Issuu on Google+

Edisi No.273 | Tahun Ke-XIII WWW.KORANTRANSAKSI.COM

Senin, 22 Juli - 4 Agustus 2013 Terbit setiap hari SENIN Harga Rp. 5.000 Luar Pulau Jawa Tambah Ongkos Kirim

PENERBIT: BINA INTERAKSI EKONOMI PERS

SK/MENPEN/1496/SIUPP/JAKARTA 22 JULI 1999

Tak Ada Korupsi Proyek Perbaikan Jalur Pantura

Bom Waktu?

LP Gusta & Arogansi Wamenkumham

Jakarta, Trans – Trans. Kinerja Kementrian PU akhir akhir ini banyak dikritik berbagai kalangan, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan perbaikan ruas jalan nasional di jalur pantura. KPK, misalnya. KPK melihat, adanya kemungkinan praktek korupsi di proyek jalan nasional FOTO | IST tersebut. Pada ruas Bambang Widjojanto. jalan jalur mudik ini, setiap tahun selalu ada perbaikan jalan. Sementara Kementrian Pekerjaan Umum (PU) mengaku, pihaknya telah bekerja sesuai prosedur. Direktur Bina Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II, Ditjen Bina Marga, Kemen PU, Winarno, dalam acara diskusi Radio di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu, pekan lalu mengungkapkan, pihaknya beserta seluruh jajarannya di lapangan, dalam melaksanakan kegiatan perbaikan jalan telah bekerja berdasarkan prosedur dan perencanaan yang matang. Kalau dikatakan ada dugaan korupsi, “ ya silahkan cek dan buktikan dilapangan,” Itu tugas mereka, ujarnya lantang. Mengenai proyek perbaikan rutin yang tiap tahun dilakukan di jalur Pantura, Winarno menjelaskan, beban jalur Pantura telah melebihi kapasitas jalan, sehingga permukaan jalan tidak kuat dan cepat rusak. Walaupun bahan yang digunakan kualitas tinggi, tapi saat beban tidak dikurangi maka kerusakan tak bisa dihindarkan, karena kapasitas jalan tidak sesuai dengan beban yang diemban, ujarnya. ŠŠŠ Bersambung hal 7 ...

Pelarian Tahanan Kantor Imigrasi Jakarta, Trans – Pelarian tahanan kantor Imigrasi di Indonesia tampaknya semakin terjadi. Baru-baru ini, dikabarkan ada empat orang tahanan kantor Imigrasi Jakarta Selatan yang kabur, dengan membobol ruang tahanan. Di Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, tahanan malah kabur saat diperiksa. Menurut keterangan yang didapat di kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, tahanan itu kabur Kamis sore. Saat itu Bustina—tahanan yang kabur, sempat pamit ke toilet dengan dikawal oleh petugas. Tetapi, karena petugas lengah, wanita yang bekerja di Malaysia itu justru menghilang. Sementara itu, menurut Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bandara Soekarno-Hatta, Efendi Parangin, saat dikonfirmasi wartawan dalam pesan singkatnya mengatakan Bustina bukan tahanan. Menurut dia, Bustina saat itu sedang diperiksa keabsahan cap pendaratannya dan bukan tahanan. “Pada saat petugas sedang klarifikasi atas keabsahan cap pendaratannya di ruang wawancara. Bustina pergi ke toilet dan tidak kembali lagi,” kata Efendi, Kamis (21/3). Petugas sempat melacak ke sekitar kantor. Tetapi tidak menemukan wanita muda kira-kira berusia 23 tahun itu. Diduga dia kabur ke jalan raya depan kantor Imigrasi, kemudian lanjut naik taksi. Bustina, seorang tahanan wanita Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten, yang merupakan warga Singkawang, Kalimantan Barat. ŠŠŠ Bersambung hal 7 ...

FOTO | IST

Polisi melakukan penjagaan di saat petugas pemadam kebakaran memadamkan api yang melumat bangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Tanjung Gusta, Medan, Kamis (11/7/2013) malam.

Dinilai menampilkan show-show yang tidak jelas ketimbang menyelesaikan persoalan dalam mengurus lembaga pemasyarakatan, kelayakan Denny Indrayana sebagai Wamenkumham dipertanyakan.

Jakarta, Trans – Sejak dicopotnya Sihabudin sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, pada akhir Januari 2013 lalu, telah terjadi kerusuhan-kerusuhan yang sungguh memprihatinkan di lembaga pemasayarakatan yang ada di Indonesia. Penyerbuan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cebongan, Sleman, Sabtu, 23

Maret 2013, hingga kini masih menyisakan banyak pertanyaan ini. Terbaru, ada kejadian beruntun di LP Tanjung Gusta dan Rutan Batam, yang menandakan sistem keamanan LP belum memadai. Padahal, sekitar enam bulan lalu, Sihabudin dianggap tidak memenuhi harapan dalam menertibkan lapas. Peredaran nar-

ŠŠŠ Bersambung hal 7 ...

Jokowi ‘Ngebet’ Punya MRT Jakarta, Trans - Pembangunan megaproyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta dipastikan akan dimulai pada Oktober 2013. Untuk pengerjaan persiapan pembangunan fisik MRT, rencananya akan dimulai pada awal pekan ini. “Bukannya mundur. Targetnya belum berubah sama sekali, masih sama kok. Targetnya Oktober pembangunan jalan. Sebelum itu, ada pengerjaan persiapan fisik di lapangan,” ujar Direktur Utama PT MRT Jakarta, Dono Boestami di Balai Kota Jakarta, Kamis (4/7). Pengerjaan persiapan pembaŠŠŠ Bersambung hal 7 ...

S

FOTO | ILUSTRASI

MRT Jakarta

NIP Bodong Banyak Beredar Di BKN Jakarta, Trans - Dilema yang dihadapi para calon pegawai negeri sipil (CPNS), yang berimbas kepada beban moral dan pisikolgis. Mereka berharap mendapat pekerjaan dengan mengeluarkan uang puluhan juta sampai ratusan juta rupiah, pada akhirnya berujung kepada hal yang sangat tidak mengenakan. Hal itu terungkap dengan adanya laporan kepada Nasional Corruption Watch (NCW), barubaru ini. Korban CPNS berinisial DN dan beberapa korban lainnya, mengaku bahwa setelah menunggu setahun lebih dan mengeluarkan uang puluhan juta bahkan

kotika, pungutan liar, dan penggunaan ponsel dalam tahanan, masih ditemukan. “Program-program di lapangan, anti HP, anti pungli, anti narkoba, harus dilakuin progresif sehingga penyegaran perlu untuk dilaksanakan. HP, pungli, narkoba, masih ada,” kata Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Denny Indrayana, seusai serah terima jabatan. Denny mengatakan, evaluasi pegawai menjadi penting untuk terus dilakukan, tidak terkecuali di level pimpinan. Dirjenpas yang baru pun, menurutnya, akan dievaluasi juga. “Jika enam bulan ini penyegaran tidak membawa dampak yang diharapkan di lapangan, tantangan-tantangan di lapas tidak terselesaikan, ya harus siap dievaluasi juga,” ujarnya. Pernyataan Denny itu terasa sangat arogan bagi pejabat-pejabat tertentu. Enam bulan setelah itu, terjadi kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara. Kerusuhan ini terjadi dianggap sebagai akibat tidak seriusnya kerja Kementerian Hukum dan HAM. Kelayakan Denny Indrayana sebagai Wamenkumham pun dipertanyakan. “Ya, pembenahan dan perbaikan Lapas tidak cukup dengan pencitraan,” kata Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo, Jumat (12/7).

sampai ratusan juta rupiah, sampai Jumat (19/07) sesuai dengan petunjuk perantaranya berinisial EK dan oknum BKN yang berinisial PT, jawaban diterima uang itu akan dikembalikan. Namun, di dalam pertemuan dilaksanakan di sebuah kantin dekat musholla kantor BKN Cililitan Jakarta Timur, belum ada kejelasan yang pasti. PT dan EK menjanjikan uang akan dikembalikan paling lambat tanggal 27 Juli 2013 bagi yang tidak sabar lagi. Modus operandi yang dilakukan oleh oknum EK dan PT dari BKN, cukup menarik memang. EK

FOTO | RR

bagian rekrut CPNS berkerjasama dengan oknum BKN, membuat NIP. NIP ini yang dijanjikan akan turun bagi para pencari kerja CPNS menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Karena itu, CPNS harus mengeluarkan uang sesuai kesepakatan. Kemudian dibuatlah surat perjanjian di atas materai dan diterima dengan mempergunakan kwitansi di atas materai berkekuatan hukum. Ketua Umum NCW Syaiful Nazar, meminta agar permasalahan yang merongrong kewibawaan pemerintah dan merugikan

Orang tua DN (Kiri) dan orang tua korban di pintu masuk Kantor BKN, Cililitan, Jakarta, (19/7).

ŠŠŠ Bersambung hal 7 ...

Menata Diri

erakah , korup, memperkaya diri sendiri di tengah derita orang lain merupakan sifat yang mestinya ditinggalkan. Sebaliknya sifat santun, dermawan, sabar, rela berkorban, penuh kasih sayang, saatnya dikedepankan. Di tengah sebagian masyarakat yang sedang kekurangan bahan pangan, bingung dan limbung menyusul harga sembako yang kian melambung, sangatlah tidak etis, jika para penguasa dan pemilik modal berlomba menangguk untung. “Sebaiknya kita tingkatkan kecerdasan emosi, derajat perasaan dan kepedulian terhadap sesama,” tutur Dulloh, dengan lirih. Ya, sejak mengawali puasa tahun ini rakyat sudah dihadang naiknya beragam harga barang. Jika menengok ke belakang, kenaikan harga, khususnya sembako memang rutin terjadi setiap menjelang bulan puasa. Hanya saja, kenaikan kali ini lebih merata dan telah berlangsung cukup lama jauh sebelum bulan Ramadhan datang. “Ini sebagai dampak dari kenaikan harga premium dan solar,” kata Dulloh lagi. Meredam gejolak harga mestinya sudah diantiŠŠŠ Bersambung hal 7 ...

FOTO | ILUSTRASI

WARTAWAN KORAN TRANSAKSI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS LIPUTAN DILAPANGAN WAJIB BERPAKAIAN ATRIBUT KORAN TRANS, DIBEKALI IDENTITAS ID CARD. TUGAS LIPUTANNYA TERCANTUM PADA BOKS REDAKSI, DILUAR ITU REDAKSI TIDAK BERTANGGUNG JAWAB. JIKA ANDA MERASA DIRUGIKAN LAPORKAN SEGERA KEPADA PIHAK KEPOLISIAN-RI TERDEKAT


HALAMAN 2

KORAN TRANSAKSI THN 13

TRANS HUKUM

NO.273. ‰ TH XIII SENIN, 22 JULI - 4 AGUSTUS 2013

Sidang Kasus Teroris

VONIS

Pria Pemilik Narkotika Divonis 4,8 Tahun Penjara Jakarta, Trans - Karena tidak mau mengaku dan berterus terang, terdakwa Lie Wie Jon alias Jon yang diadili terkait kasus kepemilikan narkotika, tidak bisa berbuat apa-apa saat mendengar dirinya dijatuhi tuntutan hukuman pidana selama 6, 6 tahun penjara. Awalnya, terdakwa Lie Wie Jon alias Jon ini, ditangkap saat Ahmad Subekti dan Gabriel Vieraire, anggota polisi dari Satuan Narkotika Polsek Metro Penjaringan, Jakarta Utara, mendapatkan informasi bahwa di sekitar Pasar Rawa Bebek, Penjaringan, Jakarta Utara, sering dijadikan sebagai ajang untuk bertransaksi narkotika. Berbekal informasi tersebut, kedua anggota polisi itu langsung melakukan penyelidikan. Benar saja, ketika sudah sampai dilokasi, terdakwa Lie Wie Jon alias Jon pun berhasil ditangkap. Ketika digeledah, dari telapak kaki sebelah kiri terdakwa lie wie Jon alias Jon ditemukan narkotika jenis shabu-shabu seberat 1,88 gram yang dibalut dengan menggunakan handsa-plast. Saat itu, menurut pengakuan terdakwa Lie Wie Jon alias Jon, narkotika itu dibeli dari saudara Cie-cie (DPO) seharga Rp.1,2. Detik itu juga, terdakwa Lie Wie Jon alias Jon dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Pada sidang yang sebelumnya, terdakwa Lie Wie Jon alias Jon mengakui bahwa benar ia ditangkap karena kedapatan memiliki narkotika. Terdakwa Lie Wie Jon alias Jon juga mengatakan, sebelum ditangkap polisi, ia memang disuruh oleh Cie-cie untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu di sekitar Pasar Rawa Bebek, Penjaringan, Jakarta Utara. Seketika itu juga, shabu-shabu tersebut, langsung disembunyikan di bawah telapak kakinya. Hal itu dilakukan, karena dirinya takut terkena razia. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ireine R Korengkeng, SE, SH. MH mengatakan bahwa perbuatan terdakwa Lie Wie Jon alias Jon telah terbukti bersalah dan melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika. Terdakwa Lie Wie Jon alias Jon juga dituntur agar dijatuhi hukuman pidana selama 6,6 tahun penjara. Selain hukuman pidana tersebut, terdakwa Lie Wie Jon alias Jon juga harus membayar denda sebesar Rp.800 juta. Apabila denda tersebut tidak bisa dibayar, maka terdakwa Lie Wie Jon alias Jon harus menggantinya dengan hukuman kurungan selama 6 bulan. Selain itu, barang-bukti berupa dua bungkus plastik klip yang berisikan shabu-shabu seberat 1,88 gram, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, serta memerintahkan agar terdakwa Lie Wie Jon alias Jon tetap ditahan. Rabu, 10 Juli 2012, pukul 14.00 wib, setelah bermusywarah, Hakim Ketua Purwanto SH MH yang didampingi hakim anggota Zaini SH MH dan Raden Anton Widyo Priyono SH MH, menjatuhkan vonis kepada terdakwa Lie Wie Jon alias Jon dengan hukuman pidana selama 4,8 tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan. Terkwa juga harus membayar denda sebesar Rp.800 juta. Apabila denda tersebut tidak bisa dibayar, maka terdakwa harus menggantinya dengan hukuman kurungan selama 4 bulan. Sedangkan barang- bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu seberat 1,88 gram, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, dan memerintahkan agar terdakwa Lie Wie Jon alias Jon ditahan. Begitu mendengar putusan dari majelis hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ireine R Korengkeng, SE SH MH langsung mengatakan, bahwa ia akan mengajukan banding. Pasalnya, vonis yang dijatuhkan oleh hakim ketua tersebut, sangat tidak sesuai dengan tuntutannya semula. Berdasarkan hasil pengamatan Tim Koran Transaksi, sebelum vonis itu dibacakan, pihak dari keluarga terdakwa Lie Wie Jon alias Jon, memang ada melakukan pendekatan dengan ketua majelis hakim. Hal itu dilakukan, agar vonis yang hendak dibacakan itu, bisa berubah. | Aston

Bom Dirakit Di Gunung Jati Sebelum naik ke Gunung Jati, alatalat berupa pupuk dan belerang sudah dipersiapkan, guna merakit bom. Jakarta, Trans - Kendati sempat tertunda selama dua minggu, sidang kasus teroris dengan terdakwa Harun Nur Rosyid bersama Hari Budianto alias Ari, kembali dilanjutkan. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara masih beragenda mendengarkan keterangan saksisaksi. Pada sidang yang sebelumnya, saksi Citra Sulistiya Anggun yang masih berusia di bawah umur dan tidak jadi diambil sumpahnya, mengatakan bahwa ketika dirinya sedang lewat di sekitar daerah Kandangan, Baki, Solo, Jawa Tengah, dia dipaksa oleh orang yang tidak dikenal untuk masuk ke dalam semak-semak belukar. Selanjutnya, barang-barang miliknya yang terdiri handphone (HP), anting-anting, gelang,

FOTO | ASTON

Saksi Ahmad Widodo dan Ahmad Azhar saat memberikan keterangan.

kalung serta uang tunai senilai Rp. 250.000 langsung dirampas. Jika barang itu ingin dikembalikan, dia harus menyerahkan uang tebusan sebesar Rp.1,8 juta. Saksi Citra Sulistiya Anggun menambahkan, bahwa di sekitar tempat tinggalnya itu, memang rawan dengan kasus perampasan. Kamis, 4 Juli 2013, pukul 11.00

wib, saksi Ahmad Widodo yang berstatus sebagai terdakwa dalam kasus teroris itu mengatakan, bahwa dia kenal dengan terdakwa Harun Nur Rosyid karena merupakan tetangganya sendiri. Namun, ia sama sekali tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa. Ahmad Widodo mengaku se-

makin akrab dan sering jalan bersama dengan terdakwa Harun Nur Rosyid, sejak kompor gas miliknya diperbaiki. Ahmad Widodo juga mengaku kalau dirinya dan terdakwa mencari pasangan muda-mudi di sekitar persawahan yang berada di daerah Kandangan, Baki, Solo, Jawa Tengah. Selanjutnya, barang-barang milik

Sidang Kasus Penipuan & Penggelapan Kembali Ditunda Jakarta, Trans - Tanpa alasan yang jelas, hakim IGK Adynatha, SH. MH yang ditunjuk sebagai hakim ketua untuk menangani kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Ernawati, SE itu pun kembali ditunda. Padahal, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ireine R Korengkeng, SE, SH. MH, sudah berhasil mendatangkan saksi-saksi. Modus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Ernawati, SE itu,berawal saat Drs. Suseno Djahri (korban) yang bertugas sebagai anggota polisi di kedutaan besar (Kedubes) Bangkok, Thailand, berhasil membeli 1 unit Apartement yang berlokasi didaerah Tanah Abang, Jakarta Pusat. Setelah Apartement itu berhasil dibeli, terdakwa Ernawati, SE pun langsung mendatangi Drs. Suseno Djahri (korban) ke Apartement miliknya yang berada dijalan Petcburi Road, Bangok, Thailand, untuk meminjam modal usaha. Selain untuk membeli mesin jahit dan bahan-bahan pakaian, terdakwa Ernawati, SE juga berniat untuk menambahkan jumlah karyawannya. Karena tidak mempunyai uang dalam bentuk Rupiah, Drs. Suseno Djahri (korban) pun berjanji, bahwa ia akan mengirimkan uang tersebut dalam bentuk dollar. Hal itu dilakukan, karena antara Drs Suseno Djahri dengan terdakwa Erna-

Pasalnya terdakwa Ernawati, SE sudah melayangkan surat kepada pihak MA dan KY untuk meminta perlindungan. wati, SE, masih mempunyai hubungan keluarga. Tidak lama kemudian, Drs. Suseno Djahri (korban) pun langsung mentransfer uang tersebut melalui rekening milik terdakwa Ernawati, SE senilai 37.500 US $ atau sekitar Rp. 348 juta. Semenjak pulang bertugas dari negara Bangkok, Thailand, Drs. Suseno Djahri pun langsung menanyakan kepada terdakwa Ernawati, SE, kapan uang miliknya itu, akan dikembalikan. Dengan singkat, terdakwa Ernawati, SE malah , menjawab “Sabar Bang, entar juga akan dikembalikan”. Tunggu punya tunggu, ternyata janji yang pernah diucapkan oleh terdakwa Ernawati, SE itu juga tidak pernah ditepati. Pada sidang yang sebelumnya, saksi Drs. Suseno Djahri (korban) mengatakan bahwa ia kenal dengan

korbannya langsung diambil secara paksa. Saksi Ahmad Widodo juga mengatakan, sebelum naik ke Gunung Jati, dia sudah mempersiapkan alat-alat berupa pupuk dan belerang untuk merakit bahan peledak (bom). Keterlibatannya menjadi anggota teroris dikarenakan banyak umat muslim yang diperlakukan secara tidak semena-mena oleh aparat pemerintahan. Saksi Ahmad Widodo juga menambahkan, bahwa dirinya tahu merakit alat peledak (bom) karena pernah diajari oleh terdakwa Ahmad Azhar. Sedangkan saksi Ahmad Azhar yang juga berstatus sebagai terdakwa itu, mengatakan bahwa dia hanya kenal dengan terdakwa Harun Nur Rosyid. Saksi Ahmad Azhar mengatakan, setelah berada di Gunung Jati, Baki, Solo, Jawa Tengah, alat-alat berupa pupuk, serbuk, belerang dirakit untuk dijadikan bom. Hakim Ketua Sulistiyono SH MH yang didampingi hakim anggota Zainuri SH MH dan Puji Astuti Handayani SH MH, mengatakan untuk mendengarkan keterangan dari saksi ahli, sidang akan dibuka dan dilanjutkan kembali setelah satu minggu ke depan. | Aston

KY Diminta Untuk Periksa Putusan PPer er dat anah erdat dataa Kasus TTanah PT Komatsu & PT Kali Baru

terdakwa Ernawati, SE, karena merupakan anak pamannya sendiri. Saksi Drs. Suseno Djahri (korban) juga mengatakan, ketika dirinya sedang bertugas di negara Bangkok, Thailand, terdakwa Ernawati, SE, memang pernah datang menjumpai dirinya untuk menawarkan 1 unit Apartement yang baru. Karena masih mempunyai hubungan saudara, Drs. Suseno Djahri (korban) pun Langsung mentranfer uang tersebut melalui rekening milik terdakwa Ernawati, SE. Saksi Drs. Suseno Djahri juga menambahkan, hingga kasus ini disidangkan, uang yang pernah diberikan kepada terdakwa Ernawati, SE, tidak ada yang dikembalikan. Rabu, 10 Jului 2013, pukul 14.00 wib, Hakim ketua IGK Adynatha, SH. MH itu pun langsung menunda jalannya persidangan. Padahal, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Irene R Korengkeng, SE, SH. MH, sudah berhasil menghadirkan saksi-saksi. Menurut informasi, tertundanya sidang kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh oknum sarjana itu dikarenakan, terdakwa Ernawati, SE sudah melayangkan surat kepada pihak Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) untuk meminta perlindungan terkait kasus yang sedang menimpa dirinya. Oleh karena itu, sidang kasus penipuan dan penggelapan itu pun kembali ditunda. | Aston

Jakarta, Trans - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY) diminta memeriksa Putusan Ketua Majelis Hakim Puji Astuti SH yang menolak gugatan penggugat dan memenangkan PT Komatsu. Sebab, hal ini mengundang kecurigaan dari pihak penggugat ahli waris, dalam sidang putusan kasus tanah antara ahli waris melawan PT.Komatsu di PN Jakarta Utara. Sebuah sumber menyebutkan ada dugaan aliran dana yang cukup besar yang diduga mengalir ke majelis hakim sehingga mempengaruhi putusan tersebut. “KPK dan KY mestinya memeriksa putusan ini,” kata salah seorang ahli waris yang menolak disebutkan namanya. Sejumlah hakim PN Jakarta Utara juga sempat mendengar isu adanya dugaan aliran dana dalam putusan kasus perdata PT.Komatsu ini, namun tidak mau berkomentar adanya Dalam putusan tersebut Majelis Hakim yang diketuai Puji Astuti, SH dengan anggota Sulistiyono,SH dan Zainuri,SH, dengan panitera Jonson SH, menolak gugatan penggugat dengan alasan tergugat memiliki sertifikat HGB dan bukti-bukti kuat lainnya. Sementara penggugat tidak mampu memperlihatkan tanah yang menjadi objek sengketa. Selain kasus PT.Komatsu, Hakim Puji Astuti juga menolak gugatan penggugat yaitu Umi Kulsum cs selaku penggugat dalam kasus tanah di Kali Baru, Cilincing, Jakarta Utara yang melibatkan instansi seperti P2T, Pemda dan Badan Pertanahan Nasional. Dalam putusan kasus tanah ini, Majelis Hakim kembali memenangkan PT.Kali Baru karena mpenhggugat Umi Kulsum cs tidak dapat menunjukkan bukti-bukti otentik, termasuk tidak mampu memperlihatkan letak tanah yang menjadi objek sengketa. Sementara tergugat memiliki bukti-bukti yang kuat, termasuk sertifikat hak guna bangunan (HGB). Sementara itu Humas PN Jakarta Utara, Mangpul Girsang, SH yang hendak dikonfirmasi soal dugaan adanya aliran dana dalam dua putusan kasus perdata ini tidak berada di tempat. | Aston

Tak Terima Dengan Putusan Hakim, Jaksa Penuntut Umum Ajukan Banding Jakarta, Trans - Terdakwa Mulyadi bin Kardjono yang tinggal dijalan Penjagalan VI No. 4B, Rt.012/005 Kelurahan Pakojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat/ jalan Pluit Murni V No.25 Rt. 12/04, Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta utara, yang diadili terkait kasus penipuan dan penggelapan ini, mungkin bisa sedikit bernafas lega. Pasalnya, vonis yang dijatuhkan oleh Majelis hakim, jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Modus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Mulyadi bin Kard-

jono ini, dimulai saat dirinya berkenalan dengan Samsuri Willy (korban). Saat itu juga, terdakwa Mulyadi bin Kardjono langsung mengajak Samsuri Willy (korban) untuk bekerja sama dalam bisnis penarikan gesektunai (Gestun). Untuk meyakinkan korbannya, terdakwa Mulyadi bin Kardjono pun menjanjikan bahwa keuntungan besar bisa diperoleh setelah modal pertama itu diberikan. Karena tertarik, Samsuri Willy (korban) pun langsung mentransfer uang secara bertahap melalui rekening milik terdakwa Mulyadi bin Kardjono

PENERBIT: Bina Interaksi Ekonomi Pers SK/MENPEN/1496/SIUPP/Jakarta 22 Juli 1999; ALAMAT REDAKSI: Jl. Teratai 3 Blok i 3/23 Taman Modern, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur 13960; Telepon: (021) 46836848; Fax: (021) 46824807; Rekening Bank Mandiri KCP Bekasi 125.00.0569340.3 a/n Drs. Syaiful Nazar; NPWP: 01.917.755.9407-000; Kode Seri Faktur Pajak: EFCXV - 407; E-mail: korantransaksi@yahoo.co.id; www.korantransaksi.com; Percetakan: PT. Temprina Media Grafika Tambun (Jawa Pos Group) (Isi diluar tanggung jawab percetakan)

hingga mencapai total senilai Rp.17 Miliar. Semenjak bergabung dalam bisnis penarikan gesek-tunai (Gestun), Samsuri Willy (korban) memang pernah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3 Miliar. Selanjutnya, keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa Mulyadi bin Kardjono itu pun, tidak lagi pernah diberikan. Karena curiga, Samsuri Willy (korban) pun meminta, agar uang yang pernah diberikan kepada terdakwa Mulyadi bin Kardjono itu segera dikembalikan. Namun, terdakwa Mulyadi bin Kardjono, malah terlihat

acuh tak acuh. Bahkan, ketika dihubungi via telepon, ternyata nomor milik terdakwa Mulyono bin Kardjono, sudah tidak aktif lagi. Selidik punya selidik, selain Samsuri Willy, ternyata masih ada juga korban yang lainnya. Tidak tanggung-tanggung, Phoan Tat Fong(korban) juga ikut mengalami kerugian sebesar Rp. 3.515.000.000. Pada sidang yang sebelumnya, Baskoro Widyo Pranoto yang merupakan saksi Ahli dalam bidang per-Bankan itu, pernah mengatakan bahwa berdasarkan Surat Penunjukkan AKKI/2013/II/2011 Tanggal 20

February 2013 dan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia yang dituangkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI) No. 11/ 10/DASP/ Tanggal 13 April 2009 bagian ke-VII tentang penyelenggaraan kegiatan APMK menerangkan, adanya larangan kepada para pedagang untuk memproses penarikan tunai (Cash Withdrawal Transaction) dengan menggunakan kartu kredit. Pasalnya, transaksi tarik tunai atau gesekan-tunai (Gestun) melalui toko, bisa menimbulkan kerugian bagi pihak perBankan. Secara otomatis, pihak nasabah yang ingin melakukan

transaksi gesek-tunai (Gestun), akan mengalami kesulitan untuk mencairkan uangnya sendiri. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rolando Ritonga SH mengatakan bahwa perbuatan terdakwa Mulyadi bin Kardjono telah terbukti bersalah dan melanggar Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang penipuan dan Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang penggelapan. Jaksa Penuntut Umum juga menuntut agar terdakwa Mulyadi bin Kardjono dijatuhi hukuman pidana selama 4 tahun penjara, dikurangi selama ter-

dakwa berada didalam tahanan. Kamis, 4 Juli 2013, pukul 14.00 Wib, Hakim ketua Puji Astuti Handayani, SH. MH yang didampingi hakim anggota Zainuri SH MH dan Sulistiyono SH MH langsung menjatuhkan vonis kepada terdakwa Mulyadi bin Kardjono dengan hukuman pidana selama 2,6 tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan. Karena vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim itu dianggap terlalu ringan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rolando Ritonga, SH, langsung mengajukan banding. | Aston

Dewan Penasehat: Mayjend TNI (Purn) H Syamsu Djalal SH, Mayjend TNI (Purn) H Asril H Tanjung, Brigjend TNI (Pur) Indra Yudono, Drs H Muslim Kasim Ak MM, Rekson Sitorus SH, Drs H Sofyan Abdurrachman, Alam P Simamora SH MH, H Ismail Ibrahim SH, Fafinaldi SH MH, Idris Koto, Mbah Abdullah, Yeye Suteja, Rudy Suwandi; Penasehat Hukum: Aristo Muranda SH, Alfan Effendi SH, Hendry Halim SH, Aman Simamora SH MH; Pemimpin Umum: Syaiful Nazar; Pemimpin Perusahaan: Helfita Afianthy; Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Ali Rahmat Siregar; Wakil Pemimpin Perusahaan : Elman Sihombing; Wakil Pemimpin Umum: C Herry SL; Redaktur Pelaksana: Lorayati Debataraja; Dewan Redaksi: Syaiful Nazar, M Rechan RR, Elman Sihombing, C Herry SL, Ali Rahmat Siregar, Harris Fadhillah Abbas; Suwin, Wongso, Art Direktur: Rofiq; Sekretaris Redaksi: Intan Gunasari; Sirkulasi dan Periklanan: Saskia Maulida, Joni Lubis; Redaktur Senior: Drs Syamsul Bachri SH; Daniel Saputra Htb SE, Redaktur Eksekutif: Onangego Chandra Maruhawa, Roni Pandapotan, Iwan Koto, Yulianti Rahmi Purnamawati ST, F Safan Akom BA, Meidi MM,Iwan Koto, Ongen Geser, T Maemun, Drs Lendi agustinus, T Jamal Oteng, Firman Kelana, Budi Rotoliu SE, Sesilia Ciby SH, Kaharudin Taslim, Sukun Tjohan, Satiri, Romanus Ramang, Nasan. Penempatan Tugas Liputan Wartawan: Sekretariat Negara-RI: Syaiful Nazar; KPK: Syaiful Nazar, C Herry SL; Kemenkumham: Elman Sihombing, Onangego Chandra Maruhawa; Mabes POLRI: Syaiful Nazar, C Herry SL; Kemenkeu: Martin Luther; ESDM: Martin Luther, Rechan R, M Zikri; Kemenhub - Pelindo:.... Kemenakertrans/BNP2TKI: Syaki Chevalier; Kemendiknas: Meidi Mulya; Kemendagri : --; Ditjen Bea & Cukai: Tumonggo T Lubis; Seni & Budaya: Suryati; Fotografer: Aboot; Staf Redaksi: Bonggar Simamora, H. Roosman, Aston Darwin SP, Freddy Fatinasa Maruhawa, Gaus Kaisuku, Muhammad Fadhiludin, Ilham Ramdhani; Tumonggo Tua Lubis. Kontributor: Hartono, S Hadiyanto, Bachtiar, Dede Ardian, Mahmudin. Wartawan Profesional Tunjukan Jati Diri Pemberitahuan Kepada Seluruh Kepala Perwakilan/Biro KORAN TRANSAKSI, nama dan wilayah tugas liputan WARTAWAN tercantum pada boks halaman masing-masing. Harap maklum, Terima Kasih.


