Koran Transaksi 331

Edisi No.331 | Tahun Ke-XVII WWW.KORANTRANSAKSI.COM

29 Agustus - 11 September 2016 Terbit setiap hari SENIN=Harga Rp. 5.000,-=Luar Pulau Jawa Tambah Ongkos Kirim

PENERBIT: PT. TANAH MERAH ABADI

SK/MENPEN/1496/SIUPP/Jakarta 22 JULI 1999

Sandiaga Uno

PEMERINTAHAN KALAP, DAN KETAKUTAN?

Pengampunan Pajak Jadi Mimpi Buruk Rakyat

Berpeluang Pimpin DKI 2017 SIKAP AROGANSI AHOK DINILAI SANGAT MERUGIKAN PENCALONANNYA MENJADI GUBERNUR Suhu politik ibukota memanas seiring semakin mendekatnya perhelatan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sejumlah pernyataan dan langkah-langkah politik menghiasi ruang-ruang publik.

Jakarta, Trans - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra yang notabene me­ rupakan putra asli Belitung me­ ngatakan, bahasa Belitung bukan merupakan bahasa yang kasar. Dia menjelaskan, bahasa Belitung masih masuk ke dalam rumpun bahasa Melayu Riau. Pernyataan Yusril di­ sampaikan untuk menyikapi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang mengatakan bahwa sudah membuang kebiasaannya untuk berbahasa kotor.

Ahok mengata­ kan kepada media bahwa kebiasaannya berbahasa kotor selama ini me­ rupakan kebiasaan dari kampungnya.

Yusril yang juga sempat menyatakan diri sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta mengkritik pernyata8 BERSAMBUNG HAL 6 ...

Rakyat yang sedang kesulitan pertumbuhan ekonomi, bahkan bekerja keras untuk sekadar bertahan ditengah tidak pastian ekonomi yang ada. Aset yang didapat melalui proses jual beli, yang mana rakyat sudah bayar pajak saat membeli aset tersebut dan membayar kewajiban pajak tahunan atas aset tersebut kini harus membayar lagi pajak.

Kesadaran Semua Pihak Sangat Menentukan

Jakarta, Trans – Sejumlah langkah dilakukan oleh Kemen­ terian Tenaga Kerja (Kemenaker) untuk mencegah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Periode semester-I 2016 tercatat penurunan jumlah pekerja terkena PHK 7,24% dibandingkan tahun 2015.

FOTO | IST Menteri Tenaga KerMenaker, M Hanif Dhakiri. ja (Menaker) Hanif Dhakiri menjelaskan, selama ini pihaknya lakukan klarifikasi terhadap semua informasi rencana PHK yang diterima.

Informasi mengenai PHK itu, bisa diperoleh dari laporan dinas ketenagakerjaan, serikat pekerja/Serikat buruh, pengusaha maupun dari pemberitaan media ma­ ssa.

“Kita juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menghindari terjadinya PHK. Jangan sampai terjadi PHK, usahakan dulu dialog secara bipartit. Kita bersama Dinas Ketenagakerjaan di daerah juga akan bantu mediasi untuk mencari jalan keluar terbaik,” kata Hanif di Jakarta, Jumat (26/8/2016).

8 BERSAMBUNG HAL 6 ...

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini sudah menjadi persoalan global yang melanda negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Bea Cukai sebagai garda terdepan keluar/masuknya barang baik melalui udara, laut fungsinya adalah melindungi masyarakat, berkomitmen untuk membantu Indonesia terbebas dari jeratan narkoba.

Jakarta, Trans - Presiden Joko Widodo, saat melantik Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Muda TNI Arie Soedewo untuk memera­ngi penyeludupan, sekaligus membuat langkah-langkah konkrit

FOTO: IST

GRANAT menyatakan dukungannya terhadap Bea Cukai untuk mencegah masuknya narkoba ke wilayah Indonesia.

yang harus segera dilakukan untuk memerangi semua aksi kejahatan di laut.

Untuk menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo, Laksamana Muda TNI Arie Soedewo berkomitmen, pihaknya akan melaksanakan aksi total untuk memberantas penyelundupan dan illegal fishing. “Kita akan segera siapkan strategi dan lang-

kah ‘menyengat’ untuk membe­ rantas kejahatan di laut. Termasuk oknum-oknum yang ikut membekinginya,” ujar Arie Soedewo dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Arie, untuk bisa memberantas kejahatan itu, diperlukan komitmen dan sinergisitas bersama Angkatan Laut, Polairud,

N

vise you. Friends and family who suffer the lack of abundance, joy, love, fulfill­ ment and prosperity in their own lives really have no business imposing thier self-limiting beliefs on your reality ex­ perience,”---Anthon St. Maarten Anda, ketika hal ini terus terjadi, lagi-lagi anda tidak pernah mampu meng­ aktualkan apa yang sebenarnya anda miliki. Anda akan selama-lamanya hi­ dup sebagai bayang-bayang. Butuh keberanian untuk melepaskan diri dari kubus yang satu ini, bagaimana pun anda FOTO: DOC

8 BERSAMBUNG HAL 7 ...

8 BERSAMBUNG HAL 7 ...

Koruptor Dimiskinkan Tidak Perlu Diistimewakan

Erick M. Henrizal, SE,MM.

Jakarta, Trans Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mohammad Mahfud MD menilai, narapidana kasus korupsi tidak perlu mendapat keistimewaan dalam menjalani hukuman. Menurut Mahfud, kalau perlu hukuman bagi narapidana korupsi, semestinya justru diperberat dari hukuman normalnya.

FOTO | IST Hal itu diungkapkan Anggota Komisi III DPR, Ruhut Sitompul.

Mahfud, menyusul rencana penghapusan salah satu syarat remisi untuk narapidana kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime,

8 BERSAMBUNG HAL 6 ...

8 BERSAMBUNG HAL 6 ...

SOROT “Anda begitu saja membenarkan apa yag dikatakan media massa.

Misalnya, anda berpikir bahwa menjadi tampan itu harus memakai produk tertentu, sukses itu memakai kendaraan anu, kaya itu harus memiliki rumah di komplek real estate anu, jantan itu harus mengonsumsi produk minuman anu dan seterusnya”

Sebagian besar orang tua berperan besar dalam memprogram cara anda berpikir. Anda menjadi cermin dari kedua orang tua.

ever surrender your hopes and dreams to the fateful lim­ itations others have placed on their own lives. The vision of your true destony does not reside within the blinkered outlook of the naysayers and the doom prophets. Judge not by their words, but accept advice based on the evidence of actual result.

Do not be surprised should you find a complete absence of anything mysti­ cal or miraculous in the manifested rea­ lity of those who are so eager to ad­

gam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Program Direktorat Jenderal Pajak untuk memperluas basis data pajak ke depan, selain menambah

Ruhut Sitompul, tak mau ambil pusing wacana untuk mempermudah persyaratan pemberian remisi bagi koruptor itu. Dia mengaku lebih setuju dengan wacana memiskinkan koruptor. “aku fokus dengan kembalinya uang itu, dia harus dimiskinkan”.

Berani Bermimpi Berani Sukses (8) Oleh : Erick M. Henrizal, SE,MM

Jakarta, Trans - Program pengampunan pajak (Tax Amnesty) berhak dimanfaatkan seluruh warga negara Indonesia (WNI), baik perorangan maupun badan usaha, termasuk yang belum menggeng-

INDONESIA DARURAT NARKOBA

MENAKER HANIF DHAKIRI

Buka Kesempatan Kerja & Menekan Angka PHK

FOTO | IST

Presiden Joko Widodo saat sosialisasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Grand Ballroom Rama Shinta, Patra Jasa Semarang Convention Hotel.

Menakar Ilusi Tax Amnesty Jakarta, Trans - Mantan Anggota Komisi III DPRRI, Djoko Edhi Abdurrahman, Minggu (28/8) Menakar ilusi Tax Amnesty.

Empat bulan Pre­ siden Joko Widodo (Jokowi) berkuasa, yang diincar olehnya adalah uang warga negara IndoFOTO | IST nesia yang tersimDjoko Edi Abdurrahman. pan di Singapore yang jumlahnya tak kurang dari Rp 4.000 Triliun.

Sementara dana yang dibutuhkan untuk mem8 BERSAMBUNG HAL 7 ...

WARTAWAN KORAN TRANSAKSI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS LIPUTAN DI LAPANGAN WAJIB BERPAKAIAN ATRIBUT KORAN TRANS, DIBEKALI IDENTITAS ID CARD. TUGAS LIPUTAN­NYA TERCANTUM PADA BOKS REDAKSI, DI LUAR ITU REDAKSI TIDAK BERTANGGUNG JAWAB. JIKA ANDA MERASA DIRUGIKAN LAPORKAN SEGERA KEPADA PIHAK KEPOLISIAN RI TERDEKAT.

Trans Hukum

29 Agust - 11 Sept 2016 | No. 331 2 Th XVII

2

Rokok Langgar UU Perlindungan Konsumen?

Kapolri Terapkan Sistem Reward Untuk Pemberantasan Narkoba

Kalau pendekatannya dengan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), rokok bisa dikategorikan sebagai produk yang melanggar UU Perlindungan Konsumen.

FOTO | IST

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Jakarta, Trans - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian akan menerapkan sistem reward atau penghargaan terhadap jajarannya yang berhasil membe­ rantas narkoba.

“Kami instruksikan ke seluruh jajaran polisi mulai dari tingkat Mabes Polri, Polda, Polres hingga Polsek untuk melakukan langkah-langkah tegas terhadap pelaku (peredaran) narkoba,” kata Jenderal Tito di Mabes Polri, Jakarta, belum lama ini.

Pihaknya akan memberi target kepada jajarannya untuk bekerja lebih optimal. “Kami akan beri target. Siapa saja nanti yang akan berprestasi, mana yang punya kinerja, mana yang enggak,” katanya.

Selain itu, Tito juga menginstruksikan seluruh jajarannya untuk mengetatkan pengawasan internal di kesatuan masing-masing dalam pemberantasan narkoba.

Pihaknya tidak akan segan-segan untuk memecat polisi yang terbukti menjadi bandar ataupun kurir narkoba. “Kalau pengedar atau membantu jaringan peredaran narkoba akan ada sanksi internal dan sanksi pidana. Tidak ada toleransi untuk mereka. Kalau pemakai (narkoba) akan dikenai sanksi internal,” kata mantan Kapolda Metro Jaya itu.

Instruksi ini, menurutnya merupakan bukti keseriusan Polri untuk memerangi narkoba di Tanah Air. Jenderal bintang empat itu juga mengajak semua pemangku kepentingan baik itu Badan Narkotika Nasional (BNN), pemerintah dan elemen masyarakat untuk bersinergi memerangi narkoba di Indonesia. vSN

Jakarta, Trans - Wacana kenaikan harga rokok hingga Rp50.000 per bungkus yang berawal dari penelitian studi Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia seolah menjadi bola salju. Wacana kenaikan cukai rokok tersebut terus mencuat belakangan. Wacana ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Salah satu pihak mendukung kenaikan harga rokok adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Bukan tidak mung­kin, pandangan-pandangan sinis para perokok akan tertuju pada LSM ini.

Ketua Harian YLKI Tulus Abadi mengakui bagi kalangan pro tobacco, YLKI sering diklaim sebagai lembaga yang tidak peduli pada konsumen perokok. Seharusnya, YLKI melindungi konsumen perokok, bukan malah mendukung kenaikan harga rokok.

“Itulah kira-kira klaim pro tobacco pada YLKI,” kata Tulus dalam siaran pers yang dikutip Koran Transaksi, Selasa (23/8) lalu.

Tulus mengatakan, YLKI tentu sangat concern pada konsumen perokok, bahkan calon perokok. Tetapi, ia mengingatkan bentuk kepedulian/perlindungan YLKI terhadap konsumen perokok/calon perokok tidak bisa disamakan dengan komoditas seperti makanan, minuman, obat-obatan atau bahkan sektor jasa. Menurutnya, rokok itu produk tidak normal, terbukti rokok dikenakan cukai sebagai sin tax (pajak dosa).

Sedangkan pada komoditas normal (makanan, minuman, jasa) dikenai pajak, bukan cukai (pajak berbeda dengan cukai). “Kenapa ada pajak dosa pada rokok? Ya, karena rokok menimbulkan dampak eksternalitas negatif bagi konsumennya, bahkan bagi perokok pasif dan lingkungan,” ucap Tulus.

Tulus menjelaskan, kalau pendekatannya dengan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlin­ dungan Konsumen (UUPK), rokok bisa dika­ tegorikan sebagai produk yang melanggar UU Perlindungan Konsumen. Alasannya, Pertama, UUPK mensyaratkan bahwa produk yang dikonsumsi masyarakat harus mencantumkan tanggal kadaluwarsa. “Adakah rokok mencantumkan tanggal kadaluwarsa,” tanya Tulus.

Kedua, UUPK mensyaratkan bahwa se-

FOTO: IST

Sejumlah buruh menyelesaikan proses pelintingan rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT) di Kudus.

tiap produk menyebutkan kandungan/kon­ ten dari produk tersebut. “Adakah produk rokok menyebutkan semua kandungannya, yang jumlahnya 4.000 itu,” ujarnya. Kemudian, ketiga, setiap produk juga harus menyebutkan efek samping. “Adakah produk rokok menyebutkan semua efek sampingnya,” sambung Tulus.

Belum lagi, kata Tulus, jika pendekatannya UU Jaminan Produk Halal (UU JPH).

“Rokok mau dikategorikan sebagai produk apa? Padahal, menurut UU JPH setiap produk yang kita konsumsi harus mempunyai basis sertifikasi halal. So, rokok mau diberikan sertifikasi apa: halal atau haram? Tidak ada sertifikasi “makruh” loh,” ujar Tulus.

Oleh sebab itu, kata Tulus, harga yang mahal pada rokok itu sebagai bentuk perlindu­ ngan nyata pada konsumen, baik sebagai perokok dan atau non perokok. Menurutya, harga rokok yang murah akan mengakibatkan hilangnya perlindungan terhadap perokok, yang tragisnya dari kalangan rumah tangga miskin, anak-anak dan remaja. “Akankah hal itu kita biarkan melegenda,” tuturnya.

Tulus megatakan bentuk kepedulian/perlindungan YLKI terhadap perokok adalah agar tidak makin terperosok oleh dampak negatif rokok. Caranya dengan mengenakan harga mahal, batasi penjualannya, berikan peringatan kesehatan bergambar, larang total iklan dan promosinya plus tegakkan kawasan tanpa rokok.

“Jadi terkait wacana harga rokok Rp50.000/bungkus, YLKI setuju dan bah-

kan mendorong, sebagai bentuk kepedulian YLKI untuk melindungi konsumen perokok, dan atau non perokok, terutama di kalangan masyarakat menengah bawah, anakanak dan remaja,” ujarnya.

Masih Dikaji Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi, mengatakan, pemerintah masih mengkaji kenaikan tarif cukai rokok demi memenuhi target penerimaan cukai pada RAPBN 2017 sebesar Rp149 triliun.

Heru memastikan bahwa pemerintah berkomitmen mengurangi konsumsi rokok di kalangan masyarakat, salah satunya dengan menaikkan cukai rokok. Akan tetapi, kenaikan selalu dilakukan secara bertahap. “Kalau harga Rp50.000, berarti terjadi kenaikan sebesar 300%, sementara dalam sejarahnya kisaran kenaikan harga itu puluhan saja,” kata Heru.

Ia menilai, peningkatan harga secara drastis dapat menyebabkan penurunan produksi, dan ujungnya berdampak pada kesejahteraan tenaga kerja di pabrik serta petani tembakau dan cengkeh yang menjadi pemasok industri rokok.

Efek samping lainnya yang bisa terjadi, kata Heru, ialah merebaknya rokok ilegal. Dengan menaikkan harga dua kali lipat, jumlah rokok yang dikonsumsi akan turun tetapi jumlah uang yang beredar untuk rokok tetap naik. “Salah satu instrumen penetapan harga itu kan cukai, yang me­ rupakan bentuk pajak. Secara teori, ketika

pajak terlalu tinggi, akan ada dampak berupa produk ilegal,” jelasnya.

Masalah Baru Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan turut mendorong pemerintah mempertimbangkan dengan matang rencana kenaikan cukai rokok. Heri memandang perlu penelaahan secara mendalam dan proporsional sebelum pemerintah memutuskan kenaikan cukai rokok.

Heri menyoroti adanya anggapan di te­ ngah masyarakat bahwa kenaikan cukai rokok akan mendorong harga jual rokok yang bisa mencapai Rp50 ribu. Menurut­ nya, bila rencana kenaikan cukai rokok tidak dipertimbangkan dengan baik, maka dapat mendorong timbulnya permasalahan baru.

“Pengangguran dan kelompok miskin baru akan muncul. Pada tahun 2014, misalnya, industri rokok melibatkan 5,98 juta pekerja yang terdiri atas 4,28 juta pekerja di sektor manufaktur plus 1,7 juta pekerja di sektor perkebunan. Jumlah pabrik rokok yang semula 4.669 telah berkurang menjadi 700 pada tahun 2015 akibat kebijakan bebe­ rapa tahun belakangan ini,” katanya.

Terganggunya struktur industri rokok, kata Heri lagi, akan berdampak pada penerimaan cukai dalam APBN. Pada tahun 2015, misalnya, tercatat penerimaan cukai sebesar Rp144,6 triliun (96,4 persen adalah sumba­ ngan dari cukai rokok). Ia mengharapkan pemerintah mempertimbangkan semua sisi sebelum menentukan kebijakan tersebut. vSN

Hal-hal yang Perlu Dipertimbangkan Pemerintah Sebelum Beri Remisi Jakarta, Trans - Pemerintah te­ lah memberikan potongan masa ta­ hanan atau remisi terhadap puluhan ribu narapidana yang mendekam di berbagai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Bagi sebagian kala­ngan remisi dipandang tak memberikan efek jera. Boleh jadi, napi yang bebas setelah mendapat remisi bakal mengulang lagi perbuatannya. Akibatnya, remisi hanya potongan masa hukuman yang mempercepat orang mengulangi lagi perbuatannya.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan, permasalahan remisi tak dapat ditelisik de­ngan menggunakan kaca mata kuda yang pandangannya kerap lurus ke depan. Bahkan, tanpa memperhatikan pandangannya ke sisi lain. Padahal pemberian remisi dilakukan pemerintah dengan menelisik ber­bagai sudut, termasuk semangat pembe­ rantasan korupsi, narkoba maupun terorisme.

Namun, semangat pemberantasan kejahatan extra ordinarycrime tidak menjadi satu-satunya sudut pandang. Oleh sebab itu, diperlukan pandangan lain agar memperkaya argumentasi sebelum mengambil kebijakan terhadap persoalan nasib narapidana.

“Melihat persoalan remisi ini se-

baiknya tidak hanya menggunakan kaca mata kuda yang pandangannya lurus ke depan dan tanpa memperhatikan sisi pandang lainnya. Seyogianya beberapa sudut pandang juga dipergunakan sekaligus termasuk sudut pandang semangat pemberantasan korupsi, narkoba maupun te­ rorisme,” ujarnya di Gedung DPR, Senin (22/8).

Misalnya, aspek sudut pandang konsepsi, prinsip-prinsip pemasyarakatan atau correctio­n al centre yang terdapat dalam UU Pemasyarakatan sejenis di negara lain. Selain itu, prinsip-prinsip sistem peradilan pidana terpadu, khususnya terkait dengan maksimalisasi tuntutan dan vonis hukuman terhadap terdakwa.

“De­n gan begitu, remisi tidak dijadikan kesan pemotongan masa hukuman yang tidak memberikan efek jera,” katanya.

Selain itu, prinsip peran pelaku dalam kejahatan yang bersangkutan. Misalnya otak pelaku, turut serta melakukan, atau mungkin hanya sebatas pembantu melakukan kejahatan. Prinsipnya, jelas Arsul, remisi dapat diberikan sepanjang merujuk pada berbagai aspek termasuk soal pengetatan pemberian remisi sebagaimana diatur dalam PP

PENERBIT : PT. Tanah Merah Abadi SK/MENPEN/1496/SIUPP/Jakarta 22 Juli 1999 ALAMAT REDAKSI: Jl. Teratai 3 Blok i 3/23 Taman Modern, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur 13960; Telepon: (021) 46836848; Fax: (021) 46824807; Rekening Bank Mandiri KCP Ujung Menteng 166-00-0107987-0 a/n PT. Tanah Merah Abadi, Rekening Bank Mandiri KCP Bekasi 125.00.0569340.3 a/n Drs. Syaiful Nazar; NPWP: 66.170.001.3-006.000, PERCETAKAN: PT. Temprina Media Grafika Tambun (Jawa Pos Group) (Isi di luar tanggung jawab percetakan).

Menkumham Yasonna H Laoly menyerahkan RU secara nasional kepada WBP dan anak didik pemasyarakatan.

No.99 Tahun 2012 tentang Peruba­ han Kedua atas PP No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pandangan Arsul diamini oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Menurutnya, pemberian remisi me­ rupakan hak seluruh narapidana.

Oleh karenanya, pemberian remi-

si tak boleh bersifat diskriminasi. Menurutnya, sepanjang narapidana berkelakuan baik, maka mesti diberikan resmisi sekalipun narapidana kasus korupsi. “Tidak boleh ada diskriminasi,” imbuhnya.

Sebelumnya, pemerintah meninjau aturan pemberian revisi terhadap narapidana korupsi. Hal itu diutarakan akademisi asal Universi-

DEWAN PENASEHAT: Mayjend TNI (Purn) DR. H Syamsu Djalal SH, MH, Mayjend TNI (Purn) H Asril H Tanjung SIp, Rudy Suwandi, Drs H Sofyan Abdurrachman, Alam P Simamora SH MH, H Ismail Ibrahim SH, Mbah Abdullah, Suhato; PENASEHAT HUKUM: Antoni Sitanggang, SH. Aristo Muranda SH, Fafinaldi SH. MH, Aman Simamora SH MH; PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB: Drs. Syaiful Nazar; PEMIMPIN PERUSAHAAN: M Rechan RR, SDs; REDAKTUR PELAKSANA : Odjie. M. AA., M. Zikri Nazar, DEWAN REDAKSI: Syaiful Nazar, M Rechan RR, C. Herry SL, Harris Fadhillah Abbas, Ismail Ibrahim SH, M. Zikri Nazar, Suryati, S.Sos, David King SH MM, Ramli Amat Saragih, Erick.

MH., SE., Skoml., MM; ART DIREKTOR: Rofiq; SEKRETARIS REDAKSI: Intan Gunasari; SIRKULASI DAN PERIKLANAN:

FOTO | IST

tas Palangkaraya Kalimantan Te­ ngah, Prof Norsanie Darlan. Ia menilai pemberian remisi terhadap napi korupsi dan bandar narkoba tidak mendidik.

Menurutnya, remisi terhadap napi kasus korupsi dan narkoba tak akan memberikan efek jera. Paslanya, calon atau pelaku korupsi dan narkoba dimungkin­

Saskia Maulida; REDAKTUR SENIOR: Drs. Syamsul Bachri SH, Suryati, Lorayati Debataraja; REDAKTUR EKSEKUTIF: Drs. Lendi Agustinus, Sidharta D, T Maemun, Budi Rotoliu SE, Sesilia Ciby SH, Ongen Geser, Iwan Kotto, T. Jamal Oteng, Firman Kelana, Hartono.

PENEMPATAN TUGAS LIPUTAN WARTAWAN: SEKRETARIAT NEGARA-RI: Syaiful Nazar; KPK: Syaiful Nazar, KEMENKUMHAM: Rechan Nazar; MABES POLRI: Syaiful Nazar; KEMENAKERTRANS/BNP2TKI: Syaki Chevalier; KEMENTERIAN SENI & BUDAYA: Suryati; DITJEND IMIGRASI : M. Rechan RR Nazar S.Ds; PERTAMINA: Suhada; FOTOGRAFER: Aboot; STAF REDAKSI: Meidi Mulya, Habibul Nazar, Nurroziqin, S Hadiyanto Bachtiar, Dahniel Simatupang.

kan bakal mengulang kembali perbuatannya, meski pun mengetahui perbuatan tersebut bertenta­ ngan dengan hukum. “Bila tertangkap pun hukumannya akan selalu dikurangi. Hal ini yang tidak mendidik dan tidak memberikan efek jera,” imbuhnya.

Ia meminta remisi terhadap napi kasus korupsi dan narkoba kembali dianalisa terkait layak tidaknya.

Menurutnya hukuman yang dituntut jaksa dalam requisitornya boleh jadi berkurang saat dijatuhi hukuman oleh majelis hakim. Bahkan, setelah itu dikurangi masa kuru­ngan dan kemudian mendapat remisi. Ia pun meminta pemerintah tak perlu menggunakan pertimbangan alasan kemanusian terhadapi napi korupsi dan narkoba dalam pemberian remisi.

Sekadar diketahui, pemerintah memberikan remisi terhadap 82.015 narapidana di seluruh Indonesia pada hari kemerdekaan Indonesia ke-71 tahun. Sementara 68.633 narapidana terkait dengan kasus pidana umum. Sedangkan narapidana kasus narkoba berada di urutan kedua sebanyak 12.761 orang.

Kemudian, sebanyak 128 narapidana kasus korupsi dan 27 napi kasus terorisme. vRed

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Pemberitahuan Kepada Perwakilan/Biro KORAN TRANSAKSI, nama dan wilayah tugas liputan WARTAWAN tercantum pada boks halaman masing-masing. Harap maklum, Terima Kasih.

E-MAIL: korantransaksi@yahoo.co.id; korantransaksi@gmail.com

WEBSITE : www.korantransaksi.com facebook.com/korantransaksi1 @korantransaksi

3

Ekonomi & Bisnis

29 Agust - 11 Sept 2016 | No. 331 2 Th XVII

Langkah Cepat Sri Mulyani Benahi Anggaran Negara Sri Mulyani melakukan sejumlah penyesuaian dalam postur belanja negara yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi terkini.

Salah satunya dengan melakukan pemangkasan belanja negara.

Jakarta, Trans – Kehadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Kabinet Kerja me­ rupakan angin segar untuk memperkuat ketahanan ekonomi dalam menghadapi badai ketidakpastian finansial di negara maju maupun negara berkembang.

Tak perlu waktu lama bagi pe­ rempuan kelahiran Bandar Lampung ini menjadi bintang Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo, te­ rutama dalam mengurus keuangan negara. Sri Mulyani yang menjabat sebagai pimpinan tertinggi di Kementerian Keuangan sejak 27 Juli 2016 tersebut langsung melakukan sejumlah penyesuaian dalam postur belanja yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi terkini.

Penyesuaian yang dilakukan berupa pemangkasan belanja Kementerian Lembaga sebesar Rp65 triliun dan belanja transfer ke dae­ rah Rp68,8 triliun, karena hingga akhir tahun diperkirakan terdapat potensi kekurangan penerimaan dari sektor pajak sebesar Rp219 triliun dari target Rp 1.784,2 triliun. Menurut Sri, strategi ini akan menjaga kredibilitas APBN. Pandangan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini sebenarnya sudah terlihat begitu didapuk menjadi menteri keua­ ngan. Dia menilai target penerimaan negara cukup ambisius, te­ rutama dari pajak yang dipatok Rp 1.539 triliun. Sri menyebutnya sebagai angka yang tidak realistis.

Dalam hitungannya, penerimaan pajak kemungkinan hanya menyentuh Rp 1.320 triliun. Itu pun bila memasukan tarif tebusan dari program pengampunan pajak atau tax amnesty sukses meraup Rp 165 triliun.

Karena itulah Sri mengusulkan pemangkasan ulang, kebijakan yang pernah diambil Bambang Brodjonegoro -menteri keua­ ngan sebelumnya- dengan memotong Rp 50 triliun belanja negara dalam APBN Perubahan 2016.

“Jadi kredibilitas, confidence, dan trust itu harus ditegakkan, mulai dari angka-angka APBN yang bisa mencerminkan realita ekonomi yang kita hadapi,” kata Sri. Karena itu, dalam menghitung keuangan negara tahun depan, Sri

TARGETKAN KEMUDAHAN BERUSAHA RANGKING 40

Presiden Jokowi Minta Menteri Obrak-Abrik Kementeriannya

Produk Domestik Bruto.

FOTO | IST

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Mulyani tak gegabah menetapkan target tinggi. Misalnya, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017, penerimaan perpajakan ha­ nya dipatok Rp 1.495,9 triliun.

Bila dibandingkan target APBNP 2016 yang mencapai Rp 1.539,2 triliun, angka tersebut le­ bih rendah Rp 43,3 triliun. Tetapi bila disandingkan dengan proyeksi penerimaan 2016 yang hanya Rp 1.320,2 triliun, jelas target RAPBN 2017 lebih tinggi.

Menurut mantan Direktur Eksekutif Dana Moneter Internasio­ nal (IMF) ini, pemerintah tidak menjadikan APBNP 2016 sebagai dasar penyusunan RAPBN 2017 karena tidak realistis dari sisi ekspektasi penerimaan. “Bahkan walau sudah memasukkan penerimaan tax amnesty Rp 165 triliun,” kata Sri dalam penjelasan ke publik setelah pembacaan Nota Keuangan Negara, sehari sebelum perayaan kemerdekaan Indonesia.

Pernyataan itu seakan menguliti tidak kredibelnya perhitungan anggaran tahun ini yang dimotori Kementerian Keuangan sewaktu dikendalikan Bambang Brodjonegoro. Dia menyampaikan tanpa tedeng aling-aling di depan juniornya itu yang bergeser menjadi Menteri Perencanaan Pemba­ ngunan Nasional. Selain Bambang, hadir pula Darmin Nasution, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimujono, serta Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Sri menyatakan target perpajakan tersebut seiring berkurangnya pendapatan negara yang dibidik hanya Rp 1.737,6 triliun, le­ bih rendah dari target Anggaran Pendapat dan Belanja Negara Perubahan 2016 senilai Rp 1.786,2 triliun. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pun ditaksir Rp 240,4 triliun, lebih kecil dari tahun

ini sebesar Rp 245,1 triliun.

Pandangan tersebut sebelum­ nya juga disampaikan Presiden Jokowi kepada anggota DPR/MPR. “Meski menghadapi tantangan cukup berat dengan rendahnya harga beberapa komoditas pertamba­ ngan seperti minyak bumi dan batubara, PNBP di 2017 ditargetkan Rp 240,4 triliun,” kata Jokowi.

