Koran Transaksi 336

Edisi No.336 | Tahun Ke-XVII WWW.KORANTRANSAKSI.COM

12 - 26 Juni 2017 Terbit setiap hari SENIN=Harga Rp. 5.000,-=Luar Pulau Jawa Tambah Ongkos Kirim

PENERBIT: PT. TANAH MERAH ABADI

Dewi Sandra

Isi Ramadhan Dengan Berbagi Kebahagiaan DI BULAN suci ramadhan 1438 hijriyah, penyanyi cantik Dewi Sandra mengisi kegiatannya dengan aktivitas-aktivitas sosial. Sore itu, Dewi Sandra begitu sumringah. Rupanya dia mendapat kesempatan mendongeng di hadapan puluhan yatim piatu di kawasan Bintaro, Pondok Aren, Tangerang.

Pukul 15.00 WIB sembari mengenakan busana bernuansa putih dan abu-abu dia bersiap menunjukkan kebolehannya mendongeng, walau hanya sekedar sebagai pendamping pendongeng. “Berperan sebagai ratu. Ratu ini menguji rakyatnya siapa yang jujur. Dia memberi satu biji di mana rakyatnya harus menanam dan siapapun yang bisa membuahkan apa yang ratu inginkan, dia akan mendapat hadiah yang luar biasa,” tutur Dewi kepada awak media.

Walau hanya mendampingi, namun dia merasa bahagia, terutama melihat wajah ju-

SK/MENPEN/1496/SIUPP/Jakarta 22 JULI 1999

MENTERI KEUANGAN SRI MULYANI:

Perppu Tentang Akses Informasi Untuk Kepentingan Perpajakan

Menteri Keuangan Sri Mulyani.

FOTO | IST

Presiden Joko Widodo, pada 8 Mei 2017 lalu telah mengundangkan Perppu Nomor 1 Tahun 2017, tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Jakarta, Trans - Presiden RI Joko Widodo, pada tanggal 8 Mei 2017 yang lalu telah mengundangkan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan un-

TEROBOSAN KEMENKOP-UMKM, AAGN PUSPAYOGA

TUNDA PEMBERIAN PASPOR CALON TKI

Imigrasi Cegah Perdagangan Manusia

8 BERSAMBUNG HAL 7 ...

TERTIB ADMINISTRASI

Dongkrak Perekonomian Rakyat Indonesia Bea Cukai Naikkan

FOTO: ILUSTRASI

Jakarta, Trans - Himpitan ekonomi membuat kehidupan semakin sulit dihadapi di era global sekarang ini, berbagai macam cara untuk bisa bertahan dilakukan oleh sebagian lapisan masyarakat. Iming – iming mencoba peruntungan di negeri orang, sering kali menjadi pemicu timbulnya perdagangan manusia yang selama ini diperangi oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menunda pemberian paspor kepada 3.825 calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) yang dianggap ilegal atau non-prosedural sepanjang 2017.

Penundaan itu, juga dilakukan lantaran diketahui banyaknya modus operandi terhadap CTKI. Dirjen Imigrasi, Ronny F Sompie, saat konferensi 8 BERSAMBUNG HAL 7 ...

Jakarta, Trans - Beberapa kiat dan terobosan yang dilakukan Pemerintahan Jokowi-JK dengan Kabinet Kerja, guna mendongkrak Perekonomian Rakyat.

Sebelumnya pemerintah telah memerintahkan beberapa menteri untuk membicarakan kemitraan perusahaan besar dengan menggandeng industri UMKM dalam menjalankan kegiatan bisnis. Dimana Pemerintah akan memaksa perusahaan besar untuk bermintra dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Untuk menjalin kemitraan ‎antara perusahaan besar dan industri UMKM, harus saling menguntungkan. Saat ini baru ada beberapa perusahaan besar yang bersedia untuk bermitra dengan UMKM. “Dalam sebuah kemitraan harus saling menguntungkan. Hal ini bukannya ajak lagi melainkan dipaksakan. Dan sekarang kita baru ketemu 1, 2, 3, 4 pengusaha yang setuju,” tuturnya.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga menginginkan, perusahaan yang bermitra dengan

Batas Pembebasan Kiriman Barang Impor

FOTO: IST

Presiden Joko Widodo (tengah), didampingi Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga.

UMKM tersebut harus juga memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Hal ini untuk mendorong pemerataan perekonomian sehingga rakyat diuntungkan.

“Saya minta dengan jumlah yang lebih banyak karena ini menyangkut kemitraan yang betul-betul besar dan rakyat diuntungkan,” ujarnya.

Menanggapi perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) Menteri Perdagangan Enggartiasto Luki-

ta mengatakan, siap untuk merealisasikannya. Untuk itu ‎pemerintah akan menunjukkan bukti keberpihakan kepada UMKM, dengan mengeluarkan payung hukum keterlibatan UMKM dalam pasar ritel.

“Secara garis besar Perpesnya mengenai keberpihakan pada UMKM. Isi Perpres ini mengatur berbagai batasan ketentuan

Jakarta, Trans - Perkembangan e-commerce yang terus menggeliat di Indonesia membuat peluang bisnis semakin terbuka lebar, sehingga ekosistem perdagangan semakin luas dan efisien. Hal tersebut mendapat dukungan penuh oleh Pemerintah Jokowi-Jk dengan mengeluarkan Paket Ekonomi Jilid 14 yaitu Roadmap E-Commerce pada tahun 2016 silam.

Dalam paket ekonomi tersebut, pemerintah berusaha untuk mendorong pertumbuhan dan kelancaran perdagangan di bidang e-commerce di seluruh wilayah Indonesia baik impor maupun ekspor yang mengacu kepada Undang – Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 182/ PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman, telah dijalankan sejak Januari 2017. Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung paket ekonomi XIV yang telah dijalankan oleh Pemerintah.

Implementasi peraturan tersebut juga selaras dengan International Best Practice, sesuai dengan World Customs Organization Procedures on Consignment Goods bahwa penetapan batasan layanan berdasarkan nilai bukan berdasarkan berat.

Direktur Teknis Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Oza Olavia mengungkapkan, “untuk

8 BERSAMBUNG HAL 7 ...

8 BERSAMBUNG HAL 7 ...

SOROT

KARYAWAN TERANCAM PHK

Genset Built Up Bunuh Produsen Dalam Negeri “Pelaku bisnis yang tangguh tentu tak mudah ditenggelamkan oleh setiap perubahan, meski tantangan yang datang semakin berat.

Pebisnis sejati, kesulitan justru menjadi cambuk yang melecut semangat.”

Pejabat Rangkap Jabatan Bikin Bangkrut BUMN Jakarta, Trans - Pengamat senior ekonomi politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng menyebut, kiprah BUMN saat ini hanya sebagai bancakan oligarki pemerintahan Jokowi baik dalam hal FOTO: IST sumberdaya ekonomi, Ichsanuddin Noorsy. keuangan dan organisasi BUMN. Makanya tak aneh jika kemudian pemerintah, melalui Menteri BUMN Rini Soemarno

Jakarta, Trans - Terbukanya pasar global membuat semua pelaku bisnis harus lebih kreatif dan mau berinovasi dalam mengembangkan pasar. Di era 2017 8 BERSAMBUNG HAL 7 ...

tuk Kepentingan Perpajakan, Perppu tersebut juga telah dikoordinasikan dengan lem-

Ilustrasi Genset Diesel.

FOTO | IST

Ketua Umum NCW, Drs. Syaiful Nazar.

8 BERSAMBUNG HAL 7 ...

WARTAWAN KORAN TRANSAKSI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS LIPUTAN DI LAPANGAN WAJIB BERPAKAIAN ATRIBUT KORAN TRANS, DIBEKALI IDENTITAS ID CARD. TUGAS LIPUTAN­NYA TERCANTUM PADA BOKS REDAKSI, DI LUAR ITU REDAKSI TIDAK BERTANGGUNG JAWAB. JIKA ANDA MERASA DIRUGIKAN LAPORKAN SEGERA KEPADA PIHAK KEPOLISIAN RI TERDEKAT.

Trans Hukum

12 - 26 Juni 2017 | Edisi 336 2 Th XVII

ISO 37001 Pangkas Suap Sektor Publik-Swasta

Polisi Disarankan Tangkap Penyebar Chat Porno Firza-Rizieq

Jakarta, Trans - Pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta mengembalikan berkas penyidikan kasus dugaan percakapan pornografi milik tersangka Firza Husein untuk dilengkapi. Artinya status berkas masih P-18. Dalam gelar perkara bersama dengan penyidik Polda Metro Jaya yang berlangsung di Kejaksaan Agung selama dua jam itu, jaksa peneliti berkesimpulan berkas masih mentah.

Beberapa kalangan menilai pe­ negak hukum begitu menggebu-gebu menangani soal itu, padahal banyak kasus besar yang bisa diprioritaskan.

Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Noor Rachmad mengatakan dari hasil ekspos disimpulkan intinya bahwa berkas perkara masih belum sempurna untuk dibawa ke pengadilan alias masih mentah, di Kejagung, Jakarta, Rabu lalu (7/6).

Menurut dia, ada beberapa materi yang perlu diperbaiki dan ditambah pada berkas perkara Firza. Dengan demikian, delik materil dan formil perkara yang melibatkan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab ini belum terpenuhi.

“Materil ada sebagian (yang belum lengkap), formil juga ada yang sebagian (belum lengkap),” ucap mantan Kapuspenkum Kejagung ini.

Kendati demikian, Noor Rachmad tampaknya enggan membeberkan lebih jauh perihal materi lainnya yang dianggap jaksa peneliti belum lengkap. Tampaknya dia tidak berani berprediksi atau mendahului hasil penyidikan polisi. Beberapa pengamat juga menghimbau pihak berwajib untuk menangkap penyebar Chat porno tersebut. Gara-gara dia masalah jadi meluas. (Odjie/Ak-N)***

2

ISO 37001: 2016 untuk Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ini bermanfaat untuk membantu organisasi dalam mencegah penyuapan, mendeteksi penyuapan, menangani penyuapan dan mematuhi perundang-undangan yang terkait dengan anti penyuapan dan komitmen sukarela yang sesuai dengan aktivitas standarisasi anti-penyuapan.

Jakarta, Trans - Tonggak perlawanan terhadap korupsi mendapatkan momentum baru setelah Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Komite Akreditasi Nasional meluncurkan Skema Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Aturannya tertuang dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 37001: 2016. Sistem Manajemen Anti Penyuapan – Persyaratan dengan Panduan Penggunaan. ISO 37001 merupakan standar internasional pertama terkait sistem manajemen anti penyuapan.

Peluncuran skema akreditasi sistem manajemen anti korupsi dilakukan oleh Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki yang didampi­ ngi oleh Kepala Badan Standardisasi Nasio­ nal selaku Ketua Komite Akreditasi Nasio­nal Prof Dr. Ir Bambang Prasetya MSc di Auditorium BPPT, Jakarta pada Kamis (8/6/2017).

Penerapan SNI ISO 37001: 2016 untuk Sistem Manajemen Anti-Penyuapan diharapkan dapat memangkas praktik suap di sektor publik maupun swasta.

Skema ini mengadopsi identik ISO 37001: 2016 “Anti Bribery Management Systems – Requirements with Guidance for Use”.

Kini suap menyuap di sektor swasta juga masuk dalam kategori korupsi. Bukan hanya antara swasta dan pemerintah seperti yang selama ini. Dengan peluncuran ini, Indonesia termasuk terdepan, setelah Singapura dan Peru menerapkannya pada April 2017.

“ISO 37001 ini akan mendukung upaya pencegahan korupsi di Indonesia, dan selanjutnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia akan terus membaik terutama di sektor swasta,” kata Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki dalam acara peluncuran SNI ISO 37001 di gedung BPPT Jakarta, sebagaimana dikutip dari Antara, Kamis (8/6).

Menurut Teten, ISO 37001 juga sejalan dengan Instruksi Presiden No. 10 tahun 2016

FOTO: IST

Teten Masduki (kanan) didampingi Ketua BSN Bambang Prasetya saat peluncuran ISO 37001: 2016, Kamis (8/6).

tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Ditambah lagi, kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK, mayoritas modusnya melalu penyuapan.

“Kasus-kasus korupsi di KPK memang mayoritas penyuapan, jadi saya kira ISO ini sangat relevan dan bila nanti berlaku untuk seluruh organisasi, terlepas ukuran organisasinya, maka ini akan membawa Indonesia lebih baik dan sejajar dengan negara lain di bidang pemberantasan korupsi yang menyusul Singapura dan Peru yang sudah meluncurkan ISO ini pada April 2017 lalu,” tambah Teten.

Secara khusus, Teten menyoroti mengenai korupsi sektor swasta yang belum diatur dalam UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana UU No. 20 tahun 2001 tentang Pembe­ rantasan Tindak Pidana Korupsi, meski sudah diatur dalam The United Nations Convention against Corruption (UNCAC) alias konvensi PBB Anti-Korupsi yang sudah diratifikasi dalam UU No. 7 tahun 2006.

“Masih ada area yang belum tersentuh yaitu korupsi sektor swasta padahal dalan UNCAC korupsi swasta, suap-menyuap antarswasta itu bagian dari korupsi dan jauh lebih berbahaya dari pada korupsi sektor pemerintahan. Coba ingat peristiwa Enron ada mani­ pulasi nilai aset sehingga orang tidak tahu perusahaannya ambruk, kita juga punya pe­ ngalaman tahun 1998 saat perbankan keropos karena tata kelola industri perbankan yang buruk,” tambah Teten.

Ia menyebutkan APBN Indonesia pada 2016 hanya sekitar Rp2.080 triliun, tapi uang yang beredar di Indonesia mencapai Rp13 ribu triliun. “Jadi besarnya uang itu lebih ba­

nyak dari swasta dan masyarakat, kalau kita hanya pelototi yang Rp2.080 triliun dampak­ nya tidak akan terlalu besar, jadi kalau bi­cara korupsi yang penting sektor swasta,” ucap Teten.

Pemerintah menurut Teten menargetkan ranking Indonesia dalam Ease of Doing Business mencapai 40, padahal ranking Indonesia saat ini masih 91. Ia percaya, jika ISO ini di­ terapkan dengan baik oleh seluruh perusahaan di Indonesia, maka target ranking 40 bisa saja tercapai.

“Kalau SNI 37001 ini sudah operasio­nal akan semakin banyak organisasi besar, kecil, nirlaba menerapkan ISO ini dan kami yakini kehidupan bisnis bergairah dan penyera­pan lapangan kerja membaik. Angka pengangguran tinggi dan tidak mungkin membaik kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh hanya 5 persen. Jadi untuk memperbaiki kesejahteraan, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka salah satu yang diperbaiki adalah perizinan dan pemberantasan korupsi,” jelas Teten.

ISO 37001: 2016 untuk Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ini bermanfaat untuk membantu organisasi dalam mencegah penyuapan, mendeteksi penyuapan, mena­ ngani penyuapan dan mematuhi perundangunda­ngan yang terkait dengan anti penyuapan dan komitmen sukarela yang sesuai dengan aktivitas standarisasi anti-penyuapan.

Menurut Bambang Prasetya lewat akre­ ditasi ini diharapkan tumbuh iklim yang le­ bih positif pada dunia usaha. “Saya yakin, perusahaan yang banyak menerapkan standar, posisi perusahaan akan semakin bagus,” un-

gkapnya.

Peluncuran standar manajemen anti pe­ nyuapan yaitu SNI 37001 oleh BSN, akan membantu setiap organisasi untuk mengura­ ngi praktik penyuapan. Kalau diterapkan, kehidupan bisnis akan bergairah, penyerapan lapangan kerja juga akan membaik. Karena bangsa ini butuh pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen agar tercipta lapangan kerja le­ bih banyak lagi. Dengan demikian kesejahte­ raan menjadi lebih baik dan untuk mengura­ ngi kesenjangan sosial.

Sebelumnya, Transparency International (TI) meluncurkan Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) global untuk tahun 2016. Berdasarkan temuan TI, skor CPI Indonesia meningkat tipis satu poin dari 36 menjadi 37. CPI Indonesia menduduki urutan ke-90 dari 176 negara. Seperti diketahui, skor penilaian CPI berada dalam rentang 0 untuk kategori sangat korup, hingga 100 untuk kategori sangat bersih.

Target CPI dan Rekomendasi TII Dalam kesimpulan Transparansi Internasional Indonesia (TII), Indonesia merupakan satu-satunya negara ASEAN yang mengalami konsistensi kenaikan skor dalam lima tahun terakhir. Kenaikan itu membuat posisi Indonesia semakin mendekati rata-rata regio­nal di ASEAN dengan skor 41. Dengan kombinasi strategi pemberantasan korupsi birokrasi dan grand corruption yang melibatkan pihak swasta, bukan tidak mungkin dalam 5 atau 10 tahun lagi, posisi Indonesia berada di atas rata-rata skor grup elit di G20.

Dalam kesempatan ini, TII juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada peme­ rintah pusat/daerah, penegak hukum, swasta, serta masyarakat sipil. Khusus untuk pemerintah pusat/daerah, TII merekomendasikan, antara lain agar tetap fokus dan perkuat reformasi penegakan hukum dan peningkatan integritas sektor publik, tim saber pungli harus lebih agresif dan masif, serta segera menerbitkan perangkat hukum yang memastikan swasta mengembangkan dan menerapkan sistem integrasi bisnis.

Sementara, untuk KPK, Polisi, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung, TII merekomendasikan agar menjadikan KPK sebagai focal point untuk mendorong program antikorupsi sektor swasta, serta mendorong lembaga-lembaga penegak hukum agat segera mendayagunakan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pena­ nganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi sebagai instrumen hukum untuk meningkatkan risiko korupsi bagi kalangan swasta. (SN)

KASUS DR. FIERA LOVITA BERGULIR

Ketum Lidik Krimsus RI: Wujudkan Asas Kepastian Hukum!

Padang, Trans - Menyikapi perbuatan dr. Fiera Lovita yang akhir-akhir ini bukan hanya viral di media sosial dan beberapa media eletronik termasuk media cetak, Ossie Gumanti Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Lidik Krimsus RI, akhirnya angkat bicara. Perbuatan dr. Fiera Lovita membuatnya geram dan tidak terima sebagai anak Nagari Minangkabau, dengan perbuatan itu sudah mencoreng ‘kening’ Sumatera Barat.

Ossie Gumanti, yang juga seorang Datuak di kampung halamannya itu, di Cupak, Kabupaten Solok, dengan gelar Datuak Gambero Sati dari Suku Jambak, menurut pantauannya apa yang dilakukan dr. Fiera Lovita sudah jauh dari kaedah moril, psikologis dan menyinggung perasaan masyarakat Solok (Kota dan Kabupaten Solok), Sumatera Barat umumnya.

“Saya melihat, ada banyak pelanggaran yang sudah dilakukan oleh dr. Fiera Lovita, selain telah mempergunakan akses internet dengan sangat tidak bijak, sebagaimana status facebooknya yang menjadi kontroversi dan viral itu,iapun diduga melakukan pembohongan publik dan menyampaikan kesaksian palsu kehadapan publik,” ungkap Ossie Gumanti, di Mapolda Sumatera Barat, Jum’at (9/6/2017).

Datuak Gambero Sati melanjutkan, bahwa menurut sumber informasi yang ia peroleh, tindakan dr.

Fiera Lovita terindikasi dimainkan oleh pihak – pihak yang berkepentingan cukup besar tentang perpolitikan Indonesia dan ingin mendorong citra negatif terhadap Sumatera Barat.

“Informasi itu tidak bisa saya beberkan, tetapi permainannya sudah tercium sangat menyengat.

Harapan saya dengan kejadian ini

PENERBIT: PT. TANAH MERAH ABADI (e-SYSTEM) SK/MENPEN/1496/SIUPP/Jakarta 22 Juli 1999 ALAMAT REDAKSI: Jl. Teratai 3 Blok i 3/23 Taman Modern, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur 13960; Telepon: (021) 46836848; Fax: (021) 46824807; Rekening Bank Mandiri KCP Ujung Menteng a/n PT. Tanah Merah Abadi 166-00-0189316-3, NPWP: 66.170.001.3-006.000, PERCETAKAN: PT. Temprina Media Grafika Tambun (Jawa Pos Group) (Isi di luar tanggung jawab percetakan). facebook.com/korantransaksi1

@korantransaksi

FOTO: IST

(Dari kiri) Rico Adi Utama Ketua DPP Lidik Krimsus RI Sumatera Barat, Irjen Pol Fakhrizal,M.Hum Kapolda Sumatera Barat, Ossie Gumanti Ketua Umum DPN Lidik Krimsus RI, Abdel Hanif Putera Yulfadri Nurdin (Wakil Bupati Solok), diskusi siang tadi di Mapolda Sumbar (9/6).

pihak – pihak harus merespon dengan baik dan bijaksana. Sehingga, apa yang dinginkan oleh sutradara busuk dibalik masalah tersebut, tidak terwujud dan Sumatera Barat bisa kembali nyaman dengan tidak bergulirnya issue yang tidak penting itu,” tegasnya.

DEWAN PENASEHAT: Mayjend TNI (Purn) DR. H Syamsu Djalal SH, MH, Mayjend TNI (Purn) H Asril H Tanjung SIp, Rudy Suwandi, Drs H Sofyan Abdurrachman, Alam P Simamora SH MH, H Ismail Ibrahim SH, Mbah Abdullah, Suhato; PENASEHAT HUKUM: Antoni Sitanggang, SH. Aristo Muranda SH, Fafinaldi SH. MH, Aman Simamora SH MH. PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Drs. Syaiful Nazar.

PEMIMPIN PERUSAHAAN: M Rechan RR, SDs. REDAKTUR PELAKSANA : Odjie. M. AA., M. Zikri Nazar. DEWAN REDAKSI: Syaiful Nazar, M Rechan RR, C. Herry SL, Harris Fadhillah Abbas, Ismail Ibrahim SH, M. Zikri Nazar, Suryati, S.Sos, David King SH MM, Ramli Amat Saragih, Erick. MH., SE., Skoml., MM. ART DIREKTOR: Rofiq. SEKRETARIS REDAKSI: Intan Gunasari. SIRKULASI DAN PERIKLANAN: Saskia

Mana Mungkin Ada Persekusi di Solok, Disini Aman!

Ossie Gumanti menegaskan bahwa sangat tidak mungkin di Solok terjadi persekusi, kota ini sangat aman Kamtibmasnya. Lantas dalam beberapa pemberitaan menuding ormas FPI melakukan itu, menurutn-

ya hal itu mustahil dan tidak nyata sekali adanya.

“Dikesankan disini ada ormas Islam yang radikal, bawa – bawa FPI lagi. Siapa yang FPI yang katanya mengintimidasi dr. Fiera, coba buktikan dan saya yakin sulit untuk mencari buktinya, sebab hal itu benar – benar tidak terjadi. Saya yakinkan ini dan jika perlu saya pastikan, karena sudah dilakukan chek dilapangan, dimana pada waktu warga mendatangi dr. Fiera, yang ada dia dengan spontan langsung menyatakan kesalahannya, kemudian meminta maaf dan akhirnya menandatangi surat pernyataan tertulis bermaterei Rp. 6000,” kata Ossie.

“Kemudian, setelah keluarnya pernyataan itu dan dipastikan dengan mediasi oleh pihak Polres Solok Kota, maka dr. Fiera Lovita meminta cuti dan ke Jakarta. Setiba di Jakarta, dia berkicau lagi, yang par-

Maulida. REDAKTUR SENIOR: Drs. Syamsul Bachri SH, Suryati, Lorayati Debataraja. REDAKTUR EKSEKUTIF: Drs. Lendi Agustinus, Sidharta D, T Maemun, Budi Rotoliu SE, Sesilia Ciby SH, Ongen Geser, Iwan Kotto, T. Jamal Oteng, Firman Kelana, Hartono. STAF REDAKSI: Meidi Mulya, Habibul Nazar, Nurroziqin, Hasin Abdullah, Ahmad Falatansa, S Hadiyanto Bachtiar, Dahniel Simatupang, Richardo Zakaria.

PENEMPATAN TUGAS LIPUTAN WARTAWAN SEKRETARIAT NEGARA-RI: Syaiful Nazar. KPK: Syaiful Nazar. KEMENKUMHAM: Rechan Nazar.

MABES POLRI: Syaiful Nazar. KEMENAKERTRANS/ BNP2TKI: Syaki Chevalier. KEMENTERIAN SENI & BUDAYA: Suryati. DITJEND IMIGRASI : M. Rechan RR Nazar S.Ds. PERTAMINA: Suhada.FOTOGRAFER: Aboot. PERWAKILAN JAWA BARAT: Surasdi Arso.

KOTA BANDUNG: Elvin Yos, Novianto. KARAWANG:

ahnya apa yang ia nyatakan di YLBHI, terbalik alias berbeda 180 derajat dengan apa yang sebenarnya terjadi di Solok waktu itu,” imbuhnya.

Ossie melanjutkan, dengan konferensi pers yang dilakukan oleh dr. Fiera Lovita di Jakarta, terkesan sangat mustahil sekali dilakukan oleh dirinya sendiri, kalau tidak ada campur tangan pihak – pihak yang belum begitu jelas dan faham dengan kejadian sebenarnya dan hanya mengikuti euforia serta trend persekusi belaka.

“Maka, saya menegaskan dan meminta Kepolisian dapat memproses kasus ini dengan baik dan terwujudnya asas kepastian hukum.

Karena warga Solok sudah melaporkan dr. Fiera Lovita, oleh sebab itu dengan diprosesnya kasus tersebut, semua pada akhirnya terang benderang,” pungkasnya, mengakhiri.

(Osie)

Agus Safutra. KOTA DEPOK: Jopi Rahyono Ramelan.

KABUPATEN BEKASI: Kaslim Kusyairi, Suganda, Nunu Erlangga. PERWAKILAN BANTEN: Yusvin M Karuyan, Labora Taruly, Falscay Guntur Karuyan.

KOTA TANGERANG SELATAN: Okta Iskandar.