HALAMAN 3

KORAN TRANSAKSI THN 13

TRANS JABOTABEK

NO. 273. ‰ TH XIII

SENIN, 22 JULI - 4 AGUSTUS 2013

Penjualan Tanah Aset Desa Mekar Wangi Kepada PT Bekasi Fajar Menuai Konflik Bekasi, Trans – Penjualan tanah aset Desa Mekar Wangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, berupa jalan lingkungan Kampung Rawabanteng sampai dengan Kampung Rawa Batok seluas 6.845 m2, kini menuai masalah. Tanah tersebut dijual oleh Kepala Desa Mekar Wangi pada tahun 2010 kepada PT. Bekasi Fajar selaku Pengelola Kawasan Industri MM 2100 Cikarang Barat. Permasalan penjualan tanah ini menjadi perbincangan masyarakat, karena jalan lingkungan

Kp.Rawa Banteng sampai dengan Kp.Rawa Batok itu akan dicor oleh pihak Bina Marga PSDA Kab. Bekasi. Bila pekerjaan pengecoran jalan itu dilaksanakan, maka dikemudian hari dipastikan jalan itu akan dibongkar oleh pihak PT. Bekasi Fajar. Jalan itu sudah berubah status, dari aset tanah Desa Mekar Wangi, menjadi aset PT Bekasi Fajar. “Hal ini tentu bisa menimbulkan kerugian bagi Pemkab Bekasi,” ujar Darsum, Wakil Ketua LSM GIBAS Kab. Bekasi. Di tempat terpisah, saat dikonfir-

masi melalui telpon seluler H.A Karim selaku Camat Cikarang Barat, mengaku bahwa saat terjadi penjualan tanah aset Desa Mekar Wangi pada tahun 2010 lalu, dirinya menjabat kepala badan BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa) Kab. Bekasi. “Secara teknis, penjualan tanah aset desa itu sudah di-ruislag dengan pembangunan mesjid, yang tempatnya di dekat rumah Pak Syamsuki, Kades Mekar Wangi saat itu,” ungkapnya. Dia juga menjelaskan, dengan

PT Bekasi Fajar ada perjanjian khusus. “Selama jalan itu belum dipakai oleh PT. Bekasi Fajar, maka jalan lingkungan itu tetap masih bisa digunakan oleh warga,” ujarnya. Dia menambahkan, pada saat peralihan hak (PH) transaksi jual beli, dirinya selaku camat hanya menandatangani. “Surat jual beli tanah tersebut, sebatas mengetahui saja, camat kebagian jatah seribu rupiah per M2. Saya mendapat bagian dari keseluruhan penjualan tanah aset Desa Mekar Wangi itu

Rp.6.000.000,” ungkap Karim. Sedangkan H Juhadi ASDA III Pemkab Bekasi, mengaku tidak mengetahui soal jual beli tanah aset Desa Mekar Wangi kepada PT Bekasi Fajar. “Saya tidak mengetahui sama sekali. Saat itu saya sebagai Kabag Tapem (Tata Pemerintahan), tapi tidak ada tembusan dari pihak desa atau camat. Padahal, prosedur yang benar mengenai ruislag tanah aset desa, harus melalui Bagian Tata Pemerintahan,” ujarnya. Menurutnya, tahapan risluag

Pembangunan Infrastruktur Jalan Amburadul Banyak cara yang dilakukan kontraktor untuk berbuat curang saat melaksanakan pekerjaan. Bekasi, Trans - Akibat ketidakbecusan kinerja dan pengawasan dinas BMPSDA (Bina Marga dan Pengelolaan Sumbar Daya Air) Kabupaten Bekasi, infrastruktur jalan amburadul. Pada tahun anggaran 2013 ini, banyak terjadi kecurangan-kecurangan kegiatan infrastruktur jalan. Lebih parah lagi, PNS sudah lebih mennjolkan gaya seorang preman. Banyak kegiatan yang tidak benar malah dibenarkan, bahkan seorang pengawas terang-terangan membenarkan kegiatan yang tidak sesuai dengan spesifikasinya. Komar, nama pengawas tersebut, sejatinya tidak pernah nampak batang hidungnya setiap berjalannya kegiatan. “Terserah nte dah mau ngapain juga kalo begitu caranya, justru gua ngerti kalo gue kaga ngehargain lu ngapain gue ngebel lu, kalo gue ngehargain lu kan lu nya ga ngehargain gue seenak-enaknya kan,” ujarnya. Lalu, Komar, mengatakan, “selama ini lu dapet duit dapet proyek gue ga pernah minta, silahkan. Tapi kalau seumpama lu

FOTO | ANDRI

Infrastruktur jalan.

nyolek gua, gua juga ga bakal diam gua juga banyak tim. Kalau memang lu mau naikin berita ini gua ga bakal diem,” ucapnya kepada wartawan Koran Transaksi. Ya, sudah jelas kegiatan tersebut banyak dicuri kontraktor berkedok kepentingan negara dan membantu berjalannya infrastruktur, tetapi malah mengutamakan kepentingan pribadi demi meraup pundi pundi rupiah yang lebih banyak. Banyak cara yang dilakukan kontraktor untuk berbuat curang,

DKM Masjid RRaay a Bogor Siapkan RRatusan atusan PPak ak akjil akee t TTakjil Bogor, Trans - Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Raya Bogor menyiapkanTakjil atau hidangan berbuka puasa untuk jamaah masjid selama bulan Suci Ramadhan 1434 Hijriah. Setiap hari kita siapkan takjil untuk 300 sampai 400 jamaah, “ kata Maryadi Effendi, Koordinator Bidang Da`wah, DKM Masjid Raya Bogor, Kamis (11/7/2013). Menurutnya, takjil ini disiapkan untuk jamaah yang datang ke Masjid Raya Bogor untuk menanti datangnya berbuka puasa. “ Ini merupakan program rutin DKM Masjid Raya Bogor setiap bulan Ramadhan, “ ujarnya. Ia mengatakan, takjil yang disiapkan di Masjid Raya Bogor tersebut merupakan sumbangan masyarakat dan donasi dari perusahaan yang rutin menyumbangkan sebagian rezeki untuk dibagikan kepada masyarakat lainnya. “DKM Masjid Raya setiap hari menerima sumbangan baik itu berupa dana ataupun menu makanan untuk jamaah yang akan berbuka puasa,” katanya. Menu takjil yang dihidangkan juga bervariasi seperti air minum, menu berbuka seperti kurman, aneka kue dan nasi. “Jadi, menunya yang dihidangkan tergantung sumbangan dari masyarakat,” ujar Maryadi. Menurut Maryadi, pembagian takjil kepada jamaah dilakukan menjelang azan maghrib. “Kita telah menugaskan askar atau petugas Masjid yang membagikan takjil kepada jamaah yang hadir di Masjid Raya,” pungkasnya. | Dasukiharun

mencuri volume ketinggian, mengurangi kubikasi beton, mengurangi ukuran volume pembesian dan terkadang dirubah sebagian dari ketentuan RAB (Rencana Anggaran Biaya) kegiatan tersebut, menyediakan ‘lubang’ konsultan, bahkan terkadang plastikpun sekian meter tidak dipasang. “Yang saya pertanyakan kepada dinas bisa menjamin tidak kekuatan jalan tersebut sesuai yang sudah ditentukan,” ujar Emul Efendi dari LSM Imbas (Ikatan Masyarakat Bersatu) kepa-

da Koran Transaksi. Menurut Emul Efendi, pejabat hanya potong dan potong seenaknya. “Kalau berbicara, dengan mudahnya. Dia pikir duit ini punya nenek moyangnya. Memang ketika dipotong uang tersebut dikembalikan ke kas daerah, tetapi kontraktor ada indikasi melakukan kecurangan yang bisa merugikan uang Negara. Jika hal ini terus terjadi di Kabupaten Bekasi, kasihan pada rakyat kecil yang selalu peduli dan selalu bayar pajak buat pemerintah. Percuma diadakan ten-

der plot jika hasilnya banyak infrastruktur jalan yang amburadul dan uang rakyat terbuang siasia,” ujarnya. Darsum selaku Wakil Ketua GIBAS (Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi) Kabupaten Bekasi, juga menyorot hal yang sama. Dia bahkan menunjukkan contoh kecurangan yang dilakukan kontraktor yang berindikasi curang, seperti kegiatan di Kampung Cijengkol, untuk peningkatan jalan. dengan CV Gerage, Peningkatan Jalan Mekar Wangi Telajung CV Kenanga Jaya, Peningkatan Jalan Sisi Selatan Kali Malang CV Cahaya Muda dan streking. “Ada juga yang tidak mempublikasikan papan anggarannya, seperti pada peningkatan jalan Kp. Utan-Setu CV Harapan Indah, dan peningkatan jalan depan Desa Lambang Jaya yang tidak dipasang papan anggarannya,” ungkapnya. Darsum pun mengatakan, “saya tegaskan kepada Bapak H. Jamaludin MT selaku kepala dinas bina marga, jangan hanya diam saja. Tindak tegas siapapun orangnya ketika melakukan perbuatan curang, dan jika memang terbukti copot atau beri sangsi tegas.” Kejaksaan Negeri Cikarang Kabupaten Bekasi pun diharapkan agar turun tangan atas kecurangan yang sering dilakukan tersebut. “Hal ini mesti saya laporkan kepada Bupati Bekasi Ibu Neneng Hasanah Yasin,” pungkasnya. | Andri

yang benar adalah harus ada tim penilai harga dari pihak ketiga (konsultan), harus ada tanah penggantiannya, serta harus ada konpensasi dari hasil risluag tanah aset desa tersebut berdasarkan hasil keputusan musyawarah desa antar BPD. Kemudian dilaporkan ke Pemkab Bekasi melalui camat. “Namun, saat itu tidak ada laporan sama sekali pada Bagian Tapem yang merupakan perwakilan Pemkab Bekasi. Ruislagnya menyalahi aturan,” tegas H Juhandi. | Andri

TRANSPORTASI

FOTO | NUNU

Jalan Gatot Subroto, Kabupaten Bekasi. Insert : Pengguna Jalan.

Jalan Gatot Subroto Rusak Parah

Bekasi, Trans - Jalan Gatot Subroto di Kabupaten Bekasi, sudah banyak menelan korban. Pasalnya, jalan tersebut sudah tidak pantas berada di jalur utama, khususnya yang berada di Kali Ulu, dari Pilar 500 meter ke arah Karawang. Pengguna jalan, Duloh alias Epek, yang juga sopir angkot 42 trayek Cikarang – Bojong, yang setiap hari melintasi jalan tersebut, mempertanyakan waktu pelaksanaan perbaikan jalan tersebut. Pasalnya, sebentar lagi arus mudik melintas di jalur utama itu. “Tentunya sangat berbahaya bagi pengguna jalan, terlebih lagi kendaraan beroda dua. Pastinya akan bertambah banyak menelan korban dengan kecelakaan ringan maupun berat,” ujarnya seraya berharap kepada Bupati dr H Neneng Hasanah segera menegur pejabat dinas terkait. | Nunu

Dinas Bina Marga Harus Bertanggung Jawab

Tenaga Honorer Sekolah 4 Bulan Belum Terima Gaji

“SBB Derita Kami” Bekasi, Trans - Sungguh sangat tragis dan memilukan nasib para tenaga honorer yang mengabdi pada dunia pendidikan di Kota Bekasi. Mereka (tenaga guru, keamanan, TU, tukang taman – red) sudah empat bulan belum menerima gaji atau insentif. Padahal, gaji atau insentif yang mereka terima cuma Rp 600.000; perbulan, jauh di bawah angka kebutuhan hidup minimum. Mengapa harus tertunda sampai batas waktu yang tidak jelas? “Bagaimana kami harus hidup? Insentif cuma Rp 600.000; perbulan, harus bayar kontrakan rumah, menghidupi anak, menyekolahkan anak, dan memberi pakaian yang layak untuk anak. Berangkat kerja juga dengan biaya transport, namun sudah terhitung 4 bulan kami belum terima hak kami,” ungkap Rahmi, salah seorang tenaga guru honorer di salah satu sekolah SMAN. Begitu berat beban yang harus ditanggung Rahmi. “Tolong perhatikan kami, apalagi sebentar lagi lebaran (hari raya iedul fitri – red),” ujar Rahmi, yang juga saat ini hidupnya single parents, sambil menitikkan air mata, saat berbincang dengan Koran Transaksi. Sedangkan bagi seorang wanita, satpam sekolah, yang kebetulan memiliki rumah kontrakan, hal yang itu tidak terlalu jadi masalah. “Kami ada penghasilan lain. Tapi bagi mereka sodarasodara saya yang lain, bagaimana harus hidup? Mereka hanya kerja disini. Apa mereka (tenaga honorer – red) harus mencuri agar tetap bisa bertahan hidup?”

FOTO | MUCHTAR

Bunda Ratu anggota DPRD Kota Bekasi.

ujarnya. Martini seorang tenaga tata usaha sekolah malahan meminta agar SBB (sumbangan bebas biaya – red) untuk siswa mampu dicabut saja. “Beri kami kewenangan untuk mengutif bayaran dari mereka, agar kami bisa lancar makan, bisa bayar kontrakan. Janganlah kebahagiaan mereka menjadi derita bagi kami,” tuturnya. Menurut Martini, seharusnya orang yang kaya itu malu untuk disumbang atau menerima sedekah meski melalui APBD maupun APBN. “Yang harus dibantu itu orang miskin yang punya SKTM, anak yatim dan anak-anak terlantar seperti yang diamanahkan UUD 1945, itu baru benar dan adil,” gerutunya. Untuk jumlah insentif yang mereka terima setiap bulan, sebenarnya sudah diusulkan diangka minimal Rp 1.250.000; baik itu tenaga guru, tata usaha, keamanan maupun tukang kebon ditambah tunjangan sesuai

bidang tugasnya. Itu masih jauh di bawah angka UMR Kota Bekasi, dan dibayarkannya harus rutin setiap bulannya. “Karena keberadaan dan fungsi mereka sangat membantu kami dalam KBM. Tanpa mereka saya tidak yakin KBM bisa berjalan lancar dengan hasil yang baik,” ujar Hj Sumartini. Bunda Ratu anggota DPRD Kota Bekasi, ketika dihubungi sedang tergolek di RS Global dengan jarum infuse di tangannya, namun masih menyikapi keluhan tenaga honorer ini seraya berkata, “Saya sangat prihatin mendengarnya, karenanya do’akan saya cepat sembuh agar segera bisa mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, sehingga hak mereka yang sudah cape mengabdi harus tertunda. Do’akan juga saya bisa duduk lagi di DPRD untuk periode mendatang agar terus bisa memperjuangkan hak-hak mereka agar bisa layak,” harapnya. | Muchtar Q

Bekasi, Trans – Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air (DBMPSDA) telah menggelar tender kepada para kontraktor yang sudah memenuhi syarat. Namun, saat pelaksanaan teknis kegiatan dimulai peraturan yang sudah dibuat dinas bina marga sudah tidak berlaku di mata para kontraktor. Hal itu bisa dilihat dari masih banyaknya pekerjaan yang diduga kuat menyimpang dari RAB, bahkan terkesan selalu mementingkan keuntungan yang lebih besar untuk kantong pribadi dari pada kepentingan masyarakat. Salah satunya terjadi pada kegiatan yang berlokasi di Jalan Lubang Buaya, paket dua Cijengkol Setu, Kab Bekasi. Pekerjaan peningkatan jalan tersebut sangat mengkhawatirkan. Banyak penyimpangan yang dilakukan di lokasi kegiatan. Tak heran jika kegiatan penigkatan APBD Tahun 2013 yang sekarang belangsung tidak bertahan lama. Yana, warga masyarakat sekitar menerangkan bahwa kegiatan itu dari awal tidak ada pengerasanya, dan tidak ada alat berat untuk meratakan lapisan bawah. “Ini cuma memakai beskos basah lalu diratakan oleh mobil aja yang sering melintasi jalan ini. Sebenarnya tidak ada alat berat di kegiatan ini. Lihat saja batu sama tanah masih berantakan di tengah jalan ini,” jelasnya. Karena itu, jajaran dinas bina marga diminta jangan cuma bisa menggelar tender APBD, tapi juga harus bertanggung jawab ketika insfratruktur jalan gagal kontruksi, dan tidak sesuai speksipikasi riancian anggaran belanja tersebut yang telah di rancang sesuai dengan peraturan Pemerinatah Kabupaten Bekasi. Mulyadi dari LSM Imbas (Ikatan Masyarakat Bersatu) mengatakan, kegiatan jalan di tahun 2013 ini sangat memprihatinkan. “Banyak sekali penyimpangan yang dilakukan oleh para oknum kontraktor yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya. | Andri

W ART AW AN PROFESIONAL ARTA TUNJUK AN JA TI DIRI TUNJUKAN JATI Biro Kota dan Kabupaten Bogor : Dasuki Harun Biro Kota Bekasi : Geoffrey, Muchtar Biro Kabupaten Bekasi : Kaslim Kusyairi, Andri, Indah Widaningsih, Nunu Erlangga.


TRANS JABOTABEK

HALAMAN 4

KORAN TRANSAKSI THN 13

NO.273. ‰ TH XIII

SENIN, 22 JULI - 4 AGUSTUS 2013

Jalan Sudah Dijual, Dianggarkan Kembali Bekasi, Trans - Lokasi anggaran untuk pekerjaan peningkatan jalan lingkungan Kampung Rawa Batok, Desa Mekar Wangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, senilai hampir satu milyar dinilai merugikan Pemkab Bekasi. Pasalnya, jalan lingkungan Kampung Rawa Batok sampai batas Desa Jatiwangi Cikarang Barat itu,

sudah dijual kepada PT Bekasi Fajar pada tahun 2010 lalu. “Dinas Bina Marga PSDA Kab. Bekasi dinilai lalai dalam kinerjanya, karena diduga perencanaan awal kegiatan proyek peningkatan jalan lingkungan (jaling) tidak dilakukan sesuai prosedur. Sebab, pihak dinas Bina Marga PSDA Kab. Bekasi tidak mengetahui status

Tak Mau Klien Dituduh PPemilik emilik Narkotika Penasehat Hukum Ter dakw sepsi erdakw dakwaa Ajukan Ek Eksepsi Jakarta,Trans - Akibat tidak teliti dalam pergaulannya, terdakwa Zainuddin Taqwa yang tinggal di Jalan Ange Dg Ngoyo, Lorong 2, No.4 Rt.001/005, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Makasar, Sulawesi Selatan, diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait kepemilikan narkotika ini. Ternyata kasus ini banyak menuai kontroversi. Penangkapan yang dilakukan oleh tim penyidik dari Badan Narkotika Nasional (BNN) itu, misalnya, dinilai tidak sesuai dengan prosedur. Bahkan, ada dugaan yang menyebutkan bahwa setelah menerima upeti, pihak BNN malah melepaskan orang yang dianggap sebagai pengedar narkotika. Kronologisnya, sebelum penangkapan terhadap terdakwa Zainuddin Taqwa itu terjadi, Suhardi dan Monang M Nababan yang merupakan anggota polisi dari BNN, mendapatkan informasi bahwa di sekitar area Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di depan Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, sering dijadikan sebagai tempat untuk penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan informasi tersebut, kedua anggota polisi itu langsung melakukan penyelidikan. Begitu melihat gerak-gerik yang mencurigakan, salah seorang pria yang diketahui berinisial Asri Wijaya alias Uya, ditangkap. Ketika diperiksa, dari dalam tas miliknya ditemukan narkotika jenis ekstacy sebanyak 9 butir. Ketika itu, menurut pengakuan tersangka Asri Wijaya alias Uya, bahwa dirinya disuruh oleh terdakwa Zainuddin Taqwa untuk mengambil narkotika tersebut dari dalam toilet di dekat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berlokasi di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur. Selanjutnya, kedua anggota polisi itu pun langsung melakukan pengembangan. Dari dalam Hotel Cempaka Baru, Koja, Jakarta Utara, kamar No.229, ditemukan 1 bungkus plastik klip yang berisi shabu-shabu seberat 0,04 gram. Saat diienterogasi, terdakwa mengakui bahwa narkotika itu didapat dari Didin (DPO). Saat itu juga, terdakwa Zainuddin Taqwa bersama dengan barang-buktinya, dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wahyu Oktaviandi SH, dijelaskan bahwa perbuatan terdakwa Zainuddin Taqwa telah terbukti bersalah dan melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika. Setelah mendengarkan isi surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tersebut, Jonri Simanjuntak SH dan Sam Manulang SH yang ditunjuk sebagai penasehat hukum terdakwa itu langsung mengatakan bahwa mereka akan mengajukan surat keberatan (Eksepsi). Pasalnya, dalam surat dakwaan yang dituduhkan kepada kliennya tersebut ditemukan kejanggalan. Kedua penasehat hukum terdakwa juga memohon, agar status penahanan bagi kliennya dirubah menjadi tahanan kota. Karena, kliennya tersebut mengidap penyakit TBC. Untuk mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh kedua penasehat hukum terdakwa tersebut, majelis hakim yang dipimpin oleh Sucipto SH MH, yang didampingi hakim anggota Y Wisnu Wicaksono SH MH dan Richard Silalahi SH MH mengatakan bahwa sidang akan dibuka dan dilanjutkan kembali setelah 1 minggu ke depan. | Aston

tah jalan tersebut dijual. “SK Gubernurnya ada bahwa jalan tersebut masih milik Pemkab Bekasi!” ujarnya seraya menyarankan agar Haidir selaku Kasi Wasdal Bina Marga Kabupaten Bekasi, dikonfirmasi mengenai masalah itu. Haidir saat dikonfirmasi via telpon, mengatakan bahwa jalan tersebut masih terdaftar bahwa

jalan tersebut milik Kab. Bekasi dan menyatakan tercatat sesuai SK Gubernur. “Coba bapak konfirmasi di aset daerah DPPKA (dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset) atau lebih jelasnya ke dinas BPMPD atau camat wilayah setempat, kenapa jalan tersebut dijual,” terangnya kepada Koran Transaksi.

Haidir menambahkan, warga Kp. Rawa Batok juga terus mendesak agar jalan itu secepatnya dicor. “Hal ini sudah disampaikan ke pihak dinas bina marga, namun kami juga sudah melaporkan ke kepala dinas H. Jamaludin. Menurut beliau supaya dilanjutkan saja pekerjaanya,” ucap Haidir. | Andri

Kali Cikarang Terus Tercemar Limbah Pabrik

Tidak Ada Petugas, Jln Juanda Macet

Bekasi, Trans - Padatnya arus lalu lintas di sepanjang jalan Ir H Juanda Kota Bekasi yang belum lama ini diberlakukan dua arah oleh Walikota Rahmat Effendi, sebenarnya tidak akan menimbulkan kemacetan panjang, khususnya di depan terminal peti kemas dan stasiun kereta api Bekasi, asalkan setiap saat selalu ada petugas kepolisian yang bertugas di sana. Kemacetan yang disebabkan oleh para sopir angkutan umum yang ngetem atau menunggu penumpang yang keluar dari stasiun kereta, baik yang berada diruas sebelah kiri maupun ruas sebelah kanan jalan. Angkot-angkot itu sengaja ngetem di jalan, bahkan bertumpuk, sehingga menyebabkan kemacetan panjang. Sebenanya disepanjang jalan itu sudah terpasang rambu lalulintas tentang larangan berhenti maupun menaikan atau menurunkan penumpang di sepanjang jalan sampai rambu berikut. Dari pantauan Koran Transaksi di lapangan, hal itu tidak akan terjadi jika ada petugas kepolisian yang berdiri dan mengatur lalulintas. Setiap ada polisi yang bertugas, angkot akan terus jalan karena takut ditilang. Tolong Pak diatur terus, agar tetap ada petugas yang berjaga di depan terminal peti kemas dan depan stasiun kereta api Bekasi. | Muchtar Q

tanah jaling Kp.Rawa Batok itu,” ujar Darsum, Wakil Ketua GIBAS (Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi, yang juga membidangi Jaringan Antar Lembaga Kab. Bekasi. Namun, Iman Nugraha selaku Kepala Bidang Bina Marga PSDA Kab. Bekasi, merangkap PPK (pejabat pembuat komitmen), memban-

BPLH Tak Bernyali Tindak Tegas Perusahaan Nakal Dampak pencemaran Kali Cikarang itu sangat dirasakan masyarakat di bulan suci Ramadhan ini. Bekasi, Trans - Perusahaanperusahaan nakal yang tak henti-hentinya mencermari Kali Cikarang, membuat masyarakat sekitar jengkel dan marah, khususnya warga masyarakat Kampung Blokang, Desa Karang Sentosa, Kecamatan Karang Bahagia, dan Kampung Bancong, Desa Sukadarma, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Tudingan bahwa instansi terkait tidak berfungsi untuk mengatasi masalah itu pun disampaikan oleh Ustad Bahaudin, salah satu tokoh masyarakat yang rumahnya kurang lebih seratus meter dari Kali Cikarang, di Kampung Blokang Rt 001/001, Desa Karang Sentosa. “Saya sebenarnya sangat kesal dan jengkel kepada Pemerintahan Kabupaten Bekasi, khususnya di Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH), kare-

na selama ini tidak becus mengurus pabrik-pabrik nakal yang membuang sembarangan limbah cairnya ke Kali Cikarang,” ujar Ustad Bahaudin. Dampak pencemaran sungai sangat dirasakan masyarakat, apalagi di bulan suci Ramadhan ini. Air sungai sangat penting sekali untuk mengambil ambil air wudhu dan mandi. “Hal ini memang tidak dirasakan pegawai BPLH. Mereka tidak perlu terusik oleh bau busuk pencema-

ran limbah cair pabrik yang mengalir ke Kali Cikarang,” tandasnya. Karena kondisi tersebut sudah berlangsung bertahuntahun, dan masih terjadi hingga saat iini, dugaan permainan busuk dalam tercemarnya Kali Cikarang, mengemuka. Ketua LSM Lembaga Setrategis Penelitian dan Pengkajian Pengembangan Daerah (LSP3D) Wastana mengatakan ada persekongkolan oknum BPLH telah

dengan perusahan yang melawan hukum. “Sebagai bukti, sudah bertahun tahun air Kali Cikarang tetap saja hitam kelam. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa ada oknum yang mendapatkan upeti dari perusahan-perusahaan nakal. Pihak BPLH tidak ada niatan untuk melanjutkan kasus perusahan yang melawan hukum ke meja hijau,” tandasnya. Kalau seandainya benar ada oknum yang menerima umpeti

dari perusahan nakal, tentu hal ini sangat melukai hati masyarakat. “Saya doakan agar seluruh raga pegawai BPLH gatalgatal, serta tertimpa penyakait kulit. Kenapa selama bertahuntahun sungai selalu tercemari, kaya orang tidak mempunyai nyali untuk menindaknya,” ujar ustad yang mengku sering melihat keluarga dan saudaranya terpaksa mengurungkan niat mengambil air wudhuk ke Kali Cikarang. Walau pun Kali Cikarang tercemar limbah pabrik, masih ada warga masyarakat yang menggunakan air kali berbau busuk menyengat itu hingga saat ini. Mereka terpaksa menggunakannya, karena tidak ada pilihan lain. Di lingkungan tempat tinggal tidak ada sarana air bersih. “Saya berharap kepada Ibu Bupati dr Hj Neneng Hasanah Yasin dapat menindak tegas perusahan yang membuang limbah cair ke sungai, walaupun selama beliau menjadi Bupati belum ada langkah-langkah untuk menjernihkan air Kali Cikarang seperti sedia kala. Saya dengar kabar, Ibu Bupati mengemban amanah dari orang tuanya, untuk tidak melupakan wong cilik. Saya bersyukur sekali kalau ibu bupati tidak lupa dengan amanah itu,” pungkasnya. | Kaslim

Warga Marah, Jalan Cikunir Ditanami Pisang Bekasi, Trans - Jalan Raya Cikunir Ujung, Kota Bekasi, ditanami dengan pohon pisang, pagar bambu, kayu bakar, batu dan ban mobil bekas. Inilah bentuk kemarahan warga yang sudah lama terpendam bersamaan dengan parahnya kondisi jalan tersebut. Cekcok mulut antara warga dan ormas IKAPUD yang menjadi backing pabrik beton, aparat kelurahan, dan petugas kepolisian, tidak terelakan. Untungpermasalahan itu bisa cepat diselesaikan melalui kesepakatan yang ditanda tangani Kapolsek Jatiasih Kompol R Bambang Dwi Yanto, Lurah Jatimekar Khaerudin, dan Brigjen Riadi sebagai wakil warga. Tindakan warga itu berawal dari parahnya kondisi Jalan Raya Cikunir Ujung yang memang sejak tahun 1997 tidak pernah ada perbaikan, bahkan terkesan tanpa perawatan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Sementara eksploitasi yang dilakukan terhadap jalan ini sungguh luar biasa. Banyak pabrik-pabrik beton yang beroperasi dengan armada yang memiliki bobot lebih dari

FOTO | MUCHTAR

Warga yang marah menutup total jl raya cikunir ujung dengan menanam pisang, kayu bakar, batu, ban mobil bekas dan lainnya.

50 ton perunit. Jalan yang memang rusak parah, berlubang cukup dalam, becek karena tanpa saluran air atau tanpa got diurug tanah merah, sehingga kondisi jalan makin parah. Belakangan jalan kembali diurug, tapi dengan lumpur limbah beton, kemudian disiram hujan mengakibatkan kondisnya makin parah, bahkan lebih parah dari kubangan kerbau sekalipun. Haryanto, Ketua Karang Taruna RW, mengatakan bahwa warga ingin melakukan aksi

demo sudah lama sekali. “Tapi kami selalu mencoba untuk menahannya. Kami katakan, nggak enak dengan pak lurah dan pak camat, apalagi pak lurah sudah meyakinkan bahwa tahun ini pasti jalan ini diperbaiki. Namun karena kondisi jalan makin parah melebihi kubangan kerbau sekalipun, kondisi semua serba susah, ditambah semua harga melambung, mungkin banyak lagi faktor yang lain, sehingga tanpa komando warga menutup jalan ini,” terangnya.

