisi (Media Massa) Agama merupakan pembatas paling ampuh yang telah banyak menciptakan kubus (kerangkeng) berpikir dalam diri anda. Ajaran-ajaran agama mengenai benar dan salah, baik-buruk, pahala-dosa, sorga-neraka, dan sebaganya menjadi otoritas tak terbantahkan dalam menghadapi berbagai kenyataan. Kemampuan akal budi dalam diri anda secara niscaya dikalahkan oleh teks yang disampaikan melalui ajaran agama.

Menjadi patuh kepada teks tidak­

lah buruk, akan tetapai anda tidak akan pernah belajar bagaimana membangkitkan kekuatan terbesar dalam diri sendiri, akal budi. Ketika ajaran agama yang menuruh anda untuk berpikir, merenungi segala yang terhampar di alam semerta ini, namun anda justru memilih untuk terpaku pada teks, maka anda kehilangan diri sendiri. Anda telah menjadi manusia yang diprogram untuk berbuat baik dan benar berdasarkan petunjuk yang datang dari ayat-ayat, bukan karena anda memahami makna di baliknya.

Bukan karena anda mengiginkan kebaikan itu sendiri sesuai dengan hasil renungan akal budi.

Orang tua dan pepatah, adalah proses pemrograman paling jitu kedua. Selama puluhan atau belasan tahun, anda hidup bersama orang tua, menerima segala wejangan, perintah, dan larangan. Semua yang dikatakan orang tua kerap menjadi kata-kata yang benar, bahkan suci. Logika anda selalu berpikir, orang tua tidak mungkin salah, tidak mungkin membohongi anda karena itu orang tua selalu ditempatkan di titik kebenaran yang tidak boleh diragukan.

Ke­nyataan seperti ini didalam sebagian besar orang. vBersambung

Menteri Kehakiman RI ...

4SAMBUNGAN DARI HAL 1 rektur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan I Wayan Dusak. “Memang sebagian mereka ditempatkan di community houses, sebagian lagi di detention, ini yang sudah kelebihan kapasitas,” kata Laoly. Indonesia, menurut Laoly, masih sulit berbagi pengungsi dengan Negeri Kanguru. “Australia punya kebijakan yang ketat, tak lagi seperti dulu, dalam hal menerima refugee.”

Namun, ucap Laoly, Indonesia akan mendapatkan bantuan dari institusi yang disokong Australia, salah satunya International Organization for Migration (IOM). “Jadi

IOM bantu tangani, didukung (ve­ rifikasi) United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), cek mereka yang untitled (tak berstatus),” ujar Laoly.

Mereka yang sudah diperiksa dan terdaftar sebagai pengungsi, menurut Laoly, akan dikirim ke negara ketiga. “Saya dengar ada yang sudah dikirim, tapi sangat lambat. Jumlah (yang dikirim) pun sedikit diban­ding yang ada (dipenampungan).” Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Imigrasi berencana membentuk prosedur standar soal pe­ngungsi.

“Saya minta Dirjen Imigrasi buat rapat antar-kementerian untuk bahas prosedur (SOP) ini.” vRechan Nazar/Ilham Adi/Syaky Cevalie

SDM Tenaga Kerja Indonesia ...

4SAMBUNGAN DARI HAL 1 di Indonesia bisa berkurang. Merujuk pada data lulusan pekerja Indonesia yang berlatarbelakang pendidikan SD dan SMP, Hanif menyatakan bahwa pemerintah saat ini terus mendorong perkembangan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi bagi pekerja lulusan pendidikan dasar tersebut. ”Ini untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi agar bisa bekerja di industri atau masuk di industri dalam persaingan bebas ini,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Terkait kesiapan pekerja Indonesia di persaingan bursa kerja saat ini, kader PKB ini menyatakan siap atau tidak siap mereka harus mempersiapkan diri. Menurutnya, semua pihak harus bekerjasama untuk memastikan SDM pekerja dalam ne­ geri bisa sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja diberbagai sektor saat ini. “Lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja harus bisa menghasilkan lulusan yang mampu menyesuaikan tuntutan kebutuhan

pasar kerja,” pintanya. Setidaknya, kata dia, ada tiga poin yang harus diperhatikan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja dalam meningkatkan daya saing anak bangsa. Diantaranya, berkarakter, berkompeten dan inovatif. ”Karakter-karakter positif SDM Indonesia yang memiliki etos kerja dan produktif harus masuk dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan,” paparnya.

Selain itu, lembaga pendidikan dan pelatihan harus berani memastikan hasil lulusan mereka mencapai standar kompetensi untuk suatu jabatan tertentu yang berlaku secara internasional. “Yang terakhir harus terus berinovasi sehingga SDM pekerja semakin kompetitif dan berdaya saing tinggi,” harapnya.

Hanif menuturkan, bila semua lembaga pendidikan dan pelatihan sepakat mencapai kualifikasi tersebut, pihaknya yakin lompatan besar daya saing tenaga kerja di kancah nasional dan internasional akan terjadi. vRechan Nazar/Choky Cevalier

15-28 Agustus 2016 | No. 330 2 Th XVII

GARAP FILM INSIGHT

Livi Zheng Kolaborasi Dengan Yayan Ruhian Setelah bekerjasama dengan Livi Zheng, bisa dipastikan nama Yayan akan lebih dikenal secara internasional.

T

ak pernah puas dengan karya yang telah di­ buat, Livi Zheng membuat gebrakan baru. Maklum, setelah sukses dengan garapan film perdananya Brush with Danger, kali ini sutradara berwajah oriental ini menggarap karya barunya (film) berjudul Insight. Dalam film bergenre action thriller itu, Livi mengajak aktor laga Indonesia yang tak diragukan lagi, kemampuan berkelahinya dalam bidang silat, yakni Yayan Ruhian.

“Sepertinya ada kecocokan antara saya dengan Kang Yayan, setelah beberapa kali bertemu dan berkeinginan syuting dan kerja de­ ngan talent lokal di Indonesia yang banyak sekali yang berbakat, apalagi Kang Yayan itu Hollywood sekali, karena dia pernah main film Star Wars, makanya saya ajak dia untuk kolaborasi,” kata Livi Zheng.

Film ini dibintangi, Tony Todd (Candyman), Ken Zheng (Brush With Danger), Madelina Zima (The Nany), Keith David (Armageddon), John Savage (Deer Hunter) dan Sean Patrick Flannery (Saw 3D).

Sementara itu Yayan Ruhian yang mendapat tawaran kola­ borasi, tidak serta merta menerima tawaran tersebut, karena ia harus mempertimbangkan segala sesuatu yang harus diketahui oleh Livi Zheng. “Meskipun begitu saya tidak boleh gegabah menerima tawaran tersebut karena saya juga harus mempertimbangkan segala sesuatunya. Saya juga harus menjiwai karakter dan jiwa dalam

sebuah pertarungan yang ada dalam film produksi Stellar Films ini, seperti menguasai berbagai karakter seni beladiri dan bagi saya itu tidak masalah,” kata Yayan Ruhian.

“Saya di film ini tidak ikut bermain tetapi hanya sebagai koreografer saja kok, saya sangat bangga bisa ikut bergabung dengan Livi Zheng, yang merupakan orang Indonesia pertama yang menembus Hollywood, dan menduduki jabatan sebagai sutradara, ini suatu kebanggaan buat saya,” ucapnya.

Sebelumnya Yayan Ruhian sudah berpengalaman menjadi ‘fight choreographer’ untuk sejumlah film, diantaranya The Raid, The Raid 2, Berandal dan Me­ rantau. Saat ini setelah bekerjasama dengan Livi Zheng, bisa dipastikan nama Yayan akan le­ bih dikenal secara internasional.

Setelah ajakan diterima, maka Yayan pun dalam tempo singkat mengubah berbagai adegan perkelahian yang menakjubkan antara Ken Zheng melawan bodyguard

mafia. Adegan ini diceritakan berlangsung ketika Jian (tokoh yang diperankan Ken Zheng) menerobos ke sarang gembong mafia. Melihat hasil kerja Yayan, Livi menyatakan puas dengan tambahan durasi adegan jurus silat khas Indonesia.

Mulai Mei 2016, Livi Zheng baru saja lulus S2 di bidang film production di University Of Sout­ hern California, universitas yang mencetak banyak sineas berbakat dan ternama seperti George Lucas (produser dan sutradara Star Wars) dan Robert Zemeckis (sutradara film Forest Gump)dan Paul Feig (produser Ghosbusters).

“Setelah lulus kuliah, saya punya banyak kesempatan untuk mengeksplor kemampuan saya, dan saya berencana akan membuat film di Indonesia dengan memboyong para pemain Hollywood ke sini,” pungkas Livi Zheng.

Film yang akan ditayangkan pada 2017 mendatang ini, berkisah tentang dua orang pemuda kakak beradik petarung yang sejak kecil

memiliki talenta dan intuisi tajam untuk melihat masa depan dan halhal yang tidak kasat mata, memilih menjalani dua kehidupan berbeda.

Setelah tidak bertemu selama beberapa tahun, tiba-tiba Jian (salah seorang saudara) mendapat berita yang sangat mengejutkan, bahwa Bao (saudara kandung yang lain) ditemukan tewas di Los Angeles. Jian tidak tinggal diam dan terbang ke Amerika untuk menyelidiki penyebab tewasnya Bao. Penyelidikan dimulai de­ ngan melibatkan seorang detektif wanita, Abby (Madeleine Zima). Sang detektif tidak mempercayai kemampuan luar biasa yang dimiliki Jian pada awalnya. Tetapi, sedikit demi sedikit Abby mulai percaya akan kemampuan intuisi Jian setelah terbukti dalam mengungkapkan kejahatan. Mereka kemudian bersama-sama mencari keadilan dengan mempertaruhkan nyawanya dalam meng­ hadapi sindikat mafia. vSuryati

8

WINTER IN TOKYO

Menyemai Cinta di Salju Tokyo

F

ilm nasional kembali kehadiran film bergenre drama-romantis. Salah satunya, film bertajuk Winter In Tokyo, yang mulai tayang di bioskop pada 11 Agustus 2016.

Film yang disutradarai oleh Fajar Bustomi ini diangkat dari no­ vel best seller yang berjudul sama, karya penulis Ilana Tan. Setelah dirilis sejak tahun 2008, novel Winter in Tokyo yang diterbitkan Gramedia Pustaka Utama, diklaim telah naik cetak berulang-ulang. Kini novel setelah 313 halaman karya Ilana Tan itu malih rupa menjadi cerita yang ringan dalam medium layar lebar.

Penulis skenario film Titin Watimena menyebut film produksi Maxima Pictures ini menggunakan bahasa Indonesia yang baku.

Tak heran, sebab karakter tokoh di film ini memang dikemas sebagai orang asing, alias orang Jepang keturunan Indonesia. Bahkan proses pengambilan gambar pun dilakukan di Tokyo, Jepang.

Di tangan Fajar Bustomi, kisah cinta remaja antara tokoh Ishida Keiko dan Nishimura Kazuto, mengalir dengan sangat menyenangkan.

Lengkap dengan dunia remaja yang akrab de­ ngan kelabilan, dan persoalan yang belum selesai, dan atau sengaja tidak harus diselesaikan.

Sangat dipercaya, menonton versi film dari novel berlatar belakang musim karya Ilana Tan harus berangkat dari ketiga novel Ilana Tan. Yaitu Summer in Seoul dan Autumn in Paris, sebelum masuk ke bab Winter in Tokyo. Tapi di tangan Fajar Bustomi, Winter in Tokyo, toh tetap mampu berdiri sendiri sebagai sebuah cerita dengan apik.

Tidak ada persoalan yang berat di film ini. Kecuali saat tokoh Kazuto mengalami amnesia jangka pendek, sehingga dalam waktu satu bulan ke belakang hidupnya, memorinya binasa. Selebihnya, sebagaimana kisah cinta remaja galibnya, persoalan remaja dengan dunianya, sesak disisipkan di film ini oleh Titien Watimena, selaku penulis skenarionya.

Sisanya, menyaksikan film yang dibintangi dengan baik oleh Pamela Bowie sebagai Ishida Keiko, Dion Wiyoko (Nishimura Kazuto), Kimberly Ryder (Yuri), Morgan Oey (dr. Kitano Akira), Ferry Salim (Shinzo), Brandon Salim (Tomoyuki), dan Brigitta Cynthia (Haruka) seperti diajak masuk ke du­ nia remaja yang cenderung menye-menye.

Yang hidupnya seolah runtuh, ketika cinta pertama sirna, dan kehidupan kembali ge­ milang, manakala cinta pertama menjelang.

Dan semua kisah drama percintaan itu, me­ ngambil latar saat musim salju di Tokyo, Jepang.

Karena harus benar-benar menghadirkan susana musim salju, 100 persen produksi film ini juga benar-benar di negeri Sakura, saat hawanya benar-benar di bawah 0 derajad celcius. vSuryati

Awal Medan

Pengusaha Kuliner Yang Jadi Artis Dangdut Ibu Kota

A

nak Medan yang akrab disapa Bang Awal ini telah lama berkecimpung di bidang kuliner. Bisnis kuliner yang di­ mulainya dari Kota Medan, kini sudah merambah Kota Batam, hingga ke Ibukota Jakarta. Sudah delapan cabang outlet kuliner Es Duren dan Pancake Duren yang dibukanya.

Sebagai pengusaha pemilik kuliner Es Duren yang tergabung dalam Horas Group Awal Me­dan juga mempunyai suara yang indah. Pria tampan ini dikenal baik dan ramah kepada siapa saja. Genre dangdut adalah pilihannya bermusik. Panggung dan ajang pemilihan bakat music dangdut te­lah dia lalui di tingkat daerah.

Dalam wawancaranya dengan Ko-

DALAM rangka peringatan hari ulang tahun yang ke-26 pada, sebagai salah satu stasiun televisi dengan jaringan terluas di Indonesia – SCTV akan menyuguhkan penampilan spesial dengan live selama 26 jam nonstop pada tanggal 24 Agustus mendatang.

Harsiwi Ahmad selaku Direktur SCM mengatakan, penaya­ ngan secara live seluruh program acara di tanggal 24 Agustus mendatang merupakan upaya SCTV untuk lebih mendekatkan diri dengan pemirsa setianya. Selain itu, SCTV selalu berusaha menyuguhkan tayangan-taya­ ngan terbaik bagi para pemirsanya.

“SCTV akan menayangkan secara live 26 jam seluruh program pada tanggal 24 agustus. Akan dimulai 00.00 WIB sampai malam puncak perayaan HUT SCTV, ada 14 program live. Ini untuk mendekatkan diri dengan masyarakat,” ucap Harsiwi Ahmad saat konferen-

ran Transaksi, Awal Medan mengatakan tidak lama lagi akan mengeluarkan hit single dangdut yang berju­ dul “Kau Pilihanku”, lagu karya cipta dari temannya sendiri, Meidi Muluk.

Arangernya digarap oleh Uchi Bj/Pulung Suwardi.

Awal Medan mohon doa restu agar si­ nglenya dapat diterima di masyarakat. “Insya Allah bulan depan telah ditayangkan di youtube dan tv swasta,” ucapnya mengakhiri pembicaraannya kepada Koran Transaksi. Good Luck, Sukses Awal. vMM

si pers di SCTV Tower, bilangan Senayan City, Jakarta, Kamis (11/8/2016) lalu.

Selain menayangkan secara live seluruh program unggulan, dalam malam puncak perayaan SCTV juga akan menggelar pertunjukan kelas wahid. Tidak tanggung-tanggung, konsep panggung untuk perayaan tersebut dianggap menjadi pelopor di pertelevisian tanah air yang menggunakan konsep LED Kinetic Spare.

“Di malam puncak SCTV menghadirkan teknologi mutak­ hir untuk mengiringi penyanyi terbaik di Indonesia. Saya yakin ini mnjadi suguhan sebagai rasa terima kasih pada kesetiaan masyarakat.

Secara over all yg kita angkat di ultah ini adalah modern, dinamic, dan fun,” tambah Harsiwi Ahmad.

Mengutamakan sajian yang luar biasa dalam peringatan 26 tahun

SCTV, selain konsep acara dan panggung, tentunya para pengisi acara yang akan tampil juga merupakan mereka yang spesial di bidang­ nya. Mengusung tema Indonesia at Its Best, malam puncak HUT SCTV 26 Satu Untuk Semua akan diramaikan musisi ternama seperti Iwan Fals, Noah, Raisa, Agnes Mo, Krisdayanti, dan sederet artis lainnya yang bergantian menghibur.