PERWAKILAN SUMATERA BARAT: Bastani Nazar, Awaludin. PAGAR ALAM: Mirwansyah. PRABUMULIH : Fairus Syarif BATURAJA: Verdie Wora. PROVINSI KEPRI: TAfrizal Syahputra. BIRO TJ. PINANG & BINTAN: Mulkansyah; KABUPATEN LUWU TIMUR: Tabah Yosep. BANGKA BELITUNG: Rita Monica.

KABUPATEN SIDOARJO: Hendrikco Rifky R. KOTA MALANG: Bagus Yudistira. KABUPATEN MALANG: Achmad Soeseno.

E-MAIL: korantransaksi@yahoo.co.id; korantransaksi@gmail.com

WEBSITE : www.korantransaksi.com

3

Ekonomi & Bisnis

12 - 26 Juni 2017 | Edisi 336 2 Th XVII

Jokowi Minta Gorontalo Fokus Kembangkan Pertanian & Perikanan Jakarta, Trans - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui, Provinsi Gorontalo mampu tumbuh dengan cepat, di mana pada tahun 2016 angka pertumbuhan ekonominya mencapai 6,52 persen, lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun Presiden mengingatkan, bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum cukup, karena sesuai data yang dimilikinya menunjukkan persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo masih besar yaitu 17,63 persen, masih lebih tinggi dari persentase penduduk miskin nasional.

Untuk mengurangi angka ke­ mis­­kinan, menurut Presiden, Provinsi Gorontalo bisa fokus untuk pengembangan sektor pertanian, sektor perikanan, dan sektor kehutanan, yang saat ini bukan saja

telah menjadi motor pertumbuhan ekonomi di Gorontalo, sekaligus juga memberikan kontribusi yang besar bagi penyerapan tenaga kerja.

“Saya juga melihat Gorontalo memiliki sentra-sentra produksi komoditas unggulan di sektor pertanian, mulai dari padi, jagung, kelapa, kopra, kakao, dan juga tebu,” kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga menekan­ kan perlunya memberikan perhatian khusus pada upaya penciptaan nilai tambah dengan mengembangkan industri pengolahan berbasis pertanian dan perikanan.

Untuk itu, Presiden meminta agar pembangunan infrastruktur penunjang bagi hilirisasi industri segera disiapkan, seperti infrastruktur transportasi, gudang-gudang logistik yang dilengkapi dengan cold

FOTO: IST

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie (berpeci) mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/6) sore.

THR Wajib Diberikan Maksimal H-7 Lebaran

storage, dan juga sumber energi, dan penyediaan air bersih yang perlu dipercepat.

Rapat terbatas itu dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menkominfo Rudiantara, Menristekdikti M. Nasir, Menperin Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri LHK Siti Nurbaya, Kepala BKPM Thomas Lembong, dan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie.

(SN)

Indonesia Sepakati Perjanjian Pengaturan Pajak Serentak

Sanksi akan diberikan kepada pengusaha yang terbukti melanggar meliputi sanksi berupa teguran tertulis dan sanksi pembatasan kegiatan usaha.

Jakarta, Trans - Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan merupakan salah satu hak bagi pekerja/buruh. Untuk itu, menjelang Hari Raya Idul Fitri Tahun 2017, perusahaan diimbau untuk membayar THR tepat waktu kepada para pekerjanya. Pembayaran THR bagi pekerja/buruh ini wajib diberikan sekali dalam setahun oleh perusahaan dan pembayaraannya maksimal H-7.

“THR harus diberikan paling telat H-7. Besarannya tergantung masa kerja.

Kalo masa kerjanya itu dia atas 12 bulan, maka setara dengan gaji penuh 1 bulan.

Kalo kurang dari 12 bulan maka proporsional,” imbau Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) M. Hanif Dhakiri setelah memberikan sambutan dalam ‘Seminar Nasional Ketenagakerjaan’ di Bondowoso pada hari Jumat (2/6/2017).

Namun, bagi perusahaan yang telah mengatur pembayaran THR keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan (PP), atau perjanjian kerja Bersama (PKB) dan ternyata lebih baik dan lebih besar dari ketentuan diatas, maka THR yang dibayarkan kepada pekerja/ buruh harus dilakukan berdasarkan pada PP atau PKB tersebut.

Hal ini menurut Menaker sesuai de­ ngan amanat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang merupakan aturan turunan dari Peratu­ran Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP Pengupahan). Bagi terlambat membayarkan THR akan dikenakan denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan kepada pekerja/buruhnya.

Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 sendiri merupakan aturan pengganti bagi Permenaker No. PER.04/MEN/1994 yang isinya sudah tidak sesuai lagi de­ ngan PP Pengupahan. Menaker juga menegaskan, perusahaan yang membayar THR tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku maka akan diberi sanksi. “Sanksinya sesuai aturan to,” tegasnya.

Adapun, tata cara pembayaran THR adalah perusahaan wajib membayarkan THR bagi pekerja meski baru bekerja satu bulan. Sedangkan bagi pekerja/

Menteri Keuangan Sri Mulyani.

FOTO: IST

Para pekerja menuntut pemberian THR sesuai aturan.

buruh yang bermasa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, mendapat THR sebesar satu bulan upah. Sedangkan, Pekerja/buruh yang bermasa kerja

FOTO | SN

Menaker Hanif Dhakiri.

di atas satu bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional, dengan menghitung jumlah masa kerja dibagi 12 bulan, dikali satu bulan upah. THR wajib dibayarkan dengan mata uang rupiah.

Menaker pun menerangkan bahwa pemerintah akan mengawasi pelaksanaan pembayaran THR tersebut. Baik di tingkat pusat maupun daerah. “Setiap mau lebaran begini kita bikin posko, satgas THR. Untuk memantau pelaksanaan THR. Itu dari pusat sampai daerah, dinas-dinas tenaga kerja di daerah,” terang

Menaker.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Haiyani Rumondang, menambahkan untuk me­ ngawal pembayaran THR dari Pengusaha kepada Pekerja/Buruh itu, Kementerian Ketenagakerjaan membuka Posko Peduli Lebaran 2017 yang berada di Pusat Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) Kemnaker, Gedung B Kantor Kemnaker Jl. Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan.

“Tidak hanya menjadi sarana bagi Pekerja/Buruh untuk mengadukan permasalahan THR, Posko tersebut juga dapat menjadi rujukan perusahaan untuk mencari informasi dan berkonsultasi terkait pembayaran THR berdasarkan Permenaker No. 6 Tahun 2016,” kata Haiyani.

Posko THR ini akan mulai melayani masyarakat pada tanggal 8 Juni hingga 5 Juli 2017. Masyarakat yang ingin me­ ngadu bisa datang langsung atau dapat menghubungi nomor telepon: 021 525 5859, Whatsapp: 081282407919 dan 081282418283, e-mail:poskothrkemnaker@gmail.com.

“Kita juga telah meminta kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupa­ ten/kota agar membentuk Posko Satgas Ketenagakerjaan Peduli Lebaran untuk mendukung suksesnya pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan tahun ini,” sambung Haiyani.

Sementara itu, Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Ke­

selamatan dan Kesehatan Kerja (PP dan K3) Maruli A. Hasoloan mengatakan pemerintah terus melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan pembayaran THR tahun 2017.

Hal ini sesuai dengan Permenaker No. 20/2016 tentang tata cara pemberian sanksi administratif, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan yang di dalamnya mengatur sanksi tegas bagi perusahaan yang lalai membayar THR. “Pengusaha yang terlambat membayarkan THR akan dikenakan denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan kepada pekerja/buruhnya untuk peningkatan kesejahteraan pekerja,“ kata Maruli.

Selain itu kata Maruli, pengusaha yang lalai juga akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi akan diberikan kepada pengusaha yang terbukti melanggar meliputi sanksi berupa teguran tertulis dan sanksi pembatasan kegiatan usaha.

Lebih lanjut kata Maruli, pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha mempertimbangan beberapa hal. Yakni sebab-sebab teguran tertulis tidak dilaksanakan oleh pengusaha dan mempertimbangkan kondisi finansial perusahaan yang terlihat dari laporan keuangan 2 tahun ter­ akhir, serta diaudit oleh akuntan publik.

“Sanksi pembatasan kegiatan usaha diberlakukan hingga pengusaha memenuhi kewajiban untuk membayar THR keagamaan,“ pungkas Maruli.

(RN)

FOTO | SN

Jakarta, Trans - Menteri Keuangan Sri Mul­yani Indrawati menyepakati perjanjian pengaturan pajak serentak atau Multilateral Instrument on Tax Treaty (MLI), di Paris, Perancis, yang akan diikuti oleh 98 negara.

“MLI merupakan modifikasi pengaturan tax treaty secara serentak, sinkron-simultan dan efisien, tanpa melalui proses negosiasi bilateral,” kata Sri Mulyani dalam pernyataannya yang diterima di Jakarta, belum lama ini.

Sri Mulyani mengatakan sebanyak 68 negara te­ lah menandatangani perjanjian ini dan akan diikuti 30 negara lain, sehingga dapat membantu Indonesia dalam mengamankan penerimaan pajak melalui pencegahan berbagai bentuk penghindaran pajak.

“Mencegah penghindaran pajak dalam bentuk penyalahgunaan tax treaty, penghindaran yang dilakukan Bentuk usaha tetap dengan memecah fungsi organisasi, memecah waktu kontrak, rekayasa kontrak, rekayasa kepemilikan yang bertujuan menghindari kewajiban perpajakan di Indonesia,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, MLI merupakan upaya bersama secara global untuk mencegah praktik-praktik yang dilakukan wajib pajak atau badan usaha untuk mengalihkan keuntungan dan menggerus basis pajak suatu negara atau disebut sebagai “base erosion and profit shifting”.

“Kita harus terus-menerus berjuang untuk me­ merangi penghindaran dan pengalihan pajak oleh pembayar pajak Indonesia, termasuk melalui pengumpulan informasi perpajakan, baik yang ada di Indonesia maupun yang ditempatkan dan disembunyikan di luar Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2017 yang dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Keuangan No 70 tahun 2017 untuk mendukung pelaksanaan pertukaran informasi secara otomatis.

Menurut Sri Mulyani, tanpa kerja sama internasional yang telah disepakati tersebut, para wajib pajak terutama golongan lima persen terkaya dan badan usaha, akan mudah menghindari kewajiban membayar pajak dan masyarakat kurang mampu tidak akan terbantu.

“Maka kita tidak akan mampu membangun sekolah, madrasah, dan pendidikan yang baik, tidak mampu membayar anggaran kesehatan yang cukup, tidak mampu membayar guru, polisi, tentara, hakim, tidak mampu membantu petani, nelayan, dan usaha kecil, dan Indonesia tidak mampu membangun infrastruktur, air bersih, jalan raya, listrik, pelabuhan,” tambah­nya.

(SN)

Pemerintah Revisi Batas Minimum Rekening Yang Wajib Dilaporkan Jadi Rp1 Miliar Jakarta, Trans - Setelah mendengar masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan dan memperhatikan aspek kemudahan administratif bagi lembaga keua­ ngan untuk melaksanakannya, pemerintah melalui Menteri Keua­ ngan merevisi batas minimum nilai saldo rekening yang wajib dilaporkan, dari semula Rp200 juta menjadi Rp1 miliar.

“Mempertimbangkan data reke­ ning perbankan, data perpajakan termasuk yang berasal dari program Amnesti Pajak, serta data pelaku usa­ha, Pemerintah memutuskan untuk meningkatkan batas minimum nilai saldo rekening yang wajib di-

laporkan secara berkala, dari semula Rp200 juta menjadi Rp1 miliar,” bunyi siaran pers yang ditandata­ ngani oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Nufransa Wira sakti, Rabu (7/6).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mul­ yani Indrawati telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Melalui PMK ini, lembaga keuangan wajib menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan untuk setiap

rekening keuangan yang wajib di­ laporkan kepada: a. Direktorat Jenderal Pajak melalui Otoritas Jasa Keuangan bagi LJK, dan b. Direktorat Jenderal Pajak, bagi LJK Lainnya atau Entitas Lain.

Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan itu merupakan Re­ kening Keuangan yang dimiliki oleh: a. orang pribadi warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia; b. orang pribadi warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia, selain yang telah di­ sampaikan dalam rangka penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan perjanjian internasional; atau

c. entitas yang berkedudukan di Indonesia.

“Saldo atau nilai Rekening Keuangan yang disampaikan sebagaimana dimaksud berlaku ketentuan sebagai berikut: a. untuk LJK pada sektor perbankan merupakan: 1) Rekening Keuangan yang dimiliki orang pribadi, saldo atau nilai dari satu Rekening Keuangan atau lebih dengan jumlah paling sedi­kit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara; atau 2) Reke­ ning Keuangan yang dimiliki entitas, tidak terdapat batasan saldo atau nilai Rekening Keuangan,” bunyi Pasal 19 ayat (4) PMK tersebut.

496 Ribu Rekening Dengan perubahan batasan mi­ nimum menjadi Rp1 miliar tersebut, menurut siaran pers Kementerian Keuangan itu, maka jumlah rekening yang wajib dilaporkan adalah sekitar 496 ribu rekening atau 0,25% dari keseluruhan rekening yang ada di perbankan saat ini.

Kementerian Keuangan meminta masyarakat tidak perlu resah dan khawatir karena penyampaikan informasi keuangan tersebut tidak berarti uang simpanan nasabah akan serta merta dikenakan pajak.

“Tujuan pelaporan adalah untuk mendapatkan informasi yang le­bih lengkap sesuai standar internasio­

nal, sehingga Indonesia dapat berpartisipasi dalam pertukaran informasi keuangan dengan negara lain,” bunyi siaran pers tersebut.

Pemerintah, lanjut Nufransa, menjamin kerahasiaan data ma­ syarakat yang disampaikan lembaga keuangan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Bagi petugas DJP yang membocorkan rahasia Wajib Pajak atau menggunakan informasi tersebut untuk tujuan selain pemenuhan kewajiban perpajakan, tegas Nufransa, dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

(RN)

Trans Pendidikan

12 - 26 Juni 2017 | Edisi 336 2 Th XVII

4

Mulai Tahun Ajaran Baru, Sekolah Masuk Lima Hari Jakarta, Trans - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan, kegiatan belajar-mengajar di semua tingkatan sekolah hanya akan berlangsung selama lima hari dalam sepekan, yaitu Senin sampai Jumat. Pada hari Sabtu dan Minggu akan menjadi hari libur baik bagi murid maupun guru.

Sistem ini mulai berlaku pada tahun ajaran 2017-2018.

Keputusan tersebut berlaku bagi para siswa yang bersekolah di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/ SMK), dan/atau sekolah yang se­ derajat. Dan sekolah selama lima hari dalam sepekan ini diberlakukan

secara nasional, meski begitu pene­ rapannya bertahap.

Muhadjir mengatakan, pihak­nya sedang menggodok Permen­ dikbud sebagai dasar kebijakan sekolah lima hari dalam sepekan tersebut.

Namun, Muhadjir belum bersedia menjelaskan secara rinci isi draft Permendikbud tersebut. ‘’Sabar, dalam waktu dekat akan dikeluarkan,’’ tuturnya, belum lama ini.

Dalam beberapa kesempatan, Muhadjir sudah menyampaikan rencana sekolah lima hari itu. Sebagai konsekuensi dari pengeprasan jumlah hari, lama tinggal di sekolah le­ bih panjang. Dari rata-rata pulang jam 14.00 siang, bisa menjadi pukul 16.00 sore.

Mahasiswa Brawijaya Ciptakan Sel Surya Dari Kulit Kopi Malang, Trans - Empat Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Brawijaya Malang menciptakan sel surya jenis Dye-Sensitized Solar Cell (DSSC) dengan bahan baku dari kulit kopi.

Keempat mahasiswa yang berhasil mengubah kulit kopi menjadi solar sel DSSC itu adalah Tomi Setiawan, Wahyu Yudhi Subekti, Siti Sumadyah Nuradyah (Kimia 2014), dan Khusnul Ilmiah (Kimia 2015).

“Kulit kopi ini memiliki fungsi ganda, yakni sebagai zat pewarna alami berupa antosianin dan counter electrode berupa karbon aktif,” kata Ketua Tim Tomi Setiawan di Malang, Jawa Timur, belum lama ini.

Wilayah Malang, khususnya Kabupaten Malang memiliki potensi produksi kopi yang cukup besar, sehingga dengan produksi kopi yang tinggi akan menimbulkan limbah kulit kopi yang sangat banyak. “Berangkat dari kondisi ini kami melakukan penelitian manfaat kulit kopi pada sistem Dye-Sensitized Solar Cell (DSSC),” ujarnya.

Tomi mengatakan sel surya merupakan suatu perangkat yang mampu mengubah energi cahaya matahari menjadi ener­ gi listrik dengan menggunakan prinsip fotovoltaik. Pada era green technology dan krisis energy saat ini, sel surya terus dikembangkan dengan berbagai inovasi terbaru.

Di bawah bimbingan dosen Dr Sc Siti Mariyah Ulfa, keempat mahasiswa itu melakukan penelitian dengan judul “Pemanfaatan Limbah Kulit Biji Kopi Robusta sebagai Natural Dye dan Counter Electrode pada Fabrikasi Dye-Sensitized Solar Cell (DSSC) Menjadi Sumber Energi Alternatif Ramah Lingkungan”.

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 bulan, yaitu dilaksanakan pada tanggal 15 Maret - 10 Mei 2017 yang dilakukan di Laboratorium Kimia Organik, Universitas Bra­ wijaya.

Lebih lanjut, Tomi menerangkan proses pembuatan sel surya tersebut dimulai dengan ekstrasitas antosianin, pembuatan counter electrode dan yang terakhir fabrikasi prototype DSSC. “Selama proses pengerjaan penelitian ini tidak ada hambatan, penelitian ini didukung penuh oleh pihak FMIPA UB,” ujarnya.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, lanjutnya, berupa purwarupa dari DSSC yang dapat digunakan atau biasa disebut dengan penelitian dalam skala kecil dan masih dalam bentuk penelitian.

“Dengan adanya inovasi ini diharapkan pemanfaatan limbah kulit kopi tidak hanya sebatas pada pembuatan pupuk organik dan pakan ternak saja, tetapi masyarakat juga dapat meningkatkan daya jual kulit kopi,” kata anggota tim lainnya Siti Sumadyah Nuradyah. (Gus)

Gubernur Maluku Akan Larang Siswa Bawa HP Ke Sekolah

Ambon, Trans - Gubernur Maluku Said Assagaff menyatakan akan melarang para siswa membawa telepon genggam (HP) ke sekolah agar tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar.

“Para siswa berkewajiban untuk belajar, jadi harus konsentrasi kepada pelajaran, sehingga HP harus dilarang dibawa ke sekolah,” katanya, di Ambon, belum lama ini.

FOTO: IST Pernyataan Gubernur Gubernur Maluku Said Assagaff.

Maluku itu disampaikan saat berdialog dengan pelajar pemenang olimpiade sains pada penutupan Dies Natalis ke-10 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alama (IPA) Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon.

Dia mencontohkan, saat guru sedang mengajar ternyata ada bunyi atau getaran tanda pesan singkat (SMS) dari HP, akhirnya mengganggu konsentrasi.

“Jika kondisi begitu, maka bagaimana guru bisa mengajar dengan baik. Sebaliknya para siswa menekuni proses belajar mengajar dengan tekun, dampaknya terhadap upaya me­ ngorbitkan generasi muda Maluku yang cerdas,” ujarnya lagi.

Gubernur meminta Karo Hukum Setda Maluku Henri Morton untuk membuat rancangan peraturan gubernur (ra­pergub) yang melarang pelajar membawa HP ke Sekolah. “Kalau pun terpaksa para pelajar membawa HP ke sekolah, harus dititipkan ke kantor kepala sekolah. Nantinya, setelah pulang sekolah barulah diambil,” kata Gubernur pula.

Dia mengemukakan, langkah ini ditemuh agar para pelajar bisa mengikuti pelajaran dengan baik, dengan menye­rap materi yang diajarkan guru. “Saya meminta perhatian para guru terkait langkah ini dengan menyosialisasikannya kepada orang tua siswa,” ujarnya lagi.

Ia menambahkan, selama ini para siswa kebanyakan membawa HP ke sekolah, bukan hanya di kalangan pelajar SMA maupun SMP. Menurutnya, kenyataannya siswa SD juga sudah banyak yang melakukannya. (Red)

Muhadjir mengatakan, hari Sabtu diliburkan karena sistem kegiatan belajar-mengajar saat ini berlaku hingga minimal delapan jam sehari. Sementara itu, standar kerja aparat sipil negara (ASN), termasuk guru ialah 40 jam per pekan. “Alasannya nanti sudah diperpanjang waktu belajarnya. Minimun 8 jam itu. Jadi kalau minimum 8 jam, kalau 5 hari masuk, jadi udah 40 jam per minggu. Dan itu sudah se­suai standar kerja ASN untuk guru,” kata Muhadjir.

Aturan itu tertuang dalam PP No 19 Tahun 2005. Beleid itu mengatur, waktu kerja guru dan kepala sekolah mencapai 40 jam per pekan de­ngan waktu istirahat sekitar

Mendikbud, Muhadjir Effendy.

FOTO: IST

30 menit per hari, atau waktu kerja aktif 37,5 jam per pekan. “Jadi kalau sudah melampaui standar kerja ASN sehingga guru mengikuti itu,” ujar Muhadjir.

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sumarna Surapranata mengatakan kebijakan lima hari sekolah dalam sepekan akan mulai diterapkan Juli 2017.

Pengurus Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dan Wakil Kepala SMAN 1 Gunungsari, Lombok Barat, Mansur sangat menunggu kejelasan kebijakan sekolah lima hari itu. “Sampai sekarang kami belum menyusun jadwal pelajaran.

Menunggu keputusan Kemendikbud,” katanya.

Mansur mengatakan, penghapusan belajar di hari Sabtu itu sejati­ nya tidak perlu diisi banyak kegiatan. Aturan yang berlaku saat ini adalah, lama belajar 40 jam dalam sepekan. Jadi jika Sabtu dihapus, maka 40 jam itu dibagi lima hari (Senin-Jumat). “Hasilnya sama saja, siswa pulang jam 15.30 sampai 16.00,” jelasnya.

Sehingga lamanya siswa di sekolah tidak perlu diisi aneka kurikulum, sudah habis untuk jam pelajaran. Kecuali jika nanti Kemen­ dikbud me­ ngurangi beban belajar 40 jam dalam sepekan menjadi 38 jam atau bahkan lebih sedikit lagi. (ZN)

Jokowi Minta Siswa Untuk Rajin Belajar Belajarlah yang baik karena tugas anak-anak yang paling penting adalah belajar, agar kita memiliki sumber daya manusia yang unggul dan berani berkompetisi dengan negara-negara lain.

Malang, Trans – Presiden Repu­ blik Indonesia Joko Widodo mengingatkan kepada siswa sekolah, bahwa persaingan akan semakin ketat dan bersifat global. Oleh karena itu, Pre­ siden berpesan kepada para siswa untuk rajin dan terus belajar. Hal ini di­ sampaikan Jokowi dalam pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP), di SMK Muhammadiyah 7, Gondanglegi, Kabupaten Malang, Sabtu (3/6).

“Belajar yang baik karena tugas anak-anak yang paling penting adalah belajar, agar kita memiliki sumber daya manusia yang unggul dan berani berkompetisi dengan negara-ne­ gara lain,” kata Presiden seraya menceritakan bahwa dirinya ketika kecil selalu belajar lebih lama daripada teman-temannya.

Para siswa juga diharapkan tidak melupakan ibadah di sela-sela waktu belajarnya. “Tapi jangan lupa ibadahnya, salatnya. Jangan lupa berdoa.

Jangan lupa juga olahraga biar sehat semuanya,” pesan Jokowi.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi membagikan KIP kepada 1.539 siswa yang hadir, terdiri dari 346 siswa SD (Sekolah Dasar), 333 siswa SMP (Sekolah Menengah Pertama), 191 siswa SMA (Sekolah Menengah Atas), 481 siswa SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), 11 peserta pendidikan ke­ setaraan paket A, 66 peserta pendidikan kesetaraan paket B, dan 111 peserta pendidikan kesetaraan paket C.

FOTO: IST

Presiden Jokowi saat membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP), di SMK Muhammadiyah 7, Gondanglegi, Kabupaten Malang, Sabtu (3/6).

Presiden Jokowi mengatakan, untuk pemegang KIP, bagi siswa SD mendapatkan Rp450 ribu, siswa SMP Rp750 ribu, serta yang SMA/SMK mendapatkan Rp1 juta. Untuk siswa paket kesetaraan sesuai dengan paket yang diikuti, Paket A senilai de­ ngan bantuan untuk siswa SD, Paket B senilai dengan bantuan untuk siswa SMP, dan Paket C senilai dengan bantuan untuk siswa SMA. Presiden mengingatkan kepada para penerima KIP bahwa dana yang diberikan hanya boleh digunakan untuk keperluan-keperluan yang berkaitan dengan sekolah dan

pendidikan, misalnya untuk membeli sepatu, seragam, tas maupun buku sekolah. “Kalau nanti ada dana dari Kartu Indonesia Pintar yang dipakai untuk beli pulsa, kartunya dicabut,” tutur Presiden.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga membagikan sepeda kepada para siswa yang bisa menjawab pertanyaannya dengan baik. Turut mendampingi Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Dalam kunjungan kerjanya ke Malang, Presiden Jokowi juga meres-

mikan SMA Negeri Taruna Nala Jawa Timur yang berlokasi di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Selain itu, Kepala Negara juga mengha­ diri Kajian Ramadan 1438 H Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur yang digelar di Universitas Muhammadiyah Malang Dome, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja kali ini, diantaranya Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Komandan Paspampres Mayjen TNI (Mar) Suhartono, dan Staf Khusus Presiden Sukardi Rinakit. (Gus)

Pemerintah Luncurkan 1.000 Beasiswa Untuk Dosen Jakarta, Trans - Guna meningkatkan jumlah tenaga pendidik atau dosen serta ilmuwan yang kompetitif di masa depan, Pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) melalui Direktorat Sumber Daya Iptek Dikti (SDID) meluncurkan program tiga skema beasiswa bagi dosen, baik dosen perguruan tinggi negeri (PTN) maupun dosen perguruan tinggi swasta (PTS).