Markasin, warga yang kecewa mengatakan bahwa jalan itu sudah lama tidak pernah diperbaiki. “Kalau pun ada itu karena warga melakukan aksi demo menuntut PT Nindya Karya dan PT Istaka Karya, untuk memperbaiki jalan yang rusak karena aktifitas mereka membangun jalan tol JORR. Kalau pemerintah tidak pernah mau peduli, karena mereka memang tidak mau lewat, sehingga tidak tahu keadaan yang sebenarnya. Harapan kami dengan aksi ini maka pemerintah akan meperhatikan jalan cikunir ini, kalau memang anggarannya sudah ada segera kerjakan, jangan ditunda-tunda. Jangan Cuma PBB yang terus saja naik, disamping itu banyak perusahaan berdiri disepanjang jalan cikunir dengan armada yang mempunyai tonase luar biasa, namun tidak mempunyai kepedulian terhadap lingkungan maupun terhadap warga,” ujarnya panjang lebar. Riadi, tokoh masyarakat yang rumahnya persis di sisi Jalan Cikunir, mengatakan sangat mengapresiasi tindakan warga yang berusaha untuk

mengurug jalan, dengan menggunakan tanah merah maupun lumpur limbah beton, meski hasilnya tidak lebih baik, bahkan memperparah keadaan. “Setidaknya ada usaha dan i’tikad baik, tidak seperti camat yang membiarkan kondisi jalan makin parah. Betul memang ini bukan pekerjaannya, setidaknya kalau dia (Camat – red) respek tentu ini akan menjadi skala prioritas dalam APBD, sehingga kerusakannya tidak luar biasa seperti ini,” jelasnya kalem. Khaerudin, Lurah Jatimekar yang hadir di tengah warga langsung menghubungi pihak Bina Marga Kota Bekasi. Dari komunikasi itu, diketahui bahwa bulan Agustus merupakan pelaksanaan perbaikan Jalan Cikunir. “Insya Allah pada Agustus, perbaikan jalan ini akan dilaksanakan, karena memang anggarannya sudah ada. Apabila ada usulan yang ditanda tangani warga, tokoh masyarakat diketahui RT, RW sampaikan kepada kami untuk diteruskan pada dinas terkait dan pemegang kebijakan di kota bekasi,” jelas llurah bersungguhsungguh.| Muchtar Q

Desa Sukamanah Kec. Megamendung Optimis Juarai Lomba Desa Tingkat Nasional Tahun 2013 Bogor, Trans - Suatu Kebanggaan di peroleh Kabupaten Bogor pada lomba Desa/ Kelurahan tahun 2013 setelah sebelumnya meraih juara dalam lomba desa/kelurahan tingkat provinsi kali ini Desa Sukamanah Kecamatan Megamendung mewakili jawa Barat untuk mengikuti Lomba Desa Tingkat Provinsi Tahun ini.Jumat (12/7), Desa Sukamanah Kecamatan Megamendung didatangi Tim penilai lomba desa Tingkat Nasional. Rombongan tim penilai yang diketuai oleh Romli hutajulu Direktur Jendral (Dirjen) pemberdayaan masyarakat desa dari Kementrian Dalam

Negeri Republik Indonesia berserta 5 anggota tim penilai, diterima PLH Sekda Kabupaten Bogor Adang Suptandar , bersama Ketua TP PKK Kabupaten Bogor Hj. Elly Rachmat Yasin dan sejumlah tokoh agama juga masyarakat serta aparatur pemerintahan mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Saat menerima tim penilai lomba desa tingkat Nasional Adang Suptandar menjelaskan bahwa kondisi Kabupaten Bogor senantiasa mengalami trend peningkatan dari tahun ke tahun, sebagai dampak positif dari upaya pembangunan

dalam berbagai bidang yang terus dilakukan secara intensif berkesinambungan dan berkelanjutan. “pada Indeks Pencapaian Manusia (IPM) Kabupaten Bogor pada tahun 2012 sebesar 73,46 poin merupakan sesuatu yang singnifikan karena pada tahun 2011 IPM Kabupaten Bogor baru mencapai angka 72,88 poin, pencapaian ini memotivasi kami untuk terus berkerja keras daan berkerja cerdas mencapai target IPM 74,03 Poin pada tahun 2013,” ungkapnya. Ditambahkan oleh PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor,beberapa pertimbangan

yang mendasari terpilihnya Desa Sukamanah mewakili Kabupaten Bogor dalam lomba desa tahun ini antara lain yaitu, telah berhasil membangun keterbukaan kebersamaan dan kerjasama antara BPD, lembaga kemasyarakatan yang ada didesa dan berbagai elemen masyarakat setempat. Kemudian telah mampu menggali potensi sumber pendapatan desa melalui pembentukan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) atau lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa, sehingga memberikan kontribusi

dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) sebagai salah satu hasil usaha yang setiap tahun memberikan pemasukan terhadap APBDES dan hingga saat ini asetnya tidak kurang dari Rp. 1,2 Milyar. Menurutnya, Kiranya hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tim penilai lomba desa/kelurahan untuk menempatkan Desa Sukamanah Kecamatan Megamendung dalam posisi terhormat pada pelombaan desa tahun 2013 dan memberikan yang terbaik dalam perlombaan Desa Tingkat Nasional Tahun 2013. “Kami memiliki harapan untuk menempatkan

Desa Sukamanah sebagai Desa terbaik Tingkat Nasional guna menunjang terciptanya peningkatan kualitas kehidupan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui pengembangan program Desa sehat, Desa Cerdas dan Desa Raharja yang mengarah pada pembinaan Desa Mandiri,” harapnya. Sementara itu, Ketua Tim Penilai Romli hutajulu mengatakan bahwa, lomba desa ini bertujuan untuk mengevaluasi secara menyeluruh dan terpadu kegiatan pembangunan desa baik yang bersumber dari keuangan pemerintah maupun swadaya masyarakat dalam

rangka memotivasi dan mengapresiasi budaya gotong royong. Selain itu, lanjutnya, kegiatan lomba desa ini juga merupakan perubahan paradigma dari membangun desa kepada desa membangun. Dimana, paradigma desa membangun adalah mendorong peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) untuk membangun desanya, secara swadaya sedangkan pemerintah berfungsi mengarahkan. Penilaian lomba desa lebih dititik beratkan pada kinerja aparat dan masyarakat dalam membangun desa. | Dasukiharun


HALAMAN 5

KORAN TRANSAKSI THN 13

TRANS JABOTABEK

SENIN, 22 JULI - 4 AGUSTUS 2013

Perusahaan Wajib Bayar THR Sebelum H-7 Jakarta, Trans - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta meminta seluruh perusahaan di ibu kota agar membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan pada satu minggu sebelum hari raya atau H-7. Surat edaran mengenai peraturan itu juga telah dikeluarkan dan diharapkan perusahaan yang berdomisili di Jakarta mematuhi aturan tersebut. Kepala Disnakertrans DKI Jakarta, Priyono mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan mengenai pembaya-

ran THR. Pihaknya, akan memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak mematuhi peraturan tersebut. “Pada tahun 2012 kami mencatat setidaknya ada 12 pengaduan pemberian THR kepada karyawan. Jumlah itu menurun dibandingkan tahun 2011 yang jumlahnya mencapai 40 aduan,” ujar Priyono, Minggu (14/7). Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, kata Priyono, aduan yang paling banyak diterima mengenai keterlambatan pembayaran THR. Adapun sanksi yang disiapkan bagi perusa-

haan yang membandel yakni mulai dari sanksi administrasi hingga pencabutan izin. Namun, pihaknya lebih memfokuskan pada penanganan secara langsung. Sebab, jika hanya sanksi administrasi, hal itu tidak akan berdampak langsung kepada karyawan. “Jika ada pengaduan terkait dengan pembayaran THR, kita segera menindaklanjuti ke perusahaan terkait. Diharapkan semua perusahaan bisa memberikan hak-hak pekerja jelang hari raya ini,” katanya. Pihaknya, kata Priyono, telah

mengirimkan surat edaran terlebih dahulu kepada suku dinas untuk diteruskan ke perusahaanperusahaan di masing-masing wilayah. Selanjutnya, surat edaran dari Kementerian Nakertrans nomor SE.03/MEN/VII/2013 juga akan disebar ke perusahaan untuk menguatkan aturan pembayaran THR. “Kita sudah lebih dulu mengirim surat edaran kepada suku dinas yang akan diteruskan ke perusahaan-perusahaan di wilayah. Sama seperti dengan surat edaran Menakertrans paling lambat pemberian THR satu

TRANSPORTASI

minggu sebelum lebaran,” katanya. Ditambahkan Priyono, lebaran tahun ini diperkirakan akan jatuh pada hari Kamis, 8 Agustus 2013. Sehingga pembayaran THR selambat-lambatnya harus diberikan pada 1 Agustus 2013. Ketentuan besar THR didasarkan pada peraturan dimana pekerja dengan masa kerja 12 bulan akan mendapat THR satu bulan. Sementara pekerja yang bermasa kerja lebih tiga bulan dan kurang dari 12 bulan akan mendapatkan penghitungan proporsional. | Firman K

Walikota Bekasi Temukan IMB Palsu IMB palsu ditemukan bukan hanya di Bekasi Utara, tetapi ada juga di Jatiasih dan Bekasi Selatan. Bekasi, Trans – Walikota Bekasi H Rahmat Effendi menemukan 74 bangunan yang akan dijadikan tempat tinggal dan rumah kantor, yang tidak memiliki izin. “Kami disodori surat izin, yang dikeluarkan BPPT, tapi palsu,” ujar Rahmat Effendi, Walikota Bekasi, saat meninjau lokasi di Perumahan Green Vilage, Kelurahan Telukpucung, Bekasi Utara, Kamis, yang didampingi Tedy Hanif, Sekretaris BPPT, Kabid Tata Kota dan Junaedi, Camat Bekasi Utara. Sarana komersil yang dibangun PT Surya Mitratama Persada ini sebanyak 45 unit rumah tipe 57, 24 unit untuk rumah tipe 74, dan 5 unit rumah tipe 90 serta rumah kantor satu unit. “Tidak ada izin yang dikeluarkan dalam proyek ini,” ujar Tedy Hanif, Sekretaris Badan Pelayanan Periji-

FOTO | IST

Walikota Bekasi saat meninjau lokasi yang menggunakan IMB palsu, di Perumahan Green Vilage, Kelurahan Telukpucung, Bekasi Utara.

nan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi. Rahmat Effendi sempat kaget ketika ditunjukan surat ijin yang berkop BPPT, dengan Nomor : 503/074//I-B/BPPT.I/079/ 2013 tertanggal 09 Mesi 2013. “Ini palsu, lihat penomorannya,” ujar Tedi, saat menerima surat tersebut dari penanggung jawab

proyek. Rahmat Effendi mengatakan, IMB palsu ditemukan bukan hanya di Bekasi Utara, tetapi ada juga di Jatiasih dan Bekasi Selatan. “Saya minta inspektorat segera mengusut,” tegas Walikota, sambil mengatakan, persoalan ini bukan saja merugikan negara, tetapi juga mencoreng aparatur

Disdik Kab. Bogor Lantik 33 Kepala SD Bogor, Trans - Melalui Keputusan Bupati Bogor Nomor : 821.27/159.3/Kpts-SEKDA/2013 Tanggal 10 Juni 2013. Sebanyak 33 Kepala Sekolah Dasar (SD) se–Kabupaten Bogor dilantik Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Rustandi di Gedung Serbaguna II, Gedung Setda, Komplek Pemda Kabupaten Bogor, Jumat (12/ 7). Rustandi, dalam sambutannya mengingatkan bahwa upaya terpenting yang harus menjadi fokus perhatian adalah bagaimana mendorong lembaga pendidikan yang dipimpinnya agar menjadi institusi yang mampu menghasilkan peserta didik unggulan, baik melalui pengembangan sistem belajar mengajar yang efektif, maupun melalui penetapan berbagai kebijakan yang membawa implikasi positif terhadap pengembangan kurikulum dan program lainnya. Dikatakannya, SD harus menjadi lembaga pendidikan Bekasi, Trans – Masyarakat Kranggan Jati Sampurna, Kota Bekasi, berbondong-bondong datang ke SMPN 28, SMAN 7 dan SMPN 15. Mereka menyampaikan penolakan terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online 100%. Sebelumnya, aksi-aksi serupa terjadi di SMPN 12, SMAN 3, dan sekolah lainnya. PPDB Online 100% yang diberlakukannya Walikota Bekasi Rahmat Effendi, dianilai sangat merugikan masyarakat. Penolakan PPDB Online 100% melibatkan tokoh masyarakat, ketua RW dan RT. Penolakan yang disampaikan kepada kepala sekolah dan staf, diminta agar disampaikan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Walikota Kota Bekasi. Warga yang demo dikawal ketat oleh petugas kepolisian dari polsek dan TNI dari koramil setempat, yang jumlahnya nyaris lebih banyak dari perwakilan warga. Tampak juga Lurah Jati Sampurna, Toto Yulianto,

NO. 273. ‰ TH XIII

yang lebih edukasi dan rekreatif. “Sekolah Dasar haruslah menjadi sarana edukasi namun bersifat rekreatif dan mengundang minat peserta didik, sehingga peserta didik terdorong untuk mencintai ilmu dan tidak terbebani secara berlebihan meskipun materi kurikulum terus berubah dan berkembang secara dinamis”, kata Rustandi. Oleh karena itu, lanjut Rustandi, para Kepala Sekolah sebagai manajer pendidikan dituntut memiliki kompetensi dan kapabilitas yang profesional serta mampu mendorong motivasi guru untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan yang mana guru harus minimal berpendidikan S1. Kepala Sekolah juga hendaknya memotivasi guru untuk menulis karya ilmiah guna meningkatkan angka kredit. Menurutnya, guna menjamin tercapainya tujuan tersebut, para Kepala Sekolah harus memiliki penguasaan mendalam mengenai pengembang-

an otonomi pendidikan, baik dalam kaitannya dengan penerapan manajemen berbasis sekolah, program wajar Diknas, kurikulum berbasis kompetensi dan pengembangan unit kegiatan ekstrakulikuler yang sangat potensial meningkatkan kompetensi kepemimpinan, ketanggapan sosial dan kemampuan mengembangkan strategi dalam diri siswa. Selanjutnya, Rustandi berharap bahwa Kepala Sekolah Dasar yang baru dilantik agar terus menjaga nama baik dan hubungan dengan guru yang ada dilingkungan pendidikan. “Kepala sekolah terus bina hubungan baik dengan pendidik dan tenaga kependidikan serta berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kualitas kehidupan staf pengajar, baik melalui dukungan terhadap program sertifikasi maupun melalui peningkatan kesejahteraan guru honor,” tandasnya. | Dasukiharun

pemerintah. Walikota berjanji akan memanggil pengelolanya. “Kalau hari ni tidak datang, bangunan akan disegel, sampai batas waktu yang tidak ditentukan,” tegasnya. Rahmat pun meminta jika pemohon perijinan yang mencurigakan harap segera meng-

hubungi Pemkot Bekasi atau BPPT. Walikota juga berjanji akan menindak aparaturnya yang melakukan penyimpangan dan juga pihaknya akan menempuh jalur hukum bagi pembuat IMB palsu. Sebelumnya sebanyak 111 surat izin palsu ditemukan, pihak Badan pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi. Saat ini Inspektorat Kota Bekasi sedang menyelidiki masalah itu. “Izin palsu seperti IMB, site plan dan izin lokasi diketahui setelah pihak BPPT memeriksa internal masing-masing bidang,” ujar Cucu Syamsudin, kepala Inspektorat Kota Bekasi. Cucu mengatakan, BPPT dalam laporannya ke BKD sudah memberi nama oknum pegawainya bernama TM, pegawai negeri sipil (PNS) yang menjadi staf di internal BPPT. Laporan itu kemudian diteruskan kepada Inspektorat untuk diselidiki. Dia belum bisa memastikan sejak kapan proses pembuatan izin ilegal tersebut. Pihaknya saat ini tengah membentuk tim untuk mengungkap kasus itu. “Itu palsu atau ilegal kami belum tahu, karena kami belum melihat berkasnya. Yang jelas ada izin usaha. Dan usahanya ini sudah berjalan,” paparnya. | Bonggar

Pemkot Bogor Gelar Ngasuh dan Saur Bareng Bogor, Trans - Pemerintah Kota Bogor menggelar saur bareng yang dijadwalkan dua kali dalam seminggu selama bulan suci Ramadhan di Masjid Attaqwa Balaikota Bogor Jalan Ir. H. Juanda No 10. Hidangan santap saur disiapkan pemerintah Kota Bogor sebelum ngaji shubuh (ngasuh) di Masjid Attawa Balaikota setiap Selasa dan Jum’at. Ngasuh merupakan program yang digulirkan walikota Bogor Diani Budiarto sejak tahun 2009 lalu. Sasaran ngasuh untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketaqwaan aparat Pemerintah Kota Bogor. “Yang jelas, kita ingin mengajak pegawai khususnya yang muslim untuk mau bertholabul ilmi (menuntut ilmu) sebagaimana diwajibkan dalam ajaran Islam, “ kata Walikota Bogor Diani Budiarto. Diani menegaskan, mengaji harus menjadi kebutuhan, sesuai yang diperintah oleh Allah SWT, menuntut ilmu agama Islam diwa-

jibkan dari semenjak lahir hingga ke liang lahat. “Sepanjang kita masih hidup Tholabul Ilmi tidak boleh berhenti, dan tidak ada seorangpun yang sudah penuh ilmunya, Walaupun sering mengikuti pengajian terasa masih kosong, terasa bahwa masih minim dengan ilmu. Karena itu jangan merasa sudah pintar dan merasa paling alim,” ingatnya. Seperti diketahui kegiatan ngasuh digulirkan walikota Bogor sejak tahun 2009 lalu. Setiap Selasa dan Jumat. Pejabat di lingkungan pemkot, mulai dari walikota, pimpinan SKPD, Camat, Lurah, Kabid, Kasie dan Kasubag dan staf Pemkot Bogor lainnya berkumpul di Masjid Attaqwa. Sedangkan penceramahnya setiap ngasuh dilakukan secara bergiliran, begitu pula imam sholat shubuh juga bergiliran yang diambil dari imam-imam masjid yang ada di 68 Kelurahan se Kota Bogor. | Dasukiharun

FOTO | IST

Parkiran kendaraan di pinggir jalan.

Tarif Parkir Pinggir Jalan Naik Empat Kali Lipat Jakarta, Trans - Banyaknya kendaraan yang parkir di sembarang tempat, Pemprov DKI Jakarta akan menaikkan tarif parkir on-street sebesar empat kali lipat. “Sekarang on-street-nya kita naikkan sampai empat kali lipat. Dalam rangka kesana, kendaraan yang parkir di jalan akan dikurangi dan dihilangkan,” kata Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) di Balai Kota, Jumat (12/ 7). Dikatakan Jokowi, mengapa pihaknya menaikkan hingga empat kali lipat, dikarenakan ia ingin mendorong masyarakat yang berkendaraan pribadi agar berpindah ke kendaraan umum. “Meskipun kita tahu juga bahwa kendaraan umum kita seperti MRT, monorel belum rampung setidaknya bisa ke busway,” ujarnya. Rencananya kendaraan yang parkir di kawasan pengendalian parkir (KPP) akan dikenakan tarif antara Rp6.000 hingga Rp8.000 per jam-nya. Usulan ini telah disampaikan ke DPRD DKI Jakarta dan saat ini sedang dalam tahap pembahasan. | Syaki C

Penerapan E-Ticketing TransJakarta Butuh Waktu

Bus baru Transjakarta.

Jakarta, Trans - Melihat masih minimnya penggunaan e-ticketing yang diterapkan untuk TransJakarta, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan jika hal tersebut memerlukan kampanye dan promosi lebih lanjut terkait hal itu. “Perlu kampanye dan promosi lagi untuk itu,” ujar Jokowi di Balai Kota, Jumat (12/7). Rencananya, tiket tersebut juga akan terintegrasi dengan KRL serta busbus reguler seperti Kopaja dan Metromini. Bahkan jika monorel dan MRT sudah jadi, maka akan terintegrasi seluruhnya. “Hanya sekarang ini, mendorong orang untuk memakai itu (e-ticketing) tidak gampang. Perlu waktu. Ini kan baru 6 bulan,” katanya. Menurut Jokowi, agar penerapan e-ticketing itu sesuai dengan yang diharapkan dibutuhkan waktu lama. Ia memprediksi jika 2-3 tahun penerapan tiket elektronik baru bisa dilakukan. “Ini proses sosialisasi, tidak memaksa dulu. Kalau nanti waktunya 2-3 tahun tidak pakai E-ticketing tidak bisa naik, misalnya. Dimanapun perlu waktu,” terangnya. Jokowi juga mencontohkan seperti di Singapura untuk mendorong masyarakat beralih dari transportasi pribadi ke transportasi umum membutuhkan waktu lama. Dengan demikian, di Ibukota pun saat ini prosesnya tengah menuju ke sana. Seperti diketahui, penerapan e-ticketing TransJakarta hingga saat ini masih jalan di tempat sejak diluncurkan pada 22 Januari 2013. Pasalnya selain belum banyaknya masyarakat yang menggunakan e-ticketing, fasilitas pendukung untuk dapat menggunakan itu masih minim. Contohnya adalah seperti pengisian ulang kartu e-ticketing yang sudah habis hanya bisa dilakukan di halte-halte tertentu saja. | Firman K

Warga Tolak PPDB Online 100 Persen yang mencoba meredam kemarahan warga yang kecewa terhadap sikap kepala sekolah SMAN 7 dan staf. Namun tidak digubris, seluruh perwakilan warga meninggalkan ruangan musyawarah. Lurah Toto baru bisa bernegoisasi dengan warga diluar lokasi SMAN 7. Jaman, salah satu perwakilan warga, mengingatkan kepada pemerintah bahwa tanah tempat berdirinya bangunan sekolah ini adalah milik kakek dan nenek moyang mereka. “Tapi mengapa anak dan cucu kami tidak bisa masuk dan belajar di sekolah ini? Apakah amanah UUD 1945 sudah tidak relevan lagi saat ini?” tanyanya dengan nada agak tinggi. Untung saja bulan puasa, sehingga tidak terjadi gerakan yang mengarah kepada perbuatan anarkis. “Saya berharap agar kepala sekolah mendengarkan kami, kemudian disampai-

kan kepada kepala dinas pendidikan dan Walikota Bekasi secepatnya,” ujar Jaman. Apabila aspirasi tidak didengar, lanjut Jaman, pihaknya akan membuat aksi yang jauh lebih besar. “Bahkan kami akan menggebok sekolah-sekolah negeri yang ada dan menutup seluruh akses jalan masuk ke sekolah,” tegasnya. Sedangkan salah satu ketua RW, Misan, mengingatkan bahwa sejarah berdirinya sekolah adalah atas dasar persetujuan warga dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada. “Warga memberikan persetujuan dan dukungan agar anak cucu mereka bisa belajar dan pintar dengan adanya sekolah. Sekarang justru tidak bisa masuk sekolah?” katanya. Lebih konkrit, Ancu, yang juga salah satu ketua RW meminta prioritaskan masyarakat di lingkungan sekitar sekolah diprio-

ritaskan. “Jangan paksakan PPDB Online yang terkesan hanya untuk pencitraan pimpinan, tapi mengorban masyarakat. Percuma dong kami merelakan aset untuk jalan dan sekolah, jika anak kami sendiri tidak bisa masuk kesekolah dimaksud,” ucapnya. Doting selaku tokoh masyarakat menegaskan, kepentingan masyarakat harus terakomodir oleh sekolah negeri yang ada. Jangan dibenturkan dengan aturan dinas dan walikota, karena aturan itu seharusnya disesuaikan kemauan dan kebutuhan masyarakat. “Jika kebijakan itu tidak memihak masyarakat, ya harus direvisi. Jangan korbankan masyarakat untuk membela sekolompok orang yang berorientasi bisnis semata seperti BMPS. Bukankah orang miskin, yatim dan orang terlantar itu tanggung jawab Negara? PPDB Online 100% tidak sesuai dengan kebutuhan dan

kemauan masyarakat,” tegasnya. Lain lagi pendapat Lela. Warga yang mengaku melihat banyaknya kursi yang tidak terisi siswa saat MOS ini, mencurigai adanya oknum yang mencari keuntungan dengan Online 100%. “Mohon penjelasan bapak kepala sekolah, mau diapakan kursi-kursi yang kosong dan tidak terisi siswa? Apakah akan dibiarkan mubazir? Banyak anak orang miskin di sekitar sekolah sangat membutuhkannya,” ujarnya. Saleh Baharudin, SPd. MM menanggapi aspirasi perwakilan masyarakat dengan tenang dan dengan bahasa yang santun. “Untuk seluruh aspirasi yang ada, sudah saya catat dan akan saya sampaikan kepada pimpinan secepatnya, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan selanjutnya untuk disampaikan kepada Walikota Bekasi

FOTO | IST

sebagai pembuat kebijakan ini. Karena kami (sekolah – red) hanya pelaksana yang tidak mempunyai kebijakan dan keputusan apa-apa dalam hal ini, meski kami sangat memahami segala aspirasi masyarakat sekitar,” jelasnya Sedangkan Hj Ida Farida kepala sekolah SMAN 7 Kota Bekasi yang menerima perwakilan warga didampingi Toto Yulianto, Lurah Jatisampurna, malah menyinggung juklak dan juknis PPDB Online. “Sosialisasi online seharusnya sudah sampai pada pengurus RT dan RW. Ini terjadi karena saat ada bina lingkungan pihak sekolah negeri mengalami overload siswa, sementara sekolah swasta nyaris tidak kebagian siswa,” ungkapnya. Bukannya tidak punya perasaan atau tidak mau membantu, tapi Hj Ida Farida mengatakan bahwa dirinya memang

tidak bisa membantu masyarakat bahkan terhadap anak dari guru-guru SMAN 7 sendiri. “Kami hanya pelaksana kebijakan dari pimpinan. Namun, aspirasi yang ada yang ada sudah kami catat, dan sudah disampaikan ini ke Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, untuk segera diteruskan ke Walikota Bekasi. Semoga hasilnya sesuai harapan masyarakat,” harapnya pesimis. Cecep. S yang mendampingi kepala sekolah menerima perwakilan warga, namun tidak sempat berbicara, kepada Koran Transaksi mengatakan keyakinannya bahwa akan ada kebijakan yang membuat anak-anak dilingkungan bisa masuk mengisi kursi kosong yang tersisa. “Saya yakin ada revisi. Dari beberapa kali rapat yang saya ikuti tersirat akan ada revisi mengenai PPDB online. Apalagi maraknya aksi masa di setiap sekolah negeri. Tentu ini harus disikapi dengan bijak oleh pimpinan,” ujarnya optimis. | Muchtar Q


TRANS EKONOMI

HALAMAN 6

KORAN TRANSAKSI THN 13

NO.273. ‰ TH XIII SENIN, 22 JULI - 4 AGUSTUS 2013

Empat Ribu Kontainer ‘Dipaksa’ Keluar dari Priok Jakarta, Trans - Sebanyak 4 ribu kontainer yang menumpuk di Tanjung Priok ‘dipaksa’ keluar dari areal pelabuhan, karena ditengarai menjadi sumber stagnasi di pelabuhan tersebut. Pemindahan kontainer itu mulai dilakukan pada 12 Juli 2013, dan diharapkan tuntas tujuh hari sebelum Lebaran, saat puncak kepadatan barang di pelabuhan itu. Pemindahan kontainer atau peti kemas tersebut merupakan bagian dari tiga kesepakatan yang ditandatangani oleh para pemangku kepentingan di pelabuhan terbesar di Indonesia itu. Tiga kesepakatan dimaksud adalah, pertama, pemindahan barang yang sudah mendapat Surat Persetujuan Pengeluaran

Barang (SPPB). Kedua, pemindahan petikemas longstay yang terkena Peraturan Larangan/Pembatasan dan belum mendapat SPPB ke Tempat Penimbunan Pabean Cikarang. Ketiga, pemusnahan Barang Wajib Impor Tindakan Karantina pada Petikemas. Penandatanganan dilakukan di Pelabuhan Tanjung Priok, disaksikan Wakil Menteri Keuangan, Mahendra Siregar. Kementerian Keuangan melakukan nota kesepahaman (MoU) dengan 13 pemangku kepentigan di Pelabuhan Tanjung Priok, yaitu diantaranya adalah Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Balai Besar Karantina Perta-

Sistem Subsidi Tetap U ntuk BBM Untuk Jakarta, Trans - Anggaran subsidi energi termasuk bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tiap tahun angkanya mencapai ratusan triliun. Tahun ini juga demikian, di mana angka subsidi energi mencapai Rp 300 triliun. Untuk mengantisipasi anggaran jebol lagi, Pemerintah mengajukan sistem subsidi baru. Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, subsidi energi masih tetap menjadi fokus RAPBN 2014. Pemerintah tengah mempersiapkan skema khusus untuk belanja subsidi energi, terutama soal BBM bersubsidi. “Skema ini, satu saya mesti bilang bahwa kemarin ada pembicaraan bahwa dengan komisi XI kemudian juga dengan Banggar, disepakati bahwa pemerintah itu mengeksplor mengkaji kemungkinan subsidi tetap,” ungkap Chatib kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (12/7) Yang dimaksud sistem subsidi tetap BBM adalah, pemerintah memberikan subsidi dengan nilai tetap untuk tiap liter BBM. Misalkan 1 liter diberi subsidi Rp 2.500, nanti apabila harga minyak naik atau turun, subsidi tidak membengkak dan tetap. Sehingga nantinya harga premium atau solar subsidi akan berfluktuasi mengikuti harga minyak internasional. “Itu misalnya sekarang harga minyak di pasar internasional itu sekitar Rp 9.000. Harga domestik Rp 6.500. Selisih Rp 2.500. Per liter itu ditaruh Rp 2.500. Nah saya nggak tahu nanti angkanya berapa apakah ini bisa atau nggak, ini mesti dikaji lagi. Jadi nanti dari sana subsidinya tetap Rp 2.500, jadi misalnya naik Rp 10.000, maka harga subidi tetap Rp 2.500, domestiknya jadi Rp 7.500,” paparnya. Chatib belum dapat memastikan ada penghematan yang cukup signifikan dari skema tersebut. Pemerintah dan DPR mengatakan, menurutnya memiliki waktu pembahasan selama kurang lebih 3 bulan, hingga APBN 2014 disepakati. Namun terkait dampak inflasi, Chatib menilai skema itu tidak akan berdampak terlalu buruk. Sebab, kenaikan harga minyak internasional tidak akan terjadi setiap hari. “Nggak akan terlalu banyak, kan harganya naik nggak akan per hari. Di negara lain itu, harganya fluktuasi tidak ada masalah inflasi. Ini juga pernah dilakukan pada zaman Presiden Megawati,” ujarnya. | Fiq

Peraturan Daerah Hambat Pengembangan Kawasan Industri Semarang, Trans - Pemerintah Kota Semarang mengakui pengembangan kawasan industri di Ibu Kota Jawa Tengah saat ini terbentur Perda No 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Semarang 2011-2031. Sri Martini, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang menjelaskan, RTRW Kota Semarang telah mengatur kawasan industri, sehingga Pemkot Semarang tidak dapat sembarangan untuk melakukan pengembangan. “Kecuali jika dari pihak kawasan industri sendiri yang ingin melakukan perluasan dengan tetap mengacu Perda RTRW yang ada,” katanya di Semarang, seperti dilansir laman Antara. Menurut dia, di kota Semarang sendiri terdapat tiga kawasan industri yang sudah mengalami titik jenuh. Hal tersebut dikarenakan aset yang ada sudah habis terjual dan sebagian lahan tidak dapat dimanfaatkan karena terendam rob dan banjir. Sejumlah kawasan industri yang sudah jenuh yakni yang berada di daerah Genuk atau Terboyo yakni LIK Bugangan Baru, Kawasan Industri Genuk, dan Merdeka Wiratama. “Di kawasan industri tersebut, beragam jenis industrinya seperti baja dan paku, dimanfaatkan sebagai gudang, serta banyak lainnya karena memang tidak ada pembatasan jenis usahanya,” katanya. Sementara kawasan industri yang masih dapat dikembangkan yakni kawasan industri Tugu Wijaya Kusuma, kawasan industri Bukit Semarang Baru, dan Kawasan Industri Candi. | Fiq

nian Tanjung Priok, Karantia Ikan dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II, PT Pelindo II, PT JICT, UTPK Koja, PT MTI, PT MAL, DPC INSA Jaya, dan BPD Ginsi. Pelabuhan Tanjung Priok kini menjadi sorotan karena terjadinya peningkatan proses bongkar-muat (dwelling time). Mahendra menyayangkan bahwa penambahan jam kerja yang mulai dilakukan sejak awal pekan ini di tempat pemeriksaan fisik terpadu (TPFT) oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai cabang Tanjung Priok hingga pukul 23.00 belum dimanfaatkan oleh pelaku usaha di pelabuhan. “Kami mendapat informasi dari Pak Wijayanta (Kepala Kantor Pe-

layanan Utama Bea Cukai Tanjung Priok) bahwa sampai tadi malam belum ada yang memanfaatkannya. Padahal, teman-teman dari Bea Cukai dibantu karantina siap sampai jam 23.00,” ujarnya. Mahendra mengatakan bahwa hal ini dilakukan guna mengoptimalkan lalu lintas barang di pelabuhan, sehingga waktu bongkar muat atau dwelling time dapat ditekan. “Maka mohon kepada para pemangku kepentingan betul-betul memanfaatkan, sehingga makin cepat prosesnya itu. Bukan hanya barang yang long stay, tetapi justru yang baru masuk dan lainnya, sehingga proses dan kecepatan efisiensi di Priok ini meningkat,”

tambah Mahendra. Mahendra pun mempertegas komitmen pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Bahkan, jika fasilitas ini dimanfaatkan dan akhirnya membutuhkan waktu tambahan, pihaknya siap melakukannya. “Intinya adalah kami siap melanjutkan pelayanan, tetapi memang agak disayangkan dan mubazir kalau fasilitas tidak dipakai,” tegasnya. Padahal, pemerintah berencana terus menurunkan proses dwelling time terutama untuk menyambut Komunitas Ekonomi ASEAN pada 2015 mendatang. Sementara kontainer belum memiliki SPPB, akan dipindahkan ke Cikarang. Menurut Mahendra, pe-

mindahan akan dilakukan secara bertahap mulai dari hari ini. “Sekarang dipindahkan 140 kontainer untuk ditimbun ke Pelabuhan Cikarang secara bertahap menuju 400 kontainer,” katanya. Di sisi lain, Mahendra belum bisa menargetkan prosentase keberhasilan dari kebijakan ini terhadap masa bongkar muat (dwelling time). Yang penting, penumpukan kontainer yang membuat Tanjung Priok menjadi seperti gudang ini bisa dikurangi. “Saya tidak menargetkan dwelling time jadi berapa. Karena yang kita perbaiki proses bisnisnya. Meningkatnya dwelling time ini karena lapangan ini padat,” tambahnya. | SN