Di samping itu, nama-nama artis sekelas Prilly Latuconsina, Aliando Syarief, Amanda Manopo, Angga Aldi juga tampil sebagai pengisi acara pada malam puncak HUT SCTV. Malam puncaknya sendiri akan secara live ditayangkan pada tanggal 24 Agustus 2016 mulai pukul 18.45 WIB hingga tengah malam de­ ngan diiringi aransemen terbaik dari Erwin Gutawa Orchestra. vSuryati

15-28 Agustus 2016 | No. 330 2 Th XVII

9

Pantai Gandoriah & Kelok 44 Primadona Sumatera Barat Sayup sayup terdengar saluang berkumdang, seakanakan membawa kita ke alam “Ranah Minang Kabau”. Menghimbau wahai orang rantau kapankah Uda dan Uni kapulang kekampung “kami tetap bersolek, namun kami juga butuh sentuhanmu urang rantau”.

A

sal-usul nama Pantai Gandoriah memiliki kisah tersendiri. Gandoriah merupakan nama seorang gadis dalam cerita rakyat Minangkabau.

Menurut Kabid Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata Kota Pariaman, Asnul Nazar, kisah ini sudah semakin jarang diketahui masyarakat, kecuali oleh kalangan sesepuh masyarakat.

Kisah tersebut menceritakan perjalanan cinta seorang pemuda bernama Anggun Nan Tongga dengan Puti Gandoriah, yang tak lain adalah sepupunya.

Dikisahkan, Anggun Nan Tongga pergi berlayar untuk menemukan tiga mamaknya (paman) yang tidak kunjung pulang dari perantauan. Dalam perjalanan yang melewati banyak rintangan, Nan Tongga berhasil menemukan pamannya satu per satu. Karena pengkhianatan salah seorang teman yang lebih dahulu kembali ke kampung halamannya, Puti Gandoriah menyangka kekasihnya telah meninggal.

Dalam kesedihannya, Puti Gandoriah memutuskan bersemedi di Gunung Ledang. Kisah ini pun berakhir tragis saat Nan Tongga dan Puti Gandoriah bertemu kembali tetapi harus menerima kenyataan bahwa mereka berdua adalah saudara sepersusuan yang

tidak boleh saling menikah.

Nan Tongga dalam cerita rakyat tersebut dikemudian hari dijadikan nama sebuah hotel di tepi Pantai Pariaman, yang merupakan hotel tertua di kota ini. Keberadaan hotel ini menjadi inspirasi nama pantai oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Padang Pariaman saat itu.

Menurut Bapak Murad Masri, Kepala Dinas pariwisata periode 1983-1995, awalnya ada tiga opsi penamaan yaitu, Piaman Indah, Angso Duo, dan Gandoriah. Dari ketiga opsi tersebut, akhirnya nama Gandoriah yang dipilih dan diresmikan sebagai nama pantai ini pada masa pemerintahan Bupati Zainal Bakar (1990-1994).

Rasanya tidak lengkap jika Anda bertandang ke Kota Pariaman belum singgah ke pantai yang satu ini. Pantai Gandoriah namanya, sebuah ruas pantai wisata dengan panorama pulau-pulau kecil di pusat Kota Pariaman. Perpaduan posisi yang strategis, panorama yang indah, dan konturnya yang landai, membuat pantai ini menjadi salah satu objek wisata pantai paling populer di sini.

Panorama laut memang menjadi salah satu keunggulan utama pantai ini. Di lepas pantai setidaknya

terdapat gugusan 6 pulau kecil yang terlihat bagaikan menghias cakrawala. Keenam pulau itu adalah Pulau Kasiak, Pulau Angso, Pulau Tangah, Pulau Ujung, Pulau Gosong dan Pulau Bando.

Acara Pembuangan Tabuik di Pantai Gandoriah Pariaman.

Kelok 44.

Selain dapat dinikmati sebagai bagian dari panorama lautnya, sebagian besar pulau ini dapat disinggahi dengan waktu tempuh perjalanan sekitar 20 menit perjalanan.

Disamping menikmati keindahan panoramanya, pantai ini juga menyajikan berbagai aktivitas rekreasi laut yang bisa menjadi pilihan saat liburan.

Diantaranya, renang, selancar, dan

beraneka jenis olah raga pantai lainnya. Sayangnya, fasilitasfasilitas rekreasi tersebut sebagian hanya tersedia pada saat akhir pekan dan musim liburan saja.

Keunggulan yang dimiliki Pantai Gandoriah juga didukung oleh aksesnya yang strategis.

Posisinya yang berada di pusat kota, menjadikan akses transportasi umum seperti angkot dan bus antar kota tidak terlalu sulit kita temukan di sini.

Selain itu, terdapat jalur kereta yang menghubungkan langsung pantai ini dengan Kota Padang.

Bahkan, posisi stasiunnya pun tepat berada di depan gerbangnya.

Tidak heran jika PT. KAI pun kemudian menghadirkan rute perjalanan kereta wisata jurusan Padang-Pariaman yang beroperasi setiap akhir pekan.

Menurut catatan dinas pariwisata setempat, intensitas kunjungan wisatawan ke pantai ini relatif tinggi, khususnya pada event-event budaya seperti Festival Tabuik.

Setiap tahunnya, pantai ini memang menjadi lokasi penyelenggaraan acara puncak tradisi tabuik, yaitu saat pembuangan tabuik ke laut.

Karenanya, jika saat momentum tersebut tiba, pantai ini berubah menjadi lautan manusia yang datang dari berbagai penjuru Sumatera Barat Kelok 44 nan Indah Kalau Anda dari Padang melewati Pariaman maka dapat ditempuh selama 2 jam perjalanan.

Menurut legenda di Ranah Minang, keberadaan Danau Maninjau berkaitan erat dengan kisah Bujang Sembilan. Danau ini juga memiliki cerita legenda “Bujang Sembilan”.

Bercerita tentang seorang lakilaki bernama Sigiran yang tertarik dengan Sani. Keduanya dituduh melakukan perbuatan amoral.

Lalu untuk membuktikan bahwa keduanya tidak melakukan amoral, mereka melompat ke

kawah Gunung Tinjau. Apabila gunung meletus maka mereka tidak melakukan amoral, namun jika mereka melakukan amoral maka gunung tidak akan meletus. Akhirnya gunung

Itu sebabnya rute ini dinamakan Kelok Ampek Puluh Ampek dalam bahasa Minangkabau.

Setiap kelokan memang patah dan diberi nomor berurut.

Sepanjang perjalanan dari

meletus dan membentuk kawah besar yang menjadi danau.

Danau Maninjau adalah salah satu objek wisata alam yang terletak di kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, provinsi Sumatera Barat. Bila Anda dari Kota Padang danau ini letaknya cukup jauh kirakira 140 kilometer, dan dari Kota Bukittinggi berjarak sekitar 36 kilometer.Danau Maninjau merupakan sebuah kaldera fitur vulkanik yang terbentuk dari jatuhnya tanah setelah letusan vulkanik. Dikelilingi bukitbukit berwarna biru bila dilihat dari kejauhan. Berukuran 8 km x 16,5 km, dan danau ini sangat indah serta udaranya yang menyegarkan. Di sini Anda bisa merefresingkan otak dan pikiran serta menghirup udara yang segar.

Untuk bisa mencapai Danau Maninjau jika dari arah Bukittinggi, maka akan melewati jalan berkelok-kelok yang dikenal dengan Kelok 44 sepanjang kurang lebih 10 km mulai dari Ambun Pagi sampai ke Maninjau. Kelok 44 merupakan tikungan berjumlah 44 belokan.

Bukittinggi menuju danau ini, Anda akan disuguhin pemandangan yang sangat indah berupa sawahsawah yang berbentuk terasiring, pancuran-pancuran air dari sungai yang bertingkat-tingkat, serta hijaunya deretan Bukit Barisan.

Di tepi danau Maninjau, terdapat banyak budidaya keramba ikan Tak heran kegiatan perekonomian Maninjau ‘hidup’ berkat budidaya ikan tersebut.

Danau ini juga merupakan sumber air untuk sungai bernama Batang Sri Antokan. Di salah satu bagian danau yang merupakan hulu dari Batang Sri Antokan terdapat PLTA Maninjau.

Tercatat sebagai danau terluas kesebelas di Indonesia. Sedangkan di Sumatera Barat, Maninjau merupakan danau terluas kedua setelah Danau Singkarak yang memiliki luas 129,69 km² yang berada di dua kabupaten yaitu Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok. Di sekitar Danau Maninjau terdapat fasilitas wisata, seperti hotel. Sebut saja Maninjau Indah Hotel, Pasir Panjang Permai serta penginapan dan restoran. vTIM TRANS

Trans Jabar 10

15-28 Agustus 2016 | No. 330 2 Th XVII

Bupati Karawang Raih Penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2016 Karawang, Trans - Bupati Ka­ rawang dr. Cellica Nurrachadiana meraih penghargaan sebagai Kepala Daerah Inovatif tahun 2016 yang diselenggarakan oleh salah satu media nasional. Penghargaan tersebut diberikan secara langsung oleh CEO MNC Group Hary Tanoesoe­ dibjo yang didampingi oleh Men­ teri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo yang berlangsung di Grandball Room Hotel Intercontinetal Ban­ dung, Kamis (11/8).

Kepala Daerah Inovatif atau KDI merupakan apresiasi atas ber­ bagai keberhasilan para kepala dae­ rah dalam mengelola dan menggarap potensi daerah sehingga memacu pertumbuhan dan kemajuan berbagai sektor pembangunan.

Keberhasilan itu membuktikan, para kepala daerah yang mendapat­ kan anugerah KDI memiliki program bagus yang didukung kemampuan manajerial, kepemimpinan berkualitas, visioner, mampu mewujudkan harapan masyarakat, dan dapat merespons tantangan zaman baik dalam skala nasional, regional, maupun global.

Menteri Dalam Negeri (Men­ dagri) Tjahjo Kumolo memberikan apresiasi dan mengucapkan te­rima kasih atas penyelenggaraan acara Kepala Daerah Inovatif (KDI).

“Penghargaan terhadap kepala dae­ rah inovatif ini mendorong dae­ rah lain untuk bisa mencontoh, bisa bergerak, sehingga kepala dae­ rah mampu mengatur segala bentuk

Ciptakan Investasi Aman dan Nyaman, BPMPT Karawang Gelar Bimtek Karawang, Trans Hingga saat ini jumlah investasi di Kabupaten Ka­ rawang merupakan yang terbesar di Provinsi Jawa Barat.

Hal ini sangat dimungkinkan karena letak geografis yang strategis dan akses transportasi yang mudah terjangkau, sehingga para investor sangat tertarik untuk mengembangkan investasinya di Kabupaten Karawang. Tentu­ nya hal tersebut berdampak pada peningkatan perekonomian melalui penyerapan tenaga kerja lokal di Kabupaten Karawang.

Untuk mempermudah pengurusan perizinan se­suai dengan ketentuan yang berlaku diharapkan manajemen perusahaan mengurus sendiri perizinannya ke Badan Penanaman Modal Terpadu (BPMPT) Kabupa­ten Ka­ rawang dengan mengikuti prosedur SOP yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Oleh sebab itulah, BPMPT Kabupaten Karawang mengadakan kegiatan bim­ bingan teknis (Bimtek) pelayanan perizinan bagi perusahaan/pelaku usaha dan masyarakat (sektor kepariwisataan) tahun 2016. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman kepada para pelaku usaha khususnya di bidang kepariwisataan tentang tata cara ataupun perundang-undangan perizinan dan penanaman modal untuk investasi.

Acara yang mengambil

FOTO | AGUS SAFUTRA

Asisten Pemerintahan Setda Karawang Samsuri.

tema “Tertib Perizinan, Investasi Aman dan Nyaman” tersebut diikuti oleh peserta dari para pelaku usaha di bidang kepariwisataan. De­ ngan jumlah peserta seba­ nyak 120 orang. Acara bimtek tersebut rencananya akan berlangsung selama dua hari, yaitu dari tanggal 9 Agustus sampai 10 Agustus 2016 bertempat di Ballroom Dewi Air, Selasa (9/8).

Dasar terselenggaranya kegiatan ini ialah atas dasar program kerja BPMPT tahun 2016 dengan ditunjang dari APBD tahun 2016. Pada kesempatan tersebut hadir Asisten Pemerintahan Setda Karawang Samsuri mewakili Bupati Karawang dr.

Cellica Nurrachadiana, perwakilan dari PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Ka­ rawang Okih Hermawan sebagai salah satu narasumber, dan perwakilan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Ka­ rawang. vAgus Safutra

Karawang Gelar Bimtek Persiapan Verifikasi Kabupaten Sehat Karawang, Trans - Sehat adalah keadaan yang sempurna, baik secara fisik, mental dan sosial, serta tidak hanya terbebas dari penyakit dan kelemahan. Karena ke­ sehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan me­ rupakan salah satu unsur kesejahteraan.

Demikian disampaikan Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Asisten Pemba­ ngunan Kabupaten Kara­ wang Hadis Herdiana saat membuka kegiatan bimbi­ ngan teknis (Bimtek). Acara yang digelar di Hotel Swiss Bellin Karawang, Rabu (10/8), dihadiri oleh Kepala Bappeda, Kepala Dinas Disperindag Kabupaten Kara­ wang dan segenap Camat Kabupaten Karawang.

Selanjutya Bupati Cellica Nurrachdiana menyampaikan bahwa program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi masyarakat karawang. Karena pembangunan daerah ditentukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kua­ litas kesehatan yang tinggi.

FOTO | AGUS SAFUTRA

Asisten Pembangunan Kab. Karawang Hadis Herdiana.

“Penyelanggaraan Kabupaten Sehat ini tidak dapat terwujud bila tidak didukung dengan pola gaya hidup ma­ syarakat yang sehat dan kegiatan tersebut dapat diwujudkan melalui bidang kesehatan yang terencana, ter­arah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan oleh segenap element ma­syarakat,” ujar Hadis Herdiana.

Dalam kegiatan tersebut Maman Supratman, SE me­ nyampaikan laporan berupa program yang menjadi tujuan dari kegiatan tersebut yaitu, tatanan pemukiman sarana dan prasana umum, tatanan kehidupan masyarakat sehat dan mandiri, tatanan kawasan industri. vAgus Safutra

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI PERWAKILAN JAWA BARAT: Surasdi Arso; KOTA BANDUNG: Elvin Yos, Novianto; KARAWANG: Agus Safutra; GARUT : Chrystian

FOTO | AGUS SAFUTRA.

CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo memberikan penghargaan sebagai Kepala Daerah Inovatif tahun 2016 kepada Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana.

gerakan masyarakat,” ungkap Tjah-

jo Kumolo.

Penghargaan yang diraih oleh Bupati Karawang dalam kategori Ketenagakerjaan dinilai beberapa aspek, salah satunya menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) No 8 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2011 yang mewajibkan perusahaan harus menye­ rap 60% karyawannya dari warga lokal. Saat ini sebanyak 2.504 warga Karawang terserap di 30 perusahaan.

Kategori lainnya yang menjadi penilaian adalah bidang ekonomi kreatif, perlindungan sosial, pendidikan, investasi dan industrialisasi, pelayanan kesehatan, ketahanan ekonomi, pembangunan infrastruktur, transparansi anggaran, pengembangan ekonomi kerakyatan,

pengembangan ekonomi pertanian, tata kelola pemerintahan, pengembangan ekonmi pariwisata, investasi dan pendidikan Penyelenggaraan penghargaan KDI ini merupakan tahun ke 3 di Bandung dari yang sebelum­ nya diselenggarakan di Makasar dan Solo. Untuk tahun ini ada 22 Bupati, 7 Walikota dan 6 Gubernur yang menerima penghargaan Kepala Daerah Inovatif Tahun 2016.

Pada kesempatan tersebut hadir dan memberikan penghargaan Ke­ tua DPD RI Irman Gusman, Men­ teri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo, Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo, CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo, perwakilan dari PT. POS Indonesia. vAgus Safutra

‘Karawang Mengaji’ Teruskan Ajaran Syekh Quro “Karawang Mengaji” merupakan program Teh CelliKang Jimmy Dalam upaya mendekatkan pemimpin dengan masyarakatnya.

Karawang, Trans – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang menggaungkan semangat mengaji kepada masyarakat dengan pengajian rutin bertajuk “Karawang Mengaji”. Kegiatan mengaji berjamaah yang digelar Pemkab Karawang ini meneruskan ajaran Syekh Mursyahadatillah atau Sye­ k­h Hasanuddin, atau yang lebih dikenal Syekh Quro.

Wakil Bupati Karawang, H. Ahmad Zamakhsyari S.Ag atau Kang Jimmy menerangkan, Syekh Qura sekitar abad XV masehi melakukan penyebaran agama islam ke daerah Karawang dan sekitarnya. Kemudian setelah wafat perjuangannya dilanjutkan oleh wali songo. Makamnya ada di Desa Pulo Kalapa, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang yang merupakan tempat yang pernah ditinggali Sye­kh Quro.