Di sini, pemerintah merancang strategi kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal, memantapkan daya tahan fiskal, serta menjaga ke­ sinambungan fiskal dalam jangka menengah. Untuk mencapai hal ini, penerimaan negara dibuat le­ bih pasti dan memberi momentum bagi bisnis untuk berkembang.

Di sisi penerimaan perpajakan, peningkatan dilakukan melalui berbagai terobosan, antara lain dengan implementasi kebijakan amnesti pajak mulai tahun ini. Kebijakan tersebut diharapkan memperkuat fondasi bagi perluasan basis pajak, sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayar pajak.

Kebijakan perpajakan pun dia­ rahkan untuk mendorong daya beli masyarakat, meningkatkan iklim investasi, dan daya saing industri nasional. Misalnya, melalui pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis, serta pe­ ngendalian konsumsi barang tertentu yang memiliki eksternalitas negatif.

RAPBN 2017 Belum Sehat Walau sudah memperhatikan banyak faktor, dua hari kemudian Sri Mulyani mengakui rancangan anggaran 2017 sebenarnya masih belum sehat. Hal ini dipicu oleh keseimbangan primer yang defisit hingga Rp 111,4 triliun.

Keseimbangan primer merupakan selisih pendapatan dikurangi belanja di luar pembayaran bunga utang. Bila nilai pendapatan lebih

besar maka keseimbangan primer akan positif. Sebaliknya, utang yang lebih besar akan membuat keseimbangan primer menjadi me­ rah. Artinya, sudah tidak tersedia dana untuk membayar utang atau bunganya.

Tahun depan, kondisi tersebut masih terjadi. Karenanya, Sri Mulyani meminta segenap pemangku kebijakan harus me­ ngelola APBN dengan hati-hati.

“RAPBN ini sebenarnya kurang sehat, harus berhati-hati,” ujarnya.

Salah satu jalan keluarnya, pemerintah memiliki opsi menarik utang baru untuk membayar bu­nga utang. Sebab, kata Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan, tahun depan penting untuk membawa posisi keseimbangan primer mendekati 0 atau positif.

Dalam teori arah kebijakan fiskal, ada tiga pilihan yang tersedia bagi pemerintah: netral, konstraktif, dan ekspansif. Dua tahun terakhir pemerintah menjatuhkan pada jalur ekspansif yang terlihat dari belanja negara yang melonjak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ketika investasi dan perdagangan sulit diandalkan.

Di sini peran pemerintah menjadi sangat sentral. Sebagian sumber dana pembangunan berasal dari pinjaman. Namun, sebagaimana telah dipagari oleh Sri Mulya­ ni, dia pun menegaskan defisit ada batasnya. Cara merumuskan APBN akan menentukan kredibi­ litas pemerintah. Karena itu mesti berhati-hati untuk menuju postur yang ideal.

Lalu, angka-angka inilah yang kemudian dikeluarkan dalam RAPBN 2017. Total belanja Rp 2.070,5 triliun dan penerimaan negara Rp 1.737,6 triliun. Sehingga, defisit anggaran yang tercipta Rp 332,8 triliun, 2,41 persen dari

Menjaga Defisit Anggaran Pemerintah meyakini defi­sit anggaran itu memiliki manfaat untuk mendorong realisasi pembangunan asalkan pembiayaan dari utang tersebut tidak digunakan untuk sektor non produktif yang mempunyai dampak negatif bagi keberlangsungan APBN. Namun, realisasi defisit anggaran yang terlalu mepet dengan target yang diperkenankan dalam Undang-Undang Keuangan Negara yaitu tiga persen terhadap PDB juga memerlukan fokus tersendiri, meskipun pemerintah sudah melakukan antisipasi dengan pemangkasan anggaran.

Kementerian Keuangan mencatat, hingga 5 Agustus 2016, pencapaian defisit anggaran telah mencapai Rp262,5 triliun atau 2,08 persen terhadap PDB karena rendahnya penerimaan negara dan tingginya realisasi belanja peme­ rintah.

Pencapaian defisit anggaran tersebut sudah mencapai 88,5 per­ sen dari target yang ditetapkan dalam APBNP 2016 sebesar Rp296,7 triliun atau 2,35 persen terhadap PDB. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengkhawatirkan mepetnya defisit anggaran seperti saat ini bisa kembali terjadi di kemudian hari se­ hingga menilai penyusunan asumsi maupun target RAPBN 2017 masih terlalu optimistis.

“Tidak realistis, terlalu optimistis, di sisi penerimaan dan target pertumbuhan,” katanya menanggapi target penerimaan perpajakan di 2017 sebesar Rp1.495,9 triliun, meskipun proyeksi itu menurun dibandingkan target pada 2016 sebesar Rp1.539,2 triliun.

Fadli mengatakan pencapaian target yang ditetapkan dalam RAPBN 2017 masih mungkin terganggu oleh tekanan domestik maupun global, sehingga hal itu bisa menghambat kinerja sektor perpajakan dan penerimaan negara secara keseluruhan.

“Menurut saya pemerintah masih melakukan akrobat angka-ang­ ka. Tetapi saya berharap bisa direalisasikan,” kata Politisi Partai Gerindra ini.

Salah satu faktor penting yang harus dilakukan dalam mengelola defisit anggaran adalah de­ ngan menjaga penerimaan pajak dan melakukan antisipasi apabila pendapatan dari sektor tersebut tidak tercapai secara maksimal.

Melakukan penambahan utang bisa menjadi opsi lainnya, namun hal itu bukan merupakan pilihan yang populis mengingat neraca keseimbangan primer terus meningkat setiap tahunnya karena pemerintah masih membayar bunga utang de­ ngan penerbitan obligasi. vSN

Presiden Joko Widodo.

FOTO: IST

Jakarta, Trans - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui, peringkat ease of doing business atau kemudahan berusaha di Indonesia masih jauh dibanding negara tetangga seperti Si­ ngapura, Malaysia, atau Thailand.

“Singapora jelas nomor 1, Malaysia nomor 18, bandingkan dengan Thailand nomor 49, Indonesia nomor 109, jauh sekali,” kata Presiden Jokowi saat membuka Silaturahmi dan Dialog Nasional Ikatan Senior HIPMI, di Hotel Rafles, Ciputra World, Jakarta, Jumat (26/8) lalu.

Oleh sebab itu, Presiden meminta pada Menko Perekonomian agar tahun depan dapat berada pada peringkat 40.

Meski sejumlah menteri me­ ngatakan hal itu sulit dicapai, Presiden Jokowi tetap meminta posisi di ran­king 40.

“Prosesnya dan step yang seperti apa silakan dibicarakan. Tapi saya minta (rangking) 40,” tegas Presiden.

Presiden menegaskan, kementerian mana yang menyulitkan langsung diobrak-abrik. “Perbaiki dulu, jangan diganti kan kemarin baru diganti,” kata Presiden Jokowi yang disambut tawa sejumlah peserta silaturahmi.

Karena peringkat kemudahan berusaha kita sudah jelas jauh tertinggal, menurut Presiden, yang diperlukan bukan hanya perbaikan kecil-kecil. “Harus obrak-abrik betul itu. Kalau bawahan enggak siap ganti, dirjen enggak siap ganti, direktur enggak siap ganti.

Saya sudah perintah seperti itu,” papar Presiden Jokowi.

Menurut Presiden, kalau tidak se­ perti itu Indonesia tetap akan berada pada posisi sekarang dan akan ditinggal oleh Malaysia, Vietnam, ataupun Thailand.

Presiden menegaskan, bahwa Indonesia adalah negara besar dengan kekayaan alam yang besar serta SDM yang tidak kalah dengan negara-negara tersebut. “Jangan kita masuk kepada keragu-raguan, takut menghadapi persaingan. Begitu kita masuk pasti kita menang tapi kita masih sering raguragu, sering takut,” ujarnya.

Sebenarnya, lanjut Presiden, investor yang ingin masuk ke Indonesia juga banyak dan makin banyak sekali. Tapi dalam melayani, menurut Pre­siden, kecepatan kita dalam hal perizinan untuk berusaha belum mendukung untuk menuju percepatan pertumbuhan ekonomi. “Kecepatan itu yang belum meskipun sudah ada paket yang ke13,” tegas Presiden Jokowi. vSN

Bangun Sejuta Rumah, Pemerintah Luncurkan Paket Kebijakan XIII Jakarta, Trans - Guna mewujudkan Program Nasional Pemba­ ngunan 1 (Satu) Juta Rumah sebagai wujud dari butir kedua yang tertuang dalam amanah Nawacita, pemerintah mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XIII tentang Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Dengan paket kebijakan ekonomi ini, akan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapat­ kan rumah,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang di­ dampingi Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, saat mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi XIII, di kantor kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/8/2016) lalu.

“Ini berkaitan dengan papan, dalam hal ini adalah negara hadir untuk menyediakan rumah murah de­ ngan cara yang lebih sederhana, pe­ rizinan yang tidak berbelit-belit.

Dan mudah-mudahan ini juga akan direspons oleh perbankan, dan sekaligus oleh dunia usaha. Mudah-mudahan ini bisa dijalankan,” kata Pramono.

Mengutip data Biro Pusat Statistik

(BPS) hingga akhir tahun 2015 lalu, Menko Perekonomian mengemukakan, saat ini masih ada 17,3% atau sekitar 11,8 juta rumah tangga yang tinggal di hunian non milik (sewa, kontrak, numpang, rumah dinas atau tidak memiliki rumah sama sekali).

Pangkas Perizinan Menko Perekonomian Darmin Nasution menambahkan, saat ini terdapat 33 izin yang diperlukan untuk membangun rumah, termasuk rumah bagi MBR. Kalau dihitung berapa lama mengurus proses perizinannya saja, menurut Darmin, untuk yang maksimum 5 Hektar tadi, antara 769-981 hari.

“Tentu saja biayanya juga menjadi besar. Oleh karena itu, ditempuh langkah-langkah untuk menyederhanakan dan tentu saja membuat lebih murah biayanya,” jelas Darmin.

Karena itu, melalui PKE XIII ini, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang isinya meliputi penyederhanaan jumlah dan waktu perizinan de­ngan menghapus atau mengurangi berbagai perizinan dan rekomendasi

FOTO: IST

Seskab Pramono Anung didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution saat memberikan keterangan pers tentang Paket Kebijakan Ekonomi ke-13 di Kantor Presiden.

yang diperlukan untuk memba­ngun rumah MBR dari semula sebanyak 33 izin dan tahapan, menjadi 11 izin dan rekomendasi.

“Dengan pengurangan perizinan dan tahapan ini, maka waktu pembangunan MBR yang selama ini rata-rata mencapai 769-981 hari dapat dipercepat menjadi 44 hari,” jelas Darmin.

Menko menegaskan, pemerintah berharap dengan PKE yang baru ini

maka pembangunan rumah untuk MBR dapat lebih cepat terea­lisasi.

Sebab, pengurangan, penggabu­ ngan, dan percepatan proses perizinan untuk pembangunan rumah MBR akan mengurangi biaya untuk pengurusan perizinan hingga 70%.

Tujuan dan manfaat Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XIII ini, menurut Menko Perekonomian, adalah: Mendorong tercapainya target program pembangunan 1 juta

rumah; Meningkatkan aksesibilitas masyarakat untuk mendapatkan rumah; Menyederhanakan perizi­ nan dan mengurangi biaya serta waktu yang diperlukan untuk pengurusan izin pengembangan hunian rumah murah; Mengatur percepatan perizinan pembangunan rumah tapak bagi masyarakat berpengha­ silan rendah (MBR) di atas lahan maksimal 5 Hektar. Sehingga peraturan yang disiapkan akan lebih mudah dilaksanakan; dan Mendorong iklim berusaha bagi badan hukum di bidang perumahan dan pemukiman, sekaligus dalam upaya mewujudkan pemenuhan perumahan bagi MBR. Adapun pokok-pokok deregulasi dalam PKE XIII meliputi: a.

Penyederhanaan jumlah dan waktu perizinan, dengan menghapus/me­ ngurangi berbagai perizinan dan rekomendasi yang diperlukan untuk pengembang membangun rumah MBR; b. Penghapusan perizinan yang menyangkut izin lokasi, rekomendasi Peil Banjir, dsb; c. Penggabungan perizinan; dan d. Percepatan waktu proses perizinan.

“Dengan pengurangan, penggabungan, dan percepatan proses per-

izinan untuk pembangunan rumah MBR, maka biaya untuk pengurusan perizinan akan menjadi 30 per­ sen. Jadi turun 70 persen dari sebe­ lumnya. Perhitungan biaya tersebut telah dilakukan bersama-sama de­ ngan Real Estate Indonesia (REI).

Jadi ini bukan kita karang-karang sendiri,” jelas Darmin.

Menurut Menko Perekonomian, komponen yang berpengaruh pada penurunan biaya sebagai dampak penyederhanaan regulasi, terutama berasal dari: 1. Penurunan biaya pengurusan izin lingkungan; 2. Penghapusan biaya untuk me­ngurus izin lokasi; 3. Penurunan biaya untuk pengurusan izin UKL, UPL yang tadi amdal yang sederhana; 4. Penghapusan biaya untuk menyusun andalalin; 5. Penghapusan biaya untuk mengurus rekomendasi peil banjir; 6.

Penurunan biaya untuk memperoleh advise planning; 7. Penurunan Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 8. Penurunan biaya pengecekan zona lokasi oleh BPN, jika lokasi berada di perumahan; dan 9. Penurunan biaya pemecahan sertifikat, dibuat SOP untuk menjadi standar biaya yang jelas. vRN

Trans Jabodetabek

29 Agust - 11 Sept 2016 | No. 331 2 Th XVII

TAMAN RUSAK AKIBAT PASAR MALAM

Pihak Kecamatan & DKP Kab. Bekasi Saling Tuding

4

Mutasi Besar-besaran di Pemkot Depok Walikota Depok memberi waktu satu minggu kepada pejabat yang baru dilantik untuk melakukan sertijab. Setelah itu agar melakukan silaturahmi dan koordinasi dengan baik di jajaran dinas yang baru.

Kantor Kecamatan Sukatani.

FOTO: KASLIM

Bekasi, Trans – Akibat adanya pasar malam, tanaman penghijaun di Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi rusak karena terinjak-injak oleh pengunjung. Terkait hal tersebut pihak Kecamatan Sukatani dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bekasi saling tuding.

Menurut nara sumber yang didapat oleh Koran Transaksi di lapangan Sanim salah satu petugas Upas Kecamatan Sukatani mengatakan, sebenarnya tidak usah saling menuduh dan saling tuding siapa yang salah dan siapa yang benar, karena keduanya benar. “Pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan juga benar, memang ada ko kegiatan tahun 2015 tentang penataan penghijauan di kecamatan ini, saya yang merawat dan menyiramnya,” ujarnya.

Namun, lanjutnya, dengan adanya pa­ sar malam di setiap malam selasa, mengakibatkan tanaman penghijauan banyak yang rusak. “Jadi para pedagang seperti pedagang makanan, tukang bakso, es campur, pedagang mainan anak-anak maupun penjual pakaian dan lain-lainnya, menggelar dagangan/ lampaknya dimana saja. Ada yang di depan kecamatan, ada yang depan kantor KUA, ada yang di depan masjid, dimana ada lahan yang kosong mereka membuka lapak, menggelar barang dagangannya. Semua pedagang susah diatur dan ditertibkan, sedangkan dari pihak kecamatan sudah melarang. Sehingga me­ ngakibatkan banyak tanaman penghijaun terinjak-injak oleh para pengunjung,” terangnya.

“Begitu juga kalau di siang hari banyak hewan piaraan warga yang diumbar mencari rumput, kebetulan taman didepan kecamatan tidak ada pagarnya, habis dimakan de­ ngan kambing. Namun taman yang masih ada pohonnya karena tinggi diatas bangunan pot yang dibuat dari batu alam, tidak terinjak-injak atau dimakan oleh kambing,” imbuhnya.

“Ini salah satu bukti bahwa tahun 2015 ada kegiatan penataan penghijauan di kantor kecamatan Sukatani, taman yang masih seger dan terawat contohnya pas di depan kantor kecamatan di atas pot bangunan yang panjang,” pungkas Sanim. vKalsim

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI

KOTA DEPOK: Jopi Rahyono Ramelan; BIRO KOTA BEKASI: Geoffrey; BIRO KAB. BEKASI: Kaslim Kusyairi, Suganda.

Opini Oleh: Rahmat Alam*

U

paya menggeser Panca­ sila, sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui percaturan politik sangatlah sulit. Begitu pula dengan tekanan ekonomi, juga sangat sulit, karena harus berhadapan langsung dengan rakyat Indonesia. Namun perjuangan untuk agar “melupakan” Pancasila secara sistematis dan menjauhi generasi mendatang dari pengetahuan kebangsaan Indonesia, nampaknya tidak akan berhenti dilakukan oleh oknum-oknum yang memiliki “misi” ke depan atas bangsa ini. Ini yang barangkali agak terlupakan, dalam gegap gempitanya pembangunan.

Upaya menggeser pemahaman Pancasila dan nilai kebangsaan Indonesia, mulai terlihat dalam system pendidikan di tanah air.

Sistem pendidikan di suatu Negara, akan melahirkan generasi bangsa ke depan. Dan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan penggeseran pancasila dan kebangsaan, justru dimulai dari secara perlahan-lahan dihapuskannya pelajaran/pendidikan moral Pancasila dan pengetahuan tentang kebangsaan. Misi yang diduga tidak terlihat tapi pasti tersebut, adalah mempunyai tujuan agar generasi muda tidak perlu tahu bagaimana bangsa ini meraih kemerdekaannya, siapa

Depok, Trans - Walikota Depok M. Idris Abdul Somad melantik sebanyak 246 pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jumat (19/8/2016) lalu. Pelantikan tersebut berlangsung di Balaikota Depok.

Dari 246 pejabat yang dilantik sebanyak 17 orang adalah setingkat Kepala Dinas di Pemkot Depok. Sementara 229 orang lainnya merupakan pejabat eselon III dan ese­ lon IV. Walikota Depok Idris Abdul Somad dalam sambutannya mengatakan tidak ada istilah dinas buangan dilingkungan Pemkot Depok dalam mutasi dan rotasi ini. Selain itu, imbuhnya, posisi staf ahli bukanlah posisi peristiratan dan tanpa kewena­ ngan yang dianggap banyak pihak posisi buangan.

“Posisi staf ahli akan kita jadikan dapur untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Kota Depok. Kami akan rubah imej sebe­lumnya kalau staf ahli adalah posisi bua­ngan. Ini akan kita tunjukan bahwa staf ahli merupakan posisi strategis,”

FOTO: IST

Walikota Depok Mohammad Idris melantik sejumlah ASN dari & dalam Jabatan Struktural eselon II, III, dan IV di Aula Teratai Lantai 1 Balaikota Depok.

kata Idris.

Dalam pelantikan dan mutasi ini ada beberapa kepala dinas yang menjadi staf ahli.

Diantaranya adalah Ir. H. Herry Pansila Prabowo M.Sc., yang sebelumnya menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok kini menjadi Staf Ahli Bidang Pembangunan.

Mulyanto SH. sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata Seni dan Budaya Kota Depok kini menjadi Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik.

Lebih lanjut Idris, akan memberi waktu satu minggu kepada pejabat yang baru dilantik untuk melakukan sertijab. Setelah itu agar melakukan silaturahmi dan koordi-

nasi dengan baik di jajaran dinas yang baru.

Dari data yang dikeluarkan Humas Pemkot Depok sejumlah pejabat setingkat kepala dinas yang dilantik dan terkena mutasi dan rotasi adalah Ety Suryahati SE menjadi Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Adus Suherman SH menjadi Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata Seni dan Budaya, Ir. Herman Hidayat Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial pada Sekretariat Daerah.

Eka Bachtiar SE Kepala Badan Perempuan dan Perlindungan Keluarga, Nunu Heryana SH Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan, Drs. Sri Utomo Msi Asis-

ten Tata Praja pada Sekretariat Daerah, Drs. Zamrowi Sekretaris pada Sekretariat DPRD, Drs. Mochamad Tamrin Kepala Dinas Pendidikan, Farah Mulyati SH Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, Nina Suzana S.Sos Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Drs. Achmad Kafrawi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dra Kania Purwanti Kepala Badan Lingkungan Hi­dup, Drs. Dudi Miraz Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Wijayanto A.Pt, Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman, dan Mochamad Fitriawan ST Kepala Dinas Ko­ perasi, UMKM dan Pasar. vJopi

Warga Sambut Gembira Perbaikan Jalan dan Leningisasi Bekasi, Trans – Warga masyarakat RT 001 RW 003 Desa Sukadarma, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Propinsi jawa Barat merasa senang serta gembira dengan adanya perbaikan jalan serta leni­ ngisasi di wilayahnya.

Warga RT 001 RW 003, Albek Padoli yang kebetulan tinggalnya dekat leni­ ngan dan perbaikan jalan lingkungan tersebut, mengaku bersyukur karena jalan di lingkungannya sudah diperbaiki. “Saya pertama-tama mengucapkan syukur, alhamdulilahirobil alamin kepada Allah SWT yang mana telah mengabulkan permohonan warga masyarakat Kampung Ceger RT 001 RW 003 Desa Sukadarma,” ujarnya kepada Koran Transaksi, belum lama ini.

Menurut Padoli sebelum dilaksanakan perbaikan saluran atau leningan pembuang, setiap datangannya musim penghujan selalu terendam air, alias banjir. Begitu juga dengan adanya perbaikan jalan lingkungan walaupun datang hujan begitu deras tidak mengakibatkan jalan tersebut

Perbaikan jalan dan leningisasi di Desa Sukadarma, Kabupaten Bekasi.

menjadi licin. “Jadi dengan adanya leni­ ngisasi dan pengecoran jalan lingkungan ini, saya serta warga sangat senang dan gembira,” teranrgnya.

FOTO: KASLIM

Pekerjaan perbaikan saluran air pembuangan dan perbaikan jalan tersebut sungguh sangat terasa manfaatnya. “Karena jelas-jelas terbukti hujan turun sudah ti-

dak banjir lagi,” tandasnya.

“Sewaktu dikontrol atau diperiksa oleh salah satu petugas dari Dinas Bina Marga Pengairan dan Sumber Daya Air, khususnya dari bidang Wasdal M. Lukman yang didampingi oleh Joko Marhendra Kurniawan Kasi Pengairan Dari Bidang Pe­ ngairan, saya sempat bercakap-cakap de­ ngan Pak Lukman dan saya ditanya oleh Pak Lukman bagaimana pendapat Pak Padoli setelah saluran air pembuang diperbaiki jalan lingkungan diperbaiki. Oh saya dan warga sangat senang dan gembira de­ ngan adanya perbaikan saluran serta perbaikan jalan ini,” kisahnya.

“Kemarin sudah dicoba alias diuji pas hujan turun deras, terbukti tidak terendam air dan tidak banjir lagi. Air hujan me­ ngalir melintasi leningan yang baru di­ buat dan saya serta warga sangat berterima kasih kepada Dinas Bina Marga Pengairan dan Sumber Daya Air Kabupaten Bekasi yang telah berbuat sesuatu yang sangat baik terhadap warga masyarakat Kampung Ceger,” pungkasnya. vKalsim

Jangan ‘Buang’ Pancasila Dan Pengetahuan Kebangsaan Dalam Sistem Pendidikan Indonesia pejuang-pejuangnya dan siapa penjajahnya. Juga secara berbarengan akan mengikis rasa nasionalisme generasi mendatang, dengan suguhan kentalnya rasa materialism, yang diharapkan akan menghasilkan generasi yang hedonism.

Sementara itu, Pancasila sebagai dasar negara, yang bangsa ini sangat meyakini keluhuran dan kebenarannya, juga akan dilenyapkan secara perlahan-lahan dengan semakin dikuranginya pendidikan dan pelajaran tersebut dari du­ nia pendidikan nasional kita. Arah pendidikan seolah akan menuju kepada kemajuan teknologi, kepintaran (kecerdasan) dan persaingan tanpa budaya (moral) agama. Kemajuan yang nantinya akan melahirkan individualism, materialism dan paham sekuler!

Pahlawan dan pejuang yang memerdekakan negeri ini dari cengkraman penjajah (si pelanggar HAM terbesar), dengan nilai juang tinggi yang berjuang de­ngan keikhlasan dan demi terlepaskannya kemiskinan, kebodohan serta berjuang untuk mengangkat nilai luhur ke-Tuhanan, dari berbagai penindasan dan penuh dengan pelanggaran moral, kemudian diupayakan untuk dihilangkan dari ingatan generasi bangsa, melalui pendidikan yang semakin mengurangi “jatah” pelajaran kebangsaan dan perjuangan kemerdekaan.

FOTO | ILUSTRASI

Siapapun yang cinta negeri ini, tanah ibu pertiwi, nusantara yang Bhinneka, tidak akan rela di-“buangnya” Pancasila dan pendidikan kebangsaan dari sistem pendidikan di Indonesia. Sebagai penjaga NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 1945, sudah selayaknya Majelis Permusya­ waratan Rakyat (MPR), Presiden, Lembaga Tinggi Negara bahkan Ketua-ketua Partai Politik di Indonesia, wajib mencermati hal ini.

Kita tentu tidak ingin pembangunan Nasional kita melenceng dari tujuan rakyat dan bangsa Indonesia yang berdasar Pancasila.

Gejala-gejala hasil dari semakin dikuranginya pelajaran mo­ ral pancasila dan kebangsaan adalah, bagaimana banyak remaja, generasi muda pelajar dan maha-

siswa bahkan konon ada juga oknum ang­ gota DPR yang terhormat bukan saja tidak hafal Pancasila, juga lagu kebangsaan Indonesia Raya secara benar! Kecenderungan hidup individualism dan materia­ lism juga sudah mulai menggejala. Korupsi semakin merajalela, pa­mer kekayaan menjadi tontonan sehari-hari, tawuran dan demo bukan suatu hal yang aneh lagi!

Mungkin ada keinginan agar koruptor tidak dipenjara dan produsen narkoba penghancur generasi bangsa untuk tidak dihukum mati? Idealisme hukum yang semakin rapuh, keinginan kekayaan secara indivi­ dual semakin kuat, ini karena moral Pancasilanya sudah tidak ada, nilainilai kejuangan bangsa sudah tidak berbekas sama sekali di dada ge­ nerasi kita sekarang! Apakah fakta

ini belum menyadarkan kita? Bahwa baru 10 tahunan pelajaran Moral Pancasila dan kebangsaan dikurangi, gejalanya/hasilnya sudah terlihat, bagaimana 30 sampai 50 tahun kedepan?

Para negarawan hendaknya memikirkan, bahwa bangsa Indonesia telah dianugerahi tanah dan air oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang begitu kaya. Amanah ini untuk dikelola dengan baik, yaitu berdasarkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukan bangsa yang tak tau berterimakasih kepada Tuhan. Sehingga bangsa ini bebas melanggar kaidah-kaidah serta petunjuk-petunjuk yang sangat luhur dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, pendiri-pendiri bangsa ini, selalu meletakkan kata: “Bertaqwa kepada Tuhan YME” sebagai syarat bagi pejabat tinggi yang ingin memimpin negeri ini.

Kepribadian Bangsa Semua elemen bangsa ini, yang masih cinta kepada NKRI, cinta kepada bangsa dan Negara yang su­ bur makmur ini, yang masih memiliki kepedulian dalam melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang memiliki cita-cita luhur sesuai dengan tujuan Negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, hentikan upaya-upaya penghancur bangsa dengan tetap tidak “membuang” pendidikan mo­

ral Pancasila dan nilai perjuangan kebangsaan dalam sistem pendidikan Nasional Indonesia.

Pancasila dan UUD 1945 adalah “kepribadian” bangsa. De­ngan semangat kepribadian itulah para pejuang memiliki nilai-nilainya, hingga perjuangan yang sangat berat untuk merdeka tetap disadari bahwa kemerdekaan yang kita raih merupakan atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Kita tidak menjadi bangsa yang sombong.

Kalaupun nantinya menjadi bangsa yang maju di berbagai bidang juga tetap tidak menjadi bangsa yang sombong dan pongah.

Para penyelenggara Negara dan DPR RI, hendaknya menghargai nilai-nilai juang kepahlawanan dan semangat mereka dalam upaya meraih kemerdekaan. Hikmah itu harus terpatri oleh setiap ge­ nerasi bangsa. Sementara itu, dalam menata negara dan pembangunannya, semua tetap dilakukan dalam koridor semangat dan hikmah Pancasila, termasuk dalam penataan hukum Nasional. Hukum dan pendidikan tidak boleh keluar dari nilai-nilai Pancasila, nah bagaimana mungkin anak-anak kita (SD, SLTP, SLTA) terus diupayakan untuk dijauhi dengan cara semakin dikurangi porsi pelajaran moral pancasila dan kebangsaan melalui sistem pendidikan nasional kita? *) PDII – LIPI, Jakarta.

5

TRANS JABODETABEK

29 Agust - 11 Sept 2016 | No. 331 2 Th XVII

Ketua dan Pendiri Yayasan Amar Ma’ruf Jaladhapura Gugat Pengelolanya Bekasi, Trans - Ketua Yayasan Amar Ma’ruf Jaladhapura, H. Iman Sudarisman bersama Dewan Pendiri Yayasan Pendidikan Jaladhapura, Harry Warsono dan H. Setia Budhi Wahono menggugat Imam Maliki Ralibi, Elasari, H. Sukarman Wibiksana, Insuprapti dan Notaris Nur Wahidah Zakaria Isnanini di Pengadilan Negeri Bekasi.

Gugatan perbuatan melawan hukum tersebut oleh kuasa hu­ kumnya, Iqbal Daut Hutapea SH,

MM dan H. Alexon Syazili SH menyebutkan alasannya menggugat Imam Maliki Ralibi (Tergugat 1) dan Elasari (Tergugat II) atas perbuatannya untuk menguasai keberadaan fasilitas dan sarana yang ada pada SMP Amar Ma’ruf dan TKIT Mutiara seluas 6000 m2 dengan cara akal-akalan dan siasat rangkaian rekayasa yang tidak sah dan melawan hukum.