Biaya FS Selat Sunda Segera Diputuskan Target pemancangan awal (groundbreaking) megaproyek Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda diharapkan dapat dilakukan pada akhir 2014. Jakarta, Trans - Pemerintah memastikan akan memutuskan opsi pendanaan studi kelayakan (FS) Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS) pekan depan. Untuk itu, pemerintah sudah menetapkan dua opsi, yakni mempergunakan dana BUMN bersama perusahaan pemrakarsa, PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS) atau dana dari APBN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menjelaskan, opsi pertama tetap mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) No 86 tahun 2011, yakni pendanaan FS

KSISS mempergunakan dana BUMN dan perusahaan pemrakarsa. Sedangkan opsi kedua mempergunakan dana APBN seperti yang diusulan mantan Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo tahun lalu. “Tadi, kami bahas kecenderungannya pendalaman terhadap dua (opsi) dan bulan ini akan ditetapkan. Karena kita ingin consider memasukkan BUMN, tentu nanti kita putuskan minggu depan. BUMN-nya bersama-sama dengan pemrakarsa akan menyampaikan kepada kita langsung. Tadi rapat memutuskan bulan ini harus selesai,” jelas Hatta usai memimpin rapat koordinasi mengenai pembangunan KSISS dan Tol Trans Sumatera di Jakarta, Kamis (11/7). Hatta ingin supaya pengerjaan FS KSISS bisa dilakukan dengan cepat setelah adanya putusan opsi pendanaan FS tersebut. Dengan demikian, target pemancangan awal (groundbreaking) megaproyek KSISS bisa dilakukan pada akhir 2014, sesuai dengan harapan Pemerintah Provinsi Banten dan Lampung. Tim sekretariat KSISS, lanjutnya, sudah melakukan serangkaian studi yang penting terhadap pelaksanaan pembangunan proyek tersebut, seperti

FOTO | IST

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa.

studi kegempaan, studi vulkanologi, dan studi arus laut. Hasil studi tersebut, menurutnya semakin meyakinkan secara teknis bahwa KSISS layak untuk dibangun. “Pandangan dari vulkanologi, apabila terjadi katakanlah letusan Anak Gunung Api Krakatau, tsunami (akibat gempa) 9 skala richter, semua itu menunjukkan secara teknis jembatan tersebut layak dibangun. Jembatan tersebut akan dibangun menjadi ikon. Tenaga-tenaga pemikir dan engineering Indonesia yang akan dominan membangunnya. Ini juga menjadi satu kebanggaan kita,” kata

Hatta. Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menegaskan, pemerintah telah mengubah nama proyek tersebut dari sebelumnya proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) menjadi KSISS karena merupakan proyek infrastruktur yang terintegrasi dengan pengembangan kawasannya. Dia juga mengatakan, pihaknya sudah melakukan kajian-kajian awal proyek KSISS sehingga akan bermanfaat bagi pemrakarsa untuk melakukan FS lanjutannya. Delapan Kawasan Industri Sementara itu, Menteri Per-

industrian MS Hidayat menuturkan, pembangunan proyek JSS akan disertai dengan pembangunan 6-8 kawasan industri di sekitar jembatan tersebut. “Ada diusulkan 6-8 kawasan industri. Ini yang mau dibahas sebulan ini, karena kalau hanya proyek jembatan, tidak feasible. Ini proyek investasi karena dana yang dibutuhkan sekitar Rp 240 triliun, tidak mungkin dengan APBN,” ujar Hidayat. Menurut Hidayat, pembangunan 6-8 kawasan industri tersebut merupakan usulan dari pemerintah daerah. Sedangkan pemerintah belum menetapkan titik-titik kawasan tersebut. Hidayat mengatakan, kawasan tersebut akan dibangun oleh pemenang tender proyek KSISS. Saat ini, studi kelayakan proyek tersebut akan dikerjakan oleh pemrakarsa proyek yakni PT Graha Lampung Banten Selatan bersama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara konsorsium. “Nanti yang kerjakan jembatan dan kawasan itu pemrakarsa dan BUMN, tapi tentu harus melewati proses tender sebagaimana mestinya,” ujarnya. Selanjutnya, dia berharap, pembangunan JSS dan kawasan ekonomi strategis dapat rampung pada akhir 2014. | C Herry SL

Penyimpanan Raskin Bulog Harus Diperbaiki Garut, Trams - Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono menyatakan sistem penyimpanan raskin di gudang Bulog harus diperbaiki untuk menjaga kualitas beras agar tetap bagus saat diterima masyarakat. “Dari segi penyimpanan harus disiapkan penempatan khusus agar raskin tetap berkualitas baik,” katanya saat Safari Ramadan di Pendopo Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (13/7). Pernyataan Menko Kesra tersebut menanggapi temuan Bupati Garut Agus Hamdani ter-

FOTO | IST

Beberapa petugas melintas di antara tumpukan beras di gudang Bulog Tondo, di Palu, Sulawesi Tengah.

kait beras di gudang bulog Garut yang kurang berkualitas.

Agung berharap raskin yang kualitasnya kurang baik

tidak diberikan kepada masyarakat rumah tangga sasaran. “Masalah raskin menjadi perhatian pemerintah pusat terutama untuk menyediakan beras yang berkualitas,” katanya. Menurut dia, menurunnya kualias raskin karena terlalu lama disimpan di gudang Bulog. Sebaiknya, kata Agung, beras yang sudah dikemas di gudang Bulog secepatnya didistribusikan kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya penurunan kualitas. “Setelah tiba di gudang sebaiknya diberikan langsung kepada masyarakat, jangan terlalu lama disimpan,” katanya.

Kunjungan Agung Laksono dalam rangka Safari Ramadhan tesebut merupakan program yang diselenggarakan setiap bulan Ramadhan dengan mendatangi daerah-daerah tertentu. Dikatakannya, program tersebut untuk meninjau perkembangan pembangunan daerah dan mendengarkan langsung berbagai masalah yang ada di daerah. “Program ini untuk melihat perkembangan pembangunan daerah, mendengarkan masalah yang muncul dalam pembangunan di daerah,” kata Agung. | Iwan BSK

Pelaku Usaha Diminta Dorong Pertumbuhan Industri Bandung, Trans - Menteri Perindustrian, MS Hidayat, meminta semua pelaku usaha untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan industri nasional di tengah kondisi perekonomian yang masih mengalami ketidakpastian, terutama menghadapi persiapan pemberlakuan ASEAN Economic Comunity (ASEAN) 2015. “Kami terus menghimpun berbagai masukan dari masyarakat dan dunia untuk menghadapi tantangan ekonomi ke depan,” kata Hidayat. Hidayat mengatakan hal itu dalam acara Forum Bisnis dengan Dunia Usaha dan Instansi Terkait dengan tema: “Mencari Terobosan untuk Menjaga Pertumbuhan Industri” di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (13/7). Turut hadir dalam acara itu Gu-

bernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan serta sejumlah pengusaha. Hidayat mengatakan, memasuki periode semester II tahun 2013, kondisi perekonomian global masih belum akan keluar dari zona krisis. Bank Dunia dan IMF memperkirakan akan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi global seiring semakin dalamnya resesi Eropa dan melambatnya ekonomi negaranegara berkembang. Menurut IMF, pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2013 diprediksi sebesar 3,1 persen, Amerika Serikat (AS) sebesar 1,7 persen, Zona Euro sebesar 0,6 persen, serta kawasan ASEAN, Tiongkok dan India sebesar 6,9 persen. Hidayat menambahkan, ekonomi negara-negara maju diprediksi masih tersandra per-

soalan fiskal, tingginya angka pengangguran, dan rendahnya tingkat kepercayaan pasar (bisnis dan konsumen). Kondisi perekonomian yang masih mengalami ketidakpastian tersebut diperkirakan masih akan berdampak pada menurunnya ekspor industri nasional. Pada periode Januari sampai Mei 2013, kata Hidayat, total neraca perdagangan nasional mengalami defisit sebesar US$ 2,52 miliar. Ekspor produkproduk industri pengolahan non migas sedikit menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sehingga menghasilkan neraca defisit sebesar US$ 8,95 miliar. Dilihat dari kategorinya, impor bahan baku dan penolong memberikan kontribusi terbesar yaitu 76,63 persen terhadap total impor nasional, diikuti

barang modal sebesar 16,77 persen dan barang konsumsi sebesar 6,60 persen. Meskipun mengalami neraca defisit, peningkatan impor bahan baku dan penolong diharapkan dapat memberikan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan industri nasional. Pertumbuhan industri non migas yang cukup baik pada triwulan I tahun 2013 sebesar 6,69 persen harus dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi seiring dengan meningkatkan kegiatan investasi dan produksi. Sementara itu, laju inflasi pada bulan Juni 2013 mencapai 1,03 persen sehingga menghasilkan kenaikkan harga sepanjang Januari - Juni 2013 sebesar 3,35 persen dan inflasi year on year sebesar 5,9 persen. Dikatakan, kenaikkan harga BBM bersubsidi pada bulan

Juni 2013 diperkirakan akan terus mendorong kenaikkan inflasi hingga tiga bulan ke depan. Hal ini tentunya akan menyebabkan terjadinya penurunan daya beli masyarakat, yang juga sedikit berdampak terhadap penurunan konsumsi produk-produk industri. Selain berbagai kondisi ekonomi dan permasalahan tersebut, sektor industri juga masih menghadapi berbagai tantangan seperti jaminan ketersediaan bahan baku dan energi, penyediaan lahan untuk kawasan industri, serta kendala infrastruktur. Di samping itu, kata Hidayat, dalam waktu dekat Indonesia akan menghadapi ASEAN Ekonomic Community (AEC), yang akan mulai diberlakukan pada bulan Desember 2015. Tujuan AEC 2015 adalah untuk

menciptakan ASEAN sebagai sebuah pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, dimana terjadi free flow atas barang, jasa, faktor produksi, investasi dan modal serta penghapusan tarif bagi perdagangan antar negara ASEAN. Ia mengatakan, AEC 2015 merupakan momen yang penting bagi Indonesia, karena akan memberikan peluang kepada kita untuk memperluas pasar bagu produk-produk industri nasional. Namun, di lain pihak, pemberlakukan AEC 2015 juga akan menjadi tantangan mengingat produk Indonesia yang sangat besar tentunya akan menjadi tujuan pasar bagi produk-produk negara ASEAN lainnya. Hidayat mengatakan, apabila Indonesia tidak mampu meningkatkan daya saing industri, dikhawatirkan produk-

produk Indonesia akan kalah bersaing tidak hanya di ASEAN tapi juga di negeri sendiri. Menurut Hidayat, saat ini, Indonesia masih memiliki banyak peluang yang bisa dimanfaatkan untuk menjaga pertumbuhan agar tetap tinggi, diantaranya, pertama, potensi perbaikan ekonomi di Jepang dan beberapa negara Asia pada tahun 2013 dan 2014. Kedua, besarnya pasar dalam negeri dengan jumlah kelas menengah mencapai 134 juta orang. Ketiga, peningkatan investasi di dalam negeri baik PMA maupun PMDN, keempat, pertumbuhan sektor-sektor yang cukup tinggi, (5) belanja pemerintah dan belanja modal BUMN yang bisa diarahkan untuk program peningkatan penggunaan produk dalam negeri. | Iwan BSK


HALAMAN 7

KORAN TRANSAKSI THN 13

SAMBUNGAN

LP Gust og ansi W amenk umham ................. Gustaa & Ar Arog ogansi Wamenk amenkumham Menurut Bambang, sebagai Wamnekumham selama ini Denny Indrayana hanya mengurusi persoalan lapas dengan menampilkan show-show yang tidak jelas ketimbang menyelesaikan persoalan. “Rusuh di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Tanjung Gusta di Medan, Sumatera Utara, sangat fatal, dan lagi-lagi menunjukan ketidakmampuan Kemenkumham membenahi manajemen LP. Rangkaian Sidak (inspeksi mendadak) Wamenkumham Denny Indrayana ke sejumlah LP selama ini tak lebih dari show yang jelas-jelas tidak menyelesaikan persoalan,” kata Bambang. Bambang menjelaskan Wamenkumham Denny Indrayana harus bertanggung jawab soal rusuh di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Tanjung Gusta di Medan, Sumatera Utara. Bambang juga mempertanyakan apa saja hasil sidak Wamenkumham Denny Indrayana ke sejumlah Lapas selama ini. Kalau rangkaian Sidak Denny itu produktif, kelebihan kapasitas di Lapas Tanjung Gusta mestinya sudah dibenahi sehingga perlawanan warga binaan Lapas tidak terjadi. “Fakta kerusuhan di LP Tanjung Gusta menjadi bukti bahwa rangkaian Sidak Denny Indrayana selama ini hanya menjadi ajang pertunjukan yang tidak produktif,” katanya. Dari data atau catatan yang bisa dipelajari, potensi rusuh atau perlawanan warga binaan di Lapas Tanjung Gusta sesungguhnya sudah terlihat begitu nyata. Sebab, Lapas itu dihuni 2.660 narapidana dan tahanan, padahal kapasitas tampungnya hanya 1.054 narapidana. “Jelas bahwa Wamenkumham sama tidak peduli pada potensi perlawanan warga binaan di LP Tanjung Gusta. Padahal, orang bodoh sekali pun paham dan sadar bahwa penampungan yang melebihi ka-

pasitas selalu mengandung risiko alias bom waktu. Dan, bom waktu di LP Tanjung Gusta sudah meledak Kamis malam waktu setempat,”ujarnya. Lebih jauh politisi Partai Golkar menjelaskan kesalahan tidak bisa sepenuhnya dituduhkan pada petugas Lapas Tanjung Gusta. Manajemen Lapas hanya dipersiapkan untuk mengawasi dan melayani 1.054 Napi, bukan 2.660 Napi dan tahanan. “Saya yakin, manajemen Lapas Tanjung Gusta sudah mengeluhkan masalah ini, tetapi tidak ditanggapi Kemenkumham. Mengawasi dan melayani lebih dari 2.500 Napi dan tahanan bukanlah pekerjaan sederhana. Apalagi, beberapa diantaranya berstatus napi teroris,” kata Bambang. Paradigma Lapas Tempat Balas Dendam Terkait kerusuhan Lapas Tanjung Gusta, Medan, Anggota Komisi III DPR Ahmad Yani mengkritik Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Yani merujuk pada PP 99 Tahun 2012 mengenai pengetatan pemberian remisi. “Memang ada persoalan terutama untuk tindak pidana narkoba, korupsi, terorisme tentang PP yang dilakukan revisi yang sebelumnya tentang masalah asimilasi, terus PP itu sendiri. Ini akibat praktek tirani itikad baik tersebut,” kata Yani di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (12/7). Yani mengatakan undangundang maupun konvensi tentang permasyarakatan di internasional memberikan hak yang sama antar napi satu dengan yang lain. Ia mengatakan paradigma mengenai penjara sudah mengalami perubahan kearah yang lebih baik. “Tapi saya melihat wamen kita yang sekarang ini paradigmanya ingin kembalikan lagi. Sesungguhnya Pak Wamen

mengembalikan paradigma penjara dari permasyarakatan ke penjara. Jadi penjara itu tempat balas dendam, tempat orang melakukan penistaan terhadap semua orang yang melakukan tindak pidana,” kata Politisi PPP. Yani sependapat bila semangat pemberantasan korupsi membuat remisi diperketat. Namun bila terkait PP maka akan bertentangan dengan UU. Diketahui, dengan alasan bahwa kejahatan yang dilakukannya merupakan kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian besar bagi negara atau masyarakat, dan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, pemerintah resmi memperketat pemberian hak remisi, asimilasi dan bebas bersyarat bagi narapidana (Napi) tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional lainnya. Ketentuan yang memperketat pemberian remisi, asimilasi, dan bebas bersyarat bagi Napi tindak pidana terorisme, korupsi, Narkoba (termasuk di dalamnya narkotika dan prekursor narkotika, dan psikotropika) kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisir lainnya itu tertuang dalam Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 12 November 2012. Padahal, kata Yani, UU memberikan ruang dan kesempatan kepada terpidana untuk mendapat hak-haknya. “Manakala kita bicarakan napi mendapat hakhaknya maka tidak ada cluster terpidana itu sendiri. Karena tatkala kita sudah berikan cluster itu juga menjadikan diskriminatif,” kata Yani. Apalagi, kata Yani, jumlah lapas saat ini sangat tidak se-

Jok ebe Jokoo wi ‘Ng ‘Ngebe ebett ’ Pun Punyy a MR MRTT ............................... ngunan yang akan dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI. Koordinasi tersebut dilakukan untuk melakukan pemindahan halte busway yang terkena pembangunan fisik bawah tanah MRT. “Jadi ada beberapa halte yang akan dipindahkan karena terkena pengerjaan paket bawah tanah. Tetapi dalam awal pekan depan, kita sudah mulai pindahpindahkan halte busway tersebut. Kerja sama dengan Dishub DKI,” jelasnya. Pengerjaan persiapan pembangunan fisik lainnya masih menunggu persetujuan kontrak kerja sama dua konsorsium oleh Japan International Corporation Agency (JICA) selaku pemberi pinjaman. “Saat ini kontrak kerja sama yang telah ditandatangani antara PT MRT dengan dua konsorsium sedang dipelajari JICA. Begitu kontraknya sudah disetujui oleh JICA, kita akan jalan mengerjakan semuanya. Pokoknya semuanya berjalan dengan jadwal dan target yang telah ditentukan,” terangnya. Diakuinya, masih ada beberapa dokumen yang tinggal menunggu ditandatangani oleh pemerintah pusat. Di antaranya dokumen penerusan hibah, kini dokumen tersebut sudah berada di tangan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI. Begitu juga dengan dokumen tentang pedoman kerja dari Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, juga tinggal menunggu ditandatangani oleh Dirjen Perkeretaapian. Kedua dokumen itu dipastikan akan segera ditandatangani

untuk menjadi payung hukum pembangunan fisik MRT. “Tadi pagi sih kita sudah dapat keterangan kedua dokumen itu sudah sampai masingmasing di mejanya Dirjen Perimbangan Keuangan dan Dirjen Perkeretaapian. Tinggal ditandatangani saja. Saya yakin kedua dokumen itu segera ditandatangani,” jelasnya. Progres kemajuan pembangunan MRT lainnya, Dono mengungkapkan, pihaknya akan melakukan penandatanganan kerja sama dengan pemenang tender Konsultan Tender Assistant Services (TAS) yaitu Nippon Koei. “Nippon Koei menang tender sebagai Konsultan TAS. Dia akan bertugas menjadi konsultan bagi pelaksanaan tender konstruksi fisik paket 107 dan 108,” tandasnya.

Menata Diri ....

dhan inilah, diharapkan pemerintah dan pejabat negara lebih menata diri untuk terus introspeksi apakah sudah menjalankan amanat yang diberikan. Seorang pejabat publik, apakah sudah berperilaku sesuai dengan sumpah jabatannya saat dilantik. Seorang pemimpin parpol, apakah telah memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. “Sudahkah mereka (pemerintah dan pejabat negara)

sipasi pemerintah jauh sebelum bulan puasa. Mencari solusi menjadi tugas pemerintah sehingga harga tidak terus melambung yang pada akhirnya membuat rakyat limbung. Tanpa langkah konkret menyelesaikan sebuah persoalan yang rutin terjadi setiap tahun, akan selamanya membuat rakyat bingung. Mengawali bulan Rama-

Persiapan Pembangunan Perlu diketahui, dalam rangka pembangunan MRT di Jakarta, Jakarta, Pemprov DKI Jakarta melaksanakan Pencanangan Pekerjaan Persiapan Pembangunan MRT Jakarta pada 26 April 2012 lalu. Gubernur DKI Jakarta saat itu, Fauzi Bowo, menyatakan secara resmi dimulainya pekerjaan-pekerjaan persiapan seperti pemindahan terminal Lebak Bulus, pemindahan stadion Lebak Bulus, pemindahan ultilitas, pelebaran Jalan Fatmawati, pembangunan kantor proyek, dan beberapa pekerjaan lainnya. Pekerjaan-pekerjaan tersebut (kecuali pembangunan kantor proyek) akan dilaksanakan oleh dinas terkait di jajaran Pemprov DKI Jakarta. “Cerita tentang MRT di Indonesia, awal-

nya hanyalah seperti sebuah mimpi. Tapi kini, mimpi itu sepertinya akan menjadi kenyataan karena selama hampir dua puluh tahun terakhir, pemerintah baik pusat maupun Pemprov DKI Jakarta, secara serius memikirkan untuk menghadirkan MRT sebagai sebuah pilihan moda transportasi publik yang efisien, nyaman, dan ramah lingkungan,” ungkap Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Dengan dimulainya pekerjaan-pekerjaan persiapan ini maka warga Jakarta dapat segera menikmati MRT Jakarta. “Saya telah menginstruksikan PT MRT Jakarta untuk tetap mempertahankan akhir tahun 2016 sebagai target beroperasinya MRT Jakarta. Untuk itu, saya meminta kepada PT MRT Jakarta agar membagi pekerjaan dalam beberapa paket sehingga target tersebut dapat tercapai,” ujarnya. Acara pencanangan ini dilaksanakan di area Stadion Lebak Bulus Jakarta Selatan. Selain nantinya akan menjadi stasiun, lokasi ini juga akan menjadi sarana penyimpanan dan perawatan kereta-kereta MRT Jakarta. Meskipun pada masa konstruksi akan terjadi banyak dampak dan perubahan namun diharapkan setelah MRT beroperasi, warga Jakarta dapat menikmati transportasi publik yang aman, nyaman, andal dan terawat. MRT Jakarta koridor Selatan – Utara tahap I akan membentang ± 15.7 Km dari Lebak Bulus – Bundaran HI. Seluruh rencana pembangunan MRT Jakarta telah melalui rangkaian studi yang panjang dan komprehensif oleh berbagai pihak serta selalu melibatkan publik sejak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik dan benar,” suara Dulloh seperti berteriak. Dua sahabatnya, Kakung dan Bang Trans, hanya bisa diam dan saling berpandangpandangan. “Bagi saya, merenung, menata diri, memperbaiki kekeliruan merupakan makna berpuasa,” ucap Dulloh. Kakung dan Dulloh semakin membisu! | Ali Rahmat S

banding dengan terpidana maupun orang yang ditahan. “Karena semangat kita juga ada sebagaimana memasukan orang-orang sebanyak-banyaknya ke penjara. Itu jadi problem kita. Padahal semangat yang sekarang bagaimana mengembalikan aset recovery, uang yang dijarah koruptor,” tuturnya. Sistem Keamanan Lemah Kejadian di LP Tanjung Gusta, ternyata kembali terjadi Rutan Batam, yang menandakan sistem keamanan yang belum memadai. “Pasti ada kelemahan dan itu harus diperbaiki,” tegas Kepala BIN Marciano Norman di Jakarta, Kamis (18/7). Peristiwa Tanjung Gusta bisa menjadi pelajaran pihak Lapas untuk antisipasi konflik serupa. Marciano menyesalkan mengapa peristiwa di LP Tanjung Gusta, bisa terjadi lagi di Batam. “Respon semua Lapas harus ditanggapi kesiapsiagaan pengamanannya. Yang terjadi di Batam sangat disesalkan. Saya harap petugas Lapas mampu meningkatkan kesiapsiagaan,” harapnya. Dengan adanya dua kejadian ini dia berharap pihak Lapas mulai saat ini harus lakukan antisipasi. “Seharusnya peristiwa Tanjung Gusta bisa dijadikan peringatan, semua Lapas harus menanggapi peristiwa Tanjung Gusta dengan sebaik-baiknya,” ujarnya. Sedangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai pokok permasalahan Lapas Tanjung Gusta ada pada pemenuhan hak-hak dasar para narapidana. “Hak-hak dasar ini yang harus kami penuhi. Ini bulan Ramadhan. Banyak di antara mereka ada juga yang berpuasa. Jadi, jangan garagara napi lantas kehilangan hak dasarnya. Ini prinsip,” kata Presiden SBY. Presiden juga mengkritik lamanya pemerintah dalam memberikan pernyataan resmi kepada publik. Presiden mengaku memantau pemberitaan sejumlah media massa, utamanya meawalnya. Termasuk didalamnya tentang rute, jalur dan jenis jalur MRT Jakarta. Pilihan-pilihan ini diambil salah satunya berdasarkan pertimbangan dampak pembangunan yang paling minimal terhadap warga dan kawasan sekitar. Jokowi ‘Ngebet’ Keinginan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk membangun megaproyek MRT sampai saat ini memang masih belum terwujud. Pria yang akrab disapa Jokowi itu mengaku tak tahan ingin melihat proyek itu segera terealisasi dalam waktu dekat. Ia pun sampai berkata tak masalah, misalkan hanya sebagian kecil dari proyek MRT yang sudah beroperasi. “Saya itu pengin punya MRT dalam tiga bulan. Satu kilometer pun enggak masalah deh, biar bisa dipamerin,” ujar Jokowi ketika ditanyai soal MRT di kuliah umum terkait kepemimpinan di kantor pusat PGN, Gadjah Mada, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juli 2013. Jokowi pun mengaku yakin bahwa apabila MRT berhasil diwujudkan, akan ada banyak wilayah lain meniru. Ia pun memprediksi proyek MRT yang sudah berjalan sekarang akan selesai sepenuhnya lima sampai enam tahun kemudian. “Kalau Jakarta ada, yang lain pasti meniru. Wong, orang Indonesia itu demen niru,” ujarnya. Namun, untuk melaksanakan proyek pembangunan mass rapid transit (MRT) bukannya tanpa terkendala masalah pembebasan lahan seperti proyek lainnya di DKI Jakarta. Presiden Direktur PT MRT Jakarta Tribudi Rahardjo mengatakan, pembebasan lahan MRT dilakukan oleh Disnas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum.

Tak AAda da ........... Berdasarkan catatan Transjabar yang diperoleh dari Asisten Teknik pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II, Ir Sigit menyebutkan bahwa, Ruas Jalan Nasional jalur Pantura itu adalah jalan terpadat dunia. Yang perlu diketahui, kontruksi sepanjang jalan pantura itu merupakan peninggalan jaman Belanda yang sudah ra-

dia internasional yang sudah mengangkat kasus ini. “Saya tunggu respons dan reaction time itu kurang cepat, daerahpusat, Medan, dan kita. Sepuluh jam tanpa official statement itu tidak bagus,” ucap Presiden. Presiden mengaku telah menganggarkan Rp 1 triliun untuk meningkatkan kapasitas lapas, terutama yang sudah over capacity. “Tujuannya, jangan sampai terjadi apa yang terjadi di Medan ini. Saya ingin dapat laporan digunakan seperti apa,” kata SBY. Kalau memang dinilai masih kurang, lanjut SBY, anggaran itu bisa ditambah lagi mengingat perekonomian yang kini membaik sehingga anggaran bisa meningkat. Menangani persoalan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan tidak dapat hanya dilakukan satu kali. Budaya kekerasan di dalam penjara kerap menjadi faktor pemicu terjadinya sejumlah insiden, seperti yang terjadi di LP Tanjung Gusta, Medan. Perlu pembinaan berkelanjutan yang diberikan pemerintah terhadap para warga binaan. “Menangani napi ini tidak bisa satu kali. Sekarang oke, tapi nanti belum tentu. Nanti bisa saja muncul lagi, muncul lagi,” kata budayawan Arswendo Artowiloto dalam diskusi polemik dengan tema “Gelap Mata di Tanjung Gusta”, di Rumah Makan Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/7). Arswendo mengatakan, pemerintah harus sabar dalam menghadapi para narapidana. Sebab, menurutnya, narapidana memiliki andil dalam membentuk sebuah pemerintahan, yaitu pada saat pemilihan umum, baik legislatif maupun presiden. “LP itu seperti usus buntu. Jika tak ada masalah tidak meletus, ada masalah baru meletus. Tapi, napi itu sewaktu-waktu bisa meletus. Jadi, sabar-sabarlah Pak Menteri (Menkum dan HAM Amir Syamsuddin) harus sabar-sabar. Tidak bisa dikerasin banget, dilonggarin juga tidak bisa,” ujarnya. | SN/ES Menurut Tribudi, Dinas Perhubungan DKI Jakarta kebagian mengurusi mengurusi pembebasan lahan di kawasan stasiun. Sedangkan untuk Dinas Pekerjaan Umum untuk pembebasan tanah di sepanjang koridor MRT. Dia mengatakan, dana pembebasan lahan diambil dari APBD DKI. “Jadi pembebasan tanah tidak masuk dari uang pinjaman (Jepang). Lahan yang akan dibebaskan luasnya mencapai 17 hektar. Tapi DKI sudah punya 7 hektar tanah,” katanya. Sedangkan Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Proyek MRT, Mangara Pardede, sempat mengimformasikan anggaran pembebasan lahan yang disiapkan sebesar Rp 60 miliar. Menurut Mangara, MRT merupakan proyek negara yang tertuang dalam Peraturan Presiden dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta, sehingga demi kepentingan umum, seluruh warga yang terkena gusur wajib mendukungnya. “Jadi sebenarnya tidak ada dalih bagi warga Jakarta menolak proyek MRT ini,” ujarnya. Pembangunan MRT akan meliputi 13 stasiun perhentian. Tujuh stasiun berada di permukaan tanah, yakni: Lebakbulus, Fatmawati, Cipete Raya, H. Nawi, Blok A, Blok M, dan Sisingamangaraja. Sisanya, di bawah tanah (subway) terletak di Masjid Al-Azhar, Istora Senayan, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas dan Bundaran HI. Pembangunan jaringan MRT terbagi menjadi dua koridor. Koridor-1 merupakan jalur UtaraSelatan, terbentang mulai dari Lebakbulus hingga Kampung Bandan. Adapun Koridor-2 merupakan jalur Timur-Barat, terbentang mulai dari Balaraja hingga Cikarang. | SN/Chandra puh. Sehingga secara bertahap perlu diperkuat, diperbaharui disesuaikan perkembangan teknologi jalan terkini. Permukaan jalan di ruas pantura sudah tidak kuat menahan beban karena sudah rapuh. Jadi kalau ada yang rusak ya di perbaiki, katanya. Wakil ketua KPK, Bambang Widjojanto, baru baru ini, mengungkapkan temuan lembaganya bahwa, dalam pelaksanaan proyek jalan Pantura, KPK me-