“Langkah Pemkab Karawang ini, juga sebagai upaya berdoa bersama agar Karawang dijauhkan dari segala hal yang tidak diinginkan. Dan me­ rupakan doa guna mewujudkan Ka­ rawang menjadi daerah yang Baldatun Thoyyibatun Wa Robbun Ghofur,” ucap Kang Jimmy pada ‘Karawang Mengaji’ di Mesjid Al Falah Kecamatan Batujaya, Kamis (11/8).

FOTO | AGUS SAFUTRA.

Kang Jimmy bersama Sekda Kabupaten Karawang H. Teddy secara simbolis memberikan santunan kepada anak yatim.

“Karawang mengaji” sudah digelar di lima titik di kecamatan-kecamatan yang ada di Karawang. Rencananya Pemkab Karawang akan menggelar pengajian rutin keliling dengan agenda yang telah disusun, yakni sekitar 5 ti­ tik lagi. Dan pada akhir tahun akan digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karawang.

Lebih lanjut Kang Jimmy menjelaskan, “Karawang Mengaji” me­ rupakan program Teh Celli-Kang Jimmy Dalam upaya mendekatkan pemimpin dengan masyarakatnya. Selain itu juga untuk mempererat silahturahmi dengan masyarakat Karawang.

Selain pengajian, dalam acara itu juga digelar santunan kepada anak yatim piatu. Secara simbolis santunan dilakukan oleh Kang Jimmy bersama Sekda Kabupaten Karawang H. Teddy dan Kadinsos Kab Karawang H. Rochuyun Santosa. Dalam acara pe­ ngajian itu dilakukan pembacaan Surah Yasin, Waqiah, dan Al Mulk yang di­ pimpin oleh banyak ulama dan diikuti oleh jamaah seluruh yang hadir.

Bagian Kesra Setda Karawang yang menjadi leading sector Karawang mengaji, mengusung tema menuju Karawang yang mandiri, maju, adil, makmur, dan sejahtera. Setiap pelak-

Sekda Karawang Lepas Kontingen Jambore Nasional X Karawang, Trans - Jambore Nasional merupakan kegiatan rekreasi edukatif di alam terbuka dalam bentuk perkemahan besar sebagai sarana Pramuka Penggalang yang menitikberatkan pada kegiatan persaudaraan demi kerukunan dan perdamaian.

Selain itu juga untuk menumbuhkan rasa kebanggaan anak bangsa yang ber-‘Bhinneka’ sebagai manusia ber-‘Imtak’, ber-‘Iptek’ dan berjiwa pancasila.

Hal tersebut bertujuan untuk membentuk watak, meningkatkan sikap kemandirian, keterampilan, persatuan dan kesatuan Pramuka Penggalang serta komitmen terhadap penghayatan dan pengalaman Kode Kehormatan Pramuka yaitu Trisatya dan Dasa Darma.

Guna mewujudkan hal itu, Bupati Karawang yang diwakili oleh Sekertaris Dae­rah Kabupaten Karawang Teddy Rusfendi Sutisna melepas Kontingen Jambore Nasional Gerakan Pramuka Kwarcab Karawang untuk mengikuti Jambore Nasional X Tahun 2016. Pelepasan konti­ ngen secara simbolis dilakukan dengan menyematkan syal kepada perwakilan konti­ ngen yang berlangsung di Plaza Pemkab Karawang, Kamis (11/8) lalu.

“Terpilihnya adik-adik

sanaan Karawang Mengaji, tidak hanya Bupati dan Wakil Bupati, pejabat, para asisten staf, para ahli bupati, kepala OPD, camat se-Kab Karawang juga turut hadir, yang dikomandoi oleh Sekda Kabupaten Karawang H. Teddy Rusfendi. “Ini untuk mempererat silahturahmi wajib hadir. Kecuali memang ada tugas negara, baru boleh tidak ha­ dir,” ujar Sekda Kabupaten Karawang H, Teddy.

Sementara itu, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al Falah Batujaya, mengucapkan terima kasih Masjid Al-Falah terpilih sebagai tempat untuk tuan rumah pelaksanaan “Karawang Mengaji” daerah Kecamatan Batujaya, Kecamatan Pakis Jaya dan Kecamatan Tirtajaya.

“Dilaksanakannya ‘Karawang Mengaji’ ini, merupakan bagian dari sejarah Karawang antara ulama, umaro dan masyarakat berkumpul yasi­nan.

Yang biasanya kami yasinan puluhan orang, namun saat ini ratusan rempeg hadir sampai masyarakat tetangga Kecamatan Pakis Jaya, Kecamatan Tirtajaya juga hadir penuhi masjid kami,” ujarnya.

“Kami sangat berharap, ini rutin dilakukan setiap tahun oleh Pemkab Karawang di beberapa titik. Perhatian Pemkab untuk adakan kegiatan religi ini semoga membawa keberkahan bagi pemimpin Pemerintah Kabupaten Ka­ rawang yang dipimpin Teh Celli-Kang Jimmy yang merupakan pimpinan terpilih masyarakat pada pilkada lalu,” pungkasnya. vAgus Safutra

Pasca Banjir ROB, Bupati Karawang Monitoring Dusun Pisangan

FOTO: IST

Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana melakukan monitoring.

FOTO: IST

Sekda Kabupaten Karawang H. Teddy saat memberikan sambutan.

untuk menjadi bagian dalam event tingkat nasional ini tentunya melalui seleksi yang cukup ketat, baik dari sisi kekuatan fisik dan kecakapan maupun dari sisi mentalitas dan akhlak,” ujar Sekda Kabupaten Karawang saat membacakan sambutan tertulis Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana.

Kegiatan jambore pramuka juga pada dasarnya me­ rupakan suatu media pembelajaran untuk lebih meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang dunia kepramukaan, karena begitu banyak muatan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang bersifat inovatif, produktif, rekreatif dan edukatif.

“Tentunya akan membe­ rikan pengaruh terhadap pembentukan watak, disiplin, sifat kepemimpinan, kemandirian, serta dalam upaya membina dan mengembangkan kemampuan pribadi baik fisik,

intelektual, emosi, sosial dan spiritual, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat,” ungkapnya.

Pinkoncab Kabupaten Karawang Drs. Hari Radianto, M.Pd Dalam laporannya, menjelaskan, Jambore Nasional dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus - 21 Agustus 2016 di Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur, Jakarta Timur. Peserta Jambore Nasional dari Kwarcab Karawang sebanyak 45 orang yang terdiri dari Penggalang putera 16 orang dan puteri 16 orang, Bindamping putra 2 orang dan puteri 2 orang, Pinkoncab 4 orang dan Official 6 orang.

Pada kesempatan tersebut hadir pula Ketua Gerakan Pramuka Kwarcab Karawang H. Dadan Sugardan, para pembina Gerakan Pramuka Kwarcab Karawang, para Camat serta para orang tua dari peserta Jambore Nasional. vAgus Safutra

Karawang, Trans - Pasca terjadi banjir rob beberapa waktu lalu, Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana melakukan monitoring guna melihat kondisi pasca rob dan penanganan untuk meminimalisir kerusakan yang diakibatkan oleh terjangan ombak laut di Dusun Pisangan Desa Cemarajaya Kecamatan Cibuaya, Kamis (4/8) lalu.

Bupati Karawang me­ nyampaikan kepada masyarakat yang terkena dampak banjir rob tersebut, bahwa pemerintah Kabupaten Ka­ rawang menganggarkan kurang lebih Rp6,8 miliar rupiah untuk membuat pemecah ombak sepanjang 500 meter. “Mudah-mudahan ini bisa sedi­ kit untuk mengatisipasi bencana yang lebih besar lagi,” ungkap Cellica.

“Anggaran untuk mena­ ngani abrasi ini bisa mencapai Rp100 miliar. Tentu itu semua tidak bisa dijalankan sekaligus, karena Pemkab Ka­rawang masih banyak pembangunan yang

lainnya seperti Infrastruktur jalan,” terangnya.

Selanjutnya mengenai relokasi rumah warga yang rusak, Bupati Karawang berencana akan menganggarkan untuk hal tersebut, agar ma­ syarakat bisa mendapatkan rumah layak huni. “Ada sekitar 150 Kepala Keluarga yang terkena dampak dari abrasi ini,” imbuhnya.

Terakhir Bupati Karawang berharap pasca dibenahinya kawasan ini, kedepannya i­ngin dijadikan kawasan wisata air agar menarik minat wisatawan dan menambah penghasilan bagi masyarakat sekitar. “Tetapi untuk kali ini diprioritaskan untuk pena­nganan abrasi lebih awal, dan akan bekerjasama baik dengan pemerintah provinsi ataupun pusat,” pungkas Cellica.

Pada kesempatan tersebut hadir mendampingi Bupati Karawang dari Kepala Dinas BMP Acep Jamhuri, BPBD Kabupaten Karawang, Camat Cibuaya, dan Kepala Desa Cemarajaya. vAgus Safutra

11

Trans Banten

15-28 Agustus 2016 | No. 330 2 Th XVII

Sepuluh Persen Lurah di Tangsel Gagap Teknologi Tangsel, Trans - Sebanyak 10 persen dari 54 Lurah yang ada di Tangsel masih gagap teknologi (gaptek) dalam menjalankan aplikasi Sistem Informasi Surat Masuk Keluar (sisumaker) secara eletro­ nik yang sudah diterapkan Pemkot Tangsel selama satu bulan ini.

Data tersebut berdasarkan eva­ luasi pelaksanaan sisumaker yang diselenggarakan Dinas Perhubu­ ngan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Tangsel yang di­ pimpin langsung oleh Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany dan Wakil Walikota Benyamin Davnie, disalah satu rumah makan dikawasan Serpong.

“Dari 54 Lurah di Tangsel, tinggal 10 persen yang belum bisa menggunakan sisumaker, salah satu alasannya karena gaptek, dan belum memiliki handphone yang apli­ kasinya bisa digunakan untuk sistem tersebut,” ungkap Kepala

Dis­hubkominfo Sukanta, disela-sela Rapat Koordinasi Sisumaker.

Mantan Kepala Satpol PP Tangsel ini menjelaskan, masih adanya Lurah dan lainnya yang belum bisa menjalankan sistem surat menyurat elektronik, menjadi tanggung jawab Dishubkominfo untuk terus melakukan bimbingan teknis kepada mereka, meski sebelum launching sistem tersebut, pihaknya sudah melakukan bintek.

Wakil Walikota Tangsel Be­ nyamin Davnie dalam rapat tersebut menegaskan jangan ada alasan ketidakbisaan para lurah atau belum menjalankan sistem ini karena tidak memiliki handphone (Hp). “Kalau gak punya Hp, bilang ke saya, apa perlu saya yang belikan,”ungkap Bang Ben sapaan akrab Bang Ben didepan peserta rapat koordinasi yang pesertanya merupakan Kepala SKPD, Camat, Lurah se-Tangsel.

Sementara, ditempat yang sama,

FOTO: IST

Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany (kiri).

Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany menjelaskan, kali ini pihaknya melakukan monitoring dan evaluasi untuk melihat sejauh mana sisumaker ini diterapkan, dan masalah yang dihadapi, apa solusi terhadap permasalahan dan SKPD mana saja

yang sudah serta belum menjalan­ kan.

“Saya selalu menanyakan kepada kepala SKPD tentang implementasi di SKPDnya, dari evaluasi saya secara sekilas ada beberapa SKPD yang sudah jalan dan ada

BUMD Tangsel Bak Motor Bodong

BUMD Tangsel itu ibarat sepeda motor bodong, yang tidak memiliki suratsurat resmi, sehingga tidak bisa bergerak.

Tangsel, Trans – Banyak poin yang menjadi koreksi DPRD Ta­ ngerang Selatan (Tangsel) dalam rapat pembahasan Laporan Ketera­ ngan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ). Termasuk kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT Investasi Ta­ ngerang Selatan (PITS) yang dianggap belum menghasilkan apapun.

Menurut Ketua Komisi III DPRD Tangsel, Amar, Sejak 2014 hingga kini risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) belum ditandatangani oleh Walikota Airin, sehinga BUMD tak mampu menghasilkan sesuatu.

Bahkan, Amar mengumpamakan saat ini BUMD Tangsel itu ibarat sepeda motor bodong, yang tidak memiliki surat-surat resmi, sehingga tidak bisa bergerak. “Sampai sekarang mereka hanya terima gaji, jadi seperti motor bodong tanpa surat yang tidak bisa jalan kemana-mana meski mesinnya ba-

gus. Mereka tidak bisa kemana-mana karena risalah RUPS sejak 20142015 belum ditandatangani oleh kepala daerah. Kasihan saja mereka digaji tapi tidak bisa kerja,” ujarnya.

Selama dua tahun tersebut, BUMD Tangsel sudah menerima anggaran dari hibah sebesar Rp 21,7 miliar. Semestinya anggaran tersebut mampu menghasilkan badan usa­ha yang produktif.

“Itu bukan angka kecil, tapi rasanya percuma saja dianggarkan dengan anggaran yang besar tetapi BUMD Tangsel tidak berjalan sama sekali. Ini yang terus kami pertanyakan di dewan. Dan sekarang sudah masuk masa akhir jabatan periode sebelumnya,” ucap politisi Partai Hanura ini.

Jika sejak awal BUMD ini sudah bisa bekerja dengan baik, tentu­

nya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tangsel akan jauh meningkat. “Tapi nyatanya hingga sekarang belum ada hasil apapun yang bisa dilihat.

Ini kami lihat dari hasil pembahasan LKPJ,” tuturnya.

Sementara, Direktur Utama BUMD Tangsel, Andi Auludin Huduri saat dikonfirmasi lewat telpon genggamnya, kemarin, membenarkan jika saat ini BUMD belum bisa berkerja. Namun dia menjelaskan persoalan lainnya yang membuat BUMD Tangsel sama sekali vakum ini ialah belum adanya payung hukum.

“Kita terkendala di payung hukum, karena dalam pengelolaan aset milik daerah tentunya dibutuhkan payung hukum yang kuat. Jadi sekarang kami tidak bisa bergerak,” ungkapnya.

Andi juga memberi contoh se­ perti pengelolaan parkir meter. Dia mengatakan payung hukum belum ada, setidaknya dibuatkan peratu­ ran walikota (Perwal) dalam pe­ ngelolaan parkir meter oleh BUMD Tangsel.

“Misalnya pasar atau parkir meter jika memang dikelola BUMD harus ada payung hukum, setidak­ nya ada Perwal-nya,” paparnya. vokta/TP***

Gubernur Banten, di Kota Serang, belum lama ini.

Dimana, pembukaan KCP Bank Banten diperkirakan akan segera dilaksanakan setelah acara launching bank tersebut, “Sudah berjalan akuisisinya, sudah bisa berubah nama jadi Bank Banten. Soft launching saya pengennya pas HUT Banten 04 Oktober, tapi operasional bank harus berjalan. Jadi kita bikin saja open laun­ ching. Kita lihat nanti,” terangnya.

Seiring akuisisi Bank Pundi oleh

Pemprov Banten, maka kantor pusat yang sebelumnya berada di Jakarta akan segera beralih ke Kota Serang sebagai Ibu Kota Provinsi. “Karena kantor pusat harus pindah ke Ban­ ten. Tapi tidak bisa dipindah secara langsung,” jelasnya.

Bang Doel menjelaskan bahwa badan usaha bernama bank harus lah memiliki modal yang cukup besar. Sehingga simpanan keuangan daerah yang berada di Bank BJB akan segera dipindah ke Bank Ban­

ten yang nilainya diperkirakan mencapai lebih dari Rp 1 Triliun.

“Saya lapor ke OJK soal mo­dal, mereka sudah tahu modal yang di setor total Rp 950 miliar. Kita punya share saham dari BJB ada Rp 130 miliar. Ada dividen sekitar Rp 300 miliar sekian, ada deposito Rp1 triliun sekian. Kapan dipindah? Gubernur punya kuasa. Peralihan kasda (kas daerah) harus ada SK Gubernur ketika semua sistem sudah siap,” pungkasnya. vYus

Rapat Paripurna Istimewa DPRD Tangsel terkait LKPJ, beberapa waktu lalu.

FOTO: IST

Bank Banten Buka 165 Kantor Cabang

Serang, Trans - Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Pundi yang kini berubah nama menjadi Bank Banten akan bertambah dengan segera dibukanya KCP di delapan kabupaten dan Kota di Provinsi Banten.