Demikian juga dilakukan oleh H. Sukarman Wibiksana (Tergugat III)

dan Insuprapti Winarto (Tergugat IV) dengan secara terang benderang dan secara tidak sah mengelola dan mengakui memiliki aset yang dijadikan aset kekayaan Yayasan Pendidikan Islam Jaladhapura melalui akte pendirian yayasan No. 14 tertanggal 26 Februari 2015 yang diterbitkan Notaris Nur Waidah Zakaria Isnaini (Turut Tergugat) tanpa berita acara dan persyaratan hukum yang sah.

Akibat perbuatan para tergu­

Ganjil Genap Solusi Macet Jakarta?

Walaupun masih banyak kekurangan, aturan pembatasan kendaraan berbasis pelat nomor kendaraan ganjil genap telah diberlakukan.

Jakarta, Trans – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus melakukan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi kemacetan.

Beberapa waktu lalu, Pemprov DKI Jakarta melakukan uji coba aturan pembatasan kendaraan berbasis pelat nomor kendaraan ganjil genap di ruas-ruas jalan protokol di Jakarta.

Selama uji coba ganjil-genap yang berakhir pada Jumat, 26 Agustus 2016 lalu, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat telah melakukan penindakan berupa teguran sebanyak 16.086 kali.

Dengan berakhirnya uji coba selama 30 hari tersebut, Pemprov DKI Jakarta memastikan sanksi sistem ganjil-genap diberlakukan mulai 30 Agustus 2016, dengan denda maksimal ditetapkan sebesar Rp 500.000,-.

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta, Andri Yansyah, mengatakan hasil dari uji coba ganjil genap, yakni waktu perjalanan mengalami penurunan rata-rata sekitar 19 persen pada ruas jalan yang diberlakukan pembatasan ganjil genap, dari Utara ke Selatan (dan sebaliknya) serta Timur ke Barat (dan sebaliknya).

Sementara, volume lalu lintas secara keseluruhan terjadi penurunan rata-rata sekitar 15 persen pada empat lokasi titik pengamatan. Artinya berkurangnya volume lalu lintas, akan berkurang kepadatan sehingga meningkatkan kelancaran lalu lintas dengan dengan demikian kecepatan meningkat. “Landasan hukum yang kami gunakan Peraturan Gubernur Nomor 164 tahun 2016 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan sistem Ganjil-Genap,” katanya.

Selain mengurangi kemacetan, ganjil genap juga berdampak pada peningkatan pelayanan Transjakarta. Dengan menurunnya headway bus Transjakarta. “Di koridor I, pagi hari 4 menit menjadi 2 menit dan sore hari tetap di 3 menit. Lalu koridor VI, pagi hari 7 menit menjadi 5 menit dan sore hari dari 7 menit menjadi 5 menit. Kemudi-

an, di koridor IX, pagi hari 8 menit menjadi 7 menit dan sore hari dari 10 menit menjadi 8 menit,” paparnya.

Tak hanya itu, juga berdampak dengan jumlah penumpang bus TransJakarta yang meningkat.

“Di koridor I (Blok M - Kota) : 32,57 persen dari 53.444 penum­ pang menjadi 70.850 penumpang.

Di koridor VI (Ragunan - Dukuh Atas) : 27,17 persen dari 22.518 penumpang menjadi 28.636 penumpang. Kemudian, koridor IX (Pinang Ranti - Pluit) 30,55 persen dari 32.301 penumpang menjadi 42.170 penumpang. Kami juga sudah memasang rambu-rambu terkait penerapan aturan ganjil genap tersebut,” katanya.

Kelemahan Ganjil Genap Tapi hasil seperti di atas, menurut Dishubtrans DKI Jakarta, bisa saja tak terjadi pada saat aturan ganjil genap benar-benar diterapkan nanti. Karena hingga saat ini, banyak sarana lalu lintas pendukung aturan ganjil genap di ruas jalan terdampak aturan, yang belum memadai.

Seperti, masih adanya sejumlah ruas jalan yang harus diperbaiki, pemasangan rambu-rambu aturan, dan rambu lalu lintas, serta penempatan personel khusus untuk mengatur lalu lintas dan untuk penegakan hukum.

Hal yang sama juga dikeluhkan jajaran Polda Metro Jaya, sebagai pihak yang akan melakukan pe­ nindakan terhadap pelanggar aturan pembatasan lalu lintas ganjil genap.

Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Awi Setiyono mengatakan, Dishubtrans DKI selaku instansi pemerintah yang menjalankan aturan, juga harus mendukung kesiapan Kepolisian.

Awi mengatakan, berdasarkan pengamatan di lapangan, rambu-rambu penanda pengguna kendaraan memasuki ruas jalan yang menerapkan aturan belum memadai. Titik-titik awal jalan di mana aturan mulai diberlakukan masih minim rambu.

Diragukan Kepala Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Leksmono Suryo Putranto, mengatakan, seharusnya hasil evaluasi tersebut, dipaparkan dengan data yang le­bih

terukur dan diambil dari lembaga independen.

Salah satu data yang diragukan adalah peningkatan jumlah penumpang bus dan headway-nya.

“Mustahil jika terjadi penambahan penumpang. Karena hasil kajian untuk meningkatkan penumpang dan memindahkan pengendara pribadi ke angkutan umum itu, harus ada feeder bus yang mampu melayani asal perjalanan pengguna hingga akhir perjalanannya,” katanya.

Selain itu, ia juga mempertanyakan masalah dasar hukum pelaksanaannya sanksi tersebut. “Harus dilakukan sebaiknya masalah seperti pengawasan manual, hingga penegakan hukum yang tegas. Apalagi, Sanksi pelanggaran rambunya seperti apa? Apa dasar hukum Pergub itu sudah mengatur kawasan ganjil genap? Jangan sampai, nantinya pemerintah juga yang melanggar hukum,” tegasnya.

Solusi Sementara Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut, penerapan sistem ganjil-genap di Jakarta cukup berhasil. “Cukup oke ya (uji coba ganjil genap),” ujar Ahok di Balai Kota Jakarta.

Ahok mengatakan, keberhasilan penerapan sistem ganjil genap tidak terlepas dari pengawasan petugas di lapangan. Meski begitu, Ahok mengingatkan, sistem ganjil-genap hanya solusi sementara mengurangi kemacetan. Sebab, solusi utama adalah sistem Electronic Road Pricing (ERP).

“Kemarin kalau enggak ada petugas memang los. Ganjil-genap ini bukan solusi sebetulnya. Menjelang ke ERP. Tapi memang relatif agak longgar nih jalan,” kata Ahok.

Menurut Ahok, sistem ganjil-genap telah mengurangi kemacetan di jalan-jalan protokol Ibu Kota hingga 20 persen setiap hari.

Aturan pembatasan kendaraan berbasis pelat nomor kendaraan ganjil genap, sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI nomor 164, diberlakukan mulai hari Senin hingga Jumat, pada pukul 07.00 WIB sampai 10.00 WIB, dan pukul 16.00 WIB sampai 20.00 WIB. Aturan tersebut diberlakukan di ruas-ruas jalan protokol seperti Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Thamrin, Jalan Sudirman, Jalan Sisingamangaraja, dan sebagian Jalan Gatot Subroto. vRN

gat dengan cara menguasai secara phisik segala sarana dan fasi­ litas tersebut sehingga menimbulkan kerugian kepada kliennya (Penggugat) secara materiil sebesar Rp. 106.000.000 dan immateriil mengakibatkan beban pikiran, tenaga, waktu dan reputasi yang setara de­ ngan Rp. 10.000.000.000.

Maka dalam gugatan perkara perdata No. 201/Pdt.G/2016/PN, penggugat melalui kuasa hukum­nya Iqbal Daud Hutapea memohon ke-

pada Majelis Hakim yang menyi­ dangkan perkara tersebut yang diketuai, Avia Uchriana SH., MH meletakkan sita jaminan atas sarana pendidikan SMP Amar Mar’uf yang berlokasi di Jl. Katalina No. 2 Komplek Jaladhapura Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi.

Selain itu dimohon agar menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ke­ rugian materiil dan immateriil dan

membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- per hari.

Ditambahkan Harry Warsono bahwa pada tanggal 16 Desember 1997 ada Surat Kuasa dari H. Abdoel Moe’in kepada Harry Warsono Winarto untuk melaksanakan kegiatan Yayasan Pendidikan Islam Jaladhapura Amar Ma’ruf berdasarkan akte notaris Haji Sentari, SH di Bekasi No. 03/Tahun 1985, ini juga sebagai bukti nantinya. vLora

TERKAIT HASIL GUGATAN SENGKETA PILPRES 2014,

Aliansi Indonesia Bergerak Gelar Aksi Damai

FOTO | SN

Koordinator Aksi Jimy CK (kanan).

Jakarta, Trans - Aliansi Indonesia Bergerak menggelar unjuk rasa terkait peristiwa Patung Kuda pada 2014 lalu, tepat saat Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Pasangan Capres Prabowo-Hatta.

Saat itu, mereka merasa dirugikan rasa keadilannya, karena menurut mereka apa yang telah dilakukan oleh tim Jokowi-JK saat pemilu penuh dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif.

Aksi damai yang digelar di Patung Kuda, Jumat (26/8/2016), diikuti kurang lebih 300 massa. Ha­dir juga beberapa tokoh nasional, antara lain Mayjen Adityawarman, Tokoh Partai, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, organisasi masyarakat dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya. Aksi damai tersebut diisi juga dengan orasi politik, penandatanganan kesepakatan semua elemen pada kain putih, pembacaan puisi, pentas seni dan aksi teaterikal.

Pada tanggal 21 Agustus 2014, tepatnya dua tahun yang lalu di Jakarta, adalah dimana peristiwa pengumuman hasil dari gugatan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi bersama dengan terjadinya kegaduhan Petugas Kepolisian menghadapi ratusan ribu simpatisan dan para pendukung pasangan calon nomor urut satu Prabowo-Hatta yang menuntut keadilan.

Peristiwa Patung Kuda di sebut-sebut karena pada hari itu ratusan ribu massa pendukung pa­ sangan calon nomor urut satu di­ bubarkan secara paksa dengan perlakuan semena-mena aparat kepolisian. Massa ditembaki dengan pelu-

ru karet, gas air mata dan terjadi tindak kekerasan lainnya yang dilakukan aparat kepolisian sehingga jatuh beberapa korban luka-luka.

Ditemui di sela-sela aksi unjuk rasa, Koordinator Aksi Jimy CK didampingi oleh Mayjen Adi­ tyawarman menjelaskan, bahwa aksi unjuk rasa ini bertujuan untuk mempertanyakan kelanjutan proses hukum sengketa Pilpres 2014 kepada Komnasham dan Kepolisian.

“Hari ini kami sejumlah relawan prabowo tahun 2014 lalu, yang tergabung dalam Aliansi Indonesia Bergerak berkumpul untuk sama-sama mengenang tragedi dua tahun lalu di tempat ini. Kami ingin mempertanyakan kelanjutan proses hukum kepada Komnasham dan Kepolisian,” kata Koordinator aksi, Jimmy CK di Patung Kuda, Kawasan Monas, Jakarta, Jumat (26/8/2016).

“Dua tahun lalu kami disini pernah memperjuangkan demokrasi, namun kami justru diperlakukan tidak manusiawi. Dua tahun lalu, kami jadi korban sampai sekarang, karena rezim yang sekarang telah membohongi rakyatnya sendiri,” imbuhnya.

Jimmy menambahkan bahwa saat itu, mereka yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta telah diperlakukan secara semena-mena oleh aparat keamanan. Aliansi meminta kepada seluruh rakyat Indonesia untuk cerdas dalam bersikap, jangan sampai kecurangan yang telah terjadi pada 2014 lalu justru merugi karena putusan yang salah.

“Pemimpin terpilih hari ini tidak konsisten. Ekonomi makin hancur.

Pemimpin terpilih saat ini tidak bisa menepati janji manisnya,” kata Jimmy.

Aliansi yang terdiri dari seluruh relawan Prabowo-Hatta tersebut, juga mengingatkan kepada KPU dan Bawaslu untuk bertanggung jawab atas seluruh kecurangan pemilu yang terjadi 2014 lalu.

Menurut Jimmy, momentum peringatan peristiwa Patung Kuda ini agar masyarakat bangsa indonesia dapat mengambil pembelajaran bahwa, Pemilihan Umum adalah ujung tombak dari demokrasi dan demokrasi adalah kedaulatan rakyat atau dengan kata lain kemerdekaan rakyat sesungguhnya.

“Kecurangan pemilu sama saja dengan menghianati kedaulatan rakyat. Buat kami kecurangan di dalam berdemokrasi sama aja dengan korupsi dan layak dihukum mati. Kami mengajak kepada seluruh elemen masyarakat bangsa indonesia mari jaga Pemilu kita, mari jaga masa depan negara kita,” tandasnya.

Jimmy mengingatkan kepada lembaga negara, terutama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI) agar tidak menghianati rakyat.

“Pada tahun 2017 nanti kita dihadapkan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara serentak di beberapa daerah, mudah-mudahan peringatan peristiwa Patung Kuda ini bisa menjadikan semangat dan sprit untuk dilakukan Pemilihan Umum yang jujur dan adil,” pungkasnya. vSN

6 Trans Jabodetabek Ratusan Seni Tradisional Jabar Terancam Punah

23 Mei - 5 Juni 2016 | No. 326 2 Th XVI

Helaran kesenian digelar di 16 kabupaten/kota seJawa Barat untuk menjaga seni dan budaya tradisional khas Jawa Barat.

Karawang, Trans - Sebanyak 300 jenis seni tradisional yang berasal dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat terancam punah menyusul

minimnya generasi penerus yang menekuni bidan dan kesenian tesebut.

“Harus kita akui 300 seni di Jabar sangat memprihatinkan dengan jarangnya generasi penerus,” kata Kepala Balai Pengembangan Bahasa Daerah dan Kesenian Dinas Pendidikan Jabar, Husen Raha­dian Hasan, usai menghadiri Helaran Seni Tradisional di Karawang, belum lama ini.

Ia mengatakan, terancamnya 300 jenis seni di berbagai daerah sekitar Jawa Barat itu sesuai dengan hasil peneilitian salah seorang profesor di Jawa Barat.

Menurut dia, pasifnya generasi muda terhadap seni tradisional dipastikan akan mempercepat lenyapnya kesenian khas Jawa Barat. “Kalau untuk saat ini belum ada catatan adanya kesenian yang sudah hilang di Jawa Barat. Jadi sifatnya baru an-

caman hilang,” kata dia.

Sementara itu, salah satu upaya menjaga seni dan budaya tradisional khas Jawa Barat, maka perlu dilakukan gelaran kesenian tradisional di seluruh kabupaten/kota secara rutin.

Gelaran tersebut dilakukan dengan mengajak sekolah di seluruh Jawa Barat untuk unjuk pentas kesenian tradisional.

“Pada tahun ini, helaran kesenian digelar di 16 kabupaten/kota

se-Jawa Barat. Selanjutnya pada tahun 2017 kita akan ada akan menggelar helaran kesenian di 27 kabupaten/kota,” kata dia.

Selain itu, Balai Pengembangan Bahasa Daerah dan Kesenian Dinas Pendidikan Jabar juga berencana melakukan pembukuan bahasa daerah Jawa Barat.

Untuk sementara ini sudah ada dua bahasa yang sudah dibukukan menjadi kamus, yakni Bahasa Sun-

da, Bahasa Cirebonan dan selanjutnya pihaknya akan menggarap kamus untuk Bahasa Melayu-Betawi.

Hal tersebut dilakukan, karena masyarakat kabupaten/kota di Jawa Barat tidak hanya menggunakan Bahasa Sunda atau Cirebonan. Ada pula kabupaten/kota yang menggunakan Bahasa Melayu-Betawi, se­ perti di daerah Depok dan Bekasi. vAgus

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Kesadaran Semua Pihak Sangat .............

4SAMBUNGAN DARI HAL 1 Bea Cukai dan KKP. “Sebagai lembaga di bawah Presiden, kita akan segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Bakamla, reformasi birokrasi serta penerapan good governance untuk menentukan langkah-langkah efisien dan efektif,” papar Arie. Arie juga memaparkan, Indonesia memiliki luas laut sekitar 3 juta kilometer persegi, tapi armada patroli masih terbatas, maka untuk me­ngawasinya diperlukan teknologi dan peralatan yang canggih untuk memantau wilayah perairan dari Sabang hingga Merauke. “Kita butuh teknologi radar dan surveilance selama 24 jam yang terkoneksi de­ ngan stakeholder lain,”.

Peran Stakeholder Sa­ngat Diharapkan GRANAT (Gerakan Nasional Anti Narkoba) merupakan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak aktif dalam mencegah masuknya narkoba ke wilayah Indonesia, menyatakan dukungan­

nya untuk Bea Cukai sebagai bentuk sinergi yang nyata. ”Peredaran narkoba sudah semakin mengkhawatirkan sehingga hal ini perlu diperhatikan oleh Bea Cukai dalam melakukan pengawasan dan penindakan narkoba,” ujar Henry Yosodiningrat selaku ketua umum GRANAT. Di tahun 2016 (data per 19 Agustus 2016) terdapat 169 kasus penyelundupan NPP yang berhasil ditangani Bea Cukai. Total barang bukti narkoba yang berhasil diamankan adalah sebesar 432,73 kg, sementara untuk prekursor sebanyak 1.325,92 kg. Bea Cukai juga mencatat terkait penggunaan moda transportasi dan entry point untuk memasukkan NPP ke wilayah Indonesia, di tahun 2016 masih didominasi jalur udara sebanyak 67 kasus, diikuti transportasi laut dengan 62 kasus, dan melalui pengiriman POS/ Perusahaan Jasa Titipan tercatat 36 kasus. Adapun modus operandi yang paling sering dilakukan adalah dengan cara menyembunyikan narkoba di badan. Tercatat ada 88 kasus hingga bulan Agustus 2016.

Koruptor Dimiskinkan, Tidak Perlu ......

4SAMBUNGAN DARI HAL 1 yakni justice collaborator. Kalau napi korupsi itu tidak (perlu). Jadi, kalau menurut saya, itu kemunduran kalau ada pemikiran menghapus JC,” ujar Mahfud di gedung KPK, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Mahfud mengakui pendapat yang menilai setiap narapidana harus diperlakukan sama diputusan pengadilan. Termasuk, salah satu­ nya, permintaan hak mendapat remisi oleh koruptor. Namun, kata dia, perlu pengecualian untuk pelaku kejahatan-kejahatan tertentu seperti yang juga diterapkan dinegara-negara lain. Sehingga, tidak disamakan pemberlakuannya dan fasilitasnya terhadap mereka ini,” kata Mahfud.

Lantaran itu, ia menegaskan dirinya sebagai pihak yang tidak menyetujui adanya peringanan hukuman bagi narapidana korup-

tor. Mahfud sendiri mengaku, bukan menjadi tim perumus dari revisi PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pema­ syarakatan. “Saya termasuk yang tidak setuju kalau ada upaya peringanan-peringanan terhadap koruptor,” kata dia.

Diketahui, dalam draf revisi PP tersebut, ketentuan justice collaborator (JC) sebagai syarat remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi, tero­ risme, dan narkotika dihilangkan.

Adapun, JC adalah pelaku pidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar keterlibatan pelaku lainnya. Dalam aturan PP tersebut, narapidana khusus korupsi, terorisme, dan narkotika yang akan mendapatkan remisi harus memenuhi beberapa ketentuan, salah satunya menjadi JC terkait kasusnya.

Kepala Biro Humas Kementeri-

Buka Kesempatan Kerja & Menekan ....

4SAMBUNGAN DARI HAL 1 Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), telah meminta kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi, Kabupaten maupun Kota untuk melakukan beberapa hal yaitu mengefektifkan LKS (lembaga kerja sama) Tripartit Provinsi dan Kabupaten atau Kota.

“Intinya kita mengefektifkan deteksi dini terjadinya PHK terutama yang terjadi di daerah-daerah,” tegas Hanif.

Upaya-upaya mencegah PHK yang bisa dilakukan perusahaan di

antaranya mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, membatasi atau menghapuskan kerja lembur, mengurangi jam kerja, me­ ngurangi hari kerja, meliburkan atau merumahkan pekerja atau buruh secara bergilir untuk sementara waktu.

Berdasarkan data Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Ja­ minan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemenaker, tercatat pada semester I-2016 jumlah pekerja yang mengalami PHK berjumlah 7.954 orang, turun 7,24 persen dibandingkan periode yang sama di tahun lalu yang berjumlah 8.575 orang.

Sandiaga Uno Berpeluang Pimpin ........

4SAMBUNGAN DARI HAL 1 an Ahok. Sebagai orang yang lahir di Belitung, dia mengatakan, bahasa tersebut termasuk dalam bahasa halus. “Bahasa Belitung yang saya gunakan dari kecil itu mempengaruhi cara saya bertutur kata dalam bahasa Indonesia ketika saya berbi­ cara,”ujar Yusril lewat akun Twitter resminya.

Sekarang ini ada bakal Calon Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno memberi pesan khusus dengan memberikan semangat bahwa dia pemimpin bagi semua kalangan budaya dan latar belakang, termasuk warga Tionghoa. “Tanpa lupa warga Tionghoa sebagai bagian dari warga DKI nantinya yang akan dipim­

pin saya juga,” kata Sandiaga di Jakarta, Sabtu (27/8).

Bahkan Sandiaga yang diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) maju sebagai Cagub DKI 2017 menyapa warga Tionghoa dengan ucapan “wo men yi jia ren” (kita satu keluarga).

Apalagi Sandiaga Uno maju mendapat dukungan oleh DPW PKB telah diberikan pada 25 Agustus 2016, tradisi dukungan dengan budaya masyarakat muslim Nah­ dlatul Ulama (NU) sangat kental untuk mendoakan Sandiaga lancar dalam Pilgub DKI 2017 dan juga harapan terhadap Sandiaga untuk bisa memimpin DKI pada 2017 nanti.

Hal tersebut bisa dilihat pada video live pada laman milik Wakil

Sementara untuk jenis narkoba yang berhasil diamankan oleh Bea Cukai sepanjang 2016, tercatat narkoba jenis shabu masih mendominasi jumlah tegahan narkoba. Di tahun 2016 sekitar 86 % dari total tega­ han merupakan jenis shabu. Selain itu Bea Cukai juga mencatat adanya jenis narkoba dan psikotropika jenis baru yang tidak umum disalahgunakan di Indonesia seperti MDVP, Dimethyltrypramine, alprazolam, dan xanax.

Melihat peningkatan masuk­ nya narkoba ke wilayah Indonesia, Bea Cukai juga berupaya untuk te­ rus mengembangkan unit dan strategi dalam melakukan penindakan narkoba di antaranya dengan melakukan pengembangan unit anjing pelacak, sistem analisis, dan melakukan operasi pengawasan Narkoba, Psikotropika, dan Prekursor (NPP). ”Selain mengembangkan unit dan strategi kami dalam melakukan penindakan narkotik, kami juga berharap ada­ nya peran serta pihak eksternal di antaranya Polri dan BNN untuk pengawasan narkoba,” ujar Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi.

Sementara GRANAT meminta Bea Cukai untuk lebih meningkat-

kan pengawasan terhadap private jet dan peti kemas dikarenakan kecurigaan masuknya narkoba melalui dua moda pengangkut tersebut.

GRANAT juga meminta kepada Bea Cukai untuk bisa mengedukasi masyarakat dengan memberikan penyuluhan terkait peredaran narkoba yang semakin membahayakan. GRANAT siap membantu dalam langkah persuasif tersebut.

Bea Cukai menyambut baik inisiatif GRANAT untuk membantu memonitor pengawasan narkoba.

Heru menjelaskan bahwa Bea Cukai saat ini terus berkoordinasi de­ ngan instansi-instansi seperti BNN dan Kepolisian dengan membentuk joint inter agency task force untuk memerangi peredaran narkoba.

Heru berharap pertemuan dengan GRANAT bisa diagendakan secara rutin dan diangkat ke level nasional. Sementara ke depannya untuk le­ bih meningkatkan pengawasan Bea Cukai berencana untuk melakukan penambahan unit anjing pelacak dengan tetap memperkuat koordinasi dengan instansi berwenang seperti Polri dan BNN baik di tingkat pusat maupun daerah.

Kerja Sama Bea CukaiDan BNN Bea Cukai bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNPP) Kalimantan Timur, putus peredaran narkoba antar negara.

Kali ini, modus yang digunakan tersangka dalam memasukkan narkoba ke wilayah Indonesia adalah dengan menggunakan kiriman paket non Express Mail Service (EMS) yang dikirimkan dari Eropa.

“Tersangka memesan paket narkotika jenis ekstasi tersebut melalui sebuah website dengan menggunakan handphone milik tersangka. Dari web yang diketahui berbasis di Eropa tersebut, tersangka memesan sejumlah ekstasi. Penjual kemudian me­ ngirimkan paket tersebut melalui jasa kurir regular dengan dikemas di dalam sebuah plastik kedap udara dan diletakkan di dalam kartu ucapan serta diberi amplop,” ujar Deni Surjantoro selaku Kepala Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi Bea Cukai.

MI, pria berumur 39 tahun, merupakan tersangka dalam kasus ini. Penindakan terhadap tersangka dilakukan di daerah Sungai Kujang, kota Samarinda. Dalam penindakan yang dilakukan oleh Bea Cu-

kai dan BNPP Kalimantan Timur diperoleh barang bukti berupa 1 paket narkotika jenis Inex sebanyak 19 butir seberat 08,49 gram, 1 unit handphone milik tersangka yang digunakan untuk memesan narkoba, 1 paket amplop pengiriman yang berasal dari negara Belanda, 1 lembar resi penerimaan POS Besar Indonesia di Samarinda.

“Barang bukti berupa narkotika berjenis inex kita kirimkan ke Jakarta untuk diteliti di laboratorium milik Bea Cukai, selanjutnya hasil pemeriksaannya digunakan sebagai barang bukti pendukung tangkapan ini,” pungkas Deni.

Barang terlarang yang dikirim melalui paket ini sudah diatensi oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru sebagai ekstasi. Namun karena tujuan pengiriman barang non EMS tersebut adalah kota Samarinda, maka kewenangan penindakan barang tersebut diserahkan ke unit Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Timur setelah sebelumnya dikoordinasikan dengan Unit P2 di Kantor Pusat Bea Cukai, Kantor Wilayah Jakarta, serta BNN. vSN/RN/DVK

an Hukum dan HAM (Kemenkumham) Effendy Perangin Angin me­ ngatakan, draf tersebut masih dalam tahap kajian kementeriannya.

Se­hingga, belum pasti apakah draf revisi PP tersebut nantinya menghi­ langkan salah satu syarat remisi bagi napi koruptor.

“Itu kan belum dan masih dalam kajian dihapus atau tidak, ada yang menyetujui dan tidak setujui. Ini menyangkut hak orang banyak, masih ada perdebatan untuk itu,” ujar Effendy.

Meski begitu, Effendy mengatakan, pertimbangan Kemenkumham berencana menghilangkan pa­sal tersebut lantaran adanya hak dari setiap warga binaan memperoleh remisi. Hal itu juga diatur dalam ketentuan undang-undang. “Tiap warga binaan berhak mendapat remisi, namanya lembaga pemasyarakatan.

Kalau dia sudah baik, masa nggak boleh dikasih? Tapi kan perjalanan­ nya lalu ada PP itu, beberapa tindakan pidana tertentu nggak boleh, ini

yang mau kita coba bahas agar dibe­ rikan revisi,” katanya.

Ketua DPR Ade Komarudin tak sepakat apabila koruptor dibe­rikan remisi masa tahanan. Menurut­nya, koruptor telah menyebabkan ba­ nyak kerugian terhadap negara dan memotong apa yang seharusnya menjadi hak rakyat. Kalau saya sih kurang bijaksana kalau kita terlalu koperatif (terhadap koruptor),’’ kata Ade kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan.

Anggota Komisi III DPR, Ruhut Sitompul, tak mau ambil pusing wacana untuk mempermudah per­ syaratan pemberian remisi bagi koruptor oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Dia mengaku lebih setuju dengan wacana memiskinkan koruptor. “ aku fokus dengan kembalinya uang itu. Dia dimiskinkan,” Juru bicara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Akbar Hadiprabowo, membantah revi-

si Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan memudahkan koruptor mendapatkan remisi. “Justru kami lebih progresif,” katanya Kamis, 25 Agustus 2016.

Menurut Akbar, PP Nomor 99 adalah kemunduran dari pembe­ rantasan korupsi. Dalam peraturan tersebut, remisi terhadap koruptor diberikan setelah narapidana menjalani hukuman 6 bulan penjara.

Namun, pada rancangan revisinya, narapidana akan mendapatkan remisi setelah menjalani hukuman sepertiga dari total vonis.

Revisi tersebut merujuk pada PP Nomor 28 Tahun 2006 untuk syarat pemberian remisi. Dalam peraturan itu disebutkan remisi bisa diberikan setelah narapidana menjalani sepertiga dari total hukuman. Akbar berujar, dalam revisi juga dicantumkan pemberian remisi untuk koruptor dilakukan setelah koruptor itu mengembalikan uang dan membayar denda

yang ditetapkan pengadilan.

Komisi Pemberantasan Korupsi keukeuh menolak rencana revisi PP Nomor 99 Tahun 2012. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berencana melapor ke Presiden Joko Widodo jika Kementerian tetap menggulirkan revisi. Ia bahkan menuturkan KPK sudah berulang kali keberatan dengan kemudahan pemberian remisi untuk koruptor.

Menurut Akbar, KPK belum memahami substansi revisi yang dimaksud kementeriannya. Ia berujar, PP Nomor 99 tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Bahkan proses pembuatannya tidak sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2012.

Akbar menegaskan, revisi PP Nomor 99 bukan mempermudah pemberian remisi, tapi ada faktor pengetatan melalui Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). “Mereka (koruptor) harus menjalani sepertiga masa pidana dulu baru bisa diberi remisi,” tuturnya. vRN/SN/COK

Umumnya para pekerja yang terkena PHK tersebut berasal dari sektor-sektor seperti pertanian/perikanan, perdagangan, jasa dan investasi, pendidikan, pertambangan, infrastruktur, transportasi, keua­ ngan, dan industri.

Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dakhiri, menjelaskan data itu lebih jauh dengan menyebut jumlah PHK terbanyak terjadi di bulan Juni yang mencapai 3.933 pekerja dari 770 kasus. Kemudian disusul Januari sebanyak 1.414 pekerja, dan Februari sebanyak 1.305 pekerja. Bulan berikutnya adalah Maret sebanyak 1.076, April 213 pekerja, dan di Mei sebanyak 13 pekerja. Sementara, di periode yang sama di tahun 2015,

tercatat jumlah PHK terbanyak adalah di bulan April sebanyak 2.256 pekerja, Mei sebanyak 1.991 pekerja, Juni 1.334 pekerja, Maret 1.294 pekerja, Februari 1.201 pekerja dan Januari dengan 499 pekerja.

Salah satu langkah Kemenaker dalam menekan angka PHK adalah dengan melakukan perluasan kesempatan kerja untuk mengurangi pe­ ngangguran. Selain itu, lanjut Ha­nif, upaya pencegahan PHK juga bisa dilakukan dari pihak perusahaan se­ perti mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, membatasi atau menghapuskan kerja lembur, me­ ngurangi jam kerja, mengurangi hari kerja, meliburkan pekerja secara bergilir, serta memberi pensiun pekerja

yang sudah memenuhi syarat.

Hanif juga menyarankan pe­ ngusaha untuk mengedepankan upaya dialog secara bipartit dan mediasi untuk mencari jalan keluar terbaik.

Pemerintah daerah juga diminta untuk mengefektifkan Lembaga Kerja Sama (LKS) tripartit tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Namun kalau sudah mencegah, tapi PHK tetap dilakukan, pemerintah berharap penyelesaian hubu­ ngan kerja diselesaikan secara musyawarah mufakat atau ada­ nya dialog antara pengusaha dengan pekerja untuk menyelesaikan­ nya dengan baik,” katanya.

Pengusaha juga diminta menjamin pembayaran hak-hak peker-

ja yang mengalami PHK. Salah satu contoh kasus terbaru kasus PHK adalah yang terjadi di tubuh maskapai penerbangan Lion Air. Manajemen Lion Air merumahkan 18 pilotnya karena dianggap membangkang. Namun, hingga saat ini ke-18 pilot tersebut belum menerima surat pemberhentian, pun uang pesangon yang diwajibkan perusahaan untuk pegawai yang di PHK. Sesuai Pasal 151 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja atau buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. vRechan Nazar/Choky

Ketua DPW PKB DKI Jakarta Heriandi lim, yang juga warga Indonesia keturunan Tionghoa, ketika menanyakan apakah Sandiaga mau mengucapkan salam ke temanteman Tionghoa. Menurut Heriandi, ucapan secara spontan Sandiaga menyapa dengan bahasa Mandarin yang fasih “Ni hao ma? Wo men iy cia ren” sebuah pesan yang mengejutkan.

“Sebuah pesan pendek yang mengejutkan dan dalam bagi saya ketika mendengarkan Sandiaga bisa menyapa kawan-kawan saya di facebook live,” katanya. Semoga dengan sapaan awal “wo men iy jia ren” itu dari Sandiaga itu akan menunjukkan semangat kebersaman kepemim­ pinannya untuk semua golongan dan kalangan, kata Heriandi.

“Dan PKB sebagai pendukung­ nya akan tetap juga menjaga San-

diaga tetap harus memimpin bagi semua golongan,” katanya.

Apalagi sikap Partai Demokrat jelang Pilkada DKI 2017 kian terang benderang. Partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu tak akan mengusung sang petahana Basuki Tjahaja Purnama.

Alasannya, gubernur yang ka­ rib disapa Ahok itu dinilai belum menunjukkan prestasi membanggakan selama memimpin ibu kota.

“Yang jelas bukan Ahok.

Kami mau yang lebih baik lagi,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan di sela-sela wisuda Universitas Al Azhar Indonesia di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Sabtu (27/8).

Syarief mengklaim, hal itu sudah menjadi keputusan SBY. Lantas, siapa yang nantinya akan diusung partai berlambang bintang

mercy itu? Syarief mengatakan, hingga kini pihaknya belum menjalin komunikasi dengan bakal calon Gubernur DKI. Alasannya, Demokrat masih melakukan pemetaan. “Kami (DPP) masih dalam taraf pengamatan, mengamati satu per satu. Kami masih menelaah satu per satu,” pungkasnya.

Sebelumnya, beberapa partai juga sudah menyatakan enggan mengusung Ahok dalam Pilkada DKI 2017. Di antaranya ialah Partai Amanat Nasional dan Partai Persa­ tuan Pembangunan.

Menurut Berry dari Lembaga Studi Kebangsaan 1998 (Lastika 98) menilai, hal yang mengkhawatirkan adalah langkah politik calon petahana Basuki Tjahja Purnama alias Ahok yang kerap menuai kontroversi dan berdampak pada

“ba­nyaknya jatuh korban”. “Selama ini kekuasaan penuh ada di tangannya,” ujar Direktur Eksekutif Lastika, N Berry di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (28/8/2016).

Dia menjelaskan muncul pertanyaan mengapa akhirnya Ahok mencampakkan 1 juta KTP dan mengejar satu partai yaitu PDIP sebagai tiket untuk melaju di Pilkada DKI Jakarta. Jawaban sederhana­nya, kata Berry, dalam langkah-langkah politik Ahok dikatakan akan membutuhkan dan berharap banyak pada sosok Jokowi, untuk mengejar PDI-P dan kepentingannya yang lain. “Pertanyaan yang menarik adalah perilaku politik Ahok apakah merugikan Presiden Jokowi? Karena selama ini Ahok kerap menarik kaki Jokowi. Apakah ini pola perlindungan yang sengaja dibangun Ahok?,” ta­ nya Berry. vSN/RN/ZN

7

Sambungan

23 Mei - 5 Juni 2016 | No. 326 2 Th XVI

dua tugas khusus untuk mengawal penerimaan negara di APBN-P 2016.

Salah satunya mengejar target pene­ rimaan tax amnesty Rp 165 triliun, di samping berjibaku untuk mengum­ pulkan setoran pajak Rp 1.271,7 triliun. Alasannya, ia menjelaskan, Undang-Undang (UU) Tax Amnesty bagi pegawai pajak yang berjumlah 40 ribu orang masih baru, sehingga mereka belum memahami seluruh­ nya.

Tantangan berat lainnya mempelajari Peraturan Menteri Keua­ ngan (PMK) turunan UU Tax Amnesty yang keluar dalam waktu dekat.

“Saya akui seluruh tim pajak setiap kali bertemu cukup kewalahan, ditambah pegawai pajak harus menjelaskan (sosialisasi) ke orang lain, jadi ini satu waktu yang luar biasa dan sangat kritis. Karena tax amnesty bukan hanya untuk 100 orang terkaya di Indonesia, tapi ini untuk seluruh rakyat,” ujar Sri Mulyani.

Dimana Undang-undang Pe­ ngampunan Pajak (tax amnesty) yang rencananya menarik Rp 4000 triliun uang parkir di luar negeri, kini berubah jadi mimpi buruk bagi rakyat. “Tax Amnesty kini jadi mimpi buruk bagi rakyat. Bukan mimpi buruk bagi negara tax heaven seperti Singapore,” kata Ferdinand Hutahean, Juru bicara Gerakan Selamatkan NKRI, kepada wartawan, Jumat (26/8). Sebab mimpi indah pemerintah yang merasa akan mampu mena­ rik uang parkir diluar, kini beralih dan menyasar ke rakyat.

Padahal Presiden dalam bebera-

pa kali pidatonya selalu mengatakan bahwa sudah mengantongi nama, alamat dan tempat penyimpanan dana diluar kini tak mampu mena­ rik dana tersebut. Presiden seperti­ nya lupa bahwa kepastian politik dan kepercayaan pada pemerintah adalah modal utama arus modal masuk, dan inilah yang tidak dimiliki oleh pemerintah.

Setelah gagal menarik uang dari luar, sekarang pemerintah menja­ dikan rakyatnya jadi target tax amnesty, pemerintah menjadikan aset sebagai sesuatu yang harus dipajak berganda. Aset rakyat harus diperas lagi untuk pemasukan negara. Pemerintah melakukan teror psikologis pada rakyatnya yang memiliki aset. Aset yang dengan susah payah didapat rakyat melalui sebuah pro­ses kehidupan yang tidak mudah, kini pemerintah merasa berhak atas aset tersebut dan meminta bagian dari aset tersebut atas nama tax amnesty.

Rakyat yang sedang kesulitan pertumbuhan ekonomi, bahkan bekerja keras untuk sekadar berta­han ditengah ketidakpastian ekonomi yang ada. Aset yang didapat melalui proses jual beli, yang mana rakyat sudah bayar pajak saat membeli aset tersebut dan membayar kewajiban pajak tahunan atas aset tersebut kini harus membayar lagi pajak, andai aset tersebut belum dilaporkan dalam SPT tahunan. Memangnya semua orang punya NPWP? Bukankah PBB tanah dan rumah, PKB kendaraan serta pajak lain itu adalah bentuk pelaporan harta ke-

pada negara? “Mengapa sekarang jadi masalah dan dengan akal-akalan tax amnesty seolah rakyat yang menyembunyikan asetnya?” katanya dengan nada heran. Padahal sistem pemerintah ini yang buruk dalam mengelola pajak. Tapi rakyat yang diteror seolah menyembunyikan aset.

Menurut Ferdinand, pemerintah mestinya sadar diri belum mampu meningkatkan taraf hidup dan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, rakyat tidak seharus­ nya dibebani dengan pungutan macam-macam dan pajak. Bahkan jika perlu, pemerintah membebaskan pajak untuk satu tahun menjadi insentif produktifitas bagi rakyat seperti PBB dan PKB. “Tidak elok rakyat harus dipaksa menanggung beban biaya pemerintah,” pungkasnya.

Tax Amnesty (TA) sejak awal didengungkan untuk memulangkan dana-dana milik orang Indonesia yang di simpan di luar negeri atau yang dimiliki oleh para wajib pajak (WP) Indonesia. Kemudian siapa pemilik dana (dan atau aset) diluar negeri itu? Tentu WP/ pengusaha besar/konglomerat/exportir. Jadi subjeknya pengusaha besar alias WP elit.

Tapi kenapa kini justru TA dia­ rahkan kepada semua WP secara massif alias diarahkan kepada para wajib pajak gurem sehingga ma­ syarakat kecil termasuk pensiunan gelisah dan merasakan ketakutan dikejar aparat pajak. Apa motip dan pertimbangan pengalihan sasaran TA itu?

“Benarkah WP elit dan konglo­ merat tidak yakin pada kejujuran pemerintah RI? Apalagi diam-diam ada

Berani Bermimpi Berani Sukses ..............

proses pembentukan kubus itu, kiranya akan menjadi lebih mudah untuk membongkarnya. Pertama-tama, dalam bahasa fenomologi, dunia senantiasa dihadiri dalam bentuk fenomena (penampakan), bukan nomena (asli).

Dunia fenomena senantiasa berkabut-kabut, terselubung, tidak pernah tampak, tak terjamah. Kesadaran seseorang akan selalu terje­ bak dalam dunia fenomena. Me­ nyadari apa yang bukan sebenarnya, mengimani apa yang semu, dan terbelanggu dalam fatamorgana.

Do you know we are being led to slaughters by pacid admirals and that fat slow generals are getting obscene on young blood Do you know we are ruled by television? --- Jim Morrison, Jalan keluar dari realitas palsu tiada lain melalui proses yang oleh Edmund Husserl disebut epoche

(menunda). Apa maksudnya? Tidak tergesa membenarkan atau menolak apa yang anda indra dan sadari.

Biar­kan nomenanya memperlihatkan diri, biarkan kesadaran anda bertemu dengan apa yang sebenarnya ingin diperlihatkan sebuah fenomena.

Lihat saja tayangan iklan di televisi atau berbagai media lain, taya­ ngan iklan senantiasa memperlihatkan sebuah dunia instan yang ujugujug. Sekali pake shampo merek anu, rambut bisa langsung hitam dan panjang. Sekali minum produk kesehatan anu, tubuh bisa tegap atletis. Sekali begini, akan begitu.

Dunia propaganda telah menyi­ hir dunia dan kesadaran kita untuk menjadi serba instan. Padahal sejak jauh-jauh hari, filsafat teorisme china telah mengatakan prinsip tidak lepas dari proses. Dalam segalanya ada proses, ada perjalanan, ada kebutuhan akan kesinambungan yang

menerus, tidak bisa terjadi secara seketika seperti dalam dunia iklan.

Kubus personal yang kita peroleh dari lingkungan bisa dibongkar dengan dua jalan, yakni dengan menunda dan menghayati proses.

Segala apa yang diindra tidak perlu ditelan mentah-mentah, perlu proses penundaan dan proses penghayatan untuk sampai ke dalam hakikat rea­ litas yang terjadi di depan mata.

Makna dibalik semua iklan shampo sebenarnya sama, rambut indah itu tidak dilahirkan sebuah merek shampo tertentu saja, tapi dilahirkan melalui proses perawatan yang te­ laten dan kecukupan asupan nutrisi yang dibutuhkan rambut.

Atau contoh kasus lainnya, menjadi arsitek atau pedagang kaki lima itu sama saja, tidak lantas pekerjaan yang satu lebih baik dari pekerjaan lain toh keduanya sama-sama menghasilkan sejumlah uang. Bu-

kan jumlahnya yang terpenting melainkan proses mendapatkan sejumlah uangnya yang lebih penting. Hanya saja dunia yang serba instan membuat kita lupa untuk menghayati proses dan lebih fokus pada hasil. Dunia yang terbalik.

Kubus personal telah pecah, semoga kini tidak ada lagi keraguan bahwa keinginan-keinginan anda, cita-cita, harapan, dan mimpi memang benar-benar apa yang anda inginkan, dalam bahasa Karl Jasper sebagai kenyataan paling hangat bagi eksistensi. Pemilahan ini menjadi sangat penting, karena mimpi yang tidak otentik (bukan mimpi yang berangkat dari sanubari) akan sia-sia belaka untuk diburu. Sementara mimpi yang otentik (datang dari segenap jiwa-raga anda) akan mati-matian diwujudkan dengan ba­ nyak jalan, sampai titik tenaga penghabisan.

sana pembahasan 27 pasal RUU itu tertutup, bertempat di hotel, dan berpindah-pindah. Dengan demikian, bisa dipastikan mereka belum sampai pada pembahasan coeffisien TPI tadi yang justru menentukan sukses tidaknya penerapan Tak Amnesty.

Lebih lanjut Djoko Edhi Abdurrahman, harian Kompas Selasa (14/6/2016) menulis sangat keras bertajuk “Hukum Besi Fiskal”. Kebiasaan Kompas adalah memuji habis Presiden Jokowi, jarang sekali mengkritik, sehingga dapat dimaknakan kondisi fiskal memang sa­ ngat serius. Saya kutipkan artikel internal yang ditulis FX Laksana AS tersebut, sebagai berikut: “Politik anggaran sepenuh­nya bergantung pada rezim pemerintahan – politik dan rezim birokrasi. Meski demikian, tetap ada hukum besi fiskal di Indonesia yang tak bisa ditawar oleh siapapun atas alasan apapun. Hukum besi itu adalah defisit kumulatif anggaran pemerintah pusat dan daerah, maksimal 3 persen dari produk domestik bruto (PDB)”.

“Hukum besi soal defisit ang­ garan ini, tertuang dalam UU No 17 Tahun 2003 tentang Pertanggung Jawaban Pengelolaan Keuangan Negara. Jika defisit anggaran melewati batas 3 persen, itu berarti melanggar UU. Konsekwensinya jelas, presiden bisa dilengserkan”.

“Hukum besi ini perlu di­ ingatkan lagi kepada semua pihak.

Ini karena APBN 2016 menghadapi resiko pelebaran defisit anggaran mendekati batas 3 persen terhadap PDB. Hal ini berawal dari asumsi dasar yang meleset dan target pendapatan yang terlalu ambisius”.

“Defisit anggaran 2016 ditargetkan Rp 273 triliun atau 2,15 persen PDB. Resiko pelebaran defisit ang­ garan dipastikan di atas 2,5 persen PDB. Guna menghindarinya, pemerintah mengajukan RAPBN-P dengan target defisit Rp 313 triliun atau hanya 2,48 persen PDB”.

“Untuk itu, anggaran belanja kementerian dan lembaga negara harus dipotong Rp 50 triliun. Kebijakan ini, dituangkan dalam Inpres No 4/2016. Sebanyak 87 instansi mendapat jatah pemotongan mulai Rp 2 miliar sampai dengan Rp 8,5 triliun. Soal program yang dipapras, diserahkan ke setiap instansi”.

Kita mulai dari tulisan Kompas itu. Komisi III DPR sudah menolak dipangkas. Jika pemangkasan itu tak mencapai Rp 50 triliun, masih kata Kompas, pilihan lainnya adalah menambah utang. Dengan defisit RAPBN-P 2,48 persen PDB itu saja, total utang harus ditarik pemerintah adalah Rp 602 triliun. Itu, sepertiga total target pendapatan RAPBN-P 2016. Ingat, utang dibayar dari pajak rakyat!

Pemerintah tampaknya harus menerbitkan Surat Berharga lagi.

Tapi, batas defisit akan terlampaui.

Apa boleh buat, hukum besi fiskal berlaku! Jokowi harus diturunkan!

ngat tergantung cara menghitung dalam menganalisis pembentukan coef­fi sien TPI. TPI terdiri dari 4 kolom. Kolom 1 adalah pertumbuhan WP. Kolom 2 adalah terget penarikan pajak-pajak. Kolom 3 adalah hasil pengumpulan pajak-pajak. Kolom 4 adalah coeffisien TPI, yaitu rasio target dikurangi pengumpulan pajak-pajak.

Kita tak bisa maju lagi karena ang­ kanya serba Top Secret! Kita pindah ke logika saja: angka proyeksi­nya sudah dimasukkan ke RAPBN-P 2016, namun RUU Tax Amenstynya belum rampung. Luar biasa!

Itu satu, Kedua bicara TPI adalah bicara kemampuan menarik pajak-pajak dari WP. Di sini baru blunder. Kita berputar dulu sedikit untuk memperoleh deskripsi logika pengumpulan pajak-pajak atau collecting Tax Amnesty yang menjadi ukuran kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Sebelum memulai terlebih dulu diajukan pertanyaan: apakah DJP sudah memiliki IRS (Internal Re­ venue Services)? Mereka yang seharusnya mengcollect pajak-pajak dari WP di Singapore yang Rp 4.000 triliun tadi. IRS adalah polisi pajak bukan fiskus (petugas pajak).

Siapa IRS? Pernah menonton film Al Capone di RCTI, true story. Judulnya “Untouchable” dan tokohnya bernama Eliot Ness (si burung kecil). Itu dia IRS. Mereka berhasil menggulung mafia di Amerika tahun 1950-an yang tak mampu di­ berantas oleh FBI. Sekitar 8 bulan lalu, IRS mengusut Bank Swiss karena mereka menemukan “petunjuk’’ terdapat pajak 53.000 WP Amerika Serikat yang diselundupkan perusahaan papan atas dunia UBS melalui Bank Swiss. Subtansinya IRS bisa ber­ operasi di jurisdiksi internasional berkat protokol IRS PBB. Apakah DJP sudah meratifikasi protokol ini?

Jika belum, tentu tak bisa beroperasi di Singapore.

Ilusi Tax Amnesty Menurut informasi DJP belum memiliki IRS, namun memiliki kerja sama dengan Polri dan Kejaksaan Agung guna mendampingi fiskus dalam rangka penagihan pajak-pajak. Lantas fiskus bersama Polri dan Kejakgung yang berangkat ke Si­ ngapore untuk menagih WP yang tak bersedia membayar pajak Tax Amnesty.

Masalahnya, pajak tak boleh dimasuki polisi, jaksa, dan KPK. Pajak adalah domain penyidik sipil dan berada di wilayah hukum perdata, bukan hukum pidana. Tidak membayar pajak bukanlah pidana. Jika kurang tambahi, jika lebih kembalikan (restitusi). Itu azasnya.

IRS adalah lex specialist, memiliki kerja sama standar jurisdiksi internasional di mana pun ia beroperasi. Jika menggunakan polisi dan jaksa, landasannya adalah hukum pidana, bekerja sama dengan interpol dan sejenisnya. Tetapi kerja sama itu harus didahului red notice bahwa WP tersebut adalah tersangka pidana. Jika perdata, tak ada mekanismenya. Tak bisa dan tak boleh.

Posisi hukum WP Amerika di bank Swiss itu sama dan seba­ ngun dengan WP WNI di Singapore. Perlu diketahui bahwa peraturan Bank Swiss tidak menganggap penyelundupan pajak sebagai melanggar hukum. Hukum yang sama berlaku di Singapore.

DJP hanya memiliki fiskus, bukan IRS. Fiskus tak bisa beroperasi di jurisdiksi internasional sekalipun memiliki kerja sama bilate­ral dengan Singapore. IRS bisa karena ia berdasarkan UU Khusus (lex specialist) yang secara hukum spesial dibentuk untuk itu dan memiliki alat paksa.

Lantas dari mana datang­ nya forecasting yang Rp 517 triliun tadi? Itu yang tak logis karena memang tak ada cara menagihnya.

Makanya disebut ilusi. (*)

Pengampunan Pajak Jadi ... setoran penerimaan pajak.

Dikutip dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK 03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, diatur mengenai Subjek dan Objek Pengampunan Pajak di Bab III. Pada Pasal 2 ayat (1) PMK, disebutkan bahwa setiap wajib pajak (WP) berhak mendapatkan pe­ ngampunan pajak. Ayat (2) selanjutnya WP yang berhak mendapatkan pengampunan pajak merupakan WP yang mempunyai kewajiban me­nyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh).

Sementara ayat (3) menyebut, WP yang belum memiliki NPWP, WP harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh NPWP di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP. Kemudian di ayat (4) diatur pengecualian WP yang memperoleh pengampunan pajak adalah WP yang sedang: dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan dalam proses peradilan, atau menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan. Jika ada harta atau aset yang sengaja tidak dilaporkan dalam proses pendaftaran tax amnesty, akan dikenakan sanksi sebesar 200 persen dari pajak pengha­ silan (PPh) yang harus dibayar.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengakui pegawai pajak mulai kewalahan dengan

4SAMBUNGAN DARI HAL 1 sendiri yang menjalani hidup itu.

Anda sendirilah yang kelak akan menanggung apa saja yang terjadi dengan kehidupan sendiri.

Pemograman ketiga yang paling tidak disadari adalah media massa (televisi, koran, majalah, radio, papan iklan, internet, dan lain sebagainya). Tayangan-tayangan didalam media massa, selalu saja berupa tayangan yang berulang-ulang setiap hari ditonton, dibaca, dide­ ngar, bahkan intensitasnya lebih deras dari kebutuhan minum obat yang hanya tiga kali dalam satu hari. Sementara anda bisa menikmati ber­ bagai informasi dari media massa nyaris berkali-kali, berjam-jam.

Arus informasi dari media mas-

sa, diam-diam menyelinap ke dalam pikiran, terakumulasi dan menjadi cara berpikir. Anda begitu saja membenarkan apa yag dikatakan media massa. Misalnya, anda berpikir bahwa menjadi tampan itu harus memakai produk tertentu, sukses itu memakai kendaraan anu, kaya itu harus memiliki rumah di komplek real estate anu, jantan itu harus mengonsumsi produk minuman anu, dan seterusnya.

Kunci utama dari keberhasilan pemograman diatas adalah pengulangan. Segala yang diberlakukan secara berulang-ulang dan intensif, akan menyetir kesadaran seseorang agar berpaling dari otentisitas­ nya menuju karakter personal yang umum dan dibenarkan.

Setelah mengetahui bagaimana

Menakar Ilusi Tax Amnesty ...................

4SAMBUNGAN DARI HAL 1 biayai proyek 2 telah dijanjikan dalam Pilpres tak kurang dari Rp 4.000 Triliun pula. Sementara itu pula tidak ada ruang fiskal yang disisakan oleh Presiden SBY. Presiden Jokowi panik!. Untung­ lah ia masih bisa bernafas dengan cara menghapus subdisi BBM sehingga ada income sekitar Rp 600 triliun yang dapat ditarik. Dana ini yang ia mainkan.

Dalam kampanyenya Presiden Jokowi menyatakan akan memberi pengampunan bagi WNI yang di Singapore tadi, asal dananya dialihkan ke Indonesia. Segera kampanyenya mendatangkan kontroversial di kalangan hukum, sebab yang akan diampuni itu mem-bypass otoritas hukum. Ada kejahatan extra ordinary crime, ada yang ordinary crime. Rupanya masukan tersebut ingin meniru penyelesaian kasus kredit BLBI yang Rp 620 triliun itu, bisa di-close setelah BPPN menerbitkan R & D (Release and Discharge).

Tentu saja tak sama, karena konstruksi hukumnya tak seba­ ngun. Kredit BLBI adalah kepen­ tingan pemerintah dan kondisi­ nya force majeur akibat domino effect yang membuat nilai tukar USD berakrobat, dari Rp 2.200 menjadi Rp 15.000 (Juli 1997) dalam waktu singkat yang membuat para obligor gulung tikar setelah Gubernur Bank Indonesia menarik bandwitdht arus uang.

Pada Tax Amnesty tak ada unsur hukum yang memaksa. Tak ada force majeur. Tak ada unsur kerja sama hukum. Yang ada asumsi pemilik uang tadi memperoleh uang tersebut dengan cara tak wajar, melanggar hukum, dan tak membayar pajak. Bagaimana mereka melanggar hukum tak diketahui. Ring-

kasnya, karena itu, untuk kejahatannya itu, dapat diampuni asal membayar 2,5% dari total dana yang diproyeksikan.

Pertanyaannya, Pertama, apa gerangan motivasi yang mendorong mereka, wajib pajak (WP), bersedia membayar jika selama 15 tahun sejak reformasi mereka aman-aman saja di Singapore?

Kedua, benarkah pernyataan Menteri Keuangan, bahwa penerapan Tax Amnesty segera menyerap cash-in Rp 4,2 triliun dari pajak-pajak, dan Rp 512 triliun dari repatriasi asset. Total sekitar Rp 517 triliun.

Data ini menyangkut data TPI (Tax Performance Index) dan AER yang mustahil ke luar. Top Secret!

Ketiga, benarkah pernyataan Menkeu, mereka telah memiliki daf­ tar WP target Tax Amnesty yang Rp 517 triliun tadi? Ini juga Top Secret!

Keempat, jika benar, benarkah sudah terkonfirmasi para WP tadi, sehingga pembayaran cukup dengan aplikasi pajak secara digital yang kini sedang diuji coba? Juga Top Secret!

Kelima, apa tindak lanjut jika WP tak bersedia membayar? Alternatifnya, dicari kesalahannya yang memungkinkan tindakan paksa, antara lain penyanderaan (gijseling), dan atau memasukkannya sebagai pelanggar hukum pidana yang dapat dieksekusi oleh petugas hukum di Singapore. Point Kelima ini yang menarik dibahas karena menyangkut angka coeffisien TPI atau kinerja kesuksesan penarikan pajak, dalam diskusi ini.

Aspek Fiskal RAPBN-P 2016 Sampai kemarin (15/6/2016), dilaporkan bahwa pembahasan RUU Tax Amnesty belum rampung masih sengit perdebatan Panjang, Komisi XI DPR-RI bahkan skema penarikan masih debat antar Fraksi. Sua-

Cash-In Tax Amnesty Masuk RAPBN-P Mengapa tak forecasting Tax Amnesty yang Rp 517 triliun tadi dimasukkan ke dalam Cash-In RAPBN-P 2016? Selamat toh? Sebab, kekurangan dana untuk penambal defisit itu Rp 166 triliun untuk tak sampai berubah menjadi Hukum Besi Fiskal, menambah Rp 602 triliun. Malah masih sisa Rp 315 triliun!

Inilah kiat yang kemudian dilakukan Menkeu: memasukkan proyeksi pendapatan Tax Amnesty ke dalam Cash-In RAPBN-P 2016.

Skenario jitu: memasukkan ilusi ke dalam proyeksi sebagai CashIn. Yang terpenting targetnya: RAPBN-P 2016 diabsah parlemen, maka Presiden Jokowi lolos dari je­ ratan Hukum Besi Fiskal tadi.

Tetapi skenario itu tak mudah.

Kecuali Panja mampu dibohongi.

Sebab, proyeksi Tax Amnesty tidak realistis kalau tak mau dikatakan ilusi. Realistis atau tidak, sa­

bisikan bahwa Singapura sampai kapanpun tidak akan membuka data keuangan orang Indonesia yg ada di Singapura. Jadi boro-boro melepas duitnya orang Indonesia, mengirimkan balik orangnya saja (ekstradisi), Pemerintah Singapura menolak”.

Malah Menguntungkan Wajib Pajak Besar Kini para WP kelas kakap percaya bahwa exchange of information data keuangan/perbankan pada th 2018 itu tidak akan terjadi. Jadi para konglomerat/WP besar kini senyum-senyum dan tenang-tenang saja. Apakah pengusaha-pengusaha besar tersebut akan ikut program Tax Amnesty? Tentu saja ikut! Tapi, hanya formalitas alias kecil saja; yang penting ikut Tax Amnesty (TA) agar bisa mendapatkan Surat Sakti Pajak sehingga tidak lagi diperiksa atau di obok-obok aparat pajak. Sementara WP yang besar-besar kini tersenyum, justru rakyat kecil yang kini diuber-uber ketakutan. Luar bia­ sa anehnya atau kalapnya pemerintahan ini.

Saran kami, agar TA bisa berhasil maka haruslah adil dan “berperasaan” dalam pelaksanaannya.

Pertama, pastikan dulu bahwa presiden, wakil presiden, para menteri, semua anggota DPR dan DPRD, para Gubernur, bupati, walikota, para hakim, jaksa, para jenderal dan politisi, direksi BUMN, polisi, ban­kers dan semua pejabat negara lainnya tanpa terkecuali harus terlebih dahulu mengisi atau ikut Tax Amnesty sebagai contoh agar program ini berhasil.

Kedua, menjelaskan dengan tun-

tas dan jujur pertanyaan-pertanyaan para WP apakah atas harta-harta sebagai berikut harus dilaporkan dan dibayarkan tebusan pajaknya? : Pertama, harta waris. Kedua, harta yang didapat dari sumber pendapatannya bukan objek pajak.

Ketiga, harta yang sumber perolehan hartanya dari penghasilan yang sudah kena pajak seperti gaji, bunga tabungan/deposito di bank?

Keempat, harta yang didapat namun yang sudah kedaluwarsa 5 tahun?