NO. 273. ‰ TH XIII SENIN, 22 JULI - 4 AGUSTUS 2013

P elar ian TTahanan ahanan Kant or ...... elarian Kantor Lebih spektakuler lagi, sebanyak 90-an imigran gelap yang tertangkap di Desa Sekar Banyu Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang kabur setelah ditangani Kantor Imigrasi Malang, Jalan Panji Suroso Kota Malang, Jumat 5 Juli 2013. Imigran itu melarikan diri sesaat setelah turun dari dua truk yang mengangkut mereka. Awalnya, para imigran duduk di selasar Kantor Imigrasi. Namun saat truk keluar, mereka langsung berhamburan. “Hei, mereka mau ke mana?” teriak Kepala Kantor Imigrasi Malang, Ali Yamang Hasan kepada petugas Imigrasi yang berjaga. Sejumlah petugas berusaha mengejar para imigran yang lari tunggang langgang ke jalan raya. Sebagian menumpang angkutan umum dan menghentikan truk yang melintas di depan Kantor Imigrasi. Sedangkan petugas Imigrasi dan Kepolisian yang mengejar kewalahan, lantaran jumlah imigran jauh lebih banyak. Kejar-kejaran antara petugas dengan imigran tak terelakkan. Sebanyak 16 imigran gelap berhasil ditangkap kembali, empat di antaranya perempuan. Mereka langsung didata petugas Imigrasi. Ali membantah sengaja melepaskan para imigran itu. Namun, keterbatasan petugas keamanan menjadi salah satu penyebab. Apalagi, ruang tahanan hanya berkapasitas 20 orang, tak cukup untuk menampung para imigran. Sedangkan jika ditempatkan di Kantor Imigrasi akan menganggu proses pelayanan keimigrasian. “Jika pintu semua ditutup, mereka akan mengamuk dan merusak kantor,” katanya. Ali mengaku berpengalaman menangani imigran yang kerap bersikap brutal dan merusak. Ia justru menyalahkan petugas Kepolisian yang belum melakukan serah terima data para imigran. Bahkan, mereka mengaku tak mengetahui jumlah dan negara asal para imigran. Camat Sumbermanjing Wetan Abai Saleh dan Kepala Kepolisian Sektor Sumbermanjing Wetan Ajun Komisaris Farid Fatoni menuding petugas kantor Imigrasi yang menolak menerima penyerahan imigran. Karena penyerahan para imigran tak dilengkapi data dan dokumen keimigrasian. “Kami kan tak punya kewenangan mendata. Tugas kami hanya mengamankan, menyerahkan ke Imigrasi,” kata Camat Sumbermanjing Wetan Abai Saleh. Ia kecewa karena telah bersusah payah menangkap dan mengirim para imigran ke Kantor Imigrasi. Namun, ternyata saat di Kantor Imigrasi para imigran justru kabur. Sementara, mereka telah menyewa dua truk untuk mengangkut para imigran. Sebanyak 31 imigran lain masih dalam perjalanan dari Sekar Banyu Sumbermanjing Wetan. Mereka menolak menumpang truk dan memilih berjalan kaki dikawal petugas Kepolisian dan TNI. “Kelelahan, 20 imigran dirawat di Puskesmas.” Terkait pelarian tahan imigrasi, ternyata ada isu keterlibatan petugas imigrasi, seperti yang terjadi di Katar Imigrasi Kendari yang meloloskan para imigran gelap ke Australia. Ini dibuktikan dengan penahanan kepala seksi keimigrasian Kantor Imigrasi Klas 1 Kendari, Rahmat di sel Polda Sulawesi Tenggara, Jumat (7/6) lalu. Tak hanya itu, polisi juga menahan empat orang warga yang diduga membantu pelarian puluhan imigran gelap dari salah satu hotel di Kendari. Panit 1 subdit 3 Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Sultra, Inspektur satu (iptu) Ahmad Ardi mengatakan, lima orang tersangka diduga meloloskan para imigran gelap dari hotel menuju ke penampungan sementara. “Lima orang itu yakni Rusmin sebagai penyedia dana, Yusran pembawa dana ke Rahmat (kepala seksi imigrasi-red) untuk meloloskan para imigran, Hasbar dan Rusli menjadi supir. Sebelum para imigran itu menuju negara Australia, ditampung sementara di salah satu rumah,” terangnya. Dalam penggerebekan yang berlangsung di depan Polresta Kendari, Kamis dini hari, lanjut Ardi, pihaknya menemukan uang sebesar Rp. 32. 902.000 dana yang tersisa dari Rp. 700 juta yang disediakan. “Duit, Rp 32 juta lebih itu kami sita saat penangkapan malam itu dan satu unit mobil jenis Toyota Avanza warna putih. Uang tersebut merupakan sisa dana yang dipegang tersangka Rusmin,” tambahnya. Ardi menduga, pelarian para imigran ke wilayah Sulawesi Tenggara merupakan sindikat yang diduga melibatkan aparat terkait. “Kami masih melakukan penyelidikan secara intensif dalam kasus ini, karena sebelumnya juga telah ditemukan keterlibatan aparat penegakan hukum dalam memuluskan pelarian para imigran itu,” tutupnya. Kepala Kantor Imigrasi Kendari, R Hendriartono membenarkan, adanya petugas imigrasi yang diperiksa polisi karena diduga terlibat membantu pelarian para imigran. Hendriartono pun mengatakan telah mendatangi Polres Kendari. Saat itu, ujar dia, satu petugas imigrasi terlihat tengah menjalani pemeriksaan, terhadap petugas yang membidangi pengawasan dan penindakan keimigrasian. Hendriartono menyerahkan sepenuhnya kasus ini pada kepolisian. Jika terbukti terlibat, ia berjanji akan memecat mereka yang terlibat. Sebelumnya diberitakan, tiga anggota polisi berpangkat brigadir satu ditangkap Minggu (2/6). Mereka kedapatan membantu pelarian 28 imigran gelap dari penampungan. Kabur Dari Hotel Sementara itu, aparat Kepolisian Resor Madiun Kota, Jawa Timur, menangkap lima imigran gelap yang berniat kabur dari hotel tempat penampungan mereka, Kamis malam, 18 Juli 2013. “Mereka beralasan membeli sesuatu di minimarket dekat hotel,” kata Kapolres Madiun Kota Ajun Komisaris Besar Anom Wibowo saat dihubungi, Jum’at, 19 Juli 2013. Setelah ditunggu lama mereka tak kunjung kembali, petugas akhirnya mengecek ke minimarket. Namun tempat tersebut ternyata kosong. Petugas akhirnya menyisir sejumlah lokasi yang diduga jadi lokasi pelarian. “Ada yang ditemukan di terminal dan Jalan Ring Road,” Anom menjelaskan. | ES

NIP Bodong Banyak Beredar .. orang banyak itu diusut oleh penegak hukum, yaitu pihak kepolisian. “Sindikat CPNS di BKN harus diusut, agar tidak banyak korban berjatuhan,” tegasnya. Syaiful mengungkapkan bahwa pihaknya dari NCW sudah mengirimkan surat klarifiasi No. 141/SK.I/DPP-NCW/VII/2013 kepada EK yang beralamat di bilangan Tangerang, Banten. Surat itu sudah diterima oleh keluarga EK, namun belum ada jawaban. Berdasarkan data NCW, EK Cs diduga telah menerima setoran uang mencapai Rp 4.910.000.000,- dari 50 orang CPNS. “Masalah ini harus diusut pihak berwajib,” ujarnya lagi. | SN lihat adanya potensi korupsi di kegiatan proyek yang ditangani Kemen PU itu. Namun dalam hal ini, KPK masih melakuan kajian kajian. Menurut Bambang Widjojanto mengatakan, tiga tahun lalu KPK membuat program Indonesia menantau jalan. Melalui program itu, KPK menemukan informasi-informasi dugaan penyalahgunaan dana dalam pembangunan infrastruktur jalan baik jalan provinsi maupun

nasional. Persoalannya menurut Bambangi, menyangkut kualitas infrastruktur itu, bahan, dan nilai anggaran. Imfo lainnya menyangkut informasi mengenai panjang jalan yang dikerjakan, tidak sesuai dengan dokumen kontrak. “Lalu info lainnya misalnya jalan itu baru diperbaiki ini, tahun depan diperbaiki lagi di tempat yang sama,” ujar Bambang. | Tiem Trio


NO. 273 ‰ TH XIII SENIN, 22 JULI - 4 AGUSTUS 2013

8

Curahan Hati Pipik Ramadan Tanpa Uje

P

P

raktik prostitusi di kalan gan pelajar menjadi perhatian dan sekaligus menjadi fenomena mengejutkan bagi artis pendatang baru Thiara Nadia Sari. Dalam pekan ini, menurutnya, sejumlah media membeberkan data yang menunjukkan bahwa kasus perdagangan orang untuk prostitusi, sudah mengarah ke tingkat yang mengkhawatirkan. Menurut data yang didapatnya, tekanan ekonomi jadi alasan klasik. “Namun sejatinya pengaruh gaya hidup lebih dominan,” ujar Thiara Nadia Sari, saat dijumpai para Wartawan, di kantor 2 Line Communication, di kawasan Tebet Jakarta Selatan, belum lama ini. Pelajar yang notabene-nya remaja, kata gadis kelahiran Kuningan Jawa Barat, 30 Maret 1997 ini, sedang berada pada masa transisi dari anakanak menuju dewasa. Sehingga setiap pengaruh yang masuk tanpa filter akan mencengkeram kuat jiwa mereka. “Melalui pergaulan mereka biasanya ingin mencoba-coba sesuatu. Karena alasan ingin dihargai peergroupnya (teman sebaya), kadang mereka rela melakukan apapun asal diakui keberadaannya,” kata pelajar SMK Negeri 1 Kedawung Cirebon yang juga berprofesi sebagai model ini. Thiara tak menampik memang ada remaja yang terlibat prostitusi disebabkan faktor ekonomi. Tetapi menurutnya lagi, kecenderungan sekarang lebih dipengaruhi gaya hidup. Model dan artis sinetron yang hobby membaca ini, kemudian menceritakan soal data penelitian mengenai remaja (usia 10-24 tahun) di beberapa kota besar di Indonesia. “Hasilnya mengagetkan. Karena 15% hingga 20% remaja mengaku telah melakukan hubungan

seks pranikah,” ujar penyandang gelar Juara Favorit Lomba Model Casual P&D Management 2013, dan peraih Juara III Lomba Model Busana Kebaya Harpi Melati Kuningan 2013 ini. Tak terhindarkan, profesinya sebagai model dan artis sinetron yang kini digelutinya juga disorot sebagai hal yang dapat memengaruhi gaya hidup glamur dan rentan terhadap kegiatan seks bebas. Seks seakan menjadi komoditi sekaligus fantasi atau imajinasi yang paling diminati. Tak ada teknologi yang dapat terhindar dari rayuan dan jangkauan seks. Industri hiburan kita pun penuh dengan tawaran seks. Namun, Thiara menyanggah, bahwa tak semua begitu. “Tidak semua begitu. Masih banyak yang positif. Semua dimulai dari diri kita sendiri. Sebagai remaja kita harus pandaipandai memilih lingkungan pergaulan. Salah satunya hubungan harmonis dengan keluarga penting. Selain fondasi moral agama,” tukas anak kedua dari dua bersaudara, pasangan Sarwano dan Titi Dahiti, yang selama bulan suci Ramadhan mendatang akan lebih fokus pada kegiatan keagamaan bersama artis-artis Humaniora Foundation. Thiara Nadia Sari, merupakan artis pendatang baru di jagad entertainment. Namun sudah membintangi beberapa judul film televisi, program reality show, dan model iklan. Diantaranya; sinetron striping “Berbagi Cinta” (MNCTV), program reality show “Supertrap” (Trans TV), dan model iklan jasa Asuransi Sunlife. Saat ini Thiara tengah mempersiapkan diri terlibat peran dalam film layar lebar “Setia Suara Hati” produksi Noemi Picture, dengan lokasi shooting di daerah Jember dan Banyuwangi, Jawa Timur. | Suryati

ipik Dian Irawati, istri mendiang Ustadz Jefri Al Buchori (Uje), merasakan banyak perbedaan ketika melewati Ramadan tahun ini tanpa pasangan. Cukup berat, namun ia berusaha tegar demi anak-anak. “Yang pasti beda ya. Lebih berat iya, karena biasanya bulan puasa sama beliau (Uje). Kalau sekarang ya sama anak-anak aja,” kata Pipik saat ditemui di kediamannya kawasan Rempoa, Jakarta Selatan, baru-baru ini. Kepergian almarhum Uje masih menyisakan kenangan tersendiri bagi Pipik dan anak-anaknya. Bersama ketiga anaknya, Pipik pun melakukan sejumlah kegiatan yang biasa Uje lakukan semasa hidup, seperti pengajian setiap hari Jumat. “Kalau pengajian setiap Jumat memang ada. Dari almarhum masih ada pengajian selalu ada, bahkan setiap Ramadan,” kenangnya. Sementara itu kepada kedua anaknya, Adiba dan Abidzar, Pipik juga melakukan hal yang sama seperti yang pernah Uje lakukan. “Setiap sahur selalu ngobrol sama Adiba dan Abidzar. anak-anak selalu ditugasin hatam Alquran. Ada beberapa surat yang harus hapal. Biasanya almarhum selalu kasih hadiah buat mereka,” ujarnya. | Suryati

Cici Paramida

Pilih Nyanyi Daripada Baca Ayat

P

edangdut Cici Paramida merasa bangga saat diminta membacakan ayat suci Alquran. Namun menurutnya, membaca Alquran lebih berat ketimbang ia diminta tampil menyanyi. Dalam acara bertajuk Anugrah Ramadan 2013, yang diselenggarakan oleh aktris senior Jenny Rachman di Crowned Plaza Hotel, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, baru-baru ini. Cici didaulat membacakan ayat suci Alquran dihadapan 500 anak yatim. “Aduh, kalau dibilang merdu amin, Alhamdulillah. Sebenarnya Cici masih belajar. Dulu waktu kecil memang sudah belajar bawain. Pas sudah ke sininya, karena jarang belajar jadi agak grogi,” katanya usai acara. Namun, menurut pelantun Wulan Merindu itu, ia lebih baik menyanyi daripada diminta membaca ayat suci Alquran. “Rasanya lebih berat daripada nyanyi. Mending disuruh nyanyi 10 lagu daripada baca dua ayat,” kata Cici. Cici berharap, rasa berat itu menjadi tantangan yang mampu ia lewati, terlebih di bulan Ramadan ia sudah bertekad untuk mengkhatam Alquran. “Kalau untuk di bulan Ramadan ini, kan suatu kewajiban ya baca ayat Alquran. Itu menjadi rutinitas buat saya, dan Insya Allah saya bisa khatam di bulan Ramadan,” ujarnya. | Suryati

Film I’am Star

Mengangkat Anak Berkebutuhan Khusus

S

utradara, sekaligus penulis naskah Damien Dematra, kembali meluncurkan film layar lebar, berjudul ‘I’am Star. Film ini berturur tentang perjuangan seorang anak penderita Autis. Adalah, Mella tokoh dalam film tersebut yang diperankan oleh Natasha Dematra, sebagai Ketua OSIS salah satu SMA yang dikenal gaul dan populer. Kehidupan Mella mendadak berubah dratis ketika sekolahnya kedatangan murid-murid baru yang berkebutuhan khusus. Dari sini Mella mulai mengenang adiknya yang diduga autis, dan meninggal dalam kecelakaan mobil. Lantas Mella menjadi dekat dengan para remaja berkebutuhan khusus tersebut. Kehadiran para remaja autis membuat canggung para guru, namun para guru tidak memiliki banyak pilihan, kecuali harus menerima murid berkebutuhan khusus karena adanya Peraturan Menteri.

Film ini telah dipamerkan di MIPCOM Cannes, Perancis dan American Film Market (AFM) di Los Angeles AS pada 2012 yang lalu.

Orang tua Mella, khususnya Mama Mella yang diperankan Anna Tarigan, yang biasa hidup dalam rasa apatis pun menentang keras, Mella bergaul dengan anakanak autis. Namun Mella tetap gigih memperjuangkan hak-hak anak autis agar lingkungan mau menerima keberadaan anak autis.

PRODUSER Damien Dematra, Irene Christina PRODUKSI Damien Dematra Production SUTRADARA Damien Dematra

Lantas Arya dan kawankawannya yang memiliki kebutuhan khusus membentuk band yang dinamakan I’m Star. Melalui musik mereka menunjukan eksistensinya sebagai bagian masyarakat yang harus diperlukan sama dengan anak-anak normal lainnya. Istimewahnya dalam film ini Damien Dematra selaku sutradara, sengaja menghadirkan tokoh anakanak autis diperankan langsung Arya, Abhy, Shinta, dan Ervitha, yang memang memiliki kebutuhan khusus. Di sinilah kehebatan film ini dibandingkan dengan garapan Damien Dematra sebelumnya, yaitu L4 Lupus, selain itu film ini juga banyak mengetengahkan sisi edukasinya. Film ini sebelumnya telah dipamerkan di MIPCOM Cannes, Perancis dan American Film Market (AFM) di Los Angeles AS pada 2012 yang lalu. Sebelum tayang dibioskop, film ini diputar secara terbatas di kampus-kampus atau instansi. | Suryati


9

NO. 273 ‰ TH XIII SENIN, 22 JULI - 4 AGUSTUS 2013

KORAN TRANSAKSI

Sukses, PT Tanah Merah Production Selenggarakan Lomba Fotografi 2013 Penganugrahan Trophy Lomba Fotografi, yang diselenggarakan PT Tanah Merah Production, di Blu Plaza Bekasi, 7 Juli 2013 lalu, berlangsung sukses. Acara yang dipandu oleh Unay BeQ dan Anto itu dimeriahkan oleh Muirapuama, Boys N’Root, Arlodia dan White List.

S

usksesnya lomba fotografi dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada tanggal 5 Juni 2013 itu, membuat M Rechan RR selaku Dirut PT Tanah Merah, merasa lega. “Boleh dibilang acara ini bisa terlaksana tanpa didukung sponsor,” ujarnya. Karena itu, Dirut PT Tanah Merah itu mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ketua Panitia Lomba Fotografi Yogi Abilawa, Herri Haeruddin Design Creative, dan Tim, yang telah bekerja keras melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam lomba fotografi bertema “Bersih Bersama TPA Bantar Gebang” hingga penganugrahan trophy. “Tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak C Herry SL, Ketua Nasional Corrption Watch DIKI Jakarta, serta Bapak Rekson Sitorus SH, Bapak Hendri Sitorus, dan Bapak Roni Sitorus dari PT Godang Tua Jaya, yang mendukung acara ini secara finalsial,” ujarnya. Menurut Rechan, rasa kepedulian yang ditunjukkan melalui surat rekomendasi dari Walikota Bekasi Rahmat Effendi sangat membantu kelangsungan lomba ini,. “Bapak Gubernur DKI Joko Widodo, juga telah memberikan tropynya, karena itu kami haturkan banyak terima kasih.

Perform Muirapuama Band.

Drs. Syaiful Nazar Ketua Umum NCW.

Juara Umum.

Juara 1.

Kami dari Tanah Merah Production, pada masamasa mendatang siap menerima kepercayaan dari instansi manapun juga,” ujarnya. Sebelumnya, pada tanggal 3,4,5 Juli 2013 telah diselenggarakan di Blu Plaza Bekasi. Dari ratusan kuisioner menunjukkan pameran itu mendapat sambuat baik. “Ya, “sampah

“sekarang sudah masuk mal,” ujar Rechan berseloroh. Ketua Umum NCW Syaiful Nazar, yang juga mendukung acara tersebut, dalam sambutannya mengatakan bahwa bukanlah berlebihan jika dikatakan baru Juara pertama kali di dunia lomba sampah dilaksanakan mall, yakni di atrium Blu Plaza. “Tentunya kita sebagai bangsa Indonesia sangat bangga. Tanah Merah Production sebagai penyelenggara pameran lomba fotografi yang mengambil tema “ Bersih Bersama Bantar Gebang” hendaknya tidak berhenti disini. Jika perlu adakan event-event besar lainnya yang

Perform Arlodia.

Perform BNR.

Perform White List.

Juara 2.

bermanfaat sebagai generasi penerus bangsa,” ujarnya. Hari Minggu (7 Juli 2013) adalah acara puncak, dimana dilaksanakan penganugrahan lima buah trophy berikut uang tunai kepada masingmasing pemenang Favorit lomba fotografi. Fotofoto tersebut dinilai oleh tim juri yang diketuai oleh Andang Iskandar. Dalam lomba tersebut, Suherman keluar sebagai juara umum, mendapatkan Trophy dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, dan uang tunai Rp5.000.000,- dari Tanah Merah Production, yang diserahkan oleh Dedi Soetardi, Kepala Sudin

Juara 3.

Dinas Pariwisata Jakarta Timur didamping Sony, Kepala Dinas Kebudayaan Jakarta Timur. Juara I Legi Kharisma, mendapatkan Trophy Walikota Bekasi DR Rahmat Effendi berikut uang tunai Rp3.000.000,- dari Tanah Merah Production, yang diserahkan oleh Maruli Ardi Siregar, Pemimpin Reaksi Bekasi mewakili Walikota Bekasi. Juara II Ikbal Baihaqi mendapatkan Trophy PT Godang Tua Jaya Rekson Sitorus SH berikut uang tunai Rp2.500.000,- dari Tanah Merah Production, yang diserahkan oleh Bachtiar Manurung dari PT. Godang Tua Jaya. Juara III Farid mendapatkan Trophy DPW-NCW DKI Jakarta C. Herry SL berikut uang tunai Rp1.500.000,- yang diserahkan oleh Drs. Syaiful Nazar, Ketua Umum NCW. Sedangkan untuk Foto Karya, Agus Rahman berhasil menjadi juara favorit, dan mendapatkan Tropy PT Tanah Merah M Rechan RR Sds berikut uang tunai Rp1.000.000,- dari Tanah Merah Production. Dan, untuk Juara Harapan Harry mendapatkan Buku Fotografer Karya Andang Iskandar berikut uang tunai Rp500.000,- dari Tanah Merah Production. Perlu diketahui, Tanah Merah Production melaksanakan acara tersebut bekerja sama dengan media partner Koran Transaksi, Reaksi Bekasi dan Radar Bekasi. | Fiq


HALAMAN 10

KORAN TRANSAKSI THN 13

EKONOMI

Pemudik Di Pelabuhan Merak Diprediksi Naik 6% Merak, Trans - Arus Mudik Lebaran di Pelabuhan Merak diprediksi mengalami peningkatan 6 persen dibanding tahun lalu. Puncak kepadatan penumpang baik kendaraan maupun pejalan kaki terjadi H-3 Lebaran. Hal ini disampaikan Direktur Lalu Lintas Kementerian Perhubungan RI, Sudirman Lambali usai memimpin rapat koordinasi dengan sejumlah instansi baik dari Provinsi Banten dan Provinsi Lampung yang diselenggarakan di Kantor PT ASDP Ferry Indonesia Cabang Merak, Selasa (9/7). “Mengorganisir orang banyak yang ada di pelabuhan ini bisa saja timbul persepsi-persepsi yang berbeda. Dan dari situ timbul konflik. Maka dari itu, belajar dari pengalaman tahun sebelumnya, persepsi-persepsi inilah harus kita bangun menjadi satu, supaya komandonya menjadi jelas,” kata dia. Sudirman optimis dengan kapasitas angkutan mudik yang telah dipersiapkan, arus mudik tahun ini dapat lebih baik. Terkait antrean kendaraan yang kerap mengular hingga keluar Pelabuhan Merak, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk membantu mengatur arus kendaraan yang terjadi di darat. Sementara solusi penanganan di pelabuhan, dia meminta Pelabuhan Bakauheni mempercepat bongkar muat guna mengatasi terjadinya penumpukan kendaraan. “Apabila terjadi penumpukan kendaraan hingga keluar pelabuhan, kami telah berkoordiasi dengan pihak kepolisian untuk membantu arus lalu lintas memanfaatkan arus jalur di atas. Di Pelabuhan Bakeuheni juga kita meminta untuk mempercepat proses bongkar muat, kalau bisa 20 menit karena, arus mudik padatnya di Pelabuhan Merak, jadi bongkar muat di Pelabuhan Bakeuheni bisa dipercepat. Ini juga kami antisipasi supaya tidak terjadi penumpukan kendaraan hingga jalan tol,” tandasnya. Kementrian Perhubungan menyiapkan 39 kapal di Pelabuhan Merak. “Kami juga sudah menyiapkan tiga kapal tambahan untuk membantu memudahkan arus mudik,” tuturnya. Ketua Gapasdap Merak, Togar Napitupulu menjelaskan, pengusaha kapal swasta siap menyukseskan arus mudik Lebaran tahun ini. Namun, Togar juga berharap agar pemerintah segera memperbaiki infrastruktur yang ada di pelabuhan. “Dengan kapal yang ada, kami siap mendukung angkutan Lebaran nanti. Kalau kami diminta cepat dalam melakukan bongkar muat, tentu kami siap. Tapi bantalan di dermaga juga harus diperhatikan supaya kapal kita tidak rusak. Saya harap pemerintah bisa mengerti hal itu,” tegasnya. General Manager PT ASDP Ferry Indonesia Cabang Merak, Suprianto optimis arus mudik Lebaran tahun ini berjalan sukses. “Dari rapat koordinasi dengan melibatkan banyak pihak-pihak terkait ini, kami yakin arus mudik Lebaran tahun ini dapat berjalan sukses dan lancar,” tandasnya. | Yus

Tangkapan Ikan Di Karangantu Menurun Drastis

Serang, Trans - Jumlah tangkapan ikan di Pelabuhan Karangantu, Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang menurun drastis. Data dari Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan Kantor Penyuluh Perikanan Syahbandar Karangantu menyebutkan, penurunan terjadi terhitung 6 Juli 2013 dengan volume ikan yang mencapai 13.990 kilogram turun drastis pada 7 Juli 2013 menjadi 6.614 kilogram. Penurunan ikan hasil tangkapan nelayan paling parah terjadi pada 10 Juli 2013 yang hanya mencapai 627 kilogram. Data per 12 Juli 2013 tangkapan ikan nelayan Karangantu hanya mencapai 3.564 kilogram. Kondisi tangkapan normal tangkapan ikan berada pada titik 10.000 kilogram per hari. “Pengaruh cuaca sangat berperan besar. Jumlah kapal yang masuk tidak menentu ketika perubahan cuaca ekstrem belakangan ini,” kata Ilham, salah satu penyuluh di Kantor Penyuluh Perikanan Syahbandar Karangantu, Minggu (14/7). Perubahan siklus ikan, lanjut Ilham, juga sangat berpengaruh pada hasil tangkapan nelayan. “Ikan biasanya tidak diam di satu tempat. Ikan akan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Mungkin hari ini di perairan Karangantu, esok hari di tempat lain begitu seterusnya,” tambah Ilham. Selain itu, gelombang yang tinggi juga mempengaruhi para nelayan. “Kalau gelombang lagi tinggi biasanya nelayan batal ke laut. Ini juga yang mempengaruhi pencatatan kami di Syahbandar,” pungkasnya. | Yus

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Perwakilan Provinsi Banten : Yusvin M Karuyan

TRANS BANTEN Banjir Melanda, Walikota Salahkan PT Krakatau Posco

NO.273. ‰ TH XIII

SENIN, 22 JULI - 4 AGUSTUS 2013

Ketinggian air selutut sampai sepinggang orang dewasa. Sekitar 700 rumah terendam. Cilegon, Trans - Walikota Cilegon Tb Iman Ariyadi didampingi Asisten Daerah I Taufiqurrohman, Camat Ciwandan Ujang Iing dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Nana Sulaksana, sekitar pukul 12.00 WIB, mendatangi sejumlah titik lokasi banjir di Kota Cilegon, Minggu (14/7). Kedatangan Walikota bersamaa rombongan diawali ke Kecamatan Ciwandan, antara lain di Kampung Pintu Air dan Lingkungan Kebanjiran di Kelurahan Kubangsari dan Lingkungan Sukasari, Kelurahan Randakari, Kecamatan Ciwandan.

FOTO | IST

Walikota ketika menyerahkan bantuan kepada korban banjir.

Usai menyaksikan langsung lokasi banjir, Walikota akan memerintahkan sejumlah dinas dan badan untuk segera menyelesaikan persoalan banjir. “Saya sudah memerintahkan Pak Camat dan juga beberapa dinas untuk

menanggulangi persoalan yang dihadapi keluarga korban banjir,” ujar Walikota. Perlu diketahui, Kota Cilegon sejak Senin (4/3) malam dikepung bajir. Banjir merendam sejumlah wilayah seperti Cibe-

ber, Jombang, Ciwandan, dan Pulomerak. Ribuan rumah terendam, sementara ribuan warganya juga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Banjir terparah terjadi di Rw 8 Kelurahan Jombang Wetan.

Warga Minta Jalan ICC Dibuka Sebuah plang pengalihan jalan terpasang di sekitar lokasi pembangunan Islamic Center Cilegon (ICC).

FOTO | IST

Cilegon, Trans - Paguyuban Masyarakat Jombang (PMJ) meminta Pemkot Cilegon segera membuka akses jalan di sekitar Islamic Center Cilegon (ICC) yang berada di Lingkungan Jombang Masjid, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon. “Kami menuntut kepada pemerintah untuk segera membuka akses jalan tersebut karena banyaknya keluhan dari masyarakat sekitar ICC. Terlebih, pemerintah dan panitia pembangunan ICC belum pernah mensosialisasikan kepada masyarakat, sampai kapan jalan itu akan ditutup,” ujar Achmad Yusron, Koordinator PMJ. Yusron mengaku sudah melayangkan surat permohonan pembukaan akses jalan ini pada Senin (13/5) lalu kepada panitia pembangunan ICC, instansi pemerintah, dan muspida. “Apabila dalam satu minggu tuntutan kami ini

tidak direalisasi, maka terpaksa kami akan membuka sendiri akses jalan tersebut,” ujar Yusron. Senada dikatakan oleh Sudrajat, Ketua Masyarakat Jiwa Nasional (Marjinal). Menurut sesepuh warga Jombang masjid ini, masyarakat sekitar sudah banyak yang mengeluh atas ketidakpastian kapan akses jalan akan dibuka. “Masak untuk belanja makanan saja, warga harus memutar jalan yang lebih jauh. Ini kan sama saja membebani masyarakat. Apalagi kalau warga mau ke masjid, terpaksa harus memutar lewat jalan stasiun,” ujar Sudrajat. Sudrajat juga menyinggung perihal tidak dilibatkannya warga setempat dalam kepengurusan sejak bangunan yang berada dalam satu kompleks dengan Masjid Agung Nurul Ikhlas itu dibangun. Ketika dikonfirmasi, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Cilegon Erwin

Harahap enggan menanggapi hal tersebut. “Saya sudah menerima suratnya, tapi belum dapat berkomentar karena penutupan jalan pada saat itu melalui permohonan dengan pihak kepolisian, jadi kalau jalan itu akan dibuka lagi ya kita harus melalukan pertemuan lagi dulu dengan pihak kepolisian,” kata Erwin. Diketahui, kompleks ICC yang dibangun sejak awal Februari tahun lalu itu rencananya akan terdiri atas sejumlah bangunan berupa gedung aula serbaguna, perkantoran, dan gedung training center untuk berbagai aktivitas keagamaan. Dan proses pembangunan ICC yang berdiri di atas lahan seluas 12.000 meter persegi itu terhenti, sejak Tb Aat Syafa’at, selaku Ketua Panitia Pembangunan ICC pada saat itu baru ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi pembangunan dermaga Pelabuhan Kubangsari oleh penyidik KPK. | Yus

DPS Harus Dipublikasikan Di Kelurahan & Desa Serang, Trans - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten akan menegur PPS yang belum menempel daftar pemilih sementara (DPS) di kelurahan/desa terhitung besok. Kelurahan melalui PPS sudah harus menempel DPS agar masyarakat bisa mengetahui ada tidaknya nama yang bersangkutan. “Partisipasi dari masyarakat sangat kita harapkan. Jika ada kelurahan yang belum menempel DPS terhitung besok maka masyarakat jangan segan melaporkan kepada kami (KPU Banten-

red),” kata Komisioner KPU Banten Syaeful Bahri, Minggu (14/7). Selain pengumuman dengan cara ditempel, seperti harapan Syaeful Bahri, agar memuat DPS pada laman resmi baik tingkat kota/kabupaten. “Saya sudah mengimbau kepada KPU kota dan kabupaten agar memanfaatkan laman resmi mereka untuk memajang DPS, tapi mereka terkendala dengan urusan teknis karena beratnya file yang diunggah dalam bentuk PDF. Makanya harus dicarikan jalan lain agar masyarakat mdah me-

ngaksesnya, entah itu blog yang dibuat PPK atau tingkat PPS, yang penting masyarakat mudah mengakses,” urai mantan Ketua KPU Kota Cilegon ini. Menurut agenda, terhitung 14 hingga 15 Juli 2013, selain memampang DPS di tingkat kelurahan/desa, KPU juga akan menyerahkan DPS kepada pengurus partai politik di tingkat kecamatan. Agenda masukkan dari masyarakat dan pengurus partai politik terkait DPS diterima KPU Provinsi Banten hingga tanggal 24 Juli 2013. | Yus

Ketinggian air selutut sampai sepinggang orang dewasa. Sekitar 700 rumah terendam, sebagian warga mengungsi ke rumah sanak saudaranya yang tidak terkena banjir, sementara warga lainnya membuat tenda di bantaran rel kereta api. “Ini termasuk banjir terparah. Biasanya air hanya lewat saja, tapi sekarang air menggenangi rumah cukup lama,” kata Hidayat, warga Jombang Kali. PMI Cilegon memperkirakan ada 2.000 jiwa warga Jombang Kali yang mngungsi. “Kita masih terus mendata,” kata Nurwarta, Kepala Markas PMI Cilegon. Tak hanya di Jombang, banjir juga terjadi di PCI. Bahkan luapan air ini membuat perempatan PCI tergenang. Akibatnya terjadi kemacetan arus lalu lintas sekitar tiga kilometer dari PCI sampai SPBU Toyomerto, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang. | Yus