“Cabang kita ada 165, meski di Banten tidak terlalu banyak. Tapi kita fokus di delapan kabupaten dan kota, itu syarat mutlak. Fokusnya sekarang Bank Banten harus besar di Banten dulu,” kata Rano Karno,

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

BADAN KESBANGPOLINMAS KOTA TANGERANG SELATAN

Mengucapkan

Mengucapkan

Dirgahayu Republik Indonesia Ke-71 Tahun Indonesia Kerja Nyata Drs Muhammad.MM .Msi Plt Sekretaris Daerah

Dirgahayu Republik Indonesia Ke-71 Tahun Indonesia Kerja Nyata H. Salman Faris Kepala Badan Kesbangpolinmas

yang belum. Bagi yang sudah, saya sampaikan apresiasi, bagi yang belum, saya minta dengan segera untuk dilakukan tindak lanjutnya,” kata ibu dua anak ini.

Dia menegaskan, jika ingin maju, mau tidak mau, pihaknya harus berhadapan dengan teknologi. “Kita tidak boleh alergi, malas, merasa “gaptek”, sudah merasa terlalu tua, terhadap teknologi. Mereka yang tidak mau bersentuhan dengan teknologi, sudah harus siap mengalah kepada yang mau belajar dan mau menguasai,” tegasnya.

Dengan teknologi, bisa menghemat waktu, biaya, sumber daya dan bahkan bisa menghemat personil karena teknologi bisa menggantikan peran pegawai. Ini yang telah terjadi di negara-negara maju yang telah memanfaatkan teknologi.

“Saya meminta, sisumaker yang sudah diperkenalkan ini digunakan dan dimanfaatkan dengan se-

baik-baiknya. Sengan sisumaker, kita tidak akan lagi mendengar ce­ rita saya belum menerima suratnya, saya masih diluar kota, sehingga belum bisa menindaklanjuti pekerjaan.

Dengan kata lain, seharusnya de­ ngan sisumaker, birokrasi di Tangsel akan lebih efisien efektif, cepat dan responsif,” jelasnya.

Lanjutnya, penyakit utama dari birokrasi adalah ramai dia­ wal, aertinya dalam beberapa waktu setelag launching, seluruh aparat masih menggunakan apa yang baru dilaunching tersebut. Namun seiring berjalan waktu, birokrat Tangsel mulai meninggalkan apa yang te­ lah diusahakan dengan susah payah tersebut.

“Saya meminta, ini tidak akan terjadi lagi,” tegasnya sambil mengatakan dirinya juga meminta tim percepatan IT untuk terus memfasi­litasi dan juga ikut memonitoring penerapan sisumaker. vokta/TP***

Dewan Tangsel Sambut Baik Efisiensi Perda Tangsel, Trans – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tangsel menyambut baik rencana instruksi pemerintah daerah beserta DPRD daerah agar setiap Peraturan Daerah (Perda) yang dianggap tidak memiliki relevansi de­ ngan aturan diatasnya agar segera dihapus.

Hal itu dikatakan Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Tangsel, Iwan Rahayu, yang mengatakan apa yang diwacanakan oleh Pre­ siden tersebut sudah sangat tepat.

“Wacana itu tentang Perda yang tidak sesuai dengan atu­ ran yang diatasnya seperti Undang-undang dan yang lainnya, agar Perda itu dihapus. Jadi kami sangat setuju dengan wacana se­ perti ini,” ujarnya.

Iwan mengatakan akan me­ ngevaluasi dan mengoreksi ulang Perda-perda yang ada di Tangsel. jika nantinya ditemukan bertentangan dengan aturan yang di atasnya maka akan dihapus.

“Tapi sejauh ini Perda-perda di Tangsel tidak ada yang bermasalah semuanya sudah dirumuskan dengan sangat baik, tetapi tetap kita akan koreksi juga khawatir­nya nanti ada yang tidak sesuai,” tuturnya.

Selain megoreksi Perda yang bertentangan dengan aturan yang di atasnya, Iwan mengatakan akan

FOTO: IST

Anggota DPRD Tangsel, Iwan Rahayu.

dikoreksi juga Perda yang memang dianggap menghambat laju pembangunan.

“Selain itu, kalau tidak salah Presiden juga mengintruksikan agar Perda yang memang menghambat pembangunan lebih baik di hapus. Makanya kita akan koreksi,” ujarnya.

Ketua Fraksi Padi DPRD Tangsel, Asropi, juga mengaku setuju dengan adanya wacana dari pre­ siden tersebut, atau intruksi dari presiden untuk menghapus perda-perda yang menghambat pembangunan tersebut.

“Kami setuju dengan ada­ nya wacana ini, karena jika Perda menghambat laju pembangunan maka pasti akan berdampak pada tingkat kesejahteraan ma­ syarakat,” pungkasnya. vokta/TP***

Emerald Bintaro Diduga Bikin Polusi Tangsel, Trans – Proyek pembangunan apartemen Emerald Bintaro di Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren mengotori Jalan Raya Jombang. Truk-truk bermuatan tanah dari lokasi dibangunnya gedung pencakar langit itu menyebabkan jalan dipenuhi gumpalan tanah merah.

Pantauan wartawan di lokasi pembangunan Emerald Bintaro itu, sebuah alat berat terlihat mengeruk tanah untuk diangkut ke bak-bak truk. Sementara, sejumlah truk berwarna hijau nampak baru saja diberangkatkan.

Tumpukan tanah dari truk itu berceceran ke jalan. Kondisi ini membuat jalan menjadi berdebu dan kotor. Selain itu Jalan Raya Jombang, tepatnya dari lokasi proyek hingga pertigaan dekat kantor Kelurahan Pondok Pucung kondisinya macet total.

Biasanya di ruas jalan ini macet di jam-jam tertentu saja. Te­ rutama ketika bus-bus dari Global International School keluar pada pukul 14.30 WIB. Tapi, sejak ada proyek galian untuk pembangunan apartemen Emerald Bintaro itu, macet tak kenal waktu di jalan tersebut.

“Debu-debu berterbangan dari serakan tanah di jalan ini. Bisa-bisa kita langsung batuk kalau menghirupnya. Sudah begitu jalan juga jadi macet,” ungkap Nurmaya, salah satu pengguna jalan.

Warga Kelurahan Pondok Aren

ini berharap aktivitas galian tersebut dilakukan hanya di saat malam hari dan jalan yang dilalui truk itu pun harus dibersihkan di pagi harinya. “Kenapa tidak ada yang menindak aktivitas hilir-mudiknya truk pengangkut tanah itu?” ta­ nya dia.

Pihak pemborong pembangunan apartemen itu sebenarnya sudah menerjunkan petugas pembersih jalan dari ceceran tanah. Hanya saja jumlahnya masih terbatas.

Salah satunya yakni, Wawan (20).

Pria berseragam rompi oranye itu sedang membersihkan cece­ ran tanah. Dia mengaku baru dua hari bekerja menjadi tenaga lepas pembersih jalan. “Saya baru kerja dua hari dengan bayaran perhari­ nya seratus ribu rupiah. Saya dan temen-teman ada tiga orang,” kata Wawan.

Kepala Satpol PP Kota Tangsel, Azhar Sam’un saat dikonfirmasi adanya aktivitas bongkar muat tanah pada siang hari, ketika itu dia menerangkan akan melakukan pengecekan ke lokasi. “Nanti biar dicek dulu oleh anggota, kami belum mengetahuinya,” kata Azhar.

Sedangkan, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishbukominfo) Kota Tangsel, Sukanta saat dikonfirmasi mengaku baru mengetahui adanya aktivitas truk pengangkut tanah galian Emerald Bintaro hilir-mudik di Jalan Raya Jombang dari rekan-rekan media. vokta/TP***

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI PERWAKILAN PROVINSI BANTEN: Yusvin M Karuyan, Labora Taruly, Falscay Guntur Karuyan, KOTA TANGERANG SELATAN: Okta Iskandar

Trans Jatim

15-28 Agustus 2016 | No. 330 2 Th XVII

DPRD Kabupaten Malang Siap Mediasi Konflik Petani Tebu Dengan TNI AU

FOTO | GUS

Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto.

Malang, Trans - Me­ ngenai konflik petani tebu dan TNI AU, Komisi A DPRD Kabupaten Malang akan memanggil Kepala Desa Dengkol dan Camat Singosari. Langkah ini untuk mencari solusi kon­ flik yang sudah mengarah pada tindak perusakan.

“Menurut kami, kejadian ini karena kesalahan komunikasi saja. Sangat pen­ ting ada kesepakatan agar kejadian serupa tidak terulang lagi,” jelas anggota Komisi A DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot

Subroto ketika ditemui di DPRD. Didik menjelaskan, kejadian tersebut dipicu keinginan warga yang ingin memanen tebu. Tebu di dalam lahan Lanud Abdulrachman Saleh tersebut memang ditanam oleh petani. Sementara pihak TNI AU merasa berhak atas lahan tersebut, atas dasar lega­ litas yang mereka miliki.

“Secara hukum TNI AU memang yang berhak atas lahan tersebut. Namun seharusnya petani juga tidak dihalang-halangi memanen tanaman mereka, dan dilakukan jalan dialog,” tambah Didik.

Dewan sebelumnya berharap warga membuat surat penga­ duan untuk dasar melakukan ‘hearing’. Namun sampai kini belum ada surat permohonan dari warga. “Kami akan menjadi fasi­ litator untuk menemukan solusi. Sebab para petani itu adalah warga Kabupaten Malang yang harus dilindungi,” tegasnya. vGus

Tunjang Perekonomian, Pemkab Malang Tingkatkan Infrastruktur

Malang, Trans - Pembangunan infrastruktur yang tengah digalakkan pemerintah pusat, menjadi pemicu Pemerintah Kabupaten Malang untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur sebagai wujud instruksi pemerintah pusat, serta pemerataan pembangunan di semua daerah di wilayah Kabupaten Malang. Maka Dinas Bina Marga merespon cepat himbauan tersebut FOTO | SEN dan bergerak cepat serta Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten bekerja keras guna mewuMalang Moch Anwar. judkan keinginan itu.

Seperti diketahui untuk tahun ini Dinas Bina Marga Kabupaten Malang menganggarkan kurang lebih Rp400 miliar untuk infrastruktur. Dimana anggaran sebesar Rp35 miliar dipakai untuk pembangunan jalan, selebihnya digunakan untuk jalan, penerangan jalan umum (PJU) dan lain-lain.

Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Malang Moch Anwar me­ ngatakan, pihaknya di tahun ini telah memproyeksikan pembangunan jembatan sebanyak 71 jembatan yang terbagi di seluruh kecamatan yang ada. Namun tidak semua kecamatan mendapatkan sama tergantung kondisi dan situasi di lapangan. “Karena sebelum pembangunan terlaksana ada tim kami yang mensurvei ke lapangan mana jembatan yang layak diganti dan diperbaiki,” terangnya.

Dari 71 jembatan tersebut, lanjut Anwar, ada beberapa jembatan telah selesai dan sebagian lagi dalam tahap pelaksanaan dan sebagian lagi masih proses lelang. Nantinya semua fasilitas penunjang tersebut dapat bermanfaat untuk perekonomian dan nantinya juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang.

Dari hasil investigasi di lapangan di daerah pakis ada 3 ti­tik jembatan dalam tahap pelaksanaan, wajak 3 titik, lawang 1 titik dan ngantang 1 titik yang jumlah keseluruhan 71 titik jembatan dengan total anggaran Rp 35 miliar. vSen

Pasar Besar Kota Malang Tak Perlu Bongkar Total Pembangunan Pasar Besar Malang tak hanya berkaitan dengan pedagang, namun juga pihak swasta.

FOTO-FOTO: IST

Walikota Malang, HM. Anton.

Malang, Trans - Walikota Malang, HM. Anton, menegaskan Pasar Besar Malang tidak perlu dibong­kar total sebagai solusi pe­ nanganan pasca kebakaran. Ia menegaskan, dari hasil sidak yang dilakukan pada Senin 8 Agustus 2016 lalu, diketahui banyak pedagang-pedagang yang mengungkapkan kurang setuju jika pasar itu dibongkar. Apalagi harus dibongkar total. Para pedagang khawatir akan diwajibkan membayar jika nanti pasar dibangun total.

FOTO: SEN

Direktur PDAM Kabupaten Malang, Syamsul Hadi.

SPAM di Desa Sidorenggo ini, lanjutnya, merupakan bagian dari penyelesaian target. “Yaitu penyediaan pemasangan meter air kepada calon pelanggan kami sebanyak 1500 orang,” terangnya.

Syamsul Hadi mengungkapkan, PDAM juga membantu 8.000 Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam program penyambungan pipa air subsidi. Dalam program tersebut, masyarakat Desa Sidorenggo cukup membayar Rp 550 ribu untuk penyambungan baru.

Ia pun menambahkan, ki-

“Ada banyak pertimbangan. Pe­ dagang itu keberatan jika swastanisasi, atau di BUMD-kan, mereka mau pa­ sar dibangun asalkan nanti bisa gratis,” kata Walikota Anton. Alasan lain yang juga membuat pertimbangan pasar tidak dibongkar total adalah Pemkot terkendala perjanjian kerja sama dengan Matahari Mall yang masih akan ber­ akhir tahun 2034 mendatang.

Menurut Walikota Anton sebenar­ nya sangat memungkinkan jika pasar besar dirombak total dengan menggunakan

anggaran dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. “Kementerian mau saja membiayai total pembangunan­ nya, tapi kan ada masalah hukum nanti berkaitan dengan Matahari Mall karena PKS berakhir tahun 2034,” tukasnya.

Selain itu, hasil penilaian kons­ truksi dari Tim Universitas Brawijaya (UB) diketahui penghitungan dilakukan secara menyeluruh, artinya kondisi kebakaran waktu lampau juga masuk dalam hasil analisa sehingga data itu perlu dikaji ulang. “Bahkan kalau

memang diperlukan ada pembanding dari universitas lain, atau ada rekayasa konstruksi, seperti penguatan dan semacamnya,” jelasnya Oleh karena itu, Pemkot Malang tidak ingin serta merta melakukan renovasi. Ini harus dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian karena Pa­ sar Besar Malang tak hanya berkaitan dengan pedagang namun juga pihak swasta. "Jadi Pemkot harus hati-hati dalam mengambil keputusan terkait hal itu," pungkas Anton. vGus

Kepanjen Sembilan Kali Raih Piala Adipura Malang, Trans - Penghargaan Piala Adipura Kirana yang diraih oleh Kota Kepanjen Kabupaten Malang merupakan penghargaan baru yang diberikan kepada kota yang dinilai telah mampu -membuat wilayahnya menjadi semakin atraktif. Sungguh Prestasi yang sangat membanggakan kembali diraih oleh Pemda Kabupaten Malang, yakni Kota Kepanjen berhasil meraih Piala Adi-pura Kirana tahun 2016 yang dianugrahkan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hi­ dup Republik Indonesia. Raihan piala kali ini menjadikan Kota Kepanjen yang kesembilan kalinya meraih penghargaan tersebut.

Piala Adipura ini langsung diterima oleh Bupati Malang, DR. H. Rendra Kresna dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc di Istana Siak, Kabupaten Siak, Riau, Jumat (22/7/16) lalu. Terlihat Kirab Piala Adipura kirana sangat meriah yang dilakukan pada, Senin 1 Agustus

HUT Ke-35, PDAM Kabupaten Malang Resmikan SPAM Malang, Trans – Sebagai wujud pembangunan kepada masyarakat dalam penyediaan sarana air bersih, Perusahaan Daerah Ari Minum (PDAM) Kabupaten malang meresmikan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Desa Sidorenggo.

Peresmian SPAM yang dirangkai dengan acara peringatan hari ulang tahun PDAM yang ke35 itu, dilakukan oleh Bupati Malang, DR. H. Rendra Kresna.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Malang menyampaikan bahwa masyarakat Sidorenggo wajib untuk mensyukuri upa­ ya PDAM dalam penyediaan air bersih. “Kami berharap untuk saling menjaga mengenai ekosistem alam sehingga ketersediaan air di dalam tanah aman dan terpelihara,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur PDAM Kabupaten Malang, Syamsul Hadi mengatakan peres­ mian SPAM merupakan realisasi kerja dari target yang dicanangkan yaitu pemasangan sambungan rumah (SR) sejumlah 2000 SR. “September tahun ini kami targetkan selesai semua,” ungkap Syamsul Hadi.

Sedangkan peresmian

12

nerja PDAM sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Dae­rah (BUMD) Kabupaten Malang dengan berbagai inovasi jajaran direksinya telah mampu menunjukkan performa baik dalam memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Surplus PDAM meningkat dan memberikan kontribusi positif untuk PAD yaitu dari Rp2,4 miliar kini menjadi Rp7 miliar lebih dan mungkin akan terus bertambah sampai akhir tahun ini," ujar Syamsul.

Peningkatan kontribusi PDAM tidak lepas dari inovasi-inovasi pelayanan yang dilakukan seperti penyediaan SPAM yang akan terus dikembangkan di desa-desa lainnya di Kabupaten Malang ini.