Kelima, harta yang berupa tanah atau rumah yang pembeliannya dari menjual tanah/ rumah sebelumnya yang atas penjualannya sudah terkena pajak final PPh 5 persen?

Jangan Malah Meneror Rakyat Kehatian-hatian atas kelima pertanyaan itu, harus dijelaskan paling tidak untuk mengurangi kesan ada­ nya “teror” yang sedang ditebarkan negara pada rakyatnya. Anggap saja kekeliruan dalam ide dasar UU TA ini sebagai upaya nasional untuk menolong APBN yang sedang sekarat, sehingga pemerintah minta bantuan rakyatnya.

Sebab, meski namanya secara undang-undang adalah tebusan pajak tapi bagi rakyat ada yang menganggapnya pajak, ada yang menganggap sedekah, dana patriotisme dan sete­ rusnya, yang penting sukses, terjangkau dan ikhlas?

Disinilah saya kira Presiden dan DPR perlu turun tangan untuk meluruskan kembali ide dasar TA atau sekurangnya untuk meredakan keresahan masyarakat. vSN/RN/ZN

29 Agust - 11 Sept 2016 | No. 331 2 Th XVII

FILM HEADSHOT

Keliling Dunia Dalam Berbagai Festival Sebelum diputar untuk umum, film Headshot mengikuti berbagai festival film bertaraf internasional. Pertama, Headshot akan menggelar World Premiere di Toronto International Film Festival (TIFF) 2016.

I

ko Uwais kembali bermain film di Indonesia setelah tampil di produksi luar negeri seperti Man of Tai Chi (2013) dan Star Wars: The Force Awakens (2015), Iko siap beraksi lagi dalam film ne­ geri sendiri berju­ dul ‘Headshot‘.

Bagi Timo dan Kimo, Headshot menjadi film kerja sama pertama bersama Iko Uwais sebagai pemain utama sekaligus koreografer adegan laga. Selain Iko, film ini dibintangi Chelsea Islan, Sunny Pang, Julie Estelle, Ario Bayu dan Zack Lee. “Headshot benar-benar menan­ tang kami untuk mengeksplorasi dan belajar hal-hal baru. Mengingat drama laga merupakan genre film pertama kami.

Saya sadar bahwa nama besar Iko sedikit banyak men-

jadi beban dalam menyelesaikan film,” ungkap Timo.

Sebelum diputar untuk umum, film Headshot mengikuti berbagai festival film bertaraf internasional.

Pertama, Headshot akan

menggelar World Premiere di Toronto International Film Festival (TIFF) 2016, 9 September 2016. Iko cukup terkenal di festival ini berkat film The Raid.

Headshot akan mengisi salah satu program unggulan dari TIFF yang disebut ‘Midnight Madness’ pada 8 – 18 September mendatang. Program ini khusus menayangkan film-film bergenre thriller, action, horror, yang memacu adrenalin para penonton.

Tahun ini Headshot tayang bersama film-film paling ditunggu dari sutradara kenamaan lainnya seperti Free Fire yang dibinta­ ngi Brie Larson dan Cillian Murphy, serta Dog Eat Dog yang dibintangi Nicolas Cage dan Willem Dafoe. Lalu ada juga sekuel film horor pa­ling diantisipasi di tahun ini, Blair Witch.

Headshot juga melanjutkan keikutsertaannya di L’Etrange Festival Paris 2016.

Festival film ini yang dianggap berpengaruh di rangakaian acara budaya memasuki musim gugur di Perancis. Headshot diputar secara khusus di program European Premiere.

L’Etrange Festival Pa­ ris 2016, akan menjadi batu loncatan Headshot setelah mengikuti TIFF 2016, dalam meraih apresiasi penonton internasional.

Setelah, berkeliling di beberapa festival internasio­nal lain, Headshot dijadwalkan ri-

lis bulan Desember 2016. Dari trailer yang diperlihatkan Screenplay Infinite Films, Headshot tidak saja bikin penasaran, tapi sekaligus akan menjawab apakah Headshot akan memberi jalan bagi film Indonesia lain beredar secara global.

Film Headshot mence­ ritakan seorang pria bernama Ismail (Iko Uwais), dia menderita luka parah di kepala yang membuatnya koma dan lupa ingatan. Setelah dirawat oleh seorang doktor muda (Chelsea Islan), ingatan masa lalu Ismail kembali pulih dan menghantuinya.

Seperti film laga film Headshot akan menyajikan banyak sekali aksi-aksi duel menan­ tang, memang belum ada informasi melalui alur dari cerita film ini.

Tetapi nampak­nya film laga ini memang sudah dikemas dengan lebih menan­ tang dan agresif. Tentunya dengan lebih banyak adegan-adegan duel yang begitu menantang.vSuryati

8

‘THE NAKED TRAVELER’

Siap Ramaikan Layar Lebar SETELAH lama dinanti-nanti oleh para penggemarnya, novel la­ ris ‘The Naked Traveler’ karya tra­vel blogger Indonesia Trinity segera diangkat ke layer lebar. Novel The Naked Traveler sebetulnya adalah ju­ dul plesetan dari The “Nekad” Trave­ ler. Buku yang sudah dicetak puluhan kali sejak pertama diterbitkan itu tidak lain merupakan kisah nyata penulisnya yang melakukan perjalanan nekat berkeliling Indonesia dan dunia.

Awalnya, Trinity hanya menuliskan kisah perjalanannya di blog pribadi. Seiring dengan banyaknya pengunjung dan penggemar yang rutin membaca blognya, dia pun menerbitkan buku. Trinity pun tidak dapat menyembunyikan rasa bangga ketika sosoknya dalam novel tersebut dipastikan bakal menjadi tokoh sentral film ini.

“Saya sebagai penulis bukunya, merasa bangga.

Semua penulis juga pasti bangga jika novelnya dijadikan film. Buku ini kompilasi short story perjalanan saya,” kata Trinity dalam jumpa pers film tersebut di gedung Da Vinci, Jakarta Pusat, bebe­ rapa waktu lalu.

“Saya bukan pahlawan, cuma penulis dan blogger. Tapi harapan saya, film ini bisa menginspirasi orang di Indonesia,” tambahnya.

Rizal Mantovani yang akan duduk di kursi sutradara, mengaku tak akan mengemas

jalan cerita dalam novel tersebut menjadi film biografi. Kata Rizal, jalan cerita akan lebih fokus pada kisah perjalanan Trinity menjelajah Indonesia dan puluhan negara.

Film yang memakan waktu riset selama dua tahun ini menceritakan bagaimana Trinity, seorang karyawan kantoran yang gemar traveling. Namun keinginannya jalan-jalan itu dibatasi jatah cuti yang sedikit. Premis­ nya mengangkat bagaimana ia memutar otak agar bisa liburan dengan budget hemat dan tetap nyaman. Dikemas secara fun dengan bumbu percintaan, persahabatan, dan rasa cinta tanah air.

“Ceritanya mengenai wanita karier Jakarta yang butuh travelling dan menemukan pengalaman yang sa­ngat seru. Hingga menjadi tra­ vel blogger. Ini perlu di-share ke penonton Indonesia,” ucap Rizal.

Namun, film ini tak akan me­ ngambil judul asli novelnya. Jika buku aslinya berjudul “The Naked Trave­ler”, maka judul layar le­ barnya nanti­nya berubah menjadi Trinity, The Nekad Traveler. “Kenapa diubah? Karena Trinity bermodalkan nekat untuk traveling.

Nah, ‘naked’ itu kan memang plesetan dari nekat atau nekad,” ucap sang produser, Ronny, menimpali.

Film ini akan menghadirkan artis peran Maudy Ayunda yang akan memainkan karakter Trinity. Lalu ada Rachel Amanda yang memainkan karakter sahabat Trinity, Yasmin. Ada pula Hamish Daud dan Babe Cabita, serta Ayu Dewi, Farhan, juga dan Cut Mini yang tak ketinggalan ambil bagian peran dalam film tersebut.

“Aku merasa jodoh dengan film ini. Aku melihat ini secara cita-cita bukan dalam bentuk konvensional. Ba­ nyak pesan-pesan inspiratif yang bisa kita ambil dalam film ini,” jelas Maudy Ayunda, pemeran utama dalam film ‘Trinity, The Nekad Traveler’.

Film ini rencana akan digarap ak­hir bulan Oktober 2016 mendatang dan akan rilis awal tahun 2017. Jadwal pengambilan gambar Trinity, The Nekad Trave­ ler akan dilakukan pertengahan bulan ini di enam lokasi berbeda, yakni Makassar, Lampung, Nusa Tenggara Timur (NTT), Filipina, dan Maladewa. vSuryati

Kemeriahan HUT SCTV Ke 26

S

tasiun televisi Satu Untuk Semua, SCTV merayakan hari ulang tahunnya yang ke-26, Rabu 24 Agustus 2016. Tak tanggung-tanggung, SCTV menggelar acara 26 jam nonstop untuk pemirsa setianya.

Kemeriahan terlihat pada Konser Malam Puncak HUT 26 yang digelar besar-besaran di Istora Senayan, Jakarta.

Sederet musisi dan penyanyi terbaik tanah air turut berkreasi dan memberikan aksi panggung yang luar biasa di acara tersebut.

Puluhan penyanyi, band, dan artis papan atas, juga iringan orchestra dari Erwin Gutawa memeriahkan panggung megah konser bertema ‘Indonesia At It’s Best’.

Tak hanya dari musisi, acara yang disiarkan secara langsung SCTV mulai pukul 19.00 WIB tersebut juga turut dimeriahkan cast Mermaid in Love, dan host kenamaan yang tak asing lagi di pertelevisian tanah air, Irfan Hakim, Andhika Pratama, Gading Marten, Ramzi, Uus dan Rina Nose.

Penampilan pertama di HUT Ulang Tahun SCTV ini dibuka dengan performance Raisa yang menyanyikan lagu berjudul Kali Kedua. Dilanjutkan penampilan

Penampilan Iwan Fals dan Noah.

kedua yakni dari Isyana Sarasvati yang menyanyikan lagu berjudul Mimpi. Tampil dengan gaun putih, Isyana semakin terlihat anggun di atas panggung. Belum lagi dengan tata cahaya yang ditampilkan di HUT SCTV ke-26 ini terlihat sangat mewah.

Tidak berhenti di situ, keseruan berikutnya hadir dari sosok legendaris, Iwan Fals yang menyapa ribuan penonton dengan lagu berjudul Bongkar. Sontak penampilan Iwan Fals menarik perhatian penonton, termasuk OI, sebutan fans Iwan Fals.

Penampilan usai Iwan Fals adalah NOAH, band asal Bandung ini menyanyikan lagu berjudul Separuh Aku.

Penampilan ini terlihat berbeda, dimana Lukman memainkan alat yang tidak biasanya ia gunakan di atas panggung.

Selain itu, para pemain Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss, Tora Sudiro, Abimana Aryasatya, Vino G. Bastian, dan Indro, turut memeriahkan malam puncak HUT SCTV ke-26. Mereka memanfaatkan momen ini untuk mempromosikan filmnya yang bakal tayang di bioskop mulai 8 September nanti. Kebetulan, SCTV merupakan mitra dari film tersebut.

Sejumlah penampilan terbaik juga ditampilkan pengisi acara seperti Agnez Mo, Syahrini, Kikan, Kotak, bintang-bintang Mermaid in Love, Prilly Latuconsina, Aliando Syarief, Teuku Rasya dan masih banyak lainnya. | Suryati

Pemain Warkop DKI Reborn Jangkrik Boss bersama Syahrini turut memeriahkan malam puncak HUT SCTV 26.

29 Agust - 11 Sept 2016 | No. 331 2 Th XVII

JEMBATAN KELOK 9

9

Mahakarya Cantik dari Sumbar Jembatan Kelok 9 bisa dibilang sebagai salah satu ikon wisata Sumbar. Jembatan dibangun dengan jalan berkelok, tapi lokasinya di tengah perbukitan yang cantik.

D

ari informasi yang dirangkum, jembatan dibangun di sekitar Jalan Kelok 9. Nah, Kelok 9 sendiri merupakan jalan raya yang dibuat sejak zaman Belanda, berupa 9 tikungan tajam dengan jurang yang terjal pada kontur alam yang menurun di Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat.

Traveler yang berpergian dari Pekanbaru di Riau menuju Payakumbuh dan kota lainnya di Sumbar atau sebaliknya, akan melewati jalanan tersebut.

Kelok 9 pun begitu ramai dilalui kendaraan, terlebih ketika musim liburan tiba. Untuk mengurangi kemacetan dan mempermudah jalur yang akan ditempuh traveler, pemerintah kemudian membangun jembatan layang di Kelok 9.

Jembatan diresmikan tahun 2013 lalu sepanjang sekitar 2,5 km dengan tinggi tiang beton

mencapai 58 m. Untuk lebar ruas jalannya sekitar 13,5 m. Jembatan Kelok 9 bentuknya juga meliukliuk di antara perbukitan, namun kelokannya sudah lebih sedikit daripada jalan raya Kelok 9.

Jalanannya juga mulus sehingga tak terlalu sulit dilewati. Selama melintas pun tidak akan bosan karena pemandangan yang tersaji begitu indah. Perbukitan yang asri dengan pepohonan hijau akan menghiasi di sepanjang perjalanan.

Jembatan Kelok 9 ini memang

tak hanya berfungsi sebagai jalur penghubung antar dua provinsi saja, tapi juga menjadi lokasi wisata. Selepas melewati jembatan ada spot menara pandang yang ramai dikunjungi turis.

Dari atas menara, pengunjung bisa melihat jelas seperti apa bentuk Jembatan Kelok 9 dari ketinggian. Kelokan-kelokannya yang rumit pun terpampang dan tentunya memercik decak kagum.

Usai melihat penampakan jembatan dari atas, turis bisa

melepas lelah sejenak di sekitar menara sambil menikmati minuman hangat dan makanan seperti jagung bakar. Kalau sudah segar kembali, traveler bisa melanjutkan perjalanan ke kota tujuan. vRed

Trans Jabar 10

29 Agust - 11 Sept 2016 | No. 331 2 Th XVII

Karawang Raih Anugerah Revitalisasi Posyandu

Ciptakan Iklim Investasi Kondusif, BPMPT Karawang Gelar Sosialisasi

FOTO | IST

Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana membuka sosialisasi kebijakan penanaman modal.

Karawang, Trans – Guna menciptakan iklim investasi yang kondusif, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Ka­ rawang menggelar sosialisasi kebijakan penanaman modal di Graha KIIC Karawang, pada Selasa (23/8/2016) lalu.

Sosialisasi dalam rangka kegiatan pengendalian penanaman modal tahun 2016 tersebut dibuka oleh Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana. Hadir dalam acara tersebut Kepala BPMPT Kabupa­ ten Karawang dan Kepala OPD. Dalam sambutannya Bupati Cellica menyampaikan bahwa Kabupaten Karawang merupakan daerah industri dengan pertumbuhan perusahaan dan kawasan industri yang sangat pesat. Terlebih dengan terbitnya Keputusan Pre­siden Nomor 53 tahun 1989 tentang “Pengembangan Kawasan Industri”, dimana Karawang ditetapkan sebagai daerah pengembangan kawasan industri yang hingga saat ini jumlahnya

mencapai 9.979 industri.

Selain itu, menurut Bupati Cellica, untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasio­ nal dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia, diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi nyata dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Disisi lain, lanjutnya, sosia­ lisasi kebijakan penanaman modal ini dilaksanakan dengan harapan antara pemerintah dan dunia usaha bisa menyamakan persepsi terhadap perubahan regulasi maupun kebijakan regulasi yang baru.

“Forum ini bisa menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah selaku regulasi dengan dunia usaha sebagai pelaksana agar terciptanya kemitraan yang saling menguntungkan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Karawang yang sejahtera,” pungkasnya. vAgus Safutra

Sosialisasi PP Tentang Perangkat Daerah Di Karawang

Gubernur Jawa Barat saat memberikan penghargaan menghimbau kepada seluruh aparat pemerintah daerah untuk melakukan program pembangunan yang lebih tertata dan bermanfaat kepada masyarakat.

Karawang, Trans – Agar hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang terus melakukan pembenahan di berbagai sektor pembangunan. Salah satu pembenahan yang berhasil dilakukan oleh Pemkab Karawang yakni revitalisasi Posyandu. Terbukti Pemkab Karawang memperoleh penghargaan revitalisasi Posyandu tahun 2016 dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

Apresiasi Pemprov Jawa Barat terhadap kerja keras Pemkab Ka­ rawang dalam revitalisasi Posyandu diberikan secara langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan kepada Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana pada saat Apel Besar PNS Provinsi Jawa Barat di lapa­ ngan Gasibu Kota Bandung, pada Jumat (19/8/2016) lalu.

Gubernur Jawa Barat yang akrab dipanggil Aher dalam amanatnya, menghimbau kepada seluruh aparat pemerintah daerah untuk melakukan program pembangunan yang lebih tertata dan bermanfaat kepada masyarakat.

“Kepada Bupati/Walikota di

FOTO: IST

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memberikan penghargaan revitalisasi Posyandu tahun 2016 kepada Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana.

daerah, agar selalu mengedepan­ kan sukses pelaksanaan pembangunan melalui paradigma baru penyusunan program dan anggaran yang berorientasi pada output dan outcome kelembagaan, serta memiliki indikator yang jelas, terukur, dan mudah dipahami oleh seluruh pegawai dan auditor intern maupun ekstern pemda,” ung­kap Aher.

Aher juga menghibau, agar dalam hal kegiatan dan penyerapan anggaran dibuat lebih cermat, se­ hingga bisa direalisasikan tepat

waktu dan tepat sasaran. Gubernur juga menginstruksikan kepada Bupati/Walikota supaya bisa mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP), sebagai salah satu indikator pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.

“Opini WTP ini penting juga sebagai salah satu representasi APBD yang berorientasi pada kemajuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Apel Besar PNS ini juga sekaligus sebagai peringatan Hari Ulang

Bupati Karawang Pimpin Upacara HUT RI Ke 71 FOTO: IST

Sekretariat Daerah H. Teddy Rusfendy saat membuka Sosialisasi PP No. 18 Tahun 2016.

Karawang, Trans - Dalam rangka mewujudkan penyelanggaraan pemerintah dan pembangunan yang efektif dan efesien serta penyelanggaraan pelayanan publik yang memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat maka diperlukan jumlah, kualitas, komposisi, dan distribusi pegawai yang tepat sesuai beban kerja dan kebutuhan nyata organisasi.

Demikian disampaikan Bupati Karawang dr. Cellica Nurracha­ diana dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekretariat Daerah H. Teddy Rusfendy saat membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perangkat Daerah di Hotel Swiss Bellin Ka­ rawang, Selasa (23/8/2016) lalu.

Acara tersebut dihadiri oleh Abas Supriyadi, Sos MAP dari Kementerian Dalam Negeri, Wiranto Budisantoso dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Ne­gara dan Reformasi Birokrasi, Teny Juliantin, MM dari Kepala Bagian Organisasi, dan Kepala OPD. Selanjutnya Sekda menyampaikan bahwa kegiatan ini bertu-

juan untuk pembangunan nasio­nal yang diantaranya tergantung kepada kualitas sumber daya aparaturnya, terutama pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara professio­ nal dan bertanggung jawab.

“Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini kita akan mendapat penjelasan tentang pedoman tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efesien sesuai dengan PP yang berlaku dan agar terbentuknya organisasi perangkat dae­ rah yang sesuai fungsi,” ujarnya.

Oleh karena itu, menurutnya, peningkatan kualitas dan kapasitas seumber daya aparatur adalah hal yang sangat penting dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan pada perpaduan sistem prestasi kerja.

Dalam laporan yang dibacakan oleh Tenny Juliantin, bahwa acara dihadiri oleh 101 peserta, bertujuan untuk membawa perubahan yang signifikan untuk masing-ma­ sing daerah dan mengimpletasikannya peraturan pemerintah yang te­ lah dibuat. vAgus Safutra

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI PERWAKILAN JAWA BARAT: Surasdi Arso; KOTA BANDUNG: Elvin Yos, Novianto; KARAWANG: Agus Safutra; GARUT : Chrystian

Perwosi Mengajak Para Wanita Rutin Olahraga Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana saat memberikan amanatnya pada upacara peringatan HUT RI ke71 tingkat Kabupaten Karawang.

FOTO: IST

Karawang, Trans – Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana memimpin langsung upacara bendera dalam rangka hari ulang tahun (HUT) Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 tingkat Kabupaten Karawang, di Lapangan Karawangpawitan Karawang, Rabu (17/8/2016) lalu.

Bupati Karawang sebagai inspektur upacara menyampaikan amanat bahwa, sejarah perjuangan para pejuang bangsa dan pahlawan di dalam mencapai cita-cita kemerdekaan harus selalu dikenang dan diingat untuk mendorong dan memotivasi dalam melaksanakan pembagunan sebagai wujud nyata meneruskan cita-cita para pejuang kemerdekaan tersebut.

“Wujud nyata tersebut harus sesuai dengan tugas dan pengabdian kita masing-masing, baik dijajaran pemerintahan maupun

masyarakat sesuai kapasitas, kewenangan dan kemampuan yang kita miliki,” ungkap Bupati Cellica.

Menurut Bupati Cellica, momentum peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke 71 tahun 2016 dapat menyadarkan semua untuk bersatu dalam satu tekad menjadikan Indonesia sebagai negara yang dicintai rakyatnya dan disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia. “Serta memberikan keamanan dan kenyamanan serta kesejahteraan bagi seluruh warga masyarakat di strata sosial manapun kita berada,” ujarnya.

Bupati Karawang mengajak kepada seluruh para aparatur dan masyarakat untuk bergandeng tangan secara bersama-sama agar bekerja keras untuk dapat mensukseskan pembangunan di Kabupaten Karawang.

“Karena itu modal keber-

Tahun Provinsi Jawa Barat ke 71.

Selama kurun waktu 2008-2016, Pemprov Jawa Barat telah meraih 225 penghargaan nasional, serta pada kurun waktu 19 Agustus 2015 sampai 18 Agustus 2016 telah berhasil meraih 40 penghargaan nasio­ nal di berbagai bidang.

Pada kesempatan tersebut diha­ diri oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Kepala Daerah se-Provinsi Jawa Barat, unsur Forkominda Provinsi Jawa Barat, serta perwakilan PNS di masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Barat. vAgus Safutra

samaan dan kerja keraslah kita akan dapat meraih cita-cita kita mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam bingkai Baldatun Thoyyibatun Warobbun Ghofuur, negara yang adil dan makmur serta ada dalam ridlo dan ampunan Allah SWT,” pungkasnya.

Upacara bendera diisi dengan pembacaan UUD 1945 oleh Kepala Kejari Karawang, pembacaan teks pancasila oleh Ketua Pengadilan Negeri Karawang dan pembacaan teks Proklamasi oleh Ketua DPRD Kabupaten Karawang.

Pada kesempatan tersebut hadir Wakil Bupati Karawang H. Ahmad Zamakhsyari, S.Ag, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Forkominda Kabupaten Karawang, Sekertaris Daerah Kabupaten Karawang beserta staf ahli dan asisten, para Kepala OPD serta para Camat. | Agus Safutra

Karawang, Trans - Dibalik pria yang hebat ada wanita yang tangguh, wanita yang tangguh sudah pasti sehat. Oleh karena itu kesadaran akan kesehatan dan kebugaran jasmani menjadi hal mutlak jika ingin mendapat kualitas hidup yang baik.

“Melalui Perwosi kita bersama ingin mengajak berbagai element Masyarakat khususnya wanita wajib olahraga aktif mi­ nimal 30 menit dalam sehari, baik itu ibu rumah tangga dengan kesibukan sehari hari ataupun wanita yang bekerja berkarir,” ujar Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana yang juga ketua Perwosi (Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia) Karawang, saat mengikuti olahraga senam pagi diak­hir pekan.

Menurut Bupati Cellic olahraga itu sa­ ngat penting untuk kebutuhan jasmani yang sinkron juga pada rohani. “Paras cantik yang dimiliki wanita juga perlu dilengkapi dengan jasmani yang sehat,” ujarnya dalam senam yang diselenggarakan oleh Perwosi untuk ranting Pedes dan ranting Cibuaya berlokasi di Lapangan kantor desa Cibuaya Kecamatan Cibuaya.

Para kaum hawa sangat antusias mengikuti senam tersebut. Ratusan orang hadir untuk bersilaturahim dan olahraga bersama dengan orang nomor satu di Kabupaten Ka­ rawang yang juga merupakan seorangwanita. Bupati hadir bersama Camat Pedes dan juga Camat Cibuaya.

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan Perwosi Kabupaten Karawang yang dilakukan rutin sejak tahun lalu. Program senam bersama diakhir pekan ini dilakukan secara keliling tiap dua ranting menjadi tuan rumah 1 ranting. Ada berkisar 15 titik dalam setahun. Tujuannya sebagai ajang silaturahim serta upaya untuk sehat berjamaah. vAgus S.

Pemerintah Kabupaten Karawang Gelar Diklatpim IV Angkatan III Karawang, Trans – Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah, Pemerintah Kabupaten (Pem­ kab) Karawang dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupa­ ten Karawang bekerja sama dengan Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) tingkat IV angkatan III tahun 2016.

Diklatpim dibuka oleh Asisten Administrasi Setda Kabupaten Ka­ rawang H. Ramon Wibawa Laksana yang mewakili Bupati Karawang dr. Celllica Nurrachadiana. Kegiatan yang merupakan kebijakan strategis Pemkab Karawang ini digelar di kampus Diklat Karang Indah Ka­

rawang, Senin (22/8) lalu.

Dalam sambutan tertulisnya Bupati Karawang menyampaikan bahwa, dengan diselenggarakannya Diklatpim tingkat IV dapat membentuk figur aparatur pemerintah yang cerdas, terampil, jujur, bersih dan mampu memahami dan me­ ngaplikasikan tugas pokok dan fungsinya, juga sadar akan tanggung jawabnya.

“PNS sebagai unsur SDM aparatur negara, mempunyai peran dan fungsi yang strategis dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan roda pemerintahan, peningkatan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan,” ungkapnya.

Dalam upaya membentuk sosok aparatur negara, lanjutnya,

Pembukaan Diklatpim IV angkatan III tahun 2016.

maka perlu melakukan pembinaan, salah satunya melalui jalur pendi-

FOTO: IST

dikan dan pelatihan kepemimpinan (Diklatpim). Hal ini mengarah

pada upaya, antara lain peningkatan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi bagi kepenti­ngan masyarakat, bangsa dan ne­ gara, peningkatan kompetensi teknis manajerial dan kepemimpinan, dan peningkatan efisiensi, efektifi­ tas dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan semangat kerjasama.

Terakhir Bupati Karawang berharap kepada seluruh peserta Diklatpim IV untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan ini dengan penuh tanggung jawab. “Karena hasil dari Diklatpim tingkat IV ini bermanfaat sebagai bekal untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas saudara, sebagai salah satu syarat formal untuk menduduki jabatan struktural,

karena pemerintah daerah beserta masyarakat membutuhkan kualifikasi aparatur yang profesional dan proporsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala BKD Kabupaten Karawang Hariyanto, manyampaikan bahwa Diklatpim dimulai dari tanggal 22 Agustus sampai 22 Desember 2016. “Diikuti oleh 30 peserta dari masing-masing SKPD di lingkup pemerintah Kabupaten Karawang,” ujarnya.

Pada Kesempatan tersebut ha­ dir perwakilan dari Bandiklatda Provinsi Jawa Barat, Kepala BKD Kabupaten Karawang, dan Kepala Inspektorat Kabupaten Karawang. vAgus Safutra

11

Trans Banten

29 Agust - 11 Sept 2016 | No. 331 2 Th XVII

Airin Rombak SKPD Sebanyak 35 dari total jumlah 38 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) telah dirombak.

Tangsel, Trans - Walikota Ta­ ngerang Selatan Airin Rahmi Diany merombak sejumlah Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). Hal ini ditandai dengan disahkannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Tangerang Selatan bersama dengan DPRD Tangsel dalam Rapat Paripurna di Aula Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Sahid, Pamulang, Kamis (25/8/2016) lalu.

Menurut Walikota Airin perombakan ini diharapkan akan membuat SKPD lebih dinamis. “Perombakan ini dimaksudkan agar SKPD lebih

Opini Oleh: Odjie. M.AA.*

B

eberapa bulan silam, tepatnya sebelum hari besar le­ baran, kabarnya Dewan Pers mendapat banyak masukan dan keluhan terkait dengan permintaan tunjangan hari raya yang diajukan pihak yang me­ ngaku wartawan, organisasi wartawan atau perusahaan pers. Bahkan ada yang memaksa, mengancam dan mengintimidasi. Sayangnya, masyarakat secara spesifik tidak ditunjukkan bentuk keluhan, latar belakang mereka mengeluh, dan dalam bentuk seperti apa laporan tersebut. Laporan bisa secara lisan, bertemu langsung pengadu dengan orang-orang Dewan Pers, bisa lewat telepon, atau lewat surat tertulis.

Dewan Pers akhirnya mengimbau kepada masyarakat, pejabat pemerintah, pimpinan perusahaan, dan pihak-pihak lain untuk tidak melayani permintaan tunja­ ngan atau sumbangan dalam bentuk apapun yang diajukan oleh mereka yang mengatasnamakan sebagai wartawan, organisasi pers atau perusahaan pers. Menurut pi-

rasional, efektif dan efesien dalam berkaja serta melaksanakan tugas melayani masyarakat secara maksimal. Diharapkan perombakan ini menjadi instrument terbaik dalam pengelolaan organisasi perangkat daerah,” kata Airin.

Walikota Airin mengatakan, punya kewenangan untuk menentukan komposisi SKPD yang ideal.

Kebijakan pembentukan organisasi tersebut telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Dae­ rah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan Novyar Rani mengatakan hasil pembahasan Raperda OPD disepakati terdapat tiga unit kerja dengan status quo atau tetap berdasarkan aturan lama karena masih terdapat persoalan landasan hukum diatasnya.

“Tidak dipecah sebenarnya, hanya berdasarkan urusan dan fungsi saja. Sama saja 38, dengan rincian dari 35 tersebut adalah 21 Dinas, 4 Badan, 7 Kecamatan, Inspektorat, Setda dan Sekretariat DPRD, Sementara ketiga lainnya yang statusquo, yakni Kesbangpolinmas, BPBD dan RSUD masih menggunakan Perda yang lama,” ujarnya.