2300 W ar ga War arg Kembalikan KPS Tangerang, Trans —Sedikitnya 2300 warga miskin Kota dan Kabupaten Tangerang mengembalikan Kartu Peduli Sosial (KPS) yang digunakan untuk mencairkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Pengembalian kartu tersebut karena kesalahan penulisan nama dan alamat, atau bahkan si pemilik kartu sudah meninggal atau pindah. Menurut Kepala Kantor Pos Pusat Tangerang Toto menyatakan ribuan warga yang mengembalikan KPS tersebut berasal dari tujuh desa di Kabupaten Tangerang, serta 9 wilayah di Kota Tangerang. Di antaranya Desa Blukbuk, Muncung, Pagenjahan, Kronjo, Pasilian, Cirumpak dan Pagedangan Udik, Neglasari, Karang Tengah, Ciledug dan masih banyak lagi. “Kalau alasan pengembalian khusus bagi warga kabupaten adalah perbandingannya lebih banyak yang tidak menerima dari pada yang menerima. Warga takut didemo, apalagi di Kecamatan Sepatan sempat terjadi kericuhan karena hal tersebut. Yang mengembalikan cukup banyak, sekitar 2000 orang. Sedangkan sisanya adalah milik warga Kota yang cenderung lebih banyak terjadi akibat kesalahan penulisan identitas atau sudah ditinggalkan pemilik,” ujarnya, Kamis (11/7). Ditambahkan Toto, KPS yang dikembalikan akan ditahan dulu di kantor desa atau kantor pos cabang, untuk mengantisipasi jika warga kembali mengambilnya. “Kita juga siasati dengan tetap melakukan penyaluran BLSM di tempat lainnya. Nanti juga kalau orangnya butuh, akan diambil lagi kartunya,” terangnya. Toto melanjutkan, jika KPS tetap tidak diambil, dana BLSM akan dikembalikan ke pemerintah pusat. Sedangkan KPS dialokasikan kepada warga miskin yang lain. “Nanti keputusannya berdasarkan musyawarah dengan kepala desa dan pemerintah daerah setempat,” ujarnya. Kepala Unit Corporate Kantor Pos Tangerang Graito mengatakan, sampai saat ini, warga miskin Kota Tangerang yang sudah menerima BLSM tahap I sebanyak 43.199 orang dengan jumlah dana Rp 12 miliar. Dengan demikian sudah terserap 91,15 persen dari total jumlah penerima BLSM sebanyak, 47.394 orang dengan total anggaran Rp 14 miliar. “Sedangkan untuk warga Kabupaten Tangerang sudah 68.799 orang yang mencairkan dari total penerima 147.090 orang, penyerapannya sekitar 48,77persen. Total anggarannya Rp 44 miliar,” katanya. | Yus

Temuan LHP BPK Tersebar Di 12 SKPD Pemprov Banten Serang, Trans - Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2012 yang telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, tersebar di 12 satuan kerja perangkat daerah (SKPD).Ke-12 SKPD tersebut yakni Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan (Dindik), Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR), Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman (DSDAP), Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD), Sekretariat Dewan (Setwan), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Biro Umum, Biro Perlengkapan dan Aset, Biro Organisasi, dan Inspektorat. 12 SKPD yang termasuk

dalam temuan-temuan seperti hibah barang senilai Rp1,13 triliun, temuan persediaan sebesar Rp87,36 miliar, hingga 12 temuan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dan 10 temuan kelemahan pengendalian internal. Selain itu, tujuh dari 12 SKPD termasuk dalam temuan hibah barang senilai Rp1,13 triliun. Namun, beberapa di antaranya juga termasuk dalam temuan pengendalian internal yang lemah hingga ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kepala Inspektorat Provinsi Banten, Takro Jaka Rooseno ketika ditemui di Pendopo Gubernur Banten, menolak memberikan penjelasan terkait 12 SKPD yang menjadi temuan di LHP BPK yang telah diserahkan kepada Pemprov Banten

pada tanggal 4 Juli lalu itu. Namun Jaka membenarkan bahwa 12 SKPD itu saat ini tengah mengikuti program pelatihan berkaitan dengan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang diberikan langsung oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Saya belum bisa memastikan berapa jumlah SKPD yang ada di dalam temuan LHP BPK beberapa waktu laau. Yang jelas saat ini ada 13 SKPD sedang mengikuti pelatihan SPIP,” katanya. Jaka menyebutkan 13 SKPD yang sedang dalam rangka penyempurnaan SPIP, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). “Iya 12 SKPD tadi yang disebutkan saat ini sedang mengikuti program SPIP, ditambah satu lagi Bappeda. Jadi totalnya ada 13

SKPD,” terangnya. Pelatihan SPIP, kata Jaka, merupakan salah satu upaya tindak lanjut penyelesaian temuan BPK yang dilakukan Pemprov Banten. “SKPD yang mengikuti SPIP itu terhitung sejak Rabu (10/7) sampai lima hari kedepan. Narasumber yang terlibat dari BPKP sekitar ada lima sampai enam orang,” ujarnya. Tujuan dilakukannya pelatihan SPIP tersebut untuk membina dan menyempurnakan SPIP para petugas utama di masing-masing SKPD yang terlibat aktif dalam perencanaan, pengelolaan anggaran dan pengawasan. “Sebenarnya seluruh SKPD wajib mengikuti pelatihan ini, tapi untuk sementara 13 SKPD dulu. Masing-masing SKPD mengirimkan sedikitnya 3-5 orang yang berperan penting dalam 3 hal itu. Dari ke-13

SKPD itu, adalah Bappeda yang berperan sebagai fungsi perencanaan untuk seluruh SKPD. Inspektorat sebagai koordinator pengawas dan DPPKD sebagai koordinator pengelolaan keuangan,” terangnya. Dengan adanya penyempurnaan SPIP, kedepan pengawasan terhadap seluruh SKPD bukan saja menjadi tanggung jawab dari Inspektorat, melainkan tanggung jawab masingmasing kepala SKPD. Sementara itu, Kepala Dindik Provinsi Banten, Hudaya Latuconsina menjelaskan, dalam menyelesaikan temuan BPK, pihaknya telah membuat program. Langkah pertama, temuan diselesaikan selama 10 hari pertama, kedua, diselesaikan selama 30 hari dan ketiga, penyelesaiannya ditarget sampai 60 hari kerja. “Temuan BPK yang ditargetkan

dalam kurun waktu 10 sampai 30 hari merupakan kegiatan-kegiatan yang bersifat administratif, namun ada pula yang berupa denda terhadap lima pekerjaan yang melewati batas waktu perjanjian senilai Rp300 juta lebih,” jelasnya. Akan tetapi, dari hasil upaya koordinasi yang dilakukan kepada pihak-pihak ketiga tersebut, denda siap untuk diselesaikan karena jaminan pelaksanaan pekerjaan masih ada. Untuk lainnya, terdapat laporan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari tiga kabupaten/kota yakni Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel). “Untuk persoalan BOS, sebenarnya sekarang sudah dilaporkan dan diselesaikan, tapi itu sudah jadi temuan, karena saat pemeriksaan berita acara-

nya belum selesai dibuat. Kalau denda, ada yang sedang proses penyelesaian ada juga yang belum, Tapi intinya pihak ketiga yang terkena denda itu menyanggupi menyelesaikan,” terangnya. Dia mengungkapkan, saat ini ada tiga pegawai Dindik Banten yang mengikuti pelatihan SPIP bersama dengan BPKP. Ketiga pegawai tersebut merupakan orang-orang yang berperan aktif dalam unsur perencanaan program, unsur keuangan dan pelaksanaan di SKPD. “Saya juga pada pelatihan SPIP hari pertama ikut. Harapannya setelah dilakukan pelatihan, saya akan meminta kepada BPKP untuk mematangkan para pegawai dalam melakukan tindakan terhadap penyelesaian temuan LHP BPK,” terangnya. | Yus


TRANS JABAR

HALAMAN 11

KORAN TRANSAKSI THN 13

NO. 273. ‰ TH XIII SENIN, 22 JULI - 4 AGUSTUS 2013

Penyerahan Bantuan Sosial Guru TPA, RA, MI, DTA, MTS, & Guru Ngaji Karawang, Trans - Sebagai upaya untuk meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat khususnya Guru yang mendidik Pendidikan agama, Pemerintah Kabupaten Karawang menyaluran bantuan sosial secara simbolis kepada 10 Guru Ngaji. Penyerahan bantuan tersebut dilaksanakan Bupati Ade Swara di

Plasa Kantor Bupati Karawang, saat apel pagi, Selasa (9/7/2013), didampingi Plt. Sekda Teddy Rusfendi. “Penyerahan bantuan Sosial ini hanya bersifat stimulant guna menambah semangat bagi para pengajar untuk memberikan segalanya mengenai pendidikan agama kepada generasi anak didik yang ada di

Kab Karawang. Kiprahnya guru guru ngaji ini merupakan amal shaleh yang Allah akan mencatatnya sebagai amal ibadah,” ujarnya. Menurut Bupati kegiatan ini merupakan bagian integral dari program-program Pemerintah Kabupaten Karawang untuk menunjukan kepedulian terhadap para guru Ngaji. “Jumlah bantuan tersebut dinaikkan

jumlahnya secara maksimal sesuai kemampuan. Sebagai perbandingan, bila tahun lalu Rp 8 miliar untuk 10.000 Guru. Tahun ini anggaran yang akan disalurkan sebesar Rp 12 miliar untuk 10.000 (sepuluh ribu) orang penerima”, ungkapnya. Sedangkan, ketua panitia yaitu Plt Asisten Pembangunan, H. Endang Soemantri menjelaskan bahwa

bantuan sosial ini akan diberikan kepada guru TPA, RA, MI, DTA, MTs, dan guru ngaji. Pada tahun ini anggaran yang akan disalurkan sebesar Rp 12 miliar untuk 10.000 orang penerima yang terdiri dari 5.500 orang guru ngaji, 1.500 orang guru DTA, 750 orang guru MI, 400 orang guru MTs, 1.500 orang guru TPA, 350 orang guru RA. Setiap ora-

Wujudkan Kesalehan Sosial Terwujudnya kesalehan sosial ini sangat penting dan memiliki pahala yang sangat besar di mata Allah SWT. Karawang, Trans - Kegiatan Tarawih Keliling (Tarling) yang rutin dilakukan setiap bulan suci Ramadhan, kembali digelar. Kegiatan Tarling perdana Bupati Karawang H. Ade Swara dilaksanakan di Masjid Agung Karawang, Selasa (9/7). Tarling ini akan digelar di seluruh kecamatan yang ada di Kab. Karawang. Tarling di Masjid Agung Karawang tersebut dihadiri oleh ratusan masyarakat Kab. Karawang. Tidak hanya para jamaah dari sekitar masjid saja, melainkan berasal dari berbagai pelosok Karawang. Bupati Karawang, H. Ade Swara dalam kesempatan tersebut mengajak seluruh masyarakat Kab. Karawang bersyukur kepada Allah SWT, karena telah diberi kesempatan untuk dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadhan. “Untuk itu, mari kita bersama-sama mengucapkan

FOTO | BUDI

Kegiatan Tarling perdana Bupati Karawang H. Ade Swara dilaksanakan di Masjid Agung Karawang, Selasa (9/7).

syukur kepada Allah SWT karena telah diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan suci ini dan menjalan ibadah puasa,” ujarnya. Lebih lanjut Bupati mengatakan bahwa bulan suci Ramadhan merupakan bulan yang sungguh luar biasa bila dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya, dimana dengan menyambutnya dan bersukacita, sudah merupakan perbuatan ibadah, dan Allah menjanjikan

pahala yang berlimpah. “Saya pribadi ingin di Kab Karawang terwuju kesalehan sosial. Terwujudnya kesalehan sosial ini sangat penting dan memiliki pahala yang sangat besar di mata Allah SWT. Kesalehan Sosial pahalanya berlipat di banding kesalehan pribadi,” tuturnya. Dengan momentum bulan Ramadhan ini, bupati berharap agar digunakan untuk meningkatkan keimanan dan ke-

taqwaan. “Saya berharap kita bisa termasuk umat muslim yang mampu mengaplikasikan nilai nilai agama islam dalam gerak langkah kehidupan kita seharihari,” tambahnya. Pada kesempatan itu, Abdul Kosim Lc selaku Ketua DKM mengucapkan terimakasih atas kehadiran Bupati Karawang pada taraweh perdana, dan mengucapkan terimasih atas bantuan sarana keagamaan yang diberikan kepada pengurus

DKM Masjid Agung. “Bantuan tersebut digunakan untuk memasang marmer di tiang mesjid ini sebanyak 14 buah dan 4 buah lagi sedang tahap finishing. Kami mohon maaf atas kata kata kritikan yang pernah terungkap. Secara pribadi dan atas nama jajaran DKM memohon maaf,” tuturnya. Mengenai bulan suci ramadhan, dia mengajak masyarakat memanfaatkan moment ramadhan untuk memperbaiki hubungan kepada Allah SWT dan kepada sesama umat manusia. Berdasarkan data resmi dari Bagian Kesra Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Karawang, Kegiatan Tarling Muspida akan difokuskan di 10 titik utama, dimana masing-masing mesjid mencakup 3 kecamatan di sekitarnya. 10 titik tersebut urutannya antara lain adalah Masjid Agung Karawang adalah menjadi giliran Pertama, berikutnya antara lain Mesjid Kecamatan Klari, Lemahabang, Cikampek, Cibuaya, Banyusari, Telukjambe Barat, Kutawaluya, Tirtajaya, Telukjambe Timur, dan terakhir Rawamerta. Dimulai Selasa malam 9 Juli (1 Ramadhan) sampai terakhir Kamis malam, Jumat 25 Juli (16 Ramadhan). | Budi Saputra

Peringatan Hari Keluarga Peringatan HUT Linmas & Hari Lanjut Usia Ke 51 Tingkat Kab. Karawang Karawang, Trans - Pemerintah Kabupaten Karawang menggelar peringatan Hari Keluarga dan Hari Lanjut Usia tingkat Kabupaten Karawang, di Plasa Kantor Bupati Karawang, Kamis (5/7). Apel tersebut dihadiri oleh Ketua TP PKK, Hj Nurlatifah, dan seluruh pejabat Kepala Dinas, Badan, beserta Camat se-Kab Karawang. Bupati Karawang H. Ade Swara bertindak sebagai Pembina Upacara dan memberikan sambutannya. Dalam sambutannya mengenai Hari Keluarga, Bupati berpendapat bahwa keluarga merupakan lembaga yang paling kecil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, lingkungan keluarga, orang tua, anak dan keluarga terdekat merupakan tempat bersemi kasih sayang, sikap dan perilaku hormat menghormati, tumbuhnya nilainilai moral, agama dan kemanusiaan, serta tempat berlangsungnya interaksi yang harmonis, dalam suasana yang silih asah, silih asih, jeung silih asuh. Sehubungan dengan hal tersebut, peranan keluarga dalam konteks pembangunan nasional dan daerah dari waktu ke waktu semakin dibutuhkan dan memiliki arti strategis seiring dengan dijadikannya keluarga sebagai titik sentral pembangunan yang berkelanjutan”, ujarnya.

Selanjutnya mengenai Hari Lanjut Usia, Bupati mengatakan bahwa dalam tata kehidupan dan penghidupan sosial, para lanjut usia juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama, baik sebagai anggota keluarga, masyarakat, maupun sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan Ketua Panitia Hari Keluarga, Kepala BKBPP Karawang, dr. Yuska Yasin, menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh BKBPP Kab. Karawang antara lain : Penyerahan Penghargaan dan Dana Pembinaan secara simbolis oleh Bupati H. Ade Swara kepada para Juara Tingkat Kabupaten sebanyak 20 orang. “Tujuan Harganas yaitu untuk mendukung pelaksanaan pembangunan khususnya untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dan berkualitas,” tuturnya. Pada peringatan Hari Lanjut Usia yang diprakarsai Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Kab. Karawang, juga diserahkan bantuan secara simbolis yang juga dilakukan oleh Bupati H. Ade Swara, antara lain : penyerahan bantuan stimulan anak narkoba untuk usaha tambal ban berupa kompresor dan bantuan stimulan alat jahit dan tata boga bagi penyandang cacat tuna rungu. | Budi Saputra

Karawang, Trans - Pemerintah Kabupaten Karawang menggelar peringatan HUT Linmas ke-51 pada saat apel PNS di Plasa Kantor Bupati Karawang, Senin (8/7). Peringatan ini dihadiri oleh Dandim 0604 Karawang, dan seluruh pejabat Kepala Dinas, Badan, Camat, serta ratusan anggota Satuan Linmas sebagai peserta apel. Bupati Karawang H. Ade Swara yang bertindak sebagai pembina upacara dalam sambutannya, mengatakan bahwa Satuan Linmas mempunyai tanggungjawab dan peran yang sangat penting dalam menentukan arah kebijakan, melalui kegiatan fasilitasi, regulasi serta monitoring dan evaluasi. “Pada dasarnya kebijakan implementasi desentralisasi yang ada pada saat ini, tidak serta merta menghilangkan peran pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah,” ungkapnya. Dikatakan, penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai wujud implementasi asas desentralisasi, menuntut pemerintah pusat untuk mampu memastikan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengatur dan mengurus sebagian urusan tersebut sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat”, jelasnya. Jajaran Satuan Linmas diminta untuk mempersiapkan diri mobilisasi yang sewaktu-waktu siap untuk dimobilisasi sebagai komponen cadangan negara, serta senantiasa menjalin dan meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang sinergis dengan instansi

FOTO | BUDI

Peringatan HUT Linmas ke-51 pada saat apel PNS di Plasa Kantor Bupati Karawang, Senin (8/7).

terkait serta lembaga masyarakat lain, dalam melaksanakan tugas pokok satuan perlindungan masyarakat. Bupati H. Ade Swara juga menyampaikan harapannya kepada Satuan Linmas agar terus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas sebagai abdi negara, abdi masyarakat dan abdi pemerintah sehingga dapat lebih profesional, kompeten dan berintegritas tinggi yang pada saatnya nanti dapat lebih menunjang tugas pokok dan fungsi operasional di lapangan. Pada malam hari sebelum apel peringatan HUT Linmas, Bupati Karawang dan Plt Sekda Teddy Rusfendi hadir untuk silahturahmi dengan anggota LINMAS dari berbagai kecamatan. Bupati menyampaikan apresiasinya dan ucapan terimakasih atas dedikasi yang diberikan kepada kabupaten Karawang dan untuk itu Pemkab akan memberikan seragam pakaian lengkap sejumlah ratusan. | Budi Saputra

ng mendapatkan bantuan sebesar Rp. 1.200.000,“Jadi untuk tahun ini ada penambahan nilai sebesar Rp. 400 ratus ribu rupiah. Dasar semua ini yaitu program bagian Kesra Setda dan anggaran bersumber dari APBD Kab Karawang,” ujarnya. | Budi Saputra

TRANSPORTASI

FOTO | BUDI

H. Ade Swara bersama Muspida setempat memonitoring jalan utama atau pun jalan alternatif yang akan dilalui para pemudik, Selasa (9/7).

Bupati Karawang Monitoring Jalan Yang Akan Dilintasi Arus Mudik

Karawang, Trans - Sebagai upaya untuk menciptakan kenyamanan para pemudik, Bupati Karawang H Ade Swara bersama Muspida setempat memonitoring jalan utama atau pun jalan alternatif yang akan dilalui para pemudik, Selasa (9/7). Hal terpenting yang dimonitoring adalah titik penyebab kemacetan. Ketua DPRD H. Tono, Kajari Hj Ganora, Dandim 0604 A. Nugroho serta Kapolres AKBP Tubagus A Hidayat, dan pejabat Pemkab terkait seperti Plt Asisten Pembangunan HE Soemantri, Kepala Dinas Bina Marga Acep Jamhuri, Kasat Pol PP Hendro Subroto, dan jajaran Dinas Perhubungan dan Kominfo diwakili oleh Kabid Lalin Adang Sumaryana. Titik titik yang dipantau titik pertama yaitu Simpang Jalan Baru Tanjung Pura, titik kedua di sekitar Fly Over Lamaran, titik ketiga di Simpang Cikalong Sari Jatisari. “Ini tidak tepat dikatakan inspeksi mendadak (sidak), ini hanya bersifat monitoring saja, beberapa titik kemacetan, keterhambatan jalan yang menyebabkan kemacetan seperti pangkalan ojeg pasar tumpah, pedagang kaki lima akan dieliminir untuk mengurangi titik titik kemacetan, sehingga arus mudik walau padat namun tetap lancar,” ujar AKBP Tubagus Ade Hidayat, Kapolres Karawang Mengenai jalur alternatif roda dua sampai Krasak, titik keluar arus mudik dikeluarkan di titik Cikalong, tidak ke arah Blanakan. Jalan baru itu merupakan tanggung jawab nasional, dan tanggung jawab Pemkab Karawang hanya meninjau. “Saat ini perbaikan sudah mulai dikerjakan,” ujar AKBP Tubagus Ade Hidayat. Bupati Karawang Ade Swara dalam sesi wawancara menanggapi untuk jalur mudik yang diperbaiki sepanjang 30 km dan menghabiskan biaya sekitar Rp.9 miliar yang diposting oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan (BMP). “Itu semua bersegmen-segmen sesuai keterangan Kadis BMP,” ujarnya. Sedangkan untuk Dinas Cipta Karya akan dilakukan penambahan penerangan jalan (PJU) sekitar 70 titik lebih di antaranya untuk 45 titik dipasang di titik Johar Krasak, dengan target penyelesaian akhir Juli. “Untuk Jalan Baru Klari Tj Pura kami pihak Pemkab terus kordinasi dengan Kementrian PU agar cepat tuntas penyelesaiannya. Saat ini pun sudah terlihat mulai proses perbaikan jalan di titik tersebut,” ujarnya. Selain itu, akan dilakukan penambahan marka jalan petunjuk jalan, pengecatan batas jalan dan upaya upaya lain akan dilakukan oleh kami. “Insya Alloh pada waktunya akan selesai,” ujarnya. | Budi Saputra

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Perwakilan Jawa Barat : Surasdi Arso (Kep Perw), Syahirwan S. Kota Bandung : M Rechan RR, Elvin Yos, Novianto Kabupaten Karawang : Budi Saputra Kabupaten Garut : Chrystian

Karawang Gelar Pilkades Di 33 Desa Secara Serentak Karawang, Trans - Sebanyak 33 desa di 17 kecamatan di Kabupaten Karawang melangsungkan pemilihan kepala desa (Pilkades). Proses pelaksanaan pemungutan suara di 33 desa tersebut dilangsungkan secara serentak di masing-masing desa, Minggu (30/6). Sebanyak 67 calon Kepala Desa akan bersaing untuk menjadi Kepala Desa. Berdasarkan hasil pemantauan yang dipimpin langsung oleh Bupati Karawang, H. Ade Swara, Ketua DPRD, Tono Bachtiar, Kapolres Karawang, AKBP Tubagus Ade Hidayat, Dandim 0604 / Karawang, Letkol. A. Nugroho, beserta para pejabat daerah lainnya, proses

pelaksanaan pemungutan suara di 33 desa tersebut berlangsung cukup tertib, aman, dan lancar. Bupati Ade Swara menilai pelaksanaan Pilkades saat ini cukup aman dan tertib, dengan partisipasi masyarakat terlihat cukup tinggi dan antusias, khususnya di sejumlah desa yang dikunjunginya. Masyarakat sendiri sudah memadati tempat pemungutan suara sejak pagi, meskipun pelaksanaan pilkades baru secara resmi dimulai pada pukul 08.00. Lebih lanjut, Bupati Ade Swara juga mengingatkan bahwa, proses pelaksanaan Pilkades ini dilakukan dari kita, oleh kita, dan untuk kita semua, yang tentunya. Dirinya juga

FOTO | BUDI

Bupati Karawang, H. Ade Swara saat memantau Pilkades.

berharap agar Pilkades ini tidak menganggu hubungan silaturahmi warga masyarakat, karena hasil Pilkades ini adalah untuk kita semua. “Oleh karena itu, saya berpesan untuk senantiasa

menjaga kondusifitas dengan sebaik-baiknya,” imbuhnya. Bupati Ade Swara juga menilai bahwa masyarakat Karawang saat ini telah betulbetul pahami dari pentingnya

arti Pilkades. Selain itu, Pilkades juga ini menunjukkan bahwa masyarakat Karawang telah punya kesadaran hukum yang cukup tinggi. üntuk itu, dirinya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat desa peserta Pilkades yang telah menyelenggarakan proses pemungutan suara yang cukup tertib dan aman. Sementara itu, Bupati Ade Swara bersama tim Muspida sendiri meninjau sedikitnya 8 desa, yang antara lain adalah Desa Warungbambu dan Tegalsawah – Kec. Karawang Timur, Anggadita – Klari, Panyingkiran – Rawamerta, Talagasari – Telagasari, Kedawung – Lemahabang, Bayur Kidul – Cil-

amaya Kulon, Tegalwaru – Cilamaya Wetan. Selain itu, Bupati juga menugaskan para pejabat di-lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang untuk melakukan monitoring di masing-masing desa penyelenggara Pilkades mulai dari pukul 08.00 hingga selesai proses pemungutan suara. Berikut adalah 33 desa di 13 kecamatan yang menyelenggarakan Pilkades serentak di Kab. Karawang. Kec. Klari : Desa Anggadita, Pancawati; Kec. Karawang Timur : Desa Tegalsawah, Warungbambu; Kec. Purwasari : Desa Purwasari; Kec. Rawamerta : Desa Cibadak, Gombongsari, Purwamekar, Panyingkiran; Kec. Majalaya :

Desa Pasir Jengkol; Kec. Pangkalan : Desa Tamansari; Kec. Telagasari : Desa Talagasari, Kalisari; Kec. Ciampel : Desa Kutamekar, Parungmulya, Kutapohaci, Kutanegara. Kec. Cilebar : Desa Kertamukti, Rawasari; Kec. Tempuran : Desa Pagadungan, Sumberjaya, Lemahduhur; Kec. Tirtamulya : Desa Parakan, Cipondoh; Kec. Telukjambe Barat : Desa Parungsari; Kec. Cilamaya Kulon : Desa Sukamulya, Bayurkidul, Pasirjaya; Kec. Pedes : Desa Kertaraharja; Kec. Lemahabang : Desa Kedawung; Kec. Batujaya : Desa Batujaya; Kec. Cilamaya Wetan : Desa Tegalwaru. | Budi Saputra


TRANS JABAR

HALAMAN 12

KORAN TRANSAKSI THN 13

NO.273. ‰ TH XIII SENIN, 22 JULI - 4 AGUSTUS 2013

Perbaikan Jalan Di Ruas Jabar Selatan Tidak Maksimal Dari Alokasi Satu Triliun, Hanya Terserap Rp 800 miliar

Bandung, Trans - Jalan merupakan urat nadi perekonomian. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa betapa pentingnya infrastruktur jalan untuk meningkatan taraf kehidupan masyarakat. Karena itu Pemerintah melalui Kementerian PU pada 2013 ini telah mengelontorkan anggaran sebesar satu triliun lebih untuk peningkatan/perbaikan ruas jalan di wilayah Jabar Selatan. Sayangnya, maksud baik pemerintah tersebut tidak disambut kinerja optimal oleh pihak-pihak yang

terkait dengan mega proyek ini. Buktinya dari alokasi anggaran sebesar itu, hampir 30 persennya tidak terserap. Atau dari satu triliun hanya terserap Rp 800 miliar saja. Itu pun berkemungkinan akan berkurang lagi karena banyaknya kendala dalam pembebasan lahan. Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Jabar Selatan, Arif Budiyono, saat ditemui di kantornya di kawasan Cicaheum Bandung, belum lama ini, membenarkan kalau dana yang terserap untuk Jabar Selatan hanya

Bulog Divre Jabar Siap Lak sanakan OP Laksanakan Bandung, Trans - Badan Urusan Logistik (Bulog) Divre Regional Jawa Barat siap operasi pasar (OP) beras. Namun untuk melakukan OP tergantung permintaan dari pemerintah kota/ kabupaten. Hal itu dikatakan Kadivre Regional Bulog Jabar, Usep Karyana, melalui Kasi Humas Sumarna pada Koran Transaksi di kantornya di kawasan Jl Soekarno-Hatta Bandung, belum lama ini. Menurut Sumarna, Bulog sebagai tenaga pelaksana bukan pengambil kebijakan atau keputusan. “Berbeda dengan dulu. Kalau dulu keputusan dan kebijakan ada dengan kita,” ujarnya. “Jadi untuk melakukan OP itu, harus ada permintaan dari pemerintah setempat dulu,” lanjutnya. Diakui Sumarna, dalam kaitan kenaikan BBM memang telah terjadi kenaikan harga beras, namun belum signifikan yaitu baru berkisar antara seratus hingga dua ratus rupiah per kilogramnya. Menurutnya, pihak Bulog terus-menerus melakukan pantauan harga ke pasar-pasar di Jawa Barat. Ia berharap masyarakat tidak usah khawatir karena stok yang dikuasai pemerintah melalui Bulog cukup untuk delapan bulan ke depan. “Bahkan stok kita sudah menyeberang ke 2014. Jadi sangat aman tidak usah khawatir,” tegasnya. | Arso

Jangan banyak berharap Sementara itu, Surasdi Arso, pemerhati masalah infrastruktur jalan dan jembatan Jawa Barat, saat diminta tanggapannya sangat menyayangkan besarnya anggaran yang tidak terserap dalam kegiatan proyek jalan di Jabar Selatan ini. Menurutnya, apa bila terjadi besarnya anggaran yang tidak terserap dalam suatu kegiatan proyek, maka yang harus bertanggung jawab adalah pemimpin proyeknya atau dalam hal ini Satkernya. “Ya, Satkernya yang harus ber-

tanggung jawab dong. Mengapa sampai sebesar itu yang tidak terserapnya. Jangan melemparkan kesalahan pada pihak lain,” ujarnya Lebih lanjut, pemerhati infrastruktur jalan dan aktivis pemuda ini mengatakan masyarakat khususnya masyarakat Jabar Selatan jangan banyak berharap kalau jalan dan jembatan di wilayah itu akan menjadi sempurna. Karena dengan banyaknya anggaran yang tidak terserap atau lebih dari Rp 300 miliar itu, tentu akan sangat berpengaruh terhadap ca-

paian atau volume kegiatan. Dalam kesempatan itu, Arso juga menyoroti para pelaksana kegiatan yang menurutnya ditengarai ada yang kurang profesional. Selain disinyalir ada yang menggunakan perusahaan pinjaman, juga pelelangannya patut dipertanyakan karena kok pemenangnya merupakan pemain-pemain lama, serta ada satu perusahaan mendapatkan dua kegiatan. “Apa ada KKN nya?” ujar Arso seraya mengangkat kedua tangannya. | Tim

Dishub Jabar Identifikasi 56 Titik Kemacetan

Ada Peningkatan La Layyanan Di BPN Sukabumi Sukabumi, Trans - Pada tahun 2013 ada peningkatan signifikan permohonan urusan pensertifikatan tanah di kota Sukabumi jika dibanding tahun lalu. Kalau tahun 2012 permohonan masih di bawah 1000 bidang, maka tahun ini (baru enam bulan berjalan) permohonan sudah di atas 1000 bidang. Sementara luas laham di Kota Moci ini kurang dari 5.000 hektare. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Sukabumi, Drs Martono, MSi, melalui Kepala Urusan Umum, Yusep, pada Koran Transaksi, belum lama ini. Menurutnya, karena adanya peningkatan dalam hal layanan urusan pertanahan itu, maka sekarang BPN Kota Sukabumi sudah masuk ke kelas B di Jawa Barat. “Ya sekarang kita sudah masuk kelas B di Jabar,” katanya. Dijelaskan Yusep, dari target 1000 bidang pensertifikatan melalui program Prona pada 2013, kini baru bulan Juni sudah diselesaikan lebih separuhnya atau sekitar 50 persen. Karena itu, lanjutnya, BPN Kota Sukabumi termasuk urutan ke 3 di Jabar dalam hal pencapaian target Prona. “Hal itu terungkap dalam Rapin BPN Jabar di Bogor beberapa waktu lalu,” ungkapnya. Namun demikian dalam hal program Layanan Sertifikat Untuk Rakyat (Larasita) di Kota Sukabumi agak sedikit terkendala. Menurut Yusep, karena Sukabumi sebagai kota kecil yang hanya ada tujuh kecamatan, maka masyarakatnya cepat berinteraksi dalam hal informasi. Terhadap layanan sertifikat melalui program Larasita mereka membandingkan dengan layanan melalui program Prona yang tanpa biaya. Sementara layanan melalui program Larasita tetap dipungut biaya. “Jadi ada semacam kecemburuan di antara mereka. Dan mereka umumnya lebih memilih layanan melalui program Prona,” ujar Yusep. Menurut Yusep, untuk mengatasi hal tersebut pihaknya memiliki solusi/program yaitu kalau nanti program Prona melebihi kuota, maka akan dialihkan ke program Larasita dengan pembebanan biaya ditekan seminimal mungkin. “Benar, kalau nanti Prona melebihi kuota akan kita alihkan ke Larasita dengan biaya seminimal mungkin,” pungkasnya. | Arso/Iwan

Rp 800 miliar saja. “Benar hanya terserap Rp 800 miliar saja. Itu pun berkemungkinan akan berkurang lagi, karena banyaknya kendala dalam hal pengadaan lahan,” ujarnya Menurut Arif, masalah pembebasan lahan bukan menjadi tanggung jawab pihaknya. Pengadaan tanah, katanya, menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Karena itu, lanjutnya, sebaiknya pembebasan tanah dulu yang siap, baru perbaikan jalannya.

