Koran Transaksi Edisi 266

Edisi No.266 | Tahun Ke-XIII WWW.KORANTRANSAKSI.COM

Senin, 8-21 April 2013 Terbit setiap hari SENIN Harga Rp. 5.000 Luar Pulau Jawa Tambah Ongkos Kirim

PENERBIT: BINA INTERAKSI EKONOMI PERS

Kemnakertrans-Imigrasi Mendata Online TKA-TKI Jakarta, Trans - Kemenakertrans dan Imigrasi bekerjasama online dalam pendataan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja secara ilegal.

Pemerintah terus meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dalam penggunaan sistem peFOTO | IST layanan pendataan Reyna Usman. online, untuk mengendalikan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja secara illegal di berbagai perusahaan di Indonesia.

Sistem pelayanan data online juga dilakukan untuk mencegah terjadinya penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja secara ilegal di luar negeri, terutama di negera-negara yang masih diberlakukan moratorium seperti Arab Suadi, Yordania, Suriah dan Kuwait.

Pemanfaatan IT dalam sistem pendataan online ini bakal semakin terpadu dan terintegrasi dengan adanya kerjasama Penggunaan Sistem Online Penempatan Tenaga Kerja dan Keimigrasian antara Ditjen Binapenta Kemnakertrans dan Ditjen Imigrasi Kemhukham di Jakarta Jumat lalu (5/4).

Penandatangan nota kesepahaman (MoU) ini ditandatangani oleh Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Kemnakertrans, Reyna Usman dan Sesditjen Imigrasi Kabul Priyono.

SK/MENPEN/1496/SIUPP/JAKARTA 22 JULI 1999

NCW Bongkar

Empat Jenis Dugaan Korupsi Dishub Pemprov DKI Jakarta

Bersambung hal 7 ...

FOTO | IST

Data Honorer K1 Di Atas 8 Maret Tak Diproses

Bus Trans Jakarta.

Penjelasan dari Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta menunjukkan kesan adanya penggelembungan dana.

Jakarta, Trans - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menolak memproses data honorer kategori satu (K1) yang masuk di atas 8 Maret. Pasalnya, tenggat waktu untuk melengkapi data honorer K1 pada 8 Maret 2013 merupakan kesepatan bersama antara pemerintah dan DPR RI. “Memang ada setelah 8 Maret, banyak surat dari Pemda yang minta perpanjangan waktu. Hanya saja berdasarkan rapat dari tim pokja, diputuskan tidak memproses berkas yang masuk di atas tanggal 8 Maret. Sebab, tenggat waktunya merupakan keputusan politis dengan DPR RI,” tegas Naftalina Sipayung, asisten Deputi Koordinasi dan Evaluasi Sistem Manajemen SDM Aparatur KemenPAN-RB, Kamis (28/3).

Dijelaskannya, permintaan ke daerah untuk melengkapi data honorer K1 yang tidak memenuhi kriteria (TMK) lantaran banyak keluhan honorer. Pasalnya, setelah penyerahan formasi kepada 49 ribu honorer K1, ada honorer yang tadinya dinyatakan memenuhi kriteria (MK) malah menjadi TMK. Itu sebabnya, pemerintah memberikan kesempatan kepada honorer menyampaikan pengaduan. Sedangkan daerah diberi kesempatan untuk melengkapi dokumen bagi honorer yang kurang lengkap, terutama bukti transferan gajinya.

Jakarta, Trans - Pasca bentrok antara imigram Rohingya di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) di Medan, Belawan, Sumatera Utara, Kemenkumham didesak untuk segera mengevaluasi pola penanganan pengungsi.

“Harus direview ulang tata kelola rudenim yang ada,” tegas Anggota Komisi III DPR, Aboebakar Al-Habsyi, di Jakarta, Jumat (5/4).

Menurutnya, seharusnya Keputusan Kemenkumham nomor M.01.PR.07.04 tahun 2004 telah cu-

Bersambung hal 7 ...

Bersambung hal 7 ...

Jakarta, Trans – Nasional Corruption Watch (NCW) membongkar empat jenis dugaan korupsi Dinas Perhubungan

(Dishub) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bernilai ratusan miliar rupiah, dengan cara menggelembungkan anggaran.

Jawaban dari pihak Dishub diniali tidak

jelas dan terkesan kurang transparan.

“Dugaan itu berdasarkan laporan dan datadata, yakni Penjabaran Laporan Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010 (lampiran 1), Penjabaran Laporan Realisasi APBD Provinsi DKI

Jakarta Tahun 2011 (lampiran 2), Pengumuman lelang Dinas Perhubungan tahun 2009,2010, 2011 dan 2012 pada Media Pengumuman Lelang www.pengdaaan.jakarta , LPSE E Proc dan Non E Proc (lampiran 3),” ujar Drs. Syaiful Nazar, Ketua Umum DPP NCW, kepada Koran Transaksi, di Jakarta, Sab-

Kemenkumham Diminta Tata Ulang Penanganan Pengungsi

Ilustrasi sejumlah smartphone BlackBerry.

Bersambung hal 7 ...

Nikah Dini & UN

B

FOTO | IST

Saumudak (20) satu dari eman wanita imigran etnis rohingya Myanmar menjalani perawatan di ruang VIP Kupula RSU Cut Mutia Buket Rata Lhokseumawe, Aceh.

Terima Suap Loloskan BlackBerry, Oknum Bea Cukai Ditangkap Jakarta, Trans - Penyelundupan BlackBerry dengan modus penyuapan oknum pegawai Bea Cukai, dibongkar oleh aparat kepolisian. Kasus yang semula ditangani oleh aparat Polda Sumatera Selatan (Sumsel) itu kini dilimpahkan ke Sub Direktorat Money Laundering Direktorat Pideksus Bareskrim Polri, untuk diselidiki lebih lanjut.

“Ada tiga orang tersangka yang kita tangkap dan tahan. Yakni Caesar Muhni Riza sebagai pemilik smartphone dan BlackBerry, serta dua orang oknum Bea Cukai Bandara Sultan Mahmud

tu (6/4).

Mengenai dugaan korupsi tersebut, NCW telah mengklarifikasinya melalui surat No.: 132/ SK/DPP-NCW/I/2013, tanggal 9 Januari 2013 kepada Kepala Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta. Pihak Dishub memberikan tanggapan tidak sesuai dengan harapan pihak NCW, meskipun ada beberapa hal penting yang disampaikan.

Dari empat jenis dugaan korupsi itu, Syaiful mengungkapkan, pada tahun anggaran 2011 Dishub merealisasikan anggaran Biaya Kegiatan Pendukung Bidang Transportasi Pendukung Sea Games XXVI/2011 di DKI Jakarta dengan total Realisasi Anggaran sebesar Rp31.252.097.798,Rinciannya, antara lain Honorarrium PNS sebesar Rp.5,662,360,000,- , Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas sebesar Rp.1,410,907,500,-, Belanja Jasa Jalan/Tol sebesar Rp. 88,562,500,, Belanja Sea Gedung/Kantor/ Tempat sebesar Rp. 941,322,948,, Belanja Sewa Saranan Mobilitas Air sebesar Rp. 477,230,000,, Belanja Sewa Mobilitas Darat sebesar Rp. 21,030,620,600,-, dan Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia sebesar Rp. 1,606,500,000,Namun, setelah diteliti NCW, ternyata sewa mobilitas darat adalah sewa mobil sedan VVIP, sedan VIP dan lain lain tanpa

FOTO | HER

Badarudin II Palembang berinisial IS dan JJ,” kata Direktur Pideksus Bareskrim, Brigjen Arief Sulistyanto, kepada Wartawan, Jumat (5/4).

Terbongkarnya kasus ini, menurut Arief, dimulai tatkala Caesar ditangkap polisi pada 26 Februari lalu. Saat itu, dia menggunakan mobil Avanza warna hitam BG-511-UK, melintas di jalan raya Jalan Letjen Harun Sohar, Tanjung Api-api, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang.

“Oleh anggota patroli Polsek Sukarami, mobil itu dihentikan

karena mencurigakan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan isi bagasi, dan ditemukan 16 koper yang mencurigakan,” beber Arief.

Saat itu, Caesar pun lantas digelandang ke Polsek untuk menjelaskan asal usul ribuan smartphone BlackBerry di mobilnya itu. Tepatnya yaitu sebanyak 4.764 unit smartphone BlackBerry berbagai jenis dan iPhone.

Rinciannya adalah sebanyak 2.544 unit HP BlackBerry tipe 9220, 205 unit BlackBerry tipe Bersambung hal 7 ...

ang Trans, dan dua sahabatnya, Dulloh dan Kakung, sedang asyik membahas soal dua pelajar SMA pelaku jambret. Karena tidak memiliki uang untuk membeli minuman keras, dua orang pelajar siswa SMA swasta di kota Bondowoso nekat melakukan aksi penjambretan terhadap seorang perempuan yang sedang melintas di jalan. Kedua pelaku sempat dihakimi massa sebelum di serahkan ke aparat kepolisian.

Dari tangan pelaku, kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Suzuki yang digunakan untuk melakukan aksinya dan sebuah dompet yang berisi uang satu juta dua ratus ribu rupiah milik korban.

Kepada aparat, kedua pelajar yang sebentar lagi akan menghadapi ujian nasional tersebut mengaku, jika terpaksa melakukan aksi penjambretan karena tidak memiliki uang untuk membeli minuman keras.

Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan Pasal 363 ayat 01 tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara.

Bersambung hal 7 ...

ILUSTRASI | IST

WARTAWAN KORAN TRANSAKSI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS LIPUTAN DILAPANGAN WAJIB BERPAKAIAN ATRIBUT KORAN TRANS, DIBEKALI IDENTITAS ID CARD. TUGAS LIPUTANNYA TERCANTUM PADA BOKS REDAKSI, DILUAR ITU REDAKSI TIDAK BERTANGGUNG JAWAB. JIKA ANDA MERASA DIRUGIKAN LAPORKAN SEGERA KEPADA PIHAK KEPOLISIAN-RI TERDEKAT

TRANS HUKUM Polisi Keluarkan SP3 Dugaan Kasus Pungli KUBE FM

NO.266. TH XIII

HALAMAN 2

KORAN TRANSAKSI THN 13

SENIN, 8-21 APRIL 2013

FOTO | ASTON

Terdakwa Thong Sian.

Wanita Single Pecandu Narkotika Dihadapkan Ke Pengadilan Jakarta, Trans - Terdakwa Thong Sian Lan alias Alan, wanita single kelahiran Pangkal Pinang, Sumatera Utara, yang diadili terkait kasus kepemilikan narkotika ini, hanya bisa terlihat pasrah saat petugas tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara membawa dirinya ke dalam ruang persidangan.

Thong Sian Lan alias Alan dihadapkan ke pengadilan berawal saat Yusuf Halim, Elvin Ginting dan Rahadi Sampurno, anggota polisi dari Satuan Narkotika Polres Metro Jakarta Utara, mendapatkan informasi bahwa di Jalan Agung Barat 26, Blok B-23 Rt.007/010, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, sering dijadikan sebagai ajang untuk penyalahgunaan narkotika.

Berbekal informasi itu, ketiga anggota polisi itu pun langsung melakukan penyelidikan. Benar saja, begitu terdakwa Thong Sian Lan alias Alan lewat dengan gerakgerik yang mencurigakan, anggota polisi itu pun langsung menangkap dirinya. Ketika diperiksa, dari genggaman tangan terdakwa Thong Sian Lan alias Alan ditemukan 1 bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,34 gram. Terdakwa Thong Sian Lan alias Alan mengaku bahwa narkotika itu didapat dari Chandra (DPO). Detik itu juga, terdakwa bersama barang-buktinya dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa.

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No-lab: 0169/NNF/2013/ tanggal 31 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh kepala pusat laboratorium forensik menyimpulkan bahwa barang-bukti berupa 1 bungkus palstik klip berisikan narkotika yang ditemukan dari terdakwa Thong Sian Lan alias Alan, memang benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 No.urut 61 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Selasa, 4 April 2013, pukul 14.5 wib, saksi Elvin Ginting mengakui bahwa dirinya bersama dengan anggota tim yang lainnya mendapatkan informasi bahwa di Jalan Agung Barat 26, Blok B-23, Rt.007/010, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tg.Priuk, sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika.

Begitu sampai di lokasi, mereka memang melihat terdakwa Thong Sian Lan alias lewat dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Ketika diperiksa, dari tangan terdakwa ditemukan 1 bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu-shabu. “Menurut pengakuan terdakwa Thong Sian Lan alias Alan, narkotika itu didapat dari Chandra (DPO),” jelasnya.

Di hadapan majelis hakim, terdakwa Thong Sian Lan alias Alan juga mengakui bahwa dirinya ditangkap karena kedapatan memiliki narkotika. Dan, dia juga mengatakan bahwa dirinya sudah mengkonsumsi narkotika itu sejak tiga bulan lalu, agar staminanya menjadi lebih kuat.

Pasalnya, menurut pengakuannya, ia bekerja dari malam hingga dini hari.

Hakim ketua IGK Adynatha SH MH yang didampingi hakim anggota Eko Susanto SH MH dan Mangapul Girsang SH MH mengatakan untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi yang lainnya, sidang akan dibuka dan dilanjutkan kembali setelah 1 minggu ke depan. | Aston

Berkas yang dilimpahkan Penyidik Polres Lebak kepada Kejaksaan Rangkasbitung selalu dikembalikan lantaran dianggap belum lengkap.

Rangkasbitung, Trans - Kepolisan Polres Lebak mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus dugaan pungutan liar (Pungli) bantuan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE FM) tahun 2010 dengan tersangka mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) Kabupaten Lebak Ujang Bahrudin.

“Terkait dengan kasus dugaan pungli bantuan KUBE FM, kami telah mengeluarkan surat SP3. Karena satu dari dua alat bukti yang diminta Kejari Rangkasbitung tidak dapat kami

penuhi,” ujar kepala Satuan Reserse (Kasatreserse) Polres Lebak Ajun Komisaris Polisi (AKP) Wiwin Setiawan, Senin (25/3).

AKP Wiwin menjelaskan, dikeluarkannya SP3 itu, setelah pihaknya melewati pendalaman dan pertimbangan matang.

Sebab, bukan hanya sekali dua kali penyidik Polres Lebak melimpahkan berkas kepada Kejaksaan Rangkasbitung, namun selalu dikembalikan lantaran berkas dianggap belum lengkap.

“SP3 memang dibenarkan dan diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Disebutkan jelas

Bank CIMB Niaga Didesak Kembalikan Aset Hotel Pena Mas Makassar Jakarta, Trans - Kurator yang juga pengacara ternama di Makassar, Syamsul Zakaria, SH MH yang juga Kurator pailit Hotel Pena Mas mendesak pihak Bank CIMB Niaga untuk segera mengembalikan seluruh aset milik Hotel Pena Mas Makassar.

“Kami selakukuasapemilik hotel akan terus mengejar seluruh asset perusahaan itu yang diduga digadaikan di Bank CIMB Niaga Makassar,” kata Syamsul Zakaria, SH.MH, yang juga Calon Anggota Legislatif DPR-RI 2014 kepadaWartawan di Jakarta, baru-baru ini.

Syamsul Zakaria yang menangani kasus kepailitan bos hotel Pena Mas itu mensinyalir adanya keterlibatan oknum CIMB Niaga Makassar dalam kasus penggelapan dan penadahan harta pailit pemilik saham PT Griya Pena Mas yang bernama Herry Shio.

Dia menyebutkan ada empat sertifikat asli milik Herry Shio selaku pemilik hotel Pena Mas Herry yang disimpan sebagai jaminan di Bank CIMB Niaga Makassar yang hingga saat ini belum diserahkan kepada Kurator.

Menurut Syamsul Zakaria yang berencana masuk Senayan melalui jalur DPDRI Dapil Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu, asset Herry yang di CIMB Niaga seharusnya sudah diserahkan untuk diproses lelang, karena pemilik agunan itu telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Makassar. “Jadi tidak ada lagi hak Bank CIMB Niasa untuk menahan asset milik klien kami,” tegas mantan calon anggota DPR-RI periode 2009 itu.

Setelah dinyatakan pailit, lanjut kader Partai Golkar itu, saat itulah sertifikat hotel itu diduga digelapkan Herry Shio dan terindikasi melibatkan oknum direksi CIMB Niaga Makassar terkait upaya menggadaikan aset Hotel Pena Mas senilai Rp18,94 miliar.

FOTO | ASTON

Syamsul Zakaria, SH. MH.

Saat ini nilai Hotel Pena Mas ditaksir mencapai sekitar Rp40 miliar, tetapi Herry hanya menggadaikan hotel itu senilai Rp18 miliar lebih di CIMB Niaga. Kemudian oknum bernama Tommy Lybianto yang statusnya sebagai penadah hotel itu hanya menebussebesar Rp16 miliar.Berarti ada Rp2 miliar yang diduga diselewengkan Tommy Lybianto.

Meski demikian, lanjut Syamsul Zakariah yang sukses menangani beberapa kasus besar di Jakarta dan pernah masuk tim advokasi DPP-PartaiGolkar, tersebut, pihak curator tetap akan melelang asset hote itu.

“Bulan April kita lelang sejumlah asset secara keseluruhan. Dan 22 maretini proses lelang kita mulai,” ujar Syamsul yang dalam waktu dekat akan mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD RI wakil DKI Jakarta.

Dia juga menyesalkan kinerja Polrestabes Makassar yang tidak memproses pihak CIMB Niaga, padahal pihaknya sudah melaporkan dugaan penyelewengan asset pailit. Guna proses hukum lebih lanjut, Syamsul Zakariah telah melaporkan kasus ini ke pihak Kepolisian di Makassar, wilayah Polda Sulselbar. Dan sudah dalam proses. | Aston

dalam KUHAP itu, SP3 dimungkinkan dan ini juga agar seseorang mempunyai status hukum jelas,” tegasnya.

Terpisah Ujang Bahrudin, mantan Kadisnakertransos Kabupaten Lebak, mengaku telah mendapat informasi perihal diterbitkannya SP3 atas kasus yang membelitnya dalam tiga tahun terakhir.

“Saya sudah terima informasinya, saya bersykur dengan telah keluarnya SP 3 ini. Kedepan saya akan lebih berhati-hati lagi,” kata Ujang.

Sebelumnya, berkas kasus dugaan pungutan liar (Pungli)

bantuan Kelompok Usaha Fakir Miskin (Kube FM) tahun 2010 dari Kementrian Sosial (Kemensos) RI dengan tersangka mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) Lebak Ujang Bahrudin dikembalikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Rangkasbitung kepada penyidik di Polres Lebak.

Pengembalian berkas dugan Pungli terhadap 36 penerima bantuan KUBE FM sebesar Rp20 juta dengan nilai bervariatif mulai dari Rp 2 juta hingga Rp 6 juta itu, karena masih ada yang harus dilengkapi. | Yus

Penyelewengan Dana Bansos

Penyidik Polres Kantongi Nama Tersangka Pandeglang, Trans - Tim penyidik Polres Pandeglang, saat ini telah mengantongi nama-nama calon tersangka kasus dugaan penyelewengan dana Bantuan Sosial (Bansos) Bencana Alam Puting Beliung di Kecamatan Sobang Tahun Anggaran (TA) 2012 senilai ratusan juta rupiah.

“Saat ini, kami memang masih belum menetapkan tersangka. Tetapi, yang jelas untuk calon tersangka sudah kami kantongi,” ujar Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Pandeglang, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Bagus Suryo Wibowo, dihubungi via telfon.

Menurut AKP Bagus, pihaknya sejauh ini secara marathon masih terus memintai keterangan dari sejumlah pihak, terkait mengenai alur realisasi dana bansos yang diterima para korban bencana puting beliung di Kecamatan Sobang tahun 2012. Dimana, dalam realisasinya dana bansos itu diduga diterima oleh warga penerima tidak utuh.

“Jadi nilai uang dana bansos itu tidak seluruhnya di terima oleh warga penerima. Dalam artian, dana itu di sunat oleh oknum tertentu, dan itu lah yang sedang kami uangkap saat ini,” ujar AKP Bagus tanpa menyebutkan besaran nilai anggaran bantuan yang telah di sunat tersebut.

AKP Bagus mengaku, pihaknya masih terus berupaya mendalami kasus tersebut, termasuk melakukan upaya penghitungan kerugian Negara nya.

Bahkan, kasus ini sudah di tingkatkannya dari penyelidikan menjadi penyidikan, dan berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah di serahkannya ke Kejaksaan Negeri

(Kejari) Pandeglang beberapa waktu lalu.

“Status kasus ini sudah penyidikan, dan kami juga saat ini masih menunggu penghitungan kerugian Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Apabila proses penghitungan kerugian Negara sudah selesai dan juga materi alat bukti sudah mencukupi, maka kami tinggal menetapkan tersangkannya,” paparnya.

Sebelumnya, beberapa waktu lalu Kejari Pandeglang menerima SPDP kasus dugaan korupsi penyelewengan dana bansos bencana alam puting beliung di Kecamatan Sobang TA2012 dari Polres setempat.

Adapun informasi yuang dihimpun, tahun 2012 beberapa kecamatan di Pandeglang yang terkena bencana alam puting beliung, termasuk Kecamatan Sobang menerima dana bansos bencana dari pemerintah melalui Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB) setempat senilai Rp 630 juta.