Sementara ketua Pansus Raperda OPD Ledy MP Butar-butar me­ ngatakan setelah dilakukan pembahasan selama 7 hari bersama Pemkot Tangsel maka disepakati pengesahan Raperda menjadi Perda de­ ngan memperhatikan prinsip efisiensi, tata kerja perangkat dae­ rah, fleksibilitas dan optimalisasi kinerja Pemerintah daerah dalam melayani masyarakat.

“Setelah beberapa kali membahas bersama, kunjungan kerja ke daerah, dan finalisasi maka disepakati Raperda yang diusulkan oleh Pemkot Tangsel menjadi Perda,”

ujarnya.

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Dae­ rah, dan Dinas Daerah yakni Dinas pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Bangunan dan Penataan Ruang.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindu­ ngan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Lingkungan Hidup tipe A menyelenggarakan urusan peme­ rintahan bidang lingkungan hidup.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Mo­dal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Ketahanan Pa­ ngan, Pertanian dan Perikanan, Di-

FOTO: IST

Rapat Paripurna DPRD sahkan Raperda Organisasi Perangkat Daerah.

nas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemuda dan Olahraga.

Dinas Sosial, Dinas Ketenaga­ kerjaan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Pariwisata, Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Sedangkan untuk Badan Dae­ rah terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan serta pene-

litian dan pengembangan. Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dae­rah, dan Badan Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Ditambah de­ ngan 7 kecamatan yang telah ada di Tangsel.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai kependudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota,” jelasnya. v007

Melongok Wartawan “Senin-Kemis” di Daerah Dewan Pers Mau Ikut? hak Dewan Pers, pemberian tunja­ ngan (jaminan hidup) kepada wartawan merupakan kewajiban ma­ sing-masing perusahaan pers (pe­ nerbit media) bersangkutan.

Ada benarnya bila Dewan Pers mengklaim bahwa sikap mereka tersebut dilandasi nilai mo­ ral dan etika profesi demi menjaga kepercayaan publik. Yaitu menegakkan integritas serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesiona­ lisme kewartawanan. Apalagi dalam Undang-Undang Pers No. 40/1999, Dewan Pers memiliki fungsi melindungi kemerdekaan pers, melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, memberikan pertimbangan dan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus yang terkait dengan pembe­ ritaan pers, dan lain-lain.

Yang jelas, Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengimbau masyarakat, pejabat pemerintah dan perusahaan tidak melayani permintaan tunjangan atau sumbangan oleh wartawan, organisasi pers, atau perusahaan pers (penerbit media). Himbauan ini memang harus diapresiasi masyarakat, ken-

dati substansi himbauan tersebut bersifat klise, selalu didengungkan oleh ketua Dewan Pers sejak periode masa lalu, namun fakta di lapangan, bagaikan kasus korupsi legislative dan eksekutif yang ditangani KPK berlaku “tangkap satu-muncul seribu”. Namun ini jadi bahan pembelajaran tuan-tuan di Dewan Pers, agar mau turun ke bawah, meneliti, mempelajari, mengevaluasi, melihat langsung kehidupan pers di daerah-dae­ rah, termasuk mencari tahu seperti apa kondisi ribuan penerbitan media-massa berskala kecil, termasuk yang dimotori wartawan-wartawan senior bernasib malang. Yaitu figur wartawan masa lalu yang medianya sempat bangkrut, namun idealismenya sebagai jurnalis tetap melekat, sehingga mereka berada dalam kondisi “pekerja pers yang tidak punya gaji”.

Profesi apapun, tujuan utama manusianya adalah mengejar ke­ sejahteraan hidup yang pantas, halal dan tetap terhormat. Secara normative, sikap Dewan Pers sebagai lembaga independent mengawasi kehidupan pers dalam berbagai aspek dan problemnya sudah sesuai dengan amanat undang-undang.

Namun friksi dan benturan yang terjadi di kalangan masyarakat pers, harus dilihat secara komprehensif. Tindakan tercela, apalagi yang melanggar hukum oknum wartawan, memang harus ditindak.

Tetapi aspek social humanity juga harus dipertimbangkan.

Sebagai makhluk sosial yang berpendidikan, menjaga moral, martabat dan integirtas merupakan kemauan setiap insan. Namun bila tingkat kesejahteraan mereka rendah, sementara perusahaan yang menaunginya tidak mampu memberikan jaminan yang pantas, apakah mereka bisa berdiam diri?

Para pejabat pemerintah, ang­gota Dewan yang terhormat dengan gaji dan tunjangan yang cukup, kok harus diperiksa KPK? Apakah me­ reka memberikan tauladan yang baik, padahal standar kehidupan sudah sangat memadai? Kita tidak menyuruh mereka yang berstatus wartawan, apalagi wartawan dae­ rah pada media kecil untuk latah bersikap koruptif. Namun itu bisa menjadi bahan renungan, bahwa kenyataan yang ada di sekitar kita, masih membutuhkan sikap bermitra, saling silaturahmi dan saling membantu tanpa harus membedakan siapa dan apa profesi mereka.

Undang-Undang Pers No. 40/1999 Bab IV Pasal 10 berbunyi: Perusahaan pers memberikan ke­ sejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya. Sudahkah Dewan Pers melakukan pendataan dan evaluasi, berapa banyak penerbit media yang melaksanakan atu­ ran tersebut?

Mohon jangan melihat media-media bermodal raksasa yang bercokol di kota-kota besar yang jumlahnya mungkin 30 persen.

Yang sekitar 70 persen dan tersebar di berbagai daerah dan kepulauan Nusantara, mereka sulit menerapkan aturan tersebut karena faktor keterbatasan modal dan kemampuan. Mereka menjalankan fungsi selayaknya wartawan media besar, hidup dengan kondisi pas-pasan, karena harus “mencari penghasilan sendiri di luar”. Mereka juga pasti komitmen untuk menjaga moral dan etika profesionalisme pers, namun sampai kapan ada perubahan bila tuan-tuan di atas tidak punya konsep untuk merubah nasib me­reka?

Secara normatif sesuai UU, sudah benar perusahaan pers harus menjamin kesejahteraan wartawannya. Namun fakta empirisnya apa seperti itu? Masyarakat pasti setuju kalau tuan-tuan di lembaga Dewan Pers lakukan gerakan turun ke bawah, ke daerah-daerah, melihat “Senin-Kemis”nya kehidupan Koran-koran kecil di daerah, sekali-sekali ikut menikmati “kesedihan” kondisi kehidupan wartawannya sehari-hari. Jangan sampai Undang-Undang hanya jadi tumpukan arsip yang diam dan membeku kehilangan makna. *) Pemerhati Masalah Media tinggal di Tangerang Selatan

Perekaman e-KTP Kota Tangerang dan Tangsel Nyaris Rampung Tangerang, Trans – Bebe­ rapa waktu lalu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan surat edaran terkait batas akhir pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) sebelum 30 September 2016 mendatang. Jelang batas waktu tersebut, Perekaman e-KTP di Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sudah mendekati rampung.

“Dari total jumlah wajib KTP kurang lebih sebanyak 1,3 juta orang, hingga hari ini sudah 1,1 juta wajib KTP yang melakukan perekaman. Mungkin sisa sekitar 150.000 orang lagi yang belum merekam, “ kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, Erlan Rusnarlan, Jumat (26/8/2016) lalu.

Erlan menuturkan, warga yang belum melakukan perekaman e-KTP kebanyakan adalah para lansia yang sudah memiliki KTP seumur hidup. “Jadi karena sudah pakai KTP seumur hi­ dup, mereka berpikir tidak perlu lagi bikin e-KTP. Sosialisasi masih terus kami lakukan sebelum batas waktu perekaman tanggal 30 September mendatang. Semoga bisa segera beres, “ kata Erlan.

Menurut Kabid Kependudukan Disdukcapil Kota Tangsel, Heru Sudarmanto pemohon E-KTP di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) meningkat tajam. “Berdasarkan

data yang diambil dua hari ini ang­ ka perekam e-KTP di Kota Tangsel meningkat drastis hingga 100 persen per harinya,” ungkapnya.

Sebelumnya jumlah pemohon perekaman e-KTP hanya sebanyak 60 orang perharinya. Tapi kini bisa mencapai 120 orang perhari. Kami juga melayani perekaman e-KTP dengan menggunakan mobil keli­ ling yang disiapkan di depan kantor Disdukcapil. Itu sebagai langkah antisipasi membludaknya para warga yang akan membuat e-KTP,” imbuhnya.

Disinggung mengenai ketersediaan blangko, Heru mengaku sejauh ini di kota Tangsel masih aman. “Sampai sekarang belum ada kekurangan, masih aman,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangsel, Toto Sudarto me­ngatakan bahwa perekaman e-KTP di sana sudah rampung 92 persen. “Total wajib e-KTP ada 914.673 orang. Tinggal sekitar 95.000 orang yang belum melakukan perekaman, “ kata Toto.

Toto mengatakan, agar cepat terealisasi, pihaknya menerapkan sistem pelayanan jemput bola ke seluruh kecamatan Kota Tangsel. “Target kami sebelum 30 September besok semua sudah memiliki e-KTP. Masyarakat juga kami imbau agar segera melakukan pere­ kaman secepatnya,” katanya. v007

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI PERWAKILAN PROVINSI BANTEN: Yusvin M Karuyan, Labora Taruly, Falscay Guntur Karuyan, KOTA TANGERANG SELATAN: Okta Iskandar

Trans Jatim

29 Agust - 11 Sept 2016 | No. 331 2 Th XVII

12

GABUNG KAMPUNG WARNA-WARNI DAN KAMPUNG 3D

Pemerintah Kota Malang Bakal Bangun Jembatan Gantung Malang, Trans – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berinisia­ tif membangun jembatan gantung di atas sungai Brantas untuk menggabungkan dua wilayah yang dikenal sebagai Kampung Warna-warni dan Kampung 3D (tiga dimensi) di tepi sungai Brantas. Keseriusan Pemkot Malang ditunjukkan dengan blusukan oleh Walikota Malang, H. Moch. Anton di lokasi yang akan dibangun jembatan gantung yang menghubungkan Kampung Jodipan (Kampung Warna-warni) dan Kampung Kesatrian (Kampung 3D), Rabu (24/8/2016) lalu.

Walikota Malang yang akrab disapa Abah Anton itu, mendata­ngi kampung 3D di wilayah Kesatrian RW 12 yang berada di tepi utara

jembatan embong brantas atau buk Gluduk. Turut serta dalam blusukan tersebut, bagian pemerinta­han, Satpol PP, Sekda serta pimpinan SKPD/Instansi lainnya.

Abah Anton tanpa sungkan langsung turun dengan melalui sejumlah gang kecil hingga di tepi sungai Brantas. “Pemkot Malang berencana untuk memfasilitasi bagaimana merubah sebuah kampung di mana tidak pernah menjadi pusat perhatian untuk menjadi tempat berkunjungnya masyarakat,” ung­kap M. Anton Walikota Malang.

Langkah ini diharapkan mendapat respon positif dari ma­ syarakat baik yang dari Jodipan maupun Kesatrian. “Dulu kumuh, jorok kini menjadi terkenal tidak ha-

Pemerintah Kabupaten Malang Galakkan Program Pamsimas Malang, Trans - Bupati Malang Rendra Kresna beberapa waktu lalu meresmikan pembangunan air minum dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2015 yang dipusatkan di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Adapun fasi­ litas yang ada dalam pembangunan tersebut meliputi, sumur bor kapasitas 3,5 liter/detik dan menara air kapasitas 40 kilo kubik setinggi 12 meter dengan cakupan jaringan distribusi sampai 350 KK. Menurut Kadis Cipta Karya dan Tata Ruang Ir Rumdoni, disamping fasilitas utama sarana air minum, di daerah tersebut juga dibangun infrastruktur penunjang berupa jalan perkampungan dengan sistem pavinginisasi. Dilakukan juga bedah rumah untuk masyarakat kurang mampu sebanyak 8 unit, penerangan jalan umum dan drainase. “Semua fasi­ litas infrastruktur tersebut terpusat di Desa Wonorejo, Dusun Blandid, Kecamatan Singosari,” ujarnya.

Disamping Kecamatan Singosari, lanjut Rumdoni, untuk program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) ada 10 titik di seluruh Kabupaten Malang. Meliputi Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo, Desa Putuk Rejo Kecamatan Kalipare, Desa Tumpak Renteng Kecamatan Turen, Desa Wringin Anom Kecamatan Poncokusumo. “Itu program tahun 2014 kemarin,” terangnya.

Sedangkan di tahun 2015, lan-

101, Zero kumuh itu mengubah kampung kumuh menjadi kampung wisata dan produktif, kalau kita anggarkan pun tidak ada masalah dan saat ini modelnya tengah digarap oleh Unmuh Malang,” jelasnya.

Sayangnya upaya pembangunan jembatan gantung ini mendapat tentangan kalangan tokoh masyarakat Kesatrian. “Perlu adanya kajian secara serius mengingat keamanan”, ungkap Valentinus, Ketua RW 12 Kesatrian.

Karena masyarakat khawatir kalau jembatan gantung ini akan menjadi jalan pelarian dari pelaku kejahatan. “Jangan sampai kampung Kesatrian jadi kampung lintas para pelaku kejahatan dari kampung Jodipan,” tandasnya. vGus

TERMINAL HAMID RUSDI SEPI

Sopir Bus Meminta Terminal Bayangan FOTO: IST

Kadis Cipta Karya dan Tata Ruang Ir Rumdoni.

jutnya, meliputi Desa Sumbersuko Kecamatan Dampit, Desa Pamotan Kecamatan Dampit, dan Desa Sumber Rejo Kecamatan Gedangan, Desa Tangkilsari Kecamatan Tajinan, Desa Jambesari dan Desa Karangnongko Kecamatan Poncokusumo. Menurut Rumdoni semua program tersebut dikerjakan dengan sistem swakelola dengan anggaran dari dana hibah APBD dan swadaya masyarakat. Sekarang semua pengelolaan air minum tersebut diserahkan kepada HIPAM di masing-ma­ sing daerah.

Bupati Malang Rendra Kresna dalam sambutan peresmian itu meminta kepada masyarakat sekitar agar memelihara dan menjaga serta merawat. “Sehingga fasilitas itu akan bertahan lama dan bermanfaat bagi masyarakat serta sistem sanitasi di masing-masing rumah berjalan dengan lancar,” kata Rendra mengakhiri sambutannya. vNes

Kadis Bina Marga Kabupaten Malang Raih Anugerah Satya Lencana Malang, Trans – Jelang pe­ ringatan hari ulang tahun (HUT) proklamasi kemerdekaan Repu­ blik Indonesia yang ke 71, Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan berupa Anugerah Satya Lencana bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang telah mengabdi cukup lama. Salah satu penerima Anugerah Satya Lencana tersebut Kadis Bina Marga Kabupaten Malang Ir M. Anwar sebagai wujud dan pengabdian dan dedikasinya yang tinggi untuk pembangunan di Kabupa­ ten malang.

Anugerah Satya Lencana di­ serahkan langsung oleh H. Rendra Kresna kepada Kadis Bina Marga Kabupaten Malang Ir M. Anwar dalam acara pengukuhan pasukan pe­ ngibar bendera pusaka (Paskibraka) di Pendopo kepanjen, beberapa waktu lalu.

Penghargaan Satya Lencana ini diberikan kepada seluruh PNS de­ ngan masa bakti 10 tahun sampai 30 tahun. Penghargaan tersebut nantinya sebagai daya tarik untuk le­ bih meningkatkan profesionalitas dalam bekerja, guna meningkatkan program pembangunan dan lebih giat bekerja untuk kepentingan ma­ syarakat Kabupaten Malang khususnya, Indonesia pada umumnya.

Menurut Kadis Bina Marga Kabupaten Malang, penghargaan ini adalah prestasi kita semua, peme­ rintah Kabupaten Malang dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berdampak pada pe­ ningkatan perekonomian ma­ syarakat Kabupaten Malang.

Demikian juga dengan semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan infrastruktur pelayanan dasar serta tuntutan akan kualitas infrastruktur yang lebih baik, dituntut bekerja lebih keras, bergerak le­

FOTO | GUS

Walikota Malang, H. Moch. Anton meninjau lokasi yang akan dibangun jembatan gabung.

nya lokal, nasional namun sudah internasional karena mulai dilirik tu­ ris.” imbuhnya.

“Yang pasti, modelnya jembatan gantung yang diharapkan dapat menambah lokasi warga masyarakat yang ingin menikmati kedua kampung ini, sedangkan untuk sumber dananya akan diambil dari APBD Kota Malang,” imbuhnya.

“Harapan kita, dengan adanya jembatan gantung ini akan meningkatkan perekonomian di antara dua daerah”, jelasnya.

Ditanya wartawan soal pendanaan pembangunan jembatan gantung, Walikota Malang menyatakan pihaknya akan memasukkan Renja namun tidak menutup peluang di CSR. “Sekarang ini kan ada program

Audiensi para perwakilan sopir bus dengan Kepala UPT Terminal Hamid Rusdi, Rusminingsih.

Para supir sepakat masuk Terminal Hamid Rusdi dengan tujuh syarat.

Malang, Trans – Keputusan Dinas Perhubungan Kota Malang untuk melakukan sterilisasi kawasan Terminal Bayangan Pasar Gadang beberapa waktu lalu, me­ nuai pro-kontra dari sopir bus. Pa­ salnya, mereka dilarang mangkal di kawasan tersebut dan dialihkan ke Terminal Hamid Rusdi. Puluhan Sopir yang tidak terima, melakukan unjuk rasa, Rabu (24/8) lalu,

FOTO: IST

Kadis Bina Marga Kabupaten Malang Ir M. Anwar.

bih cepat dan bertindak tepat untuk mencapai sasaran program yang harus diselesaikan sesuai standar kua­ litas dan mutu yang lebih baik lagi.

M. Anwar melanjutkan, pemberian tanda kehormatan ini sebagai tanda kepedulian peme­rintah, dan setiap tahun pegawai mendapat penghargaan ini. Dinas­ nya juga bertekad menyelesaikan infrastruktur yang ada di Kabupa­ten Malang.

Ia optimis dan akan berusaha bekerja optimal, agar seluruh pekerjaan yang telah, sedang maupun yang akan dilaksanakan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh ma­ syarakat Kabupaten Malang.

Di tempat yang sama Bupati Malang Rendra Kresna juga menye­ rahkan tali asih kepada veteran karena perannya dalam melaksanakan pengabdiannya kepada bangsa dan Negara. “Peran veteran dalam perjalanan Bangsa Indonesia sangat besar,” tandasnya.

Bupati Malang tak lupa mengucapkan terima kasih untuk para ve­ teran, dan para PNS penerima Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya. “Mudah-mudahan penghargaan ini dapat menambah sema­ ngat dan moril untuk bekerja lebih giat guna pembangunan Kabupaten Malang,” pungkasnya. vNez

di Terminal Hamid Rusdi meminta untuk mencabut larangan mangkal di Terminal Bayangan di Perempatan Pasar Gadang di.

Ganif (53) PO. Bus Wijaya meminta kepada Dinas Perhubu­ ngan Kota Malang untuk menyediakan tempat parkir atau terminal bayangan di Pasar Gadang, karena di dalam Terminal Hamid Rusdi sepi penumpang. “Kalau kami dilarang parkir di perempatan pasar Gadang, lalu kami dapat penum­ pang dari mana, lha wong markir saja belum tentu dapat penumpang apalagi tidak”, ujarnya kepada war-

tawan.

Unjuk rasa tersebut diakhiri dengan audensi antara perwakilan sopir bus dari 7 Perusahaan Otobus (PO) yaitu, PO. Malinda, PO Santosa, PO Wijaya, PO Al-Akbar, PO Pari Kesit, PO. Putra Mul­ya, PO. Indah Damai dengan Rusminingsih Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal Hamid Rusdi.

Kepala UPT Terminal Hamid Rusdi Rusminingsih mengatakan akan menyampaikan aspirasi para sopir ke Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang. “Kami ti-

FOTO | GUS

dak berwenang mengambil kebijakan, tapi tuntutan-tuntutan sopir ini akan segera kami sampaikan kepada kepala Dinas Kota Malang,” tandasnya.

Adapun tujuh tuntutan sopir PO Bus tersebut adalah bersepakat untuk masuk Terminal Hamid Rusdi dengan syarat: 1. Disediakan Parkir atau Terminal Bayangan, 2. Pa­ sar harus steril mulai pagi sampai sore, 3. Petugas harus siaga di lokasi, 4. Jalan pasar dilarang untuk parkir kendaraan, 5. Semua jenis MPU dari segala jurusan harus masuk terminal Hamid Rusdi. vGus

Bupati Malang Lantik Dua Dirut PD Jasa Yasa Malang, Trans - Untuk mengisi kekosongan jabatan serta me­ ngoptimalkan kinerja Perusahaan Daerah (PD) Jasa Yasa, Bupati Malang H. Rendra Kresna, secara langsung melantik Dwi Hari Cah­ yono, SH sebagai Direktur Admi­ nistrasi dan Ahmad Faiz Wildan, SS sebagai Direktur Usaha PD Jasa Yasa. Bupati Malang didampi­ ngi Sekretaris Daerah Dr. H. Abdul Malik, SE. MSi saat melakukan pelantikan yang digelar di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Kamis (18/08/2016) lalu.

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malang nomor 188.45/459-460/ KEP/35.07.013/2016 tentang Pe­ ngangkatan Direktur Administrasi dan Direktur Usaha PD Jasa Yasa Periode 2016-2020 yang ditetapkan di Kepanjen pada 18 Agustus 2016.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan pakta integritas dan pengambilan sumpah jabatan kedua direktur tersebut. Turut menyaksikan pelantikan tersebut diantaranya, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekreta­ ris Daerah, para camat, serta bebe­ rapa direktur dari perusahaan dae­ rah lainnya.

Bupati Malang dalam sambutannya, mengharapkan bah-

FOTO | NES

Bupati Malang H. Rendra Kresna melantik Dwi Hari Cahyono, SH sebagai Direktur Administrasi dan Ahmad Faiz Wildan, SS sebagai Direktur Usaha PD Jasa Yasa.

wa kedua direktur yang baru dilantik agar melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan prosedur karena pada dasarnya perusahaan daerah memiliki fungsi strategis yang mampu menunjang hasil pendapatan daerah.

“Meskipun PD Jasa Yasa me­ ngalami pasang surut, sistem aset harus ditata sedemikian rupa karena sebagian menempati kepemilikan pemerintah daerah. Jadi manajemen jangan sampai amburadul dan bisa mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” pintanya.

“Karena saudara-saudara ini tidak bekerja sendiri-sendiri dan saling menopang satu sama lain bekerjalah secara sinergi, saling berkaitan dengan semua pihak, dan membutuhkan dukungan (perban­ kan maupun perpajakan) agar tampil dengan lebih baik lagi sebagai perusahaan proporsional,” imbuh Rendra.

Mengingat tugas dan fungsi PD Jasa Yasa merupakan perusahaan daerah yang mempunyai visi misi bersifat sosial diharapkan bisa memanfaatkan banyaknya poten-

si yang berada di wilayah Kabupaten Malang. Seperti tempat-tempat wisata; Pantai Balekambang, Pantai Ngilyep, Pemandian Dewi Sri, serta Hotel dan Pemandian Air Panas Songgoriti.

“Saya yakin direksi sudah bagus selain itu perangkat juga bisa mengimbangi. Selamat bekerja bersama direktur utama terpilih di akhir tahun 2015 lalu dengan harapan bisa membantu percepatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang,” kata Rendra Kresna mengakhiri sambutannya. vNes

13 Trans Banten

29 Agust - 11 Sept 2016 | No. 331 2 Th XVII

Pemprov Banten Tuntaskan Perbaikan Jalan Tahun Depan Masih ada sekitar 20 persen jalan yang perlu dilakukan perbaikan.

Jakarta, Trans - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menargetkan perbaikan jalan rusak yang menjadi tanggung jawab provinsi tuntas tahun 2017 mendatang. Dari jalan sepanjang 750 km, sekitar 150 km dalam kondisi rusak. Artinya, saat ini kondisi jalan di Provinsi Banten 80 per­sen mulus.

“Jalan provinsi ini panjangnya sekitar 750 Km. Nah yang masih rusak itu sekitar 20 persen, mungkin sekitar 150 Km yang masih perlu perbaikan. Mudah-mudahan 2017 kita bisa selesaikan,” kata Gubernur Banten Rano Karno saat memantau pembangunan jembatan di Desa Bolang, Kecamatan Ma­ lingping di Lebak, Sabtu (27/8) lalu.

Komitmen itu merupakan bagian dari ‘utang’ untuk menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Banten 2012-2017 di akhir massa jabatannya. “Insya Allah target RPJMD tahun ini selesai lah yah. Sisa RPJMD 20 persen untuk jalan provinsi. Harus fokus pada undang undang, seperti pendidikan, kesehatan,” kata Rano Karno.

Sulit dan jauhnya untuk mencapai akses di wilayah Banten Selatan membuat dirinya pesimis tak ada kontraktor nasio­ nal yang berminat melakukan pekerjaan di wilayah tersebut. Hingga akhirnya Nindya

FOTO: IST

Gubernur Banten, Rano Karno, saat meninjau pembangunan jembatan besi di daerah Desa Bolang.

Karya yang membuat Rano lega.

“Itu jalan jelek sisa-sisa jaman jahiliyah. Tadinya saya bingung, ada yang mau ga kontraktor kerjain disini ini. Saya yakin seyakin yakinnya selesai. Karena kita pakai kontraktor yang berpengalaman. Kalau tol sudah jadi, maka ini jadi jalan utama­ nya,” terangnya.

Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu pun bercerita banyak peme­ rintah kabupaten dan kota di Banten yang ingin menyerahkan jalan miliknya untuk dikelola provinsi. “Memang ada surat dari kabupaten kota yang minta (jalan) ke kita dan menyerahkan (jalan) ke kita. Seper-

ti Kabupaten Tangerang minta Jalan Legok. Kabupaten Lebak dan Pandeglang juga serahkan ke kota. Tapi kita juga harus hitung,” tegasnya.

Ia mengatakan, titik jalan provinsi yang masih perlu perbaikan sekitar 20 persen tersebut di antaranya, ruas jalan Cipanas-Warung Banten di Kabupaten Lebak, jalan Tanjung Lesung-Sumur Kabupaten Pandeglang, Pontang-Mauk Kabupaten Tangerang, Ciruas-Pontang Kabupaten Serang, jalan Warung Gunung Kabupaten Lebak dan beberapa ti­tik lainnya. “Tahun depan harus diselesaikan, sehingga jalan di Banten semuanya mulus,” kata Rano Karno.

Selain perbaikan jalan yang menjadi kewenangan provinsi, kata Rano, masih ada sekitar 11 jembatan di wilayah Banten Selatan yang masih perlu perbaikan atau pembangunan baru akan diselesaikan sampai 2017 termasuk jembatan Bolang yang berada di Kabupaten Lebak.

Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Banten Hadi Suryadi me­ ngatakan, untuk perbaikan jalan provinsi yang masih tersisa 20 persen dari 750 Km, pihaknya mengusulkan anggaran sekitar Rp1,6 triliun untuk 2017. “Kita usulkan anggaran Rp1,7 triliun. Namun kemung­ kinan yang disetujui sekitar Rp1,2 triliun,” kata Hadi.

Selain jalan, kata dia, ada 11 jembatan yang akan dibangun bersamaan perbaikan jalan provinsi. Sebanyak 11 jembatan yang masih perlu perbaikan sebagian besar berada di Kabupaten Lebak dan Pandeglang termasuk jembatan Bolang yang menghubungkan jalan dari Saketi di Kabupaten Pandeglang dengan Kecamatan Malingping di Kabupaten Lebak.

Menurut Hadi, pembangunan perbaikan jembatan Bolang yang memiliki panjang 50 meter dan Lebar 9 meter tersebut, ditargetkan selesai November 2016. Perbaikan jembatan Bolang dianggarkan Rp8,2 miliar dan sampai saat ini pengerjaanya baru sekitar 13 persen. “Pengerjaan oleh PT Nindya Karya, kontrak pengerjaannya sekitar empat bulan,” kata Hadi. vYus

Kampung Anti Narkoba Hadir di Tangerang Selatan

Tangsel, Trans – Memerangi kejahatan narkoba memang bukan perkara mudah. Meski berbagai sosialisasi terus dilakukan dan hukuman mati bagi para pelanggarnya telah diterapkan, namun peredaran narkoba masih saja terjadi.

Mengingat perlunya dukungan ma­ syarakat dalam pemberantasan narkoba, untuk pertama kalinya di Provinsi Banten dibentuk Kampung anti narkoba yaitu di Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan. Kampung anti narkoba ini sebagai prototipe agar menjadi contoh dan dibentuk di kelurahan lain.

Kepala Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kota Tangerang Selatan Salman Faris mengungkapkan pembentukan kampung anti narkoba sebagai bentuk peran serta masyarakat agar terhindar dari bahaya narkoba. Masyarakat perlu mendukung pemberantasan narkoba.

“Hal ini dibangun untuk mempersempit ruang peredaran narkoba. Semoga akan lahir lagi kampung-kampung

Foto bersama pada saat peresmian Kampung Anti Narkoba.

anti narkoba lainnya di Tangsel,” kata­ nya pada saat peresmian Kampung Anti Narkoba di Kampung Parung Benying RT. 4 RW. 3, Kelurahan Serua, Senin (22/8/2016) lalu.

Walikota Tangerang Selatan Airin

FOTO: IST

Rachmi Diany mengharapkan upaya memberantas peredaran narkoba dimulai dari lingkup yang kecil dulu. Sementara itu yang dibentuk baru di RW. 03. “Pertama rumah, RW, Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kota. Saya berharap ini berhasil

dikembangkan di semua RW di Kelurahan Serua dan RW-RW lain,” tuturnya.

Walikota Airin pun sempat menempelkan stiker anti narkoba di dua rumah warga dilanjutkan pembukaan gerbang kampung anti narkoba di Jalan Musyawarah akses masuk ke RW. 03.

Kepala BNN Kota Tangerang Selatan AKBP Heri Istu Istiono mengungkapkan, kenyataan narkoba sudah merajalela dan amat membahayakan sekali. Untuk itu perlu diwaspadai. Dengan adanya satgas setidaknya menutup ruang gerak para pengedar.