“Ketiga skema beasiswa itu adalah Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN), Beasiswa Afirmasi untuk Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB), dan Beasiswa Program Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU),” kata Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemristekdikti Ali Ghufron Mukti kepada wartawan, di Jakarta, Senin (5/6).

Ali Ghufron menyebutkan, tersedia 1.000 kuota bagi dosen yang akan mengikuti BPP-DN, sementara beasiswa Afirmasi PTNB ada 150 kuota, dan untuk PMDSU ada 250 kuota. Beasiswa jenjang S-2 untuk dosen tetap yang memiliki NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) atau NUPN diberikan melalui skema beasiswa Afirmasi PTNB. Sedangkan BPP-DN diberikan kepada dosen di lingkup Kemristekdikti untuk menempuh jenjang S-3.

Adapun untuk beasiswa PMDSU,

sih berkualifikasi S-1. Sedangkan jumlah profesor masih ada di angka 5.389 orang. Padahal, idealnya seharusnya Indonesia butuh 22 ribu profesor.

Sementara sampai 2021 lebih dari 6.000 dosen akan pensiun. “Oleh karena itu, beasiswa ini menjadi terobosan untuk meningkatkan kapasitas dosen dan mencetak sumber daya iptek dikti dari sarjana unggul,” kata Ali Ghufron.

FOTO: IST

Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemristekdikti Ali Ghufron Mukti memberikan keterangan kepada wartawan, di Jakarta, Senin (5/6).

imbuh Ghufron, akan diberikan kepada fresh graduate yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang doktor dengan masa pendidikan selama empat tahun. Pada program ini, sarjana unggul tersebut dituntut menghasilkan minimal dua publikasi hasil riset di jurnal internasional.

Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemristekdikti itu menambahkan, peserta beasiswa PMDSU akan memperoleh fasilitas berupa hibah penelitian untuk mahasiswa sebesar Rp50-60 juta per tahun dan mendapat bimbingan penulisan publikasi ke luar negeri. “Untuk ketiga beasiswa dalam negeri, yaitu BPP-DN, Beasiswa Afir-

masi, dan PMDSU sudah mulai dibuka pendaftarannya 5 Juni sampai dengan 30 Juni 2017,” ungkap Ali Ghufron.

Tak hanya itu, lanjut Ali Ghufron, tersedia juga beasiswa dosen ke luar negeri, yakni dilakukan melalui skema Dikti Funded Fulbright ke Ame­ rika Serikat (AS) untuk 50 penerima, OeAD dengan Austria untuk 10 pene­ rima, dan Newton Fund dengan Inggris untuk delapan penerima.

6.000 Dosen Pensiun Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek Kemristekdikti Ali Ghufron Mukti itu mengemukakan, hingga saat ini, tercatat 34.933 dosen di Indonesia ma-

Krisis Dosen Karena berbagai persoalan yang dihadapi, Kemristekdikti menyatakan Indonesia mengalami krisis dosen.

“Kita mengalami berbagai persoalan dosen seperti masih banyaknya dosen yang sarjana, kemudian jumlah doktor dan guru besar yang masih kurang dari batas minimal,” ujar Ali Ghufron Mukhti.

Dia menjelaskan, berdasarkan Undang-undang Guru dan Dosen, sejak 10 tahun disahkan, seharusnya tidak ada lagi dosen yang berpendidikan sarjana atau minimal pascasarjana. Namun kenyataannya, jumlah dosen yang masih sarjana masih mencapai 34.393 dosen.

Sementara dosen yang berpendidikan doktor juga masih sekitar 25.000 orang padahal paling tidak jumlah doktor sebanyak 30.000. “Jumlah guru besar juga masih sedikit, hanya 6.000 orang. Idealnya 22.000 guru besar,” papar dia. (ZN)

5

TRANS JABODETABEK

Keberadaan Pabrik WBLS Resahkan Warga Keberadaan pabrik sudah mencemari udara di Kampung Pacing.

Buktinya, sudah banyak warga yang mengeluhkan menderita sesak nafas.

Bekasi, Trans – Warga Kampung Pacing RT 03/06 Desa Waringin Jaya, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat merasa resah dengan ada­ nya pabrik baja yang berdiri di wilayahnya. Pasalnya, setiap hari pabrik tersebut selalu mengepul asap hitam yang menyelimuti udara di wilayah tersebut. Warga khawatirkan jika terus dibiarkan akan mengancam kesehatan warga sekitar.

Warga sekitar pabrik tersebut mengaku keberadaan pabrik tersebut sudah mencemari udara di Kampung Pacing. Buktinya, sudah ba­ nyak warga yang mengeluhkan menderita sesak nafas. Selain itu, warga merasa kulit mereka gatal-gatal, bahkan muncul bitnik-bintik hitam di sekujur badan.

“Saya selaku warga masyarakat Kampung Pacing merasa keberatan dengan berdirinya pabrik WBLS yang membuat pencemaran udara, sehingga menimbul wabah pe­ nyakit. Saya tidak memungkiri serta, saya mengakui adanya kompen-

Nampak asap hitam menyelimuti langit Kampung Pacing.

sasi dari pihak perusahaan untuk warga, namun kompensasi tersbut tidak sesuai atau tidak seimbang

FOTO: KASLIM

dengan adanya penyakit yang dide­ rita para warga, seperti gatal-gatal dan penyakit sesak napas,” ujar

Dayat warga Kampung Pacing, kepada Koran Transaksi, belum lama ini.

Warga pun sempat menduga pihak perusahaan bermain mata de­ ngan Dinas Lingkungan Hidup.

“Sebab yang saya lihat kemarin waktu anggota dewan dari Fraksi Demokrat Taih Winarno yang sedang sidak disambut oleh Kepala Desa Asep, lalu diarahkan untuk makan siang ke rumah makan Ibu Gambreng agar sidak tidak berlanjut,” jelasnya.

“Namun saya penasaran. Saya pun memberanikan diri untuk menanyakan kepada Kepala Desa Asep, dengan pertanyaan ‘bapak siapa di perusahaan itu, kan bukan siapa-siapa, sedang bapak bukan kepala desa wilayah sini ko berani mengambil tindakan seperti itu’,” ceritanya.

“Kades pun menjawab, ‘kamu ngomong apa, jangan sembarang, nanti kamu saya laporkan ke polisi dengan dalih perbuatan tidak menyenangkan’. Saya jawab, kalau bapak tidak senang saya tanya begitu silahkan laporkan, saya tidak takut kerena saya adalah salah satu perwakilan dari warga yang sangat dirugikan oleh pihak PT WBLS yang sudah mencemari lingkungan kami. Tapi saya tidak mengerti kenapa bapak ikut campur di wilayah orang lain, urus aja di desa sendiri belum tentu di desa­ nya terurus, atau jangan-jagan bapak beking dari pihak perusahaan tersebut,” paparnya. (Kaslim)

Pemdes Sukadarma Gelar Rapat Minggon Bekasi, Trans - Pemerintahan Desa Sukadarma, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat mengadakan rapat minggon, belum lama ini. Rapat yang merupakan agenda rutin ini, kali ini dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), karena Kepala Desa tidak bisa hadir karena ada undangan dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Bekasi.

Hadir dalam rapat minggon, para tokoh masyarakat, Bidan Desa, Bimaspol, Babinsa, Karang Taruna, para Kadus, para Ketua RT/RW, Kaur Pemerintahan, Kaur Keua­ ngan, Kaur Trantrib, Kaur Kesra, para anggota BPD, dan Sekretaris Desa.

Pada kesempatan itu, Ketua BPD mengingatkan bahwa pelaksaan kegiatan di pemerintah Desa ini diatur dalam Peraturan Men­teri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (RI) No. 22 tahun 2016, tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa Tahun 2017.

Para peserta rapat minggon di Desa Sukadarma.

Pada BAB I, Pasal I, Ayat 5 berbunyi Musyawarah Desa (Musdus) atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyepakati hal yang sifat stra­ tegis, dan pengaturan prioritas Dana Desa bertujuan untuk memberikan acuan program dan kegiatan bagi penyelenggaran kewenangan hak asal usul dan kewengan lokal ber-

skala Desa yang dibiayai oleh dana desa.

BAB III, Pasal 4, Ayat 1 berbunyi prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dan Ayat 2, prioritas pembangunan dana desa sebagai mana dimaksud pada ayat satu dipublikasikan kepada masyarakat oleh pemerintah Desa di ruangan public atau rua­ ngan yang dapat diakses ma­

Ramadhan, Remaja Mushola Jaga Tradisi Membangunkan Sahur

Remaja mushola keliling kampung dengan manbuh bedug untuk membangunkan sahur.

FOTO: NUNU

Bekasi, Trans – Alhamdulillah, zaman boleh modern namun tradisi tidak boleh hilang. Memasuki bulan suci Ramadhan, semangat remaja mushola Miftahul Jannah Kampung Cabang Pintu Air, Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi patut dibanggakan.

Dengan penuh dengan rasa kepedulian, mereka tak kenal lelah membangun warga muslim untuk sahur keliling kampung.

Sahur … Sahur … ! Itulah yang meraka kumandangan dengan diiringi tabuhan bedug hingga terdengar oleh warga seluruh kampung. Mereka melakukannya dengan penuh keikhlasan, selain untuk menjaga tradisi juga untuk memperbanyak pahala, karena memang bulan ini adalah bulan yang penuh hikmah dan barokah.

“Dari hari pertama saya keliling kampung guna membangunkan orang-orang

FOTO: KASLIM

untuk sahur,” ujar salah seorang remaja mushola. Ia mengungkapkan bahwa, kegiatan membangunkan sahur keliling dimulai dari pukul 02.00 pagi hingga memasuki waktu imsyak.

Ia menjelaskan, bahwa mereka melakukan kegiatan itu awalnya diperintah oleh Ustad Komar dan Ustad Endas.

“Namun kelanjutanya kami sendiri yang berinisitif, bahkan kami semua pada tidur di Mushollah Miftahul Jannah,” jelasnya.

Terkait adanya pendapat bid’ah dalam kegiatan itu, Ustad Endas menjelaskan bahwa justru dengan sarana bedug tersebut, dapat mengantarkan kepedulian kepada warga, khususnya warga Kampung Cabang Pintu Air. “Saya rasa salah satu cara untuk berkeliling membangunkan sahur ya seperti inilah, dengan menggunakan sarana menabuh bedug,” pungkasnya. (Nunu)

syarakat Desa dan juga dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditunjukan untuk meningkatkan ke sejahte­ raan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penangulangan kemiskinan de­ngan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Desa.

Antara lain seperti pe­ngadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana da­ sar untuk pemenuhan kebutuhan, lingkungan pemukiman, transportasi energy dan informasi dan komunikasi.

Agar tidak menyimpang dari landasan tersebut, di tahun 2017 ini Pemerintah Desa Sukadarma akan mengadakan bimbingan teknik (Bimtek) atau pelatihan. Para perangkat Desa yang akan mengikuti pelatihan tersebut adalah mulai dari para Kaur, para Kadus, para Ketua RT/RW, dan para Amil. Hal ini agar para perangkat Desa selangkah lebih maju dari pengetahuannya, mengerti tugas dan wewang yang akan dijalani. (Kaslim)

12 - 26 Juni 2017 | Edisi 336 2 Th XVII

IMM Ajak Masyarakat Korban Ketidakadilan Rezim Bentuk Kekuatan Besar Jakarta, Trans - Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Taufan Putra Revolusi membuka diri bersama-sama de­ngan elemen masyarakat yang menjadi korban ketidakadilan penegakan hukum di era rezim Joko Widodo membangun poros kekuatan perlawanan.

Hal itu menanggapi nasib yang dialami sejumlah elemen ma­ syarakat termasuk ulama dan tokoh kritis yang mendapat perlakuan yang menjurus pada pembunuhan karakter seperti yang dialami tokoh reformasi dan cendikiawan muslim Amien Rais oleh pihak KPK. Seperti diketahui belaka­ ngan ini nuansa ketidaknyama­ nan tersebut dirasakan oleh ber­ bagai lapisan masyarakat. Diduga pemicunya berawal kasus penistaan agama, yang terus berkembang dan memunculkan isyu SARA, anti keberagaman, anti NKRI dan seterusnya.

Langkah berdalih penegakan hukum, justru terkesan dipolitisasi. Sehingga kasus yang sebenar­ nya sepele tidak merugikan rakyat banyak serupa kasus medsos pornografi menjadi masalah besar karena pelakunya seorang tokoh ormas agama.

“Kami siap membangun poros kekuatan bersama dengan siapapun yang punya visi yang sama.

Tentu saja untuk memperbaiki kondisi bangsa yang hari ini secara ekonomi dan politik semakin tidak menentu,” kata Taufan di Jakarta, Rabu (7/6) lalu. “Termasuk hukum yang tidak lagi berpijak pada keadilan dan kemanu-

FOTO: IST

Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Taufan Putra Revolusi.

siaan. Hukum yang jauh dari nilainilai Pancasila,” imbuhnya.

Dia memastikan bahwa IMM dan Muhammdiyah pada umum­ nya akan melakukan gerakan perlawanan untuk mengawal Amien Rais yang dituduh jaksa penuntut KPK menerima uang dari dana korupsi pengadaan alat kesehatan tanpa adanya pemeriksaan terlebih dahulu.

Pihaknya akan terus menga­wal Amien Rais, dan bergerak melawan ketidakadikan. Sehingga, jika ada pembiaran, dan pembunuhan karakter ke Amien, ini semakin menjadi-jadi, maka IMM se-Indonesia akan bergerak, tak ha­nya mengawal beliau tapi memperjuangkan keadilan.

Konon pihaknya tidak ha­ nya menuntut KPK, tapi juga akan mencari dan mengungkap siapa aktor dibalik pembunuhan karakter terhadap Amien Rais dan apa motifnya. (Odjie/NS/W-L6)***

Oknum Polisi Yang Bandar Narkoba Terpaksa Ditembak Mati Jakarta, Trans - Seorang oknum polisi di Bengkalis, Provinsi Riau tewas ditembak oleh Direktorat Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang Kepolisian Daerah Riau karena diduga telah menjadi bandar barang haram tersebut. Ketika disuruh menyerahkan diri pelaku malah mengadakan perlawanan.

Petugas terpaksa mengambil tindakan tegas dengan cara me­ nembak dada sebelah kiri tersangka. “Setelah itu, karena tersangka ingin melarikan diri dan melakukan perlawanan, dia pun ditembak lagi tepat di punggung belakang sebanyak 3 kali,” kata Kapolda Riau Irjen Pol Zulkarnain Adine­ gara di Pekanbaru, belum lama ini.

Kapolda menjelaskan bahwa ditembak matinya polisi berinisial Hen itu dikarenakan tertangkap membawa tujuh Kilogram sabu-sabu dan 4.000 butir ekstasi happy five. Meskipun tertangkap membawa barang haram itu, tak lantas membuat Hen menye­ rah saat disergap. Malah dia mencoba melawan petugas yang akan menangkapnya pada Selasa (6/6)

sore di Pelabuhan Roro Desa Air Putih Bengkalis.

Oleh karena itulah petugas terpaksa mengambil tindakan tegas dengan menembaknya. “Tersangka merupakan oknum anggota kepolisian yang tidak pernah datang saat dinas (disersi) selama lima bulan. Dan rencananya tersangka ini akan dilakukan sidang kode etik. Saat hendak disidang tersangka juga tidak datang,” jelasnya.

Seperti diketahui sindikat narkoba level internasional sudah merambah ke tanah air. Sudah banyak anak bangsa yang jadi korban. Iming-iming imbalan besar menyebabkan banyaknya oknum yang terlibat. Pemasok terbesar barang haram tersebut umumnya dari China dan Singapura.

Pemberantasan narkoba juga dijadikan ajang pemerasan oknum terhadap pelaku yang ketangkap basah menggunakan narkoba. Umumnya orang tua pengguna yang diperas memilih diam, ketimbang anaknya mendekam di penjara.

(Odjie/Ak/W)***

Targetkan Kota Kreatif, Dinkop UKM Tangsel Gelar Seminar Tangsel, Trans - Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi, serta inovasi telah melahirkan bentuk aktivitas ekonomi kreatif. Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk melakukan transformasi dan penguatan struktur ekonomi melalui pengembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu potensi dan kekayaan bangsa ini.

Potensi lokal sebagai bagian dari identitas kekayaan daerah menjadi kata kunci dalam pembangunan kota kreatif. Kota kreatif bukan sekedar city branding, tetapi lebih kepada komitmen untuk mengangkat dan mengembangkan potensi kekayaan lokal. Oleh karena itu, visi dan komitmen pemerintah serta keterlibatan forum kreatif menjadi sangat penting dalam pembangunan kota kreatif yang berkelanjutan.

Melalui Dinas Koperasi dan UKM Tangsel mengadakan seminar peningkatan peluang usaha mikro kecil menengah yang bertempat di Hotel

Walikota Tangerang Selatan Hj. Airin Rachmi Diany, SH. MH (tengah) saat memberikan pemaparan.

FOTO: IST

Peserta seminar.

Marilyn, Serpong pada hari Selasa 06/06/2017. Dengan mengundang para pegiat UKM yang ada di Tangerang Selatan, acara ini dihadiri oleh Walikota Tangerang Selatan Hj. Airin Rach-

mi Diany, SH. MH, Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Dahlia, narasumber, dan juga jajaran terkait.

Dalam sambutannya Airin mengatakan bahwa para pelaku

UKM di Tangsel harus fokus dengan apa yang akan dikerjakan, apa yang dikerjakan saat ini akan menjadi modal investasi di masa yang akan datang. “Pemerintah Kota Tangerang Selatan mendukung apa yang dilakukan oleh para pegiat lokal yang ada,” ungkap Airin. Lebih lanjut Airin mengatakan bahwa Pemkot Tangsel berencana untuk membangung gedung inovasi sehingga produk – produk UKM dapat juga dikembangkan dengan adanya gedung inovasi kedepannya agar nantinya tidak hanya dipasarkan di tingkat lokal saja namun bisa ke tingkat nasional bahkan internasional.

(Okt/Rel)

12 - 26 Juni 2017 | Edisi 336 2 Th XVII

Trans Jabodetabek

ANGGARAN PENGERUKAN SITU DAN RAWA DI KOTA DEPOK SEBESAR RP 451 MILIAR

DITUDING SELINGKUH DENGAN ISTRI ORANG

Mantan Kepala Dibimasda Lupakan Anggaran

Camat Cimanggis Siap Mengajukan Hak Jawab Dan Tuntutan Hingga Proses Hukum Depok, Trans - Camat Cimanggis Kota Depok Hendry Mahawan merasa menggigil akibat adanya pembe­ ritaan yang menyudutkan tentang di­ rinya di media cetak beberapa waktu lalu. Karena hal itu jelas merupakan berita bohong dan fitnah.

“Saya pastikan tidak pernah berbicara atau mengatakan hal seperti yang termuat dalam pemberitaan media cetak tersebut,” ucapnya penuh kesal kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Merasa difitnah dan dipojokkan, dirinya tidak menerima pemberitaan itu, karena Ia disebut di salah satu media cetak “RN” telah melakukan perbuatan tindak pidana asusila. Oleh sebab itu Camat Cimanggis, Henry Mahawan menyatakan akan mengajukan Hak Jawab atau klarifikasi terkait pemberitaan tersebut.

“Siap, rencananya saya akan layangkan surat ke Pemrednya, termasuk ke Dewan Pers, dan kalau gak direspon sama mereka, baru ke polres buat pengaduan,” ungkap Hendry kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Hendry Mahawan menyebut, pem­beritaan tentang dirinya di media cetak tersebut jelas merupakan berita bohong dan fitnah yang tidak berdasar. Dirinya juga memastikan tidak pernah berbicara atau mengatakan hal seperti yang termuat dalam pemberitaan media cetak bulanan itu.

Untuk itulah Hendry akan menempuh cara-cara yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia melalui mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh dalam hal terdapat pemberitaan yang merugikan pihak atau orang lain yakni melalui hak jawab dan hak koreksi sesuai Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pokok Pers khususnya pasal 5 ayat (2) dan ayat (3).

“Saya akan sikapi sesuai prosedur hukum yang berlaku, berharap media cetak tersebut mau melaksanakan hak saya sesuai undang-undang, dan segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak benar itu, serta memuat permintaan maaf juga nantinya,” jelas Hendry.

Sementara itu salah seorang warga masyarakat Cimanggis dengan membela Camatnya mengatakan, kinerja Hendry Mahawan selaku Camat Cimanggis dinilainya masih sangat baik dan profesional. Selain itu diri­ nya pun tidak pernah sungkan jika menerima kritikan dari warga dan ele­men masyarakat manapun.

“Kalau terkait kinerjanya sebagai camat, saya lihat memang tak ada hal negatif yang bisa diangkat untuk menjatuhkannya, mungkin karena itulah saya menduga akhirnya dicari-cari berita yang mengada-ada dan menjurus fitnah seperti itu,” ucap Udin JurKa. Tercantum dalam Undang-Undang tentang Pers, hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok

6

FOTO: JOPI

Camat Cimanggis Kota Depok, Hendry Mahawan.

orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baik­nya, sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk me­ ngoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

Sementara itu, belum lama ini oknum camat cimanggis ketika dikonfirmasi wartawan terkait dugaan pe­ rilaku bejadnya dengan dengan salah satu staf kelurahan yang masih di bawah naungan Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, diantaranya Kelurahan Harjamukti, Kelurahan Tugu, Kelurahan Curug, Kelurahan Cisa­ lak Pasar, Kelurahan Mekar Sari dan Kelurahan Pasir gunung.

Drs. Hendy Mahawan disisi lain pernah mengakui kalau perbuatan hubungannya dengan oknum pegawai kelurahan yang masih menjadi bawahannya itu. Sebut saja namanya bu­ nga, Ia telah di kelonin disalah satu hotel, sementara bunga sendiri sudah mempunyai suami atau keluarga. Sebab Sementara itu pula Camat Cimanggis Drs. Hendry Mahawan pernah berjanji kepada wartawan yang memergokinya itu di hotel, akan menyelesaikan semua perbuatannya dengan meminta maaf kepada suami dari bunga dan akan memberikan bukti maafnya kepada media ini de­ ngan sehelai surat perjanjian. “Serta agar kasus ini ditutup saja, jangan samapai dipublikasikan,” ujarnya.

Hasil investigasi di lapangan de­ ngan keluarga bunga mengatakan, kalau camat Drs. Hendry Mahawan tidak pernah menemui suami bunga yang telah disetubuhinya di hotel tersebut. Berdasarkan informasi yang la­ yak dipercaya sebut saja (Man 48 thn) warga Cimanggis menjelaskan, kalau oknum camat ini perilakunya sering mengganggu istri orang terutama wa­ nita wanita yang bekerja di kantor kelurahan. Sudah sepatutnya Drs. Hendry Mahawan ditindak tegas atas perbuatannya yang selalu mengganggu istri orang. Man menilai kalakuan Hendri sudah kelewat batas dan perperilaku seperti binatang. (Jopi)

Mantan Kabid SDA, Herry Gumiliar.

Mantan Kepala DBMSDA, Yulistiani Muchtar.

Yulistiani Muchtar mengaku tidak tahu mengenai kemanamana dana direalisasikan penggunaannya.

Depok, Trans - Di Kota Depok, terdapat 20 Situ dan Rawa yang merupakan resapan air. Ketika intensitas curah hujan sa­ ngat tinggi di wilayah depok, Pemerintah Kota Depok merencanakan sebuah mega proyek untuk pengerukan 20 situ/rawa yang tersebar di wilayah Kota Depok.

Mega proyek tersebut diperkirakan akan membutuhkan biaya senilai Rp.451 miliar.

“Untuk pengerukan 20 situ/ rawa yang tersebar di wilayah Kota Depok, membutuhkan anggaran sebesar Rp 451 miliar. Dimana rinciannya bahwa sebuah perbaikan situ butuh biaya sebesar Rp.20 miliar/setu,” ujar Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA)

pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Depok, Ir. Herry R. Gumelar (28/2/2014) lalu.

Pengajuan anggaran senilai Rp. 451 miliar tersebut, kata Herry Gumelar, sesuai dengan kewena­ngan pengerjaan situ/rawa menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Sumber Daya Air. Pengerjaan pengerukan situ/rawa adalah merupakan kewenangan pemerintah pusat. “Kami hanya sebatas pemeliharaan dan dalam kondisi darurat, mangkanya pekerjaan pengerukan kami ajukan ke sana (Kementerian PU-red),” jelasnya.

Menurut Herry Gumelar, pengerukan situ/rawa itu tidak hanya bisa mencegah banjir di Depok, tapi sekaligus mengura­ ngi banjir di Jakarta (baca: Banjir di Bukit Cengkeh, Depok, Masih Selutut). Pasalnya, 20 situ/rawa itu terintegrasi dengan Kali Ciliwung yang mengalir ke Jakarta. “Saat ini luas total situ/rawa di Depok sekitar 150 hektare,” ujar Herry Gu-

melar seperti dikutip tempo.com.

Setelah turun dana tersebut, akhirnya Ketua Komisi C DPRD Kota Depok ketika itu Enty Sukarti dari Fraksi Partai Amanat Nasio­ nal (PAN) Kota Depok, akhirnya turun tangan untuk melakukan pengawasan terhadap dana anggaran sebesar Rp.451 Miliar itu. Namun pihak Dibimasa Kota Depok saat itu (Red; Dinas PUPR) tidak mau dintervensi oleh Dewan. Alasannya daripada Dibimasada ketika itu bahwa masalah bantuan Kementerian PU tersebut adalah merupakan ranah daripada eksekutif.

Bahkan Enty saat itu dengan jelas mengiayakan bahwa dana bantuan sebesar Rp.451 Miliar itu sudah turun ke Pemkot Depok.

Namun masalah realisasi penggunaannya mereka tidak tahu, karena keburu masa tugas mereka sebagai anggota dewan sudah ber­akhir saat itu. Sehingga kontrol dari pihak Dewan tidak berlanjut.

Sementara itu, ketika hal itu dikonfirmasikan oleh beberapa

FOTO-FOTO: JOPI

LSM dan Wartawan kepada Yulistiani Muchtar mantan Kadis Dibimasda Kota Depok yang kini menjabat Kadis Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap Kota Depok, dirinya mengatakan bahwa Ia lupa akan jumlah nilai bantuan dari Kementerian PU tersebut.