Nilai besaran dana yang diterima warga berpariatif disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah warga yang tertimpa bencana. Akan tetapi, dalam realisasinya dana tersebut disalurkan tidak sesuai dengan ketentuan semestinya oleh oknum tertentu, bahkan ada beberapa kecamatan yang tidak tertimpa bencana, namun tetap dimasukan dalam daftar usulan dan menerima bantuan, sehingga usulan itu diduga fiktif.

Di Kecamatan Sobang, anggaran bansos yang seharusnya di terima warga penerima senilai Rp 150 juta, tetapi oleh oknum di sunat, sehingga warga hanya menerima dana bansos senilai Rp 9 juta. | Yus

Perkara Sertifikat Apartemen Mutiara Dakwaan Jaksa Tidak Jelas & Kabur Bekasi, Trans - Sidang mengenai perkara terdakwa Budiman Effendi mengenai Sertifikat Apartemen Mutiara Bekasi akan memasuki pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Aris Munandar, SH minggu ini.

Dakwaan yang dituduhkan oleh JPU, Aris Munandar, SH terhadap Budiman sesuai pasal 378 KUHP,372 KUHP dan pasal 266 KUHP yaitu penipuan, penggelapan dan pemalsuan surat.

Tapi anehnya selama persidangan berjalan disidangkan Majelis Hakim Ninik Angraeni, SH dengan anggotanya I Wayan Kawisada, SH dan Wasdi Permana, SH terungkap dipersidangan bahwa ketiga pasal yang didakwakan Jaksa tidak jelas alias kabur.

Terbukti di persidangan tidak jelas apa yang ditipu, dige-

lapkan dan dipalsukan oleh Budiman Effendi terkait dengan laporan Anthony Soemitro Rahardjo rekan bisnisnya tersebut.

Fakta dipersidangan yang diterangkan saksi-saksi di BAP polisi antara lain, Yunita,SH saksi a charge (ahli) dari kantor BPN Bekasi, menjelaskan bahwa sebuah sertifikat dapat dibalik nama berdasarkan adanya Akte Jual Beli (AJB) dan Perikatan Perjanjian Akte Jual Beli (PPJB). Kantor Pertanahan dapat memproses balik nama setelah semua persyaratan dipenuhi oleh pemohon.

Balik nama dua Surat Sertifikat tanah atas nama Intan Tarigan kepada Budiman Effendi telah sesuai aturan sehingga Sertifikat tersebut diterbitkan oleh pihak BPN Kota Bekasi.

Saksi Binontoan Nadapdap saksi a de charge (ahli hukum

Bisnis/Perdata) mengatakan bahwa terkait dengan dengan dua Sertifikat yang sebelumnya masih atas nama IntanTarigan tidak boleh diserahkan langsung kepada Anthony tetapi harus ada Surat Kuasa dari pihak penjual kepada Budiman.

Kemudian jika ada surat perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak, mestinya harus dilakukan perubahan jika dalam perjalanannya ada pihak yang dirugikan. Demi kebaikan bersama sebaiknya dibuat perjanjian kembali atau mengajukan gugatan.

Demikian juga kesaksian Notaris Andi Fatma Hasiah, mengakui bahwa balik nama antara Intan Tarigan kepada Budiman Effendi telah dilakukan pada tanggal 08 September 2009 SHM 441/Margajaya dan SHM 8691/Pekayon Jaya. Hal ini dilakukannya karena persyaratan

jual beli telah di penuhi.

Dalam perkara ini, menurut Budiman Efendi bahwa dirinya telah dijolimi, dikriminalisasi dan terus ditakut takuti akan dijebloskan kepolisi dan kejaksaan oleh pihak Anthony Soemitro Rahardjo.

Bahkan ketika berkasnya naik ke kejaksaan pihak Anthony mengatakan kepada semua orang bahwa Budiman akan masuk penjara, namun tidak terjadi seperti yang dipikirannya, ungkap Budiman.

Dan mengenai dakwaan jaksa, Budiman juga mempertanyakan karena menurutnya bahwa dirinya tidak pernah melakukan penipuan ataupun menggelapkan surat sertifikat bahkan memalsukan surat-surat. Sedangkan aset atau tanah tersebut hingga saat ini Anthony yang menikmati.

“Tanah tersebut saya yang

beli dan saya sebagai pemegang surat kuasa jual dari Intan Tarigan sehingga membalik nama ke Notaris demi keabsahan surat,” tegasnya.

Kemudian Budiman juga menjelaskan bahwa Anthony melakukan pemerasan terhadap dirinya pada tanggal pada tanggal 08 Oktober 2010. Intinya dibuatkan ke dalam surat perdamaian.

Disebutkan bahwa pihak pertama (Budiman) akan membayar ganti rugi sebesar 1,5 milliar kepada pihak kedua (Anthony) dan mengumumkan di mass media harian Kompas dan Warta Kota selama tiga hari berturut-turut.

Bahwa permasalahan antara Budiman dan Anthony tidak ada lagi dan telah berdamai sehingga tidak ada lagi tuntutan kedua belah pihak baik pidana maupun perdata.

Hal itu dianggap Budiaman sebagai pemerasan terhadap Budiman karena harus membayar Rp.1,5 miliar, lantas timbul pertanyaan ada apa dengan Anthony, kenapa harus takut?,” kata Budiman.

Pada tanggal 17 Desember 2009 pihaknya telah menyurati Anthony perihal Sertifikat tersebut agar di diserahkan kepada Anthony.

Namun balasan kuasa hukum Anthony pada tanggal 23 Desember 2009 menolak dan memilih menempuh jalur hukum.

Meskipun laporan Anthony terdahulu menyangkut Sertifikat tersebut, pihak polres Bekasi telah dinyatakan dihentikan atau Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) tanggal 15 April 2009.

Namun setelah dipraperadilkan di Pengadilan Negeri Beka-

si dan putusan Hakim Burhanuddin menyatakan agar berkas perkara tersebut segera dilimpahkan ke pengadilan. Sehingga perkara tersebut disidangkan.

Budiman juga menambahkan bahwa pada saat terjadi balik nama sertifikat, rumah dan bangunan milik Budiman Effendi statusnya masih disita jamin oleh pengadilan negeri Bekasi.

Pihak Pengadilan Negeri Bekasi meletakan sita jaminan atas rumah milik Budiman akibat perbuatan Anthony yang ingkar janji membayar saham ke Bank Mestika.

Meski demikian Budiman Effendi tetap berniat baik akan menyerahkan 2 buah sertifikat tersebut kepada Anthony. Tetapi Anthony sendiri tidak mau datang kepada Notaris Andi Fatma Hasiah dimana Sertifikat tersebut dibalik nama. | Lora

Dewan Penasehat: Mayjend TNI (Purn) H Syamsu Djalal SH, Mayjend TNI (Purn) H Asril H Tanjung, Brigjend TNI (Pur) Indra Yudono, Drs H Muslim Kasim Ak MM, Rekson Sitorus SH, Drs H Sofyan Abdurrachman, Alam P Simamora SH MH, H Ismail Ibrahim SH, Fafinaldi SH MH, Idris Koto, Mbah Abdullah, Yeye Suteja, Rudy Suwandi; Penasehat Hukum: Aristo Muranda SH, Alfan Effendi SH, Hendry Halim SH, Aman Simamora SH MH; Pemimpin Umum: Syaiful Nazar; Pemimpin Perusahaan: Helfita Afianthy; Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Ali Rahmat Siregar; Wakil Pemimpin Perusahaan : Elman Sihombing; Wakil Pemimpin Umum: C Herry SL; Redaktur Pelaksana: Lorayati Debataraja; Dewan Redaksi: Syaiful Nazar, M Rechan RR, Elman Sihombing, C Herry SL, Ali Rahmat Siregar, Harris Fadhillah Abbas; Suwin, Wongso, Art Direktur: Rofiq; Sekretaris Redaksi: Intan Gunasari; Sirkulasi dan Periklanan: Saskia Maulida, Joni Lubis; Redaktur Senior: Drs Syamsul Bachri SH; Daniel Saputra Htb SE, Redaktur Eksekutif: Onangego Chandra Maruhawa, Roni Pandapotan, Iwan Koto, Yulianti Rahmi Purnamawati ST, F Safan Akom BA, Meidi MM,Iwan Koto, Ongen Geser, T Maemun, Drs Lendi agustinus, T Jamal Oteng, Firman Kelana, Budi Rotoliu SE, Sesilia Ciby SH, Kaharudin Taslim, Sukun Tjohan, Satiri, Romanus Ramang, Nasan.

Penerbit: Bina Interaksi Ekonomi Pers SK/MENPEN/1496/SIUPP/Jakarta 22 Juli 1999;

Penempatan Tugas Liputan Wartawan: Sekretariat Negara-RI: Syaiful Nazar; KPK: Syaiful Nazar, C Herry SL; Kemenkumham: Elman Sihombing, Onangego Chandra Maruhawa; Mabes POLRI: Syaiful Nazar, C Herry SL; Kemenkeu: Martin Luther; ESDM: Martin Luther, Rechan R, M Zikri; Kemenhub - Pelindo:.... Kemenakertrans/BNP2TKI: Syaki Chevalier; Kemendiknas: Meidi Mulya; Kemendagri : --; Ditjen Bea & Cukai: Tumonggo T Lubis; Seni & Budaya: Suryati; Fotografer: Aboot; Staf Redaksi: Bonggar Simamora, H. Roosman, Aston Darwin SP, Freddy Fatinasa Maruhawa, Gaus Kaisuku, Muhammad Fadhiludin, Ilham Ramdhani; Tumonggo Tua Lubis. Kontributor: Hartono, S Hadiyanto, Bachtiar, Dede Ardian, Mahmudin.

Wartawan Profesional Tunjukan Jati Diri Pemberitahuan Kepada Seluruh Kepala Perwakilan/Biro KORAN TRANSAKSI, nama dan wilayah tugas liputan WARTAWAN tercantum pada boks halaman masing-masing. Harap maklum, Terima Kasih.

Alamat Redaksi: Jl. Teratai 3 Blok i 3/23 Taman Modern, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur 13960; Telepon: (021) 46822277 – 46836848; Fax: (021) 46824807; Rekening Bank Mandiri KCP Bekasi 125.00.0569340.3 a/n Drs. Syaiful Nazar; NPWP: 01.917.755.9-407-000; Kode Seri Faktur Pajak: EFCXV - 407; E-mail: korantransaksi@yahoo.co.id; www.korantransaksi.com; Percetakan: PT. Temprina Media Grafika Tambun (Jawa Pos Group) (Isi diluar tanggung jawab percetakan)

HALAMAN 3

KORAN TRANSAKSI THN 13

TRANS JABOTABEK

NO. 266. TH XIII SENIN, 8-21 APRIL 2013

Pemkot Bogor Kumpulkan Pengurus Parpol Peserta Pemilu Bogor, Trans - Pemerintah Kota Bogor melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) setempat mengumpulkan pengurus Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu 2014. Para pengurus parpol tersebut diundang dalam Forum konsultasi dan komunikasi politik di Ruang Chrysant Gedung Harmony Yasmin Centre Kota Bogor, belum lama ini.

Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bogor Aep Syaefudin, megatakan, bahwa

maksud dan tujuan foruKm ini, guna memberikan penjelasan dan pemahaman kepada pengurus parpol yang akan mengikuti pemilihan umum tahun 2014 seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD, disebutkan, Aep menyebutkan, para pengurus parpol harus memperoleh infomasi yang akurat dan terkini terkait peraturan perundang-undangan bidang politik.

“Forum ini sebagai salah satu

wadah silaturahmi dan tukar pikiran antara parpol dan instansi Pembina politik di kota Bogor,” kata Aep. Kegiatan ini diikuti 72 pengurus DPD/DPC dari 12 parpol d Kota Bogor yang telah disahkan untuk mengikuti pemilihan umum tahun 2014.

Sementara itu, Walikota Bogor dalam sambutannya disampaikan Asisten Administrasi Kemasyarakatan dan Pembangunan Setdakot Bogor M. Azrin Syamsudin, mengatakan, dialog diantara para pe-

ngurus partai politik adalah sebuah kebutuhan untuk saling bertukar informasi diantara para politisi tentang situasi dan kondisi aktual di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat.

Diharapkan, para politisi bisa membangun sebuah pemahaman yang sama tentang perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi, untuk kemudian diharapkan bisa bersama-sama pula menyikapi apapun permasalahan yang sedang

berkembang di dalam kehidupan masyarakat secara positif. Adanya kesepahaman dan adanya kesamaan sikap diantara para politisi, akan menjadi sebuah kondisi yang menguntungkan bagi kehidupan masyarakat, karena kesamaan itulah yang akan membuat penanganan setiap masalah menjadi lebih mudah dilakukan.

Oleh karena itu pendidikan politik dan dialog politik adalah kegiatan-kegiatan yang perlu terus dilakukan, baik oleh pemerintah mau-

Buruh Bongkar Muat Dukung Penyelesaian Konflik KBN & KCN Ada dugaan pihak Adpel Marunda berpihak kepada PT Karya Cipta Nusantara (KCN).

Jakarta, Trans - Buruh Bongkar bongkar muat yang bekerja di Pelabuhan PT Karya Cipta Nusantara (KCN) Marunda di Kawasan Berikat Nusantara (KBN), mendukung dan mengawal upaya penyelesaian konflik antara KBN dan KCN selaku pengelola dan pengoperasian Pelabuhan. Para buruh juga mendesak agar PT.KCN dan KBN untuk tidak merekrut dan mempekerjakan buruh di luar buruh yang resmi.

Konflik antara KBN dan PT.KCN semakin rumit lantaran masyarakat yang bermukim di sekitar Pelabuhan PT Karya Cipta Nusantara (KCN) juga memprotes dan mempersoalkan keberadaan dan pengoperasian pelabuhan tersebut. Pasalnya, pengoperasian pelabuhan yang dinilai cacat hukum.

Selain itu, tidak dilengkapi oleh Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), sehingga jalan menjadi rusak parah dan berdebu akibat tumpahan batu bara dan minyak sawit dari mobil mobil truk

FOTO | ASTON

Pelabuhan PT KCN Marunda, Cilincing, Jakarta Utara yang diprotes warga.

tronton yang melintas di jalan menuju ke Pelabuhan PT. KCN. Pihak PT.KCN yang membangun dan mengoperasikan Pelabuhan KCN Marunda itu dinilai tidak serius untuk melakukan perbaikan jalan yang rusak akibat beroperasinya pelabuhan tersebut.

Bahkan, banyak warga yang bermukim di sekitar pesisir Pelabuhan Marunda dan warga Cilincing banyak yang sakit batuk dan pus-

ing-pusing serta sesak napas karena dampak debu-debu batu bara dan pasir yang berasal dari kapal tongkang yang bongkar muat di Pelabuhan PT.KCN. “Kondisi seperti ini sudah kami laporkan ke pihak Adpel Marunda, Syahbandar, Kepala Otoritas Pelabuhan dan Dirjen Laut, namun tidak ada perhatian dan kepedulian,” ujar salah seorang warga yang bermukim disekitar pesisir

pelabuhan PT.KCN, saat ditemui wartawan di Jakarta.

Bahkan warga juga sudah berusaha untuk menemui Casmiti .Sos, MM, Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Marunda, namun tidak berhasil. “Warga sudah menyampaikan protes kepada Pak Roy, selaku Direktur Operasi dan Pengelola Pelabuhan PT.KCN Marunda, tapi tidak ada tanggapan,” ujar salah seorang to-

koh masyarakat.

Warga juga mendesak agar pengoperasian pelabuhan tersebut ditinjau kembali karena tidak memenuhi standar sebagai pelabuhan yang layak untuk dioperasikan di Marunda, mengingat perjanjian antara KBN dengan PT. KTU (KCN) dan Pemprov DKI Jakarta belum ada kata kesepakatan soal pengoperasian pelabuhan yang mulai awal Maret lalu sudah dioperasikan tersebut.

Data yang diperoleh di lapangan, pihak PT.KCN membangun empat pelabuhan. Dari empat pelabuhan itu, baru satu yang selesai dan langsung dioperasikan, sehingga pihak KBN selaku pemilik lahan langsung protes menyusul adanya dugaan pihak Adpel berpihak kepada PT.KCN. menyusul dilepaskannya 20 unit mobil tronton pengangkut batu bara dan satu kapal tongkang yang mengangkut 3000 ton batu bara kemarin.

“Kami terpaksa menyetop 20 mobil tronton itu karena pengoperasian pelabuhan PT.KCN ini cacat hukum,” ujar salah seorang satpam KBN, yang ditemui Sabtu pecan lalu.

Warga mengancam akan melakukan perlawanan dan demo jika masalah ini tidak ditanggapi oleh pihak Pemkot Jakarta Utara, Pemprov DKI, Dinas Perhubungan dan Adpel Marunda. | Aston

Pansus LKPJ Bupati Apresiasi Peningkatan PAD Cibinong, Trans - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Bogor mengenai Laporan Kinerja dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bogor, yang diketuai Teuku Hanibal, apresiasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tiap tahunnya yang telah dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

Hal ini disampaikan Sekretaris Pansus LKPJ Bupati Bogor, Iwan Setiawan saat sidang Paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Cibinong, Kamis (4/4). “Dalam LKPJ, pencapaian secara umum masih jauh dari harapan dan tidak meperlihatkan peningkatan yang berarti. Namun, selalu naiknya PAD setiap tahunnya perlu kita berikan apresiasi kepada pemerintah daerah. Meski dalam pelaksanaannya masih banyak kelemahan-kelemahan. Potensi wajib pajak masih cukup besar sehingga masih bisa dimaksimalkan, pemda harus

lebih kreatif dalam meningkatkan PAD”, terang Iwan.

Sementara di bidang lain, lanjut iwan, kinerja harus didorong lagi agar pencapaian target pada program-program pemerintah dapat tepat waktu. Visi dan misi harus tegas sehingga dapat mencapai kesejahteraan masyarakat secara merata. Soal infrastruktur masih ada beberapa kelemahan yang tentunya perlu perbaikan seperti pembangunan jalan dan jembatan.

Masalah perbaikan infrastruktur masyarakat tidak ingin tahu siapa yang bertanggung jawab, namun yang terpenting adalah kenyamanan dan keamanan tetap terjamin.

“Sektor pertanian penting didorong untuk meningkatkan ekonomi khususnya untuk masyarakat pedesaan. Dan program-program pertumbuhan ekonomi pedesaan lainnya harus terus didorong. Selanjutnya, data telah membuktikan adanya peningkatan terhadap Indeks

Pembanguna Manusia (IPM).

Puskesmas belum seimbang dengan jumlah penduduk, sehingga pelayanan kesehatan belum optimal. Boling dan Jumling sebagai sarana sosialisasi kebijakan pemerintah daerah dan forum penyerapan aspirasi masyarakat perlu dioptimalkan. Dan pemberian bantuan harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku agar tepat sasaran”, papar Iwan.

Menanggapi evaluasi Pansus, Wakil Bupati Bogor Karyawan Faturachman yang mewakili Bupati menyatakan, dari hasil pembahasan panitia khusus.DPRD, saya menyadari bahwa masih terdapat hal-hal yang belum mencapai target atau harapan. Namun demikian telah terjadi peningkatan kinerja yang berarti apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

“Mengenai kegiatan Boling dan Jumling sebagaimana saran dan pendapat pansus sudah se-

jalan dengan apa yang telah dilakukan selama ini. Keseluruhan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ini merupakan keberhasilan yang telah kita capai bersama baik yang telah dikontribusikan oleh eksekutif, legislatif, maupun peran serta masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Bogor sepanjang tahun anggaran 2012 yang lalu”, terang Wabup.

Kemudian ia berharap, berbagai prestasi dan keberhasilan yang telah dijelaskan dalam LKPJ diharapkan menjadi pemacu bagi kita semua dalam mengarahkan upaya-upaya perbaikan pada tahun yang akan datang, baik pada tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan maupun pada tahapan pertanggungjawaban. Catatan-catatan strategis yang diberikan DPRD Kabupaten Bogor atas LKPJ tahun 2012 ini kiranya dapat menjadi sumber motivasi bagi se-

luruh jajaran pemerintah Kabupaten Bogor untuk lebih meningkatkan lagi kinerjanya dan pada akhirnya dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain membahas LKPJ Bupati, Dewan melalui lima Pansus menyetujui lima Raperda menjadi Perda Kabupaten Bogor. Raperda tersebut meliputi Raperda Irigasi, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Retribursi izin untuk tenaga kerja asing, Sistem Informasi Manajemen laporan dan data wajib pajak secara online, dan Raperda kepariwisataan. Kemudian pada kesempatan itu pula Dewan melalui Ketua DPRD Kabupaten Bogor Iyus Djuher menyampaikan ucapan selamat kepada Bupati Bogor yang mengantarkan Pemkab meraih penghargaan Citra Bakti Abdi Negara dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. | Dasukiharun

pun oleh masyarakat atau partai politik.”Saya berkeyakinan kegiatan-kegiatan tersebut bisa menjadi cara untuk menumbuhkan kedewasaan berpolitik di tengah masyarakat. Apabila masyarakat sudah mampu lebih bersikap dewasa dalam berpolitik, maka insyaAllah kehidupan demokrasi akan berjalan lebih sehat dan demokrasi akan menjadi sistem politik yang menghantar bangsa ini pada kehidupan yang lebih baik,” urai walikota. | Dasukiharun

Ko t a Bogor Pilo Pilott Project Penataan PNS Bogor, Trans - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menunjuk Kota Bogor sebagai salah satu daerah Pilot Project atau percontohan dalam penataan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kota Bogor.Direktur Perencanaan Kepegawaian dan Formasi (PKF) pada BKN pusat Ida Ayu Rai Sri Dewi, SH menjelaskan, penataan PNS mengacu kepada peraturan Kepala BKN Nomor 37 tahun 2011, tentang pedoman penataan PNS. yang merupakan tindak lanjut dan implementasi peraturan bersama 3 Menteri, tentang moratorium CPNS yang telah belangsung sejak tahun kemaren.