Dishub Jabar sudah mulai melakukan berbagai langkah untuk mengatasi kemacetan yang akan terjadi. Bandung, Trans - Menjelang datangnya arus mudik Lebaran, Dinas Perhubungan (Dishub) Jabar mengidentifikasi ada 56 titik kemacetan yang tersebar di tiga jalur utama. Dari jumlah tersebut, titik paling banyak berada di jalur pantai utara (pantura), yaitu 20 titik. Kemudian jalur tengah 19 titik dan jalur selatan 16 titik. Kepala Dishub Jabar, Dedi Taufik menuturkan, untuk mengantisipasi kemacetan, pihaknya akan melarang kendaraan berat melintas di jalur mudik dan balik Lebaran. Pembatasan mobil barang akan mulai berlaku pada H4 (4 Agustus 2013) pukul 00.00 WIB hingga H-1 (8 Agustus 2012) pukul 24.00 WIB. Kendaraan yang akan dilarang yaitu kendaraan pengangkut bahan bangunan, kereta tempelan (truk tempelan), kereta gandengan (truk gandengan), serta kendaraan pengangkut peti kemas (kontainer) dan pengangkut barang dengan sumbu lebih dari dua. “Tapi untuk pengangkutan bahan pokok yang tidak tahan lama dan cepat rusak yang melalui moda darat, laut, dan udara didahulukan (diberi prioritas,” ujarnya. Dedi memaparkan hal itu dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Idulfitri 1434 H di Mapolda Jabar, Jln. Soekarno-Hatta, Kamis (11/7). Dalam kesempatan itu, Dedi juga menyatakan pihaknya sudah mengidentifikasi titik-titik kema-

kondisi diam beban kendaraan akan lebih berpengaruh pada permukaan jalan dan dapat menimbulkan gangguan/gesekan sosial.

FOTO | ILUSTRASI

Titik kemacetan yang tersebar di tiga jalur utama, paling banyak berada di jalur pantai utara, seperti di Subang, Jawa Barat.

cetan. Bersama dengan kepolisian, pihaknya akan bersinergi untuk mengeliminasi akibat dari kemacetan yang terjadi. Saat ini diusahakan untuk mengurangi titik-titik kemacetan. “Dari hasil identifikasi, titik rawan kemacetan pada saat arus mudik dan balik Lebaran ada sekitar 56 titik,” ujar Dedi. Ia menambahkan, koordinasi selain dengan kepolisian, juga dengan instansi lainnya, termasuk dengan masyarakat sekitar titik kemacetan. Bahkan, Dishub sudah mewacanakan untuk menggandeng masayarakat sekitar titik kemacetan untuk membantu aparat mengatur arus lalu lintas. Beberapa titik yang menjadi perhatian di antaranya Simpang Jomin, Cikampek yang selama ini kerap menjadi simpul kemacetan parah. Bahkan di titik itu, kendaraan tidak jarang sampai berhen-

ti total. “Kami sudah menyiapkan sejumlah opsi bersama dengan Dirlantas Polda Jabar. Nantinya di setiap titik kemacetan, kita akan siapkan tiga orang ditambah personel dari kabupaten seorang. Kita akan lakukan koordinasi teknis, termasuk dengan dirlantas dan satlantas,” ungkapnya. Menurutnya, banyak faktor yang menjadi penyebab kemacetan. Namun khusus untuk wilayah pantura, sebagian besar titik kemacetan terjadi akibat pasar tumpah atau kegiatan lokal lainnya. Di sisi lain, belum memadainya kapasitas jalan dan fasilitas terutama di jalur alternatif. Selain itu, simpul-simpul transportasi juga masih ada yang belum siap menghadapi lonjakan arus penumpang, serta masih banyaknya penyempitan ruas jalan/persimpangan (bottle neck) yang menyebabkan

hambatan arus lalu lintas. Dalam paparan yang disampaikan dalam rakor, Dedi juga menyebut kemacetan terjadi akibat masih rendahnya disiplin berlalu lintas pengemudi, terkonsentrasinya perjalanan pada waktu dan lokasi tertentu, terjadinya percampuran arus mudik/balik dengan perjalanan lokal/wisata, meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi/sepeda motor setiap tahunnya, serta peningkatan kapasitas jalan masih bersifat situasional dan belum keseluruhan. “Akibatnya, kepadatan arus lalu lintas masih terjadi di beberapa tempat,” tuturnya. Kemacetan, tambahnya, terutama yang berkaitan dengan arus mudik/balik Lebaran, dapat menyebabkan berbagai hal. Seperti tingginya penggunaan bahan bakar minyak (BBM), meningkatnya polusi udara dan suara, bertambahnya waktu tempuh, pada

Tak boleh 12 jam Sementara itu, Karo Ops Polda Jabar Kombes Pol Daniel Pasaribu mengatakan, pihaknya mendapat instruksi bahwa kemacetan di jalur pantura tidak boleh melebihi 12 jam. Hal tersebut akan menjadi tugas berat mengingat Jabar menjadi jalur utama mudik nasional, di mana para pemudik dari Pulau Jawa bagian barat seperti Banten dan DKI Jakarta, akan melewati jalur darat yang ada di Jabar untuk menuju Jateng, Jatim, hingga Bali dan Lombok. “Kami akan berupaya agar macet tidak lebih dari 12 jam. Ini memang tantangan, karena dari laporan yang kita terima, sekarang saja sudah macet, apalagi Lebaran,” ujarnya. Untuk mengatur agar arus lalu lintas berjalan normal atau tidak terlalu macet, Daniel menyatakan, kepolisian akan melakukan beberapa langkah. Hampir di semua titik yang berpotensi macet, polisi akan melakukan cara bertindak melakukan kanalisasi, melakukan contra flow, one way sepenggal serta alih arus dan buka tutup. Rencananya, akan ditempatkan sebanyak 167 personel untuk mengatasi titik-titik kemacetan di jalur Pantura, tengah dan selatan. Untuk pos pengamanan sendiri akan dibangun sebanyak 1.314 dengan rincian di jalur pantura sebanyak 364, jalur tengah 78, jalur selatan 565 dan jalur penyangga 307. Sedangkan pos pelayanan, akan dibangun sebanyak 59 di jalur pantura, di jalur tengah 36, di jalur selatan 198, dan di jalur penyangga 95. Keberadaan pos akan membantu masyarakat saat melakukan aktivitas mudik dan balik Lebaran. |Arso/Iwan Bsk

Masih Ada Calo Di Imigrasi Bandung?

FOTO | IST

Kantor Imigrasi KLS I Bandung.

Bandung, Trans - Dunia percaloan memang sudah jarang terdengar di era reformasi ini. Tapi tidak berarti sudah hilang sama sekali, paling tidak di Kantor Imigrasi Bandung aroma percaloan dalam pengurusan paspor masih terasa menyengat. Dari informasi yang dihimpun Koran Transaksi menyebutkan bahwa pengurusan paspor melalui tangan ke tiga ini akan lebih cepat, karena mereka hanya tinggal foto saja. Kendati begitu sipemohon harus mengeluarkan biaya lebih tinggi hingga Rp 500.000. Sementara kalau

menurut tarif yang tercantum di papan pengumuman resmi hanya Rp 240.000. Menurut sumber, permainan percaloan sekarang ini memang agak rapi. Bagi orang awam hampir-hampir tidak terlihat. Sangat berbeda dengan dulu-dulu dimana orang bebas keluar masuk ke dalam kantor. Sekarang tidak demikian orang luar tidak boleh masuk, yang berurusan hanya boleh melalui loket saja. Namun demikian, lanjut sumber tadi, sekarang orang dalam lah (petugas-red) yang keluar menemui oknum calo/konsumen untuk

bertransaksi. Kendati demikian, menurut sumber tadi, pada 2013 ini ada juga kemajuan Imigrasi Bandung dalam pelayanan. Kalau dulu map berkas untuk pembuatan paspor dijual melalui koperasi seharga Rp 10.000. Sekarang tidak lagi alias digratiskan. Dari catatan berdasar keterangan sumber, dalam seharinya sebanyak 500 paspor yang diproduksi oleh Kantor Imigrasi Bandung. Itu pun sudah dibatasi. Karena kalau tidak, lanjutnya, bisa lebih dari itu. | Tim

Wakil Bupati Mensosialisasikan Ranham Kepada Masyarakat Kec. Rengasdengklok dan Masyarakat Kec. Banyusari Karawang, Trans - Guna untuk memperoleh pemahaman secara konkrit tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang “Hak Asasi Manusia”, Wakil Bupati Karawang dr.Cellica Nurrachadiana selaku ketua Ranham Kab Karawang mensosialisasikan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) kepada masyarakat

Kabupaten Karawang. Sesi 1 berlokasi di aula Kecamatan Rengasdengklok (26/ 6) dan sesi 2 berlokasi di aula Kecamatan Banyusari (3/7). Kedatangan Dr Cellica selaku Ketua Ranham didampingi anggota ranham yang terdiri dari Sekretaris Dinas dari seluruh OPD Kab Karawang. Wakil Bupati dr.Cellica sebagai Ketua Ranham mengata-

kan bahwa tujuan sosialisasi ini ialah guna memberikan pemahaman yang benar tentang Hak Asasi Manusia bagi masyarakat khususnya hak perempuan dan hak anak, sehingga nantinya para peserta dapat memiliki persepsi yang sama tentang hak asasi manusia dan dapat menerapkan nilainilai hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut dr Cellica, sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, sudah sewajarnya kita ikut berpatisipasi penuh dalam mendukung setiap tahapan pembangunan. “Salah satu hak yang mendapatkan ruang yang begitu besar paska era reformasi adalah kebebasan menyampaikan pendapat,” tuturnya. Purwantosebagai Panitia

Sosialisasi Ranham mengatakan bahwa sosialisasi merupakan program kerja panitia pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) Kabupaten Karawang, untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat, terutama mengenai isi yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

FOTO | BUDI

Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).

“Masalah HAM merupakan hak dasar yang melekat pada manusia sebagai makhluk

ciptaan tuhan yang wajib dijunjung tinggi dan dilindungi,” ujarnya. | Budi Saputra


HALAMAN 13

KORAN TRANSAKSI THN 13

TRANS REGIONAL

NO. 273. ‰ TH XIII SENIN, 22 JULI - 4 AGUSTUS 2013

Dispenda Kabupaten Blitar Adakan Munev PBB 2013 Blitar, Trans - Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Blitar mengadakan musyawarah dan evaluasi (Munev) tentang Pajak Bumi dan Bangunan di ruang perdana Kabupaten Blitar, yang dipimpin langsung oleh Sekertaris Daerah Kab Blitar Palal Ali Santoso, dan dihadiri kepala lembaga perbankan dan seluruh petugas kecamatan se Kabupaten Blitar. Pelaksanaan munev pada Senin (3 Juli 2013) tersebut dimaksudkan sebagai upaya dalam peningkatan pendapatan daerah, dan mempermudah penyetoran hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di setiap wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Blitar hingga mencapai target yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah

Kabupaten Blitar. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan, karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya disamping itu juga PBB juga merupakan sumber pendapatan daerah. Munev juga bertujuan untuk membahas kendala-kendala dan potensi PBB di desa dan kelurahan. Karena di tahun 2013 baku atau target PBB di Kabupaten Blitar mengalami kenaikan sebesar 20 miliar lebih. Pada tahun 2012 lalu 19.865.811.673.00, dan pada tahun 2013 naik menjadi 20.060.451.621.00.

Sedangkan jumlah SPPT PBB/wajib pajak tahun 2013 juga mengalami peningkatan 888 wajib pajak dari tahun 2012 704.600 wilayah perkotaan dan pedesaan di tahun 2013 menjadi 713.548 wajib pajak di wilayah pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Blitar. Dari surat keputusan bersama target yang di tetapkan Pemerintah Pusat Rp 16.797.790.584 yang terdiri dari baku pedesaan Rp 10.183.781.914 dan untuk baku perkotaan Rp 6.613.605.671 sedangkan untuk jatuh tempo pembayaran PBB P2 Tahun 2013 di tetapkan tanggal 30 September 2013. Kepala Dinas Pendapatan Kab Blitar H.Ismuni ketika dikonfirmasi Koran Transaksi seusai acara Munev, mengata-

FOTO | FAUZI

Kepala Dispeda Kabupaten Blitar, H. Ismuni.

kan bahwa untuk pencapaian target dan ketepatan waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat, pihaknya terus berupaya peningkatan intensifikasi PBB. Pada tahun ini deng-

an menggiatkan sosialisasi di seluruh wilayah kecamatan-kecamatan. Dinas Pendapatan Daerah juga akan memberi rangsangan atau reward kepada desa/kelurahan selaku pemungut PBB, berupa hadiah untuk kejuaraan pelunasan PBB dengan klasifikasi A sampai F. Secara rinci H Ismuni menjelaskan, untuk klasifikasi A Rp 100.000001 ke atas sebanyak 62 desa/kelurahan. Untuk juara 1 Rp 13.000.000, juara 2 Rp 12.000.000, juara 3 Rp 11.000.000. Klasifikasi B Rp 80.000.000 sebanyak 36 desa/ kelurahan. Untuk juara 1 Rp 11000.000, juara 2 Rp 10.000.000, juara 3 Rp 9.000.000. Klasifikasi C Rp 60.000.001 sebanyak 38 desa/kelurahan. Untuk juara 1 Rp 9.000.000, jua-

ra 2 Rp8.000.000, juara 3 Rp. 7.000.000. Klasifikasi D Rp40.000.001 sebanyak 53 desa/ kelurahan, juara 1 Rp 7.000.000, juara 2 Rp.6.000.000, juara 3 Rp 5.000.000. Klasifikasi E Rp 20.000.000, sebanyak 46 desa/ kelurahan. Untuk juara 1 Rp5.000.000, juara 2 Rp 4000.000, juara 3 Rp 3.000.000. Klasifikasi F Rp 5.000.000 sampai Rp 20.000.000 sebanyak 13 desa/kelurahan, dengan juara 1 Rp.3.000.000, juara 2 Rp.2.000.000, juara 3 Rp.1.000.000. Sedangkan hadiah untuk kecamatan kejuaraan pelunasan PBB adalah Klasifikasi A Rp 1.150.000.001 ke atas sebanyak 7 Kecamatan, juara 1 Rp 11.000.000, juara 2 Rp 10.00. Klasifikasi B, Rp.670.000.001 sebanyak 8 kecamatan, juara 1

Rp 10.000.000, juara 2 Rp9.000.000. Klasifikasi C Rp.200.000.000, juara 1 Rp 9.000.000, juara 2 Rp 8.000.000. Menurut H Ismuni, hak-hak yang diterima oleh desa/kelurahan tahun 2013 adalah upah pungut PBB sebesar 5%. “Ini dapat di ajukan dengan capaian realisasi 9% baku PBB, honorarium edar SPPT perlembarnya Rp.294, hadiah uang tunai untuk percepatan pelunasan PBB,serta hadiah hiburan untuk 100 desa/kelurahan yang lebih dulu lunas PBB P2 mendapatkan kain seragam Linmas. Sampai Juni, realisasi PBB P2 Kabupaten Blitar tahun 2013 sebesar 15,98 %. Ismuni yakin dan optimis dapat memenui target yang telah ditentukan hingga jatuh tempo tanggal 30 september 2013. | Fauzy

Untuk Kelancaran Arus Mudik

Perbaikan Ruas CianjurSukabumi Dikebut Abubakar-Yayat Dilantik Jadi Bupati & Wakil Bupati Bandung Barat Bandung, Trans - Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat terpilih, Abubakar - Yayat T Soemitra saat dilantik jadi Bupati Bandung Barat oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Hotel Mason Pine, Kota Baru Parahyangan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu pekan lalu (17/7). Abubakar dan Yayat Soe-

mitra resmi menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat masa bakti 20132018. Kedua pasangan ini bertekad membawa masyarakat Kabupaten Bandung Barat lebih sejahtera sesuai motto yang gaungkan selama ini yakni, “ Kita Jadikan Hari Esok Lebih Baik Dari Hari ini. Sejumlah program strategis telah dirancang kedua pasangan ini. Keduanya siap beker-

ja keras untuk mengplementasikannya, agar apa yang dicita citakannya bias menjadi kenyataan. Usai dilatik, Kedua pasangan ini mengharapkan dukungan semua pihak ikut berpartisipasi secara nyata. Tanpa dukungan terutama masyarakat Kab. Barat sebagus apapun program dan konsep yang disiapakan tak akan membuahkan hasil sesui yang harapkan, katanya. | Tiem Trio

Pelayanan Prima Kantor Pertanahan Kota Bandung Bandung, Trans - Pelayanan Kantor Badan Pertanahan Kota Bandung semakin prima, dan dirasakan oleh masyarakat. Baik pelayanan untuk Prona, Larasita, SMS dan pelayanan lainnya. Selaras dengan pengamatan wartawan Trans dilapangan dan di kantor BPN Kota Bandung. Sehingga wilayah Kota Bandung yang terdiri dari 30 kecamatan ini dapat dilayani dengan baik oleh jajaran Kantor BPN Kota Bandung. Adalah Rudi Ruby Jaya, sosok yang sangat ramah dan santun ini, memimpin dan melakukan pembinaan terhadap seluruh jajarannya pada kantor BPN Kota Bandung. Dengan tujuan,untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang memerlukan layanan Kantor BPN Kota Bandung. Senada juga dengan Kakan, Dadang Kaur TU BPN Kota Bandung, menambahkan, kami jajaran BPN Kota Ban-

Pelayanan Kantor Badan Pertanahan Kota Bandung.

dung, berupaya seoptimal mungkin, memberikan yang terbaik, kepada masyarakat. Walaupun dengan kondisi kantor yang sedang di renovasi, saat ini.Namun kami tetap berkerja seperti biasa dan dengan hati hati sekali.bahkan kadang kala sampai sore jika diperlukan.Ini semuanya tentu,demi untuk, memberikan pelayanan terbaik,dan bernuansa, ramah serta santun kepada

Penyebab cepatnya jalan rusak meskipun perbaikan terus dilakukan, adalah banyaknya kendaraan yang overload atau melebihi kapasitas yang melintas. Cianjur, Transaksi-Untuk Memperlancar arus mudik lebaran tahun ini, ruas jalan nasional Cianjur-Sukabumi hingga Benda sepanjang 90 kilometer

terus diperbaiki. Selain penanganan tutub lobang juga pada titik tertentu dilakukan kegiatan rehab dan peningkatan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) penanganan ruas Cianjur-Sukabumi-Benda, Sutopo, ST melalui Asisten Administrasi Tatang, ST saat ditemui di kantornya di Cianjur, membenarkan pihaknya sekarang sangat inten dalam upaya perbaikan terutama penanganan tutup lobang pada ruas tersebut. Menurut Tatang, memang seminggu terakhir ini ada penanganan ekstra terutama kegiatan tutup lobang. Hal tersebut dilakukan guna memperlancar arus mudik lebaran yang akan melintas terutama menjelang dan sesudah lebran. “Dalam minggu-minggu ini kami memang bekerja ektra, bahkan takjarang petugas kami

melaksanakan patching atau tutup lobang hingga sampai malam,” ujarnya seraya menambahkan, penanganan sebenarnya sudah sejak dua bulan lalu, sekarang memang lebih intensif lagi. Dikatakan Tatang, pihaknya akan menghentikan semua kegiatan lapangan pada H-7 lebaran. Hal itu dilakukan agar tidak menggangu kelancaran arus mudik yang biasanya sudah mulai padat. “Ya kita akan hentikan semua kegitan lapangan tujuh hari menjelang lebaran. Hal itu dilakukan agar para pemudik tidak terganggu kelancarannya. Seminggu kemudian kegiatan panangan akan kita lanjutkan lagi,” tuturnya Melebihi Tonase Sementara cepatnya jalan

rusak meskipun perbaikan terus dilakukan, menurut Arso, salah seorang pemerhati infrastruktur jalan dan jembatan di Jawa Barat, sebagai penyebab utamanya adalah banyaknya kendaraan yang overload atau melebihi kapasitas yang melintas. Hal itu diamini oleh Tatang. Menurutnya, selain kendaraan yang melebihi tonase, juga curah hujan yang tinggi dan berkepanjangan termasuk paktor penyebab jalan cepat rusak. Dijelaskan Tatang, selain melaksanakan penanganan pemeliharaan rutin PPK ruas CianjurBenda juga melaksanakan kegiatan peningkatan di ruas jalan Bayangkara Kota Sukabumi. Paket peningkatan dengan hotmix sepanjang 2 kilometer ini, menghabiskan biaya sekitar Rp 5 miliar lebih. Pelaksana kegiatan PT Bina Intra, Sukabumi. | Arso/Iwan

Beberapa SKPD Pemkab Blitar Belum Capai Target PAD

FOTO | IWAN

masyarakat Kota Bandung. Rudi Kakan Kota Bandung yang ramah dan selalu senyum, menambahkan, dengan semangat dedikasi yang tinggi secara bersama sama, kami terus meningkatkan pelayanan demi terwujudnya, Pelayanan Prima yang mantap,diseluruh wilayah kota Bandung. Saat mengakhiri bincang bincangnya dengan Trans, di kantornya belum lama ini. | Iwan Bsk

Blitar, Trans - Pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar menargetkan hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 96,052,863,495,. Target PAD tahun ini mengalami kenaikan sebesar 10% jika dibandingkan pada tahun 2012 yang hanya sebesar 86 milyard lebih. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar H Ismuni mengatakan, pihaknya sangat optimis bahwa perolehan target PAD pada akhir triwulan keempat pada bulan Desember 2013 nanti akan tercapai. “Insya Allah akan melebihi target yang telah ditentukan oleh Bupati sesuai dengan SK Bupati Blitar No.188/192/409.012/KPTS/2013 Tentang Penetapan Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013,” ujar H Ismuni kepada Koran Transaksi. Menurut H Ismuni, karena dari Hasil rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blitar secara global yang telah disetorkan ke Kas Daerah oleh masing-masing SKPD selaku pemungut PAD dalam tribulan ke II tanggal 11 Juli 2013 sesuai laporan penerimaan PAD mencapai

FOTO | FAUZI

Rapat Evaluasi PAD Tribulan ke II.

58,93%. “Hal tersebut telah melebihi dari penetapan target PAD berdasarkan SK Bupati Blitar sebesar 40 % untuk target pada tribulan kedua tahun 2013,” ujarnya Secara rinci Kepala Dinas Pendapatan Kab Blitar H Ismuni menjelaskan laporan penerimaan PAD untuk masing-masing SKPD selaku pemungut PAD, bahwa pada tanggal 11 Juli 2013 mengadakan Rapat

Evaluasi Pencapaian Penerimaan PAD pada Tribulan II Periode 1 Januari s/d 30 Juni 2013 bertempat di gedung Korpri yang dihadiri oleh 15 SKPD selaku Pemungut PAD. Rapat tersebut membahas dan mengevaluasi secara rinci dari masing-masing SKPD karena dalam tribulan II masih ada beberapa SKPD selaku pemungut PAD yang pencapaiannya PAD di bawah 40%, seperti Di-

nas PU Bina Marga dan Pengairan 28,14%, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang 26,35%, Dinas Perikanan dan Kelautan 39,38%, dan Dinas Kesehatan 20,45%, Dinas Kehutanan dan Perkebunan 36,74% dan Dinas Pobupar 37,01%. “Belum tecapainya target sebesar 40% sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Blitar, dari keenam SKPD dalam rapat evaluasi tersebut juga dibahas apa yang menjadi kendalanya di lapangan dan upaya/solusi dalam mengatasi masalah tersebut bagi SKPD–SKPD yang belum mencapai 40 %,” ungkap Kadispenda Kab Blitar H Ismuni. Kadispenda Kab Blitar H.Ismuni berharap kepada SKPD-SKPD yang belum mencapai target 40% supaya ditingkatkan dalam memungut PAD sesuai dengan obyek yang telah ditentukan oleh Bupati Bupati, sehingga pada akhir tahun tribulan ke empat bisa sesuai dengan yang diharapkan. Untuk SKPD yang telah mencapai target diucapkan terimakasih dan tetap berupaya lebih optimal lagi dalam memungut PAD. | Fauzy

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Provinsi Sumatera Selatan: Nas H Kota Pagar Alam : Mirwansyah Biro Blitar : Fauzy Effendy


HALAMAN 14

KORAN TRANSAKSI THN 13

TRANS REGIONAL

NO.273. ‰ TH XIII SENIN, 22 JULI - 4 AGUSTUS 2013

Progam Rehab SD Di Kabupaten Garut Diduga Dikorupsi Miliaran Rupiah Garut, Trans – Pengadaan barang dan jasa di intansi, kantor dinas, dan lembaga. Sangat rawan dengan manipulasi korupsi dan penyelewengan. Hal ini bukan rahasia lagi, meskipun secara hukum sulit untuk dibuktikan, karena para pelaku sudah sangat cerdas supaya lolos dari jeratan hukum.

Sebagai contoh, Progam Pembangunan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2012, yang berupa Bantuan Rehab Ringan dan Berat, jumlahnya sebanyak 260 SD.Pagu anggaran tiap dua lokal Rp 170 juta, dan empat lokal Rp 240 juta. Biaya yang sagat besar ini ternyata kebanyakan dilaksana-

Pem pr ov Jabar empr pro Kembangkan TTanaman anaman Hias Bunga Krisan Bandung, Trans - Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Balai Pengembangan Benih Holtikultura dan Aneka Tanaman (BPBHAT) Pasir Banteng mengembangkan aneka tanaman hias, terutama tanaman hias bunga krisan. Krisan merupakan salah satu tanaman hias yang bernilai ekonomi tinggi. Oleh karenanya para petani sangat tertarik untuk terus mengembangkannya. Sememtara Pemprov Jabar melalui BPBHAT Pasir Banteng, sesuai dengan tupoksinya terus-menerus melakukan pembinaan dan pemberian bantuan benih, serta pembinaan tentang perbanyakan benih kepada penangkar. Kepala BPBHAT Pasir Banteng, Kusnawan, melalui Kasi Aneka Tanaman, Adang, saat berbincang dengan tim Koran Transaksi di ruang kerjanya di kawasan Tanjungsaru, belum lama ini, membenarkan kalau tanaman hias krisan sekarang sangat digemari para petani untuk dikembangkan. “Ya mereka sekarang sangat antusias mengembangkan tanaman hias krisan, karena bernilai ekonomi yang sangat tinggi,” ujar Adang. Menurut dia, karena bunga krisan bernilai ekonomi tinggi dan memiliki pangsa pasar yang cukup besar hingga ke beberapa kota di luar Jawa, maka tidak heran kalau bunga krisan sekarang menjadi unggulan Jawa Barat. “Benar, krisan sekarang menjadi unggulan utama selain bunga mawar, anggrek dan garbera,” kata Adang Dijelaskan, ada beberapa sentra produksi bunga krisan di antaranya Kab Bandung Barat, Cianjur, Bogor dan Kab Bandung. Di sentra produksi ini para petani tergabung ke dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) tanaman hias. Sementara di Gapoktan sendiri, menurut Adang, ada kelompoknya seperti kelompok krisan, mawar dan bunga potong. Meskipun kerapkali terjadi fluktuasi harga dari berbagai jenis tanaman hias, namun para petani, menurut Adang, sudah sangat memahaminya. Mereka tahu persis masa-masa permintaan dan harga tinggi. “Jadi, mereka tidak pernah mengalami kerugian. Karena mereka sudah memperhitungkan masa tanam yang menguntungkan,” ujarnya Menurut Adang, masa-masa bagus karena pemintaan tinggi dari konsumen terhadap tanaman hias biasanya pada bulan-bulan Ruwa, Rajab, Rayagung dan Syawal. Permintaan dan harga yang tinggi karena pada bulan-bulan tersebut biasanya banyak acara resepsi pernikahan. Pada bulan-bulan tersebut, kata Adang, harga satu ikat bunga krisan bisa mencapa Rp 10.000. Dari harga sebelumnya yang hanya berkisar antara Rp 5.000 sampai Rp 7.0000. “Bahkan pada musim tahun baru Imlek harga per ikatnya bisa mencapai Rp 20.000,” tuturnya. | Arso/Iwan

Progres Masih Minim, Cisumdawu Mulai Digarap Bandung, Trans - Meskipun progresnya relatif masih minim baru sekitar lima persenan saja, namun msyarakat pengguna jalan antara Bandung menuju Sumedang terus ke Cirebon dan arah Jawa boleh sedikit lega. Karena beberapa tahun ke depan akan bisa menikmati jalan tol Cisumdawu. Paling tidak, pada seksi 2, Rancakalong hingga Sumedang. Hal tersebut terungkap saat tim Koran Transaksi bertemu Satker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Cisumdawu, Subagus, melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Fisik, Giri, di Kantornya di Kawasan Jatinangor, belum lama ini. Menurut Giri, minimnya capaian progres dalam kegiatan salah satu kendalanya adalah masalah lambannya dalam pengadaan lahan. Ia menyebutkan, untuk pembebasan tanah di seksi 2, baru dalam kisaran lima persen saja. Bahkan untuk daerah Cileunyi hingga sekarang pembebasan tanahnya masih nol persen. Dijelaskan Giri, Proyek Tol Cisumdawu terdiri dari 6 seksi yang mencapai panjang 60 km. Sekarang yang digarap baru pada seksi 2, sepanjang 6,35 km dari panjang 17 km. Khusus pada seksi 2 yang akan menelan biaya Loan China hingga satu triliun lebih ini, kegiatannya sudah dimulai sejak tahun 2011 lalu. Namun demikian menurut Giri, praktisnya baru dua tahun jalan karena pada tahun 2011, mulai startnya juga sudah pada bulan Nopember. Lebih jauh Dia menjelaskan, penggarapan lebih dulu pada seksi 2, selain kesiapan lahannya juga sesuai dengan permintaan Dirjen Bina Marga. Dalam hal itu, Dirjen meminta seksi 2, agar digarap dan harus fungsional. Karena seksi 2, yang mulai dari Rancakalong hingga Sumedang ini bila selesai akan mangatasi kepadatan arus kendaraan di Cadas Pangeran. Harga tinggi Sementara itu, dalam kesempatan terpisah PPK Pengadaan Tanah, Sutryanto, membenarkan kalau pengadaan tanah untuk mega proyek Cisumdawu ini banyak terkendala masalah tanah. Menurutnya, dari kebutuhan 1124 hektare belum seperempatnya yang dapat dibebaskan. Ia menyebutkan, dari enam seksi baru dua seksi saja yang sudah ada pembebasan. Kedua seksi tersebut, kata Sutryanto, yaitu seksi 1 baru bebas 50,15 hektare dari kebutuhan 190,36 hektar (26,32 %). Sedangkan seksi 2 baru 169,12 hektare dari kebutuhan 346,60 hektare 48,37 %). Sementara pada seksi tiga hingga enam sama sekali belum ada pembebasan alias masih nol persen. Menurut Sutryanto, salah satu kendala dalam pembebasan tanah adalah masalah harga yang diminta masyarakat sering terlalu tinggi. Terkadang jauh di atas aturan harga yang ditetapkan oleh proyek. Akibatnya, musyawarah seringkali berlangsung alot. Bahkan terkadang hingga deadlok, mentok tidak mencapai kesepakatan samasekali. | Arso/Iwan

kan di wilayah Garut selatan, baik SD negeri maupun SD swasta. Celakanya, berkembang informasi, yang dikerjakan dalam progam rehab itu hanya 221 SD. Sisanya 39 SD diduga fiktif. Tidak heran, laporan pertanggung jawaban ke Dirjen Diknas pun ditolak. Sebab, karena tidak sesuai dengan jumlah yang

tertera, yaitu 260 paket SD. Siapa orang yang bertanggung jawab? Tentu saja Kabid TKSD Elon Romlon? Ada dugaan kerugian uang negara bisa mencapai miliaran rupiah. Kerugian negara dari fee proyek ke para pejabat, yang menimbulkan kualitas bangunan proyek sangat rendah. Kepala Dinas Pendidikan Kabu-

paten Garut H Mahmud ketika dihubungi lewat telepon seluler, sedang berada di luar kantor untuk mendampingi Gubernur Jabar. Dia berjanji akan memberi waktu bertemu sore hari, namun tiba waktunya teleponnya tidak diangkat-angkat lewat. SMS pun tidak dibalas sampai tengah malam .