Dirinya mengaku tidak tahu mengenai kemana-mana dana tersebut direalisasikan penggunaannya. Bahkan masalah alat berat seperti Exavator yang dibeli mereka ketika itu, dirinya sudah lupa sama sekali dan tidak tahu harganya. Yulis juga tidak me­ ngetahui apakah barang alat berat tersebut dalam proses pembeliannya dibeli dengan mekanisme penunjukan langsung (PL) atau melalui mekanisme tender lelang.

Untuk itu, terkait hal tersebut LSM Depok berharap agar pe­ negak hokum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan penyelidikan terkait bantuan dana sebesar Rp.451 Miliar tahun 2014 tersebut. (Jopi)

Djarot Imbau PNS Tak Pakai Mobil Dinas Untuk Mudik Jakarta, Trans - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta para pegawai negeri sipil (PNS) tidak menggunakan mobil dinas untuk keperluan mudik Lebaran.

Menurutnya, fungsi kendaraan dinas atau operasional bukan untuk kepentingan pribadi yang salah satunya mudik Lebaran, namun untuk kepentingan pekerjaan.

“Silahkan saja kalau mau pulang kampung saat Lebaran, kumpul bersama keluarga. Tapi saya minta jangan gunakan mobil

dinas,” kata Djarot di Balai Kota, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Dia pun menegaskan apabila nantinya diketahui ada pegawai yang sengaja menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran, maka akan dikenakan sanksi tegas. “Kalau terbukti ada PNS yang memakai mobil operasional untuk kepentingan mudik Lebaran, nanti akan kami kasih sanksi tegas.

Kami akan bahas lagi sanksinya,” ujar Djarot.

Selain tidak menggunakan kendaraan operasional, dia juga

Djarot Saiful Hidayat.

FOTO: IST

mengimbau para pegawai agar meninggalkan rumah dalam kondisi seaman mungkin sebelum mudik.

Kemudian, mantan Wali Kota Blitar itu juga mengingatkan agar sebelum berangkat mudik, terlebih dahulu melapor kepada pengurus RT maupun RW setempat. “De­ ngan demikian, pengurus RT, RW ataupun tetangga bisa ikut membantu melakukan pengawasan terhadap rumah-rumah yang ditinggal mudik selama Lebaran,” kata Djarot. (ZN)

DPC Partai Gerindra Kota Bekasi Lantik Pengurus BAPPDA Bekasi, Trans - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Bekasi menggelar pelantikan pengurus Badan Pemenangan Pemilu Kapala Dae­ rah (BAPPDA) di Komplek Ruko Jalan Mustika Sari No. 19, Senin (5/06/2017) sore. Acara ini dirangkai dengan buka puasa bersama.

Acara pelantikan pengurus BAPPDA ini dihadiri oleh kurang lebih 300 kader, diantara­nya seluruh Pengurus Anak Cabang, Pengurus Anak Ranting dan bebe­ rapa Anggota Dewan Fraksi Partai Gerindra. Turut hadir perwakilan dari partai PKS DPD Kota Bekasi, perwakilan dari PPP, Partai Demokrat serta segenap kader dan simpatisan Partai Gerindra.

Ketua DPC Gerindra Kota Bekasi, Ibnu Hajar Tanjung dalam sambutannya menyampaikan bahwa mulai tanggal 6 Juni 2017 pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi dibuka. Ia mengatakan bahwa kesempatan terbuka lebar, baik dari kader partai ataupun dari luar partai. “Kita akan mencari calon pemimpin yang benar-benar memiliki jiwa kepemim­ pinan, yang siap mengabdi untuk masyarakat Kota Bekasi. Kita akan jaring melalui mekanisme partai yang sudah ditetapkan,” jelasnya.

BAPPDA ini, jelas Tanjung, dibentuk dan ditujukan bahwa Ge­

Ketua DPC Gerindra Kota Bekasi, Ibnu Hajar Tanjung.

Pelantikan pengurus Badan Pemenangan Pemilu Kapala Daerah (BAPPDA).

rindra sebagai partai yang berkoa­ lisi dengan PKS, memang sedang mencari seorang figur Pemim­pin yang bisa menjadi pelayan bagi masyarakat Kota Bekasi yang me­ rata, adil dan berkeadilan. “Bukan menjadi pemimpin penikmat uang

rakyat, artinya Gerindra dan PKS ingin warganya bahagia serta kotanya maju, bukan kotanya maju rakyatnya tak bahagia,” tuturnya.

“Secara tehnisnya nanti bisa ditanyakan langsung bagaimana rundown ke ketua BAPPDA. Saya ha-

nya menyampaikan pandangan umum saja. Yang jelas, bahwa penjaringan ini akan dilakukan selama 1 bulan,” imbuhnya.

Sekarang ini di Kota Bekasi, lanjut Tanjung, begitu banyak gedung menjulang tinggi terba-

ngun tapi masih ada warganya tidur di kuburan dan di pinggir-pinggir kali. “Inikan tidak manusiawi, padahal setiap warga negara mempunyai hak yang sama, sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan itu

termasuk dalam tanggung jawab negara,” tegasnya.

“Intinya Kami dan PKS tidak takut dan terus berjuang walau hanya dua partai saja. Koalisi Me­rah Putih tak akan gentar selangkah pun. Itu Kita tunjukkan di Jakarta kemarin. Walau hanya dua partai, kami solid dan bisa menang.

Pilkada Bekasi pun demikian, sebab Pilkada Kota Bekasi ala Pilgub Kota Jakarta. Karena rakyatnya sudah pintar dan sudah tau siapa yang sungguh-sungguh memperjuangkan Mereka,” paparnya.

Terkait pencalonan ini, Ibnu Hajar Tanjung telah mendapat dukungan dari 9 PAC untuk maju sebagai kandidat calon walikota. Namun ia memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada ka­ der yang ingin mencalon. Tanjung pun menambahkan, bahwa DPC Gerindra Kota Bekasi mendukung sepenuhnya H Mulyadi menjadi calon gubernur Jawa Barat.

Sementara itu, Ketua BAPPDA Partai Gerindra Kota Bekasi me­ngatakan bahwa pihaknya tidak mematok kuota bakal calon walikota dan wakil walikota Bekasi. “Kami telah menyiapkan segala sesuatunya, baik formulir pendaf­ taran dan lainnya. Tidak ada kuota untuk bakal calon walikota dan wakil. Kami menampung seba­nyakbanyaknya,” pungkasnya. (SN)

7

Sambungan atis tanpa dilakukan permintaan dan dengan permintaan. “Yang otomatis adalah informasi yang terekam dalam satu periode waktu dan mulai berlaku untuk pelaksanaan transmisi di 2018 atas saldo atau keadaan 2017,” ujar Suryo.

Dia melanjutkan, Bentuknya bisa elektronik maupun non-elektronik. Penyampaian yang sifatnya otomatis disampaikan melalui OJK sebelum ke Ditjen Pajak. Informasi yang diminta antara lain identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, identitas lembaga keuangan yang melaporkan, saldo dari rekening keuangan per 31 Desember 2017 untuk pelaporan yang pertama, dan penghasilan terkait dengan rekening keuangan.

Meyakinkan Dunia Internasional Setelah penerbitan aturan turunan itu, dalam waktu dekat, Sri mengaku akan menghadiri The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Ministerial Council Meeting di Paris, Prancis untuk menandatangani Multilateral Instrument (MLI) to implement tax treaty related measure to prevent Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), pada 7 Juni 2017.

Tujuan penandatanganan tersebut adalah untuk memutakhirkan Persetujuan Penghindaran PEEK Berganda (P38) guna mengurangi potensi adanya tindakan penghindaran pajak dari perusahaan multinasional. Sri juga akan melakukan pertemuan dengan Direktur Center for Tax Policy and Analysis OECD untuk membicarakan kesiapan legislasi domestik Indonesia terkait implementasi atau Automatic Exchange

of Information (AeoI).

Di pertemuan itu, Sri ingin memastikan bahwa Indonesia tidak akan dilaporkan sebagai negara yang gagal memenuhi komitmennya atau dikelompokkan sebagai non-cooperative jurisdiction pada G20 Leaders Summit di Jerman pada Juli 2017 mendatang.

Disamping itu Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRRI) menggelar rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, untuk memberikan penjelasan terkait dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Sri Mulyani menjelaskan, latar belakang perppu tersebut diawali dari krisis keuangan pada 2008 lalu, yang menimbulkan kontraksi dan ketidakpastian perekonomi-

an dunia, termasuk Indonesia. Situasi itu kemudian mempengaruhi penerimaan pajak negara maju dan berkembang. Sri Mulyani mengatakan, ini menjadi perhatian dunia karena menggerus basis penerimaan pajak di negara maju dan berkembang. “Modusnya dengan menyimpan aset di negara suaka pajak atau tax haven,” jelasnya.

Karena itu, menurut dia, negara-negara di dunia serta organisasi internasional bahu-membahu mengatasi persoalan tersebut, termasuk Indonesia bersama anggota G20 lain. “Diperlukan kerja sama internasional, terutama kerja sama pertukaran informasi antar-otoritas perpajakan,” katanya. Kemudian pada 2009 lalu dideklarasikan langkah untuk transparansi perpajakan dan dikenal sebagai era berakhirnya kerahasiaan perbankan untuk kepentingan perpajakan. (ZIK/RN/SN)

hun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Lebih lanjut sebagaimana diungkapkan Bang Syaiful Nazar, penggunaan produk dalam negeri juga diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 54/M-IND/PER/3/2012 Tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Beberapa temuan dan laporan yang diterima NCW, kompetitor penyedia barang/jasa diduga tidak mengindahkan Permen tersebut,

karena didalam pelaksanaan penyediaan barang atau komponen infrastruktur kelistrikan masih mengimpor barang seperti Genset built up dalam bentuk sudah jadi.

Tentunya hal tersebut bertolak belakang dengan Permen No. 54/M-IND/Per/3/2012 Pasal 3 Ayat 2 yaitu pengadaan barang impor dilakukan dalam hal (a) barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri, (b) spesifikasi teknis barang yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau, (c) jumlah produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.

“Kendatipun penyediaan barang impor tersebut dapat dilakukan, apa-

bila ada pernyataan ketidakmampuan yang dikeluarkan oleh pabrikan/asosiasi sesuai dengan Pasal 3 Ayat 3 pada Permen tersebut,” ungkap Syaiful.

Namun kenyataan di lapangan dewasa ini, adanya impor genset built up tersebut masih saja dapat berjalan dengan mulus. “Sinyalemen”, tentunya ada rekomendasi impor khusus yang dikeluarkan oleh Institusi yang membidangi seperti Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Untuk itu NCW menghimbau kepada Pemerintah Joko Widodo selaku mandataris negara untuk menegur anak buahnya dalam

pelaksanaan regulasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 54/M – IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

“Hentikan impor genset built up, karena dapat berpengaruh terhadap produsen lokal. Akibatnya PHK dimana-mana, dan dapat berpotensi tingginya tingkat pengangguran serta berdampak negatif terhadap dunia bisnis,” pungkasnya. (RN/ZIQ)

dalam berinovasi dan berkreasi.

“Oleh karena banyaknya peminat, semula waktu pendaftaran hak cipta selambat-lambatnya tiga bulan berubah menjadi selambat-lambatnya 11 hari. Bahkan, secara online sudah dapat diakses apabila dokumen lengkap dapat diselesaikan dalam waktu satu hari,” ungkapnya.

Produk KUMKM yang strategis memiliki daya saing yang diprioritaskan diberi HKI, antara lain, pakaian dan batik, perhiasan dan aksesoris, kerajinan tangan, furniture,

tas dan sepatu, serta songket dan tenun. Sedangkan untuk hak merek produk UMKM diprioritaskan pada produk UMKM yang telah memiliki pasar potensial. “Sehingga, produk UMKM memiliki perlindungan karena memiliki merek dagang sendiri,” katanya.

Puspayoga menambahkan, sejalan dengan amanat UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dalam rangka meningkatkan promosi dagang produk UMKM, perlu dilakukan fasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual (hak cipta dan hak merek) atas produk dan desain UMKM untuk kegiatan dalam negeri dan luar negeri. (ZIK/RN/SN)

Kondang yang dikenal vocal, Ichsanuddin Noorsy dengan blak-blakan mengatakan bahwa rencana holdingisasi BUMN melalui Peraturan Pemerintah (PP) 72 Tahun 2016, tidak kurang hanya sebagai modus akal-akalan untuk ‘menggarong’ perusahaan plat merah. Dia memprediksi bahwa dengan holding akan meningkatkan nilai aset untuk dijadikan jaminan utang bagi pemerintah. Cara ini merupakan jalan praktis mendapatkan sumber dana untuk merealisasi proyek infrastruktur.

“Artinya pemerintah ingin mendapatkan dana tanpa melakukan apa-apa yaitu menjadikan BUMN sebagai jaminan,” katanya kepada awak media di Jakarta, belum lama ini. Kemudian dia mengingatkan bahwa kita tak boleh lupa akan kultur penyelenggara BUMN

Indonesia yang menjadikan perusahaan plat merah sebagai sapi perah belaka.

Karenanya dengan kultur yang demikian serta dijadikannya BUMN sebagai jaminan hutang, tentunya sangat terlihat dengan kasat mata, jelas bahwa holding merupakan suatu skenario alias akal-akalan untuk melakukan kooptasi terhadap BUMN. Menurut Ichsanuddin lagi, selama holding BUMN dengan kultur seperti di Indonesia dari rezim dahulu hingga saat ini, yang ada kebijakan tadi hanya memperkuat kooptasi perusahaan-perusahaan asing terhadap BUMN. Bisa jadi, holding hanya sebagai cara memberikan kooptasi BUMN kepada perusahaan asing, maka tujuannya holding adalah hunky-punky, kata dia lagi dengan semangat. Masyarakat pasti tahu, apa arti ungkapan “hunkypunky” itu! (Odjie)***

Perppu Tentang Akses ........ baga terkait, seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani lndrawati, menekankan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

PMK 70/PMK.03/2017 berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu 31 Mei 2017 lalu.

Sri Mulyani lndrawati menjelaskan, tata cara dan prosedur pelaporan informasi keuangan,

identifikasi rekening, kewajiban dokumentasi lembaga keuangan, sanksi bagi lembaga keuangan yang tidak patuh, kerahasiaan informasi keuangan yang diterima Ditjen Pajak, serta ancaman pidana bagi petugas pajak yang tidak memenuhi ketentuan kerahasiaan informasi.

Menurut staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Suryo Utomo, bahwa PMK 70/2017 mengatur tata cara akses pertukaran informasi keuangan perpajakan agar bisa dijalankan untuk kepentingan dalam negeri dan implementasi perjanjian internasional.

Suryo menjelaskan penyampaian informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dilakukan dengan dua cara, yakni secara otom-

Genset Built Up Bunuh ....... ini merupakan tahun yang semakin keras dalam persaingan bisnis jika tidak bisa menangkap peluang yang semakin sulit.

Ketua Umum Nasional Corruption Watch (NCW) Syaiful Nazar saat dihubungi via cellulernya, Jumat (3/6/17), mengatakan bahwa peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam pengawasan dalam berbagai bidang, agar persaingan yang terjadi berjalan seimbang antara pengusaha lokal dengan pengusaha asing yang mengadu peruntungan di bumi pertiwi ini.

Karena, lanjut Syaiful Nazar, ke-

bijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dengan adanya Local Content Requirements (LCRred) dalam Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sangat berpengaruh terhadap pengusaha lokal, dengan tujuan memberdayakan produk nasional dengan prosentase kandungan lokal tertentu demi melindungi industri domestik dari serbuan produk impor (national protection), karena sekaligus menyangkut penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut sesuai dengan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Ta-

Dongkrak Perekonomian Rakyat mengenai pasar swalayan dan sebagaimana nanti dikeluarkan peraturan menteri,” kata Enggar, di Kantor Koordinator Bidang Perekonomian, belum lama ini.

Menteri Kementerian Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah ( AAGN) Puspayoga, telah memfasilitasi sebanyak 2.550 UMKM yang bergerak di berbagai bidang untuk mendapatkan hak cipta bagi kelangsungan usahanya, Sejak diluncurkan pada 2014 sampai Mei 2017.

UMKM yang bergerak di

bidang usaha pakaian dan batik, perhiasan dan aksesoris, handycraft, tas dan sepatu, serta songket dan tenun untuk mendapatkan hak cipta, kata (AAGN) Puspayoga.

Lebih lanjut Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspayoga mengatakan, bahwa hak cipta dan hak merek adalah salah satu bentuk sertifikasi produk yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Dimana kekayaan intelektual inilah yang akan menjadi aset yang sangat berharga bagi UMKM

Pejabat Rangkap Jabatan .... banyak menempatkan orang-orang pemerintah dari eselon I atau II untuk rangkap jabatan menjadi komisaris di perusahaan pelat merah itu.

“Justru yang terjadi, penempatan orang-orang dari penguasa dalam BUMN merupakan cara paling efektif untuk menjarah BUMN. Dengan demikian, maka belanja BUMN yang sangat besar yang bernilai ribuan triliun itu bisa menjadi proyek bancakan penguasa,” kecam Daeng seperti ditulis Aktual.com, Senin (5/6) lalu.

Bahkan hal itu dialami BUMN strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak. “Makanya berbagai mega proyek yang direncakan oleh BUMN tersebut jadi bancakan oligarki penguasa. Sehingga cepat atau lambat BUMN itu akan gulung tikar,” prediksi Sala-

muddin lagi.

Apalagi sekarang, kata dia, BUMN dipaksa mengambil utang yang besar ke luar negeri dan dari pasar keuangan. Sehingga beban BUMN meningkat, penerimaan BUMN pun menurun seperti yang terjadi di PT PLN (Persero). Diduga tradisi itu juga menimpa BUMN strategis lainnya.

Salamuddin khawatir jika BUMN itu sudah bangkrut, maka BUMN ini selanjutnya bisa saja dijual ke swasta, dilepas ke para taipan dan asing. Lagi-lagi penjualan aset BUMN dapat menjadi ajang korupsi oligarkhi penguasa. Jadi BUMN bangkrut pun mereka selalu untung.

Rakyat cuma dapat ampasnya?

Skenario Menggarong BUMN Sementara itu, pakar ekonomi

Kemenhub Angkut 44.721 Sepeda Motor dan 208.435 Penumpang Untuk moda jalan, sepeda motor yang akan diangkut 3.510 dan 54.900 penumpang. Sepeda motor tersebut akan diangkut dengan menggunakan 77 truk, sedangkan penumpangnya akan diangkut menggunakan 1.220 bus.

Sedangkan moda penyeberangan, akan dilayani oleh 2 kapal ferry yaitu KMP Jatra Tiga dengan tujuan Lampung dan KMP Sebuku dengan tujuan Semarang. Jumlah sepeda motor yang akan diangkut oleh 2 ferry tersebut 5.000 dan 10.000 penumpang. Melalui moda laut, akan dilayani oleh 3 kapal RoRo menuju Semarang dengan kapasitas 16.000 sepeda motor dan 32.000 penumpang yang akan diangkut. Selain itu, moda kereta api akan mengangkut 18.096 sepeda motor.

Diakui Menhub, khusus untuk moda laut, tahun lalu program ini tidak dimanfaatkan dengan baik, oleh karena itu kami himbau untuk menggunakan kapal karena

semuanya gratis.

“Selain diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan, sejumlah BUMN dan mitra kerja juga turut menyelenggarakan program Angkutan Sepeda Motor Gratis dan Mudik Gratis,” ujar Menhub.

Menurut rencana BUMN akan mengangkut 91.060 penumpang.

Sedangkan beberapa mitra kerja, akan mengangkut 2.115 sepeda motor dan 20.475 penumpang.

Kota tujuan yang akan dilayani oleh program tersebut untuk moda darat sebanyak 29 kota diantaranya Cirebon, Magelang, Solo, Wonogiri, dll. Moda penyeberangan akan melayani Semarang dan Lampung sedangkan moda kereta api akan melayani kota Surabaya, Kutoarjo, dan Kediri. Untuk moda laut, akan melayani kota Semarang.

Waktu pendaftaran, untuk moda jalan, pendaftaran online dan offline dimulai pada 18 Mei – 16 Juni 2017.

Pendaftaran online melalui www.

Bea Cukai Naikkan .... 4SAMBUNGAN DARI HAL 1 menyelaraskan hal tersebut kami juga menaikkan batas pembebasan barang kiriman impor di mana sebelumnya USD 50 menjadi USD 100.”

Dengan pengimplementasian peraturan ini, seluruh barang kiriman yang diimpor harus dinyatakan di dalam pemberitahuan pabean. Proses ini bertujuan untuk menciptakan data yang valid sehingga menciptakan tertib administrasi. “Dari proses ini kami dapat melihat kepatuhan para pengirim

barang dalam menyampaikan data dalam pemberitahuan pabean sehingga dapat meningkatkan kepatuhan para pengguna jasa,” jelas Oza. Peraturan terbaru terkait ketentuan impor barang kiriman ini diharapkan dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif. (RN)

Imigrasi Cegah ....... pers di Lobby Gedung Ditjen Imigrasi Minggu 4 Juni 2017 mengatakan, “Ditjen Imigrasi mencium upaya penyimpangan prosedur tersebut, seperti mengelabui petugas dengan motif umrah, haji khusus, magang, bursa kerja khusus, kunjungan keluarga, dan wisata”.

“Selain penundaan paspor, pihaknya juga menunda keberangkatan 783 CTKI non-prosedural.

Ratusan CTKI itu digagalkan berangkat dari 14 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Udara, 7 TPI Laut dan 2 TPI Darat,” tambah Ronny.

Menurutnya, penundaan itu semata-mata tak pada kebijakan yang berlaku, namun berdasarkan kewenangan yang diatur daIam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimgirasian.

“Ditjen Imigrasi dapat melaku-

4SAMBUNGAN DARI HAL 1 kan penundaan penerbitan paspor dan/atau penundaan keberangkatan pada saat pemeriksaan keimigrasian,” kata Ronny.

Di samping itu, Ditjen Imigrasi telah meluncurkan surat edaran kepada beberapa instansi seperti Kementerian dan Lembaga terkait seperti Kemenkopolhukam, TNI, Polri, Kemenaker, BNP2TKI, Kemenag, Kemenlu, Kemensos dan Kemendagri, guna menginisiasi pencegahan TKI non-prosedural.

Surat edaran itu berupa surat edaran Direktur Jendral Imigrasi No. IMI- 0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang pencegahan TKI non-prosedural, yang ditetapkan tanggal 24 Februari 2017 sebagai pedoman petugas imigrasi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. (RN)

Dewi Sandra ...........

PROGRAM MUDIK GRATIS 2017

Jakarta, Trans - Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada masa Angkutan Lebaran 2017 ini Pemerintah kembali menyelenggarakan program Angkutan Sepeda Motor Gratis dan Mudik Gratis sebagai program kolaborasi antara Kementerian Perhubungan, BUMN, dan mitra kerja. Jumlah sepeda motor yang akan diangkut mencapai 44.721 sepeda motor dan penumpang 208.435 orang.

“Kami menghimbau para pemudik sepeda motor untuk mengurangi atau tidak menggunakan motor dalam perjalanan jarak jauh, gunakanlah mudik gratis ini,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, baru-baru ini.

Untuk penyelenggaraan angkutan lebaran gratis ini, diakui, Pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 90 miliyar. Jumlah sepeda motor dan penumpang yang akan diangkut, mengalami kenaikan 57% untuk jumlah penumpang dan naik 155% untuk sepeda motor.

12 - 26 Juni 2017 | Edisi 336 2 Th XVII

mudikgratis.dephub,.go.id dan pendaftaran offline di Gor Bulungan (Blok M), Kantor Dishub Bekasi, Kantor Dishub Depok, Kantor Dishub Tangerang Kota, dan Kantor Dishub Tangerang.

Untuk moda penyeberangan, pendaftaran dimulai pada 1 Juni 2017 – 2 hari sebelum keberangkatan di Kantor Dishub Depok, Kantor Dishub Bekasi, Kantor Dishub Tangerang, dan Kantor PT ASDP Pusat.

Untuk moda laut, pendaftaran online dimulai pada 29 Mei 2017 – 2 hari sebelum keberangkatan melalui www.mudikgratis.dephub,. go.id.

Untuk moda kereta api, pendaftaran online melalui www.mudikgratis.dephub,.go.id dimulai pada 15 Februari 2017 s.d 14 Juni 2017 dan pendaftaran offline pada 16 Februari – 16 April 2017 di St Jakarta Kota, St Bekasi, St Jatinegara, St Pasar Senen, St Depok, St Bogor, St Cikarang, St Kiaracondong, dan St Purwakarta. (Q4/rel)

jur anak-anak. “Pernah mendongeng, tetapi hanya bantu-bantu seperti tadi. Senang. Kalian tahu saya senang sekali dengan anakanak. Mereka enggak jaim. Kalau bosen kelihatan tuh muka-muka yang menguap. Capek. Tetapi kalau mereka happy akan kelihatan banget,” kata Dewi.

Usai mendongeng, sehabis menjalankan ibadah sholat Ashar – sekitar pukul 16.00 WIB, Dewi bergabung bersama Oki Setiana Dewi, ustadz Asep, aktor pendatang baru Hamas Syahid mendengarkan tausyiah menyoal “Cantik dari Hati” dan berbagai hal seputar Ramadan.

Di sela tausyiah, dia bertanya pada beberapa anak soal cita-cita mereka. Salah seorang anak menjawab keinginannya menjadi astronot kala besar nanti. Mendengar itu, Dewi tersenyum sembari berkata “Kalau sudah sampai bulan, bintang, langsung azan ya,” kata dia.

Dewi juga sempat mengutarakan pendapatnya soal makna cantik dari hati. Menurut dia, cantik dari hati tercermin saat seseorang

4SAMBUNGAN DARI HAL 1

merasa bahagia. “Kalau hati bahagia kita akan senyum terus. Saat kalian berbagi kebahagian, mensyukuri kehidupan yang dimiliki, tidak meninggalkan solat dan amalan-amalan yang baik itu sesungguhnya cantik,” tutur dia.