“Jadi, seluruh instansi pemerintah mulai dari pusat sampai daerah diwajibkan melakukan penataan organisasi, dan penataan PNS sebagai salah satu pelaksanaan reformasi birokrasi, “ kata Ida Ayu dalam rapat pelaksanaan pilot project penataan PNS selama dua hari Selasa dan Rabu (2-3/4/2013) di Balaikota Bogor.

Rapat diikuti 120 peserta dari, para pengelola kepegawain, Kasubag kepegawaian, di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Menurutnya, pilot project penataan pegawai bukan sekedar memberikan pemahaman tentang penataan PNS, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana implementasinya dalam menata pegawai yang sudah ada.

Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Bogor Aim Halim Herman mengatakan, Kota Bogor sebagai salah satu daerah yang menjadi pilot project, tentunya bagi pemerintah kota Bogor, memiliki kesempatan untuk melangkah lebih dahulu dibanding daerah lain dalam menata PNS.”Mudah-mudahan kita bisa berhasil melakukan penataan pegawai lebih awal, sebelum pada akhirnya kegiatan penataan pegawai ini wajib dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah, “ kata Aim. Aim mengatakan, penataan pegawai perlu dilakukan, pertama untuk mengetahui secara pasti berapa sebenarnya akurasi jumlah pegawai yang di butuhkan oleh pemerintah kota Bogor dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari melayani masyarakat.

Kedua untuk menjamin bahwa jumlah PNS yang bekerja, sudah sesuai dengan kebutuhan jumlah pegawai, sehingga dengan demikian para pegawai yang ada bisa bekerja lebih efektif dan lebih efisien karena sesuai dengan besarnya beban kerja Pemerintah Kota Bogor.

Ketiga, dari kegiatan penataan ini bisa diperoleh gambaran tentang seberapa banyak pegawai yang betul-betul berkualitas dan yang masih kurang berkualitas. “Bagi pegawai yang di nilai kurang berkualitas, bisa dilakukan pembinaan lebih lanjut, dengan pembinaan lebih fokus pada aspek-aspek tertentu yang dipandang masih lemah sehingga akan dihasilkan kualitas kinerja,” urai Aim. | Dasukiharun

W ART AW AN PROFESIONAL ARTA TUNJUK AN JA TI DIRI TUNJUKAN JATI Biro Kota dan Kabupaten Bogor : Dasuki Harun Biro Kota Bekasi : Geoffrey, Muchtar Biro Kabupaten Bekasi : Kaslim Kusyairi, Andri, Indah Widaningsih, Nunu Erlangga.

Jalan Menuju Desa Sukahurip

Disurvei, Tidak Jadi Dibangun, Jalan Seperti Kubangan Kerbau

FOTO | KASLIM

Jalan menuju ke Desa Sukahurip di Kabupaten Bekasi bagaikan kubangan lumpur.

Bekasi, Trans - Jalan menuju ke Desa Sukahurip di Kabupaten Bekasi, benar-benar hancur, berlumpur, berlubang lubang, bergelombang-gelombang bagaikan kubangan lumpur. Terkesan tidak ada yang perduli, meskipun jalan tersebut sudah disurvei instansi pemerintah setempat untuk segera dibangun.

Kondisi jalan tersebut jangankan untuk dilalui oleh kendaraan roda dua maupun roda empat, untuk berjalan kaki saja terasa sulit bukan main. Banyak sudah warga masyarakat sekitar yang tergelincir dan jatuh di jalan tersebut.

Tidak diperbaikinya jalan yang rusak di Desa Suka Hurip itu mengakibatkan masyarakat mengeluh tiada henti. Seperti dikatakan Nadih dan Lamri,

warga Kampung Mulo Turi, Rt 002/003, Dusun II, mereka setiap hari harus menggunakan jalan tersebut untuk mengantar dan jemput keluarganya, walau jalan sudah rusak berat.

“Saya harus melewati jalan itu kalau berangkat dan pulang pergi ke sekolah (SMP) yang diwilayah Desa Sukamanah, Kecamatan Sukatani. Dari tempat tinggal saya, kurang lebih satu kilo setengah. Sungguh sangat lelah rasanya apabila datang musim penghujan, sebab saya harus berjalan kaki menyusuri jalan setapak. Sering terpeleset karena jalan tersebut licin, bahkan sampai terjatuh dan terduduk membuat bagian belakang celana penuh dengan lumpur,” tutur Nadih.

Bukan cuma warga yang

mengeluh. Kepala Desa Sukahurip Aan Heriyawan pun mengeluhkan kondisi jalan tersebut. Dia mengaku sudah pernah membuat proposal perbaiakan jalan itu dan mengajukan pada kegiatan musyawah rencana pembangunan (Musyrembang) bahkan tidak lupa menajukannya di setiap rapat minggon di tingkat kecamatan.

“Panjang jalan itu kurang lebih empat kilo meter dan lebarnya empat meter. Saya selalu menyinggung tentang proposal pengajuan perbaikan jalan lintas Kecamatan Tambelang dengan Kecamatan Sukatani yang melewati Desa Suka Rahayu itu, tapi tidak ada realisasinya,” ujarnya.

Yang membuat kelapa desai semakin heran, ternyata Seker-

taris Desa Junaedi juga pernah menyampaikan kepada dirinya saat beberapa bulan menjajabat kepala desa, bahwa pengajuan untuk perbaikan jalan ini sudah lama. “Jauh sebelum saya menjabat kepala desa,” ujarnya.

Kepala Desa Sukahurip Aan Heriyawan mengaku mendapatkan informasi belum lama ini bahwa pada tahun 2010 akan ada perbaikan jalan. Ketiaka itu tim survey sudah turun langsung ke lapangan dari Dinas Bina Marga, kordinator kegiatan peningkatan jalan adalah H. Danial Firdaus ST dan Djoko Pujinto Amd. Rencananya, akan diperbaiki jalan sepanjang panjang 1 kilometer dan lebar 4 meter.

“Saya sebagai kepala desa yang baru menjabat dengan adanya informasi seperti itu

sungguh sangat memprihatinkan dengan tidak terlaksananya perbaikan jalan tersebut.

Kegagalan untuk memperbaiki jalan tersebut, membuat aktifitas warga masyarakat saya tersenadat serta menurunkan perekonomiannya, terutama di kala datang musim penghujan.

Kondisi ini menambah daftar nama-nama orang miskin di Pemerintahan Kabupaten Bekasi,” ungkapnya.

Kendati pun demikian, Aan Heriyawan mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah bosan mengajukan permohonan perbaikan jalan itu kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi. “Bupati sesuai janji beliau sewaktu berkempaye akan membenahi Bekasi dan akan melakukan perubahan,” ujarnya. | Kaslim

HALAMAN 4

KORAN TRANSAKSI THN 13

TRANS JABOTABEK

NO.266. TH XIII SENIN, 8-21 APRIL 2013

PKS Kota Bekasi Lakukan Penyemprotan DBD Di RW 012 Kel. Duren Jaya - Bekasi Timur Bekasi, Trans - Untuk mewujudkan lingkungan sehat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengadakan penyemprotan DBD (fogging), di beberapa tempat di Kota Bekasi. Di antaranya, dilaksanakan di Perumahan Duren Jaya RW 12 Blok A, untuk sekitar 700 rumah.

“Sudah beberapa lokasi di

kecamatan dan kelurahan kami melakukan fogging. Tentunya, termasuk yang dilakukan di Perumahan Duren Jaya,” ujar Khaeruman Suwono Putra, Ketua DPC PKS Bekasi Timur.

Warga Perumahan Duren Jaya sangat berterima kasih, khususnya warga di Blok A. Memang sudah banyak warga di

perumahan ini berkena penyakit akibat nyamuk Aedes Aegypty seperti di RT 01, RT 05, RT 011.

“Bagusnya warga yang terkena DBD membawa surat keterangan telah dirawat di rumah sakit, sehingga banyak yang merespon untuk memberikan bantuan. Kita sudah mengajukan kepada puskesmas

setempat dan juga melalui jalur partai politik, sehingga mana yang terlebih dahulu saja yang menindak lanjutinya,” ujar Geoffrey, Ketua RT 01.

Ketua RW 012 Iskandar mengatakan, di lingkungan perumahan RW 12 Blok A, apabila hujan deras pasti banjir, dan ujung-ujungnya banyak penya-

kit di antaranya beberapa warga terkena DBD. “Kami sangat berterima kasih kepada PKS yang telah mengadakan fogging di lingkungan kami, termasuk melakukan penyemprotan yaitu SDN Duren Jaya VI dan XI ,karena berada di lingkungan wilayah RW 12,” ujar Iskandar. | Geoffrey

FOTO | GEOFFREY

Sewaktu Penyemprotan di SDN Duren Jaya VI karena berada di lingkungan RW 12 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur.

Kejati Jabar Didesak Tuntaskan Dugaan Penggelapan TKD FOTO | MUCHTAR

Enjang S ketiga dari kiri bersama H. Syaiful dan pengurus BKM Jatiasih

BKM Kecamatan Jatiasih Punya Ketua Baru

Bekasi, Trans - BKM Kecamatan Jatiasih yang keberadaannya menjadi tolak ukur untuk BKM-BKM yang ada di Kota Bekasi mengadakan pemilihan ketua baru yang diadakan di Aula Kecamatan Jatiasih, dan dihadiri segenap pengurus sekecamatan dan pengurus tingkat Kota Bekasi.

Dalam pemilihan itu, setiap kelurahan memberikan usulan 1 orang sebagai kandidat calon ketua, dan memperebutkan 30 hak suara. Akhirnya, Enjang Sasmita dari Perwakilan Jatiasih mengantongi 12 suara sah dan terpilih sebagai ketua, disusul Muhammad Ali dari Jatikramat dengan memperoleh 6 suara sah. Panitia formatur memberi waktu dua hari kepada Enjang Sasmita untuk menyusun ‘kabinetnya’.

Saat membuka acara itu, Drs Achmad Jarkasih selaku Camat Jatiasih mengatakan, karena prestasi nama BKM Jatiasih sangat harum di tingkat Kota Bekasi di bawah kepemimpinan H Syaiful. “Di bawah kepemimpinan yang baru agar lebih baik lagi,” ujarnya.

Mengenai anggaran, Jarkasih mengatakan patut disyukuri dan berterimakasih kepada Pemerintah Kota Bekasi yang sudah memberikan anggaran mulai dapat Rp.100 juta, dan tahun berikutnya naik menjadi Rapi. 200 juta, dan tahun ini dapat Rp.500 juta. “Mohon agar BKM memperbaiki administrasi supaya lebih mudah dalam membuat pertanggung jawabannya,” tegasnya.

Camat juga berpesan kepada BKM tingkat kota agar membuat petunjuk baku dalam pembuatan proposal, supaya lebih efektif dan efisien dalam penyusunannya. “Ke depan BKM Jatiasih harus tahan terhadap suara-suara sumbang atau bising berkait pembangunan dan anggaran. Jangan patah semangat, terus berjuang menuju masyarakat Kota Bekasi yang maju, sejahtera dan ihsan,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, ketua terpilih juga menyampaikan programnya. “Target utama saya adalah generasi muda yang siap kerja, akan kita salurkan dengan jalan membuka channeling kepada para pengusaha yang ada di wilayah. Sisanya akan kita bina dan kita latih agar mereka bisa menjadi pengusaha, seperti percetakan, peternakan dan lainnya,” ujar Enjang Sasmita.

Selain itu, bagi ibu-ibu rumah tangga yang sudah mempunyai usaha kecil dengan menggunakan alat manual yang sederhana, Enjang Sasmita berjanji akan membina dan melatih menggunakan peralatan yang modern agar produksi dan omzetnya menjadi lebih besar. “Masalah permodalan yang dibutuhkan oleh mereka, perbankkan sudah siap mem-back-up,” ucapnya.

H. Syaiful, ketua demisioner mengungkapkan rasa bangga kepada BKM Kota Bekasi ini. “Terimakasih kepada BKM Kota Bekasi yang memantau langsung proses pemilihan ini, juga kepada panitia yang telah bekerja keras meski ada kemunduran waktu pelaksanaan. Ini adalah langkah awal proses organisasi, untuk memperbaiki segala kekurangan,” imbuhnya Dia juga mengucapkan selamat kepada ketua terpilih.

“Semoga kepengurusan yang baru bisa lebih kompak dalam bekerja, karena kedepan tanggung jawab dan tantangannya akan lebih besar. Namun, saya yakin ketua terpilih dan kabinetnya akan mampu membuat BKM jatiasih lebih baik lagi,” katanya optimis. | Muchtar Q

Tanah kas desa seluas 75.516 meter persegi dikuasai pengembang tanpa tanah pengganti. Pelaku bebas dari jeratan hukum?

Bekasi, Trans – Gara-gara penanganan kasus penggelapan tanah kas desa (TKD) milik Desa Setia Asih, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, tidak berlanjut sebagaimana diharapkan, kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) menjadi sorotan publik. Oknum di Kejati Jabar, bahkan diduga telah

disuap oleh pelaku.

Adalah Siti Qomariah, yang saat ini kembali mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Setia Asih, diduga kuat pelaku penggelapan tanah kas desa (TKD) tersebut.

Herannya, Siti Qomariah memang masih bebas berkeliaran, seolah dirinya tidak bisa tersentuh hukum.

Menurut informasi yang dihimpun Koran Transaksi, tanah TKD tersebut telah dikuasai oleh PT ISPI Pratama Lestari Perkasa seluas 75.516 meter persegi. Kasus ini memang sudah ditangani pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, terbukti dengan adanya Sprindik Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor: Print-546/ 0.2/Fd.1/11/2011.

Entah kenapa, kasus ini mandeg, tidak jelas apakah pihak kejati melanjutkan penanganan kasus itu atau tidak. Namun,

JM dari Forum Remaja & Mahasiswa bertekad akan mendesak pihak Kejati Jabar melalui Kejaksaan Agung untuk menindak tegas pelaku yang melakukan jual beli tanah kas desa, tanpa mekanisme yang jelas.

Tanah TKD telah dikuasai pengembang tanpa prosedur yang jelas. “Tidak ada tanah pengganti. “Ini jelas termasuk tindak pidana korupsi. Kenapa penanganannya tidak serius?” tandasnya lagi.

JM pun menduga terjadi penyuapan terhadap oknum terkait kasus penggelapan TKD yang menjadi semakin gelap, dan Siti Qomariah yang diduga pelaku tindak pidana korupsi bisa lolos dari jeratan hukum, bahkan bisa mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa Setia Asih.

Pada tanggal 7 Desember

2011 Kejati Jabar mengeluarkan surat permintaan keterangan No : B-17/0.2.5/Fd.1/12/2011 kepada Mustofa, salah satu anggota BPD Setia Asih, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi. Mustofa diminta untuk membawa dokumen-dokumen yang terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi pada proses tukar guling (ruislaag) TKD Desa Setia Asih Taruma Jaya kepada PT ISPI Pratama Lestari Pratama seluas 75.516 meter persegi tahun 2008.

Ada juga pengakuan yang sangat penting mengenai kasus tersebut dari seseorang berinisial S. S sendiri mengaku kepada Koran Transaksi pada tanggal 11 Maret 2013, bahwa dirinya pernah pernah menjabat kepala desa dua priode, yakni dari tahun 1984 sampai 1993 dan dari tahun 2001 sam-

pai 2007, kemudian diganti oleh Siti Qomariah.

Secara serius S mengungkapkan bahwa menurut surat keterangan dan pernyataan H SH, dirinya betul telah mengetahui bahwa Desa Setia Asih mempunyai aset kekayaan desa berupa tanah sawah yang terletak di Blok Genjer 1, yakni. seluas 90.000 meter persegi, dan 30.000 meter persgi persil 110 tercarat dibuku tanah (letter c).

Menanggapi kasus yang sedang dialami desa setia asih ketua umum Nasional Coruption Watch (NCW) Drs. Syaipul Nazar menyataka,n kajati harus menindak tegas dengan pelaku korupsi,dan penjarakan oknum yg menangani kasus tindak pidana korupsi apa bila terbukti terima suap dan jangan ditutuptutupi. | Bonggar

Pelaksanaan Pembangunan Jalan Antar Kawasan Industri Terlambat Bekasi, Trans - Akses jalan antar kawasan industri yang ada di Kabupaten Bekasi, seharusnya sudah tersambung sejak lama.

Namun, sampai saat ini belum kunjung dibangun, yaitu jalan antar kawasan industri Ejip Lippo di Cikarang Selatan dengan Kawasan MM 2100 di Cikarang Barat.

Lokasi itu dipisahkan oleh aliran sungai Kali Cikarang.

Padahal, jembatan penghubung antar kedua kawasan industri itu pun sudah sejak lama dibangun dengan menggunakan bantuan dari pemerintah pusat dan Propinsi Jawa Barat.

Hal itu dibenarkan Aef Saefuloh R selaku Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bekasi, saat Komisi C mengadakan sidang dengan pengelola Kawasan Industri MM 2100, “Penggalang dana, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jalan antar kawasan industri sudah dibentuk sejak tahun 2004. Pengelola kawasan Lippo Cikarang ditunjuk sebagai ketua kordinatornya,” ungkapnya.

Selain itu, dalam perjanjian itu tertuang kawasan industri MM2100 harus melaksanakan pembangunan jalan sepanjang 1.085 meter dan lebar 50 meter.

“Mengenai jembatan penghubungnya sudah dibangun,

FOTO | ANDRI

Jembatan antar kawasan Ejif dan MM 2100 yang saat ini masih terbengkalai.

yaitu pondasi jembatannya dari bantuan Propinsi Jawa barat, dan rangka bajanya bantuan dari pemerintah pusat. Itu sudah lama di bangun,” ungkapnya.

Itu sebabnya, kata Aef Saefuloh, pada sidang Rapat Komisi C Kawasan MM 2100 diminta harus segera melaksanakan pembangunan jalan yang sudah ter-

tuang dalam perjanjian kerjasama antar kawasan industri.

“Ini merupakan rapat pembahasan yang terakhir kami lakukan. Di tahun 2006 ada rapat kesepakatan bersama menindaklanjuti kesepakatan bersama di tahun 2004 dulu secara konkrit. Di situ ada kesepakatan bersama antara Menteri Pe-

kerjaan Umum (PU) dengan Pemprov Jabar, Pemkab Bekasi, PT Jasa Marga dan tujuh kawasan industry. Ada pembagian job pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh semua pihak yang bersepakat itu,” ujar Aef Saefuloh.

Namun, Aef Saefuloh bersyukur karena pengelola Ka-

wasan Delta Mas sudah ada progresnya dan jelas terealisasi.

“Tinggal kawasan MM 2100 yang belum melaksanakan kewajibannya untuk membangun jalan antar kawasan. Janjinya kawasan MM 2100 pelaksanaan pembangunan jalan akan dimuali sesuai dengan yang telah tertuang dalam kesepakat itu, yaitu April 2013 ini. Kita tunggu saja hasilnya bersama sama,” ujar Ketua Komisi C sambil tersenyum.

Di tempat terpisah, Ketua Koordinator Pengelola Kawasan Industri MM 2100, H. Darwoto, mengatakan, pihaknya selama ini belum melaksanakan pembangunan jalan antar kawasan industri, karena terkendala masalah pembebasan lahan untuk badan jalan yang akan dibangun.

“Yang sudah dibebaskan, lahannya baru sebagian, sehingga di bulan April ini sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi. Diupayakan mulai akhir April sudah ada pelaksanaan pembangunan badan jalan. Dimulai dekat badan jembatan terlebih dahulu, karena lokasi itu sudah rampung pembebasan lahannya, Mudah mudahan tahun 2013 ini pembangun jalannya sudah selesai di kerjakan semua,” kata Darwoto. | Andri

Mulyadi Bayong (Lurah Jatisari):

Perlu Inovasi Pelayanan Bekasi, Trans - Perlu inovasi dalam pelayanan masyarakat, agar mencapai hasil yang maksimal dan memuaskan. Hal inilah yang dilakukan Lurah Jatisari Mulyadi Bayong kepada masyarakat dan para pengurus RT maupun RW. Tindakan lurah itu mengakibatkan adanya rencana melaksanakan rapat minggon pada malam hari, persisnya di Rabu malam, sekali dalam satu bulan.

Namun, Mulyadi beralasan, “Kita pahami bahwa masyarakat kita yang kebanyakan adalah di perumahan, dimana saat siang hari mereka beraktifitas di kantornya masing-masing. Tidak ada waktu untuk ikut rapat minggon yang diadakan pada siang hari, sehingga aspirasi mereka tidak terangkum dalam

usulan pembangunan Kota Bekasi.”