“Ada 20 satgas yang sudah dibentuk di kampung ini. Adanya satgas akan membe­ rikan sinyal kewaspadaan bagi para pengedar untuk beralih tempat. Untuk itu di RW yang lain harus juga di bentuk,” tukasnya.

Turut hadir pada kegiatan ini Kepala BNN Provinsi Kombes Pol. Harru Febrianto, Kapolres Tangsel AKBP Ayi Supardan, dan Sekjen Gerakan Anti Narkoba Nasional (Granat) Irjen Pol (Purn) Tho­ mas Yakobus. v007

Pembelajaran Berkualitas Jadi Kunci Peningkatan Mutu Sekolah

Tangsel, Trans - Sebanyak 16 sekolah yang berada di Kecamatan Serpong Utara dan Setu mendapatkan Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah di Resto Kampung Anggrek, Serpong, pada Jumat, 26 Agustus 2016. Pelatihan dihadiri oleh 85 peserta yang terdiri atas guru, kepala sekolah, pengawas dan komite sekolah. Pelatihan ini untuk memperkuat mutu sekolah dengan melibatkan semua pihak dalam pembelajaran berkualitas.

Menurut Kepala Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK) Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan Didi Sutisna, pelatihan manajemen sekolah lebih menitikberatkan peran kepala sekolah dan pengawas untuk mengadakan supervisi informal dan observasi sekolah. “Hal ini dilakukan agar guru dapat meningkatkan kinerja profesio­ nalismenya. Karena, kunci peningkatan mutu sekolah adalah peningkatan mutu pembelajaran,” kata Didi Sutisna.

Didi menilai guru perlu masukan dan dukungan untuk mengetahui pembelajaran yang selama ini sudah dilakukan. Makanya Dinas Pendidikan menggandeng Usaid Prio­ ritas untuk melakukan kegiatan ini.

Sementara, Ahmad Salim, Koordinator Usaid Prioritas Kota Tangerang Selatan me­ ngatakan pelatihan ini bertujuan untuk membuat tata kelola yang baik di dalam manajemen sekolah. “Dimana kita kaji ulang pene­ rapan pembelajaran di masing-masing sekolah. Kemudian komite harus ikut berpartisipasi dalam mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah,” jelas Salim.

Sehingga kata Salim, ke depan melalui kegiatan ini ada sinergi antara kepala sekolah, guru, komite dan pengawas untuk pe­ ningkatan mutu sekolah. Empat komponen ini memiliki peran sama dalam mendukung tata kelola menejemen sekolah yang baik.

Menurut Spesialis Pengembangan Sekolah Usaid Prioritas Banten, Ahmad Mardiyanto Prasetyo supervisi informal yang dilakukan kepala sekolah juga perlu untuk pembelajaran berkualitas. “Pelatihan ini juga bertujuan agar peserta memahami indikator-indikator kompetensi guru dalam Penilaian Kerja (PK) guru, sehingga mampu merancang usulan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), misalnya di tingkat gugus atau KKG. Upaya ini dilakukan untuk mencapai pembelajaran berkualitas,” jelasnya.

Selain peran kepala sekolah, pembelajaran berkualitas juga memerlukan dukungan dari komite sekolah dan masyarakat.

Menurut Mardiyanto, komite sekolah dan masyarakat seharusnya dapat berpartisipasi untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah.

“Tidak hanya peran guru dan kepala sekolah saja untuk pembelajaran berkualitas. Hasil pelatihan ini adalah kemitraan semua pihak seperti kepala sekolah, pengawas, guru dan komite sekolah atau masyarakat untuk meningkatkan mutu pembelajaran,” tegas Ahmad Mardiyanto di akhir pelatihan. v007

PIWKU Cilegon Dan BTIC MITI Kerja Sama Pengembangan Teknologi Produk Bagi UKM Cilegon, Trans – Business Technology and Innovation Center (BTIC) MITI melakukan pe­ nandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understan­ ding/ MoU) dalam pengembangan tek­ nologi produk tenant PIWKU (Pusat Inkubator Wirausaha dan Klinik UKM) Kota Cilegon, beberapa waktu lalu. Kegiatan dalam upaya pendampingan UKM di Kota Cilegon tersebut, dilaksanakan di ruang rapat lantai tiga Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Cilegon.

Direktur PIWKU, Laura Irawati, S.Sos., dalam sambutannya me­ nyampaikan, sebagai follow dari undangan MITI dalam acara Networking Workshop II GIT kepada PIWKU pada bulan Februari 2016, bahwa BTIC MITI menjadi salah satu exit strategi permasala­ han UMKM di Kota Cilegon.

Menurut Laura Irawati, PIWKU sebagai inkubator di Kota Cilegon saat ini hanya dapat melakukan pendampingan UKM dalam wilayah non teknis. “Padahal dalam konteks tekhnis juga menjadi masalah krusial dalam mengembangkan UKM. Oleh karena itu PIWKU menginisiasi MoU ini sehingga permasala­han UKM dapat terselesaikan secara simultan,” ujarnya dalam pers rilis yang diterima Koran Transaksi.

Pada tahap pertama yang dilakukan adalah ditelaahnya 20 UKM terkait dengan kebutuhan akan tek­ nologi. Dalam penandatanganan MoU tersebut, dipilih Hj. Meutia, Dr., SE., MP. (staf pengajar di Fakul-

Dari kiri ke kanan Staf BTIC, Tim Ahli PIWKU, Tim Ahli PIWKU, Kepala Disperindagkop, Direktur BTIC MITI, Direktur PIWKU, Tim Ahli PIWKU, Dekan FEB Untirta.

Dokumen Nota Kesepahaman PIWKU BTIC MITI.

tas Pertanian Untirta) sebagai ketua tim pengembangan UKM yang nantinya terdiri dari PIWKU, UNTIRTA (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa) dan BTIC. Kegiatan ini merupakan awal kerjasama antara PIWKU sebagai inkubator lokal di Kota Cilegon, yang berada di bawah Disperin­ dagkop Kota Cilegon dengan BTIC MITI. Kerja sama ini dimulai de­ ngan ditandatanganinya MoU antara PIWKU dan BTIC MITI yang berisi kerja sama dalam kegiatan intermediasi dan pengembangan tek­ nologi produk bagi para tenant PIWKU Kota Cilegon.

“Dengan ditandatangani­nya MoU antara PIWKU dan BTIC MITI, maka satu langkah lagi pelaksanaan kegiatan pendampi­ ngan UKM di Kota Cilegon dilakukan. UKM tidak akan berkembang apabila tidak ada backup teknolo-

wa kreativitas masyarakat sangatlah tinggi. Dr. Fauji juga sepakat de­ ngan adanya linkage antara industri di Kota Cilegon dengan UKM sehingga muncul konektivitas secara berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindagkop Kota Cilegon, Tb. Dikrie M., SE., MM. memaparkan bahwa di Kota Cilegon terdapat 15.000 UKM dan apabila divalidasi bahwa jumlah UKM kurang dari 90% yang sebenarnya ada. “Dalam hal ini yang lebih membutuhkan teknologi adalah UKM itu sendiri,” tandasnya.

Industri kecil ini, lanjutnya, dapat menyuplai industri besar.

Salah satu yang sudah didata oleh dinas adalah kebutuhan sarung ta­ ngan sekali pakai. Saat ini sarung tangan diambil dari Bandung. Dinas sendiri sudah mulai mengembangkan industri sarung tangan di Kota

FOTO-FOTO: IST

Penandatangana Nota Kesepahaman oleh Direktur BTIC dan Direktur PIWKU.

gi,” ucap Dr. Fauji Sanusi, Drs., MM., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Untirta.

Menurutnya, banyak sekali contoh peran penting teknologi bagi

pengembangan teknologi. Di lain pihak di Indonesia sendiri sebenar­ nya banyak sekali produk yang lebih spesifik yang mana dinegara lain tidak ada. Dan terbukti bah-

Cilegon yang harapannya ke depan dapat menyuplai kebutuhan sarung tangan industri.

“Untuk kebutuhan teknologi, dinas juga sudah memulai proses tersebut. Hal ini dilakukan sebagai cara untuk menjawab tantangan-tanta­ ngan yang sudah disampaikan sebe­ lumnya oleh pak Fauzi,” ujarnya.

PIWKU menurut Tb. Dikrie, sebagai bentuk konsen Dinas terhadap UKM dan ditargetkan akan dimandirikan pada tahun 2020. “Ke depan PIWKU dijadikan sebagai lembaga trading house sehingga dapat ke depan PIWKU dapat mandiri. Harapannya ke depan dengan kerja sama ini BTIC dapat memberikan masukan demi kemaslahatan UKM ke depan,” pungkasnya.

Acara penandatanganan ini dihadiri oleh 19 peserta yang terdiri atas Bapak Tb. Dikrie M., SE., MM. (Kepala Dinas Perindagkop Kota Cilegon), Ibu Laura Irawati, S.Sos. (Direktur PIWKU), Bapak Dr. Ir. Sri Harjanto (Direktur BTIC MITI), Bapak Dr. Fauji Sanusi, Drs., MM. (Dekan FEB Untirta), Ibu Hj. Meutia, Dr., SE., MP. (staf pengajar di Fakultas Pertanian Untirta dan Tim Ahli PIWKU), beberapa staf PIWKU, BTIC dan Disperindagkop Kota Cilegon. vYus

Trans Regional 14

29 Agust - 11 Sept 2016 | No. 331 2 Th XVII

Kemantapan Jalan Di Jawa Barat Susut

BLH Kota Malang Kaji Rencana Tata Ruang Wilayah

FOTO: IST

Suasana FGD (Focus Group Discussion) di ruang rapat BLH Kota Malang.

Malang, Trans – Badan Ling­ kungan Hidup (BLH) Kota Malang menggelar FGD (Focus Group Discussion) Integrasi pe­nyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hi­ dup Strategis RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) pada Kamis (25/8).

FGD yang digelar di ruang rapat BLH Jalan Simpang Mojopahit No. 1 Malang ini, merupakan gelaran lanjutan FGD yang telah dilaksanakan pada 4 Agustus 2016 lalu di Hotel Kartika Malang.

Pada gelaran pertama peserta diajak melakukan proses penapisan yang bertujuan untuk membahas isu-isu lingkungan hi­ dup yang terkait dengan RTRW. Sementara pada acara FGD kedua ini adalah proses integrasi alternatif dan rekomendasi yang akan digunakan sebagai tawaran pembuatan KRP (Kebijakan Rencana Program) RTRW. Acara dimulai pukul 9:25 WIB dan dibuka secara langsung oleh Sudarso selaku Kabid. Tata Laksana dan Dokumen Lingkungan.

Agenda FGD diikuti oleh 25 peserta perwakilan SKPD dan ma­ syarakat terdampak. Dari jajaran SKPD diwakili oleh delegasi BLH, DPUPPB, DKP, Dishub, Bappeda, Dinas Pertanian, Disperindag dan BKBPM. Sementara delegasi dari masyarakat diwaki-

li oleh LSM, Bu Kristien Omah Hiaju Bandulan, mbah Karjo seniman yang berkarya dari limbah sampah, dan aktifis pendidikan sosial lingkungan.

Proses penyusunan dokumen KLHS oleh tenaga ahli te­ lah sampai pada proses rekomendasi penyempurnaan KRP dan paparan untuk pengambilan keputusan. Dr. Suning yang merupakan tenaga ahli lingkungan penyusunan KLHS RTRW menyampaikan bahwa perlu adanya upaya untuk menjaga penggunaan lahan.

“Tujuan KLHS adalah sebagai alat meningkatkan Rencana Tata Ruang. Kondisi existing tata guna lahan banyak yang tidak sesuai dengan KRP, hal tersebut adalah bentuk pelanggaran. Maka, KLHS hadir sebagai upaya kajian agar KRP yang ditawarkan ke depan mendukung pembangunan berkelanjutan sebagaimana cita-cita Sustainable Development Goals.” paparnya.

Sebagaimana kondisi yang ada saat ini. Tata guna lahan Kota Malang dirasa sudah melebihi Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan. Ruang Terbuka Hijau tidak memenuhi batas minimal 30% dari luas wilayah. Kegiatan penyusunan KLHS RTRW ini adalah usaha BLH untuk meningkatkan kembali fungsi lahan. vGus

Tim Monev PKK Provinsi Jabar Kunjungi Kabupaten Karawang

FOTO | IST

Bupati Karawang menerima tim Monev 10 Program Pokok PKK dan penilaian 5 lomba dalam rangka HKG – BBGRM tingkat Provinsi Jabar.

Karawang, Trans - Perwujudan pemberdayaan dan kesejahte­ raan masyarakat, bukan hanya merupakan tugas pemerintah, akan tetapi perlu dukungan dari ber­bagai pihak, adapun salah sa­ tunya adalah dukungan dari kaum perempuan yang terhimpun dalam organisasi Pembinaan Kesejahte­ raan Keluarga (PKK).

Keberadaan PKK bertujuan agar kedudukan kaum perempuan bukan hanya berperan sebagai ibu rumah tangga atau pendamping suami saja, kaum perempuan dituntut untuk lebih berperan serta dan menjadi mitra kaum pria dalam berbagai kegiatan pembangunan.

Berkaitan dengan hal tersebut, PKK Provinsi Jawa Barat melakukan monitoring dan evaluasi 10 program pokok PKK di Kabupa­ ten Karawang. Kedatangan rombongan tim Monitoring dan Eva­ luasi (Monev) diterima langsung oleh Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana di Kantor Kepala Desa Lemah Mulya, Kecamatan Majalaya. Jl. Karangmulya No 136, Rabu (24/8/2016) lalu.

Acara yang dibuka dengan penampilan paduan suara dari Paud I Mandiri dan senam lansia dari kelompok lansia Desa Lemahmulya tersebut, dihadiri oleh ketua TP PKK Kabupaten Karawang Ida Sumaidah Zamakhsarry, tim penilai dari provinsi dan segenap un-

sur Muspika Majalaya.

Pada acara tersebut juga dilakukan penilaian terhadap lima lomba dalam rangka Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XIII yang bersamaan de­ ngan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-44 tingkat Provinsi Jawa Barat. Penilaian gotong royong pada masyarakat ini perlu dilakukan untuk mengukur sejauh mana nilai-nilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa.

Dalam sambutannya, Bupati Karawang dr. Cellica Nurracha­ diana menyampaikan harapannya dengan kehadiran tim penilai ini dapat memberikan motivasi bagi kepala desa beserta aparatnya dan seluruh elemen masyarakat Desa Lemahmulya khususnya, dan juga bagi seluruh masyarakat Kabupa­ ten Karawang untuk senantiasa berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan di segala bidang.

“Mengawali sambutan ini, kami ucapkan selamat datang di Kabupaten Karawang tepatnya di Desa Lemahmulya Kecamatan Majalaya kepada pimpinan beserta rombongan Tim Penilai Tingkat Provinsi Jawa Barat, mudah-mudahan momentum ini, dapat menjadi suatu motivasi bagi ma­ syarakat Kabupaten Karawang, untuk lebih meningkatkan peran serta keberdayaan Tim Penggerak PKK dalam pembangunan dae­ rah,” ujar Cellica.vAgus Safutra

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI PROVINSI SUMATERA BARAT: Bastani Nazar, Awaludin; PAGAR ALAM: Mirwansyah; BATURAJA: Verdie Wora; PROVINSI KEPRI: Afrizal Syahputra; BIRO TJ. PINANG & BINTAN: Mulkansyah; KABUPATEN LUWU TIMUR: Tabah Yosep; BANGKA BELITUNG: Rita Monica; BIRO KAB. SIDOARJO: Hendrikco Rifky R. Kota Malang: Bagus Yudistira. Kab Malang: Achmad Soeseno.

Karena ruas jalan provinsi diambil alih Pemerintah Pusat sekitar 250 kilometer, angka kemantapan ruas jalan Provinsi Jawa Barat menyusut menjadi 97 persen.

Bandung, Trans - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan angka kemantapan jalan ruas provinsi 2016 ini menyusut menjadi 97% setelah hendak mencapai ang­ ka 99%.

Gubernur Jabar Ahmad Her­ yawan mengatakan angka kemantapan jalan provinsi pada 2015 lalu sudah menyentuh 98%. Namun, tahun ini pemerintah pusat mengambil alih ruas provinsi sepanjang 200 kilometer beralih status menjadi jalan nasional.

“Pusat akuisi jalan provinsi, kemantapan jalan milik Jabar akhir­nya berkurang,” katanya di Bandung, Minggu (28/8/2016).

Heryawan mengatakan penyusutan kemantapan jalan terjadi karena bersamaan dengan akuisi oleh pusat, ada sekitar 250 kilometer ruas milik kabupaten/kota yang beralih pada provinsi.

Sementara itu, pusat mengakuisi jalan yang sudah mulus, Pemprov harus kembali memperbaiki jalan-

FOTO | IST

Petugas melakukan kegiatan pemeliharaan rutin di ruas jalan Garut-Cikajang.

jalan milik daerah. “Yang diambil alih provinsi 250 kilometer itu kondisinya rusak, ini berpengaruh pada prosentase kemantapan,” tuturnya.

Menurutnya pihaknya akan kembali mengejar tingkat kemantapan jalan terutama ruas milik kabupaten kota masih di bawah 70%.

“Pusat juga sekitar 94%, Tinggal kemantapan jalan kabupaten/kota yang masih di bawah 70%,” kata­ nya.

Pihaknya terus mengupayakan agar anggaran bantuan provinsi untuk meningkatkan kemantapan jalan

kabupaten/kota di Jabar ini bisa te­ rus meningkat.

Termasuk juga melalui bantuan dari pemerintah pusat untuk infrastruktur di daerah.”Tiap tahun bantuan kita ke kabupaten kota cukup besar, dari provinsi itu sekitar Rp1 triliun, belum lagi dari pusat, besar sekali,” katanya.

Kepala Dinas Bina Marga Jabar M Guntoro mengaku akuisi 200 kilometer jalan provinsi oleh pusat baru akan selesai pada 2017 mendatang.

Menurutnya setelah diambil alih, pusat hanya tinggal mengalokasikan dana pemeliharaan. “Itu ra-

tusan kilo diambil sudah bagus-bagus. Kita sudah bangun, harusnya yang jelek diambil, tapi tidak apaapa,” paparnya.

Menurutnya untuk mengimba­ ngi pengambil alihan pihaknya kini mendata ruas-ruas di daerah yang juga akan diakuisi. Guntoro mengaku anggaran perbaikan jalan rusak setiap tahunnya selalu besar.

Namun kondisi penghematan saat ini dikhawatirkan bisa berpe­ ngaruh. “Sekarang kita potong-potong dulu, yang bisa dianggarkan tahun depan ya kita tunda dulu,” katanya. vArs

Bea Cukai Sidoarjo Musnahkan Jutaan Batang Rokok Illegal

Sidoarjo, Trans – Peredaraan rokok tanpa cukai atau cukai palsu alias ilegal masih marak di Jawa Timur. Sebanyak 467.465 bungkus rokok berbagai merk itu disita dari hasil razia yang dilakukan oleh Tim Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, dari berbagai tempat penjualan rokok di wilayah hukum KPPBC B Sidoarjo.

Barang sitaan sebanyak 3.822.590 batang rokok tanpa cukai itu dimusnahkan di kantor KPPBC tipe madya pabean B di Jalan Juanda, Rabu (24/8). Ada beberapa me­ rek yang dimusnahkan. Antara lain, Surya 9, Strom, serta Coffee. Barang tersebut merupakan hasil sitaan sejak September hingga Desember 2015. Rokok tersebut beredar di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya.

Sebelum pemusnahan, Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo Nur Rusydi memperlihatkan bentuk utuh rokok tersebut.

Tidak ada cukai yang menempel di bungkusnya. Rokok itu termasuk sigaret keretek mesin (SKM).

Rokok tersebut lalu dimasukkan ke tong yang disiapkan di halaman belakang gedung KPPBC. Ada tiga tong yang diisi penuh.

Selanjutnya, Rusydi yang didampi­

FOTO | IST

Sebanyak 467 ribu bungkus rokok ilegal dibakar di halaman KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo.

ngi perwakilan Polisi Militer Ang­ katan Laut (Pomal), Kejaksaan Negeri Sidoarjo, serta beberapa pejabat lain membakar barang sitaan tersebut.

Rusydi mengatakan, 467 ribu bungkus itu setara Rp 1,9 miliar.

Nilai cukai diperkirakan mencapai Rp 2,4 miliar. “Bisa dibayangkan berapa kerugian negara akibat rokok ilegal itu,’’ katanya.

Peredaran rokok ilegal di Jawa Timur cukup besar dan menyebar.

Karena itu, hampir di setiap wilayah pasti ditemukan rokok tanpa cukai.

Lokasi produksinya juga tidak berpusat di satu titik. Hampir semua

tempat ada. Hanya, jumlah produksinya berbeda-beda. Rusydi memastikan tidak ada perusahaan besar yang bermain rokok tanpa cukai.

Semua didominasi perusahaan kecil atau home industry. Jumlah produksi terbatas, tetapi menyebar ke seluruh penjuru. “Karena itu, antisipasi dan pengawasan kami tingkatkan,” jelasnya. Kini ramai wacana kenaikan harga rokok hingga Rp 50 ribu.

Memang, pemerintah membantah bahwa wacana itu bukan dari pemerintah pusat. Namun, masyarakat mulai resah. Rusydi menilai wacana tersebut bisa menjadi pemicu

maraknya rokok ilegal. Pengusaha akan mencari celah dengan memproduksi rokok tanpa cukai. De­ ngan begitu, harga rokok terjangkau. Masyarakat yang tidak mampu membeli rokok Rp 50 ribu akan berpindah ke rokok ilegal. “Tentu saja, pengawasan akan semakin diperketat,” tegasnya.

Pasca pemusnahan ini, pihak­nya juga akan melakukan upaya penindakan terhadap peredaran cukai ilegal ini, KPPBC TMP B Sidoarjo de­ ngan melakukan patroli berkala dan peredaran rokok ilegal di wilayah kewenangan. “Kami akan terus melakukan kerjasama dengan TNI, Polri, Kejaksaan dan Pemda dalam pengawasan peredaran dan memberantas rokok ilegal,” pungkasnya.

Hampir setiap bulan KPPBC tipe madya pabean B mengungkap kasus rokok ilegal. Artinya, pelaku tidak jera. Mereka yang tekena razia akan berhenti sementara. Namun, tidak tertutup kemungkinan mereka akan berproduksi lagi. Rusydi meminta masyarakat untuk turut berpartisipasi. Jika ada aktivitas produksi rokok tanpa cukai, hendak­ nya segera dilaporkan. Aksi tersebut sangat merugikan negara. Selain itu, pembuatan rokok sering mengganggu kenyamanan lingkungan. vRic

Ratusan Pedagang Sepakat Pasar Pariaman Direvitalisasi

Pariaman, Trans – Setelah beberapa kali dialog dan pertemuan antara Pemerintah Kota Pariaman dan pedagang serta pemilik kios, akhirnya mayoritas pedagang pasar Pariaman menyetujui pembangunan pasar modern. Sebanyak 149 pedagang dan pemilik kios di Pasar Pariaman menyatakan sepakat pembangunan kembali Pasar Pariaman.

Persetujuan para pedagang atas revitalisasi pasar pariaman dilakukan secara aklamasi serta pena­ n­ datanganan kesepakatan bersama para pemilik kios di Balaikota. Pe­ nandatanganan berita acara dilakukan oleh pedagang, pemilik kios yang disetujui juga oleh ke IV KAN dan ditandatangani juga oleh para anggota DPRD yang hadir. Turut hadir dalam pertemuan ini, Walikota Pariaman, Mukhlis R dan Wakil Walikota.

Kepala Koperindag Kota Pariaman, Gusniyeti Zaunit, usai pertemuan mengatakan, kesepakatan yang telah dituang melalui penandatanganan berita acara tersebut akan menjadi pedoman untuk realisasi pembangunan. Pembangunan pasar sendiri dilaksanakan dengan APBD dan APBN. “Perencanaan dibuat buat tahun 2017 setelah

itu barulah berlanjut dengan realisasi pembangunan. Soal ukuran toko minimal dirancang 3x4 meter,” katanya.

Kondisi Pasar Pariaman kini sudah memprihatinkan. Sudah tidak layak huni. Banyak yang bocor, retak, dan sangat membahayakan, apalagi beberapa toko di lantai II bagian belakang. Pelataranya sudah ada yang roboh dan hal tersebut juga sebuah indikasi terhadap kondisi sudah tidak layak.Total toko yang ada di Pasar Pariaman kini 343 unit, semua tersebar di lantai I dan lantai II. “Usia pasar yang lama ini sudah hampir 30 tahun, sehingga kontruksinya pun sudah banyak yang lapuk, seperti yang kita lihat pada kejadian ambruknya salah satu kios pedagang tiga bulan yang lalu. Ini membuktikan bahwa pasar lama Pariaman sudah tidak layak lagi untuk berjualan, karena sudah membahaya­ kan dan mengancam nyawa, untuk itulah kita tawarkan solusi pembangunan pasar modern yang berstandar nasional dan nyaman kepada para pedagang serta pembeli,” ujar Walikota Mukhlis.

Meskipun para pedagang sudah menyepakati pembangunan pa­

sar modern Pariaman, namun Pemko harus membuat perencanaan terlebih dahulu.”Jadi kita tidak bisa langsung bangun karena perencanaannya belum ada, kita buat dulu planingnya dan mudah2-mudahan tahun 2018 sudah bisa dibangun, apakah dananya dari APBD atau bisa juga dari APBN,” kata Mukhlis.

Ia mengatakan, jika anggaran pembangunan pasar modern mencapai Rp 60 milyar, namun jika terlalu memberatkan APBD maka pihak Pemko akan meminta bantuan ke Pusat. karena jika dibangun bertahap selesainya lama yang akan membuat pedagang lama menunggu di tempat penampungan, sehingganya pihak Pemko. akan mengupayakan secepat mungkin.

Pemerintah Pariaman merencanakan akan membangun pasar modern dengan tiga lantai, dengan masing-masing tingkatnya spesifik jenis dagangan, tidak bercampur seperti yang terlihat sekarang. dengan tujuan setiap dagangan akan terjual, dan para pedagang bisa mencari kehidupan yang layak.

Sementara itu, Ketua APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia) Kota Pariaman, Romi

Rusli, menuturkan pertemuan pedagang dengan pemerintah Kota Pariaman terkait pembangunan kembali pasar pariaman sudah ke sekian kalinya. “Namun, baru kali ini ada titik terangnya dimana pedagang, pemilik toko bersepakat untuk pembangunan pasar pariaman kembali,” ungkapnya.

Romi mengakui masih ada pedagang dan pemilik kios yang tidak hadir pada peretemuan lanjutan kali ini. “Harus kita akui yang tidak setuju juga ada, namun lebih sedikit dibandingkan dengan yang hadir saat ini. namun kita tetap berupaya untuk bermusyawarah dengan pemilik kios yang kontra tersebut, APPSI akan berdialog dan menanyakan apa alasannya tidak menyetujui, karena pada dasarnya Asosiasi hanya memfasilitasi keinginan dari para pedagang, tanpa ada unsusr kepentingan sedikitpun,” ulas Romi.

Menurut Romi pada prinsipnya para pedagang setuju atas pembangunan pasar modern, karena mereka hanya menginginkan kondisi berjualan aman dan bersih. Jumlah pedagang Pasar lama Pariaman lebih kurang 260 termasuk pemilik kios dan yang membubuhkan tanda tangan sebanyak 149 orang. vBas

15 Trans Regional

29 Agust - 11 Sept 2016 | No. 331 2 Th XVII

Pembobol ATM Dengan Obeng Berhasil Diringkus Pagaralam, Trans – Himpitan ekonomi memicu seseorang untuk menghalalkan segala cara agar kebutuhannya terpenuhi. Membo­ bol mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) menjadi salah satu jalan yang dihalalkan pelaku kejahatan untuk mendapatkan pundi-pundi uang dengan cara instan. Seperti yang dilakukan tersangka Wandra (24), yang mencoba menguras isi mesin ATM di minimarket, namun malah berbuah apes.

Wandra, yang merupakan salah

satu komplotan pembobol ditinggal kabur oleh kedua rekannya (buron), saat kepergok melakukan aksinya di Indomaret, berlokasi di kawasan Simpang Asam, pada Sabtu (20/8/2016) lalu sekitar pukul 22.00 WIB. Informasi yang dihimpun, pe­ nangkapan tersangka yang tercatat warga Kuripan RT 001 RW 001, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, bermula saat mereka memanfaatkan situasi. Ketika

itu minimarket Indomaret terlihat sepi pengunjung dan tak lama lagi akan tutup. Mereka masuk bertiga, tersangka Wandra kemudian menuju ke mesin ATM, melakukan transaksi penarikan tunai, sementara kedua rekannya berbelanja barang.

Di saat petugas kasir disibukkan melayani pembeli, tersangka Wandra beraksi.

Bagaimana modus operandi pembobolan ini, awalnya transaksi normalnya uang Rp50.000 di me­ sin ATM, saat uang keluar, tersang-

ka Wandra dengan sigap mena­ han lubang kotak exit money, tempat keluarnya uang menggunakan obeng selanjutnya melakukan transaksi ulang dengan memencet nominal uang Rp1.250.000, uang pun keluar.

“Aksi pada Sabtu malam itu mereka berhasil membobol me­ sin ATM tanpa mengurangi debit saldo tabungan mereka,” ujar Kapolres Pagaralam, AKBP Pambudi SIK, melalui Kasat Reskrim, AKP Rahmat Kusnedi, belum lama ini.

Dirut PT DAP Kok Lepas?

Sesuai fakta persidangan menyebutkan ada peran Direktur Utama PT DAP, RH dalam proses gratifikasi yang menyeret mantan Bupati Basel H. Jamro, H. Jalil. Namun anehnya sampai saat ini pihak jaksa penuntut tak kunjung menindak lanjutinya.

Pangkalpinang, Trans – Prestasi besar Kejaksaan Negeri Toboali Bangka Selatan (Basel) yang berhasil menjerat mantan Bupati Basel H. Jamro H. Jalil ke pengadilan, ternyata disertai pertanyaan besar.

Pasalnya, Yudistira yang mewakili PT Dwi Alit Perkasa (DAP) yang kini sudah divonis penjara, ternyata hanya sales biasa. Sementara, Direktur Utama perusahaan tersebut berinisial RH lepas dari jeratan hukum.