Dewi juga menyempatkan diri bersilaturahmi bersama komunitas muslim di kawasan Bintaro, yang diakhiri berbuka puasa bersama.

“Aku ingin berbagi kebahagiaan.

Di Bintaro ini ada komunitas yang sangat aktif misalnya untuk mengajak belajar Al-Quran, mensyukuri Islam. Hari ini kami kumpul semua dalam satu niat berbuka puasa bersama adik-adik dari Yayasan Yatim Piatu,” tutur dia.

Dewi mengaku hingga menjelang pertengahan Ramadan ini dirinya lebih banyak menghabiskan waktu melakukan aktivitas-aktivitas sosial semacam ini.

“Bulan ini aku enggak syuting.

Lebih santai. Lebih fokus dibandingkan bulan lalu. Aku lebih banyak menghabiskan waktu untuk acara seperti ini,” tutur Dewi.

(Suryati)

12 - 26 Juni 2017 | Edisi 336 2 Th XVII

Film Jailangkung Siap Gentayangan Lebaran 2017 Film produksi Screenplay Films dan Legacy Pictures akan dirilis perdana pada libur Lebaran 25 Juni 2017 mendatang.

S

utradara Jose Poernomo dan Rizal Mantovani kembali menghadirkan film Jailangkung. Keha­ diran Jailangkung dipastikan dengan peluncuran trailer produksi Screenplay Films dan Legacy Pictures ini, beberapa waktu lalu di di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

Meski kedua judul film itu hampir mirip dengan pendahulunya, namun tidak ada kaitan­ nya. “Tidak ada hubungan­nya de­ ngan film yang dulu. Jose dan

Rizal di sini membuat film ini beda dan sesuai dengan era film horor saat ini,” kata produser Screenplay Films, Wicky V Olindo, dalam peluncuran trailer perdana film Jailangkung di Jakarta.

Wicky menambahkan film ini akan penuh dengan twist dan misteri-misteri yang akan membuat jantung penonton berdebar-debar sepanjang film. Jose Poernomo menyatakan film ini merupakan film horor termahal yang pernah dia sutradarai. “Ini film horor termahal yang pernah saya buat, bahkan ini bisa dibilang bujetnya mencapai dua sampai tiga kali lipat le­ bih banyak dari film-film yang bia­ sa saya kerjakan,” imbuh Jose.

Sementara itu, Jose dan Rizal mengungkapkan bahwa bekerja sama kembali setelah waktu yang cukup lama adalah hal yang tidak mudah. Apalagi film

Peluncuran trailer film Jailangkung.

Jelangkung pada masa itu merupakan salah satu film box office Indonesia bahkan bisa dibilang sebagai batu loncatan bagi film horor tanah air. Sebelum melakukan produksi film Jailangkung, keduanya pun sepakat untuk mengatasi ego satu sama lain.

“Dan me­ ngendapkan ego itu kami selesaikan sebelum produksi berjalan.

Kami justru me­nemukan visi baru, rencana-rencana baru yang kami tuangkan semua­ nya di Jai­ langkung ini,” ungkap Jose Poernomo, sutradara yang terkenal lewat karya horornya.

FOTO: IST

Sejumlah tempat di Indonesia dipilih sebagai lokasi syuting seperti Jakarta, Sukabumi, Cimahi, Purwokerto, Bali, dan Lombok. Sejumlah artis terkenal pun terlibat dalam film ini, seperti Hannah Al Rashid, Lukman Sardi, Wulan Guritno, Amanda Rawles, Jefri Nichol, Augie Fantinus, dan Gabrielle Quinlyn. Khusus untuk Lukman Sardi, ini pengalaman perdananya membintangi film bergenre horor.

“Buat saya sendiri ini sebuah tantangan karena dari sekian film yang sudah saya bintangi, baru inilah pertama kali saya main film horor. Tidak seperti genre film drama, di film ini saya dituntun memiliki daya tahan tubuh yang kuat karena waktu syuting yang sebagian besar berlangsung dari sore hingga pagi,” kata Lukman Sardi.

Jailangkung, menurut rencana, akan dirilis perdana pada libur Le­baran 25 Juni 2017 mendatang. Film ini diproduksi Screenplay Films dan Legacy Pictures dan digadang-gadang menjadi film horor pertama yang diproduksi rumah produksi tersebut setelah sebe­ lumnya lebih banyak memproduksi film drama romantis. (Suryati)

8

SCTV Suguhkan Program Istimewa Ramadhan 1438 H SCTV kembali menyuguhkan sederet program istimewa untuk pemirsa di bulan suci Ramadhan 1438 Hijriyah. Sinetron Para Pencari Tuhan (PPT) Jilid 11 dan 3 Semprul Mencari Surga 5 masih menjadi sajian istimewa SCTV. Begitupun acara Mutiara Hati dan Mengetuk Pintu Hati, yang selalu menemani pemirsa di rumah.

David Suwarto, Deputy Director Programming SCTV, optimis program-program Ramadhan yang ada bisa mengamankan posisi SCTV di peringkat teratas dalam persaingan televisi di Tanah Air. “Tahun ini di non-Rama­ dhan kami kembali jadi nomor 1. Kami percaya Ramadhan tahun ini akan sangat spesial. Kami siapkan sesuatu yang luar biasa,” kata David di SCTV To­wer, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Rupanya, masih ada satu sinetron spesial lagi yang diha­ dirkan SCTV di bulan Ramadan 2017. Adalah sinetron Tuhan Beri Kami Cinta, yang di­ bintangi Dude Harlino, Citra Kirana, Baim Wong, Adipura, dan masih banyak lagi lainnya.

“Sesuatu yang baru dari

yang tidak mengenal agama. Di situ lah peran Dude Harlino sebagai ustaz kampung, mengajarkan agama pada keluarga tersebut. Meski dibumbui dengan intrik cinta dan drama, nuansa Islami begitu kental di sinetron ini.

“Bergabungnya Sinemart kita percaya bisa memperkokoh rasa cinta masyarakat pada SCTV, kita mau perkenalkan 4 judul yang akan tayang mulai 20 Februari 2017,” ungkapnya.

“Ini kisah seorang anak muda, guru ngaji di kampung, dipanggil ke kota. Buat dia ini tugas mulia, mungkin bagi orang lain beban.

Banyak pelajaran yang bisa dipetik, tapi tidak terkesan menggurui. Bahkan saya melihat di sini ada muatan dakwah,” papar Dude. Sinetron Tuhan Beri Kita Cinta bakal menenami bulan Ramadan para pemirsa SCTV setiap harinya pukul 17.00 WIB. Selain sinetron, SCTV juga konsisten menayangkan program religi Mutiara Hati bersama Prof Dr. Quraish Shihab.

Tayang setiap hari menjelang Subuh, Dzuhur, dan Ashar, Mutiara Hati akan mengupas ki-

FOTO: IST

Preskon program Ramadan SCTV.

Sinemart, Tuhan Beri Kami Cinta. Program ini bisa membuat yang menonton merasa kesal, iba, dan terbawa perasaan. Ba­ nyak pesan moral di program ini, dan akan menemani kita selama bulan Ramadan,” ujar David.

Tuhan Beri Kita Cinta ber­ kisah tentang sebuah keluarga

sah-kisah kehidupan dengan ber­ bagai problematika di ma­syarakat dari sudut pandang Islam.

Sementara menjelang waktu berbuka puasa akan hadir program Mengetuk Pintu Hati, yang berisi cuplikan kisah inspira­ tif dan tausyiah dari para ustaz.

(Suryati)

Program Indosiar Spesial Ramadhan Menginspirasi dan Penuh Hikmah INDOSIAR kembali meng­ hadirkan tayangan istimewa di bulan suci Ramadan 1438 Hijriyah.

Program-program unggulan special yang menginspirasi dan penuh hikmah serta menghibur, akan menemai pemirsa setia Indosiar dari waktu sahur hingga berbuka puasa.

Tak jauh berbeda dari ramadan tahun lalu, Indosiar masih menyuguhkan program pencarian bakat dan varety show untuk menggaet pemirsa, di Ramadan 1438 H ini. Namun tahun ini, Indosiar akan menayangkan beberapa sentuhan baru terhadap tayangannya.

Program-program spesial yang akan memperkuat jam tayang Indosiar di bulan Ramadan antara lain ‘Akademi Sahur Asia (Aksi Asia)’, ‘Nasihat Mamah Dedeh’, ‘Mikrofon Pelunas Hutang’, hingga ‘Keluarga Gunarso’.

Acara Mikrofon Pelunas Hutang akan dipandu oleh Okky Lukman.

Ini merupakan sebuah acara kompetisi yang bukan saja menghibur tapi juga mengangkat pesan ma­nis, tentang orang-orang yang memiliki hutang dan bagaimana mereka berjuang untuk melunasinya.

Membedakan dengan kakaknya, SCTV yang kental dengan taya­ ngan drama, Ramadan Penuh Berkah di Indosiar memang menyajikan banyak show. Namun bukan berarti drama tidak ada sama sekali. Ada satu tayangan FTV yang akan hadir setiap sore. Menarik­ nya ide cerita tiap episode­ nya didapat dari masukan pemirsa, yaitu berupa kisah nyata.

Direktur Programming SCM, Harsiwi Achmad mengatakan setiap tahunnya Indosiar menayangkan program spesial yang menghibur dan menambah wawasan religi pemirsanya. “Indosiar i­ngin menyuguhkan program-program yang selain menghibur juga, mampu mengangkat nilai-nilai kehidupan yang menginspirasi pemirsa. Harapannya Ramadan di Indosar terasa menyenangkan seka-

Jumpa pers launching program acara ramadan di Indosiar.

ligus penuh hikmah,” ujar Harsiwi dalam jumpa pers di Senayan City, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Program Aksi yang berjalan selama empat tahun kini le­bih spesial dengan meluaskan hingga ke kawasan Asia dalam program ‘Aksi Asia’ yang tayang sejak hari Sabtu, 27 Mei 2017 di waktu sahur pukul 02.00 WIB. Sebanyak 24 ustadz dan ustadzah yang berasal dari negara Asia lainnya yakni Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura akan hadir menyampaikan tausyiah.

Abdel, lrfan Hakim, Rina Nose, dan Ramzi akan memandu jalannya Aksi Asia di setiap episodenya bersama dengan ulama-ulama tanah air sepeni Mamah Dedeh, Ustadz Subkhi Al Bughury, serta Ustadz Wijayanto yang hadir untuk memberikan komentar atas materi tausyiah serta cara penyampaian yang ditampilkan para peserta.

Sistem penilaian peserta juga mengalami perubahan di tahun ini.

Peserta akan dinilai langsung oleh dewan juri perwakilan empat ne­ gara. Bagi peserta dengan skor te­ rendah harus pulang untuk meninggalkan panggung Aksi Asia.

Waktu menunggu berbuka pemirsa akan semakin berwarna berkat kehadiran Mamah Dedeh setiap harinya dalam program Nasihat Mamah Dedeh pukul 18.30 WIB sejak hari Sabtu, 27 Mei 2017.

Mamah Dedeh akan membantu memberikan solusi atas ber­

FOTO: IST

bagai problematika yang disampaikan pemirsa dengan panduan Al Quran dan Al Hadist. Sehingga pemirsa dapat mengambil hikmah dari setiap kejadian dalam hidup.

Menemani pemirsa berbuka puasa, program reality show.

Mikrofon Pelunas Hutang akan tayang pukul 18.00 WIB. Sebe­ lumnya, “Mikrofon Pelunas Hutang telah mewarnai layar kaca Indosiar sejak bulan April 2017 lalu dengan dua peserta di setiap epi­ sodenya dengan segala keterbatasannya melunasi hutang.

Dipandu untuk oleh Okky Lukman, Mikrofon Pelunas Hutang akan tayang lebih spesial dengan kemasan nuansa Ramadan dan kembali menantang peserta bernyanyi yang dinilai langsung oleh para dewan juri yakni Titi DJ, soimah, dan Anji.

Aksi menghibur dari Keluarga Gunarso yakni Ivan Gunawan, Nassar, Soimah, dan Okky Lukman bersama DT3rong Plus yang terdiri dari Irfan Hakim, Rina Nose, Ramzi, serta Gilang Dirga akan meramaikan waktu malam pemirsa dalam program ‘Keluarga Gunarso’ yang tayang selama bulan Ramadan pukul 20.00 Wib. Program variety show “Ke­ luarga Gunarso” menceritakan kehidupan Keluarga Gunarso yang kaya raya namun selalu bersinggungan dengan tetangganya, DTerong Plus.

(Suryati)

12 - 26 Juni 2017 | Edisi 336 2 Th XVII

9

Optimalkan Penyerapan Dana Bergulir LPDB Gelar Bimtek Bagi Pelaku KUMKM di Kalsel LPDB lewat dana bergulirnya juga menyiapkan pinjaman modal bagi usaha produktif dengan bunga rendah 0,2 % hingga 0,3 % per bulan.

Banjarmasin, Trans - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Ko­ perasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menggelar Sosialisasi dan Bimbi­ ngan Teknis Walk In Assesment di Kalimantan Selatan (Kalsel), Rabu (24/05/2017). Bimbingan dihadiri oleh sekitar 300-an orang pelaku UMKM yang ada di provinsi yang dijuluki Bumi Lambung Mangkurat ini.

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Kemas Danial mengatakan kekuatan sektor UMKM menjadi perhatian pemerintah. Pasalnya, dari sekitar 120 juta pekerja di Indonesia, sebanyak 57 juta orang diantaranya adalah pelaku UMKM. “Mereka inilah sekarang ujung tombak kita. Itulah yang harus kita sadari. Jadi bukan konglo­ merat-konglomerat yang ada di wilayah Indonesia,” ujar Kemas Kemas menjelaskan para pelaku UMKM di berbagai da­ e­rah termasuk Kalimantan Selatan bisa mengakses modal lewat program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Dana Bergulir LPDB. Kedua program ini sekarang menjadi andalan pemerintahan Jokowi-JK untuk mendukung permodalan pelaku UMKM. Untuk KUR, Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) memfasilitasi pinjaman modal Rp.25 juta tanpa agunan melalui perbankan. Sementara, LPDB lewat dana bergulirnya juga menyiapkan pinjaman modal bagi usaha produktif dengan bunga rendah 0,2 % hingga 0,3 % per bulan. Menurutnya, dana bergulir ini diambil sepenuhnya dari alokasi APBN

yang tidak boleh disalahgunakan.

“Kalau disalahgunakan, maka bapak-ibu akan terkena ma­ salah hukum. LPDB telah bekerja sama dengan Jaksa Agung sebagai pengacara negara, kerjasama juga dilakukan dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) seluruh Indonesia.

Maksudnya, bukan menakut-nakuti tapi Kejaksaan membantu LPDB jika ada kasus wanprestasi,” tegas Kemas.

Mengenai Bimtek bagi pelaku UMKM Kalsel, Kemas memastikan kegiatan ini bisa mendukung kemampuan masyarakat me­ng­ akses dana LPDB dengan mudah. Kemampuan yang perlu ditambah yakni melengkapi persyaratan pengajuan memperoleh dana seperti pembuatan proposal yang memenuhi syarat. Diharapkan jika syarat terpenuhi, dana bisa diperoleh dan pelaku UMKM tidak perlu takut jika ada masalah di kemudian hari.

“Tidak perlu takut jika ada persoalan pengembalian, bisa dilakukan penjadwalan ulang (resche­ duling) dan kemudahan lain­ nya. Yang penting jangan mela­ rikan diri,” pungkas Kemas.

Bukan hanya sosialisasi dan bimbingan teknis, Direktur Utama LPDB Kemas Danial juga meminta pemerintah daerah ambil bagian dan mampu berkreasi dalam mendorong pelaku usaha di daerah. Khusus untuk Kalimantan Selatan, Kemas me­ nyayangkan ketidak­hadiran pimpinan daerah se­perti Gubernur atau Wakil Gubernur Kalsel dalam kegiatan kali ini. Hal ini menjadi concern-nya karena Kalsel merupakan 10 provinsi yang menjadi fokus LPDB untuk menggenjot penyerapan dana bergulir LPDB. Disi-

FOTO-FOTO: IST

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Kemas Danial dalam acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Walk In Assesment di Kalimantan Selatan (Kalsel).

si lain, Kalsel saat ini menjadi 5 provinsi di Indonesia dengan penyerapan dana LPDB terkecil.

“Semua ini kan tergantung pemimpin, kalau pemimpin­nya nggak kreatif gimana?. Kalau kami (LPDB-red) hanya ope­rator saja dari Kementerian Keuangan.

Tapi kalau Kepala Dinasnya tidak kreatif, ya itu urusan mereka, kira-kira begitu,” pungkas Kemas Di kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Pemprov Kalsel Hermansyah mengapresiasi langkah LPDB menyelenggarakan sosialisasi dan bimtek bagi pelaku KUMKM. Ia menjelaskan pelaku KUMKM di Kalsel juga mengalami persoalan yang sama yakni akses permodalan, pemasaran/pasar dan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Di Kalsel ada sekitar 1.775 koperasi yang aktif dan membutuhkan pendampingan teknis dari LPDB,” ujarnya.

Sementara itu, untuk realisasi dana bergulir LPDB-KUM-

KM saat ini mencapai Rp. 8,1 Triliun. Di Kalimantan Selatan rea­ lisasi dana bergulir LPDB-KUMKM mencapai Rp. 49,95 Mi­liar

kepada 15 Mitra LPDB-KUMKM yang tersebar di Kota Banjarmasin (Rp.44,1 Miliar), Kabupaten Banjar (Rp. 3 Miliar), Ka-

bupaten Kotabaru (Rp.850 juta ), Kabupaten Tabalong (Rp. 1 M) dan Kabupaten Tapin (Rp. 1 M).

(Adv)

Kejati Jadi Ujung Tombak LPDB Dalam Penyelesaian Pinjaman KUMKM Samarinda, Trans - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Ko­ perasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menjadikan Kejaksaan Tinggi (Kejati) daerah sebagai ujung tombak dalam penyelesaian pinjaman/utang dengan pelaku KUMKM apabila terjadi suatu wanprestasi. Dengan begitu tingkat kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) diharapkan dapat ditekan secara signifikan.

Pernyataan itu disampaikan Direktur Utama LPDB-KUMKM Kemas Danial dalam acara penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU) antara LPDB dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kaltim) tentang penanganan permasalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara di Samarinda, Kaltim, Rabu (7/6/2017). Turut ha­dir dalam MoU tersebut diantara­ nya Wakil Kajati Kaltim Yusuf, serta Kadiv Hukum & Humas LPDB Sri Amelia Harimukti.

“Dengan kerja sama ini, jaksa akan menagih supaya uang­ nya bisa kembali. Banyak yang sudah berhasil sehingga ini

FOTO: IST

Penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU) antara LPDB dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kaltim).

akan terus menerus kita lalukan supaya kredit macet ini dapat ditekan,” kata Kemas.

Kemas mengatakan kerja sama dengan Kejati ini sangat pen­ ting dalam mengawasi penggu-

naan dana bergulir. Sebab LPDB sebagai Badan Layanan Umum dari Kementerian Koperasi dan UKM, sesuai UU Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Ne­ gara tidak diperkenankan mem-

buka cabang di daerah. Sehingga Kemas merasa perlu menggandeng Kejati sebagai mitra.

“LPDB tidak boleh pu­nya cabang. Sehingga perlu pengawasan keuangan negara mela-

lu Jamdatun, kami melakukan MoU ini sehingga fungsi pengawasan kami optimal,” ujar Kemas.

Kemas menegaskan ada resiko hukum yang ditimbulkan apabila pelaku usaha tidak mengembalikan dana bergulir yang dipinjamkan. Kesalahan yang dibuat secara sengaja atas nama perorangan bisa dikenakan sanksi pidana. Sedangkan wanprestasi yang ditimbulkan akibat kegagalan usaha, LPDB masih bisa memberikan toleransi.

“Tapi yang penting dalam hal ini bagaimana kita membina UKM kita ke depan supaya mereka berbisnis dengan benar, sehingga tidak ada unsur-unsur penyalahgunaan dari dana LPDB ini, itu yang perlu kita bina,” tandasnya.

Dalam MoU tersebut kedua belah pihak menyapakati kerja sama di bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Poin-poin tersebut antara lain kegiatan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain­ nya. Adanya perjanjian tersebut, LPDB dapat melimpahkan ma­ salah hukum yang dihadapi kepada pihak kejaksaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

“Selain bantuan hukum ada tindakan hukum lain misal­ nya koperasi itu di bawah peme­ rintahan daerah bersengketa de­ ngan kita, jaksa tidak boleh berpihak tapi bertindak sebagai mediasi, dan fasilitasi,” jelas Wakil Kajati Kaltim Yusuf.

Ini merupakan MoU yang ke-8 antara LPDB dengan Kejati. Sebelumnya MoU dilakukan LPDB dengan Kejati Sulselbar, Kejati Jatim, Kejati Jateng, Kejati Bengkulu, Kejati Bali, Kejati DIY, dan Kejati Babel.

Yusuf menerangkan tujuan diadakan MoU ini untuk efektifi­ tas, efisien yang terukur dan pe­ nguatan sinergitas lembaga ne­ gara dalam membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Bantuan perkuatan modal dari LPDB diyakni mampu menggerakan ekonomi daerah asalkan penggunaannya dilakukan secara benar.

“Di tangan kita akan menggerakan ekonomi masyarakat sehingga kesejahteraan semakin dekat. Sehingga masyarakat kita bisa bersaing di pasar glo­ bal terutama ASEAN Econo­mic Community,” tukas dia. (Adv)

Trans Jabar 10

12 - 26 Juni 2017 | Edisi 336 2 Th XVII

Pemkab Karawang Gelar Pengajian Bagi Para ASN Karawang, Trans - Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupa­ ten Karawang mengikuti kegiatan pe­ngajian rutin bulan ramadhan di Aula Husni Hamid, Pemda Ka­ rawang, Jumat (2/6). Dalam kesempatan tersebut tampak hadir Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadia­ nna, Asisten Daerah Pembangunan Akhmad Hidayat, Kepala Perangkat Daerah, para Kepala Bidang di lingkungan Pemkab Karawang, camat dan lurah.

Kegiatan dimulai dengan pem­ bacaan ayat suci Al Quran dan dilanjutkan dengan arahan singkat dari Bupati Karawang. Pada ke­ sempatan tersebut Bupati Karawang mengajak kepada seluruh ASN yang hadir untuk dapat menjadikan bulan suci Ramadhan sebagai madrasah untuk peningkatan keimanan dan ketaqwaan serta kesolehan dalam diri masing - masing.

“Alhamdulillah, saya bisa me-

lihat seluruh jajaran ASN Pemkab Karawang hari ini bisa turut ha­dir di aula, dalam rangka mengikuti kegiatan pengajian rutin yang selalu diselenggarakan setiap hari Jumat di bulan Ramadhan setiap tahunnya,” ujar Cellica.

Cellica mengungkapkan bahwa Kabupaten Karawang memiliki nilai sejarah islami yang sangat luar biasa, dimana banyak sekali pendatang bahkan dari luar pulau Jawa yang ingin sekali merasakan ber­ ibadah di Masjid Agung Karawang yang memang merupakan masjid tertua di Pulau Jawa. Dan ba­ nyak pula yang berbondong - bondong datang ke makam Syeh Quro dan makam Si­ngaperbangsa Bupati Karawang yang pertama.

“Artinya tentu keistimewaan ini perlu memerlukan dorongan dari seluruh aparatur Pemda Kabupaten Karawang untuk dapat bersama-sama menjaga nilai-nilai islami yang

JELANG LIBUR LEBARAN,

Wisata Pantai Samudera Baru Tingkatkan Keamanan Karawang, Trans – Setiap liburan hari raya Idul Fitri warga acap kali menghabiskan­ nya de­ngan berwisata. Bagi masyarakat karawang dan sekitarnya tidak perlu jauh-jauh untuk berwisata, kini ada tempat berwisata alterna­tif dan strategis yang dekat dan terjangkau yaitu wisata pantai samudera baru. Jangan khawatir, tempat wisata yang terletak di Desa Su­ngaibuntu Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang ini, terus meningkatan keamanan demi kenyamanan para pengunjung.

Konon tempat wisata ini tidak kalah indahnya dengan wisata di tempat lain. Selain itu, pantai samudera baru jaraknya hanya 40 km dari pusat Kota Ka­rawang.

Disini pengunjung dimanjakan dengan pemandangan alam yang cukup eksotis dan layak untuk dijadikan tempat wisata ung­ gulan. Di lokasi pantai juga terdapat warung-warung yang menjual hidangan laut ikan bakar yang menggugah selera.

Akses menuju pantai tersebut tidaklah sulit, pengunjung melewati jalan alternatif lampu me­ rah Tanjungpura menuju Rengasdengklok belok kanan langsung menuju ke Kecamatan Pedes.

Setelah itu melewati Pasar Sungaibuntu langsung menuju lokasi area wisata pantai samudera baru.

Saat libur lebaran, pantai ini sangatlah ramai dikunjungi ribuan warga, yaitu dari berbagai wilayah seperti Karawang, Bekasi, Subang dan Purwakarta.

Pengelola pantai samudera

ada di Karawang, dengan kinerja yang baik dan melayani publik de­ ngan maksimal,” ungkapnya.

Bupati juga meminta kepada seluruh ASN untuk meningkatkan kegiatan keagamaan selama bulan Ramadhan di OPD masing-ma­ sing. Dengan adanya kegiatan ke­ agamaan, diharapkan nuansa Rama­ dhan akan benar-benar terasa di Kabupaten Karawang khususnya.

“Karena setiap kegiatan-kegiatan yang bersifat sunah itu jika dikerjakan di bulan Ramadhan akan berlipat ganda ganjarannya dengan mendapatkan pahala yang besar,” tambahnya.

Disampaikannya, kegiatan pe­ ngajian ini merupakan program kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya di bulan Ramadhan pada hari Jumat. Dimana hari ini umat muslim berpuasa sudah memasuki Jumat pertama, 7 Ramadhan 1438 H. “Saya berharap dengan ke-

giatan ini dapat meningkatkan, Ke­ imanan dan Ketaqwaan kita semua, khususnya dalam bulan Ramadhan ini,” tutupnya.