Terakhir Syamsul Hadi kembali mengingatkan pesan dari Bupati Malang. "Bapak Bupati memang menekankan keseimbangan alam dan lingkungan hidup dalam rangka penyediaan air bersih di masyarakat khususnya Sidorenggo ini. Jangan sampai dengan adanya kebutuhan air malah merusak ekosistem alamnya," pungkas Syamsul. vSen

Bupati Malang, DR. H. Rendra Kresna bersama jajarannya menunjukkan piala adipura.

2016 di Kota Kepanjen, yang mana bertepatan de­ngan puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup.

Camat Kepanjen (Suwadji) me­ nyampaikan dalam sambutan singkatnya, dirinya sangat berterima kasih kepada masyarakat Kepanjen khususnya dan masyarakat Kabupaten Malang pada umumnya. Menurut­ nya, piala Adipura Kirana yang diraih

oleh Kabupaten Malang yang berkedu-dukan di Kepanjen, yakni kategori Kota Kecil, merupakan penghargaan Adipura yang kesembilan kali­ nya bagi Kabupaten Malang. “Melalui penghargaan ini, kedepanya menjadi pemicu untuk berinovasi dalam bidang lingkungan,” tambah Suwadji.

Terlihat kemeriahan kirab Piala Adipura Kirana yang diestafet-

FOTO | GUS

kan, yakni melewati lima kecamatan.

Start dari Taman Wisata Wendit Kecamatan Pakis kemudian dilanjutkan ke - Pakis -Saptorenggo - Bunut Wetan - Ampeldento – Sawojajar Kedung Kandang - Arjowinangun (kawasan Block Office) - Bululawang - Ken­dalpayak - Karang Duren - Pe­ pen - dan finish di kantor Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. vGus

HUT Ke 151, Pujon Kidul Jadi Desa Wisata Malang, Trans – Bersih desa atau selamatan desa merupakan tradisi turun-temurun warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Seperti yang digelar di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang sebagai rangkaian hari jadi yang ke-151.

Selain itu, Pujon Kidul telah dibuka dan diresmikan menjadi Pesona Desa Wisata (DeWi) oleh Bupati Malang Dr. H. Rendra Kresna, pada Rabu 10 Agustus 2016.

"Bersih desa ini harus terus dijaga dan dilestarikan, karena bersih desa juga merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada masyarakat pada sebuah desa," ungkap Bupati Malang dalam sambutan­ nya saat membuka dan meresmikan Pesona (DeWi) di Desa Pujon Kidul.

Menurut Bupati Rendra, terkait pesona desa wisata merupakan momentum bagaimana mengembangkan sebuah desa menjadi desa wisata. “Saya mengajak desa yang ada di Kabupaten Malang ini untuk bisa dijadikan sebuah desa wisata. Jika pengelolaanya baik maka hal itu tentunya juga akan me­ nguntungkan pendapatan ekonomi ma­ syarakat dari sektor wisata," katanya.

Konsep desa wisata, lanjut Bupati Rendra, adalah konsep mengembangkan ekonomi kreatif masyarakat.

"Dengan menyediakan fasilitas yang menarik wisatawan untuk berkunjung.

Seperti adanya wisata kuliner, oleh-

oleh khas desa, dan penginapan seperti homestay. Inilah yang kita harapkan agar semua desa di Kabupaten Malang bisa menjadi desa wisata," harapnya.

Kini terdapat sebanyak 15 Dewa Wisata di Kabupaten Malang, diantaranya Desa Wisata Pujon Kidul Kecamatan Pujon, Desa Wisata Bendosari Kecamatan Pujon, Desa Wisata Mulyorejo Kecamatan Ngantang, Desa Wisata Bayem Kecamatan Kasembon, Desa Wisata Selorejo Kecamatan Dau, Desa Wisata Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang, Desa Wisata Jeru Kecamatan Tumpang, Desa Wisata Poncokusumo Kecamatan Poncokusumo, Desa Wisata Gubuklakah Kecamatan Poncokusumo, Desa Wisata Ngadas Kecamatan Poncokusumo, Desa Wisata Wonosari Kecamatan Wonosari, Desa Wisata Bowele Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo, Desa Wisata Boonpring Sanankerto Kecamatan Turen, Desa Wisata Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjingwetan, dan Desa Wisata Ngadirejo Kecamatan Jabung (dalam proses perintisan).

Sementara itu Kepala Desa Pujon Kidul, Udi Hartoko menjelaskan persiapan kegiatan dilaksanakan selama seminggu. "Persiapan hari jadi ke 151 tahun dirangkai dengan bersih desa dan pencanangan Desa Wisata, yang sudah kami lakukan seminggu sebelum kegiatan dimulai. Masyarakat kami sudah terbiasa dengan kegiatan besar seperti ini, jadi koordinasi de­

ngan perangkat dan masyarakat sangat mudah," terangnya.

Udi sangat bangga dengan desa yang dipimpinnya tersebut, karena Desa Pujon Kidul saat ini sangat maju perkembangannya, juga tertib dan sadar warganya. "Menjadi warga Pujon Kidul tentunya merupakan kebanggaan bagi saya mewakili masayarakat sini. Apalagi saat ini desa kami dija­ dikan desa wisata, saya berharap de­ ngan semakin majunya desa kami tingkat perekonomian warga juga ikut terangkat," harapnya.

Festival Warung Oblik Masih menurut Udi ada yang menarik dari pencanangan desa wisata Pujon Kidul, karena disini digelar Festival warung oblik (lampu kecil dengan bahan bakar minyak) selama satu minggu. Konsepnya sendiri adalah bernuansa tempo dulu.

"Jadi kami menyediakan kurang lebih ada 18 stan yang diikuti oleh warga di lingkungan desa Pujon Ki­dul. Jika malam hari stan ini penerangannya tidak menggunakan lampu tapi dengan oblik. Dengan menyuguhkan makanan dan minuman tempo dulu, jadi kita seolah dibawa ke masa lalu kita waktu kecil. Dan Alhamdulillah antusias masyarakat sangat positif, bahkan yang mengunjung festival ini tidak hanya dari warga Pujon saja tetapi dari daerah lain seperti Malang, Nganjuk dan Sidoarjo," jelasnya. vSen

13 Trans Regional

15-28 Agustus 2016 | No. 330 2 Th XVII

Beltim Tuan Rumah Harganas XXIII Tingkat Provinsi Babel

Manggar, Trans - Kabupaten Belitung Timur (Beltim) kembali menjadi tuan rumah peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) XXIII Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung (Babel). Puncak acara akan dilaksanakan di Pantai Nyiur Melambai Desa Lalang Kecamatan Manggar, pada Rabu 31 Agustus 2016 mendatang.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) Kabupaten Beltim, Li-

atim seusai memimpin rapat persiapan HARGANAS XXIII di Ruang Rapat Bupati Beltim, Selasa (9/8) menjelaskan, akan diadakan ber­bagai acara dan kegiatan dalam rangka peringatan HARGANAS. “Kegiatan acara akan dimulai 30 Agustus, dan puncaknya 31 Agustus. Banyak acara yang sudah kita persiapkan seperti kuliah umum dengan para pelajar, temu kader KB se-Provinsi Babel, pelayanan KB, Lomba bazar UUPKS, ngopi

bareng akseptor, pemberian hadiah lomba keluarga tingkat nasional serta pelayanan LK3 dari Dinas Sosial Provinsi,” ungkap Liatim.

Ia mengatakan acara peringatan merupakan kegiatan BKKBN Provinsi, yang bekerjasama dengan Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlin­ dungan Anak dan Tim Penggerak PKK Provinsi. Ia memperkirakan ribuan undangan dan masyarakat akan memadati tempat acara.

“Undangan sudah kita siapkan untuk 500 orang, baik dari provinsi maupun pusat. Kemungkinan acara akan dibuka oleh Gubernur Babel dan dihadiri oleh para pejabat esse­ lon I dari pusat,” ujar Liatim.

Sementara itu, Bupati Beltim, Yuslih Ihza saat membuka pelaksanaan Rapat Persiapan HARGANAS XXIII mengatakan peringatan Hari Keluarga tahun 2016 le­ bih kepada penekanan terhadap sebuah momentum yang memili-

Belasan Oknum Polisi Tertangkap OTT Mereka ditangkap karena membantu melakukan pengurusan surat kendaraan yang dilakukan masyarakat.

Mulai kendaraan roda dua maupun empat. Seperti pengurusan SIM, pajak kendaraan, TNKB maupun balik nama kendaraan.

Surabaya, Trans – Sebanyak 19 oknum polisi mulai dari bintara hingga perwira serta PNS dari Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) jajaran Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Timur, terkena operasi tangkap ta­ ngan (OTT) yang digelar Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Jatim.

Oknum polisi dan PNS yang tertangkap dalam OTT itu dari Satpas Ngawi, Magetan dan Situbondo. Dari Satpas Polres Ngawi ada 7 oknum polisi, Satpas Polres Magetan 9 oknum polisi dan Satpas Polres Situbondo ada 3 oknum polisi.

Untuk Satpas Polres Ngawi yang diamankan adalah Briptu

FOTO: IST

Polda Jawa Timur.

YPA, Bripka JE, Aipda SK, Aiptu AS, dan Bripda SP, Bripka Gys dan Bripka RN. Satpas Polres Magetan Brigadir SM, Brigadir HK, Ipda SL, Bripka YC, Bripka AW, Brigadir AA, Brigadir YAS, Aiptu SR, Aiptu AL. Sedangkan Satpas Situbondo adalah Brigadir AA, Ipda LS dan Brigadir MH. Pasca penangkapan ke 19 oknum polisi, dibawa ke Polda Jatim untuk pemeriksaan di Unit Pe­ ngamanan Internal (Paminal). “Sekarang masih menjalani pemeriksaan untuk tindakan lebih lanjut,”

ujar Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol RP Argo Yuwono, Sabtu (13/8/2016) lalu.

Informasi yang diperoleh di lapangan, kegiatan itu dilakukan sejak satu pekan lalu, dari tanggal 5 hingga 6 Agustus. Dimana ke 19 oknum polisi itu ditangkap karena membantu melakukan pengurusan surat kendaraan yang dilakukan masyarakat. Mulai kendaraan roda dua maupun empat. Seperti pengurusan SIM, pajak kendaraan, TNKB maupun balik nama kendaraan.

Namun ulah yang dilakukan ok-

num polisi itu menyalahi atu­ ran.

Karena mereka membantu dan minta sejumlah uang kepada ma­ syarakat untuk kepentingan pribadi. Padahal di seluruh kantor Satpas di jajaran Polda Jatim sudah terpasang banner imbauan untuk me­ngurus surat kendaraan sendiri tanpa melalui calo terlebih oknum polisi.

Kombes Argo, menegaskan upa­ ya yang dilakukan Bidpropam Polda Jatim sebagai upaya bersihbersih di lingkungan internal kepolisian. “Mereka (oknum polisi) berbuat sesuatu di luar jalur yang ada tidak dibenarkan,” terangnya.

Menurutnya, operasi yang dilakukan itu sebagai bentuk untuk menunjukkan pada masyarakat.

Bahwasanya siapapun yang terlibat penyuapan, baik itu pemberi atau penerima tidak peduli itu polisi atau orang sipil akan ditindak tegas.

Terutama, di lingkungan internal polisi seperti di kepengurusan SIM atau surat kendaraan yang sering terjadi di Satpas. “Ini adalah salah salah satu program Kapolri untuk memberantas korupsi dan menindak siapapun itu orangnya. Meski itu polisi harus ditindak. Sanksinya bisa administrasi hingga pemeca­ tan,” tegasnya. vRic

Wabup Sidoarjo Imbau Masyarakat Jaga Kelestarian Lingkungan Sidoarjo, Trans – Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin SH mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga keles­ tarian lingkungannya. Karena menjaga kelestarian lingkungan adalah tanggung jawab semua pihak.

“Masyarakat harus andil dalam menyelamatakan dunia dari kerusakan alam. Masyarakat harus mempunyai pola pikir dan pola hidup yang berwawasan lingkungan. Dengan demikian kelestarian lingkungan akan terjaga,” ujar Wabup Sidoarjo saat membuka Sarasehan Peringati Hari Lingku­ngan Hidup Sedunia yang diselenggarakan Badan Lingku­ ngan Hidup Kabupaten Sidoarjo di Taman Tanjung Puri, Desa Bluru Kidul Sidoarjo, Sabtu, (13/8).

Dalam sarasehan yang di­ ikuti oleh guru serta para pelajar tersebut, Wabup Sidoarjo jangan sampai pola hidup kita merusak lingkungan yang ada. Menurutnya, melestarikan lingkungan sama halnya dengan meninggalkan warisan kepada generasi men-

Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad melakukan pelepasan burung.

datang. Warisan yang tak ternilai bagi anak cucu kita nantinya. Warisan yang menciptakan ge­ nerasi yang sehat. Generasi yang dapat menikmati alam dan udara yang sehat.

Untuk itu dalam kesempatan tersebut ia meminta masyarakat sadar akan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan. Sadar untuk kembali bersahabat de­ ngan alam. Untuk itu masyarakat diminta mempunyai pemikiran, “apa yang bisa kita diberikan untuk alam”?. Pemikiran tersebut

FOTO: IST

sebagai modal awal dalam upa­ ya menjaga dan melestarikan lingkungan.

“Mari kita jaga lingkungan, kalau kita mengotori lingkungan sama halnya kita mengotori hidup kita sendiri,” pesannya.

Pada peringati Hari Lingku­ ngan Hidup Sedunia tersebut, juga diisi dengan kegiatan fun game serta lomba melukis. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendekatkan peserta didik kepada alam.

Kepala Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten Sidoarjo Drs. Y. Siswojo mengatakan upaya pe­ ngenalan alam dapat dimulai sejak dini. Sejak diusia bangku sekolah, anak-anak hendaknya dikenalkan pada lingkungan. Oleh karena itu kegiatan kali ini digelar de­ ngan melibatkan para pelajar yang diselenggarakan di taman bekas pembuangan sampah.

Mantan Kabag Humas dan Protokol Setda Sidoarjo tersebut mengungkapkan kegiatan saresehan diikuti pelajar SMA/SMK Adi­wiyata dan calon sekolah Adi­ wiyata. Melalui saresehan tersebut diharapkan para pelajar dapat membangun sekolahnya menjadi sekolah green school.

Sedangkan kegiatan lomba melukis di ikuti oleh peserta didik SD dan SMP. Tema lukis kali ini juga diarahkan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan.

Tema bagaimana menyelamatkan tumbuhan maupun satwa liar yang dapat dilakukan. Dan semua kegiatan tersebut bertujuan agar para pelajar mengenal dan mencintai alamnya. vRic

ki nilai strategis. Ini sebagai suatu bentuk kepedulian segenap komponen bangsa terhadap penting­nya pe­ ranan dan kedudukan institusi keluarga sebagai wahana pemba­ ngunan karakter bangsa.

“Kami berharap panitia bersama dapat membuat tema peringatan HARGANAS yang lebih mengangkat pembangunan karakter keluarga dalam mendukung pembangunan daerah khususnya dalam memba­ ngun Bumi Serumpun Sebalai ini,”

sebut Yuslih.

Ia berharap dengan adanya momentum peringatan HARGANAS akan menjadi simbol upaya me­ ngantarkan masyarakat Beltim dan Bangka Belitung menuju masa depan sejahtera yang bertumpu pada pembangunan keluarga berkualitas. “Yang jelas saya berharap acara akan berlangsung sukses. Kita harus menjadi tuan rumah yang baik,” tandas Yuslih. vRita

Satlantas Belitung Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas Belitung, Trans – Guna memberikan pendidikan masyarakat (Dikmas) tentang keselamatan berlalu lintas, dan bagaimana tata cara berkendara yang benar, Satlantas Polres Belitung melakukan sosialisasi hingga ke desa-desa.

Selasa 9 Agustus 2016 lalu, jajaran Satlantas Polres Belitung melakukan sosialisasi di Desa Gunung Riting, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung.

Plt Kasatlantas Polres Belitung Iptu Sugraito atas seizin Kapolres Belitung AKBP Sunandar mengatakan, terobosan baru ini, sebagai salah satu program Dikmas Masuk Desa (Dimsum) yang dilaksanakan Polres Belitung.

Acara yang diikuti oleh puluhan masyarakat dan perangkat desa setempat tersebut berlangsung di Balai Kantor Desa Gunung Riting. “Ini adalah salah satu langkah kami, untuk memberikan gambaran kepada ma­ syarakat desa, bahwa tertib berlalu lintas itu sangat penting. Te­ rutama untuk menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu

lintas,” ujar Iptu Sugraito.