Terkait BKM yang ada di kelurahannya, Mulyadi mengatakan akan akan mendorong dan memotivasi dengan membangun komunikasi yang baik. Menurutnya, selama ini BKM dan lurah masih kesulitan dalam berkoordinasi dengan pengurus RT dan RW yang ada. Stbab, dari 20 RW di Kelurahan Jatisari, 13 RW adalah perumahan.

“Sebab itulah maka saya adakan rapat minggon dimalam hari, maksudnya adalah agar aspirasi/usulan pembangunan dari pengurus rt maupun rw bisa tertampung atau terangkum dengan baik, dan yang paling penting adalah terciptanya jalinan silaturahmi yang lebih baik,” jelas Mulyadi.

Lurah Jatisari Mulyadi menyerahkan bantuan untuk PAUD KSM kepada ketua BKM Bakti Mandiri

FOTO | MUCHTAR

Subagyono, Ketua BKM Bakti Mandiri yang mendapat

bantuan peralatan dan perlengkapan belajar mengajar dari

dari APBD Kota Bekasi melalui Lurah Jatisari untuk PAUD mi-

lik masyarakat, mengatakan senang dengan cara kerja lurah.

“Saya lihat sangat aspiratif dan tidak mengenal lelah.

Sering pulang malam dari kantor kelurahan. Banyak inovasi dalam menjalin silaturahmi dan menjaring aspirasi masyarakat dalam pembangunan,” ungkapnya.

Terkait bantuan untuk PAUD milik masyarakat (KSM – red) yang terdiri dari perosotan, APE atau alat permainan edukatif yang masih minim dan bukan milik pribadi atau yayasan, Subagyono hanya mengatakan hal ini sebagai pancingan kepada KSM sebagai pengelola PAUD, agar lebih giat dalam berswadaya.

“Bantuan ini adalah dari APBD Kota Bekasi dalam rang-

ka PNPM yang diberikan kepada 3 PAUD di 3 RW, yaitu RW 07, 08 dan 04. Dengan bantuan ini kami berharap semangat anak-anak untuk datang dan belajar meningkat serta lebih termotivasi. Begitu pula dengan para guru-guru bisa lebih semangat meski belum mendapat gaji, kecuali insentif yang sangat kecil nilainya,” imbuh Rika, Sekretaris BKM Bakti Mandiri Jatisari.

Muhtar, salah satu Ketua RW terbaik di Kelurahan Jatisari yang menerima bantuan untuk PAUD, juga mengatakan merasa senang dan bangga mendapat bantuan itu. “Semoga ini dapat menjadi pendorong semangat dalam KBM di PAUD KSM-KSM yang ada,” ujarnya. | Muchtar Q

TRANS JABOTABEK UN SMA/SMK Hanya 20 Orang Per Kelas

HALAMAN 5

KORAN TRANSAKSI THN 13

NO. 266. TH XIII SENIN, 8-21 APRIL 2013

KESEHATAN

500 Petugas Rumah Sakit Dilatih Sistem Tagihan KJS

Siswa diharapkan tidak perlu khawatir dengan lebih variatifnya soal ujian nasional.

Jakarta, Trans - Ujian nasional (UN) SMA/SMK yang digelar pada 15-17 April 2013 mendatang, akan berbeda dengan UN tahun sebelumnya. Agar tidak terjadi kebocoran soal, selain variasi soal dibuat berbeda dengan 20 jenis soal, peserta UN per kelas juga dibatasi hanya 20 orang sehingga satu sama lain peserta UN tidak bisa saling menyontek.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto mengatakan, ada perbedaan yang mendasar pada UN tahun ini, yakni semua siswa dalam satu ruangan akan mendapatkan jenis soal yang berbedabeda. Pada tahun-tahun sebelumnya hanya dibuat 5 jenis soal yang berbeda. “Tahun lalu dari 20 peserta ujian itu ada 5 jenis

FOTO | IST

Ujian Nasional | Ilustrasi

soal. Tahun ini ada 20 jenis soal, jadi antara peserta didik beda.

Sehingga lebih terukur lagi kerahasiaannya dan terjaga,” kata Taufik, Minggu (7/4).

Menurut Taufik, meski setiap

tannya sudah diukur oleh panitia. Ini yang sudah dipahami oleh peserta didik, karena sejak awal tahun ajaran sudah diinformasikan,” ujarnya.

Ia menyebutkan, pada tahun

Seleksi Terbuka, Banyak Lurah dan Camat Gaptek

Sistem Rujukan Berjalan, Pasien RS Berkurang Jakarta, Trans - Mulai berjalannya sistem rujukan, membuat pasien rumah sakit (RS) pengguna Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang biasanya melonjak tajam hingga 500 ribu orang, kini jumlahnya mulai menyusut. Sebab, pasien yang selama ini selalu bertumpu di rumah sakit, kini sudah bisa ditangani puskesmas.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Dien Emmawati mengatakan, setiap bulannya terjadi penurunan pasien pengguna KJS yang langsung ke rumah sakit. Karena masyarakat sudah mengetahui bahwa harus melalui puskesmas sebelum dirujuk ke rumah sakit. “Sistem rujukan sudah mulai berjalan, jadi pasien yang langsung ke rumah sakit sudah berkurang,” kata Dien.

Berdasarkan data dari Dinkes DKI Jakarta pada November pasien pengguna KJS yang berobat di puskesmas mencapai 331 ribu dan 91.393 pasien ke rumah sakit. Sementara pada Desember yakni sebanyak 494 ribu di puskesmas dan 148.459 di rumah sakit. Pada Januari 521.549 pasien di puskesmas dan 42.035 di rumah sakit. Di bulan Februari, jumlah pasien yang berobat ke rumah sakit menurun tajam yakni hanya 1.984 pasien dan 237.949 di puskesmas.

“Dari data tersebut terlihat setiap bulannya pasien yang berobat ke rumah sakit menurun. Alur pelayanan memang harus seperti itu, pasien berobat dulu ke puskesmas, jika bisa ditangani oleh dokter puskesmas maka langsung ditangani, tetapi jika maka dirujuk ke RSUD,” jelas Dien.

Dien menambahkan, di Jakarta terdapat 147 rumah sakit swasta maupun milik pemerintah. Sebanyak 92 rumah sakit telah bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk melayani pasien KJS. Setidaknya dari 92 rumah sakit tersebut terdapat 7.989 tempat tidur di kelas tiga yang bisa digunakan. Program KJS ini hanya melayani warga miskin dan rentan miskin yakni sebanyak 4,7 juta warga.

Dikatakan Dien, masyarakat saat ini telah menyadari bahwa harus menggunakan rujukan untuk berobat. Kartu yang disebar saat ini baru 3.005, sementara warga yang belum menerima kartu bisa hanya menggunakan KTP dan kartu keluarga saja. “Persyaratan berobat hanya membawa KTP dan KK, serta berobat melalui puskesmas, kecuali dalam keadaan darurat bisa langsung dirawat di rumah sakit,” jelasnya.

Selama 2013 ini, sebanyak 1,9 juta kasus telah ditangani, artinya sudah mencapai 60 persen dibandingkan pada posisi 2012. Agar sistem rujukan bisa berjalan dengan baik, pihaknya juga bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI). | Firman K

siswa menerima soal yang berbeda, namun bobot kesulitan tetap sama. Siswa diharapkan tidak perlu khawatir dengan lebih variatifnya soal UN kali ini.

“Untuk soal tingat bobot kesuli-

ini seluruh soal UN secara nasional dicetak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), tidak lagi oleh masing-masing provinsi. Soal diterima oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada 14 April mendatang dan disimpan di 28 rayon sebelum didistribusikan ke sekolah-sekolah pelaksana UN. Dikatakan Taufik, pihaknya juga akan mengakomodir siswa sakit maupun yang terjerat kasus hukum yang tetap ingin mengikuti UN. Namun, jika siswa bersangkutan tidak ingin mengikuti akan diberikan surat pernyataan. “Kecuali kalau dia tidak ingin, ini akan beda lagi.

Tinggal buat surat pernyataan kalau tidak ingin. Kalau masih ingin tetap kita fasilitasi dalam kondisi apapun,” tegasnya.

Pada tahun ini tercatat sebanyak 128.346 siswa SMA/SMK yang akan mengikuti UN. Terdiri dari 63.206 siswa SMA dan 65.140 siswa SMK di seluruh wilayah DKI Jakarta. Diharapkan tingkat kelulusan tahun ini bisa lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 99,95 persen. | Ars

Banyak peserta sosialisasi yang seperti keberatan dengan tata cara proses seleksi terbuka terutama mengenai pendaftaran yang dilakukan secara online.

Kasus DBD Di Jakbar Menurun

FOTO | ILUSTRASI

Jakarta, Trans - Rencana Pemprov DKI Jakarta yang akan mengadakan seleksi terbuka untuk jabatan lurah dan camat mendapat beranggam tanggapan dari para calon pesertanya. Banyak yang mengaku siap, namun tak sedikit juga yang justru menjadi risau karena takut gagal dalam proses seleksi terbuka. Terlebih, banyak pejabat seperti lurah dan camat yang hingga kini masih belum menguasai penggunaan komputer dan internet alias gaptek.

Hal ini mengemuka saat sosialisasi seleksi terbuka jabatan lurah dan camat yang berlangsung di Kantor Walikota Jakarta Selatan.

Pada kesempatan itu, banyak peserta sosialisasi yang seperti keberatan dengan tata cara proses seleksi terbuka terutama mengenai pendaftaran yang dilakukan secara online. “Mesin ATM saja memberi kesempatan hingga tiga kali kalau salah memasukan pin. Masa ini untuk seleksi terbuka kalau salah

masukin data langsung gagal,” ujar Edi Suherman, Camat Tebet, saat sosialisasi seleksi terbuka jabatan lurah dan camat di Kantor Walikota Jakarta Selatan, Jumat (5/4).

Hal yang sama juga dikatakan Lurah Gandariautara, Lukmansyah.

Menurutnya, saat ini masih banyak pejabat yang kurang mengerti penggunaan komputer. Sehingga untuk melakukan pendaftaran maupun tes secara online yang diterapkan dalam seleksi terbuka tampaknya akan banyak menyulitkan pesertanya. “Saya yakin banyak teman-teman yang juga tidak mengerti penggunaan komputer online. Jadi bagusnya ada yang mendampingi,” harapnya.

Sebelumnya Kepala Bidang Pengembangan Karir Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir mengatakan, yang paling utama diperhatikan dalam proses ini adalah pengisian data administrasi. Sebab, jika ada kesalahan pengisian, maka bisa langsung

Jakarta, Trans - Untuk mempermudah perhitungan biaya rumah sakit yang ditanggung Pemprov DKI dalam program Kartu Jakarta Sehat (KJS), sebanyak 500 petugas dari 100 rumah sakit di DKI dilatih menggunakan sistem Indonesia Case Base Groups (INA-CBG‘s). Sistem ini yang akan digunakan sebagai bahan ajuan klaim rumah sakit, puskesmas dan semua Penyedia Pelayanan Kesehatan (PPK) yang akan diaplikasikan bagi masyarakat miskin di Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama mengatakan, pelatihan ini bertujuan untuk memberikan kemampuan kepada tenaga di rumah sakit, untuk membuat sistem penagihan program Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Dengan sistem ini, pihak rumah sakit akan lebih diuntungkan.

“Prinsipnya sederhana, bagaimana menghemat dana APBD lalu dapatkan sebanyak mungkin, tapi akan kita kembalikan ke warga DKI. Kami sudah berdiskusi dengan RSCM dan FKUI, sistem INA- CBGs ini memang yang buruk dari yang terburuk untuk rumah sakit,” ujar Basuki, Jumat (22/3).

Dengan sistem ini, Basuki mengharapkan tidak ada lagi kesalahan dalam input biaya pasien yang menggunakan KJS. Sehingga bisa dievaluasi, apakah penggunaan KJS sudah tepat atau belum “Jangan memperdebatkan nilainya dulu, yang penting sistem tagihannya.

Setelah 2-3 bulan akan ada evaluasi, nanti baru kita tahu biaya pokok dari rumah sakit yang melaksanakan,” tuturnya.

Basuki mengatakan tagihan berapa pun asal sesuai sistem pasti dibayar. “Berapapun pasti dibayar, asal jangan macam-macam. Karena kalau ada yang tidak sesuai dimasukkan, sistemnya pasti menolak,” tegasnya.

Kepala Dinas Kesehatan DKI, Dien Emmawati menambahkan, sistem ini akan bisa mengetahui berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk 1 penyakit. Akan ada grup penyakit yang secara standar tersistem dari penanganan, obat yang disediakan, dan semacam uji-uji laboratorium. “Seperti DBD, tipus, masuk rumah sakit, bisa tahu perhitungan biaya untuk lab, obat dan penunjang lain. Jadi dibuat paket-paket yang dihitung sesuai dengan grup penyakit, kalau ada tindakan di luar itu harus ada persetujuan komite medis,” jelasnya.

Dien mengatakan, sistem ini bisa lebih menguntungkan bagi dokter dan rumah sakit. Karena setiap tindakan, yang masih ada dalam paket sudah pasti dihitung. “Bagi rumah sakit ini lebih menguntungkan, karena setiap tindakan akan dihitung biayanya. Kita bisa bayar klaim rumah sakit dalam 12 hari kerja,” ucap Dien.

Dien mengungkapkan, secara total ada 92 rumah sakit yang sudah bekerjasama untuk pelaksanaan KJS. Dari jumlah tersebut 22 di antaranya merupakan rumah sakit pemerintah. “Jadi tujuannya membuat sistem online dan pembayaran tepat waktu. Akan ada perbaikan sistem rujukan dari puskesmas, dan diharapkan semua rumah sakit yang kerjasama tersambung dengan layanan 119,” imbau Dien. | Firman K

dinyatakan gagal. “Harus lebih teliti memasukan data di seleksi administrasi online. Karena kalau salah input data akan gagal, jangan sampai ceroboh. Setelah lolos administrasi, baru masuk uji kompetensi,” katanya.

Dikatakan Chaidir, dalam uji kompetensi tersebut, para peserta akan mengikuti serangkaian tes. Tes-tes yang ada berhadapan langsung dengan komputer. “Ini pilihan ganda mengerjakannya di komputer. Nanti lokasi tes ada di Mabes Polri, lab komputer sekolah di DKI yang ditunjuk, atau di gedung Telkom. Ada sekitar 100 soal yang harus dikerjakan dalam 60 menit,” katanya.

Meskipun sistem seleksi ini yang pertama, namun Chaidir mengingatkan para peserta untuk tetap tenang dan fokus. “Jangan terlalu galau, kalau ikut lalu tidak lolos. Karena akan ada pertimbangan lain, nanti akan dicocokan ke posisi yang eselon dan golongannya sama,” tandasnya. | Fiq

Jakarta, Trans - Gencarnya kegiatan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) yang dilakukan warga beserta aparat pemerintah membuat kasus demam berdarah dengue (DBD) di wilayah Jakarta Barat menurun. Buktinya, sejak Januari hingga Februari tahun 2013, kasus demam berdarah di wilayah tersebut hanya mencapai 417 kasus. Angka ini menurun dibanding periode yang sama tahun 2012 yang mencapai 533 kasus.

Dari delapan kecamatan di Jakarta Barat, Kecamatan Grogolpetamburan menjadi wilayah dengan kasus DBD tertinggi yakni 30 kasus. Sedangkan wilayah dengan penderita demam berdarah terendah yakni Kecamatan Tamansari hanya 14 kasus.

“Artinya, kasus demam berdarah di Jakarta Barat mengalami penurunan sebanyak 116 kasus,” kata Widyastuti, Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Jumat pekan lalu.

Meski jumlah penderita demam berdarah menurun, pihaknya mengingatkan agar warga tetap waspada dan menggalakkan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk dan memberdayakan kader jumantik yang ada di setiap RT. “Kondisi cuaca sampai saat ini belum menentu. Jadi tidak menutup kemungkinan angka kasus DBD dapat meningkat. Untuk itu, masyarakat diminta tetap waspada dan semakin gencar melakukan kegiatan PSN selama 30 menit setiap hari Jumat,” ungkapnya. | Syaki C

Baru Selesai Direhab, SDN 02 Cijantung Kembali Rusak Jakarta, Trans - Sekolah Dasar Negeri (SDN) 02 Cijantung Pagi baru saja selesai direhab berat pada awal tahun 2013, namun beberapa bagian yang diperbaiki sudah mengalami kerusakan kembali.

Langit-langit di 13 ruang yang berada di lantai dua bangunan ini tampak kurang rapi dan bergelombang. 39 siswa Kelas VI harus belajar di ruangan lain karena list plafon ruang kelas mereka yang terbuat dari gypsum tampak miring dan nyaris ambruk.

Pada bulan Februari lalu, langit-langit di ruangan kelas II yang miring sempat ambruk saat akan diperbaiki dengan ditopang kaso. Meski tak melukai para murid, ambruknya langitlangit itu sempat mengenai Ke-

pala SDN Cijantung 02 Pagi, Fauzan, dan penjaga sekolah yang bernama Ikhsan.

“Untungnya tidak luka parah. Dan saat itu proses belajar mengajar sudah selesai,” kata salah seorang pengajar, Ngatini yang ditemui di sekolah itu, Rabu (3/4).

Plafon yang miring dan nyaris ambruk juga terlihat di toilet sekolah. Kondisi bangunan yang baru direhab ini tidak memuaskan pihak sekolah.

Kepala SDN 02 Cijantung, Fauzan juga mengeluhkan plafon di bagian belakang sekeliling sekolah tidak dipasang. Selain itu baut siku penyangga pun tidak ditancap dalam sehingga khawatir tak mampu menahan beban.

Agar tak melukai siswa, pi-

haknya telah meminta pengembang yang menjalankan rehab berat, yakni PT Solusi Datama Tafuji untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Pihaknya juga belum mau serah terima rehab berat sekolah dari pihak pengembang karena sejak adanya dugaan kesalahan pada konstruksi bangunan atap.

“Rehab ini tidak memuaskan kami. Guru dan siswa jadi khawatir. Awalnya kan saat direhab, genteng-genteng yang sudah dipasang rontok berjatuhan karena rangka atap baja ringan yang digunakan membengkok.

Kami sudah komunikasikan dengan kontraktornya. Mereka berjanji akan melakukan perbaikan.

Tapi hingga kini belum datang juga,” katanya.

Black List Kepala Suku Di-

nas Pendidikan Dasar (Sudin Dikdas) Jakarta Timur Nasrudin menyatakan, pihaknya telah meminta kontraktor yang mengerjakan rehab berat di SDN Cijantung 02 untuk memperbaiki kembali bangunan sekolah.

Menurutnya, perawatan gedung masih menjadi tanggung jawab pihak kontraktor.

“Pengembang sudah mau memperbaiki kembali,” kata Nasrudin.

Dia menegaskan untuk pengerjaan rehab berat selanjutnya, pihaknya tidak akan menggunakan jasa kontraktor yang sama.

Hal itu ditegaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dasar DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto yang menyatakan sudah mem-blacklist kontraktor rehab

berat di SDN 02 Cijantung Pagi.

Kontraktor ini, menurut Taufik, sebelumnya juga bermasalah saat renovasi tengah berlangsung. Atap genteng SDN 02 Cijantung pagi sempat ambruk pada Rabu (21/11) lalu.

Sekitar 500 lebih genteng beton yang terpasang di atap bangunan dua lantai sepanjang sekitar 20 meter tiba-tiba jatuh karena tidak adanya penopang. Untuk menjamin keamanan bangunan, para pengembang harus menjamin seluruh kerusakan yang terjadi selama tiga bulan setelah pekerjaan selesai.

“Kalau selama satu tahun masih ditemukan kerusakan, pengembang itu juga harus tetap tanggung jawab memperbaikinya,” jelas Taufik.

Taufik mengatakan pihaknya akan lebih selektif memilih calon kontraktor yang ikut dalam tender perbaikan sekolah. Salah satunya akan diperhatikan konstruksi bangunan yang akan digunakan pengembang tersebut, dengan melibatkan tenaga ahli dari Dinas Perumahan untuk menilainya. Menanggapi kasus rubuhnya SDN 27 di Kramat Jati, Jakarta Timur, DPRD DKI Jakarta berniat akan mengawal dan membantu pengalokasian dana untuk rehab bangunan sekolah itu pada tahun 2014.

Pasalnya, sekolah tersebut sejak dibangun pada tahun 1985 belum pernah mengalami rehab total sehingga kejadian yang tidak diinginkan pun ter-

jadi. Pihak sekolah sendiri sudah mengajukan rehab total melalui Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur di tahun 2013 ini, akan tetapi belum dapat dipenuhi.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo mengatakan, apabila pihak sudin mengajukan bantuan tahun 2013 ini, maka pihaknya akan membahas dan menyusun hal tersebut untuk ditempatkan pada anggaran tahun 2014.

“Tentu dengan kejadian ini bisa menjadi bahan pokok untuk diperjuangkan dalam rapat di dewan. Artinya kalau diajukan tahun 2013, nanti akan kita coba kawal dan bantu untuk pengalokasian tahun 2014,” ujar Dwi Rio kepada SP, Rabu (3/4). | Tim Trans

TRANS EKONOMI

HALAMAN 6

KORAN TRANSAKSI THN 13

NO.266. TH XIII SENIN, 8-21 APRIL 2013

Importir Daging Sapi

Bea Cukai Klaim Dokumen Importir Penuhi Syarat Jakarta, Trans - Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan membantah tidak teliti terhadap data impor daging sapi yang diajukan importir. Kepala Sub-Direktorat Humas Bea Cukai, Haryo Limanseto, mengatakan pihaknya telah melakukan uji kewajaran terhadap semua dokumen impor melalui sistem komputer secara online.