Usai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan ceramah oleh DR. H. Aang Ridwan. Mubaligh dari UIN Bandung tersebut menyampaikan ceramah yang bertemakan Keima­ nan dan Ketaqwaan dalam Islam.

“Nabi Muhammad SAW bersabda: ‘Perbaharuilah iman kalian dengan memperbanyak membaca kalimat Laa illaaha Illallah’.”

“Mengapa Nabi memerintahkan kita untuk senantiasa memperbaharui iman kita. Karena iman itu suatu saat bertambah dan suatu saat akan berkurang,” tuturnya.

Dijelaskannya bahwa iman di bagi menjadi 5 tingkatan, yaitu: a) tingkatan iman pertama disebut de­ ngan ilathitsu, yaitu iman yang dimiliki oleh para malaikat, dimana tingkatan iman ini tidak pernah

berkurang dan tidak pula bertambah; b) tingkatan iman kedua disebut dengan iman ma’sum yaitu iman yang dimiliki oleh para Nabi dan Rosul Allah SWT. Dimana tingkatan iman ini tidak pernah berkurang dan selalu bertambah ketika wahyu datang kepadanya. c) tingkatan iman ketiga disebut dengan makbul yaitu iman yang dimiliki oleh muslim dimana iman tingkatan ini selalu bertambah jika mengerjakan amal kebaikan dan akan berkurang jika melakukan maksiat; d) tingkatan iman yang keempat disebut iman maohuf yaitu iman yang dimiliki oleh ahli bid’ah, yaitu iman yang ditangguhkan dimana jika berhenti melakukan bid’ah maka iman akan diterima, diantaranya kaum rafi­ dhoh, atau dukun, sihir, dan yang sejenisnya.

Dan, e) tingkatan iman yang kelima disebut dengan iman mardud

yaitu iman yang ditolak, dimana iman ini yang dimiliki oleh orangorang musrik, murtad , munafik dan kafir dan sejenisnya.

“Oleh karenanya perahu hidup kita adalah iman, dan bekalnya adalah taqwa. Dan pertarungan dalam hidup kita adalah hawa nafsu dan kebaikan. Dimana Keimananan dan taqwa itu dapat menjadi panglima kebaikan dalam memerangi hawa nafsu,” jelasnya.

Selama ceramah DR. H. Aang Ridwan bisa membuat seluruh peserta yang hadir tertawa terbahak-bahak dengan ceplosan kata dan nasihat beliau. Dengan cara beliau berceramah dan aktif berinteraksi, puluhan peserta pengajian tampak menikmati dan dapat menyerap isi ceramah, sehingga tidak terasa satu jam sudah berlalu tepat pukul 10.00 WIB DR. H. Aang Ridwan meng­akhiri ceramahnya.

(Agus Safutra)

Mensos Buka Puasa Bersama Pengungsi di Karawang Dihadapan para pengungsi, Mensos berpesan agar mereka bersabar serta tidak lupa untuk terus berdoa, agar segala permasalahan yang sedang dihadapi dapat segera terselesaikan.

FOTO: AGUS SAFUTRA

Kades Sungai Buntu, Tata Husen.

baru Tata Husen ketika dimintai keterangan di kantor pos retribusi, Jum’at (9/6/2017) kepada Koran Transaksi mengatakan jumlah pengunjung menjelang lebaran dan libur panjang ini selalu membludak dan mencapai puluhan ribu.

Memasuki tempat retribusi yang sudah diatur baik roda dua dan roda empat.

Dari segi keamanan, Tata Husen juga mengungkapkan menjelang hari lebaran tahun 2017 ini, kepada pengunjung jangan takut mengenai keamanan, karena akan terjamin aman. Pihaknya me­ngaku, sudah mengerahkan pe­ ngamanan kepolisian dari polsek pedes, koramil, polisi pamong praja, karang taruna dan hansip berjumlah hampir 200 orang tersebar di tiap-tiap titik keamanan untuk mengantisipasi arus terjadinya kemacetan agar tertib aman dan lan­ car. (Agus Safutra)

Pimpinan Dan Seluruh Staf

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Pagar Alam Mengucapkan

Marhaban Ya Ramadhan

SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA RAMADHAN 1438 H Iwan Mike Wijaya, ST MSI Kepala Dinas

Karawang, Trans - Hari kedua Ramadhan, Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa berbagi kebahagiaan dengan berbuka puasa bersama dengan 270 jiwa para pengungsi konflik agra­ ria Telukjambe, Karawang, Minggu (28/5/2017).

Mensos hadir bersama rombo­ ngan antara lain Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI Nur Pujianto, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Kementerian Sosial RI, Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat, dan didampingi oleh Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadianna, Wakil Bupati Karawang H. Ahmad Zamakhsyari, Forkominda Kabupaten Karawang serta para kepala SKPD. Sebelum acara berbuka puasa tiba, Menteri Sosial secara simbolis menyerahkan dana bantuan jaminan hidup sebesar Rp. 900 perjiwa kepada 4 orang Kepala Keluarga dan Pemberian mainan anak - anak secara simbolis kepada 2 orang anak.

Dihadapan para pengungsi, Mensos berpesan agar mereka bersabar serta tidak lupa untuk terus berdoa, agar segala permasalahan yang sedang dihadapi dapat segera terselesaikan. Dikatakannya, saat bersalam dengan para ibu - ibu pe­ ngungsi mereka menyampaikan i­ngin dapat segera kembali ke rumah me­reka dan bekerja kembali di lahan mereka seperti sedia kala.

“Saat ini proses yang sedang kami lakukan sudah tahapan pe­ ngukuran tanah oleh BPN dan nanti untuk pembangunan rumah­ nya bahan bangunannya Kementerian Sosial yang akan menyediakan, doakan semoga semua bisa kami selesaikan secepatnya ya,”ungkapnya disambut tepuk tangan para pe­ ngungsi.

Mensos juga berharap uang yang diberikan kepada masyarakat petani Telukjambe ini agar bisa digunakan dan dimanfaatkan sebaik mungkin.

“Yang sabar ya, saat ini kami baru simboliskan kepada 4 KK, besok Bank BRI yang akan datang dan

FOTO: IST

Menteri Sosial Khofiffah Indar Parawansa dan Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadianna bersama dengan para pengungsi.

menyampaikan dana bantuan kepada seluruh kepala keluarga yang ada disini,” ujar Khofiffah.

Setelah acara berbuka puasa Mensos didampingi Bupati dan Wakil Bupati Karawang bersalam-salaman dengan para pe­ ngungsi. “Sudah beberapa waktu lalu kegiatan ini saya minta di­ agendakan. Alhamdulillah hari ini se­ nang sekali bisa berbuka puasa bersama mereka,” kata Mensos usai berbuka puasa bersama pengungsi Teluk Jambe yang tinggal sementara di rumah dinas Bupati Karawang, Mensos mengatakan di bulan Ramadhan tentunya setiap orang i­ ngin berbuka puasa bersama ke­ luarga di rumah. Momen kebersamaan dan kekeluargaan adalah hal yang selalu dirindukan. Namun demikian, lanjutnya, Ramadhan kali ini ternyata berbeda bagi warga Teluk Jambe yang berada di pengungsian. Mereka tak bisa pulang ke rumah karena rumah mereka rata dengan tanah. Sebanyak 144 KK mengungsi, total sebanyak 316 jiwa.

Menurut Khofifah, tugas Kemensos adalah untuk perlindungan sosial. Untuk memaksimalkan upaya perlindungan, dibentuklah Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. “Atas nama kemanusiaan kita melindungi mereka. Me­ ngenai masalah lahan nanti ada ke-

menterian terkait yang mengurus,” katanya.

Seperti diketahui pada 3 Mei 2017, Presiden RI bertemu de­ ngan 10 orang perwakilan pengungsi Teluk Jambe. Dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Negara tersebut turut mendampingi Presiden adalah Menteri Agraria & Pertanahan. Pada waktu itu Presiden menginstruksikan kepada Menteri Agraria agar segera menyelesaikan masalah penggantian lahan warga Teluk Jambe.

Pada 6 Mei 2017, Kementerian Sosial bersama Pemda Karawang dan unsur masyarakat mengantarkan pengungsi Teluk Jambe dari Jakarta menuju Rumah Dinas Bupati Karawang. Dampak dari konflik lahan ini sekitar 600 kepala keluarga terusir dari pemukiman dan la­ han yang selama ini digarap. Sebagia warga mengungsi secara berpindah-pindah selama mencari perli­­n­ dungan di Jakarta.

“Dampak yang tak kalah beratnya adalah warga mengalami trauma akibat konflik yang terjadi,” tutur Mensos.

Selama mereka mengungsi, sejumlah bantuan dari pemerintah mulai disalurkan. Direktur Jende­ ral Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat mengatakan Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan permakanan bagi perwakilan pengungsi yang berdemo di Istana Negara. Bantian diberikan kepada 217 jiwa atau 105 KK selama mengungsi di Masjid Al Istiqomah Jakarta. Total bantian senilai Rp.35.114.900.

Berikutnya bantuan Jaminan hidup senilai Rp284.400.000 untuk 316 jiwa atau 144 KK. Serta bantuan permakanan bagi 316 jiwa atau 144 KK selama mengungsi di rumah dinas Bupati Karawang. “Untuk mengatasi trauma kami berikan Layanan Dukungan Psikososial dan paket peralatan dukungan Psikososial bagi anak dan perempuan,” pa-

par Harry.

Kurma Untuk Warga Sementara itu selain berbuka puasa bersama pengungsi, Mensos juga membagikan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) bertempat di Aula Husni Hamid Pemkab Karawang.

Ada yang berbeda saat Mensos menyalurkan bansos kali ini. Dalam pencairan bantuan sosial non tunai PKH di berbagai daerah di Indonesia biasanya Mensos menyalurkan bantuan dilanjutkan membagikan sembako. Kali ini bertepatan de­ ngan Bulan Ramadhan Mensos juga membagikan bingkisan kurma untuk 350 keluarga.

“Kurma ini merupakan hibah dari Pemerintah Arab Saudi. Kurma tersebut memang disiapkan untuk menyambut Ramadhan,” katanya.

Mensos mengungkapkan kurma tersebut diserahkan langsung Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi kepada Kementerian Sosial, 3 Mei lalu di Kedutaan Besar Arab Saudi, Jakarta.

Total kurma yang disalurkan adalah 50 ton yang akan disalurkan secara bertahap kepada fakir miskin, panti asuhan serta pesantren. “Semoga kurma ini dapat menambah kebahagiaan kaum muslimin-muslimat yang sedang menjalankan ibadah puasa,” tambahnya.

Total bantuan sosial untuk Kabupaten Karawang pada tahun 2017 adalah Rp312 miliar dengan rincian bantuan PKH untuk 59.587 keluarga senilai Rp107 miliar, bantuan Beras Sejahtera untuk 145.317 ke­ luarga senilai Rp199 miliar.

Selanjutnya Bantuan Sosial Usa­ ha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk 250 kelompok sebesar Rp5 miliar serta bantuan bantuan rehabilitasi sosial rumah tinggal layak huni sebanyak 25 unit senilai Rp500 juta. (Agus Safutra)

11

Trans Jabar

12 - 26 Juni 2017 | Edisi 336 2 Th XVII

Wujudkan Hidup Sehat Lewat Germas

Prinsip “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat” adalah kerjasama multi sektor dan pemangku kepentingan, antara sektor kesehatan, akademisi, LSM dan sektor-sektor lainnya.

Karawang, Trans - Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Dimana saat ini, Indonesia te­ ngah mengalami perubahan pola pe­ nyakit yang sering disebut transisi epidemiologi yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat penyakit tidak menular (PTM) seperti stroke, jantung, diabetes dan lain-lain.

Dampak meningkatnya kejadian PTM adalah meningkatnya pembiayaan pelayanan kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah, menurunnya produktifitas masyarakat, menurun­nya daya saing negara yang pada ak­ hirnya mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat itu sendiri.

Hal ini diungkapkan oleh, Se­ kretaris Daerah Kabupaten Ka­ rawang, Teddy Rusfendi Sutisna pada saat membuka Sosialisasi Dan Diskusi Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), Rabu (24/5) Bertempat di Hotel Resinda, Interchange Karawang Barat.

Sekda Teddy mengatakan sosialisasi Germas ini dimaksudkan untuk menghasilkan suatu kesepakatan demi terlaksananya gerakan masyarakat hidup sehat di Kabupaten Karawang. Dimana perbaikan lingkungan dan peruba­

Sertijab Kapolres Karawang

FOTO: IST

Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadianna hadiri pisah sambut Kapolres.

FOTO: IST

Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, Teddy Rusfendi Sutisna saat membuka Sosialisasi Dan Diskusi Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

han perilaku kearah yang lebih sehat, sehingga perlu dilakukan secara sistematis dan terencana oleh semua komponen bangsa, untuk itu Germas menjadi sebuah pilihan dalam mewujudkan derajat kesehatan ma­ syarakat yang lebih baik, khususnya masyarakat Kabupaten Karawang.

Dijelaskannya, adapun prinsip dari “Gerakan Masyarakat Hi­ dup Sehat” adalah kerjasama multi sektor dan pemangku kepentingan, antara sektor kesehatan, akademisi, LSM dan sektor-sektor lain­nya.

Serta dibutuhkannya keseimba­ngan masyarakat, keluarga, dan individu, pemberdayaan masyarakat, khususnya mereka yang mau hi­dup sehat dan menjadi mitra pengendalian penyakit, penguatan sistem kesehatan, reformasi dan reorientasi pelayanan kesehatan, penguatan siklus hidup; jaminan kesehatan sosial serta fokus pada pemerataan penurunan penyakit karena determinan sosial seperti kemiskinan, gender, lingkungan, budaya, tingkat pendidikan, dan kemauan politik.

“Oleh karenanya, untuk mewujudkan “Gerakan Masyarakat Hidup

Sehat” perlu sebuah kampanye dan sosialisasi agar tujuan yang diharap­ kan dapat tercapai. Kampanye dan sosialisasi ini membutuhkan duku­ ngan, komitmen, dan yang terpen­ ting adalah monitoring pelaksanaan Germas dari berbagai pihak,” jelasnya.

Teddy menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang berharap Tim Terpadu Germas ini dapat menjadi sarana seluruh komponen di Kabupaten Karawang dalam mensukseskan Program Nasio­ nal Gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS, sesuai dengan Inpres No. 1 Tahun 2017.

“Gerakan masyarakat hidup sehat atau Germas merupakan gerakan yang sistematis dan terus menerus yang harus diprioritaskan pada tiga fokus kegiatan yaitu Meningkatkan aktifitas fisik, konsumsi sayur dan buah, serta melakukan langkah-langkah deteksi dini penyakit sekurang - kurangnya per tiga bulan sekali,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Propinsi Jawa Barat, Sri Sundartini

menyampaikan, kegiatan sosialisasi dan diskusi ini adalah pertemuan koordinasi lintas sektor di Kabupa­ ten Karawang, dengan tujuan mensosialisasikan Inpres No. 1 tahun 2017.

Dimana agar Germas ini dapat secara lebih fokus dan terarah, maka setiap tahun dibuat beberapa fokus kegiatan dari Germas ini. Untuk Tahun 2017 sendiri, fokus Germas adalah melakukan aktifitas fisik, konsumsi sayur dan buah serta memeriksa ke­ sehatan secara berkala.

Disamping fokus Germas secara nasional, juga dibuat fokus Germas secara lokal sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Untuk provinsi Jawa Barat sendiri fokus Germas lokal adalah tidak merokok dan pemberantasan jentik nyamuk.

“Keberhasilan gerakan ma­ syarakat hidup sehat ini sangat tergantung pada partisipasi aktif semua stakeholder dan masyarakat. Ma­ syarakat perlu digerakkan untuk memiliki kemampuan untuk melaksanakan semua fokus kegiatan tersebut dan dapat melaksanakan dalam kegiatan sehari-hari,” pungkasnya.

(Agus Safutra)

Karawang, Trans – Se­ rah teri­ma jabatan Kapolres Ka­ rawang dari AKBP Andi Herindra S.I.K kepada Kapolres Karawang yang baru AKBP Ade Ari Syah Indradi SH.SIK berlangsung penuh keakraban dan kemeriahan dengan menghadirkan penyanyi Vicky Shu sebagai bintang tamu.

AKBP Andi Herindra akan bergeser menjadi Wakapolresta Pontianak Kalimantan Barat, sedangkan AKBP Ade Ari Syah Indradi sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Cimahi Bandung Polda Jawa Barat.

Hadir dalam acara yang dipusatkan di Ballroom Hotel Resinda, Interchange Karawang Barat ini, antara lain Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadianna, Wakil Bupati Karawang Ahmad Zamakhsyari, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, para kepala Perangkat Daerah, Tokoh Aga­ ma dan Tokoh Masyarakat dan Pemuda. Acara lepas sambut ini di hadiri berbagai kalangan yang memang diundang untuk mengikuti acara tersebut.

Tradisi pedang pora oleh perwira Polres Karawang ini juga mewarnai pelepasan AKBP Andi Herindra bersama istri yang dilepas oleh anggota Polres Karawang beserta jajaran melewati karpet merah. Saat itulah, rasa haru

dan sedih seketika terlihat pada raut wajah seluruh anggota Polres Karawang yang hadir.Kemudian sejumlah mantan bawahannya langsung memboyong Andi hingga menaiki kendaraan pribadinya.

Sepuluh bulan sudah, AKBP Andi Herindra S.I.K menjalankan tugasnya sebagai Kapolres Kabupaten Karawang. Berbagai prestasi telah ditorehkan Polres Ka­ rawang selama berada di bawah kepemimpinannya.

Diantaranya adalah Pemberian Layanan berbasis IT, Program seribu anak yatim piatu dari uang hasil sodakoh yang dikumpulkan oleh para anggota kepolisian setiap hari jum’at, dan memberangkatkan umroh 10 orang anggota kepolisian.

Prestasi lainnya adalah kasus demi kasus mulai dari pembunuhan, penyalahgunaan dan pengedaran narkoba, penggelapan, begal, pencurian, hingga penipuan yang mampu diungkap oleh jajaran Polres Karawang dengan cepat dan sigap di bawah kepemimpinannya.

Bahkan selama memim­ pin Polres Karawang, AKBP Andi Herindra selalu terjun langsung ke masyarakat untuk mengetahui berbagai permasalahan dan keluhan yang disampaikan oleh warga masyarakat Kabupaten Karawang.

(Agus Safutra)

Sebanyak 126 Bidan Pegawai Tidak Tetap Diangkat Menjadi ASN

Ramadhan, Bupati Karawang Gelar Tarling Karawang, Trans – Dalam rangka bulan suci Ramadhan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ka­ rawang menjalin silaturahmi dengan masyarakat melalui kegiatan tarawih keliling (Tarling) di 30 Kecamatan se-Kabupaten Karawang.

Kegiatan tarling diawali dengan buka bersama.

Tarling perdana dilaksanakan di Masjid Agung Karawang pada malam pertama puasa. Dilanjutkan pada hari ke 3 puasa di bulan Ramadhan, Senin (30/5), di 3 Kecamatan yakni Pakis Jaya, Batu Jaya dan Tirta Jaya yang di pusatkan di Kecamatan Pakis Jaya.

Kegiatan Tarling dihadiri oleh Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadianna, Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Teddy Rusfendi Sutisna, beserta seluruh Kepala Perangkat Daerah beserta staf dan jajaran Pemerintahan Kabupa­ ten Karawang. Dan tidak hanya dari kalangan pejabat saja, namun turut hadir juga tokoh - tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Kegiatan tarling diawali dengan sambutan dari Bupati Karawang serta penyerahan bantuan berupa

FOTO: IST

Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana Tarling di Kecamatan Pakis Jaya.

sarana ibadah yang diberikan secara simbolis kepada pengurus masjid Jamie Arbabul - Innayah, Desa Solokan Kecamatan Pakis Jaya.

Kemudian dilanjutkan dengan sholat maghrib bersama, ramah tamah, Sholat Isya dan sholat tarawih berjamaah. Serta diakhiri dengan pengajian umum dan tausiyah.

Dalam sambutannya, Bupati Karawang mengapresiasi pelaksanaan program Tarling yang dilaksanakan secara rutin melalui bagian

Kesra Kesekretariatan Daerah (Setda) Kabupaten Karawang setiap bulan Ramadhan.

Ia pun mengucapkan syukur kepada Allah SWT, karena seluruh warga masyarakat yang hadir beserta seluruh jajaran pemerinta­han dan tokoh-tokoh yang juga turut hadir masih diberikan ke­sempatan untuk dapat dipertemukan kembali de­ ngan bulan suci Ramadhan 1438 H. “Untuk itu mari kita sambut bulan suci ini dengan penuh kegem-

biraan, dan mengisinya dengan beriba­ dah, melakukan perbuatan yang mulia, dan menjalankan akti­ fitas yang bermanfaat,” ajaknya.

Bupati karawang juga meminta maaf kepada seluruh warga ma­ syarakat di tiga kecamatan yang hadir, jika selama ini Pemkab Ka­ rawang belum maksimal memberikan pembangunan di tiga kecamatan ini.

Namun ia menjanjikan bahwa dengan jalinan tali silaturahmi yang terikat erat antara Pemerintah Daerah dengan seluruh warga ma­ syarakat yang hadir pada kesempatan tersebut dapat menjadi perhatian bagi Pemkab Karawang untuk dapat mengetahui secara langsung, apa saja yang menjadi kebutuhan warga masyarakat di tiga kecamatan tersebut, khususnya pembangunan infrastruktur.

“Harapan kami diantara kita dapat terus terjalin rasa kebersamaan dan kekeluargaan dengan warga masyarakat Kabupaten Karawang khususnya masyarakat di tiga kecamatan yaitu Pakis Jaya, Batu Jaya dan Tirta Jaya ini,” pungkasnya. (Agus Safutra)

FOTO: IST

Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang H. Teddy Rusfendi Sutisna secara simbolis menyerahkan SK CASN.

Karawang, Trans - Kegembiraan terlihat jelas di wajah 126 Bidan pegawai tidak tetap (PTT) yang diangkat menjadi aparat sipil negara (ASN). Prosesi penyera­han SK CASN ini dilakukan secara simbolik dan diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupa­ ten Karawang H. Teddy Rusfendi Sutisna kepada salah seorang perwakilan dari Bidan PTT, di Plaza Pemda, Karawang, belum lama ini.

Turut hadir dalam acara penyerahan SK CASN ini, Asda 1, Asda 2, Asda 3 (Plt. Kepala BKPSDM), Kadinkes, Kepala Bappeda, Staf Ahli Lingkup Setda, peserta apel seluruh Bidan yang diangkat & seluruh ASN di lingkup Setda Kabupaten Karawang.

Sekretaris Daerah berpesan kepada seluruh Bidan PTT yang su-

dah diangkat, agar memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Karawang. Agar angka kematian ibu dan anak berkurang setiap tahunnya.

“Karena profesi Bidan ini adalah profesi kemanusiaan yang bersentuhan secara langsung de­ ngan masyarakat, yang luas ca­ kupan nilai kemanusiannya. Dimana artinya profesi ini harus benar-benar dilakukan dengan baik dan ikhlas,” tuturnya.

Sekda berharap, kinerja para Bidan yang sudah diangkat menjadi ASN ini harus dapat lebih baik lagi, karena nilai perjuangan yang diberikan bukanlah dalam waktu yang singkat namun lama sekali. Sehingga setelah diangkat para Bidan ini dapat dapat bekerja dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat. (Agus Safutra)

Pemerintah Kabupaten Karawang Peringati Hari Lahir Pancasila Karawang, Trans - Pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dan masyarakat Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila, Kamis (1/6).

Pada Perpres tersebut dijelaskan bahwa penetapan hari lahir Pancasila mengacu pada sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945. Dimana pada hari - hari itu, ada 3 orang tokoh yang memaparkan tentang dasar ne­ gara yakni Muhammad Yamin, Soepomo, kemudian Soekarno.

Dan setelah itu istilah Pancasi-

la baru diperkenalkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 dengan dilanjutkan proses selanjutnya yakni menjadi Piagam Jakarta (Jakarta Charter) pada 22 Juni 1945 dan juga penetapan Undang-undang Dasar yang juga finalisasi Pancasila pada 18 Agustus 1945.

“Bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatokan Ir Sukarno, rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 hingga rumusan final tanggal 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan pro­ ses lahirnya Pancasila sebagai Dasar Negara,” tulis Perpres itu.

Dasar negara yang disampaikan Bung Karno waktu itu memang berbeda dengan susunan Panca­

sila yang kita kenal saat ini, dimana secara berurutan yakni: Kebangsaan, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan oleh para anggota BPUPKI kemudian disepakati bahwa pidato Sukarno-lah yang menjawab pertanyaan sidang tentang apa dasar­ nya Indonesia merdeka. Setelah itu dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) untuk merumuskan kembali Pancasila yang diucapkan Bung Karno pada saat itu.

Sehingga pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkanlah Pancasila yang kita kenal sekarang ini seper-

ti tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Repu­ blik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: Satu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Dua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Tiga: Persatuan Indonesia, Empat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan, Lima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Di Karawang, Hari Lahir Pancasila diperingati dengan menggelar upacara bendera di Lapangan Karang Pawitan, Karawang, Kamis (1/6/2017), yang dipimpin oleh Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana. Para peserta upacara berasal dari Aparatur Sipil Negara, to-

koh masyarakat, TNI, Polri, pelajar, serta tokoh pemuda.

Turut hadir Danrem 063 Sunan Gunung Jati, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda), Anggota DPRD Kabupaten Ka­ rawang, Sekretaris Daerah Kabupa­ ten Karawang, Staf Ahli dan Asisten Daerah Lingkup Setda, Kepala Perangkat Daerah beserta jajaran Pemerintahan Daerah Kabupa­ ten Karawang.

Bupati Karawang saat bertindak sebagai inspektur upacara mem­ bacakan sambutan Presiden Repu­ blik Indonesia Joko Widodo de­ngan tema upacara, ‘Saya Indonesia, Saya Pancasila’. Dan pada kesempatan tersebut tokoh dari ber­bagai

agama turut dihadirkan sebagai simbol Kebinekaan.