Pria yang sehari-hari disapa Ugit ini menjelaskan, pengetahuan dasar diberikan oleh kepolisian, tentang tertib berlalu lintas.

Salah satunya mengenai pengenalan rambu, marka jalan, dan isyarat gerakan petugas ketika mengatur lalu lintas.

“Termasuk juga, bagaimana pengurus yang benar tanpa calo untuk pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) dan pembayaran pajak kendaraan. Selama ini karena tidak mengerti masyarakat soal aturan-aturan itu, sehingga ma­ syarakat menggunakan calo untuk mengurus,” jelas Sugraito.

Tujuan dalam kegiatan ini untuk membangun secara terus-menerus building serta menjalin kemitraan kepada Pemerintah Desa (Pemdes). Rencana kegiatan ini juga, akan dilakukan secara bergantian dari satu desa ke desa lainnya secara kontinyu. “Saya berharap de­ ngan adanya kegiatan ini, masyarakat sadar pentingya keselamatan dalam berlalu lintas. Serta mengutamakan keselamatan sebagai kebutuhan,” pungkasnya. vRita

KASUS ILLEGAL MINING SMELTER BTUS

Status DPO Mr A Simpang Siur Pangkalpinang, Trans - Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Mr A, dalam kasus illegal minning di smelter Bangka Timah Usaha Sejahtera (BTUS) beberapa waktu lalu, ternyata simpang siur.

Bahkan ada yang menyebutkan bahwa sebenarnya status DPO Mr A telah dicabut pihak kepolisian.

Dirkrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Kombes Pipit Rismanto sendiri menjelaskan bahwa hingga saat ini pihaknya masih terus melengkapi alat bukti terhadap tersangka. “Memang hingga saat ini alat bukti untuk tersangka DPO Mr A belum lengkap. Oleh karena itu kita masih akan terus melengkapi bukti-bukti dan saksi untuk kasus Mr A ini,” jelas Pipit kepada wartawan.

Namun, berbeda dengan penjelasan Kasubdit IV Ditkrimsus Polda Babel, AKBP Saptono yang menjelaskan bahwa status DPO terhadap Mr A sudah dicabut.

“Pada saat penyidikan polisi tidak bisa menghadirkan para saksi dan minimal 2 alat bukti untuk meneruskan kasus Mr A ini. Terlebih, dalam perusahaan BTUS, Mr A adalah komisaris sehingga berdasarkan UUPT, bahwa tidak

bisa langsung menetapkan tersangka kepada Mr A. oleh karena itu kita mencabut status tersangka Mr A tersebut,” kata Saptono.

Sementara, salah seorang pengamat hukum yang juga berprofesi sebagai pengacara di Jakarta, Chandra M menuturkan bahwa penyidik tidak boleh semena-mena dalam melakukan pencabutan terhadap status tersangka seseorang karena semua ada aturan mainnya. “Untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka harus didukung oleh alat bukti. Oleh karena itu tidak boleh main cabut aja status tersangka tersebut, harus melakukan mekanisme yang benar. Terlebih, dalam kasus ini ada beberapa rekan tersangka yang sudah divonis dalam kasus yang sama, kesannya tidak adil,” ta­ nya Chandra.

Chandra juga menjelaskan bahwa ini merupakan pidana murni sehingga pencabutan status tersangka seseorang harus melalui mekanisme yang berlaku. “Kasus ini bukan delik pengaduan, oleh karena itu seharusnya pencabutan status tersangka itu harus melalui proses pengadilan biar lebih fair,” tutur Chandra. vRita

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI PROVINSI SUMATERA BARAT: Bastani Nazar, Awaludin; PAGAR ALAM: Mirwansyah; BATURAJA: Verdie Wora; PROVINSI KEPRI: Afrizal Syahputra; BIRO TJ. PINANG & BINTAN: Mulkansyah; KABUPATEN LUWU TIMUR: Tabah Yosep; BANGKA BELITUNG: Rita Monica; BIRO KAB. SIDOARJO: Hendrikco Rifky R. Kota Malang: Bagus Yudistira. Kab Malang: Achmad Soeseno.

Trans Jabar 14

15-28 Agustus 2016 | No. 330 2 Th XVII

Jalan Pembangunan Sukabumi Ditingkatkan

BPBD Kabupaten Karawang Beri Bantuan Korban Bencana

FOTO: IST

Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana secara simbolis menyerahkan santunan kepada perwakilan warga.

Karawang, Trans - Karawang merupakan salah satu wilayah yang topografinya sering me­ ngalami bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Salah satu­nya ialah yang terjadi di Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan beberapa waktu lalu.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupa­ ten Karawang sebagai badan yang menangani permasalahan dan persiapan dalam menghadapi bencana alam di Kabupaten Ka­ rawang sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat menyerahkan santunan kepada korban bencana alam di Kabupaten Karawang bertempat di loby Gedung Singaperbangsa, Senin (8/8).

Penyerahan santunan tersebut secara simbolis diberikan oleh Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana kepada lima perwakilan warga Desa Kedawung, Kecamatan Lemah Abang dan Desa Medalsari, Kecamatan Pangkalan. Pada kesempatan tersebut hadir pula Sekretaris Daerah Teddy Rusfendi Sutisna, Asisten Admistrasi Setda Kabupaten Ka­

rawang Ramon Wibawa Laksana dan Kepala BPBD Kabupaten Karawang Drs. Asip Suhendar.

Bantuan diserahkan atas dasar Surat Keputusan Bupati Ka­ rawang nomor : 360/Kep.319Huk/2016 tentang penerima bantuan bencana alam serta Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang nomor : 360/67/BPBD/2016 tentang : tata cara pencairan bantuan korban bencana dengan jangka waktu kejadian periode Januari 2016 sampai Juni 2016. Jumlah penerima bantuan seluruhnya sebanyak 30 orang yang telah memenuhi persyaratan dan telah lolos assesmen dari tim verifikasi BPBD Kabupaten Karawang.

Lebih rinci, Bantuan secara simbolis tersebut diserahkan kepada tiga orang dari Desa Kedawung Kecamatan Lemah Abang dan dua warga dari Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan. Dengan rincian bantuan sebesar Rp. 2.500.000 untuk bantuan rusak sedang dan bantuan rusak berat sebesar Rp. 3.500.000. vAgus Safutra

LPI Karawang 2016 Resmi Dibuka oleh Kadisdikpora Karawang, Trans - Liga Pendidikan Indonesia (LPI) merupakan program kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang, Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Jawa Barat serta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang mulai dilaksanakan pada tahun 2009.

Tahun ini, LPI Kabupaten Ka­ rawang kembali digelar di Stadion Singaperbangsa dan dibuka langsung oleh Kadisdikpora Kabupaten Karawang Drs. H. Dadan Sugardan. M.Pd., Rabu (10/8) lalu.

Menurut Kadisdikpora, LPI bertujuan sebagai ajang pencarian bibit-bibit pemain bola untuk mewakili Kabupaten Karawang pada even-even tingkat Provinsi maupun pada tingkat Nasional. Juga sebagai wadah dan pembinaan bagi siswa berprestasi dalam olah raga cabang sepakbola, serta untuk memupuk dan mempererat tali silaturahmi antar siswa di Kabupaten Karawang, khususnya yang berprestasi dalam olahraga cabang sepakbola.

“Sebagaimana Kita ketahui, olahraga sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat digemari ma­ syarakat dan selalu menjadi pusat perhatian masyarakat. Untuk itulah sikap

FOTO: ARSO

Para pekerja sedang melakukan peningkatan Jalan Pembangunan Sukabumi.

Ruas Jalan Pembangunan yang sudah dibeton.

Peningkatan Jalan Pembangunan ini sangat penting karena ruas tersebut sekarang menjadi lanjutan arus kendaraan dari lingkar Sukabumi ke Sukaraja dan terus ke arah Bandung.

mendapatkan hasil yang optimal, maka rigid atau beton K 350 27 Cm ini, menurut Harpan, akan dikeringkan selama 21 hari.

Selain melaksanakan betonisasi, lanjut Harpan, di ruas ini juga akan dilaksanakan perkerasan bahu jalan.

Perkerasan juga dilakukan de­ ngan beton yang ketinggiannya antara 20 hingga 35 cm. Sedangkan lebar­ nya juga variatif antara 50 sampai satu meter. Dia optimis kegiatan yang dimulai bulan April ini akan selesai se­suai target pada September 2016. “Ya optimis sesuai target, bahkan melihat progress sekarang, kita yakin bisa le­ bih cepat lagi dari target yang ditentukan Akhir September nanti,” ujarnya.

Kepala BPJ Wilayah Pelayanan I Sukabumi Ir Heryanto, melalui Kasi Pembangunan, Ruhyat, ST, saat dihubungi melalui ponselnya membenarkan kalau ruas Jalan Pembangunan sedang dilaksanakan kegiatan peningkatan. Menurutnya peningkatan Jalan Pembangunan ini sangat penting karena ruas tersebut sekarang menjadi lanjutan arus ken­daraan dari lingkar Sukabumi ke Sukaraja dan terus ke arah Bandung.

Dikatakan, ruas Jalan Pembangunan tadinya milik Pemerintah Kota Sukabumi. Karena dinilai strategis maka pada tahun 2013 sta-

Sukabumi, Trans - Ruas-ruas Jalan di wilayah kerja Balai Pengelolaan Jalan Sukabumi sekarang dalam kondisi mantap. Kondisi tersebut tercapai karena setiap tahun­nya selalu dipelihara, direhab bahkan ditingkatkan. Ratusan miliar rupiah lebih anggaran digelontorkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya untuk menangani jalan provinsi sepanjang sekitar 300 kilometer yang ruasnya tersebar di Kota dan Kabupaten Sukabumi.

Seperti halnya ruas Jalan Pembangunan di kota Sukabumi yang tahun ini ditingkatkan dengan pola rigid atau betonisasi. Untuk dua spot kegiatan di ruas yang memiliki panjang kurang lebih 2 kilometer le­bih ini dialokasikan anggaran APBD Provinsi, konon hingga Rp 7 miliar lebih. Ruas Jalan Pembangunan dimulai dari pertigaan Cibeurem

hingga batas Jalan Sarasa.

Saat Transaksi melakukan pemantauan di lapangan tampak kegiatan sedang berjalan. Para pekerja proyek sibuk melakukan pengecoran, sementara di titik lainnya tampak beberapa bagian sedang menunggu proses pengeringan. Meski pun baru terlihat separuh atau setengah badan jalan yang baru dilakukan pengeco­ ran, namun progres pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Prima Mukti Usaha ini teritung cukup cepat.

“Alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala. Pekerjaan dapat berjalan lancar sesuai progres yang diprogramkan. Selain kinerja tinggi dari pelaksana proyek kita juga terbantu dengan kondisi cuaca yang masih jarang turun hujan. Sehingga kegiatan pengecoran dan pengeringannya dapat berjalan sesuai waktu yang direncanakan,” ujar Harpan, pengawas lapangan dari Dinas Bina Marga Provinsi Wilayah BPJ I Sukabumi, saat ditemui Selasa, pekan lalu.

Dijelaskannya, paket peningkatan ruas jalan Pembangunan ini terbagi dalam dua segmen, yaitu segmen 1 mulai dari KM Bdg 90+232-KM Bdg 90+607 dan segmen 2 mulai dari KM Bdg 92+558KM Bdg 93+183, atau sepanjang satu kilo meter (1000) meter. Untuk

tusnya ditingkatkan menjadi milik provinsi, sehingga penanganannya menjadi tanggung jawab Pemprov Jabar. Sekarang ruas ini menjadi sangat strategis karena berfungsi sebagai lanjutan ke arah Bandung melalui Lingkar Sukabumi baik dari arah Pelabuhanratu maupun dari arah Bogor. Sekarang arus lalu lintas di sepanjang ruas jalan Pemba­ ngunan ini sudah cukup ramai.

Diakui Ruhyat, kendati ruas lingkar Sukabumi sepanjang 19 Km lebih sebagiannya sudah rampung, namun masih belum bisa berfungsi optimal karena belum tembus hingga ke Sukaraja. Di segmen IV ini, sepanjang sekira 4 Km mulai dari daerah Ciandam sampai Sukaraja belum bisa digarap karena masih terkendala pembebasan lahan. Pada tahun anggaran 2016 ini pihaknya hanya menggarap 400 meter saja sebagai lanjutan dari lingkar Sukabumi menuju Sukaraja.

Karena itulah, lanjut Ruhyat, ruas jalan Pembangunan tadi menjadi sangat penting karena sementara dapat berfungsi sebagai lanjutan kendaraan dari lingkar Sukabumi menuju Bandung, melalui Sukaraja. “Karena strategisnya itu, maka ruas jalan Pembangunan ini harus kita pelihara dan tingkatkan terus,” ujarnya. vArso

Ditingkatkan Terus, Ruas Cianjur-Sukabumi Mantap FOTO: IST

Kadisdikpora Kabupaten Karawang Drs. H. Dadan Sugardan. M.Pd.

dan tingkah laku pemain serta wasit dituntut untuk senantiasa menjunjung tinggi profesiona­ lisme dan bersih dari cela dan cemoohan yang bisa menimbulkan pengaruh negative,” ujarnya.

Terakhir, Sekda berpesan agar seluruh komponen yang terlibat dalam kegiatan ini konsisten dengan fair play, sehingga dapat menciptakan sepakbola yang handal dan professional. “Selanjutnya saya mengharapkan agar kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik, penuh semangat sportifitas yang tinggi. Kita semua harus menyadari bahwa olahraga merupakan bagian dari pembangunan bangsa,” tandasnya. vAgus Safutra

Cianjur, Trans - Ruas jalan nasional Cianjur-Sukabumi kini semakin mantab. Kondisi tersebut dapat dicapai berkat penanganan terus menerus terutama sejak tiga tahun terakhir ini, baik melalui penanganan pemeliharaan, rehab maupun peningkatan.

Ruas Cianjur-Sukabumi bagian dari penanganan ruas nasio­ nal Cianjur-Sukabumi-Benda yang panjangnya sekira 144 Km lebih.

Ruas ini pengawasannya di bawah tanggungjawab Nurul, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Sementara sejak tiga tahun terak­hir pelaksana kegiatannya dipercayakan pada PT Modern Widya Tehnical Jakarta.

Selama tiga tahun terakhir ruas Cianjur-Sukabumi boleh dikata ditangani sangat intens baik dengan rigid (beton) maupun dengan aspal hotmix. Dari pantauan lapangan Transaksi, Selasa pekan lalu, hampir tidak menemui lubang di ruas sepanjang kurang lebih 40 kilome-

Ruas jalan Cianjur – Sukabumi dalam kondisi mantap.

ter ini.

Daris, General Superintendet (GS) PT Modern Widya Tehnical, saat ditemui di kantornya membenarkan pihaknya sekarang sedang menangani beberapa kegiatan di ruas ini. Menurutnya, khusus di ruas Cianjur-Sukabumi pihaknya baru saja menyelesaikan paket rigid 700 meter dan hotmix 5,5 Km. “Ya, fisiknya relatif sudah selesai. Paling tinggal menyisahkan pekerjaan minor seperti bahu jalan, saluran dan

FOTO: ARSO

marka saja,” ujarnya Dijelaskan, selain mengerjakan kedua titik tadi pihaknya juga sedang menggarap kegiatan antara lain pelebaran jalan di Cikembang 600 meter, overlay 5,7 Km di spotspot dan di Cicurug 5,5 Km. Di ti­ tik itu juga, lanjutnya,dilakukan perkerasan bahu jalan dengan cara digali lalu dilapisi dengan beskos.

Dan beberapa bagian juga dibeton.

Dengan pola long segment yang baru diterapkan tahun ini, Daris,

mengakui pekerjaan dan tanggung jawab pihaknya selaku kontraktor tunggal menjadi semakin berat. Namun dengan pengalaman dan kelengkapan peralatan yang dimiliki pihak perusahaannya maka beban itu dapat diatasinya. Maka dia optimis semua paket dapat diselesaikan tepat waktu.

“Kita optimis semua akan lancar. Selain sumberdaya kita juga memiliki peralatan dan material yang lengkap. Kita punya AMP, Batching Plant dan juga tenaga kerja yang cukup termasuk tenaga kerja dari tenaga harian yang selama ini bekerja di PPK,” paparnya Sementara itu Nurulm ST, selaku PPK Cianjur-Sukabumi-Benda saat ditemui di kantornya di kawasan Langgensari Cianjur belum berhasil ditemui, sehingga belum diperoleh keterangan sejauh mana programnya dalam penanganan ruas pada tahun 2016. Termasuk berapa anggaran yang dialokasikan untuk tahun 2016 ini. vArso

Rano Karno Terima Lencana Melati Gerakan Pramuka Serang, Trans - Gubernur Ban­ ten Rano Karno menerima Penghargaan Lencana Melati dan Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Peduli dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional (Mabinas) Gerakan Praja Muda Karana (Pramuka.