“Itu sudah ada dalam sistem ko-

mputer pelayanan (SKP) impor.

Artinya, semua data yang masuk dalam sistem pendaftaran impor itu secara otomatis akan dilakukan uji kewajaran. Jika sudah sesuai kriteria, artinya lolos,” kata Haryo, Rabu (3/4).

Seperti diberitakan sebelumnya sejumlah importir ‘nakal’ ternyata tak hanya ‘main mata’ dalam soal kuota impor daging. Dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

terbukti mereka juga ‘potong kompas’ prosedural dalam memasukkan impor daging ke negeri ini.

Berdasarkan data BPK, sebanyak 22 ribu ton impor daging sapi sejak 2010 hingga Oktober 2012 tidak diperiksa oleh Balai Besar Karantina Kementerian Pertanian. Daging yang diimpor oleh 21 perusahaan itu hanya masuk ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Padahal, berdasarkan Peraturan

Menteri Pertanian semua komoditas pangan selain tercatat di petugas pabean juga harus diperiksa di Karantina. Pemeriksaan petugas Karantina meliputi kesehatan dan keamanan daging untuk dikonsumsi. Namun hasil pemeriksaan BPK menemukan penyelewengan prosedur. Temuan BPK dengan cara membandingkan jumlah Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang masuk di Bea Cukai dengan yang masuk di

Karantina.

Dari hasil audit, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan lima kasus yang diduga melanggar peraturan dan perizinan. Indikasinya adalah tidak menggunakan surat persetujuan pemasukan, memalsukan dokumen invoice, memalsukan surat persetujuan impor sapi, tanpa melalui prosedur karantina, dan mengubah nilai transaksi impor daging sapi agar membayar biaya bea

lebih rendah.

BPK menemukan adanya praktik pemalsuan dokumen yang dilakukan dua importir daging sapi, yaitu PT Impexindo Pratama dan PT Karunia Segar Utama. Importir pertama diduga memalsukan 40 dokumen invoice pelengkap Persetujuan Impor Barang (PIB). Adapun PT Karunia diduga memalsukan lima surat persetujuan impor daging sapi. | SN

Kemnakertrans Siap Ladeni Apindo Di MA FOTO | IST

Gula rafinasi.

Industri Gula Rafinasi Perlu Diaudit Jakarta, Trans - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah agar segera melakukan audit terhadap industri gula rafinasi, karena perembesan yang kerap terjadi setiap tahunnya.

“Audit gula rafinasi ini harus setiap tahun. Jangan ribut-ribut baru diaudit,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog, Natsir Mansyur, kepada wartawan di Jakarta, Senin pekan lalu.

Natsir mengatakan, audit tersebut perlu dilakukan agar rekomendasi Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kepada industri rafinasi ini dapat terkontrol.

Menurut Natsir, pengalaman tahun-tahun sebelumnya Kemenperin kurang memberikan hukuman terhadap perembesan gula industri rafinasi ini. “Alih-alih memberikan sanksi, yang ada malah menambah kuota impor raw sugar,” kata dia.

Natsir merekomendasikan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Koordinator Perekonomian perlu lebih tegas mengeluarkan kebutuhan impor raw sugar tahun 2013.

“Kebutuhan Gula Kristal Putih tahun ini mencapai 2,7 juta ton, sementara produksi hanya mencapai 2,1 juta ton. Sementara Gula Rafinasi impornya mencapai 2,5 juta ton dan diharapakan jangan sampai ada penyelewengan dan perembesan ke konsumsi, karena peruntukannya itu hanya untuk kebutuhan industri makanan dan minuman,” kata Natsir.

Angka impor tersebut, tambah Natsir, perlu mendapat perhatian bersama dan menghimbau Kemenperin agar lebih bijaksana mengeluarkan rekomendasi impor raw sugar.

“Jangan leluasa mengeluarkan rekomendasi impor, tapi justru tidak terawasi lolos dari pengawasan. Kita tidak mau terjadi persekongkolan regulasi yang dikeluarkan” katanay. | Syaki C

Upah Nominal RataRata RI Cenderung Naik Jakarta, Trans - Organisasi Buruh Internasional (ILO) mengungkapkan bahwa upah nominal rata-rata di Indonesia meningkat pada tahun lalu. Kondisi itu yang menjadi salah satu tren ketenagakerjaan di Indonesia.

“Upah nominal terus naik dengan stabil tahun-tahun belakangan ini. Pada Agustus 2012, upah nominal ratarata per bulan dan pekerja diperkirakan Rp1.630.193 atau meningkat 6,2 persen dari tahun sebelumnya,” kata ekonom ILO, Emma Allen, di Jakarta, Kamis (4/4).

Dia mencatat, upah minimum rata-rata untuk Indonesia diperkirakan sebesar Rp1.121.460, angka ini naik 11,8 persen dari tahun sebelumnya.

Menurut dia, data ini diperolehnya dari Badan Pusat Statistik pada 2012. Selain itu, dia mencatat bahwa ada pengecilan jumlah perbedaan antara upah minimum ratarata dengan upah nominal rata-rata.

“Pada 2011, upah minimum mencapai 58,5 persen dari upah nominal rata-rata. Pada 2012, kesenjangan ini menyempit menjadi 68,8 persen,” kata Allen.

Peningkatan upah ini disebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi, yaitu 6,2 persen.

Selain itu, investasi dan jumlah penyerapan tenaga kerja juga tinggi. Ini yang menyebabkan kenaikan itu.

“Meningkatnya jumlah tenaga kerja menyebabkan tingginya kebutuhan hidup pekerja. Sebab itu, upah minimum meningkat,” tuturnya. | Syaki C

Outsourcing menjadi masalah karena soal outsourcing dibatasi hanya lima hal sektor Jakarta, Trans - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) siap meladeni gugatan uji materil Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat Outsourcing.

“Kita siap meladeni gugatan itu. Kita yakin aturan yang kita buat benar,” kata Menakertrans, Muhaimin Iskandar, Rabu (3/4).

Muhaimin mengatakan se-

perti itu menanggapi pernyataan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi, yakni Apindo mengajukan uji materi Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat Outsourcing ke Mahkamah Agung (MA).

“Outsourcing menjadi masalah karena Menterinya (redMenakertrans, Muhaimin Iskandar) yang membatasi soal outsourcing hanya lima hal sektor,” kata Sofjan, dalam sambutannya pada acara pembukaan Business Process Outsourcing Indonesia Convention 2013 di Yogyakarta, Selasa (2/4).

Menurut Sofjan, pengusaha berkeberatan kalau sistem kerja outsourcing harus terbatas pada lima sektor seperti ditentukan Kemnakertrans.

FOTO | IST

Muhaimin Iskandar.

Sebagaimana diketehui, Kemenakertrans telah mengeluarkan peraturan menteri tentang pembatasan pekerjaan outsourcing atau alih daya. Hanya ada

lima jenis pekerjaan yang boleh di-outsourcing-kan. Lima pekerjaan itu adalah petugas kebersihan, pertambangan lepas atau borongan, jasa keamanan, trans-

portasi dan jasa katering. Di luar itu, buruh harus berstatus sebagai karyawan langsung di perusahaan.

Muhaimin mengatakan, dirinya sebagai Menakertrans juga harus mengakomodasi kepentingan dan tuntutan pekerja. “Kita juga harus memikirkan kepentingan pekerja,” kata Muhaimin.

Menurut Muhaimin, saat ini pihaknya sedang menyempurnakan sejumlah peraturan terkait hubungan industrial termasuk revisi UU 13 / 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sofjan mendukung usaha Muhaimin untuk merevisi sejumlah peraturan menyangkut hubungan industrial. “Kami sepakat dengan Menteri kalau aturan2 disempurnakan terutama UU 13 / 2003,” kata Sofjan. | Syaki C

Tingkatkan Kesejahteraan Pekerja

Jamsostek Rangkul Bank BTN

FOTO | IST

Pembangunan jalan layang tol.

Anggaran Pemeliharaan Tol Cawang-Tanjung Priok Bengkak Jakarta, Trans - Pelarangan truk masuk ke jalur tol dalam kota, sebagaimana kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 tahun 2011 pada Juni 2011, membuat jalur tol dalam kota ruas Cawang-Tanjung Priok dipenuhi truk yang berasal dari Bekasi dan Jagorawi.

Menurut Direktur Palayanan dan Pemeliharaan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk, Bagus Medi Suarso, hal ini berdampak pada anggaran pemeliharaan yang harus dipersiapkan oleh perseroan melonjak sangat drastis.

“Sejak truk harus melewati jalan tol kami itu, biaya pemeli-

haraan langsung melonjak hingga 300 persen dari sebelumnya,” ujarnya di Jakarta, Kamis (4/4).

Sebelum 2009, lanjut Medi, dana perawatan untuk ruas tol sepanjang 30 kilometer ini hanya berkisar Rp30 miliar. Namun, untuk tahun ini anggaran perawatan sudah mencapai Rp100 miliar.

Lonjakan yang tinggi ini disebabkan banyak kendaraan berat melintasi jalan tol yang sudah 26 tahun berdiri tersebut. Aturan mengenai Muatan Sumbu Terberat (MST) yang seharusnya hanya 8-10 ton tidak diindahkan oleh para pengemudi truk, mereka cenderung membiarkan truknya ber-

lebihan muatan (overloaded).

Keadaan inilah yang mengakibatkan kondisi jalan tol semakin rentan rusak. Apalagi, jalan tol yang dikelola perseroan adalah jalan layang yang harus selalu dicek kesiapannya.

Menurut Medi, 73 persen dari keseluruhan truk dan kontainer yang melewati ruas tol ini overloaded.

Walaupun begitu, CMNP hingga kini terus melakukan pemeliharaan dan persiapan untuk mengatasi problem ini. “Masalah itu kita sudah antisipasi di lapangan dan kami yakin jalan tol kami masih layak,” kata dia. | Fiq

Jakarta, Trans - PT Jamsostek (Persero) menggandeng Bank BTN, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Real Estat Indonesia (REI) dan DPP Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) untuk menyiapkan rumah murah bagi para pekerja di Indonesia.

Kerja sama ini tertuang dalam Nota Kesepahaman FOTO | IST atau Memorandum of Under- Direktur PT Jamsostek, standing (MoU) yang ditan- Elvyn G Masassya datangani di Gedung BTNN Jakarta, Senin pekan lalu.

Hadir pada kesempatan itu adalah Dirut PT Jamsostek (Persero), Elvyn G Masassya, Sekjen DPP REI, Hari Raharta, Ketua DPP APERSI, Eddy Ganefo, serta pejabat di lingkungan Bank BTN & Jamsostek.

MoU tersebut berisi tentang Jasa Layanan Perbankan, Penyediaan Rumah Murah untuk Tenaga Kerja, Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP-KB) dan Pinjaman Renovasi Rumah (PRR-KB).

Elvyn G Masassya dalam sambutannya mengatakan, Jamsostek akan selalu konsisten untuk memberikan layanan terbaik bagi peserta Jamsostek.

Saat ini Penyaluran Pinjaman Renovasi Rumah (PRR-KB) Jamsostek melalui Bank BTN mencapai Rp. 44.751.850.000,00, sedangkan dari 977 penyaluran, pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP-KB) melalui bank BTN sebesar Rp. 295.594.450.000,00.

Dari 20.014 penyaluran, total PUMP sampai 31 Desember 2012 sebesar Rp. 836.16 Miliar, dan untk penyaluran di tahun 2013 smpi dengan maret sekitar 9 miliar dari 423 Tenaga Kerja.

Elvyn berharap, dengan MoU ini, Jamsostek, BTN, REI, APERSI dapat memberikan kontribusi terhadap kesejeahteraan pekerja.

Dalam kesempatan yang sama, Dirut Bank BTN, Maryono , menyambut baik MoU ini. Ia berjanji akan membantu Jamsostek untuk memberikan layanan kepada peserta Jamsostek. | Firman

Juli, Sistem IT Pantau BBM Bersubsidi Diterapkan Jakarta, Trans - PT Pertamina ingin gerak cepat untuk mengendalikan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Mulai Juli 2013, sistem monitoring dan pengendalian bahan bakar minyak bersubsidi di setiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang ada di wilayah Jabodetabek mulai diterakan.

Diharapkan pada tahun 2014 semua SPBU di wilayah Indonesia sudah memakai teknolog ini. “Sistem ini akan mempermudah proses verifikasi Pertamina dalam menagih besaran volume subsidi yang telah disalurkan,” kata Wakil Presiden

Komunikasi Korporat Pertamina, Ali Mundakir, saat ditemui di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Rabu (3/4).

Ali menjelaskan bahwa sistem IT itu berguna untuk mencatat setiap liter BBM bersubsdi yang keluar dari dispenser SPBU. Sistem ini akan diaplikasikan pada setiap stasiun pengisian bahan bakar bersubsidi. “Kalau pemerintah akan menerapkan kebijakan pembatasan, ini bisa diaplikasikan di pom bensin. Nanti, pompanya akan diprogram berapa liter dan rupiah yang dikeluarkan,” kata dia.

Ali menambahkan, dispenser berisi BBM bersubsidi akan

mati apabila kuota sudah terlampaui. “Setelah batas terlampaui, dispenser akan mati dengan sendirinya,” ujarnya.

Sistem pengendalian ini, dia melanjutkan, memerlukan kebijakan pemerintah. Pertamina berencana menerapkan teknologi ini di seluruh SPBU di Indonesia. Tentunya, diawali dari wilayah Jabodetabek. “Kami mengharapkan 2014 bisa ada di seluruh Indonesia, karena ada 5.000 SPBU di seluruh Indonesia dengan jumlah pompa mencapai 98.000 unit,” ujar Ali. Ali mengatakan bahwa pihaknya akan menggaet vendorvendor yang akan membantu

pelaksanaan sistem pengendalian ini. Namun, dia enggan memberitahukannya. “Vendornya dari BUMN-BUMN,” ujar dia.

Pilih Naik Harga Namun kebijakan pembatasan itu belum sepenuhnya diterima. Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) misalnya, lebih memilih pemerintah menaikkan harga solar. “Lebih baik dinaikkan harganya daripada pembelian dibatasi,” kata anggota Asosiasi Logistik Indonesia Sugi Purnoto dalam diskusi “Seandainya BBM subsidi tidak ada lagi, apa yang terjadi di Logistik?”, Rabu (3/4).

Sugi yang juga Deputi Direktur PT K Line Mobaru Diamond Indonesia itu menjelaskan, jika pemerintah menaikkan harga solar, pengusaha jasa transportasi pun bisa menaikkan tarif, dengan didasari ketentuan hukum. Sugi menyarankan pemerintah menaikkan harga solar secara bertahap. Mulai dari Rp 1.500 sampai Rp 2.000, hingga harga solar mencapai Rp 6.500 per liter.

Ia menyatakan beberapa alasan memilih kenaikan harga daripada pembatasan pembelian solar. Pertama, dengan kenaikan harga solar, pengusaha dapat menaikkan tarif. Dalam bebera-

pa tahun terakhir, pengusaha belum bisa menaikkan tarif. Kedua, pembatasan penggunaan solar bersubsidi memperlambat waktu distribusi barang.

“Dengan jarak tempuh yang lebih lama, biaya operasional juga meningkat,” ucapnya. Sugi memberi ilustrasi. Satu truk memiliki kapasitas 50 liter solar untuk perjalanan sejauh 100 kilometer. Jika truk tersebut akan menempuh perjalanan dari Jakarta ke Surabaya sejauh 800 kilometer, maka truk itu harus delapan kali berhenti untuk mengisi bahan bakar.

Bila pembatasan penggunaan solar diterapkan, truk

harus mengantre lebih lama dalam setiap pemberhentian untuk mengisi bahan bakar.

“Hal ini akan meningkatkan biaya operasional dan memperpanjang waktu pengiriman barang,” ucapnya.

Menurut Sugi, Pertamina tidak akan merugi jika harga solar dinaikkan. Ia menuturkan, Pertamina menjual solar kepada pemerintah dengan harga yang berlaku untuk industri, yaitu Rp 9.000 per liter. Sedangkan selama ini harga jual solar untuk masyarakat Rp 4.500.

“Jika naik menjadi Rp 6.500, Pertamina masih mendapat Rp2.500.” | Firman K

SAMBUNGAN

HALAMAN 7

KORAN TRANSAKSI THN 13

80 Preman Digelandang Ke Polres Jakut

Mabes Polri Copo epala PPolda olda Copott K Kepala Yogy akar ogyakar akartt a Jakarta, Trans - Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia mencopot Brigadir Jenderal Sabar Rahardjo dari jabatan Kepala Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. “Upacara serah-terima jabatan dilakukan Senin, 8 April 2013, bersama kepala polda lain,” kata Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Suhardi Alius, melalui pesan singkat, Jumat ( 5/4).

Mengenai alasan pencopotan ini, Suhardi tak mau mengatakannya. Dia mengatakan mutasi tersebut merupakan hal biasa dan wajar di lingkungan Polri. “Tentunya semua mutasi berdasarkan evaluasi dan hasil Wanjakti (Dewan Kepangkatan dan Kebijakan Tinggi),” ujar Suhardi.

Saat disinggung soal pencopotan Brigjen Sabar karena kasus penyerangan dan penembakan di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta, Suhardi memilih tidak berkomentar. Dia juga belum tahu siapa pengganti Sabar di kursi nomor satu Markas Polda Yogyakarta.

Pencopotan Sabar terjadi justru ketika tragedi LP Cebongan terkuak. TNI AD sudah mengumumkan keterlibatan 11 prajurit Kopassus bersenjatakan AK-47, granat, dan pistol dalam penyerbutan LP Cebongan di Sleman, Yogyakarta, pada Sabtu dinihari, 23 Maret 2013.

Kemudian, satu eksekutor berinisial U membantai empat tahanan titipan Polda Yogyakarta.

Empat tahanan yang tewas itu adalah Hendrik Angel Sahetapi alias Deki, Adrianus Candra Galaga, Yohanes Juan Mambait, dan Gameliel Yermiayanto Rohi Riwu. Keempatnya merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan anggota Kopassus, Sersan Kepala Heru Santoso, di Hugo’s Cafe, Sleman, pada 19 Maret 2103.

Keempat tersangka dipindahkan dari rumah tahanan Polda Yogyakarta ke LP Cebongan atas sepengetahuan Brigjen Sabar. Sebelumnya, Sabar sudah menghubungi Panglima Daerah Militer IV Diponegoro untuk meminta jaminan keamanan. Namun, peristiwa berdarah itu tetap terjadi. | SN

Jakarta, Trans - Untuk memberi rasa aman dan nyaman bagi masyrakat, jajaran Polres Jakarta Utara kembali menggelar Operasi Cipta Kondisi, Sabtu (6/4). Operasi yang berlangsung sejak pukul 13.00-17.00 itu berhasil menciduk sebanyak 80 orang yang diduga sebagai preman dari sejumlah titik rawan aksi kriminalitas di Jakarta Utara. Oleh petugas ke80 terduga preman itu langsung digelandang ke Mapolres Jakarta Utara.

Kepala Bagian Operasional Polres Jakarta Utara, AKBP Allan Satya Dharmawan mengatakan, ke-80 tersangka ini diciduk dari sejumlah tempat di Jakarta Utara yang memang dikenal rawan aksi kriminalitas. Mereka diduga sebagai pelaku penjambretan, pencurian dengan kekerasan, bajing loncat, pak ogah dan para pemain judi. “Operasi ini dilakukan berdasarkan laporan warga yang resah atas aksi premanisme. Untuk sementara, wilayah Tanjungpriok dan Koja sebagai titik rawan aksi premanisme,” ujar Satya di Mapolres Jakarta Utara, Sabtu (6/ 4).

Dikatakan Satya, puluhan preman tersebut berhasil diciduk dari enam kecamatan yang ada di wilayah Jakarta Utara. Namun, yang paling banyak ditemukan

FOTO | IST

bajing loncat di sepanjang jalur menuju pelabuhan Tanjungpriok yang kerap memalak sopir truk kontainer.

Untuk mengantisipasi aksi premanisme, kata Satya, pihaknya ke depan akan menggandeng organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

Tak hanya itu, pihaknya juga akan mengedepankan peran Babinkamtibmas serta melakukan patroli untuk mencegah aksi premanisme sejak dini. “Yang paling sering ditangkap bajing loncat dan pak ogah. Tapi, sekarang sudah kami tekan dengan adanya operasi ini setiap hari, sehingga masyarakat akan merasa aman,” katanya.

Puluhan preman ini, tambah Satya, selanjutnya akan diberi-

kan pembinaan dan wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis sampai ada petunjuk berikutnya. Namun, bila mereka masih melanggar dan tertangkap lagi, akan ditindak tegas dengan ancaman kurungan penjara. “Sementara ini, kami tidak menemukan adanya yang mengkoordinir preman.

Mereka sifatnya hanya musiman dan ada yang perorangan,” ucapnya.

Sementara itu, Jaka (15), salah seorang yang terjaring razia mengaku kaget saat dirinya ditangkap petugas. Sebab, saat itu dirinya tengah memarkirkan mobil di wilayah Sunter. “Ya kaget, tiba-tiba saya disuruh masuk mobil. Padahal, saya lagi markirin mobil orang di Sunter,” tandasnya. | Aston

Em pat Jenis Dug aan KKorupsi orupsi Dishub PPem em pr Empat Dugaan empr proov DKI Jakar Jakartt a .................................. mencantumkan untuk kebutuhan Sea Games XXVI/2011.