Disampaikannya, tujuan dari penyelenggaraan Pekan Panca­ sila ini adalah untuk menguatkan dan memperkenalkan ulang dasar-dasar Pancasila dan untuk mena­ rik minat para generasi muda ter­ hadap Pancasila. “Sehingga diharapkan seluruh komponen bangsa Indonesia dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya.

Bupati juga mengatakan, upacara ini bukan hanya sekedar upacara akan tetapi juga meneguhkan komitmen kita semua terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. (Agus Safutra)

Trans Banten

12 - 26 Juni 2017 | Edisi 336 2 Th XVII

Direspons UKM Tembus Pasar Global

Pengawasan produk UKM.

FOTO: IST

Tangsel, Trans - Program Pemerintah Kota (Pemkot) Ta­ ngerang Selatan (Tangsel) membawa Usaha Kecil Menengah (UKM) menembus pasar global mendapat dukungan dari pihak DPRD Tangsel. Pertumbuhan UKM saat ini sangat pesat dengan tumbuhnya berbagai varian industri kreatif.

Menurut Ketua Komisi II DPRD Kota Tangsel, Bambang Triyadi, pihaknya sangat mendukung upaya membuat produk UKM Kota Tangsel mampu menembus pasar global. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Tangsel akan semakin meningkat. “Kami sangat mendukung upaya seperti ini, membawa produk kita tembus ke pasar global,” ungkapnya.

Bambang juga mengatakan, berbagai pelatihan yang digelar dinas terkait dianggap cukup untuk memberikan pembekalan. Sekarang tinggal bagaimana para pelaku UKM ini mampu membaca pasar global saat ini kondisinya seperti apa. “Tentunya kita juga harus mampu membaca pasar global seperti apa, agar produk yang kita buat dan kita hasilkan ini mampu laku di pasar global, bahkan sangat laku,” katanya.

Anggota Komisi II Eeng Sulaiman juga berpendapat serupa. Menurutnya, dari beberapa kasus krisis ekonomi yang terjadi hanya UKM yang mampu menyelamatkan perekonomian. Sehingga pengembangan UKM di Kota Tangsel dianggap sangat penting. Terlebih lagi menurut Eeng, Tangsel yang dikenal sebagai kota bisnis dan jasa, masyarakatnya memang harus memiliki keahlian seperti UKM dan industri kreatif lainnya untuk berbisnis.

“Tangsel ini adalah kota jasa dan bisnis, jadi masyarakatnya juga harus mampu berbisnis dengan cara aktif menjadi pelaku UIKM atau industri kreatif agar tidak hanya pengembang besar saja yang masuk dan berbisnis di Tangsel, sementara kita ha­nya jadi penonton. Makanya kami sangat mendukung apa­pun untuk mengembangkan dan membesarkan UKM di kota kita ini,” ujarnya.

Dia juga berharap, dengan keseriusan para pelaku UKM dan juga pemerintah, maka UKM Kota Tangsel benar-benar mampu menembus pasar global. “Mudah-mudahan saja ini semua bisa terwujud, dan juga mampu membuat perekonomian Tangsel makin maju,” tambahnya.

Sementara itu Plt Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Dah­ lia Nadeak mengatakan, saat ini pun sudah ada beberapa pelaku UKM yang tembus pasar global, tinggal ke depannya akan dilakukan pembekelasan secara menyeluruh kepada UKM yang memang dianggap produknya mampu tembus pasar global.

“Untuk tembus pasar global kan ada hitungan jumlah produksi, dan jenis produknya. Nah ini yang akan kami terus dorong agar Tangsel mampu menjadi contoh daerah lainnya,” pungkasnya. Pihaknya terus melakukan pendataan terhadap pelaku UKM dan juga industri kreatif rumahan yang ada di Kota Tangsel. Ini dilakukan untuk memberikan bantuan agar pertumbuhan UKM terus meningkat. (odjie/TP/dra)***

Opini Opini Oleh: Syamsul Arifin*

PASCA menipisnya rezim pene­ gakkan hukum pada pelanggar aturan, Negara terlampau jauh dari kekuatan dimensi keadilan meskipun institusi penegakkan hukum mengoptimalkan gerakan cepat melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada umumnya, kalo kita pandang dari sudut praktis tindakan mereka kerapkali mengundang kegagalan dalam menegakkan hukum, padahal insiden dan fakta hukum kian jelas masif di kalangan masyarakat.

Kadang kala keadilan menjadi bisa konfirmasi pengubah soal keputusan bagi siapa yang berwenang. Oleh karenanya, antara hukuman bagi oknum perampok

12

Kendati Kisruh Suap di BPK, Banten Malah Dapat WTP Dapat dipastikan pemberian opini WTP tidak ada indikasi suap menyuap seperti WTP yang diberikan kepada Kemendes yang berakhir pada Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Banten, Trans - Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum lama ini membongkar praktik dugaan suap Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keua­ ngan (BPK) ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Namun di tengah kisruh itu, Pemerintah Provinsi Banten malah mendapatkan opini WTP dari BPK. WTP diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016 setelah di tahun 2015 mendapatkan Wajar De­ ngan Pengecualian (WDP).

Sementara itu pihak BPK memberi penjelasan soal WTP kepada Pemprov Banten tersebut. Menurutnya, mereka sudah bekerja dengan keras dan se-

FOTO: IST

Penyidik KPK menunjukkan barang bukti OTT BPK-Kemendes PDTT.

cara baik. Pihak BPK melakukan pemeriksaan dan semua menjadi temuan di tahun 2016. Untuk LKPD 2015 sudah diperbaiki dengan benar, kata Isma Yatun, anggota BPK di Gedung DPRD Banten, minggu lalu.

Isma memastikan dalam pemberian opini WTP ini tidak ada indikasi suap menyuap seperti WTP yang diberikan

kepada Kemendes yang berakhir pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) waktu itu. “Saya yakin seyakin-yakinnya, kepala perwakilan saya dengan seluruh tim yang sudah bekerja profesional sudah menggunakan sistem quality kontrol, quality assurance sampai de­ ngan bisa melakukan review justifikasi WTP,” ujar Isma lagi.

Adapun Isma meminta Pemprov Banten untuk mempertahankan raihan WTP itu. Apalagi WTP itu merupakan kali pertama bagi Banten sejak Banten berdiri. “Harus dipertahankan, sudah diperbaiki oleh Provinsi Ban­ ten. Saya tidak akan pernah meragukan teman-teman (BPK RI) di Provinsi Banten,” katanya. (Odjie/Lp6)***

Pemkot Tangsel Raih WTP Yang Kelima Kalinya Tangsel, Trans - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten. Prestasi ini diberikan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keua­ ngan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016. Sebelumnya pada 2010, 2011, 2012, dan 2015, Pemkot juga meraih predikat serupa. Sedangkan, pada 2013 dan 2014, hanya opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang bisa dicapai.

Menurut Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten, T. Ipoeng Andjar Wasita, selain Kota Tangsel, dae­ rah lain di Banten yang mendapatkan predikat WTP antara lain Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kabupaten Le­ bak, Kabupaten Serang, dan Kabupa­ ten Pandeglang.

“Kabupaten kota tersebut mempertahankan WTP tahun lalu. Sedangkan dari WDP ke WTP adalah Kabu-

FOTO: IST

Walikota Airin Rachmi Diany didampingi Ketua DPRD Kota Tangsel, Moch Ramlie ketika menerima predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI Perwakilan Banten atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2016.

paten Pandeglang. Kami mengucapkan selamat kepada kabupaten kota yang meraih WTP tahun ini,” ucap T. Ipoeng Andjar Wasita di hadapan bupati dan walikota yang hadir saat pemberian predikat tersebut di Serang, minggu lalu.

Sementara itu khusus untuk Kota Serang, BPK sampai minggu kemarin belum bisa menyerahkan laporan hasil pemeriksaan. Keterlambatan tersebut karena pihak Pemkot Serang baru menyerahkan laporan pada 6 April lalu. “Kota Serang terlambat, ini ma-

sih proses. Kami belum berwenang memberikan informasi. Sepanjang belum diberikan kami tidak boleh memberitahukan ke publik,” katanya.

Sementara, Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany mengapresiasi seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bertang­gung jawab menggunakan APBD Tangsel untuk kepentingan masyarakat Tangsel.

“Prestasi ini merupakan hasil kinerja dari semuanya dalam menggunakan dana APBD yang merupakan uang rakyat dengan bijak, tepat untuk meningkatkan pembangunan Kota Tangsel,” ungkapnya.

Sementara Ketua DPRD Kota Tangsel, Moch. Ramlie juga mengapresiasi Pemkot Tangsel yang berhasil meraih opini WTP terkait Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tahun 2016. “Pemerintah meraih opini WTP, berarti kerja keras Pemerintah dari kolaborasi Pemkot dan DPRD terwujud,” kata Ramlie. (Odjie/Tp)***

Jihad Entaskan Praktik KKN uang rakyat dan sanksi pada pencuri kelas bawah tak relatif seban­ding tetapi letak penemuannya Negara mengkategorikan korupsi meru­ pakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crimes). Justru ini yang kerap membingungkan ma­ syarakat global seandainya aparat tidak pandang bulu maka negeri ini makmur, adil dan sejahtera.

Misalnya korupsi, korupsi suatu perbuatan bejat yang tak ada pekerjaan lain kecuali merampas hak masyarakat lemah dengan cara merampok uang rakyat, fakta tersebut yang terindikasi jelas kadang kala hukumannya ringan dengan membayar denda. Kenapa ketika masyarakat lemah mencuri barang kecil saja hukumannya berlipat-lipat, apakah prinsip ini pantas dikatakan penegak keadilan. Menurut hemat penulis keadilan bisa diperkarakan asal punya modal uang.

Penulis mendifinisikan ini bagian dari keadilan komutatif, dalam artian ini bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum. Namun berpaling, melainkan tidak mampu memberikan ketertiban bagi kehidupan masyarakat bawah jus­ tru dari berbagai sektor kemakmuran dan kesejahteraan bisa merusak atau hancur begitu saja.

Tindak selanjutnya, keharusan pemerintah yang mempunyai peran dan tanggungjawab mengenai kebijakan yang ada pada setiap sektor kelembagaan hukum, caranya menggunakan strategi efektif. Paling tidak yang dilibatkan dalam perkara korupsi diantaranya, Kejaksaan Agung, KPK, Polri. Ketiganya memerlukan cara-cara taktis agar Negara bebas dari praktik KKN. Penulis mempunyai dua kri-

teria kelemahan hukum. Pertama, aparat hukum yang lemah memberikan hukuman berat kepada para koruptor. Kedua, lalainya dalam menjaga amanah yang dibe­ rikan pemerintah untuk diminta keseriusannya dalam menangani perkara tindak pidana khusus.

Ironisnya, terkadang juga salah satu aparat hukum sendiri mudah terseret dalam perbuatan tindak pidana korupsi.

Secara perspektif individu, penegakkan hukum yang sifat­ nya adil membutuhkan ketegasan yang cukup maksimal. Oleh sebab itu, setiap orang yang melanggar regulasi undang-undang tindak pidana korupsi perlu dipro­ses oleh aparat hukum sesuai motif kepastian hukumnya. Dengan demikian, tak mudah kebablasan dalam menangani perkara tindak pidana. Khususnya, target pencapai­

an keadilan sepenuhnya.

Bagian substansi hukum (legal subtance) salah satunya mencapai keadilan, baik menertibkan masyarakat maupun membe­ nahi amanah yang selurus-lurusnya. Seperti yang dijelaskan dalam buku pengamat Hukum Tata Negara, Saldi Isra yang bertema, “Kekuasaan dan Perilaku Korupsi”, (01/2009). Terkuaknya pe­ nyimpangan hukum yang dilakukan penegak hukum dalam pemberantasan korupsi dipicu oleh

kelemahan substansi hukum (hal 200). Tentunya, hal ini sudah jelas bahwa kelemahan penegak hukum sangat dimanfaatkan para koruptor.

Tak terkecuali, sepak terjang lembaga KPK sendiri diperbaiki.

Mengamati budaya praktik KKN, Negara sudah ramai persekongkolan para mafia. Maka dari itu lah, kewajiban lembaga pe­ negakkan hukum menjaga keamanan bangsa dan Negara agar menjadi aparat hukum yang memerlukan ma yu’ti bisyarti a-I’anati (sesuatu yang diberikan sebagai syarat karena telah diberikan pertolongan). Dengan eksistensinya aparat hukum bertujuan pada pertolongan siapa yang membutuhkan bantuan, akan tetapi memicu pada realitas dan kebenaran. *) Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

13 Trans Regional

12 - 26 Juni 2017 | Edisi 336 2 Th XVII

MONOPOLI DAGANG PENGUSAHA BERMODAL BESAR,

HET Gas LPG 3 Kg Banyak Pelanggaran Harga eceren tertinggi (HET) sebenarnya adalah Rp. 16.000,- pertabung.

Kabupaten Purwakarta, Trans - Rendahnya daya beli masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat berpenghasilan redah terhadap kebutuhan pokok, salah satunya adalah Gas yang selama ini digunakan untuk memasak setelah minyak tanah ditarik peredarannya oleh Pemerintah beberapa tahun lalu.

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah menetapkan Gas LPG tabung 3 Kilogram atau sering disebut ‘me­ lon’ menjadi barang bersubsidi yang diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu.

Ditetapkannya menjadi barang bersubsidi sudah pasti harus mendapatkan pengawasan ekstra dari Pemerintah Daerah dan intansi-intansi terkait agar tidak terjadi penyelewengan dan tidak tepat­ nya penyalurannya. Namun pada ke­ nyataannya sangat mencengangkan, setelah ada penelusuran dari awak media gabungan di Kabupaten Purwakarta pelangaran dan penyelewengan sangat banyak terjadi dalam pendistribusiannya.

Ayat salah satu pemilik pangkalan yang bernaung di bawah PT. Pratama Maju mandiri mengaku mendapat kiriman 1800 tabung perbulan yang diperkirakan ham-

FOTO: IST

Pangkalan LPG 3 Kg milik H. Kosasih.

pir 3 DO atau 3 truk bermuatan 560 tabung berukuran 3 kilogran (Kg).

“Saya jual dengan harga Rp. 19.000,dan pengirimannya kita terima 3 atau 2 kali dalam seminggu,” katanya, Jumat (2/6/2017) lalu di pangkalannya.

Dirinya juga menjelaskan, soal harga eceren tertinggi (HET) sebenarnya adalah Rp. 16.000,- pertabung yang harus dijual ke pengecer dan ibu rumah tangga. “Kenapa saya menjual dengan harga Rp. 19.000,karena saya membeli­ nya saja sudah Rp. 17.000 pertabung, kalau saya jual dengan harga Rp. 16.000,pertabung saya nggak dapet apa-apa, yang saya dapat cuma cape saja,” paparnya.

Harga Rp. 17.000,- pertabung kata dia didapat dari pangkalan bukan melalui agen resmi yang me-

mang ditunjuk oleh Pertamina. “Saya beli dari pangkalan milik H. Kosasih yang juga bernaung di bawah PT. Pratama Maju Mandiri,” jelasnya.

Di tempat terpisah pengelola PT. Pratama Maju Mandiri agen Gas LPG 3 Kg bersubsidi saat dikonfirmasi terkait jual beli antar pangkalan, dirinya mengatakan tidak tahu akan adanya hal tersebut. “Wah, saya tidak tahu ya kalau ada jual beli antar pangkalan, kalau saya jual sudah sesuai dengan harga agen Rp. 14.500,pertabung,” jelas Wahyu.

Terkait adanya pelanggaran tersebut, pihaknya akan melakukan pengecekan dan turun langsung ke pangkalan dimaksud untuk menanyakan kebenaran temuan tersebut. “Iya nanti saya akan cek langsung ke lapangan dan kalau me-

Sembarang Tuding, Mevrizal Panen Kecaman Dari Bhayangkara Utama

Solok, Trans - Pengacara muda, Mevrizal, SH. MH. mendapat pelajaran penting dari Media Bhayangkara Utama. Disebabkan tudingannya disalah satu Koran Mingguan Sumatera Barat, Baki News Edisi 558/Tahun XII, beberapa waktu yang lalu, yang berjudul ‘LSM Bhayangkara Utama Dituding Rampas Tanah Hak Milik”.

Menurut Ossie Gumanti, Wakil Pemimpin Umum Media Bhayangkara Utama, di Jakarta, belum lama ini, menuturkan, “Dalam pembe­ ritaan tersebut, terdapat kesalahan penulisan LSM dan berita pun se­ pertinya sepihak”.

Sehingga, sebagaimana Pa­ sal 1 Angka (13) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang PERS, yang berbunyi: “Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya”, mewajibkan Baki News harus menerbitkan Hak Jawab dari Media Bhayangkara Utama. Hak Jawab itu pun sudah diterbitkan belum lama ini oleh Baki News.

Kemudian, Pasal 1 Angka (14) Undang – Undang No.40 Tahun 1999 tentang PERS, yang berbunyi: “Kewajiban koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan”.

Di dalam pemberian Hak Jawab tersebut, Ossie Gumanti menyebutkan, bahwa pihaknya memberikan 11 (sebelas) point keterangan resmi Bhayangkara Utama, yang seyogyanya bisa difahami dengan baik oleh Mevrizal, SH. MH. “Yang harus diketahui oleh Mevrizal, yakni tidak adanya LSM Bahyangkara Utama,” ungkap Ossie Gumanti, yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) LSM Lidik Krimsus RI, itu.

“Soal LSM yang dituding oleh Sdr. Mevrizal, SH, MH, ditambah dalam pemberitaan menyebutkan dibawah komando Yosi Gumanti (penulisan nama juga salah, seharusnya Ossie Gumanti), adalah sangat melenceng sekali. Sangat tidak mungkin Saya melakukan hal – hal tersebut dan itu merupakan ‘fitnah’ yang tidak berdasar dan tidak memiliki fakta dan data yang jelas.

Seharusnya, Sdr. Mevrizal,SH,MH terlebih dahulu memiliki data dan fakta lapangan, baru layak melaku-

Ossie Gumanti, Wakil Bhayangkara Utama.

FOTO: IST

Pemimpin

kan tudingan. Hal ini sangat kami sayangkan sekali, karena yang bersangkutan sudah sarjana tingkat dua (baca; Sarjana S2.red), melakukan perbuatan yang sangat ceroboh sekali,” imbuh Ossie.

“Kemudian disebutkan pula dalam pemberitaan itu terkait pemagaran tanah Dt. Dubalang Basa de­ ngan kawat berduri. Saya tegaskan, tidak satupun adanya keterlibatan anggota LSM. Seharusnya Sdr. Mevrizal, memiliki bukti KTA, atau foto orang – orang dimaksud ketika memakai pakaian dinas lembaga,” pungkas Ossie, yang baru – baru ini diangkat sebagai Datuak, bergelar Datuak Gambero Sati, di Cupak, Kabupaten Solok.

“Untuk diketahui oleh Sdr. Mevrizal,SH,MH, sebagaimana klarifikasi Dt. Mangguang kepada kami, dimana Dt. Dubalang Basa (sesuai rekaman) sebenarnya sudah memiliki kesepakatan saling menguntungkan keduanya, dengan tanggungan yang telah diserahkan oleh Afenus kepada Dt. Dubalang Basa mencapai kisaran nilai uang sebanyak Rp. 900 juta (bukti kwitansi dan pengakuan, cukup) , yang digunakan oleh Dt. Dubalang Basa untuk mengurus Perkaranya hingga keluarnya Putusan PN N0. 43/ PDT.6/2013/PN.KBR.PT. No:17/ PDT/2014.PTPDG.MARI. No. 1442K/PDT/2015,” papar Ossie, yang juga Pemimpin Umum Media Lidik Krimsus News, itu.

“Maka, menurut sepengetahuan kami, melihat masalah tersebut, agar lebih diteliti oleh Mevrizal, adalah Afenus seharus­ nya mendapatkan hak – haknya sebagaimana perikat/ akad/ perjanjian yang sudah ia buat dengan pihak Dt. Dubalang Basa, pada waktu itu disandang Bachtiar sebagai Dt. Dubalang Basa, dengan perjanjian yang dibuat pada Notaris :Pasnelyza Karani,SH,M.Kn 8 Februari 2015. Sebelumnya terdapat pula

‘Pengikatan Jual Beli’ Akta Notaris Pasnelyza Karani,SH,M.Kn No.04 Tanggal 07 Februari 2013 antara Bachtiar Dt. Dubalang Basa de­ ngan Afenus,” ungkapnya lagi.

“Itu kalau tidak salah juga dikuatkan dengan Pengikatan Jual Beli, akta Notaris Eldani No: 7, tanggal 4 November 1999,” tukasnya.

“Perlu saya jelaskan kepada Saudara Mevrizal, bahwa : pada tanggal 18 Maret 2017, yang bertanda tangan; Miswarni waris PSA Suku Tanjung, Nirsan Dt. Rky Mulie, Datun Malin Marajo, Basrul Dt Rajo Gandan, Dusmarni Dt Basa, Dasril, Nasrial Malin Basa, Danawi Dt. Mangguang, bersama – sama menyampaikan surat kepada BPN Kabupaten Solok, selaku ahli waris Kaum Suku Tanjuang Nagari Koto Gaek Guguak Kec. Gunung Talang Kab. Solok, bahwa Basrul Dt. Duba­lang Basa mengukur tanah bersama pegawai BPN Kabupa­ ten Solok tanpa melalui musyawa­ rah dengan kaum suku Tanjuang,” jelasnya.

“Terkait pernyataan Sdr. Mevrizal,SH,MH, yang menyebutkan LSM….arogan, sangat tidak berdasar. Harusnya ia harus chek and richek dulu terlebih dulu, sebelum membuat pernyataan, sehingga salah menyebutkan LSM dan ia tidak menyadari telah melakukan tindakan ‘fitnah’ dan pencemaran nama baik,” pungkasnya lagi.

“Saya sarankan Mevrizal, SH, MH, banyak bertanya kepada yang lain dan juga memperbanyak mem­baca sekaligus diskusi dengan teman – teman LSM, agar kedepan bisa membedakan antara LSM dan Media. Makanya, perlu saya tegaskan kembali bahwa sesungguhnya Bayangkara Utama yang dimaksud Sdr. Mevrizal,SH,MH, sebenarnya adalah Media (tabloid) dari Jakarta bernama Media Bhayangkara Utama, bukan LSM Bayangkara Utama,” kata Ossie.

Sementara itu, William Nur­ sal Devarco, Kepala Perwakilan Bhayangkara Utama Sumatera Barat, mengecam keras tudingan tersebut. Dirinya mengakui, bahwa Hak Jawab tersebut, langsung dise­ rahkannya kepada Redaksi Baki News, setelah mendapat perintah dari Bhayangkara Utama Pusat.

“Saya sendiri yang langsung mengantarkan hak jawab itu ke Redaksi Baki News,” ungkap Paxalle, panggilan akrab William Nur­sal Devarco. (Osie)

mang benar saya akan memberikan sangsi penyekoran selama satu bulan tidak boleh melakukan pendistribusian ke pengecer,” tegas Wahyu.

Adapun penyekoran satu bulan, jelas dia, pihaknya yang nantinya akan terjun langsung menya­ lurkan Gas LPG 3 bersubsidi kepada ma­ syarakat. “Nanti dalam satu bulan kita yang langsung mendistribusikan dengan harga HET kalau memang benar ada pelangaran di Pangkalan,” cetus Wahyu.

Sementara itu, Sekretaris Jendral (Sekjend) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Putra Siliwangi Pusat Aan saat disambagi di kantornya mengatakan, peredaran Gas LPG 3 Kg bersubsidi di beberapa daerah cen­ derung dimonopoli oleh pengusaha

yang bermodal besar, sehingga harga Gas LPG 3 Kg bersubsidi dibeli de­ ngan harga mahal.

“Padahal Gas LPG 3 Kg ini notabene barang bersubsidi yang pendistribusiannya harus diawasi oleh semua pihak agar tidak terjadi penyelewengan,” terang Aan. Masih kata Aan, kenyataanya pihak-pihak terkait seolah-olah tutup mata dan telinga sehingga harga yang ditetapkan Rp.16.000,- pertabung menjadi melonjak tidak sesuai lagi dengan aturan Pemerintah.

“Butuh peningkatan dalam pe­ ngawasan dari pihak Pertamina ataupun Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang hingga kini terkesan membiarkan dengan adanya penyelewengan HET maupun pendistribusiannya,” harap Aan. (AS04)

Pemkab Karawang Raih WTP dari BPK Karawang, Trans – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keua­ ngan (BPK) atas audit laporan keuangan Pemkab Karawang Tahun Anggaran 2016.

Pengumuman Laporan Keuangan Pemerintah Dae­ rah diberikan langsung oleh Kepala Kantor BPK Provinsi Jawa Barat Arman Syifa kepada Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana dan Ketua DPRD Karawang H. Toto Suripto yang dilaksanakan di Aula gedung BPK Provinsi Jawa Barat Jl. Moch Toha No. 164 Bandung, Jum’at, (2/6).

Bupati Karawang dr.

Cellica Nurrachadiana merasa bangga dan sangat meng­ apresiasi kerja keras seluruh stakeholder di Kabupa­ten­Ka­ rawang, sehingga kota yang dijuluki lumbung padi ini mampu mencapai hasil opini WTP (Wajar Tanpa Penge­ cualian).

Bupati Karawang berharap kepada seluruh stakeholder agar terus meningkatkan kinerja agar dapat mewujudkan Visi Kabupaten Karawang yang mandiri, maju, adil, & makmur. (Agus Safutra)

Trans Jatim 14

12 - 26 Juni 2017 | Edisi 336 2 Th XVII

Bupati Malang Minta Dinas TPHP 60% Di Lapangan Malang, Trans - Ratusan warga, khususnya petani turut hadir pada kegiatan tanam padi bersama Bupati Malang yang didampingi Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (TPHP), Ko­ dim 0818, Kapolres Malang, Camat Kepanjen serta para Muspika Jumat lalu, tepatnya di Desa Jenggolo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

Dalam laporannya, Kepala Dinas TPHP, Nasri menyampaikan, kegiatan ini adalah tanam padi bersama Bupati Malang serta dialog bersama para petani. Dijelaskan Nasri, program ini adalah tantangan berat bagi Dinasnya dan semua stock holder. Karena kata dia, tahun 2017,

pihaknya di target harus menambah hasil tanam dan panen sebesar 20%. Karena kata Nasri, Kabupa­ ten Malang adalah sebagai lumbung padi di Jawa Timur (Jatim).