Presiden Jokowi menyampaikan penghargaan itu dalam Apel Besar Hari Pramuka ke-55 dan Jambore Nasional (Jamnas) X tahun 2016, di Cibubur, Jakarta Timur.

Gubernur Banten Rano Karno, yang juga Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Provinsi Banten, dinilai berjasa dalam mendukung sekaligus membangun Gerakan Pramuka di Banten.

Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka memberikan anugerah Lencana Melati dan Ma­ pinda Peduli itu sebagai penghargaan tertinggi bagi anggota pramuka dewasa.

Sedangkan, penghargaan Mabida Peduli yang disematkan kepada Rano Karno menandai dukungan yang besar dari Mapinda, baik moril maupun materil terhadap gerakan pramuka di Provinsi Banten.

Gubernur Banten Rano Karno mengatakan, prestasi berupa Lencana Melati dan Mapinda Peduli tersebut merupakan bentuk penghargaan dan pengakuan prestasi kepada seluruh anggota Pramuka dan masyarakat Banten.

“Sebagai Kakak Mabida Kwarda Gerakan Pramuka Banten, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas penghargaan ini.

Ini merupakan prestasi dari Kwarda Banten dan seluruh anggota Pramuka di Banten,” kata Rano Karno.

Ia memberikan semangat peserta Jambore Nasional dari Kwarda Banten dan seluruh anggota pramuka Banten untuk selalu mempersiapkan segala sesuatunya, baik mental dan keterampilan.

FOTO: IST

Gubernur Banten saat menerima penghargaan Lencana Melati dan Mapinda Peduli dari Presiden Jokowi di Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur, Jakarta Timur.

Hal ini mengingat pemuda adalah calon pemimpin di masa depan.

“Saya mengingatkan bahwa mereka adalah calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Tentunya sebagai calon pemimpin harus me-

nempa diri, membina diri dan mempersiapkan diri agar menjadi pemimpin yang tangguh, berakhlak dan berkarakter,” katanya.

Rano berharap agar momen Hari Pramuka dan Jambore Nasional di-

jadikan sarana menukar ilmu dan pengamalan bagi Pramuka Banten dengan kontingen provinsi lain.

“Tetap jaga kesehatan, jaga nama baik pribadi, keluarga dan tentunya Provinsi Banten yang kita cintai. Mari kita sama-sama lanjutkan pembangunan Banten yang le­ bih baik lagi,” kata Rano.

Sementara itu, Wakil Ketua Binamuda Kwarda Banten, Eneng Nurcahyati, mengatakan bahwa dalam kegiatan Hari Pramuka ke 55 dan Jambore Nasional X tahun 2016 para peserta dari Kwarda Banten meraih prestasi dan penghargaan.

Ia mengatakan, panitia nasional mempercayakan kepada penggalang putri Pramuka wakil dari Kabupa­ten Tangerang sebagai pemimpin upa­ cara.

Penghargaan juga diberikan kepada Ketua Majelis Pembim­ bing Cabang (Mabicab) Tangerang Ahmed Zaki Iskandar yang juga Bupati Kabupaten Tangerang yang me-

nerima penghargaan Lencana Darma Bakti, serta Tubagus Ahmad Faisal Ali Fitra, Pandega Garuda Kwarcab Pandeglang yang mene­ rima penghargaan Lencana Teladan.

Pramuka Banten tercatat sebagai penerima penghargaan untuk peserta didik tertinggi bagi anggota Pandega (Garuda) wakil dari IAIN, penghargaan melati untuk Bupati Tanggerang, pengucap deklarasi juga dari Banten, pengawal Panji Pramuka 50 orang dari Kabupaten Serang dan 30 orang protokol dari Pramuka Pandega Pangkalan Gugus Depan IAIN. “Peserta dari Banten banyak prestasi dan penghargaan­ nya,” kata Eneng.

Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault mengatakan, sejumlah penghargaan tersebut diberikan kepada kepala daerah, tokoh-tokoh dan anggota pramuka yang berkontribusi terhadap pengemba­ ngan dan kemajuan gerakan pramuka. vYus

15 Trans Regional

15-28 Agustus 2016 | No. 330 2 Th XVII

Ribuan Siswa Pagaralam Mendapatkan KIP Walikota Pagaralam, Hj Ida Fitriati mengimbau bagi pemegang KIP agar dapat menggunakan dananya dengan baik dan sesuai peruntukan.

Pagaralam, Trans - Program pemerintah pusat untuk membe­ rikan pendidikan merata kepada seluruh anak di Indoensia mulai dirasakan masyarakat Kota Pagar­ alam. Sekitar 8.000 siswa kurang mampu yang tersesebar di lima kecematan di Pagaralam akan segera menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP). Mulai dari siswa SD, SMP dan SMA Sederajat akan menerima kartu tersebut.

Pembagian KIP dimulai dari wilayah Kecamatan Pagaralam Utara. Selasa (9/8/2016), Walikota Pagaralam Hj Ida Fitriati melakukan pembagian KIP di SMAN 1 Pagaralam. Kegiatan pembagian KIP dihadiri oleh sekitar 400 orang tua siswa. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah SKPD terkiat.

Walikota Pagaralam menjelaskan, tujuan dari bantuan ini adalah meringankan beban orangtua dalam menyekolahkan anaknya. Bantuan dari pemerintah pusat tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan membeli buku atau perlengka-

FOTO: IST

Walikota Secara simbolis membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada orangtua penerima di Kecamatan Pagar Alam Utara.

pan sekolah lainnya.

KIP merupakan bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun). yang menerima KIP berasal dari keluarga atau anak yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Walikota mengharapkan bagi pemegang KIP agar dapat menggunakan dananya dengan baik dan sesuai peruntukan. Jangan sampai dana yang diterima digunakan untuk keperluan diluar kegitan belajar anaknya. “Jangan dibelikan de­ ngan handphone dana yang dite­ rima nanti. Karena dana ini untuk

keperluan belajar anak-anak sekolah,” ujarnya.

Wako juga berharap agar para pemegang KIP dapat berhati-hati menyimpan kartu tersebut. Pasal­ nya jika kartu tersebut rusak dan hilang maka akan susah mencairkan dananya. “Kartu terebut tolong disimpan dengan baik, jangan hi­lang dan rusak. Pasalnya jika hi­ lang maka pemegangnya tidak akan bisa mencairkan dana tersebut di bank,” katanya.

Walikota juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Peme­ rintah Pusat yang telah memba­ntu

para siswa yang kurang mampu.

Dengan adanya bantuan ini maka para siswa yang tidak mampu akan bisa belajar dan mendapat fasilitas sekolah yang layak.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pagar­ alam Kun Widiasari yang didampi­ ngi Camat Pagaralam Utara Yansari mengatakan, pihaknya telah melakukan pendataan kepada masyarakat yang berhak menerima KIP. “Kita telah mendapatkan data penerima KIP, tinggal kita bagikan kartunya.

Soal pencairan langsung dilakukan di Bank BRI,” ujar Kun. vMir

REI Banten Gelar Simulasi Tax Amnesty Banten, Trans - Realestat Indonesia (REI) Banten kembali membuat gebrakan untuk memenuhi kebutuhan anggota dengan mengadakan coaching clinic pengisian formulir pengampunan pajak (tax amnesty) di Serpong, akhir pekan lalu.

Kegiatan ini bukan sekadar sosialisasi biasa, karena untuk pertama kali dilengkapi pula dengan konsultasi dan praktik pengisian formulir tax amnesty.

Ketua DPD REI Banten, Soelaeman Soemawinata mengatakan acara sosialisasi yang dibarengi coaching clinic terkait tax amnesty tersebut merupakan bagian dari Musyawarah Daerah (Musda) REI Banten ke-VI yang kembali mempercayakan dirinya untuk memim­ pin DPD REI Banten hingga tiga tahun mendatang.

Menurut Eman, dengan ada­nya kegiatan sosialisasi dan konsultasi tax amnesty ini diharapkan memenuhi kebutuhan dan keinginan pengembang yang ada di Ban­ten, dan juga anggota REI di seluruh Indonesia.

“Saya kira ini yang pertama di Banten bahkan di Indonesia ada sosialisasi dengan praktik aplikasinya sekaligus,” kata Eman kepada wartawan di Hotel Grand Zuri BSD City, Serpong, Jumat (5/8/2016).

FOTO: IST

Kepala Kanwil DJP Banten, Catur Rini Widosari (kanan) saat memberikan pemaparan di depan anggota REI Banten.

Antusiasme peserta terlihat cukup tinggi terlebih saat sesi konsultasi. Sedikitnya 200 orang mengikuti sosialisasi sekaligus praktik pengisian formulir tax amnesty yang diadakan REI Banten tersebut, termasuk perwakilan 20 DPD REI se-Indonesia yang ha­dir di Banten untuk mengikuti acara sosialisasi tersebut.

Minat pelaku usaha termasuk pengembang terhadap program tax amnesty yang diberlakukan peme­ rintah sangat tinggi.

Namun, ungkap Eman, sekadar tahu saja tidaklah cukup tanpa pengetahuan praktik pengisian formulir yang nantinya menjadi rujukan pemerintah untuk memberikan

pengampunan pajak.

REI Banten sengaja mengha­ dirkan tim konsultan pajak dari Falcon Strategic Consulting yang terlibat langsung dalam tahap pe­ nyusunan UU Tax Amnesty, sehingga pengembang yang hadir dapat langsung berkonsultasi dan memperoleh solusi terbaik sebelum mengikuti program pengampunan pajak dari pemerintah.

“Kalau matematika itu enggak bisa sekadar dibaca, harus dipraktikkan. Begitu juga dengan tata cara memenuhi persyaratan tax amnesty ini. Dan terbukti banyak sekali ang­ gota REI yang senang dengan sosialisasi dan konsultasi langsung seperti hari ini,” kata Eman yang

berniat akan melakukan kegiatan serupa di seluruh DPD REI se-Indonesia.

Hadir sebagai pembicara Ma­ naging Director Falcon, Hidajat Hoesni beserta tim, serta Kepala Kanwil DJP Banten, Catur Rini Widosari.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJP Banten menyambut baik support dari REI Banten dalam mendukung sosialisasi tax amnesty kepada pelaku usaha properti di provinsi tersebut. Dia bahkan senang kegiatan tersebut juga dihadiri sejumlah pengembang dari daerah lainnya.

“Kami memberi apresiasi yang tinggi terhadap REI Banten terutama Pak Eman yang sangat peka terhadap kebutuhan anggota-anggo­ tanya, terutama menyangkut pengetahuan praktik pengisian formulir tax amnesty,” kata Catur Rini.

Menurut dia, kebijakan tax amnesty yang diberlakukan pemerintah perlu dukungan semua pihak.

Dengan pengetahuan yang telah diperoleh dari sosialisasi ini, Catur Rini berharap pengembang yang selama ini menyembunyikan aset­ nya dimana pun dan dari otoritas apa pun untuk dapat memanfaatkan kesempatan tax amnesty karena tidak akan terulang dua kali. vYus

BPJS Ketenagakerjaan Serang Rangkul Petani Ikut JKK Serang, Trans - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Serang proaktif merangkul para petani di wilayah­ nya untuk mengajak mereka ikut program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

“Tidak hanya petani, sasaran kami juga para pedagang, tukang ojek, dan kuli panggul, yang ke­ semuanya perlu diikutsertakan dalam program BPJS, khususnya program JKK dan JK,” kata Kakacab BPJS Ketenagakerjaan Serang (Banten) Nasipiyanto di Serang, belum lama ini.

Ia mengatakan mangajak para petani ikut program BPJS awalnya agak kesulitan karena lokasi tempat petani yang begitu luas, sementara jumlah tenaga lapangan BPJS Ketenagakerjaan Serang terbatas.

Namun, katanya, dengan menggandeng BRI sehingga masalah tersebut dapat teratasi. “BRI memiliki cabang sampai ke pelosok desa, dan saat ia terjun ke lapangan kami titipkan brosur BPJS, atau petugas kami ikut nimbrung pada saat pihak BRI mengadakan sosialisasi kepada petani binaannya,” kata Nasipiyanto.

Ia mengatakan BRI adalah salah satu mitra kerja BPJS Ketenagakerjaan Serang dalam pencairan dana peserta. Melaui kerja sama dengan BRI tersebut, BPJS Serang mampu mengajak para petani, pedagang, atau peserta perorangan. Hingga 31 Juli peserta mencapai 10.801 orang, hal itu sudah melebihi target yang ditetapkan pada 2016 yang 7.000 peserta.

Nasipiyano mengakui pihak­nya telah menyasar seluruh pasar tradisional di wilayah kerjanya, yaitu Serang, Cilegon, Lebak, dan Pandeglang. Umumnya mereka bersedia ikut program BPJS yang iuran per bulan Rp15.800.

“Kami menjelaskan kepada mereka bahwa bila dalam perjalanan selama menjadi peserta me­ ngalami kecelakaan sampai meninggal dunia, maka BPJS akan memberikan santunan sampai Rp48 juta, walaupun mereka baru menjadi peserta satu bulan, dan bila mengalami luka-luka maka akan mendapat penggantian obat sampai penuh,” katanya.

Ia menyebutkan sampai de­ ngan Juli 2016, BPJS Ketenagakerjaan Serang memiliki peserta seki-

tar 300.000 orang dari 2.668 perusahaan yang terdaftar.

Untuk memberikan masukan kepada perusahaan atas perkembangan program jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Serang telah memberikan sosialisasi mengenai manfaat program dan regulasi terbaru, pada Senin (1/8).

Nasipiyanto mengatakan sosia­ lisasi yang disertai forum diskusi bertujuan menambah wawasan dan tingkat pemahaman terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan serta menampung aspirasi peserta terkait dengan kendala-ke­ ndala di lapangan untuk diberikan solusinya.

Sosialisasi diikuti 120 peserta dari 60 perwakilan perusahaan, perwakilan serikat pekerja dari perusahaan, dan perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang dan Kota Serang.

Kakanwil BPJS Ketenaga­ kerjaan Banten Hidayatullah Putra menyinggung tentang pentingnya pelaporan data identitas kependudukan yang lengkap dan benar dari Dinas Tenaga Kerja.

“Karena hal ini terkait hak-hak yang akan mereka dapatkan jika

melakukan klaim. Perbaikkan identitas tenaga kerja menjadi concern utama kita, karena klaim jaminan pensiun maupun pelayanan publik nanti ke depannya menggunakan e-KTP,” kata Hidayatullah Putra.

Dalam kesempatan tersebut, Hidayatullah Putra dan Nasipiyanto menyerahkan secara langsung penghargaan kepada perusahaan yang tertib iuran dan tertib admi­ nistrasi.

Perusahaan tertib iuran dan tertib administrasi memiliki kriteria, antara lain perusahaan telah menggunakan aplikasi SIPP online, tidak PDS (Pelaporan Data Sebagian) Upah, tidak PDS (Pelaporan Data Sebagian) tenaga kerja, pemadanan data NIK tenaga kerja, dan tepat waktu pembayaran iuran.

Perusahaan yang diberikan penghargaan pada acara tersebut, adalah PT Chandra Asri Petrochemical, PT Asahimas Chemicals, dan PT Dongjin Indonesia Nasipiyanto mengimbau kepada pimpinan perusahaan-perusahaan yang memiliki vendor/mitra kerja, agar menginstruksikan supaya terdaftar juga sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. vYus

Surplus Beras, Warga Pagaralam Masih Konsumsi Raskin Pagaralam, Trans - Kondisi masyarakat Pagaralam masih mengkonsumsi beras bagi warga tak mampu (raskin) menjadi perhatian serius Pemkot Pagaralam.

Padahal, dengan kondisi produksi beras yang surplus tiap tahun, diharap­kan ke depan penerimanya bisa berkurang.

“Pagaralam bukan kota miskin, namun masih makan beras raskin.

Karenanya, menjadi perhatian kita semua,” ujar Sekdakot Pagaralam, Drs H Saprudin MSi disela pembukaan Sosialisasi Raskin/Rastra tahun 2016 di aula SDN 74, belum lama ini.

Dikatakannya, alokasi raskin 2016 tembus sekitar 980 ton, de­ngan jumlah penerima 5.486 rumah tangga sasaran-penerima manfaat (RTSPM). “Angka ini jika diban­dingkan jumlah penerima raskin tahun lalu (2015), angkanya tidak berubah. Ini artinya, jumlah ma­syarakat miskin tidak mengalami perubahan,” katanya.