Pengumuman lelang tersebut diumumkan pada tanggal 15 September 2011, berikut survey harga tertinggi sewa kendaraan.

Padahal, Sea Games XXVI 2011yang berlangsung selama 12 hari yang dimulai dari tanggal 11 November sampai 22 November 2011, dimana acara pembukaan dan penutupannya dilaksanakan di Palembang. Sekitar 50% sampai 60% atlet Sea Games berada di Palembang dan sepenuhnya dibiayai oleh APBN 2010 dan APBN 2011, ditambah dari sponsor sebagaimana dikemukakan Rahmat Gobel dan Rita Subowo sebagai Ketua Panitia Sea Games XXVI 2011.

Karena itu, Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta yang merealisasikan anggaran untuk Sea Games, diduga terjadi tumpang tindih dengan anggaran yang digunakan oleh Panitia Sea Games yang berasal dari APBN plus dari sponsor, dengan anggaran sewa kendaraan tersebut. NCW pun menduga realisasi anggaran yang dipe-

runtukkan bagi atlet fiktif dan dimanipulasi, termasuk honor PNS yang menelan biaya Rp. 5 milyar lebih hanya untuk 12 hari acara.

Dugaan korupsi kedua muncul, karena mulai dari tahun 2009 sampai2011, Pembangunan Terminal Bus Pulo Gebang telah menelan biaya lebih dari Rp. 340 miliar lebih.

Pada tahun anggaran 2011 yang menelan biaya Rp 268 miliar lebih tidak terdapat adanya pengumuman lelangnya baik di www.pengadaan.jakarta maupun di LPSE, dengan total realisasi anggaran Rp 343 milyar sampai 2012.

Ironisnya, berdasarkan hasil survey NCW pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013, kondisi kontruksi Terminal Pulo Gebang belum dapat dikatakan rampung, bahkan berkulitas tidak baik. Lantai pelataran terminal atas tidak rata dan bergelombang, apabila diguyur hujan maka akan terjadi genangan air yang mempercepat kerusakan beton. Saluran dan pagar belum juga rampung. Akses ke terminal juga belum sepenuhnya terbuka,

dikarenakan adanya masalah pembebasan yang belum terselesaikan.

Dari hasil pencermatan NCW, walaupun terminal Pulo Gebang sudah menelan biaya Rp 343 milair lebih, masih akan dibutuhkan anggaran yang cukup besar. Seba, ada indikasi penyimpangan pada Realisasi AnggaranTahun 2011 sebesar Rp 268 miliar lebih yang tidak melalui mekanisme lelang. Selain itu, pada Pengumuman lelang tahun 2012, rambu dan marka belum ada di lokasi Terminal Pulo Gebang. Sedangkan untuk Pembangunan Park dam rider sudah terserap pada tahun anggaran 2011.

Konstruksi Terminal Pulo Gebang selain diperuntukkan untuk terminal juga terdapat kios kios, mall dan pelataran parker. Informasi yang diterima NCW setelah selesainya pembangunan terminal tersebut akan dikelola pihak swasta. NCW juga mempertanyaka, apakah dalam pembangunan terdapat unsur investasi swasta, mengiungat luas terminal dengan mall sama besarnya.

Dugaan korupsi ketiga ter-

kait pembebasan tanah/lahan yang dilakukan Dinas Perhubungan tahun 2011 yakni Pembebasan Tanah Untuk MRT (Kawsan Sekitar Lebak Bulus, Area Utama Terminal Lebak Bulus, Kawasan Metropolitan Kencana, Kolam Renang, Pemukiman, Stadion, Sekolah, POM Bensin dan Perumahan Polri dengan anggaran sebesar Rp.140,015,068,900,- Dalam hal ini, NCW mempertanyakan berapa luas tanah/lahan yang dibebaskan dengan biaya sebesar Rp 140 miliar lebih tersebut.

Sedangkan dugaan korupsi keempat, karena tahun 2010 dan 2011 Dinas Perhubungan merealisasikan Belanja/Pengadaan Busway senilai Rp.320,550,183,307,-. Rinciannya, Pengadaan busway untuk koridor 9 dan 10 (2010) sebesar Rp. 202,340,030,527,-, dan Pengadaan armada bus BUSWAY (2011) sebesar Rp.320,550,183,307. NCW pun mempertanyakan, berapa unit untuk pengadaan Busway tahun 2010 dan 2011 tersebut.

Untuk Belanja/Pengadaan Busway, pihak Dishub mem-

berikan tanggapan bahwa kegiatan pengadaan busway koridor 9 dan 10 tahun anggaran 2010, adalah untuk pengadaan busway koridor 9 dan 10 (articulated-bus) dengan nilai kontrak Rp.94.859.205.238,- dengan jumlah bus 25 unit; dan pengadaan busway koridor 9 (single-bus) dengan nilai kontrak Rp.106.071.021.289,- dengan jumlah bus 69 unit. Ditambah biata pengendalian sebesar Rp.1.409.804.000,Sedangkan kegiatan pengadaan busway koridor 9 dan 10 tahun anggaran 2011sebesar Rp170.313.494.820,-. Rinciannya, untuk pengadaan busway koridor 10 (articulatedbus) dengan nilai kontrak Rp.91.560.136.500,-; dan pengadaan busway koridor 9 (single-bus) dengan nilai kontrak Rp.78.753.358.320,Mengananggapi hal itu, Syaiful mengatakan bahwa tanggapan dari Dishub tersebut menunjukkan kesan adanya penggelembungan dana untuk membeli busway tersebut. “Lantas berapa mau dibuat harga satu unit busway,” ujarnya. | SN

Ter ima Suap Loloskan Blac kBer angkap ......................... erima BlackBer kBerrr y, Oknum Bea Cukai Dit Ditangkap 8230, 270 unit BlackBerry tipe 9810, dan 235 unit BlackBerry tipe 9310. Berikutnya, ada sebanyak 100 unit BlackBerry tipe 9650, 720 unit BlackBerry tipe 9790, 15 unit BlackBerry tipe 8520, 645 unit BlackBerry tipe 9320, serta 30 unit iPhone 5.

“Dalam pemeriksaan itu, Caesar mengaku jika barangbarang ini merupakan milik atau pesanan dari seseorang yang

bernama DI, warga Jakarta, dan barang tersebut rencananya hendak tersangka serahkan kepada seseorang yang bernama FS di Pertokoan Ramayana, Komplek Ilir Barat Permai, Palembang,” tambah Arief.

Dikatakan Arief pula, Caesar mengaku hanya sebagai kurir yang dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp5 juta oleh FS, apabila barang sudah

BERITA KEHILANGAN Telah hilang sebuah dompet kulit berwarna coklat, berisikan: - 1(satu) buah/lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) Asli yang didapat dari Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung atas nama Ray Hambali Abdullah berlaku sampai November 2016.

- 1 (satu) buah/lembar SIM C yang didapat dari Polrestabes Kota Bandung atas nama Ray Hambali Abdullah berlaku sampai November 2018.

- 1 (satu) buah/lembar STNK Asli dari kendaraan R2 Merk HONDA TIGER 2000, tahun perakitan 2000, warna Silver, No. Polisi D6881LN, No. Rangka MH1SABF11YK000147, No. Mesin SABFE1000062, No. BPKB I-08453561 STNK Asli atas nama Ray Hambali Abdullah.

Berita ini telah dilaporkan ke Polsek tempat kejadian perkara dengan nomor surat kehilangan BK/174/III/ 2011/RESTABES BDG/POLSEK SUKASARI.TGL.29 MARET 2013.

Bagi yang menemukan/menyimpan benda yang telah disebutkan harap segera menghubungi Ray Hambali Abdullah (087722037262/082115291000).

Atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

diterima oleh yang bersangkutan.

FS dan DI Masih Dicari

“Caesar mengakui bahwa smartphone dan BlackBerry tersebut didatangkan dari Singapura secara ilegal, diselundupkan dengan cara menyuap dua oknum pegawai Bea Cukai yang juga telah kita tangkap.

Nilai suapnya Rp195 juta,” lan-

jut Arief, yang menambahkan jika pelaku telah beberapa kali menyelundupkan melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang.

Arief menuturkan, para pelaku dijerat dengan tindak pidana pencucian uang pasal 3, 5 atau 10 dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 tahun 2010, dan pasal 12 a UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20

tahun 2001, dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun maksimal 20 tahun, dan pidana denda maksimal Rp1 miliar.

Untuk diketahui, modus yang hampir sama juga pernah terjadi di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), beberapa saat lalu. Namun dari kasus tersebut sejauh ini tidak ada tersangka dari pihak Bea Cukai. | SN

NO. 266. TH XIII SENIN, 8-21 APRIL 2013

Kemnak er tr ans-Imig emnaker ertr trans-Imig ans-Imigrr asi ...........

“Penggunaan fasilitas online dalam sistem pendataan online penempatan tenaga kerja dan keimigrasian ini akan meningkatkan aspek pelayanan TKI dan TKA yang dibutuhkan masyarakat, serta sekalgus meningkatkan aspek perlindungannya,” kata Reyna Usman dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (7/4).

Reyna mengungkapkan, adanya sistem pendataan online yang terpadu dan terintegrasi antara Ditjen Binapenta Kemnakertrans dan Ditjen Imigrasi Kemhukham, maka diharapkan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan ijin baik TKI yang bekerja di luar negeri maupun TKA yang bekerja di Indonesia.

“Pencegahan TKI dan TKA ilegal dapat lebih dioptimalkan dengan menggunaan sistem online ini. Sehingga, bila terjadi pelanggaran-pelanggaran ijin dan pemalsuan dokumen dapat dicegah secara dini dan lebih cepat,” kata Reyna.

Dengan berpijak pada kesepakatan ini, kata Reyna kedua belah pihak sepakat saling membantu dan saling mendukung sesuai dengan peratu-

ran perundang-undangan dalam rangka penggunaan sistem online penempatan tenaga kerja dan keimigrasian sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Sistem online terintergrasi ini, memungkinkan kedua belah pihak dapat mengakses data ketenagakerjaan dan keimigrasian yang meliputi data perlintasan TKA maupun data penempatan TKI di luar negeri.

Saat ini Jumlah TKI yang bekerja di negara-negara penempatan berjumlah sekitar 6,5 juta orang, sedangkan TKA yang bekerja di Indonesia berjumlah sekitar 77 ribu orang dengan berbagai profesi dan jabatan.

Keberadaan MoU ini segera ditindaklajuti dengan pembentukan tim teknis untuk menyusun pedoman teknis pelaksanaan sehingga Sistem Online Penempatan Tenaga Kerja dan Keimigrasian dapat segera dijalankan.

“Kita optimistis dengan adanya sistem pendataan oline yang terpadu ini dapat menekan angka pelanggaran dalam penyalahgunaan ijin dan dokumen TKI dan TKA. Kita pun sepakat memberikan sanksi tegas kepada para pelanggarnya,” kata Reyna. | Elman Sihombing

Kemenk umham Dimint at emenkumham Dimintaa TTat ataa .... kup mengatur mengenai tata kelola rudenim.

Berdasarkan Kepmen tersebut, seharusnya ketertiban dan keamanan dalam ruman detensi bisa dijaga.

“Karena dalam aturan tersebut petugas diberikan kewenangan untuk melakukan pengisolasian dan pemindahan terdetensi antar Rudenim serta pengeluaran,” jelas Aboebakar.

“Sehingga kalau itu dilaksana-

kan, seharusnya tak sampai menelan korban jiwa.”

Dia juga mendesak agar Kemenkumham segera melakukan investigasi atas kasus rudenim Medan ini, agar tak terjadi lagi di masa mendatang.

“Hasil investigasi dan evaluasinya bisa dipergunakan untuk memperbaiki tata kelola pada 13 rudenim yang ada di Indonesia,” tandas Aboebakar.

Dalam bentrok antarpengungsi Rohingya di Rudenim Medan itu, timbul korban tewas sebanyak 8 orang dari Warga Negara Myanmar. | Chandra

Data Honorer K1 Di Atas 8 ........

“Kita sudah beri waktu cukup panjang. Kalau kemudian tidak dipergunakan sebaikbaiknya, yang salah siapa?,” ujarnya.

Seperti diketahui, ada sekitar 19 ribuan honorer K1 yang menunggu klarifikasi. Dari hasil qualit assurance (QA) BPKP ada 8.632 masuk kategori dua, 306 TMK, dan 2013 sementara di audit tujuan tertentu (ATT).

Sedangkan alasan yang menyebabkan honorer K1 menjadi TMK, antara lain pembiayaan non APBN/APBD, pembayaran terputus-putus, indikasi SPJ palsu atau fiktif, tidak dapat di-

laksanakan ATT, indikasi SK palsu, berkas keuangan tidak lengkap, honor di-SPJ-kan pada satuan kerja lain, kesulitan data dan daerah bencana, dan pengangkatan bukan oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK).

“Mengenai masalah pembiayaan yang terputus-putus, kesulitan data dan daerah bencana, masih akan dibahas dengan pak menteri. Apakah mereka masih bisa diajukan untuk memenuhi kriteria (MK) atau tidak. Saat ini kita belum mendapatkan keputusannya,” ujar SesmenPAN-RB, Tasdik Kinanto saat itu. | Bas

Nikah Dini & UN .......................

“Apakah mereka bisa ikut ujian asional pada 15 April mendatang,” Dulloh dengan mengernyitkan dahi.

“Menurut saya seharusnya tidak boleh ikut,” jawab Kakung tegas.

“Bukankah pendidikan adalah hak semua orang, termasuk mengikuti UN adalah hak semua

siswa,” tukas Dulloh.

“Di Tangerang Banten, seorang siswa Kelas XII SMA, bahkan dikeluarkan dan dilarang sekolah mengikuti Ujian Nasional (UN), lantaran menikahi gadis pada 11 Februari lalu.

Dia sudah dua hari menjalani Ujian Akhir Semester (UAS),” Kakung mengemukakan argumentasinya.

Siswa tidak bisa mengikuti UN memang tidak hanya menimpa Sudirman. “Beberapa tahun lalu, sejumlah siswa dilarang ikut UN karena ketahuan hamil atau menikah siri. Sekolah berpendapat siswa hamil atau menikah di usia dini akibat kecelakaan merupakan sebuah pelanggaran sehingga tak jarang dikeluarkan dari sekolah,” urai Kakung.

“Lantas, bagaiamana pedoman tentang pendidikan adalah hak semua orang, termasuk mengikuti UN adalah hak semua siswa,” desak Dulloh mengulangi argumentasinya.

Kakung dan Bang Trans kebingungan. “Dari kenyataan yang sering ditayangkan di televisi, siswa yang terlibat kasus pidana pun diberikan fasilitas mengikuti UN dalam tahanan,” kata Bang Trans, dengan kepala tertunduk, “dua kejadian itu merupakan tragedi dalam dunia pendidikan,” ujarnya lirih. | Ali Rahmat Siregar

NO. 266 TH XIII SENIN, 8-21 APRIL 2013

8

Nagoya Victoria

Dari Pop Melayu Ke Dangdut

S

Akan Launching dua single yang berjudul “Galau Deh”dan “ATM” Aku Transfer Mas.

T

ahu mengenai ‘goyang gergaji”?

Adalah Tahes yang pertama kali mempopulerkannya, namun julukan itu akhirnya melekat kepada pedangdut Dewi Persik.

Lalu, Tahes yang dikenal lewat lagu “PlintatPlintut” itu seperti menghilang bersamaan dengan menanjaknya kepopuleran Dewi Persik.

Kemana putri bungsu almarhum DM Rachmad SH—yang sempat ramai dibicarakan karena masalah pampasan perang itu? “Soal “goyang gergaji” jadi milik Dewi Persik, tidak masalah lagi bagi saya. Lama tidak muncul di depan publik, itu karena saya memang sedang fokus kuliah. Tahun 2013 ini saya sudah menjadi Sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Mercubuana,” ujar Tahes, yang didampingi ibunya, Ibu Nur, kepada Koran Transaksi, di bilangan Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (6/4).

Namun, setelah menyesaikan kuliahnya, Tahes bertekad akan eksis kembali jalur musik dangdut. “Saya akan memperkenalkan “goyang galau”. Tahun 2013 ini juga dua single saya akan launching. Satu karya saya sendiri berjudul “Galau Deh”, satu lagi berjudul “ATM” Aku Transfer Mas, karya Semmy Lege dan Tahes,” ucapnya bersemangat.

Seperti apa “goyang galau”? “Lihat saja di Inbox yang akan tayang di SCTV tanggal 16 April 2013 ini.

Pokoknya ada getaran-getaran badan kaya kestrum,” ungkap gadis kelahiran Jakarta, 25 Desember 1989 ini, sambil tersenyum memperagakan “goyang galau”itu.

Dengan “goyang galau”, Tahes memastikan aliran dangdut yang akan dilakoninya pun ikut berubah.

“Kalau dulu dangdut trendy dan kental dengan cengkoknya, sekarang campuran ada nuansa Melayu seperti Wali Band dan Setia Band,” ungkap Tahes mengakhiri obrolannya. | Suryati

alah satu label paling produktif di Indonesia, Na gaswara kembali memeperkenalkan artis terbarunya.

Kali ini Nagaswara memperkenalkan seorang penyanyi wanita bernama Nagoya Victoria.

Penyanyi muda ini awalnya bernama Bunga Victoria. Gadis 20 tahun ini sebelumnya telah berkiprah di dunia musik tanah air dengan meluncurkan single berjudul “Ku Tak Sempurna” pada 2011.

Bersama adiknya, Cantiq Adya Francesca, Bunga juga pernah membentuk duo bernama “bunga cantik” dan merilis single “Bodo Amat ah” di tahun 2012.

Kini di bawah label Nagaswara, Bunga mencoba pindah aliran dari pop melayu. Produser Nagaswara, Rahayu Kertawiguna melihat Bunga memiliki kekuatan vokal di genre lain.

“Basicly dia punya vocal dangdut yang oke,” kata Rahayu di Jakarta, Senin (26/3).

Sama dengan penyanyi dangdut kebanyakan lainnya, Bunga memiliki gerakan khasnya sendiri. Jika Zaskia dikenal dengan Goyang Itik, maka Bunga memiliki gerakan yang disebut Goyang Naga.

Rahayu pun mengganti nama Bunga menjadi Nagoya Victoria sebagai nama panggung. Nagoya sendiri disebut Rahayu merupakan singkatan dari Naga Bergoyang. “Mudahmudahan single terbaru Nagoya bisa diterima di seluruh Indonesia,” kata Nagoya.

Nagoya Victoria, yang meluncurkan single perdananya bergenre “house dangdut” berjudul “Goyang Naga”, ciptaan SET14 band, juga memperkenalkan goyangan dengan nama yang sama dengan lagunya.

“Selain lagu, saya juga ingin memperkenalkan goyang baru bernama Goyang Naga. Kenapa harus goyang? Karena dangdut itu identik dengan goyang,” kata Nagoya.

Selain goyangan, Nagoya memiliki trik sendiri untuk promosi. Secara blak-blakan, dia menjelaskan, Nagoya adalah nama beken yang diberikan produser Nagaswara, Rahayu Ketawiguna.

“Sebenarnya Nagoya itu kependekan dari Naga Goyang alias Goyang Naga, dan kebetulan sama dengan salah satu kota di Jepang, tujuannya sih agar mudah diingat masyarakat,” kata pedangdut bernama asli Bunga Victoria ini. | Suryati

Bathara :

“Tarian Yang Mengolah Jiwa & Raga Saya“

B

athara Saverigadi Dewan doro, pelajar Kelas 1 SMU Angkasa 2 Jakarta Timur ini, bisa dikategotikan bukan remaja yang mudah tergerus zaman, mengalami dis-orientasi, krisis identitas sosial-budaya, yang terperangkap dalam gaya hidup konsumtif dan hedonisme.

Ia adalah remaja yang mampu memberi inspirasi dalam bentukbentuk karya seni yang terorganisasi secara estetis.

“Saya ingin menjadi seniman tari terbaik dunia,” ungkapnya pendek, dalam percakapan dengan para wartawan, di tempatnya mengolah daya, di Swargaloka Art and Culture Foundation, Pasar Rebo Jakarta Timur, Jum’at (22/3).

Kematangan secara empirik, ditambah kemauannya mengeskplorasi dan melakukan berbagai eksperimen, menjadikan karya-karyanya menonjol.

Gagasannya akan “gerak” dalam memotret persoalan cukup menarik. “Saya menuangkan segala perasaan saya lewat tari.

Tarian juga yang mengolah jiwa dan raga saya. Saya ingin membuktikan bahwa seni tari tradisional dapat mengharumkan nama Indonesia di mata dunia,” tekad Bathara, yang pernah dipercaya Pemerintah Indonesia membawa misi kesenian ke India tahun 2008, atas prakarsa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Ya, Bathara di usianya yang masih belia—lahir di Bantul Yogyakarta, 7 Februari 1997, sudah mampu memperlihatkan pertumbuhan logika dan penalaran yang lebih dibanding anak-anak seusianya. Belasan karya repertoar tari dilewatinya, baik di dalam negeri maupun di mancanegara.