Sementara Kabid TKSD Elon Romlon sudah merasa alergi ditemui wartawan. Dia pernah mengeluarkan kata-kata: “Saya bisa nenggelan (memukul) Wartawan.” Kabid berprilaku seperti preman jalanan, dan menyuruh wartawan untuk meninggalkan ruangannya, untuk menutupi kebobrokannya. | Kris

MOS Rawan Tindak Kekerasan

Pilih kegiatan yang edukatif. Jangan sampai muncul tindak kekerasan karena tujuan MOS, semata memperkenalkan siswa dengan lingkungan baru.

Semarang, Trans - Masa orientasi siswa (MOS) menjadi kegiatan lumrah seiring ditutupnya ajang penerimaan peserta didik baru. MOS sekaligus wahana untuk memperkenalkan lingkungan sekolah, kawan, dan sistem pembelajaran anyar bagi siswasiswi baru.

Psikolog Undip Prasetyo Budi Widodo S Psi Msi, mengingatkan tindak kekerasan bisa saja mewarnai kegiatan tersebut bila guru, wali murid atau orang tua tidak waspada. Pengalaman dari tahun ke tahun yang acap menyeret siswa dalam perilaku kekerasan atau bullying harus menjadi pelajaran bersama. ‘’Kekerasan atau bullying bisa saja muncul ketika fenomena senioritas dan yunioritas dimunculkan. Lebih lebih jika si senior atau kakak kelas pernah mengalami tindak kekerasan sebelumnya,’’ tutur Dekan Fakultas Psikologi Undip itu Minggu (14/7). Kekerasan ibarat mata rantai sambung menyambung muncul apabila tidak diputus dengan baik. Menurut peraih gelar master UGM ini bentuk bentuk kekerasan terhadap siswa juga tidak sebatas fisik. Namun terkadang bersifat

pisikis. Pemberian tugas berlebihan atau tak masuk akal bagian dari upaya menekan siswa baru. Prasetyo pun meminta ketimbang para senior repot repot meminta tugas yang melelahkan lebih baik diganti dengan cara yang lebih masuk akal untuk adik kelasnya. Tugas yang masuk akal dan sesuai latar belakang intelektualitas sangat bermanfaat bagi siswa baru. Dia menggambarkan masa masa remaja seusia siswa SLTP dan SLTA memasuki fase dengan istilah storm dan press atau artinya mereka bisa diliputi badai dan tekanan. Badai dan tekanan bisa berasal dari keluarga atau bahkan lingkungan tempat tinggal. Perasaan tertekan menjadi sangat berbahaya karena mudah meletup tersalurkan melalui MOS. Kepala Sekolah SMP 14, Parlin, mengemukakan pihaknya

mengantisipasi penuh MOS dijadikan ajang kekerasan atau tradisi balas dendam antarsiswa. Menurutnya sudah bukan waktunya ajang orientasi siswa baru tersebut diisi kegiatan tidak selaras dengan dunia pendidikan. SMP 14 bahkan bersiap menyelenggarakan pesantren kilat sebagai wahana sosialisasi guru dan siswa baru. Dengan lebih banyak mengajak siswa mengenal agama selama bulan puasa kekhawatiran muncul kekerasan bisa dihapus. ‘’Kami bahkan tidak akan menyelenggarakan upacara bendera secara berlebihan pada hari pertama siswa masuk Senin (15/ 7). Petugas upacara dari siswa siswi sudah diatur sedemikian rupa, sehingga tidak ada kesempatan siswa senior memerintah adik kelasnya tanpa seijin guru,’’ tutur Parlin. Kepala Dinas Pendidikan

Pastikan Kesiapan Jelang Lebaran Wamen PU Tinjau Viaduct Gentong Tasikmalaya, Transaksi-Wakil menteri Kementerian Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak, Kamis (18/7) pekan lalu, meninjau Viaduct Gentong, di tanjakkan Gentong, Tasikmalaya. Wamen ingin memastikan kesiapan Viaduct Gentong menjelang lebaran tahun ini. Tanjakkan Gentong merupakan salah satu titik penting untuk kelancaran arus mudik saat menjelang dan sesudah musim lebaran. Wamen tiba di lokasi sekitar pkl. 05 sore. Dia beserta rombongan langsung meninjau lokasi dan meminta penjelasan dari pihak-pihak yang terkait dengan proyek multiyear tersebut. Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Penanganan Jalan Nasional Ruas Pantura dan Ruas Nagreg-Batas Jateng, Juliansyah didamping Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Viaduct Gentong Lanjutan Tasikmalaya, Agung dan beberapa petugas lapangan dari PT Mandala Bhakti Utama selaku kontraktor melaporkan kesiapan Viaduct Gentong menyambut musim lebaran tahun ini. Menurut mereka, Viaduct atau jembatan di atas rel kereta api ini dijamin siap digunakan pada H-7 Lebaran nanti. Bahkan sepuluh hari menjelang lebaran pun sudah siap. Karena itu, pada saat menjelang lebaran nanti dipastikan tidak ada lagi kegiatan pengerjaan di lapangan. “Semua kegiatan kita hentikan agar lalu lintas dari kedua arah yang melintas Gentong berjalan lancar,” ujar Aris, General Superintendet (GS) PT Mandala Bhakti Utama,

FOTO | TRANS

Tampak pekerja proyek sedang melaksanakan pengaspalan tahap akhir di ruas Viaduct Gentong, Tasikmalaya.

pada tim Koran Transaksi se saat sebelum Wamen tiba di lokasi. Dkatakan Aris, sekarang tinggal mengerjakan pekerjaan yang relatif ringan seperti pengaspalan tahap akhir dan pembuatan drainase (saluran air) dibeberapa bagian saja. “Meski kontrak akan berakhir pada September nanti, tapi pekerjaan sudah hampir rampung semua. Jadi kegiatan dapat kita selesaikan lebih awal,” katanya. Proyek Lanjutan Dari catatan Koran Transaksi, kegiatan Viaduct Gentong merupakan proyek lanjutan tahun ke tiga. Pengerjaan awal dimulai tahun 2011 lalu, oleh PT Mega Sukma Bandung. Pada musim lebaran tahun 2012 sempat dibuka, setelah itu di-

tutup kembali untuk pengerjaan lanjutan. Proyek multiyear tiga tahun anggaran dari APBN ini menggarap jalan dan jembatan di atas rel kereta api sepanjang 1,2 kilometer dengan lebar badan jalan 7 meter. Bila selesai Viaduct Gentong akan berfungsi untuk memperlancar arus lalulintas dari kedua arah Bandung-Tasikmalaya terus ke Jateng dan sebaliknya. Nantinya tidak ada lagi lintas dua arah pada wilayah Viaduct Gentong. Karena kendaraan dari Bandung menuju Tasikmalaya terus ke Jateng di arahkan melewati jalan lama. Sedangkan dari arah sebaliknya akan melewati jalan baru Viaduct Gentong yang berada di sisi atasnya. | Arso/Iwan

Kota Semarang Drs H Bunyamin meminta sekolah mengawasi langsung pelaksanaan MOS sehingga terhindar dari kemungkinan tindak kekerasan antarsiswa. MOS pada prinsipnya bertujuan membentuk kreativitas, keuletan, dan ketabahan anak menghadapi pelbagai persoalan di sekolah barunya.Kegiatan itu juga mendidik siswa supaya tidak mudah kecil hati atau berperasaan minder. Dia juga meminta karena ini berbarengan bulan puasa, pelaksanaan kegiatan harus bisa menyesuaikan. Tidak boleh terlalu berat apalagi sampai membebani siswa yang sedang menjalankan ibadah puasa. “Pilih kegiatan yang edukatif. Jangan sampai muncul tindak kekerasan karena tujuan MOS, semata memperkenalkan siswa dengan lingkungan baru,” pesan Bunyamin. | Fiq

Kondisi Jalan Pr ovinsi Pro Di W ila asikmala Wila ilayyah TTasikmala asikmalayya Mantap Bandung, Trans – Memang harus diakui masih ada sisa jalan yang rusak dan kurang mantap, terutama di Tasikmalaya bagian selatan yang diakibatkan masih adanya sisa-sisa galian pasir besi di wilayah tersebut. Jalan yang kurang mantap kini sedang dan terus diupayakan diperbaiki melalui kegiatan kegiatan rutin, baik pemeliharaan, rehab dan peningkatan di ruas ruas tertentu. Secara umum, jalan provinsi yang berada di wilayah pelayanan Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) V Tasikmalaya sampai akhir Juni 2013 mantap. Tingkat kemantapannya, mencapai 97,12 % dari ruas jalan sepanjang 308,934 kilo meter, sedangkan sisanya masih rusak akibat adanya sisa sisa galian tambang pasir besi di Tasikmalaya selatan, khususnya daerah Cipatujah. “Kondisi jalan yang belum mantap tersebut akan terus diupayakan diperbaiki, sehingga makin mantap guna menunjang kelancaran arus lalulintas Leberan yang sebentar lagi akan tiba,” ujar Kepala Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) Wilayah Pelayanan Tasikmalaya H. Wawan Rusmawan, melalui Kasi Pemeliharaan H. Ade, di ruang kerjanya, baru baru ini, di Tasikmalaya. Menurut H Ade, ruas jalan yang rusak tersebut sekarang sedang dalam penanganan baik dengan program pemeliharaan maupun program rehab dan peningkatan. Sehingga kondisi jalan provinsi diwilayah V yang kurang mantap, akan semakin mantap sesuai yang direncanakan. Sementara di ruang terpisah, Ir Herison, Kepala Seksi Pembangunan, saat ditemui mengatakan, paket paket pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, untuk tahun anggran 2013, sejauh ini berjalan lancar, tak ada kendala berarti yang mengganggu pekerjaan, ujarnya. Menurut Ir Herison, kegiatan pekerjaan jalan 2013 yang dipaketkan menyebar disejumlah ruas jalan di wilayah V ada 14 paket pekerjaan, baik peningkatan maupun rehabilitasi. Sementara berbicara soal kemajuan pekerjaan yang dipaketkan, menurut Ir Herisone, kemajuan berpariasi, ada yang 40 persen, 80 persen dll, bahkan ada yang sudah PHO, katanya. Menyinggung masalah kesiapan untuk mengantisipasi arus mudik lebaran tahun ini, baik H Ade maupun Ir Herison secara terpisah, atas nama seluruh jajarannya menyatakan kesiapannya menghadapi acara ritual semacam Idul Fitri mendatang. | Tim Trio

H Bustamam, Pengusaha Rumah Makan “Sederhana”

Meraih Keberhasilan Dengan Perjuangan Keras Bandung, Trans - H Bustamam, kelahiran Nagari Lubuak Jantan, Kecamatan Lintau, Kabupaten Tanah Datar. Batusangkar, Sumatera Barat, adalah anak dari pasangan keluarga kurang mampu, yakni keluarga petani kecil. Semasa kecil, sudah ditinggal kedua orangtuanya, dan dia hanya mengenyam pendidikan sampai kelas 2 SD (dulu SR). Dalam kondisi seperti itu, Bustamam berangkat meninggalkan tanah kelahiranya Lubuak Jantan. Dengan maksud ingin mengadu nasib di rantau orang. Awalnya H Bustamam berangkat ke Indragiri. Beberapa tahun di Indragiri, usahanya belum berhasil. Kemudian dia mencoba ke daerah Jambi dan Palembang. Ternyata disini lebih pahit lagi. Di sini, dia mengalami kehidupan yang sangat memprihatinkan. Menjadi seorang kenek

mobil (stokar), tukang cuci piring di rumah makan pun dilakukan oleh Bustamam demi sesuap nasi. Setelah itu, dia merantau ke negeri seberang Tanah Jao (Tanah Jawa). Kota Jakartalah yang menjadi tujuan utama, dengan harapan kok lai ka barubah nasibko. Kata hati kecil H Bustamam didampingi isteri tercintanya Hj. Patimah. “Subhanallah,” ucap H Bustamam yang diamini oleh sang isteri tercintanya Hj. Patimah, yang duduk mendampingi, ketika mengenang kembali kisah perjalanan hidupnya, selama merantau, kepada Iwan Bsk wartawan Koran Transaksi, di rumahnya dibilangan Ciledug, perbatasan Jakarta dan Tanggerang. Bagaimanapun besarnya badai dan ombak di lautan kehidupan ini, namun biduk rumah tang-

FOTO | IWAN

Rumah Makan Sederhana di Kota Padang. Insert: H. Bustamam.

ga tetap kami dayung berdua dengan penuh keikhlasan dan ketulusan untuk sehidup semati dalam mengarungi kehidupan ini. Dengan nawaitu yang datang dari hati kecil kami berdua. Demi untuk membesarkan buah Kasih Sayang kami selama ini.

Kami mencoba mencoba lagi berusaha tanpa lelah, walaupun sering jatuh bangun. Bahkan tidak jarang juga ditipu orang, kami hanya bisa bersabar dan berserah diri kepada Allah swt. Namun, alhamdulilah, berkat sabar, tekun, jujur, kerja keras

dan pantang menyerah, akhirnya apa yang menjadi impian dan harapan kami anak beranak kini datang jua. Berkat kerja keras selama ini,kini beberapa buah Rumah Makan Sederhana telah berdiri tegar dan Indah di beberapa kota besar di Nusantara, seperti, di Jakarta, Bandung, Tanggerang, Bogor, Cirebon, Surabaya, Semarang, Jogya, Palembang, Lampung, Jambi, Pakanbaru, Batam, Tanjungpinang, Dumai, Duri, Medan, Padang, Bukittinggi, Makasar, Ciamis Banjar, dan banyak lagi lainnya. Tidak sedikit jumlah tenaga kerja yang sudah ditampung di Rumah Makan Sederhana. “Subhanallah semuanya itu kebesaran Allah SWT,” ucap H Bustamam mengakhiri bincang bincangnya tentang kisah perjalanan panjang kehidupannya. | Iwan Bsk


HALAMAN 15

KORAN TRANSAKSI THN 13

TRANS SUMBAR

Baznas Agam Serahkan Hibah Jamkesda Untuk 3.202 Jiwa PT Askes diminta mendukung penyediaan obatobatan di rumah sakit sesuai kebutuhan pasien. Agam, Trans - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Agam Penyerahan Hibah Jamkesda untuk 3.202 Jiwa ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Agam di Mesjid Nurul Fallah Lubuk Basung, Jumat (5/7). Bantuan yang diberika langsung oleh Ketua Baznas Agam Ir.Isman Imran, MS ke Wakili Bupati Agam Irwan Fikri, SH itu. “Semoga dengan bantuan hibah ini tidak ada masyarakat Kabupaten Agam yang tidak terjamin kesehatannya saat berobat,” ujar Wakil Bupati Agam Irwan Fikri SH sebagai bentuk dukungannya

FOTO | UCI

Ketua Baznas Agam Ir. Isman Imran, MS serahkan dana hibah Jamkesda dari Baznas Agam untuk masyarakat Kabupaten Agam ke Wabup Agam Irwan Fikri, SH

terhadap program Baznas Agam. Bantuan tersebut merupakan bagian dari Program Agam Sehat yang tujuannya untuk terjaminnya kesehatan masyarakat Kabupaten Agam. “Bantuan ini

Selama Bulan Ramadhan 1434 H

P emkab AAgg am TTer er tibkan ertibkan P akaian Dinas & Jam KKer er ja erja Agam, Trans - Pelaksanaan jam kerja dan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Agam selama bulan suci Ramdhan 1434 H diatur dalam Instruksi Bupati Agam Nomor : 800/ 01/BKD-2013. “Ya, untuk menertibkan dan melancarkan pelaksanaan tugas serta keFOTO | UCI sempurnaan ibadah puaDafrines, SE. sa aparatur dil ingkungan Pemkab Agam, BKD mengeluarkan Instruksi Bupati tentang Pelaksanaan Jam Kerja dan Pakain Dinas di lingkungan Pemkab Agam selama Bulan Suci Ramadhan 1434 H,” ungkap Kepala BKD Agam Dafrines, SE, Rabu (3/7). Dafrines menambahkan, untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan 5 hari kerja Senin sampai Kamis masuk pukul 08.00 WIB pukul Jam 15.00 WIB dan istirahat pukul 12.30 sampai 13.00 WIB. Bagi SKPD yang melaksanakan 6 hari kerja diatur lebih lanjut melalui peraturan kepala SKPD masing-masing. Untuk pakain dinas pria selama senin sampai kamis memakai Baju Koko bebas, menggunakan atribut papan nama di dada kanan, lambang KOPRI di dada kiri atas, celana warna gelap dan pakai peci. Untuk khusus hari jumat pria berpakaian baju sulaman khas daerah warna putih pakai ban atau manset, menggunakan atribut papan nama atribut papan nama di dada kanan dan lambang KOPRI di dada kiri atas. Wanita hari Senin sampai Jumat memakai baju kurung sulaman dan bordiran warna bebas, tidak ketat, sopan serta menggunakan atribut papan nama di dada kanan dan lambang KOPRI di dada kiri atas, memakai rok serta jilbab. Khusus untuk Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, Petugas Operasional Dinas Perhubungan, Petugas Media dan para media yang melakukan tugas lapangan menggunakan pakaian seragam yang telah ditetapkan. Shalat zuhur berjemaah, kuliah tujuh menit dilaksanakan seperti biasa, wirid mingguan KOPRI dan apel pagi setiap jumat tetap dilaskanakan seperti biasa, sementara senam pagi selama bulan Ramadhan ditiadakan. Dafrines berharap Instruksi Bupati Agam tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. | Uci

W ART A WAN PROFESIONAL ARTA TUNJUK AN JA TI DIRI TUNJUKAN JATI Perwakilan Sumatera Barat : Amir Husin Koto (Kepala Perwakilan), Syahrul Hamidi Koto, Sudirman Dt. Rky Endah

sebagai komitmen Baznas Agam yang mendukung Pemkab Agam dalam melindunggi kesehatan masayrakat,” jelas Isman. Isman menambahkan dari 3.202 jiwa itu, pihaknya menye-

diakan dana sebesar Rp.192.120.000,- dari kumpulan zakat di Baznas Agam. Perlu diketahui, dalam setahun tidak sampai 30 ribu masyarakat yang memiliki Kartu

Jamkesmas, Jamkesda dan Askes, yang digunakan untuk berobat. Berarti, ada lebih kurang 240 ribu yang memiliki kartu, untuk mensubsidi perserta yang memiliki kartu lain jika sakit. Setiap tahunnya peserta Jamkesmas, Jamkesda dan Askes selalu bertambah. Ke depan PT Askes juga diminta mendukung penyediaan obat-obatan di rumah sakit sesuai kebutuhan pasien. Apa pun penyakitnya obatnya harus tersedia, karena tidak semua pemegang kartu menggunakan kartu untuk berobat setip tahunnya. Isman berharap kedepannya kepada PT Askes untuk meningkatkan pelayanannya berupa obat-obatan serta fasilitas lainnya baik yang memakai kartu Jamkesmas, Jamkesda maupun ASKES, sehingga tidak ada para pemegang kartu tersebut saat berobat mengeluarkan dana tambahan diluar tanggungan PT Askes. | Uci

Istana Basa Pagaruyung Diresmikan September 2013 Tanah Datar, Trans - Setelah hangus terbakar disambar petir beberapa tahun yang lalu, kini Istana Basa Pagaruyung telah selesai dibangun kembali dilokasi yang sama di Pagaruyung Batusangkar Kabupaten Tanah Datar. “Insyaallah pada bulan September akan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudoyono,” ujar Marwan SE, Kepala Dinas Pariwisata dan Olah Raga Pemda Kabupaten Tanah Datar, belum lama ini melalui telepon genggamnya. Satu rangkaian dengan peresmian Play Over Kelok Sambilan di Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota dan Mesjid Raya di Kota Padang, katanya menambahkan. “Alhamdulilah,” ucap seluruh masyarakat Minang, baik yang berada di Ranah Minang ( Sumatera Barat ) maupun masyarakat Minang yang berada di perantauan. Sang bana hati kami mandanga Rumah Gadang Awak alah tagak baliak dan megah,yang insyaallah segera akan diresmikan oleh Presiden,” ucap H. Nazhar Kasim. Rumah Gadang Istana Pagaruyung, kini telah tampak indah dan megah demikian pula halamannya cukup luas dan indah. Rumah Gadang Istana Pagaruyung ini adalah duplikat dari Istana Pagaruyung yang terbakar beberapa tahun silam dan peninggalan sejarah tempo dulu. Merupakan kebesaran dan kebanggaan bagi seluruh masyarakat Minangkabau. Bahkan sampai kenegeri Sembilan Malaysia, sangat perhatian terhadap Istana Pagaruyung, karena sebagian masyarakat negeri Sembilan Malaysia berasal dari Pagaruyung. Beberapa tokoh dan pengusaha asal Minang juga turut bersyukur dan gembira dengan telah selesainya kembali pembangunan Istana Pagaruyung. Seperti H Bustamam pengusaha Rumah Makan masakkan Padang, yang memilikki cukup banyak rumah makan “Sederhana”, yang tersebar hampir disetiap kota

FOTO | IWAN

H. Sagi

kota besar, seperti di Jakarta, Bogor, Bandung, Tanggerang, Cirebon, Semarang, Jogya, Surabaya, Banjar Ciamis, Lampung, Palembang, Jambi, Padang , Bukitinggi, Pakanbaru, Batam, Tanjungpinang, Dumai, Duri, Medan, Makasar, bahkan sampai di Malaysia dan lain lainnya. Mungkin yang belum ada hanya di Batusangkar saja, dan itu diakui H Bustamam sendiri. “Biarlah kita buka rumah makan Sederhana diluar Batusangkar saja,” katanya sambil senyum. Pengusaha asal nagari Lubuak Jantan kecamatan Lintau Kabupaten Tanah Datar Batusangkar ini, dikenal ramah dan murah senyum serta sangat peduli dengan kampung halaman. Demikian pula kegiatan sosial-

nya, yang suka membantu orang tidak mampu, dan mesjid mesjid serta pesantren. Subhanallah. H. Bustamam sangat bersyukur dan menyambut gembira dengan akan diresmikannya Istana Pagaruyunh bulan September 2013 nanti. Melalui telepon selularnya dia mengucapkan rasa syukurnya, bahwa Istana Pagaruyung telah siap untuk diresmikan kembali. Insyaallah kami akan hadir pada peresmiannya nanti dan sambil pulang kampung katanya menukukkan. Demikian pula H Sagi seorang DKM Mesjid di Blok M Square Kebayoran Baru Jakarta serta pengusaha sukses dari Ranah Minang asal nagari Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman, yang memilikki beberapa puluh buah toko mMas, seperti di Blok M Jakarta, Padang dan Pakanbaru, juga menyampaikan rasa syukurnya. Sama halnya dengan H. Bustamam, H. Sagi pun dikenal kepedulian sosialnya dengan kampung halamannya. Bahkan, setiap tahun dia mengamalkan dan menyedekahkan sebagian dari rezekinya kepada masyarakat yang kurang mampu dan anak anak yatim. Demikian pula untuk pembangunan di kampung halamannya terutama pembangunan sekolah dan jalan, beliau sangat memperhatikan dan mambantu, terutama dalam pembiayaannya. Subhanallah. | Iwan Bsk

NO. 273. ‰ TH XIII SENIN, 22 JULI - 4 AGUSTUS 2013

EKONOMI

FOTO | UCI

Kepala Kantor Pos Lubuk Basung Agus Haryanto saat melayani masyarakat yang mengambil dana BLSM.

647 KK Masyarakat Garagahan Terima BLSM Kantor Pos Melayani Masyarakat Dengan Penuh Senyum

Agam, Trans - Sebanyak 647 kepala keluarga (KK) Masyarakat miskin di Nagari Garagahan, Kecamatan Lubuk Basung, Besok Jum’at, (5/7) terima Bantuang Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), di Kantor Pos Cabang Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Dalam pengambilan, masyarakat harus membawa persyaratan seperti, KK, KTP, dan kartu BLSM yang langsung diserahkan di Kantor Pos terkait, kata Wali Nagari Garagahan, Firmandaus, S, Ag, Kamis, (4/7) di ruangannya. Selain itu, bagi masyarakat yang tidak mempunyai persyaratan tersebut, baik hilang, maupun tidak punya sama sekali,maka mereka di berikan surat keterangan dari kenagarian setempat. “Jika pengambilan BLSM diwakili, maka harus ada surat kuasa dari yang bersangkutan pada orang yang mewakilkan dan juga diketahui oleh kenagarian,” katanya seraya berharap masyarakat jangan memandang nilai dari bantuan tersebut. “Tapi, pandanglah manfaatnya yang bisa membantu kebutuhan kita sehari-hari,” tuturnya. Dengan Senyum Kantor Pos di Ibukota Pemerintahan Kabupaten Agam yang terletak di Lubuk Basung, ternyata terlihat tertib, tenang serta penuh senyum dalam melayani masyarakat dalam mengambil dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Kepala Kantor Pos Lubuk Basung, Agus Haryanto, mengatakan selalu dengan senyum melayani masyarakat dalam pengambilan BLSM sebagai pengganti dana subsidi BBM di ruangannya saat melayani masyrakat, Jumat (5/7). “Di hari pertama pengambilan dana BLSM ini, kami kelabakan melayani masyarakat, setelah itu bersama para petugas lainnya baik dari keamanan untuk mengatur ketertiban masyarakat, sehingga bukan saja masyarakat yang datang saja yang senang, kami para petugas melayani akan senang juga,” bebernya. Dalam pembagian BLSM ini dibuat jadwal per jorong dari masing-masing nagari dan meminta bantuan kepada para perangkat nagari dan jorong untuk memberitahukannya kepada masayrakat yang tinggal di jorong sesuai jadwal dan jadwal tersubut kami tempelkan di depan kantor pos. “Kami melayani masyarakat yang membawa persyarakatannya berupa kartu penerima BLSM yang dibagikan dan Kartu Keluarga, bagi yang tidak memiliki persyaratan tersebut, mohon maaf kami tidak bisa melayaninya,” ujarnya. Agus berharap sampai selesai pembagian BLSM ini para masyarakat bisa tetap tertib, tenang sehingga kami pun senang dalam melakukan pembagian langsung ke masyarakat. | Uci

Nagari Garagahan Siap Publikasikan Raskin Agam, Trans - Nagari Garagahan siap publikasikan 647 kantong raskin kepada masyarakat, melalui setiap jorong yang ada di Nagari Garagahan. Demikian dikatakan Wali Nagari Garagahan, Firmandaus, S,Ag, (4/7). “Paling lambat satu pekan kedepan, masyarakat sudah menerima raskin tersebut, walaupun masyarakat mendapatkan satu kantong raskin dengan berat 15 kg, mereka sangat berterima kasih sekali,” jelasnya. Pembagian raskin itu di bagi menjadi empat titik, yakni di Jorong I Garagahan, Jorong II, Jorong III, dan Jorong IV. “Maka dari itu raskin langsung di jemput masyarakat ke Kantor Jorong yang sudah ditetapkan,” jelasnya. Firmandaus mengatakan, masih banyak masyarakat yang dipandang layak untuk mendapatkan raskin itu. Maka diharapkannya, harus ada kesadaran masyarakat untuk membantu sesamanya, sebab saat ini untuk penambahan kuota raskin belum ada. “Karena kita sama-sama membutuhkan uluran tangan pemerintah, maka kita juga harus bisa membantu sesama, agar tetangga kita juga bisa merasakan bantuan tersebut,” ungkap Firmandaus. | Uci

Pengukuhan Pengurus BP3 Pasar Balai Salasa Kampung Pinang Agam, Trans - Armen Dt. Rajo Mudo dilantik menjadi Ketua Pengurus BP3 (Badan Perwakilan Pemilik Pasar) Balai Salasa Nagari Kampung Pinang Kecamatan Lubuk Basung periode 2013 sampai 2017. Pelantikan dilakukan oleh Kabid Pasar Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdangangan (Koperindag UMKM) Agam, mewakili Kepala Dinas Koperindag UMKM Khairul Koto, S.Sos di Aula Kantor Wali Nagari Kampung Pinang, Rabu (3/7). Pengurus BP3 Pasar Balai Salasai Kampung Pinang yang dikukuhkan secara resmi terdiri dari Armen Dt. Rajo Mudo (Ke-

tua), Ir. Zuzarmen Dt. Gampo Malayu (Wakil Ketua), Jafriyal YR, B. Ac (Sekretaris), Syafruddin dan Wasrizal (Anggota). Khairul dalam sambutannya mengatakan, peran BP3 dalam memajukan pasar sangat besar. Perda Nomor 2 tahun 2004 tentang Pasar, mengamanatkan 3 tugas pokok yang harus dijalankan oleh BP3, mengangkat dan memberhentikan Komisi Pasar dan Pengurus Pasar, menetapkan kebijakan umum pengelolaan pasar dan mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran (APP) Pasar. “Kadi pangaan pasa Balai Salasa ko,” tegas Khairul Koto. Ini sangat ditentukan

FOTO | UCI

Koperindag Agam Kukuhkan Pengurus BP3 Pasar Balai Salasa Kampung Pinang.

oleh kebijakan yang dirumuskan dan ditetapkan oleh BP3, termasuk di dalamnya masalah pengelolaan pasar, penataan pedagang, pengaturan parkir, arus pendistrubusian dan bongkar

muat barang pedagang, keteraturan pengunjung dan lain sebagainya, termasuk kelancaran lalu lintas jalan raya karena Pasar Balai Salasa berada di tepi jalan provinsi.

Kementerian Perdagangan RI lebih menekankan agar setiap pengurus dan pengelola dapat memenej pasar secara professional, minimal dapat menjadikan Pasar Balai Salasa menjadi pasar yang Bersih, ditandai dengan tidak adanya sampah berserakah; pasar yang Aman dalam arti pedagang tertata pengunjung senang sepi dari premanisme dan kecopetan serta takaran dan timbangan benar; pasar yang Nyaman, baik pedagang maupun pembeli merasa tenang tidak was-was dan merasa terlindungi, Selanjutnya pasar yang segar, dalam arti sayur mayur dan buah-buahan yang dijual peda-

gang dalam keadaan baru tidak busuk atau layu termasuk makanan kaleng dan siap saji tidak dalam kondisi kadaluarsa. Dan terakhir pasar yang Ramah, dalam interaksi pembicaraan tutur kata yang terjalin antar penjual dan pembeli berlangsung dengan baik ramah dan santun serta jauh dari pertengkaran pertikaian adu domba dan lain sebagainya. Kondisi-kondisi ini yang perlu dirumuskan dan ditetapkan oleh BP3 termasuk penentuan sewa kios, los, parker dan bea lainya. Semua kebijakan BP3 harus dilaksanakan oleh Pengurus dan pengunjung Pasar serta diawasi pelaksana-

annya oleh Komisi Pasar, imbuh Khairul Koto. Khairul berharap kepada pengurus yang di kukuhkan bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan bisa menyelesaikan segala permasalaham yang terjadi sehingga kedepan kedepan terjadi perubahan yang diingin bersama. Armen Dt. Rj. Mudo selaku Pejabat Walinagari Kampung Pinang mengharapkan kepada Pengurus BP3 yang baru betulbetul melaksanakan tugasnya untuk membuat perubahan yang signifikan di Pasar Balai Salasa Kampung Pinang sebagai hasil kerja keras dari pengurus yang baru. | Uci



Koran Transaksi Edisi 273