“Sedari awal penanganan perkara ini setengah hati yang dilakukan pihak penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Toboali. Jamro saja bilamana tak mendapat tekanan kuat dari publik, LSM dan media, saya rasa tak akan mau ditarik mereka (Kejari.red) ke meja hijau,” kata Davit.

Davit menyayangkan juga sikap setengah hati yang ditunjukkan Kejaksaan Toboali yang terus berta­ han sampai saat ini. Dimana pihak lain yang lebih besar perannya atas terjadinya gratifikasi yakni Direktur Utama PT DAP, RH sekaligus atasan dari terpidana Yudistira tak tersentuh apapun.

“Belum ada dia diperiksa atau-

Mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangka Selatan (Basel) dr Franseda, saat menjalani persidangan.

pun bersaksi. Mestinya kalau memang mereka (Kejaksaan Negeri Toboali) konsisten, independen dan tak terpengaruh apapun dalam pe­ negakan hukum, pasti segala pihak manapun yang sudah menjadi fakta persidangan wajib diperiksa ataupun dihadirkan,” ucap Davit.

Niat baik yang sudah dilakukan oleh kliennya menurut Davit berupa pengakuan sejak BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan hingga persidangan harus jangan dianggap angin lalu. Tetapi harus menjadi fakta hukum dan segera ditindak demi rasa keadilan.

“Semuanya tergantung pada jaksa penuntutnya, apakah serius me­ reka dalam menangani perkara ini atau tidak. Tapi nampaknya dari pengakuan jujur para terdakwa selama ini tidak ada yang ditindak lanjuti, kecuali terdakwa Jamro, itu pun setelah didesak sekian lama oleh

publik,” ujar pengacara muda ini.

Bilamana Kejaksaan Negeri Toboali bertahan, maka cibiran ma­syarakat akan terus terjadi.

Menurutnya tidak terlambat bilamana mau menuntaskan utuh per­kara tersebut. Kliennya sebagai pihak kecil yang dikorbankan oleh jaksa penuntut siap bekerja sama.

“Klien kita hanyalah sales biasa, kecil sekali perannya kalau hanya untuk kelancaran gratifikasi kepada Jamro dan dr Franseda, dan itu sudah terkuak di fakta persidangan.

Ada yang lebih besar, tapi kalau jaksanya berani dan tak terseret kepen­ tingan apapun, klien kita siap bekerjasama,” bebernya.

Sesuai fakta persidangan yang ada selama ini menyebutkan ada peran Direktur Utama PT DAP, RH dalam proses gratifikasi yang menyeret mantan Bupati Basel H. Jamro, H. Jalil. Namun anehnya

FOTO | IST

sampai saat ini pihak jaksa penuntut tak kunjung menindak lanjutinya. Pengakuan terpidana Yu­ distira selaku sales biasa menyatakan masih ada pimpinannya yang lebih tinggi dan diakui Yudistira di Pengadilan uang yang dise­ rahkan kepada Jamro melalui ter­ pidana dr. Franseda sudah sepengetahuan bosnya itu. “Uangnya untuk fee (Rp850 juta) dari uang perusahaan. Uang itu kata Pak Franseda buat Pak Bupati (Jamro),” ungkap Yudistira.

Setelah memberikan uang tersebut diakui juga oleh Yudistira sebagai anak buah dirinya juga sudah melaporkan langsung hal tersebut kepada bosnya itu RH. Pimpinan­ nya sendiri sudah menyetujuinya sesuai dengan komitmen awal dimana perusahaan akan berkontribusi dalam bentuk fee bilamana sebagai pemenang. vRita

Uang Saku Paskibraka Dipotong Rp.150 Ribu

Lakalantas & Curanmor Marak, Satlantas Kembali Giat Razia

SEKDA BANGKA PERINTAHKAN DISPORA UNTUK BAYAR LAGI

Kapolres Bangka, AKBP Sekar Maulana SIK.

FOTO: IST

Sungailiat, Trans - Maraknya aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan peristiwa kecelakaan lalu lintas (Lakalantas) membuat Satlantas Polres Bangka meningkatkan giat rutin kendaraan. Seperti yang dilaksanakan pada Selasa (23/8) lalu, Satlantas Polres Bangka kembali menggelar giat rutin kendaraan di jalan Raya Sungailiat – Belinyu depan Warung Kopi Tungtau Sungailiat, sekitar pukul 10.00 WIB. Kapolres Bangka, AKBP Sekar Maulana SIK melalui Kasat Lantas Polres Bangka, AKP Dewi didampingi Kanit Tilang Satlantas Polres Bangka, Aiptu Kardonetso Siagiaan kepada wartawan mengatakan, giat tersebut dilakukan guna menekan angka curanmor dan lakalantas di wilayah hukum Polres Bangka.

Dikatakannya, kebanyakatn pelanggaran tampak kasat mata, sehingga petugas harus meme­ riksa kelengkapan surat-surat pengendara. “Giat rutin ini ditingkatkan untuk kendaraan roda dua dan roda empat. Pelanggaran kasat mata, masalah surat-surat masih mendominasi. Ini ditingkatkan untuk menekan angka lakalantas dan curanmor,” ujar Aiptu Kardonetso disela-sela kegiatan.

Dikatakan Aiptu Kardonetso Siagian, hasil giat Selasa pagi kemarin, pihaknya mendapatkan 15 kendaraan yang didapatkan melakukan pelanggaran. Pelanggaran tersebut dikenakan sanksi ti­lang, yakni 1 lembar SIM, 2 unit sepeda motor dan 12 lembar STNK. Pantauan wartawan, pelanggaran banyak didominasi pengemudi dari kalangan ibuibu yang mengendarai sepeda motor. vRita

Sungailiat, Trans - Orang tua salah satu Paskibraka tahun 2016, Ujang Suprianto memprotes pemotongan sejumlah uang hak anggota Paskibraka.

Hal ini kemudian ia sampaikan ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bangka dan Sekda Bangka mengaku akan segera membenahi.

Ujang menuturkan, ada pemotongan sekitar Rp.150 ribu per anggota Paskibraka usai melaksanakan tugasnya pada puncak pengibaran ben­ dera merah putih dalam rangka HUT RI ke 71 beberapa waktu lalu. Ia menyayangkan hal ini terjadi dan diminta menjadi pelajaran berharga agar tidak terulang di waktu mendatang.

“Uang itu dipotong sekitar Rp 150 ribu per anak, itu kemungkinan terjadi juga pada personil tentara yang ikut dalam barisan paskibraka,” sebut Ujang di Kantor Bupati Bangka, Selasa (23/8) lalu.

Hal ini sudah ia sampaikan ke pihak Dispora Kabupaten Bangka yang kemudian sempat terjadi perbedaan penjelasan antara Kepala Dispora Bangka, PPTK kegiatan serta staf dari salah satu PPTK. Kondisi itu kemudian yang membuat berujung pemanggilan oleh Sekda Bangka Fery Insani termasuk dirinya guna memperjelas persoalan tersebut.

“Kita tadi sudah dipang-

Anggota Paskibraka Kabupaten Bangka tahun 2016.

gil, kebetulan anak saya juga jadi paskibraka tahun ini.

Yang jelas kita minta diselesaikan dalam waktu beberapa hari ini, agar uang itu diberikan kepada anak-anak. Hal serupa pernah terjadi juga tahun lalu kita minta ada perhatian dan sanksi bagi oknum yang melakukannya. Ini pelajaran,” tugas Ketua DPD KNPI Kabupaten Bangka itu.

Sementara Sekda Bangka Fery Insani menjelaskan, ia telah memanggil pihak terkait termasuk Dispora Kabupa­ ten Bangka. Terkait apa yang diutarakan Ujang. Ia menilai hal itu merupakan wujud rasa sayang kepada Pemkab Bangka dengan cara mengingatkan, dan dalam hal ini dibe­ rikan kesempatan kepada Dispora untuk menyelesaikannya.

“Tapi ini masalah miss komunikasi kok, tidak masalah.

Saya perintahkan hak orang harus dikembalikan. Masalahnya Cuma soal teknis keuangan,”

FOTO: IST

kata Fery. Menurutnya, ada mekanisme yang dikenal Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) dan Tambahan Uang (TU) dan nantinya akan diganti untuk uang Paskibraka setelah pemberkasan dilengkapi.

Dalam persoalan paskibraka ia melihat ada kesulitan dalam melakukan entry data.

“Manusia itu kan ada salah, tidak selalu benar. (Sanksi) kita lihat sampai sejauh mana.

Tetapi kalau hitungan admi­ nistrasi yang mereka tidak sengaja tidak apa-apa. Jadi tidak ada unsur kesengajaanlah dan kami sudah perintahkan pak Dalyan (Kadispora) itu diajukan lagi,” tukasnya.

Masalah ini juga diakui mantan Sekda kota Pangkalpinang ini sebagai pembelajaran berkaitan dengan hakhak seseorang. “Hidup ini kan hanya sementara, jadi sementara masih hidup gunakanlah untuk hal-hal yang baik,” pesan Fery. vRita

Aksi mereka tidak hanya pada malam itu, paginya mereka juga sukses membobol me­ sin ATM dengan cara yang sama.

“Aksi pertama mereka juga berhasil membobol jutaan rupiah di ATM yang sama, bermodalkan obeng,” kata Kusnedy seraya mengatakan, tersangka berhasil diringkus aksi sebelumnya sempat dicurigai dan kemudian intai sekuriti bank.

Saat dilakukan penangkapan, tersangka berhasil diringkus, na-

mun kedua rekannya berhasil kabur. Untuk sementara ini, Satreskrim mengamankan sejumlah barang bukti. Obeng, Handphone OPPO dan NOKIA, dompet berisi ATM BNI, 2 buah ATM BRI, KTP dan uang tunai Rp3.750.000 hasil kejahatan pelaku. “Pembo­ bolan ATM modusnya baru, berbeda de­ngan kasus-kasus pembobolan ATM lainnya. Kasusnya masih kita kembangkan dan pelaku masih kita kejar,” pungkasnya. vMirwansyah, SE

Polres Beltim Tangkap Pencuri Kabel Manggar, Trans - Tim Buru Sergap (Buser) Polres Belitung Timur (Beltim) mengaman­ kan seorang pelaku tersangka pencurian kabel tembaga di pelabuhan milik PT. GMB, Dusun Lipat Kajang, Desa Baru, Kecamatan Manggar, Senin (22/8) lalu.

Pelaku bernama Iswanto alias Ujang (24) ditangkap di rumah­ nya, Desa Lalang Jaya, Kecamatan Manggar sekitar pukul 13.00 WIB. Keseharian pelaku diketahui bekerja sebagai buruh harian le­pas. Ia diamankan bersama barang bukti berupa kabel tembaga yang sempat dijual pelaku di tempat penampungan barang bekas.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi pelaku diketahui masyarakat sekitar PT. GMB, Minggu (21/8) siang sekitar pukul 12.00 WIB. Namun hingga ke­ esokan harinya, anggota Buser Polres Beltim baru dapat memastikan identitas pelaku. “Setelah mendapat informasi pencurian kabel tembaga tersebut, Unit Bu­ ser langsung bergerak ke TKP dan langsung melakukan penyeli-

dikan,” ungkap Kapolres Beltim, AKBP Nono Wardoyo, Sik melalui Kasat Reskrim Polres Belitung AKP Yogi Pramagita (23/8).

Kasat Reskrim menjelaskan begitu bahwa Unit Buser mendapatkan informasi barang curian milik PT. GMB dilakukan pelaku Ujang (24). Mendapat informasi tersebut, Unit Buser Polres Beltim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. “Sekitar pukul 13.00 WIB, Ujang berhasil diamankan di rumah orang tuanya.

Setelah diamankan saudara Ujang mengakui dia yang melakukan pencurian,” sebut Kasat Reskrim.

Ditambahkannya, hasil curian ternyata sudah dijual pelaku kepada pengepul barang bekas seharga Rp. 1 Juta. Beruntung, barang bukti dapat diamankan, karena pengepul bersedia menyerahkan barang bukti untuk kepenti­ ngan penyelidikan. “Pelaku akan kita jerat dengan pasal pencurian.

Saat ini pelaku sudah diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut guna kepentingan penyelidikan,” tukasnya. vRita

Pencarian Kapal Pengangkut Elpiji Yang Tenggelam Dihentikan

Satu dari tiga ABK selamat ketika menjalani perawatan di rumah sakit.

Tanjungpandan, Trans - Pencarian Kapal Motor (KM) Kartika II yang mengangkut gas elpiji yang dilaporkan tenggelam, resmi dihentikan. Hal ini diungkapkan Danpos AL Mendanau, Kapten Laut (P) Muhammad Salam, Selasa (23/8) lalu.

Kapten Laut (P) M Salam me­ ngatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan jajaran Polair Polres Belitung, Basarnas dan Syahbandar Kabupaten Belitung untuk melakukan pencarian, namun hingga kurang lebih seminggu melakukan pencarian, kapal bermuatan ribuan elpiji itu tidak ditemukan. Bahkan, sebelumnya tim ini mendapat informasi, kapal tenggelam di Pulau Gelase, namun setelah dicari kapal itu tidak ada. “Akhirnya kita memutuskan untuk melakukan pencarian,” ujar Kapten Salam.

Meski begitu, pihaknya terus berkoordinasi dengan para nelayan. Sebab, sebelum ditemukannya kapal ini, akan berdampak buruk pada aktivitas pelayaran di Indonesia, khususnya di Perairan Bangka Belitung (Babel). “Ba-

FOTO: IST

haya yang disebabkan hilangnya kapal ini, dapat menghambat aktivitas pelayaran, misalnya, kapal ini nyangkut ke kapal lain, oto­ matis kapal yang normal akan tersangkut juga hingga menyebabkan kerusakan”, katanya.

“Maka dari itu, kami meminta kepada nelayan, jika menemukan adanya benda semacam elpiji di laut, diharapkan untuk melaporkan ke kantor polisi terdekat,” imbuh pria asal Palembang ini.

Kapten Laut (P) M Salam menambahkan, alasan lain pencarian dihentikan lantaran seluruh korban dalam kondisi selamat.

Meski para korban ini, ditemukan secara terpisah, yakni di Cilegon dan Pulau Bangka.

Seperti diberitakan, Kamis (18/8) lalu, Kapal Motor (KM) Kartika II yang mengangkut ribuan gas elpiji dari Pelabuhan Pangkal Balam menuju Tanjungpandan, dikabarkan hilang, Sabtu (13/8) lalu. Hingga saat ini kapal yang mengangkut 5 anak buah kapal dan satu penumpang ini belum ditemukan. vRita

Tangkap Jambret, Dua Polisi Dapat Penghargaan Tanjungpandan, Trans - Dua anggota polisi personil Polres Belitung, Bripda Achmal Subakti dan Bripda Alkafi, mendapatkan penghargaan dari Kapolres Belitung, AKBP Sunandar SIK, setelah berhasil menangkap dua pelaku jambret yang meresahkan warga Belitung, Senin (26/7) lalu.

Pemberian penghargaan ini dilaksanakan di Polres Belitung, Senin (22/8) lalu. Kedua anggota polisi ini sebelumnya pernah “berjuang” sampai kejar-kejaran de­ ngan para penjambret di kawasan Air Raya hingga ke Simpang Membalong.

Bahkan, sebelum mengaman­ kan kedua pelaku jambret yang ber-

nama Anggi (22) warga Sijuk dan Satria (24) warga Semabung Lama Pangkalpinang, dua polisi ini sempat terjatuh, hingga akhirnya berhasil meringkus dua penjahat ini.

Kapolres Belitung AKBP Sunandar SIK, mengucapkan terima kasih kepada dua personil polisi ini. Keduanya sudah menjalankan tugas dengan baik. Maka dari itu, diminta kepada polisi lain, untuk meniru perjuangan yang dilakukan kedua polisi ini.

“Yang dilakukan kedua polisi ini patut dicontoh. Khususnya bintara remaja, untuk memotivasi dalam melaksanakan tugas membantu melayani dan mengayomi masyarakat,” ujar Kapolres Belitung. vRita

29 Agust - 11 Sept 2016 | No. 331 2 Th XVII

Ronaldo Ingin Gantung Sepatu Di Madrid

Presiden Apresiasi Atlet Peraih Medali Olimpiade

M

Presiden Jokowi meminta Menpora untuk fokus memberikan prioritas pada cabang-cabang olahraga yang sudah kelihatan prestasinya, baik dari sisi sarana dan prasarana, camp untuk latihan dan untuk pelatnas.

Jakarta, Trans – Para atlet Indonesia yang berhasil memperjuangkan medali di Olimpiade Rio 2016, di­ sambut sangat meriah oleh publik ketika kembali ke Tanah Air Indonesia. Kedatangan para atlet Indonesia membuat kota Jakarta bergemuruh, para olahragawan terebut diarak keliling kota Jakara.

Rombongan atlet Olimpiade Indonesia datang ke Istana Negara dengan diarak dari Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga menggunakan bus tingkat atap terbuka atau Bandros yang dibawa langsung dari Ban­ dung. Para pejuang medali Olimpiade 2016 diterima Presiden Joko Widodo di Istana Negara, pada Rabu 24 Agustus 2016 lalu.

Presiden Jokowi atas nama rakyat, dan atas nama pemerintah menyampaikan ucapan selamat dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perjuangan seluruh atlet Indonesia pada Olimpiade 2016, di Rio de Janeiro, Brasil. Presiden menilai konti­ ngen Indonesia telah berjuang maksimal dan memberikan hasil yang maksimal.

“Kalau di London 2012 dulu kita mendapatkan 2 medali, satu perak dan satu perunggu. Sekarang kita mendapatkan 2 perak dan 1 emas,” kata Presiden Jokowi saat menerima konti­ ngen Olimpiade Indonesia 2016, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (24/8) lalu.

Menurut Presiden, prestasi yang dicapai kontingen Indonesia adalah sebuah perjalanan kerja keras yang panjang, dari cabang-cabang olahraga yang ada yang menata perencanaannya de­ ngan baik, bukan sesuatu yang instan.

Untuk itu, Presiden Jokowi telah memerintahkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) untuk fokus memberikan prioritas pada cabang-cabang olah-

FOTO: ST

Presiden Jokowi bersama peraih emas Olimpiade Brasil, Tontowi Ahmad dan Liliyana Natsir, serta Sri Wahyuni dan Eko Yuli, di Istana Negara, Jakarta.

raga yang sudah kelihatan prestasi­ nya, baik dari sisi sarana dan prasarana, camp untuk latihan dan untuk pelatnas.

“Saya kira kalau ini kita lakukan dengan sebuah perencanaan jangka panjang yang baik, saya meyakini bahwa emas-emas yang lain akan bisa kita dapatkan dari lebih banyak di cabangcabang olahraga yang sekarang sudah mendapatkan medali maupun di cabangcabang yang belum,” tutur Presiden.

Tetapi, lanjut Presiden, fokus tidak semua harus kita kerjakan.

Fokus di tempat-tempat yang memungkinkan kita untuk mendapatkan medali dan juga anggarannya. “Tadi sudah saya perintahkan kepada Menteri, kepada Menpora untuk juga memberikan prioritas dan fokus pada cabang-cabang yang kemungkinan di dalam, baik di Olimpiade atau nantinya di Asian Games bisa mendapat­ kan medali,” kata Presiden Jokowi.

Sementara itu, Menpora Imam Nahrawi menjelaskan, Pemerintah sudah menentukan lokasi pelatihan nasional (pelatnas) untuk beberapa cabang olah raga de­ ngan berbagai fasilitas yang memadai.

“Beberapa cabang olah raga seperti angkat besi dan cabang olah raga terukur lainnya. Kami akan memindahkan ke kawasan Cibubur. Di sana kita pu­ nya yang namanya ‘Olympic center’. Mulai dari tempat latihan, tempat tinggal sampai dokter,” jelas Menpora Imam Nahrawi.

Selain itu lanjut Menpora, untuk pendanaan pelatihan dan masa depan atlet, Presiden Jokowi sudah menyetujui dibentuknya Yayasan Dana Olah Raga. “Bapak Presiden baru saja menyetujui agar dibentuk Yayasan Dana Olah Raga. Itu memung­ kinkan bagi pendampingan sekaligus bantuan kepada pembinaan dan masa depan atlet. Sampai kapanpun,” lanjut Menpora.

Menpora Imam Nahrawi juga menjelaskan, Pemerintah akan memenuhi janjinya untuk memberikan bonus bagi atlit Olimpiade Rio yang menyumbangkan medali. “Kita harap­ kan akhir September, bonus masing-masing Rp5 miliar bagi Owi (Tontowi Ahmad) dan Butet (Liliyana Natsir), lalu bonus Rp2 miliar bagi Sri dan Eko bisa kita cairkan,” jelas Menpora.

Liliyana Natsir, atlit bulu tangkis peraih medali emas Olimpiade Rio bersama pa­ sangannya Tontowi Ahmad, mengapresiasi perhatian besar dari pemerintah. Ia

Jasper Cillessen

Diremehkan, Tapi Selalu Mengejutkan

J

asper Cillessen resmi pindah dari Ajax Amsterdam untuk bergabung dengan Barcelona. Dengan keputusan Barcelona menetapkan Ter Stegen sebagai kiper utama mereka musim 2016/17, banyak yang heran kenapa Cillessen bersedia melepas kemapanan sebagai kiper utama Ajax dan timnas Belanda untuk memperkuat tim Catalan?

Cillessen resmi menjadi anggota skuat Barcelona, Kamis (25/8) ini, dengan kesepakatan transfer yang diperkirakan mencapai €12 juta. Kedatangan Cillessen menjadi bagian dari gelombang perpindahan yang juga me­ libatkan Claudio Bravo -- yang sudah bernegosiasi dengan Manchester City -- kemudian Joe Hart, dan Tim Krul. Tak banyak yang mengira Barcelona bakal meminang Cillessen setelah sejumlah nama lain seperti Pepe Reina dan Diego Alves masuk bursa.

Cillessen memulai debut profesional akhir Agustus enam tahun lalu. NEC Nijmegen tidak dapat memainkan Babos pada pertan­ dingan melawan SC Heerenveen.

Kiper senior asal Hongaria itu harus menjalani operasi minor akibat cedera. Pelatih Wiljan Vloet

pun memutuskan untuk memainkan pemuda pendiam yang baru memulai karier profesionalnya.

Pada 28 Agustus 2010, Cillessen mencatat debut di Goffertstadion. NEC bermain imbang 2-2 di kandang sendiri meski sempat unggul dua gol terlebih dahulu.

Sejak saat itu, posisi Cillessen tak pernah tergeser. Meski Babos telah pulih, Vloet tetap menja­dikan Cillessen sebagai kiper utama NEC. Dalam 31 penampilan pada musim 2010/11, Cillessen membangun reputasi sebagai kiper muda yang memenuhi standar sepakbola Belanda. Pintar mem­baca permainan, pandai memainkan bola dengan dua kaki, dan cakap bermain sebagai sweeper-keeper.

Ajax langsung menyambar bakat muda ini pada musim berikutnya. Keputusan Cillessen pindah jelas mendatangkan konsekuensi. Statusnya didemosi menjadi sekondan bagi Kenneth Vermeer. Hanya empat pertandi­ ngan yang dicicipi Cillessen pada musim 2011/12 dan tiga di antaranya sebagai pemain pengganti.

“Dia pemain berbakat dan berada dalam skuat sebagai pilihan ketiga atau keempat,” kenang Babos kepada Voetbal Internatio­

nal. “Dia kemudian mendapat kesempatan karena saya harus menjalani operasi hernia. Dia memanfaatkan betul kesempatan itu.”

Kesempatan Cillessen me­ nyambar posisi utama dari tangan Vermeer seakan menunggu waktu. Frank de Boer la-

berharap perhatian ini bisa membangkitkan semangat atlet-atlet Indonesia untuk berkompetisi di Olimpiade berikutnya.

“Luar biasa perhatian pemerintah bagi kita para pejuang Olimpiade.

Ini membuat kita bersemangat lagi. Mudah-mudahan membangkitkan adik-adik kita untuk berprestasi lagi dan mengharumkan nama bangsa di Olimpiade berikutnya,” kata Liliyana Natsir.

Liliyana Natsir berharap ke depan­ nya tradisi perolehan emas di cabang bulu tangkis tetap ada. Ia optimistis jika Pemerintah konsisten membe­rikan perhatian kepada dunia olah raga, seorang atlet tidak lagi berpikir untuk masa depannya, karena kehidupannya sehari-hari sudah dijamin oleh negara.

Indonesia yang mengirimkan 28 atlet di Olimpiade Rio de Janeiro 2016, berada di posisi ke-46. Tim Merah Putih berhasil mengumpulkan satu medali emas dan dua perak. Medali emas Indonesia dipersembahkan oleh ganda campuran bulu tangkis Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir. Sedangkan dua medali pe­ rak disumbangkan oleh atlet angkat besi, Sri Wahyuni dan Eko Yuli Irawan. vQ4

ma-kelamaan gemas dengan penampilan Vermeer yang tidak konsisten serta membuat sejumlah blunder. Puncaknya terjadi ketika Ajax melawat ke markas PSV Eindhoven, September 2013.

Di awal babak kedua, Vermeer salah mengantisipasi um­ pan silang Memphis Depay sehingga bola dimanfaatkan Tim Ma­ tavz untuk menjebol gawangnya.

Ajax kalah telak 4-0 pada pertan­ dingan itu. Kesabaran De Boer habis. Terdorong desakan pu­ blik, mulai pertandingan berikut­ nya Vermeer dijadikan kiper cada­ ngan. Dengan demikian, hampir dua tahun setelah kepindahannya, Cillessen sukses merengkuh posisi sebagai kiper utama Ajax.

Hampir pada saat bersamaan, mantan kiper timnas Belanda, Piet Schrijvers, dengan berani meramalkan Cillessen bakal menjadi kiper utama Oranje.

Selain Schrijvers, tidak ada yang berpikiran Cillessen akan secepat itu menjadi kiper utama Belanda. Tidak demikian dengan Louis van Gaal dan Frans Hoek. Pelatih dan asisten timnas Belanda itu telah mengamati kemampuan Cillessen.

16

egabintang asal Portugal, Cristiano Ronaldo, berhasrat untuk bertahan di Real Madrid selama 10 tahun lagi atau sampai usia 41 tahun. Sejak mengangkat Piala FA untuk Manchester United pada 2004, karir Ro­ naldo dibanjiri prestasi kolektif tim dan penghargaan individual. Namun Ronaldo yang memenangkan Liga Champions dan Piala Eropa 2016 ingin mengabdikan sisa karirnya untuk Real Madrid.

“Ya, itulah yang saya inginkan. Saya berada di klub terbaik di dunia dan saya ingin pensiun di sini pada usia 41 tahun,” kata Ronaldo seperti dikutip media olahraga Spanyol, Marca, belum lama ini.

Ronaldo mengakui pencapaian musim lalu, juara Liga Champions dan Piala Eropa, adalah saat terbaik sepanjang karirnya di lapangan hijau. “Ini tahun yang tak terlupakan, di level klub dan internasional, secara kolektif dan indivi­dual, itu mengagumkan,” kata pria kelahiran Madeira, Portugal, 31 tahun lalu itu.

Berkat kesuksesan itu, Ronaldo me­ nyabet gelar Pemain Terbaik Eropa musim 20152016.

“Ini piala yang sangat pen­ ting

setelah memenangi dua kompetisi paling penting di tingkat klub dan internasional. Memenangkan penghargaan individu untuk melengkapi tahun yang luar biasa,” kata dia.

“Saya harus berterima kasih kepada rekan saya dari Madrid dan Portugal, saya sangat gembira,” pungkasnya. vNr

Setelah diberikan kesempatan debut internasional di Jakarta, Juni 2013, terjadi perkembangan dramatis dalam keputusan Van Gaal menetapkan kiper utama Oranje untuk Piala Dunia di Brasil.

Laga uji coba internasio­nal melawan Indonesia rupanya tidak hanya menjadi momen pen­ ting penunjukan Robin van Persie sebagai kapten baru Oranje, tetapi juga ajang audisi bagi Cillessen. Sang kiper hanya tampil satu babak pada pertandingan yang diwarnai kemenangan Belanda 3-0. Tidak ada yang menyangka bahwa setahun berselang Cillessen pula yang menjadi pilihan utama Belanda di Piala Dunia.

Di Brasil, konsistensi Cillessen diuji. Van Gaal melakukan keputusan berani dengan mengganti­ nya saat pertandingan perempat-final melawan Kosta Rika hendak memasuki babak adu pe­ nalti. Pergantian Cillessen de­ ngan Tim Krul memberikan Belanda tiket ke semi-final, tetapi berpotensi merusak kepercayaan antara pemain dan pelatih.

Kini, bagaimana dengan peluang Cillessen tampil membela salah satu klub terbesar dunia, Barcelona? Para peragu menyoroti performa buruknya belakangan ini.

Mudah ditaklukkan di tiang dekat, salah melakukan timing saat me­ merankan tugas sebagai sweeper, dan teledor memberikan instruk-

si dalam membangun pagar tendangan bebas.

Tapi, pendapat Hoek berikut ini memberikan optimisme bahwa Barcelona telah membuat keputusan transfer yang tepat. “Saya rasa dia akan berkembang di Barcelona karena dia akan berlatih dan bermain bersama para pemain hebat. Maksud saya tidak hanya Lionel Messi, Luis Suarez, dan Neymar, tetapi juga Andres Iniesta, Gerard Pique, dan Javier Mascherano. Bermain bersama mereka akan mendatangkan manfaat bagi Cillessen,” ujar eks asisten Van Gaal itu.

“Cillessen akan menyatu dengan baik bersama Barcelona dan memenangkan banyak gelar bersama Luis Enrique, sosok yang juga saya kenal dengan baik.”

Fans Barcelona takkan me­ nyaksikan Cillessen melakukan berbagai penyelamatan spektakuler. Tapi, gaya main sang kiper memenuhi syarat yang diinginkan Barcelona. Terlebih lagi, Cillessen piawai dalam situasi one-on-one. Kemenangan telak Belanda atas Spanyol di Piala Dunia mungkin saja tidak terjadi seandainya Cillessen tidak mementahkan peluang David Silva.

Figur yang tidak menonjol se­ perti Cillessen akan butuh waktu memperoleh kepercayaan Barcelona. Tetapi, jika kesempatan itu didapat, dia akan benar-benar memanfaatkannya. vGL