Khususnya melalui pegelaran The Indonesia Opera Drama Wayang.

Bathara juga telah menciptakan beberapa karya tari yang mengantarkannya mendapat sejumlah penghargaan.

Penghargaan tersebut diantaranya; Juara 1 Lomba Tari Kreasi Pesta Seni Pelajar Tingkat DKI Jakarta 2011 yang diselenggarakan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan DKI Jakarta, Juara 1 Lomba Tari Kreasi Se-Jabodetabek Festival Selaras Pinang 2012, penghargaan Penata Tari Terbaik dari Himpunan Seni Budaya Bangsa Indonesia (HISBI) 2012, atas karyanya berjudul “Tekad,” dan Juara 1 Lomba Tari Kreasi Kelompok Nasional, yang diselenggarakan Universitas Indonesia dalam rangka 7th NFF National Folklore Festival 2013.

Bathara cukup memberi gambaran optimistik akan adanya regenerasi dalam dunia “gerak,” yang diwariskan orangtuanya.

Ayahnya Suryandoro, adalah begawan tari alumni Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta Progam Studi Komposisi Tari. Sementara ibunya, Dewi Sulastri, adalah master tari dunia, alumni Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta.

Sebagai remaja, Bathara juga bukan sosok sempurna. Ia juga menyukai budaya pop, modern lifestyle, fashion, musik, the current food, nonton di bioskop, jalan-jalan di mall, di pusat perbelanjaan, dan gaya hidup masa kini lainnya.

Bathara juga produk kultur yang menyeruak sebagai industri budaya pop. Di tengah arus budaya yang datang bagai air bah dari berbagai penjuru. Di tengah booming joged‘Oppa Gangnam Style’ dan Harlem Shake, yang menjadi populer di seluruh dunia.

“Saya seperti yang lain juga.

Jadi, tinggal bagaimana kita menyikapinya.

Yang baik kita terima yang buruk kita tolak,” ujar pengagum artis penyanyi Anggun C.

Sasmi dan Michael Jackson ini.

Namun, kecenderungan kreatif Bhatara layak diapresiasi. Terlebih lingkup media keseniannya yang berdimensi pada dunia pendidikan karakter. Tarian bagi Bathara adalah salah satu cara untuk; mengamati, menghayati, mengkaji, menemukan, dan mengasah kepekaan rasa. “Eksplorasi tiada henti,” kata seniman remaja yang pernah membintangi Film Televisi (FTV) “Tusuk Konde” yang disutradarai Enison Sinaro ini.

Sebagai seorang koreografer muda, Bathara kini tengah mempersiapkan sebuah pertunjukan kolosal bertajuk Drama Presents Puppet People For Kids “Sang Anjani Putra” yang akan digelar di Sasono Langen Budoyo Taman Mini Indonesia Indah [TMII], Kamis 28 Maret 2013, Pukul 15.00 WIB mendatang.

“Sang Anjani Putra, adalah opera kolosal untuk anak-anak.

Melalui pegelaran ini kami ingin mengispirasi anak-anak, agar menjadi pemberani dan jujur.

Didukung lebih dari 100 penari anak dengan koreografi yang atraktif dan musik yang indah,” terang Bathara, mengakhiri obrolannya. | Suryati

9

NO. 266 TH XIII SENIN, 8-21 APRIL 2013

KORAN TRANSAKSI

Falcao Bantah Tinggalkan Atletico Madrid

S

anter diberitakan bahwa Chelsea, Manchester City, dan Real Madrid tertarik untuk memboyong tukang gedor Atletico Madrid, Radamel Falcao.

Namun Falcao mengelak jika dikaitkan dengan klub-klub besar tersebut.

Striker asal Kolombia tersebut termasuk salah satu striker terbaik di dunia. Dan diperkirakan akan muncul transfer dengan jumlah yang fantastis jika pihaknya hengkang musim panas mendatang.

Messi merupakan seorang pemain dengan kemampuan tinggi, dan saat ini tak ada tandingannya.

P

enyerang asal klub Barcelona FC, Lionel Messi tidak bermain sepenuh hati saat membela tim Tango. Ini penilaian Vanessa Sabella, putri pelatih timnas Argentina, Alejandro Sabella, setelah menyaksikan performa La Pulga tidak segarang apa yang ditampilkannya bersama Blaugrana. Segudang rekornya di level klub pun seakan tak terbukti, ketika Messi berkostum tim nasional.

Hal itu jelas mengundang sejumlah pertanyaan, terkait dedikasinya terhadap kesebelasan negara dan efektivitas serangan Barca tanpa sosok Messi.

Vanessa menjadi salah satu dari sekian sosok yang turut mempertanyakan Messi.

“Saya tidak akan membantah bahwa Messi merupakan seorang pemain dengan kemampuan tinggi, yang telah memecahkan banyak rekor. Ia adalah pemain terbaik di dunia dan tidak pernah bermain buruk, namun ia masih tidak bermain sepenuh hati untuk Argentina,” ujar Vanessa Sabella.

Padahal, fenomena La Pulga—sebutan Messi, di pentas sepakbola dunia terus membuat kagum.

Pemecah rekor gol Gerd Muller dalam satu tahun, serta satu-

M

Selebr asi Gol X Selebrasi Xaavi ke Ga wang PSG Gaw

G

elandang Barcelona, Xavi Hernandez, melakukan selebrasi dengan mengusap kepalanya saat mencetak gol ke gawang Paris Saint-Germain (PSG). Apa alasannnya?

Barcelona harus puas dengan hasil imbang 2-2 saat berhadapan dengan PSG di leg pertama perempatfinal Liga champions. Xavi sempat membuka harapan Barcelona ketika tendangan penaltinya jelang laga usai mampu merobek jala PSG. Sayang, gol Blaise Matuidi di detik-detik akhir memupus impian Blaugrana membawa pulang kemenangan 2-1. Sebelumnya, Lionel Messi dan Zlatan Ibrahimovic mencetak gol untuk Barcelona dan PSG. Saat mencetak gol, Xavi melakukan selebrasi sambil mengusap kepalanya. Xavi melakukan hal itu karena permintaan dari seorang bocah laki-laki 10 tahun bernama Miquel yang menderita Leukemia.

Xavi bertemu dengan Miquel beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, Xavi memberikan Miquel jersey Barcelona lengkap dengan tandatangannya. Miquel memiliki dua permintaan, yakni mendatangi sesi latihan Barcelona dan jika Xavi mencetak gol saat berhadapan dengan AC Milan di leg kedua 16 besar Liga Champions, Xavi harus melakukan selebrasi dengan mengusap kepala.

Xavi gagal mencetak gol saat Barcelona mengalahkan Milan 4-0. Xavi baru bisa menepati janjinya saat bentrok dengan PSG setelah ia mencetak gol melalui titik putih. | Fiq

Namun Falcao menyatakan kontraknya bersama Atletico akan berakhir pada 2016 nanti. Dan sejauh ini menurut Falcao, tidak ada pendekatan yang serius dari klub-klub yang tertarik kepadanya.

“Saya tidak menerima penawaran yang kongkrit untuk meninggalkan Atletico Madrid. Saya masih memiliki kontrak selama tiga tahun di sini,” Tandasnya. | Ars

satunya pesepakbola yang bisa meraih Ballon d’Or selama empat tahun berturut-turut.

Tak Tertandingi Pelatih Rossoneri, Massimiliano Allegri pun meyakini hanya maha-bintang Barcelona FC, Lionel Messi yang sanggup mencetak 40 hingga 50 gol dalam satu musim. Menurutnya, saat ini Messi tak ada tandingannya.

“Hanya ada satu pemain yang bisa mencetak 40 sampai 50 gol dalam semusim, dan ia bermain untuk Barcelona. Ya, dialah Messi,” ungkap Allegri seperti dilansir La Gazzetta dello Sport.

Namun, Allegri meyakini dua striker muda yang dimilikinya; Stephan El Shaarawy dan Mario Balotelli berpotensi besar menyamai prestasi superstar Timnas Argentina tersebut di masa mendatang. “AC Milan memiliki dua pemain yang bisa menyamai potensi seperti Messi; Shaarawy dan Mario.

Mereka berdua di anugerahi potensi yang luar biasa dan saya yakin mereka bakal termasuk di lima besar pemain terbaik di dunia, pada masa mendatang,” pungkasnya. | Ars

FOTO | IST

Gelandang Barcelona, Xavi Hernandez.

Legenda Madrid Bakal Tam pil di Old TTrr af ampil afffor ordd

Tak Ada Messi, Fabregas Pun Jadi

eski tak diperkuat sang maha-bintang, Lionel Messi, Barcelona FC tetap perkasa dan meraih kemenangan telak 5-0 atas Real Mallorca, Minggu (07/04).

Gol tuan rumah dicetak oleh Cesc Fabregas yang menorehkan hattrick, serta sepasang gol dilesatkan Alexis Sanchez. Sedangkan tim tamu tak bisa memperkecil ketertinggalan.

Tito Vilanova mengistirahatkan sebagian pemain intinya, guna menghadapi PSG di leg kedua babak perempat inal Liga Champions. Selain itu La Pulga sebutan Messi- harus absen di pertandingan tersebut.

Pada 15 menit pertama, Los Fantastico menguasai laju pertandingan dengan ballpossession andalan mereka.

Meski tak ada Messi dan Fabregas diposisikan sebagai ‘false nine’, alur serangan mereka semakin atraktif.

Namun, belum ada gol yang tercipta.

Barca akhirnya mencetak

gol di menit ke-20, lewat kerjasama apik dengan

Sanchez, Fabregas membuka keunggulan tuan rumah.

Barcelona 1 - Mallorca 0.

Hanya berselang dua menit, Sanchez menggandakan kedudukan untuk tuan rumah dengan golnya di menit ke-22. Kali ini Fabregas yang memberikan umpan manis kepada winger Timnas Chile.

2-0.

Jeda gol hanya 15 menit.

Fabregas kembali membukukan namanya di papan skor dengan golnya pada menit 37.

Kembali, one-two apik dengan Sanchez membuat mantan pemain Arsenal itu mencetak gol keduanya. Sepertinya akan terjadi hujan gol di partai ini.

Benar saja, baru berselang 60 detik, Sanchez mencetak gol keempat untuk Barcelona.

Kerjasama dengan Fabregas cukup membuat lini pertahanan Mallorca kebingungan.

Namun, skor ini bertahan hingga jeda. 4-0, pasukan Vilanova unggul sementara atas tim tamu.

Babak kedua baru berjalan satu menit, Fabregas langsung mencetak hattrick-nya pada pertandingan ini. Kali ini

sang kapten, Andres Iniesta memberikan assists untuk juniornya. 5-0 Barca memimpin.

Hingga menit ke-60 tak ada serangan yang berarti, kedua tim saling memainkan tempo pelan. Serta ada tiga pergantian dari keduanya.

Salah satunya Iniesta yang ditarik keluar dan digantikan oleh adik Giovani dos Santos; Jonathan dos Santos.

15 menit berselang kedudukan masih tidak berubah. Namun, Eric Abidal yang baru pulih dari cedera, mendapat tepuk tangan yang meriah ketika ia masuk menggantikan Gerard Pique di menit ke-70.

Peluit panjang babak kedua dibunyikan, skor tetap 5-0 untuk keunggulan Barcelona.

Mallorca tak sanggup mencetak gol di pertandingan ini. Dengan demikian, Abidal dkk sukses menjaga asa meraih trofi La Liga di musim 2012-13. | Fiq

MANCHESTER United akan menggelar pertandingan amal melawan Real Madrid akhir musim nanti. Laga tersebut melibatkan para pemain legendaris kedua tim.

Pertandingan amal itu bertajuk Red Heart United. Rencananya, laga tersebut akan digelar di Old Trafford 2 Juni 2013 mendatang. Los Merengues akan turun dengan beberapa legendanya yang ternama.

Beberapa pemain Madrid yang ambil bagian adalah Fernando Hierro, Fernando Redondo, Steve McManaman, Jose Amavisca, Alfonso, Emilio Butragueno, Pedro Contreras, Manolo Sanchis, Christian Karembeu dan Ivan Helguera.

Kabar bagusnya, Madrid juga akan diperkuat dua pemain hebat lainnya, Zinedine Zidane dan Luis Figo. Pertandingan amal ini akan disumbangkan melalui Yayasan Manchester United.

Pertandingan amal serupa digelar tahun lalu di Santiago Bernabeu dan berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Madrid.

Pekan lalu, Edwin van der Sar, Jaap Stam, Teddy Sheringham, Nicky Butt, Dwight Yorke, Andy Cole, Dion Dublin, Quinton Fortune, Lee Sharpe dan Denis Irwin menyatakan siap tampil di laga amal ini.

“Pertandingan ini pasti mengundang banyak perhatian melihat daftar pemain yang dipersiapkan Madrid ke Old Trafford. Madrid akan bermain dengan serius, dan begitu juga dengan kami,” kata pelatih Legenda MU, Bryan Robson, seperti dilansir situs resmi klub.

“Kami hanya kalah tipis tahun lalu dan kami ingin membalasnya di Old Trafford. Yang jelas, kami ingin membuat fans terhibur. Semoga kami bisa mengumpulkan banyak uang untuk Yayasan Manchester United,” ia menandaskan. | Fiq

TRANS BANTEN

HALAMAN 10

KORAN TRANSAKSI THN 13

NO.266. TH XIII SENIN, 8-21 APRIL 2013

Setelah Lengserkan Wakil Ketua DPRD, DPD Golkar Gusur Ketua Fraksi Rangkasbitung, Trans - Eskalasi politik menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Lebak, khususnya di tubuh Partai Golkar terus bergerak. Setelah sebelumnya menggusur H. Pepep Faisaludin dari jabatan Wakil Ketua DPRD, DPD Partai Golkar Kabupaten Lebak, kembali melaksanakan penyegaran struktur di Fraksi Golkar di DPRD Lebak.

Sesuai surat dari Partai Golkar Lebak, nama H. Encup Suprani diplot untuk menduduki jabatan Ketua Fraksi Golkar menggantikan H.Diding Djamaludin. Adapun surat tentang pergeseran jabatan ke-

tua Fraksi tersebut, sudah sampai ke meja pimpinan DPRD Lebak.

Keputusan partai menggeser Diding dari ketua fraksi, tentu didasarkan berbagai pertimbangan sesuai aturan partai.

Rencana penggantian keder golkar di DPRD Lebak itu, telah diisyaratkan sebelumnya oleh Wakil Ketua I, DPD Golkar Banten, H.Suparman pada rapat koordinasi pasangan cabup-cawabup Lebak H.Amir Hamzah-H.Kasmin (HAK), di Hotel Mutiara.

Dalam Salah satu pernyataannya, Suparman menegaskan bahwa Golkar memiliki kewenangan untuk

PT ASDP Ferry Indonesia Akan Tambah Satu Kapal Di Pelabuhan Merak daraan,” katanya.

Menurutnya, kendati jumlah kapal yang siap dioperasikan bertambah banyak, dari 41 menjadi 42 kapal. Namun kapasitas 5 dermaga yang ada di Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauheni, hanya mampu menampung 28 kapal dengan jumlah trip mencapai 85 - 90.

Sebelumnya, PT ASDP Indonesia Ferry, telah mendatangkan kapal dengan panjang 151 meter dan memiliki kapasitas angkut 250 kendaraan campuran. Namun sayang, kapal buatan Jepang tahun 1998 yang diberinama Port Link III yang didatangkan dari Korea ini, harus dilakukan modifikasi ulang untuk disesuaikan dengan dermaga yang ada, agar bisa beroperasi melayani penyeberangan di Pelabuhan Merak – Pelabuhan Bakauheni.

Kepala Cabang PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Utama Merak, Supriyanto menjelaskan, PT ASDP Indonesia Ferry hingga 2014 akan mendatangkan sebanyak tujuh kapal besar.

Dikatakan, jumlah tersebut untuk memenuhi ketersediaan kapal yang melayani penyeberangan di Pelabuhan Merak- Pelabuhan Bakauheni. “Kami harapkan dengan datangnya kapal ini akan menghilangkan kemacetan di Pelabuhan Merak,” katanya. | Yus

Angkot Serang Tidak Mau Masuk Terminal Seruni Cilegon, Trans - Meski sudah dilakukan uji coba operasi Sub Terminal Seruni, namun tetap para sopir angkutan umum (Angkot) jurusan Serang - Cilegon, tidak mau masuk ke Sub Terminal Seruni. Para Sopir mengaku sering mendapatkan keluhan dari penumpang bila masuk ke terminal karena terlalu jauh dan tidak strategis.

Salah seorang Sopir Angkot Serang mengaku, malas untuk masuk ke sub Terminal Seruni, sebab jarak antara jalan protokol dan terminal cukup jauh. Selain itu, para penumpang pun banyak yang meminta turun di tengah jalan akibat takut terlambat ke kantor.

“Sebenarnya memang hanya transit aja dan tidak berhenti atau ngetem, tapi penumpang menge-

luh, dengan alasan terlalu jauh.

Kenapa harus muter-muter,” ujar Udin menceritakan keluhan penumpangnya.

Para sopir sepakat tidak akan mengikuti aturan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon, jika tidak memberikan solusi terbaik.”Kita berencana menggelar aksi demo sebagai bentuk penolakan. Kami ingin ada jalan terbaik,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Retribusi dan Parkir Dishub Kota Cilegon, Uteng Dedi menyatakan, penolakan dari sopir suatu hal yang biasa dikarenakan pemberlakukan sub Terminal Seruni masih baru. “Biasa saja itu mah, kan masih baru,” ujar Uteng. | Yus

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Perwakilan Provinsi Banten : Yusvin M Karuyan

akan dilakukannya adalahmelakukan pembinaan, dan pemantapan penugasan internak fraksi. Tugas penting lainnya menghadapi momentum pemilukada, dan tentunya seluruh anggota fraksi Golkar berkewajiban memenangkan pasangan HAK. Sementara itu, H.Diding Djamaludin , Ketua Fraksi Golkar yang sebentar lagi akan diganti, mengaku legowo, dan menganggap rencana penggantian dirinya merupakan sebuah dinamika politik yang biasa.

“Saya tetap legowo. Tetapi soal alasan saya tidak menghadiri road show Golkar di Maja, saya tidak tahu, dan tidak ada undangan,” kata

Diding saat dihubungi melalui telephone genggamnya, Rabu (3/4/ 2013) lalu.

Diding menyatakan pergeseran jabatan itu bagian dari kewenangan partai. Tentunya, selaku kader partai tetap patsun atas wewenang dan intruksi partai.

“Sekali lagi, saya legowo atas pergantian jabatan saya dari Ketua Fraksi Golkar. Pergantian jabatan, itu hal biasa, dan jabatan itukan bagian dari amanah dan kepercayaan.

Intinya, saya legowo,” katanya.

Diding mengaku sampai sekarang dirinya tidak tahu tentang kabar akan ada pergantian dirinya

dari jabatan ketua fraksi. Sekalipun informasi itu benar, itu akan diterimanya dengan legowo.

“Sebetulnya saya belum tahu kabar itu, dan saya belum membaca media massa (koran). Tetapi, saya kembalikan soal penyegaran, pergeseran jabatan itu domainnya partai,” ujarnya.

Sekretais Dewan Lebak, Eri Rochmat membenarkan surat dari partai Golkar soal pergantian ketua fraksi sudah masuk ke meja pimpinan. “DPRD tinggal mengumumkan pergeseran ketua fraksi dari Parai Golkar itu dalam Rapat paripurna,” kata Eri. | Yus

Kabupaten Pandeglang Berusia 139 Tahun, 96,88 Km Jalan Kabupaten Rusak Berat

TRANSPORTASI

Merak, Trans - PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry, kembali menambah satu kapal untuk dioperasikan di lintasan Pelabuhan Merak - Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Dengan adanya rencana penambahan satu kapal ini, jumlah kapal yang ada di Pelabuhan Merak - Pelabuhan Bakauheni, menjadi 42 kapal.

Humas PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Utama Merak, Mario Sardadi mengatakan, kapal tambahan yang didatangkan dari Inggris dengan nama Port Link I. Kapal tersebut diperkirakan akan berada di Pelabuhan Merak dua pekan mendatang.

“Kapal tersebut memiliki kecepatan 12.000 grt, dan ukuranya besar. Namun saya belum memegang data rincian kapasitas kapal tersebut,” ujar Mario, Kamis (3/4).

Dikatakanya, penambahan kapal ini diharapkan bisa mengantisipasi lonjakan penumpang yang selalu terjadi pada saat musim liburan sekolah dan musim mudik lebaran Idul Fitri. Sebab, dengan adanya kapal baru dengan kapasitas angkut besar, maka kemacetan bisa diantisipasi.

“Kapal ini akan bisa mengantisipasi kemacetan yang kerap terjadi di Pelabuhan Merak akibat adanya peningkatan volume ken-

mengganti kader yang duduk di kursi DPRD, dengan berbagai pertimbangan matang.

“Sebelumnya, kita sudah mengganti wakil ketua DPRD Lebak, Pepep Faisaludin oleh HM.Yogi Rochmat. Sekarang, kita akan kembali mengganti ketua fraksi Golkar,”kata H. Suparman, beberapa waktu lalu.

H.Encup Suprani menegaskan, pergeseran jabatan ketua fraksi di DPRD Lebakmerupakan wewenang partai. “Sebagai kader partai, saya siap menerima tugas partai untuk menjabat ketua Fraksi Golkar Lebak,” ujarnya.