Dirinya juga menyampaikan, Dinas TPHP Kabupaten Malang telah memberikan bantuan kepada petani berupa 158 unit alsintan, bi­bit benih padi, dan pupuk. Sedangkan untuk serangan hama lanjut Nasri, pihaknya siap melakukan gerakan.

“Terimakasih kepada semua pihak, baik Kodim 0818, Kapolres Malang yang selama ini ikut membantu program ketahanan pa­ngan juga kepada dinas PU SDA Kabupaten Malang karena sudah memaksimalkan irigasi se­ hingga bisa dimanfaatkan

Bupati Malang Canangkan Wisata Paviliun

Bupati malang, Dr.H Rendra Kresna dalam acara tanam padi bersama.

oleh ma­ syarakat khususnya para petani,” ungkap Nasri.

Malang, Trans - Bupati Malang punya ide yang brilian dan belum ada di daerah lain, yakni menjadikan fasilitas paviliun rumah sakit umum Kanjuruhan Kab. Malang menjadi wisata paviliun.

Rumah sakit juga bisa dijadikan tempat wisata, dan tidak ada kata mustahil jika kita punya kemauan.

Hal ini diungkapkan Rendra saat menghadiri acara HUT Ke-50 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan Kepanjen.

“Program tersebut telah di­susun agar RSUD Kanjuruhan tidak hanya untuk orang sakit saja, tapi juga bisa dijadikan tempat wisata, hal ini bisa berjalan beri­ ringan dengan program kepariwisataan dan hal tersebut sudah lama ia cita-citakan,” tutur Rendra.

Hadir dalam acara syukuran HUT rumah sakit Kanjura­ han Kab. Malang, seluruh Kepala Dinas, Camat, Kepala Puskesmas se-Kab. Malang, serta perwakilan perawat dan dokter.

“Saya beri contoh,” lanjut Rendra. “Rumah Sakit (RS) di luar Negeri yang telah menerapkan konsep kesehatan dengan pariwisata seperti di Singapura, Malaysia dan di negara-negara maju Eropa lainnya. Salain itu, kola­ borasi yang terbilang jauh berbeda ini, RS juga nantinya mampu menghasilkan dan memberikan Pendapatan yang cukup be-

FOTO: GUS

sar kepada Pemerintah Daerah,” ucap Rendra.

Bupati Malang menghimbau kepada seluruh penyelenggara dunia kesehatan agar selalu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, baik dalam pengobatan maupun edukasi kesehatan secara berkelanjutan dan berkesinambungan, agar supaya mencapai keberadaan RS yang bisa beriringan dengan du­ nia kepariwisataan. “Dengan Pelayanan optimal akan menjadikan masyarakat khususnya di Kab. Malang menjadi sehat dan tujuan datang ke RSUD Kanjuruhan bukan karena sakit tapi menjadikan RSUD tersebut sebagai pusat konseling kesehatan dan ruang refreshing,” imbuhnya.

“Ruang pavilliun RSUD Kanjuruhan nantinya pada setiap pekan akan dijadikan tempat refreshing bagi masyarakat yang i­ ngin menanyakan kesehatannya dan bisa menginap serta berlibur sambil berkomunikasi mengenai ke­ sehatan, dan program tersebut bukan sekedar keinginan tapi sudah dalam proses pembentukan,” kata Rendra mengakhiri sambutannya.

Usai memberikan sambutannya, Bupati Malang memotong tumpeng dan di lanjutkan meninjau seluruh fasilitas dan ruangan yang ada di RSUD Kanjuran Kab Malang. (gus)

Sementara Bupati malang, Dr.H Rendra Kresna dalam sambutan­

Air (PU SDA) untuk selalu memaksimalkan fungsi irigasi. “Memang berat, tapi kalau semua bekerja bersama sama dan di bantu oleh TNI, maka kita akan mampu untuk mewujudkan target setara de­ ngan luas lahan 88 ribu hektar,” ujar Rendra.

Dirinya berharap, Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan perkebunan 60% harus berada di baris depan dalam program ini. “Saya berharap Dinas TPHP 60% harus berada di lapangan, karena jika ini dilakukan pasti target 88 ribu akan tercapai, Indonesia tidak lagi memakai hasil impor dan Indonesia pasti akan berjaya,” pungkas Rendra. (Gus)

TERKAIT DUGAAN KORUPSI DI PDAU KABUPATEN SIDOARJO

Kejari Tahan Anggota DPRD Khoirul Huda Khoirul Huda merupakan tersangka ke 4 dalam kasus korupsi PDAU Sidoarjo.

Bupati Malang memotong tumpeng.

FOTO: GUS

nya mengatakan, Program nasio­ nal adalah ketahanan pangan. Jadi kata Rendra, Dinas TPHP Kabupa­ ten Malang harus menjadi yang terdepan agar dapat meningkatkan dan memenuhi target ketahanan pangan yang telah ditentukan dengan luas lahan yang ada sebesar 54 ribu hektar.

Seperti dikatakan Kepala Dinas TPHP sebelumnya kata Rendra, bahwa Kabupaten Malang harus menyediakan lahan seluas 88 ribu hektar. Berarti lanjut dia, untuk mencapai targat dari lahan yang tersedia para petani harus panen dua kali dalam setahun. Selain itu juga di butuhkan dukunagn dari dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya

Sidoarjo, Trans – Penyidik tindak pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo, Jawa Timur menahan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sidoarjo Khoirul Huda, Kamis (8/6). Khoirul diduga menerima aliran dana dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) di Kabupaten Sidoarjo.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Adi Harsanto mengatakan, pelaku ditahan terkait dengan dugaan korupsi yang ada di Perusahaan Dae­ rah Aneka Usaha (PDAU) Kabupa­ ten Sidoarjo. “Dua alat bukti sudah kami kantongi. Makanya, langsung kami tahan,” katanya.

Ia menjelaskan, pelaku ditahan usai statusnya dinaikan dari saksi menjadi tersangka dan langsung dibawa ke Lapas Klas II Sidoarjo. Penahanan tersangka, Adi me­ ngatakan, berkaitan erat dengan alat bukti berupa kuwitansi senilai Rp

75 juta yang berasal dari kas PDAU kepada salah satu anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Menurut dia, tersangka saat itu menjabat sebagai Ketua Pansus Perubahan Status PD menjadi PT dan sudah diperiksa dua kali sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

“Pastinya, soal kuwitansi dari kas PDAU,” katanya.

Saat disinggung keterlibatan ang­gota DPRD lain, pihaknya me­ ngaku masih melakukan pengembangan lebih lanjut, apakah ada pihak lain yang terlibat didalam­ nya. Meski begitu, pihaknya meya­ kini akan banyak yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi atas kebocoran pengelolaan keuangan perusahaan daerah Aneka usaha. “Ada banyak kuitansi yang keluar dari kas PDAU. Dan ini masih kami kembangkan,” tegasnya.

Khoirul Huda merupakan tersangka ke 4 dalam kasus korupsi PDAU Sidoarjo. Sebelumnya penyi­ dik telah menetapkan lebih dulu tiga pejabat perusahaan plat merah milik Pemkab Sidoarjo itu. Ketiga­nya yakni Direktur Direktur PDAU Sidoarjo, Amral Soegianto (AS), Ka-

bag Umum yang juga menjabat Kepala unit Delta Gas Siti Winarni (SW) dan Kepala unit Delta Grafika Imam Junaedy (IJ).

Tersangka yang mengenakan baju batik sambil mengenakan rompi tahanan itu digelandang menuju tahanan Lapas Sidoarjo. Saat dikonfirmasi sejumlah wartawan terkait persoalan itu, Huda menyangkal, jika dana senilai Rp 75 juta yang dikeluarkan Kas PDAU untuk dirinya pribadi. “Aliran dana itu untuk kepen­ tingan Pansus saat berkunjung ke Pekanbaru, Riau. Saya sudah kasih penjelasan ke penyidik, aliran dana itu bukan kepentingan saja,” kata dia.

Meski demikian, penyidik Korps Adhyaksa Jalan Sultan Agung Sidoarjo terus mengungkap keterlibatan lain dalam kasus pe­ ngelolaan keuangan PDAU dalam kurun waktu 6 tahun terakhir yakni sejak 2010-2016. “Akan terus kami kembangkan, tidak menutup kemungkinan ada tersangka lainnya,” tambah Kasi Intel Andri Tri Wibowo.

Tersangka dijerat Pasal 2 Jo.

Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Tindak pidana korupsi, Jo Pasal 55 KUHP. Kejari Sidoarjo kini tengah membidik kasus korupsi pengelolaan keuangan PDAU Sidoarjo dalam kurun waktu 6 tahun terkahir yakni sejak 2010-2016.

Bahkan, Korps Adhyaksa te­lah memanggil belasan saksi di antaranya Lapindo Berantas Inc, SKK Migas dan PT BBG, selaku rekanan PDAU Sidoarjo. Selain itu, para pejabat Pemkab Sidoarjo juga ikut diperiksa di antaranya Sekda Djoko Sartono, Kabag Hukum Heri Soesanto, Kabag Perekonomian Samsul Rizal, Kepala Inspektorat Eko Udijono, dan pejabat pemkab lain juga ikut diperiksa.

Belasan saksi diperiksa itu untuk mengungkap dugaan korupsi miliaran rupiah pengelolaan keua­ ngan di perusahaan plat merah yang membawahi beberapa unit di antaranya Delta Property, Delta Grafika, Delta Advertising dan Delta Gas itu. Namun, penyidik Kejari Sidoarjo fokus pada bidang unit usaha Delta Grafika, Delta Gas dan Delta Properti mulai tahun 2010 sampai 2016. (Ric)

Pelayanan Yang Berkualitas, Momentum HUT PDAM Kab. Malang Malang, Trans - Dalam rangka memperingati Hari Jadi Ke-36 Tahun PDAM Kabupaten Malang diawali dengan sosialisasi pelayanan Anti Pungutan Liar dan Kampanye Anti Narkoba Sabtu (20/5) di Hotel El-Karangploso.

Acara tersebut dihadiri oleh jajaran pejabat PDAM Kabupa­ ten Malang sampai dengan setingkat kepala seksi, dengan tujuan untuk pelaksanaan program pemerintah dalam pelayanan publik dengan menghapus pungutan yang tidak ada dasar hukumnya.

Di samping itu, tak lupa zia­rah ke makam mantan direksi, Senin (22/5) diikuti oleh jajaran pimpinan (Direksi) sampai dengan Kepala Bagian dan Kepala Unit Pelayanan.

FOTO: GUS

Sosialisasi dalam rangka memperingati Hari Jadi Ke-36 tahun PDAM Kab. Malang.

Menurut Bapak H. Syamsul Hadi, S.Sos.,M.M., kegiatan kirim doa atau ziarah ke makam para mantan direksi bertujuan untuk memba­ ngun silaturahmi bagi jajaran pejabat PDAM Kabupaten Malang.

Dirut PDAM Ir. Syamsul Hadi

kegiatan ini merupakan agenda tahunan. Khususnya dalam rangkaian HUT perusahaan, baik kegiatan keolahragaan dan keagamaan, yang salah satunya adalah ziarah makam mantan direksi, sebagai rasa terima kasih atas jasa dan pengabdian man-

tan Direksi itu. Syamsul Hadi berharap dari beberapa rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, PDAM kedepannya akan lebih baik.

“Nantinya perusahaan dapat lebih maju, berkembang dan bermanfaat.

Tentunya dengan diikuti pelayanan yang berkualitas untuk masyarakat dan kesejahteraan pegawai,” harap­ nya.

Untuk target di tahun 2017, lanjut Syamsul, “diantaranya menyentuh langsung kepada masyarakat dalam bentuk sambungan rumah (SR) murah kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Malang sejumlah 8000 SR. Selain itu untuk pendapatan ditargetkan mencapai Rp. 82 milliar, dari pendapatan sebelumnya, yang mencapai Rp.76 milliar”. (Gus)

Anggaran DAK 2017, DPUBM Prioritas Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan

“DENGAN SEMANGAT HUT KE- 36 KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 KITA PERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENYEDIAAN AIR MINUM UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN UNIVERSAL ACCESS AIR MINUM TAHUN 2019”

Malang, Trans - Sebagai penunjang infrastruktur kepariwisataan dan kepedulian dalam permasalahan jalan yang ada, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Kabupa­ ten Malang canangkan berbagai program kerja dalam rehabilitasi dan peningkatan jalan.

Kepala DPUBM Kabupaten Malang, Ir. Romdhoni, melalui Kabid Pemeliharaan Jalan, Avicena M. Saniputera, kepada wartawan mengatakan, pihak­ nya akan terus mengoptimalkan pekerjaan rehabilitasi dan pe­ ningkatan jalan untuk menunjang program daerah pada penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di tahun 2017.

Kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jalan raya yang ada di wilayah Kabupaten Malang

FOTO: GUS

Kepala DPUBM Kabupaten Malang, Ir. Romdhoni.

kata Avi, akan dilakukan di sejumlah ruas jalan yang berada di 33 Kecamatan dengan prioritas penghubung jalan kecamatan ke kecamatan dan kecamatan ke kota, wilayah perbatasan Kabupaten serta akses jalan menuju

wisata. Dengan tujuan lanjut dia, untuk mendongkrak akses perekonomian masyarakat.

“Kami juga sudah merencanakan proses pembangunan dan rehab infrastruktur jalan hotmix, juga tembok penahan tanah, dan normalisasi di Desa Wonorejo, Kecamatan Singosari sesuai permintaan pihak peme­ rintah Desa pada kegiatan Bina Desa lalu,” jelas Avi. Rencananya, lanjut Avi, rehab jalan hotmix nanti sepanjang 1.365 meter dengan lebar jalan rata-rata 3 meter dan juga rehab Salob (sapu lobang) de­ ngan panjang sekitar 3000 m x 3 m. “Kami akan terus bekerja optimal dalam mensukseskan program pembangunan Kabupaten Malang pada semua lini,” pungkas Avi. (gus)

15 Trans Regional

12 - 26 Juni 2017 | Edisi 336 2 Th XVII

Korupsi Pembangunan Stadion GBLA Rp 103 M Bareskrim Polri melakukan pengembangan penyidikan kasus korupsi proyek pembangunan Stadion GBLA untuk mencari tersangka baru.

Jakarta, Trans – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyatakan total kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Gedebage, Bandung, Jawa Barat mencapai Rp103 miliar.

Menurut Kepala Subdirektorat IV Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Komisaris Besar Endar Priantoro angka tersebut diperoleh berdasarkan hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Jawa Barat. “Kerugian negara berdasarkan perhitungan ahli, mencapai Rp 103 miliar,” kata Endar di Tipi­ kor Bareskrim Polri, kepada awak media, Selasa (6/6) lalu.

Dari hasil temuan ini penyidik semakin yakin bahwa terdapat penyim­ pangan dalam proyek pembangunan Stadion GLBA. Hasil audit ini juga untuk melengkapi berkas perkara kasus yang sedang ditangani tersebut. Menurut Endar lagi, berkas sudah dikirim ke kejaksaan dan segera akan dilimpahkan ke pengadilan, karena dianggap sudah lengkap.

Tahan Tersangka Polisi menetapkan untuk mena­han Yayat A. Sudrajat, tersangka kasus korupsi pembangunan stadion GLBA. Mantan Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung itu te­ lah ditetapkan sebagai tersangka pada 2015 silam. Endar mengatakan, penahanan Yayat akan dilakukan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya.

Saat proyek pembangunan Gedebage Bandung TA 2009-2013, Yayat menjabat sebagai Sekretaris sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis dan Kuasa Pengguna Anggaran dari Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (DISTARCIP) Kota Bandung. Dia dianggap sebagai orang pertama yang bertanggung jawab atas dugaan tindak pidana pembangunan stadion tersebut.

Yayat dijerat Pasal 2 ayat 1 atau

FOTO: IST

Stadion Gelora Bandung Lautan Api berdiri megah di tengah sawah di Gedebage, Bandung, Jawa Barat.

Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 199 tentang Pembe­ rantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pa­ sal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. “Hari ini, kami melakukan penahanan YAS pada saat kegiatan pejabat pelaksana teknis dan kuasa pengguna anggaran,” katanya.

Menurut Endar, pengembangan penyidikan kasus ini mulai dilakukan setelah berkas perkara Yayat Ahmad Sudrajat dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Ne­ geri Kota Bandung.

Pembangunan Stadion GLBA dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung, PT Penta Rekayasa (konsultan perencana), PT Adhi Karya (kontraktor pelaksana Yayat Ahmad Sudrajat, tersangka kasus korupsi pembangunan Stadion Gedebage Bandung ditahan Bareskrim Polri, Selasa (6/6).

Cari Tersangka Lain Pasca melakukan penahanan tersangka Yayat Ahmad Sudrajat, Bareskrim Polri mengembangkan penyi­ dikan kasus korupsi proyek pemba­ ngunan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Gedebage, Kota Bandung, APBD 2009-2013 senilai Rp545,5 miliar. “Setelah tersangka ini kami limpahkan, selanjutnya kita akan lakukan penyidikan baru dari pengembangan kasus ini untuk tersangka baru,” ujar Endar.

pekerjaan), PT Indah Karya (konsultan manajemen kontruksi) dengan nilai proyek sebesar Rp545.535.430.000 pada tahun anggaran 2009 hingga 2013.

Kasus korupsi pembangunan Stadion GBLA Gedebage terungkap setelah terjadi pergeseran struktur tanah dan pondasi bangunan stadion tersebut pada awal 2015. Dari penyelidikan dan penyidikan Bareskrim Polri, ditemukan sejumlah pelanggaran dalam pemba­ ngunan stadion kebanggan Kota Ban­ dung tersebut. Di antaranya ketidakse-

suai spek barang, dugaan penggelembungan nilai proyek atau mark up, hingga penyalahgunaan kewenangan.

Kabareskrim kala itu, Komisaris Jenderal Budi Waseso sempat meninjau lokasi Stadion GBLA beberapa kali.

Bahkan, dia juga sempat menyegel dan melarang penggunaan stadion untuk keperluan apa pun.

Namun pada Januari 2016, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan meminta Bareskrim mengizinkan penggunaan stadion untuk Pesta Olahraga Nasional (PON) Jawa Barat pada September 2016. Stadion GLBA pun akhir­ nya digunakan untuk PON. Ungkap Sampai Tuntas Terkait rencana kepolisian melanjutkan pemeriksaan dugaan korupsi pembangunan Stadion GBLA, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil me­ nyambut baik rencana tersebut. “Kami mempersilakan selesaikan urusan hukum sampai ke ujung-ujungnya,” kata Ridwan di di Kota Bandung, beberapa waktu lalu.

Ridwan menambahkan, sejak awal, pihaknya berkomitmen perbaikan kerusakan Stadion GBLA tidak akan mempengaruhi proses hukum yang tengah berjalan. “Enggak ada masalah, komitmen dengan Bareskrim kami tidak ada hal apa pun yang beririsan dengan peme­ riksaan hukum,” tuturnya. (Odjie/Ars)

Kemendikbud Terapkan Sistem Zonasi Dalam PPDB 2017 Jakarta, Trans - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat. Dalam permendikbud tersebut, diatur mengenai sistem zonasi yang harus diterapkan sekolah dalam menerima calon peserta didik baru.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, dengan menerapkan sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah peserta didik yang diterima. Domisili calon peserta didik tersebut berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah dae­ rah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut. Kemudian sebesar 10 persen dari total jumlah peserta didik dibagi menjadi dua kriteria, yaitu lima persen untuk jalur prestasi, dan lima persen untuk peserta didik yang mengalami perpindahan domisili. Namun, sistem zonasi tersebut tidak berlaku bagi sekolah menengah kejuruan (SMK).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, sistem zonasi merupakan implementasi dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai pentingnya pemerataan kualitas pendidikan.

“Semua sekolah harus jadi sekolah favorit. Semoga tidak ada lagi sekolah yang mutunya rendah,” ujar Mendikbud dalam acara Sosialisasi Peraturan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta, Rabu (7/5/2017). Acara sosialisasi tersebut dihadiri sekitar 200 kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia.

Dalam Permendikbud ini memang disebutkan bahwa seleksi PPDB pada kelas VII SMP dan kelas X SMA/SMK mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar. Urutan prioritas itu adalah: 1. Jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi; 2. Usia; 3.

Nilai hasil ujian sekolah (untuk lulusan SD) dan Surat Hasil Ujian Nasional atau SHUN (bagi lulusan SMP); dan 4. Prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui sekolah sesuai dengan kewenangan daerah ma­singmasing.

PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. PPDB dapat dilakukan dengan dua acara. Pertama, pendaftaran melalui jejaring (daring/ online), yaitu melalui laman (website) resmi PPDB daerah masing-masing. Kedua, pendaftaran melalui luring (luar jaringan/offline), yaitu dengan mendaftar langsung ke sekolah. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB, antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung, dan hasil penerimaan peserta didik baru.

Masyarakat diharapkan dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui kanal pelaporan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota ma­ sing-masing. Pengaduan terkait PPDB juga bisa melalui laman: http://ult.kemdikbud.go.id. (ZN)

Kantor PATEN Kecamatan Karang Bahagia Terkesan Tak Terawat Bekasi, Trans – Kantor Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi terkesan tidak terawat. Berdasarkan pantauan wartawan Koran Transaksi, kondisi halaman kantor tergenang air, terutama di tempat parkir.

Genangan air yang ada di tempat parkir dibiarkan begitu saja hingga menjadi licin. Jika tidak ditangani, sewaktu-waktu dapat membahaya­ kan. Padahal halaman dan tempat parkir itu baru saja dikerjakan pada anggaran 2016.

Selain itu, papan nama sudah terkelupas. Ditambah banyaknya truk pengangkut tanah yang melintas di kawasan ini, hingga mengakibatkan kemacetan.

Namun terlepas dari itu, pelayanan administasi terpadu di Ke-

camatan Karang Bahagia berjalan cukup baik. Hal ini sejalan de­ngan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dianjurkan Pemerintah Kabupaten Bekasi, yaitu dengan men-

goptimalkan pelayanan admi­nistrasi publik ditiap-tiap kecamatan.

Kegiatan PATEN sendiri me­ rupakan implementasi dari surat mendagri nomor 503/506/SJ tanggal

28 januari 2015, perihal optimalisasi penyelenggaraan pelayanaan publik di daerah, yang bertujuan meningkatkan dan mengoptimalkan pelayan publik yang mudah bagi masyarakat

hingga ke tingkat kecamatan.

Agar terasa lengkap, rasanya tak elok jika kerusakan-kerusakan tersebut tidak segera diperbaiki. Warga pun berharap kepada Pemkab Bekasi, agar

segera memperbaikan papan pelayanan yang rusak maupun halaman yang tergenang air. Jika terus dibiarkan, hal ini dikhawatirkan akan mengimbas kepada pelayanan. (Suganda)

Rapat Paripurna DPRD Kota Pagaralam Rekomendasi LKPJ Walikota Pagaralam, Trans - Hasil laporan pembahasan Panitia kerja (Panja) I, dan II, dalam rapat paripurna, dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Pagaralam Ruslan Aabdul Gani, Wakil ketua I Dedy Standza, Wakil Ketua II M. Fadli, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagaralam, memberikan rekomendasi catatan strategis kepada Walikota Pagaralam, terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tahun Anggaran 2016.

Ketua DPRD Kota Pagaralam, Ruslan Abdul Gani menyampaikan, LKPJ merupakan dokumen Negara yang perlu dipertanggung jawabkan. Mengoreksi LKPJ Walikota angaran 2016, pada

dasarnya untuk kepentingan bersama, bukan semata mencari kesalahan. Agar hasilnya sesuai dengan kaedah dan ketentuan yang berlaku.

“Alhamdulillah, pembahasan LKPJ Walikota Pagaralam anggaran 2016 rampung tepat waktu, sesuai jadwal yang ditetapkan, kemudian ditindak lanjuti sebagai bahan penyempurnaan dimasa akan datang,” ujarnya.

Rekomendasi catatan strategis dibacakan Panja I, Pandim Firmansyah, diataranya harus ada kemampuan menarik kunjungana wisata didukung infrastruktur dan anggaran yang cukup, pertanian perlu pembagunaan SDM melalui bantuan pelatihan dan alat-alat perta-

FOTO: IST

Walikota Pagaralam Hj. Ida fitriati dan Ketua DPRD Kota Pagaralam Ruslan Abdul Gani.

nian, perikanan merupakaan mata pencarian potensial menjanjikan.

“Tidak hanya itu, kelestarian hutan perlu dijaga, dan perluas akses baca bagi masyarakat melalui perpustakaan,” imbuhnya.

Sementara itu, Panja II dibacakan Kadino, merekomenndasi perlunya penambahan tenaga medis profesional, prioritaaskan beasiswa bagi pelajar dan guru berprestasi, masih kurangnya pemabagunan perumahan berpihak masyarakat ekonomi rendah, serta perlunya peningkatan investasi, dan jangan tumpang tindih kebijakan antar Organisasi perangkat daerah.

Walikota Pagaralam Hj. Ida Fitriati Basjuni, mengatakan Pe-

merintah kota Pagaralam berterimahkasih terhaadap pembahasan LKPJ yang sudah dilaksanakan secara bertahap anggota dewan. “Ke depan, rekomendasi catatan akan menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pembagunan di berbagai bidang demi kesejateran rakyat,” katanya.

Rapat Paripurna tersebut dhadiri anggota DPRD Kota Pagaralam, Sekda Drs. Syafrudin. Msi, Sekwan H. Kusaimi Yatif, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepalaa OPD serta undangan lainya. Selesai membacakan rekomendaasi, dilakukan penandatangan bersama Pemkod dan DPRD Kota Pagaralam.

(Adv/Mirwansyah)