Ditambahkan Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Asran Bahuri, di­ dampingi Kasubag Ekonomi, Martadinata, untuk realisasi penebusan raskin di 2016 dengan total mencapai 490 ton di lima kecamatan. De­ ngan rincian, di Pagaralam Utara sebanyak 155.940 kilogram, 118.118 kilogram di Pagaralam Selatan, dempo Utara 93.135 kilogram, Dempo Selatan sebanyak 71.580 kilogram dan 51.300 kilogram.

“Dari jumlah ini, ada kecamatan yang penebusan atau serapannya hanya hingga April, yakni Dempo Tengah dan Dempo Selatan penebusannya hingga Juni,” ujar Asran Bahuri.

Untuk harga penebusan raskin bagi rumah tangga kurang mampu, ketentuannya dipatok Rp1.600 perkilogram di titik distribusi. “Harga di titik distribusi ini di kantor camat, selanjutnya diambil yng bersangkutan melalui kelurahan atau RT/RW,” katanya. vMir

Polres Belitung Gelar Rekonstruksi Kasus Pembunuhan Terhadap Tetangga

FOTO: IST

Lokasi rekonstruksi kasus pembunuhan tersangka Acung di halaman Polres Belitung.

Tanjungpandan, Trans - Satreskrim Polres Belitung menggelar reka ulang (rekonstruksi), kasus pembunuhan Maryadi dengan tersangka Ahmad Kiki alias Acung (40), di halaman Mapolres Belitung, Jumat (12/8/2016) lalu.

Alasan utama pihak kepolisian memindahkan lokasi tempat keja­ dian perkara (TKP) di Jalan Pemuda Dalam Rt. 24 Rw. 9 Desa Air Kelubi, ke Mapolres Belitung lantaran faktor keamanan. Sebab, pasca terjadinya kasus pembunuhan sadis ini, masyarakat masih geram dengan ulah tersangka. Bahkan, setelah peristiwa pembunuhan yang dilakukan Ahmad Kiki alias Acun ini, rumah tersangka dijadikan bulan-bulanan oleh oknum masyarakat yang tak terima oleh perlakuan pria ini. Sehingga, kaca rumah pelaku pecah.

Pada rekonsutruksi pembunuhan antar tetangga ini, Polisi menggelar reka ulang dengan sejumlah adegan dari rangkaian kasus pembunuhan terhadap Maryadi alias Yadi, diduga oleh Acung tersebut, untuk melengkapi berkas penyelidikan.

Tali rapiah berwarna kuning dan police line, dipergunakan oleh petu-

gas kepolisian untuk membentuk berbagai sudut rumah, dan tempat, agar menyerupai kondisi rumah atau tempat kejadian perkara (TKP). Dalam rekonstruksi ini, polisi melibatkan tersangka dan sejumlah saksi.

Bernagai peralatan sebagai perganti senjata tajam (sajam) berupa celurit alias bulu ayam, yang terbuat dari kardus merupakan salah satu alat untuk memperlancar rekonstruksi tersebut.

Kasatreskrim Polres Belitung AKP Chandra Matta melalui penyi­ dik Bripka Yamani mengatakan, dirinya sudah berkoordinasi dengan jaksa mengenai acara rekonstruksi pembunuhan ini. “Beberapa adegan diperagakan dalam rekonstruksi ini,” ujar Bripka Yamani.

Sementara itu, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Belitung Richard Marpaung seizin Kajari Belitung Nova Elida Saragih mengatakan, dirinya sudah mendapat informasi dilaksanakannya rekonstruksi itu. Katanya, pihak kejaksaan sudah mengutus dua jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menangani kasus yang menggemparkan ma­ syarakat Belitung, H-7 menjelang lebaran 2016 lalu. vRita

RESTORAN TAMAN AYAM PANGGANG SITU GINTUNG Mengucapkan

Dirgahayu Republik Indonesia Ke-71 Tahun Indonesia Kerja Nyata

Direksi, Staff dan Karyawan

15-28 Agustus 2016 | No. 330 2 Th XVII

Tim Promosi Siap Guncang EPL

Lionel Messi

Kembali Perkuat Timnas Argentina

Burnley, Middlesbrough dan Hull City akan bersaing satu sama lain untuk tidak kembali ke divisi Championship musim depan. Siapa yang berhasil bertahan?

G

elaran pertandingan sepakbola Liga Pri­mer Inggris atau English Premier League (EPL) musim 2016/2017 di­ mulai. Salah satu liga paling bergengsi di Eropa bahkan di dunia ini, sudah mulai bergulir pekan kedua bulan Agustus 2016. Persaingan ketat antar klub yang sulit diprediksi menyebabkan Liga Inggris dianggap sebagai liga paling kompetitif saat ini.

Sebanyak 20 tim akan bersaing dalam Liga Primer musim 2016/17, untuk mewujudkan ambisi dan target masing-masing tim. Dari 20 tim yang berlaga, tiga di antaranya adalah tim promosi, Burnley, Middlesbrough dan Hull City. Burnley menjadi tim pertama yang memastikan promosi setelah menundukkan Queens Park Rangers 1-0 pada 2 Mei silam.

Setelahnya adalah Middlesbrough yang lolos. The Boro mendapat tiket promosi secara oto­ matis kala bermain imbang 1-1 me­ lawan Brighton & Hove Albion. Musim ini akan menjadi musim pertama mereka berlaga di Liga Pri­ mer Inggris sejak musim 2008/09.

Hull City menjadi tim ketiga yang memastikan promosi setelah memenangi laga pla­yoff Championship di Wembley Stadium pada 28 Mei dengan menundukkan Sheffield Wednesday 1-0.

Ketiga tim di atas memastikan promosi dan akan menempati slot yang sebelumnya diisi Newcastle United, Norwich City dan Aston Villa, yang terdegradasi dan harus bermain di Championship musim ini.

Tapi, dari tiga tim promosi tersebut, tak banyak yang mengenal me­ reka secara mendalam. Berikut informasi yang setidaknya dapat memberikan gambaran kekuatan me­ reka menghadapi musim ini.

Hull City

Jika ditilik dari aktivitas transfer­ nya, Hull City sama sekali tak bisa dikatakan membanggakan.

Hingga berita ini diturunkan, tak

I

ada satu pun pemain yang dibo­ yong masuk ke KC Stadium.

Sementara untuk transfer keluar, Hull City malah melepas salah satu pemain terbaik mereka, Mohamed Diame ke Newcastle Uni­ ted. Tiga pemain lain juga dilepas dengan status bebas transfer. De­ ngan komposisi skuat saat ini hanya bermaterikan 20 pemain di tim utama, akan sangat mena­rik bagaimana Mike Phelan meramu skuat terbaik mereka di musim ini.

Delapan laga uji coba dijalani Hull City di sepanjang pramusim. Lawan yang dihadapi kebanyakan berada di level yang sama de­ ngan mereka. Secara performa, bisa dikatakan Hull City menunjukkan penampilan yang bagus dan memetik hasil yang mengesankan pula.

Dari delapan laga, lima di antaranya bisa dimenangi, dua ber­ akhir seri dan sekali kalah. Rekor gol juga cukup baik, 13 gol memasukkan dan kemasukan enam gol. Akan menarik melihat bagaimana Hull City menghadapi kompetisi panjang Liga Primer Inggris di musim ini.

Dengan beragam masalah yang harus dihadapi di awal musim, ditambah kualitas tim lawan yang menunjukkan peningkatan ketimbang sebelumnya, Hull diprediksi akan kesulitan untuk sekadar bertahan di kompetisi Liga Primer Inggris musim depan.

Middlesbrough

Middlesbrough cukup aktif di bursa transfer musim panas ini. Sejumlah pemain berkua­ litas didatangkan Aitor Karanka untuk mempersolid kekuatan tim. Hal ini tak bisa dilepaskan dari ambisi klub untuk bisa bertahan di Liga Primer Inggris di musim ini sebe-

lum kemudian berjuang memerebutkan tempat di kompetisi antarklub Eropa di musim berikutnya.

Bisa dikatakan The Boro tak banyak melakukan uji coba di musim panas ini. Jika pun bermain, lawan yang dihadapi tak bisa menggambarkan kekuatan mereka yang sebenarnya.

Tim seperti York City dan Doncaster Rovers di atas kertas bukanlah lawan yang sepadan bagi Middlesbrough. Pun demikian dengan Aston Villa yang terseok-seok di musim lalu. Dan terbukti ketika melawan Real Sociedad me­ reka kesulitan mencetak gol.

Jika memasang target bertahan di Liga Primer Inggris, Middlesbrough kemungkinan akan bisa mewujudkannya, bila melihat materi pemain yang dimiliki Aitor Karanka. Selain itu, pelatih asal Spanyol itu memiliki kekayaan pengalaman, strategi dan pengetahuan akan tipe permainan.

Namun, untuk bisa di atas se­ puluh besar, butuh sekadar keberuntungan bagi Middlesbrough. Strategi yang tepat dari Karanka, plus determinasi tingkat tinggi para pemain akan sangat memengaruhi apakah tim bisa mewujudkan target mereka.

Kita lihat saja bagaimana Middlesbrough melenggang di musim ini.

Burnley

Bisa dikatakan Burnley bergerak aktif di bursa transfer. Setidaknya sepuluh juta poundsterling dike-

16

luarkan Burnley untuk mendatangkan pemain baru di musim panas ini.

Apakah itu cukup untuk memenuhi ambisi bisa bertahan di Liga Pri­ mer Inggris untuk musim depan?

Apa pun itu, Burnley sudah bertekad kuat untuk bisa mewujudkan hal itu terjadi. Menjauh dari zona degradasi adalah target wajib yang harus dipenuhi dan de­ ngan pemain yang ada saat ini, Burnley harus bisa mewujudkannya.

Di musim panas ini, agenda pramusim dijalani Burnley de­ ngan baik. Enam laga ujicoba bisa dijalani tanpa sekali pun mencatat kekalahan, meski juga tak sekali pun mencatat clean sheets.

Dari situ saja bisa dilihat bahwa masalah utama Burnley ada pada lini pertahanan. Fokus selama 90 menit penuh menjadi hal yang wajib jika ingin bisa berta­ han di Liga Primer musim depan.

Berstatus sebagai kampiun Championship musim lalu, Burnley memiliki semua sumber daya untuk tampil mengejutkan di musim ini. Apalagi tak banyak perubahan dilakukan di susunan tim utama, dalam artian semua pemain sudah tahu sama tahu keinginan pelatih mereka.

Sekarang tinggal bagaimana caranya mempertahankan performa dan fokus tim di sepanjang musim. Memperbaiki sektor pertahanan sejatinya sudah harus dijalankan sejak pramusim dimulai. Tapi jika Burnley sekadar memasang target menjauh dari zona degradasi di musim ini, tantangan itu akan bisa diatasi. vGL/Nr

BERITA gembira untuk sepakbola Argentina. Lionel Messi akhirnya menganulir keputusan­ nya untuk pensiun dari panggung internasional dan siap kembali mengibarkan bendera Albicelestes.

Sebagaimana diketahui, superstar Barcelona itu sebelumnya mengumumkan mundur dari timnas setelah lagi-lagi gagal mempersembahkan trofi seiring kekala­han menyakitkan melalui adu penalti melawan Cile di Copa America Centenario, Juni lalu.

Namun, menyusul ekspresi dukungan kuat dari masyarakat Argentina juga pertemuannya dengan pelatih baru Edgardo Bauza, La Pulga kini berubah pikiran.

“Saya melihat banyak masalah di sepakbola Argentina dan saya tak ingin menciptakan masalah lain,” jelas Messi dalam pernyataan resminya.

“Saya tak ingin menimbulkan kerusakan apa pun, saya selalu berusaha melakukan sebaliknya dan membantu di mana pun saya bisa.”

“Kita harus memperbaiki banyak hal di sepakbola Argentina, tetapi saya lebih memilih melakukan itu dari dalam dan tidak mengkritik dari luar.”

“Banyak hal terlintas di kepala saya di hari final terakhir dan saya serius memikirkan tentang berhenti, tetapi saya terlalu mencintai negara dan seragam ini,” tambah pemain 29 tahun ini.

“Saya berterima kasih kepada semua orang yang menginginkan saya terus bermain dengan Argentina, saya berharap kami bisa segera memberikan kebahagiaan untuk mereka.” vNr

Mourinho

Para Rival Takut Bicarakan Raihan Gelar

JOSE Mourinho menuding para rival Manchester United di Liga Inggris memainkan “permainan bertahan” menjelang musim baru, namun ia tidak merahasiakan aspirasi-aspirasi gelar tim­nya sendiri.

United merekrut Mourinho untuk menggantikan Louis van Gaal hanya enam hari setelah manajer Belanda itu memenangi Piala FA pada Mei, dan mendukung manajer mereka secara luar biasa di bursa transfer.

United memecahkan rekor transfer dunia untuk mendatangkan Paul Pogba dari Juventus, setelah mereka sebelumnya me­ rekrut Zlatan Ibrahimovic, Eric Bailly, dan Henrikh Mkhitaryan pada bursa transfer musim panas.

“Man United harus berkata pada satu hari bahwa mereka i­ngin memenangi gelar,” kata Mourinho kepada para pewarta pada Jumat. “Banyak pihak berpikir cara yang sama seperti kami, namun mereka takut untuk mengatakannya dan memilih memainkan permainan bertahan perihal kata-kata.”

“Itu bukan cara kami,” tambahnya.

“Saya tidak berpikir Manchester United seperti itu. Menurut saya Manchester United harus berkata bahwa kami ingin gelar.”

United mengalahkan juara bertahan Leicester City de­ ngan skor 2-1 pada Community Shield Minggu silam di Wembley, dan akan menaksir peluang mereka meraih gelar pada pertandingan pembukaan liga di markas Bournemouth pada Minggu, demikian Reuters. vNr

Indonesia Juara Umum Bowling ASEAN di Qatar

ndonesia sabet juara umum pada Kejuaraaan Bowling ASEAN ke-4 yang diikuti negara-negara kawasan itu termasuk Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan diselenggarakan oleh ASEAN Committee in Doha (ACD) di Qatar Bowling Centre, di Doha, belum lama ini.

Menurut Counsellor KBRI Doha, B. Dharmawan, kejuaraan yang diselenggarakan untuk me­ rayakan Hari Ulang Tahun ASEAN ke-49 ini merupakan upaya untuk mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan kerja sama antara perwakilan dan komunitas negara-negara ang­gota ASEAN di Qatar.

Kemenangan tersebut me­ rupakan kemenangan pertama kali sejak ACD dibentuk sejak 2011 dan merupakan kado

Tim Bowling Indonesia.

bagi Indonesia yang sedang memperingati 40 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia dan Qatar yang dimulai sejak 1976.

Indonesia merebut tiga mendali yaitu juara tunggal putra

dan runner-up tunggal putri serta juara ketiga beregu campuran. Tempat kedua direbut Filipina yang merupakan langganan pemenang juara umum dengan merebut juara beregu campuran. Ma-

laysia merebut runner-up beregu campuran dan tunggal putra.

Kejuaraan tersebut juga diliput media Qatar antara lain Qatar Tribune, Gulf Times, The Peninsula, dan Lusail Newspaper. Da-

lam acara pembukaan, Ketua ACD, Dubes Wilfredo C. Santos dari Filipina mengharapkan kejuaraan ini akan meningkatkan kerja sama, persaudaraan dan kebersamaan antarkomunitas, ke­ luarga dan staf perwakilan ne­ gara-negara ASEAN di Qatar.

Ketua ACD yang baru menjabat sejak 8 Agustus lalu mengharap­kan tim yang bertanding menjaga dan memperkuat rasa persaudaraan antara warga ASEAN lainn­nya sehingga dapat menjadi contoh bagi komunitas lainnya.

Sementara itu Dubes Santos menambahkan ACD berupaya untuk melakukan kegiatan promosi yang sinergi agar komunitas ASEAN di Qatar yang berjumlah sekitar 300 ribu semakin dikenal di Qatar.

Usai pembagian piala,

Dubes RI untuk Qatar, Muhammad Basri Sidehabi didampi­ ngi Ketua DWP KBRI Doha, Andi Una Sidehabi, menyampaikan kegembiraannya karena untuk pertama kalinya Indonesia menjadi juara umum.

“Semoga kemenangan ini me­ rupakan indikasi positif semakin meningkatnya hubungan bilateral Indonesia-Qatar serta kerjasama antara perwakilan RI dan negara-negara asing lain­ nya khususnya Perwakilan ASEAN di Qatar,” ujar mantan anggota DPR yang bertugas di Qatar sejak pertengahan Februari 2016.

Menurut Counsellor KBRI Doha, Boy Dharmawan, kemenangan ini merupakan kedua kalinya pada tahun 2016. Sebelumnya Indonesia juga berhasil menjadi juara umum Kejuaraan Tenis Meja ASEAN yang diadakan Juni lalu. vNr