Menurutnya, langkah awal yang

Musim hujan banyak jalanan menjadi kubangan lumpur, musim kemarau polusi udara membuat warga kerap menderita infeksi pernapasan.

Pandeglang, Trans - Kabupaten Pandeglang berusia 139 tahun pada Senin (1/4) lalu. Usia boleh ratusan, tetapi kerusakan infrastruktur masih menjadi persoalan utama di Kabupaten Pandeglang.

Buktinya, dari 723,03 kilometer jalan berstatus jalan kabupaten, 96,88 kilometer di antaranya dalam kondisinya rusak berat, rusak sedang 185,25 kilometer, dan lainnya masuk kategori rusak ringan. Sementara jalan yang mengalami kerusakan sedang tercatat 230,25 kilometer dan yang terbilang baik hanya 213,65 kilometer.

Angka-angka tersebut adalah data yang dilansir Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Dalam data itu juga disebutkan, bila diklasifikasikan berdasarkan materialnya, jalanan di Kabupaten Pandeglang terbagi tiga jenis. Pertama jenis aspal penetrasi (macadam), telford atau kerikil, dan jalan tanah.

Ini artinya, data termasuk ruas jalan yang masih berupa tanah dan kerikil alias tidak diaspal.

Hampir setiap rapat musyawarah pembangunan yang digelar di kabupaten ini persoalan jalan rusak selalu dikeluhkan warga. Bahkan tak hanya dalam pertemuan-pertemuan formal, aspirasi warga ini kerap disuarakan para aktivis LSM dan mahasiswa dalam bentuk unjuk rasa.

Kondisi memprihatinkan tampak di selatan Pandeglang seperti di Patia, Munjul, Angsana, Cibaliung, Cibitung, Cimanggu, dan Sumur. Di wilayah ini, ada sejumlah desa yang jalannya sudah rusak sejak 20 tahun lalu.

FOTO | YUS

Jalan penghubung desa di Kecamatan Munjul yang masih berupa tanah sukar dilalui saat musim penghujan.

Beberapa jalan di wilayah itu malah terakhir kali mendapat polesan aspal saat Presiden RI masih dijabat Soeharto. Setelah itu, jalanan-jalanan desa hanya pasrah diguyur hujan dan dikenai terik matahari, hingga akhirnya menyisakan kerikil, bahkan tanah.

Alhasil, di musim hujan banyak jalanan berubah menjadi kubangan lumpur. Sedangkan di musim kemarau, polusi udara membuat warga kerap menderita infeksi pernapasan. Kondisi ini diperparah lagi dengan datangnya bencana rutin seperti banjir dan tanah longsor atau bahkan pergerakan tanah (land sliding).

Bahkan, dalam bencana banjir beberapa bulan lalu, tercatat 27 titik jalan, irigasi, dan jembatan rusak. Dari penghitungan DPU, bila ke-27 jalan rusak itu diperbaiki, maka membutuhkan dana hingga Rp 44,425 miliar. Jumlah tersebut beda tipis dengan PAD Pandeglang yang hanya Rp 54 miliar pada 2012.

Buruknya infrastruktur yang ada jelas berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Maklum, berbagai hasil bumi andalan Pandeglang seperti padi, kelapa, melinjo, pisang, dan umbi-umbian banyak yang tak terpasarkan lantaran jalan rusak. Kalaupun terpasarkan, harganya pun menjadi tinggi karena dibebani mahalnya

biaya transportasi. Kondisi ini tentu menyulitkan para petani.

Wakil Ketua DPRD Pandeglang Tengku Abdurahman malah menilai koordinasi antara lembaganya dengan Pemkab yang kurang intens membuat setumpuk persoalan infrastruktur ini lamban ditangani. “Bila koordinasi intens maka berbagai masalah yang ada di Pandeglang kami harap bisa diselesaikan dengan cepat,” katanya.

Sedang Bupati Erwan Kurtubi beberapa waktu lalu mengakui bila masalah infrastruktur masih menjadi masalah utama di Pandeglang. Ia pun menargetkan hingga 2014 nanti seluruh jalan kabupaten dapat terhubung dengan jalan antar-desa (poros desa). “Tahun 2013-2014 adalah tahun pembangunan. Karena 2014 nanti sudah tidak ada lagi sekolah rusak, dan melalui RPJMD kami juga mencanangkan pengentasan 14 desa tertinggal per tahun,” tandasnya.

Sementara itu, puluhan mahasiswa dari sejumlah organisasi mahasiswa dan kepemudaan seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan BEM Unma memblokir jalanan di depan Pendopo Pandeglang, Senin (1/4).

Selain memblokir jalan, maha-

siswa juga membakar spanduk HUT Pandeglang serta ban bekas hingga asapnya masuk ke gedung pendopo dan mengganggu pejabat dan undangan yang sedang menikmati jamuan usai upacara HUT Pandeglang ke-139. Pejabat itu makin resah saat mahasiswa melempari pendopo dengan telur.

Aksi itu sebagai bentuk kekecewaan mahasiswa dengan kepemimpinan Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi dan Wakil Bupati Heryani yang dianggap ingkar dari janji-janji masa kampanye.

“Bupati kebanyakan sumpah tapi tak melakukan apapun untuk membenahi dan membangun Pandeglang,” kata Nipal Sutisna, salah satu demonstran dalam orasinya.

Aksi demo ini sempat dipertanyakan oleh sejumlah pejabat di dalam pendopo lantaran dianggap mengganggu acara.

Kapolres Pandeglang AKBP Tb Ade Hidayat saat dikonfirmasi menyatakan, pihaknya tak berkewenangan melarang demonstrasi karena demo sifatnya pemberitahuan. “Sebenarnya dalam pemberitahuan demonya pagi tapi sudah kami tahan dengan harapan rangkaian acara sudah selesai,” katanya. | Yus

Pemkab Diminta Usut Tuntas Persoalan PNPM Integrasi Serang, Trans - Anggota DPRD Kabupaten Serang meminta Pemkab Serang segera mengusut tuntas dugaan permainan uang dalam penentuan pemberian PNPM Integrasi di Kabupaten Serang. Selain itu, pemkab juga harus mengevaluasi proses pemberian bantuan.

Anggota Fraksi PKS DPRD Kabupaten Serang Abdul Muhyi mengatakan, dugaan persoalan tersebut perlu segera ditindaklanjuti Badan Keluar-

ga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP). Mereka harus segera turun tangan untuk mengoreksi dan mengevaluasi persoalan tersebut. “Jika ada penyimpangan, harus ditindak tegas,” katanya.

Menurut Muhyi, pemkab harus segera mencari tahu kebenaran dugaan tersebut untuk menyelesaikan masalah agar menciptakan good government dan good governance. “Itu memang

baru praduga. Kami masih percaya, pengelolaan PNPM sesuai aturan. Namun, jika ditemukan yang tidak profesional harus ditindak tegas. Untuk itu, dugaan tersebut sebaiknya didukung bukti dan laporkan,” katanya.

Apalagi, ujar Muhyi, saat ini banyak bantuan yang masuk ke desa.

“Makanya harus dikelola dengan transparan dan sesuai aturan. Pemkab juga hendaknya meningkatkan perhatian pada desa,” tuturnya.

Sekda Pemkab Serang Lalu Atharussalam Rais mengatakan, belum mengetahui persoalan tersebut. “Saya belum tahu itu, sekarang sedang di Jakarta. Tapi setahu saya gak ada itu (permainan uang),” ungkapnya.

Untuk menindaklanjuti persoalan itu, kata Lalu, pihaknya akan memanggil pihak-pihak terkait untuk mengklarifikasi dugaan tersebut.

“Saya akan panggil pihak yang terkait program itu,” katanya. | Yus

Draf Revisi Perda Hiburan Masih Disempurnakan

FOTO | YUS

Santri di Cilegon ketika melakukan aksi demo menutup tempat hiburan malam.

Cilegon, Trans - Kepala Bagian Hukum Pemkot Cilegon, Heri Mardiana mengungkapkan, Pemkot Cilegon masih berupaya untuk menyelesaikan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang revisi Peraturan Daerah (Perda) Kota Cilegon No. 2 tahun 2003 tentang Izin Penyelenggaraan Hiburan.

Menurut Heri, penyempurnaan draf revisi Perda tersebut, dilakukan agar perubahan yang dilakukan hasilnya bisa maksimal. Dengan demikian, kata dia, diharapkan setelah revisi Perda disahkan, Perda yang telah diperbaharui itu bisa diterima semua pihak. “Hingga sekarang proses draf revisi Perda tersebut, sedang

disempurnakan,” ujar Heri.

Kabag Hukum membenarkan, bahwa Perda yang mengatur kegiatan hiburan yang berlaku sekarang terkesan mandul.

Karena itu, Pemkot Cilegon mengajukan revisi Perda tersebut ke DPRD. Dimana Raperda tentang Revisi Perda Hiburan mesuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2012, dan hingga kini prosesnya belum selesai.

Sebelumnya Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kota Cilegon, Rahmat menilai perubahan Perda tentang izin penyelenggaraan hiburan malam di Kota Cilegon, sudah sangat dibutuhkan. Namun DPRD belum bisa melanjutkan

proses pembentukan perubahan Perda tersebut, karena Pemkot Cilegon tak kunjung melimpahkan draf rancangan revisi Perda tersebut.

Sebelumnya, ratusan santri yang tergabung dalam Himpunan Santri Cilegon (HSC) mendatangi Hotel New Saiki di Jalan Raya Cilegon, Kelurahan Sukmajaya, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Selasa (19/3) lalu. Para santri merasa keberatan dengan fasilitas hotel yang menyediakan musik hidup, billiar, karaoke di dalam hotel.

Selain itu, demonstrasi ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap pengelola hotel yang berkedok rumah makan di Cile-

gon tetapi pad apraktiknya ada hiduran terselubung.

Dalam aksinya para santri menyayangkan sikap organisasi KNPI yang sempat melontarkan statemen bahwa meutup tempat hiburan malam merupakan hal yang sulit dan kompleks. Aset yang menjadi alasan bagi pemerintah Cilegon berupa tempat hiburan dinilai telah menjadi sumber kebobrokan moral di Cilegon.

“Kami berupaya untuk menegakkan amar ma’ruf nahyi mungkar dan mendukung NU. Kami merasa kecewa terhadap pemerintah yang tidak merespon cepat untuk menutup tempat hiburan malam,”ujar Khairulzaza. | Yus

TRANS JABAR

HALAMAN 11

KORAN TRANSAKSI THN 13

NO. 266. TH XIII SENIN, 8-21 APRIL 2013

Satu Juta Lebih Siswa SLTP/SLTA Di Jabar Ikuti Ujian Nasional Bandung, Trans-Satu juta lebih atau tepatnya sebanyak 1.090.993 siswa di Jawa Barat akan mengkuti ujian nasional (UN) tahun ajaran 2012/2013. Para peserta UN tersebut terdiri dari siswa SMA/SMK/ MA sebanyak 426.457 siswa, dan siswa SMP/MTs/Terbuka sebanyak 664.536.

Jadwal yang sudah ditentukan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, untuk tingkat SMA/SMK/ MA akan dilaksanakan pada Senin, tanggal 15-18 April 2013. Untuk tingkat SMP/MTs/Terbuka pada Senin, 22-25 April 2013.

Sementara untuk ujian susulan akan dilaksanakan beberapa hari berikutnya. Untuk tingkat SMA/ SMK/MA akan dilaksanakan pada Senin 22-25 April 2013. Sedangkan

untuk tingkat SMP/MTs/Terbuka pada Senin 29 April-2 Mei 2013.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat, Wahyudin Zarkasyi, saat ditemui membenarkan bahwa peserta ujian nasional tahun ajaran 2012/2013 akan diikuti oleh peserta sebanyak satu juta lebih siswa. Menurut dia, pelaksanaan ujian nasional ini dilaksanakan secara serentak di seluruh tanah air.

Dijelaskannya, mata pelajaran yang akan diujikan untuk semua tingkatan sama sebanyak empat mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

Sebelum mengikuti ujian nasional para siswa terlebih dahulu mengukti ujian sekolah baik tulis maupun praktek.

Lanjut Kadisdik, ujian nasional dilakukan satu kali yang terdiri atas ujian nasional dan ujian nasional susulan. “Ujian nasional susulan hanya berlaku bagi peserta didik yang sakit atau berhalangan dan dibuktikan dengan surat keterangan yang sah,” kata Wahyudin Metode Penilaian Sementara Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Pendas) Disdik Jabar, Yessa Sarwedi HS, menjelaskan tentang metode penilaian ujian nasional tahun ajaran 2012/ 2013. Menurutnya, penilaian mata pelajaran muatan lokal pilihan dan mata pelajaran yang menjadi ciri khas sekolah/madrasah ditentukan oleh masing-masing sekolah.

Lebih Lanjut Yessa mengatakan,

FOTO | ARSO

Wahyudin Zarkasyi.

penilaian dilakukan melalui ujian praktek/atau tertulis atau melalui

penilaian akhir dengan mempertimbangkan hasil-hasil penilaian oleh pendidik sesuai karakteristik mata pelajaran yang bersangkutan. Hasil penilaian dalam ujian mencakup nilai UN dan US/M. Lebih lanjut Yessa menjelaskan, nilai UN adalah nilai yang diperoleh peserta setelah mengikuti ujian nasional. Sementara nilai US/M adalah nilai yang diperoleh peserta ujian setelah mengikuti ujian sekolah/ madrasah yang mencakup semua mata pelajaran, baik dilaksanakan melalui praktek atau tertulis.

Nilai sekolah/madrasah (nilai S/ M) adalah gabungan dari nilai ujian sekolah/madrasah dengan nilai rata-rata rapor semester 1,2,3,4 dan semester 5 dengan menggunakan pembobotan 60 persen untuk nilai

US/M dan 40 persen untuk nilai rapor. “Nilai rapor yang diproleh oleh pihak sekolah adalah nilai rapor murni/atau bukan nilai rata-rata rapor khusus untuk mata pelajaran yang di UN kan, disertai dengan nilai US murni,” kata Yessa Ditambahkan, penyelenggara UN tingkat provinsi mengkoordinasikan pengumpulan dan entry data nilai sekolah/madrasah dan mengirimkannya ke penyelenggara UN Tingkat Pusat paling lambat tanggal 16 April 2013. “Tempat pelaksanaan UN susulan diatur oleh masing-masing penyelenggara tingkat kabupaten/kota dengan mempertimbangkan jumlah peserta dan lokasi jadwal pelaksanaan UN SMP/MTs/Terbuka,” paparnya. | Arso

Lima Paket Pekerjaan Jalan Nasional Di Wilayah II & Metro Bandung Dilelang Rekanan yang dipercaya mengerjakan proyek jalan diminta memperhatikan kualitas.

Bandung, Trans - Sebanyak lima paket pekerjaan Jalan Nasional di Wilayah II dan Metro Bandung sudah dilelang sejak sebulan lalu. Kini para pemenang lelang sudah bersiap untuk melaksanakan pekerjaan lapangan. Kelima paket yang meliputi pekerjaan peningkatan, pelebaran dan pemeliharaan berkala tersebut menyerap anggaran APBN murni hingga Rp 58 miliar lebih.

Sumber Koran Transaksi di Bandung menyebutkan, kelima pemenang lelang kegiatan tahun 2013 ini ditetapkan berdasar Surat Penetapan Kelompok Kerja Konstruksi II Pascakualifikasi ULP Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional II : KU 03.01/Pan-PJP/ POKJA II/Pasca 13/BCN – tertanggal 18 Februari 2013. Sementara Ketua Pokja Lelang ULP Balai Besar Wilayah II dan Metro Bandung adalah Fathurrakhman, S.ST. Paket-paket pekerjaan tahun 2013 di Wilayah II dan Metro Bandung tersebut tiga di antaranya dimenangkan oleh rekanan (kontraktor) asal Bandung, dan dua lainnya oleh rekanan dari luar daerah, yaitu dari Jakarta dan Kabupaten Sumedang Selengkapnya disebutkan sumber, yaitu Paket Peningkatan Jalan Batas Kota Cileunyi-

Nagreg yang kegiatannya meliputi ruas Bandung-CileunyiJatinangor dengan total anggaran Rp 20 miliar lebih dimenangkan oleh PT Biro Asri Bandung.

Sedangkan Paket Pelebaran Jalan Citarum-Rajamandala-Batas Kota Padalarang yang kegiatannya meliputi Cikampek-Purwakarta-Padalarang, dengan total anggaran Rp 7 miliar lebih didapat oleh PT Mulya Natasenjaya Abadi Bandung.

Sementara PT Mega Sukma Bandung khusus di Wilayah II dan Metro Bandung, tahun ini memenangkan Paket Pemeliharaan Berkala Batas Purwakarta-Cisomang yang kegiatannya meliputi Padalarang-CimahiBandung, dengan total anggaran sembilan miliar lebih.

Sedangkan dua kegiatan pemeliharaan lainnya yaitu Paket Pemeliharaan Berkala Cimahi-

Cibeurem dan Nagreg-Batas Kab Bandung/Garut dengan anggaran sebesar Rp 18 miliar lebih dan Rp 4,7 miliar lebih masing-masing dimenangkan KSO oleh PT Lince Ramaoli Raya/PT Dayaputra Mandiri dari Jakarta dan PT Salawati Tandang dari Kabupaten Sumedang.

Jangan Berkolusi Sementara itu pemerhati masalah infrastruktur jalan di Jawa Barat, Budiarso, saat diminta komentarnya menanggapi positif dengan semakin meningkatnya anggaran perbaikan dan pemeliharaan jalan di wilayah Jabar.

Dengan terus meningkatnya anggaran yang dikucurkan baik melalui APBD maupun APBN, ia berharap insfrastruktur jalan baik ruas nasional maupun provinsi di Jabar ke depan akan semakin mantap lagi.

Namun, dia juga meminta pada semua rekanan yang dipercaya mengerjakan proyekproyek jalan khususnya yang berbiaya besar agar melaksanakannya dengan memperhatikan kualitas. “Selama ini kita lihat masih banyak rekanan yang belum optimal dari sisi kualitas.

Buktinya, banyak jalan yang rusak padahal baru saja selesai diparbaiki,” ungkapnya Karena itu, aktivis dan tokoh pemuda yang tinggal di Bandung ini berharap agar kontraktor tidak mengejar keuntungan semata.

Tapi harus bertanggungjawab secara moral untuk kemajuan bangsa. Pada kontraktor “nakal” ia mengingatkan agar tidak lagi mengerjakan proyek secara asalasalan. Dan jangan sekali-kali berkolusi dengan pihak pemberi proyek dalam hal ini Kasatker, PPK atau PPTK. | Arso/Iwan

Bupati Karawang:

Keinginan Masyarakat, Amanah Bagi Pemkab Karawang, Trans - Monitoring Evaluasi dan Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang kali keenam. Saat ini giliran desadesa yang ada di Kecamatan Tegalwaru yang di datangi oleh Bupati Ade Swara dan Jajaran Kepala OPD-nya sebagai pendamping.

Kecamatan Tegalwaru ialah daerah yang terletak di bagian ujung selatan Kab Karawang yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Pangkalan. Pada kesempatan kali ini paling pertama dilakukan oleh protokol Bagian Humas Setda, yaitu menyajikan penjelasan Visi dan Misi Kab Karawang yang dikemas di dalam kesenian Calung dalam penyampaiannya, di lokasi Saba Desa, Kamis (21/3). Acara yang dimulai ba’da Solat Isya pada malam hari tersebut berlokasi di Gesa Mekarbuana, area wisata yang berada di sekitarnya yang merupakan salah satu potensi wisata yang ada di Karawang.

Bupati pun melakukan paparan Kajian Kebijakan Pemkab

FOTO | BUDI

Karawang. Inti yang ditegaskan pada saat itu dominan infrastruktur dan pendidikan, dilanjutkan diskusi dengan masyarakat setempat, yang mendapat apresisi dari bupati apresiasi, masyarakat Kecamatan Tegalwaru dominan memiliki religi yang kuat.

“Teruslah pertahankan masyarakat sekitar sini untuk dapat memiliki akhlakul karimah.

Banyak daerah di negeri ini tercoreng oleh SDM-nya yang pintar. namun tidak memiliki akhlak yang mulia. Menguasai Iptek

bagus, namun jangan jadi bumerang kepada kita karena kita tidak memiliki akhlak mulia,” ujar bupati seraya menyampaikan keinginannya agar para kyai, ulama terlibat untuk mendidik dan menciptakan generasi yang memiliki akhlak yang mulia.

Bupati Ade Swara berjanji, seluruh keinginan masyarakat akan diusahakan untuk memenuhinya. “Ini semua adalah amanah bagi kami. Mohon doa saja dari semua untuk kami,” tuturnya.

Acara yang sudah sampai kepada tengah malam tersebut di akhiri dengan makan malam bersama Bupati dengan masyarakat.

Keesokan harinya bupati melakukan hal yang sudah menjadi kebiasaanya selalu sholat subuh di luar rumah, yaitu di musola. Sebab, ikhwan atau kaum pria memang mempunyai hukum sunnah muakad untuk solat berjamaah di luar rumah.

Ade Swara menempuh jarak sekitar 1 km dengan menanjak untuk menuju sebuah musola kecil. Bupati langsung menjadi jamaah pertama yang hadir di tempat itu, yang kemudian diikuti beberapa masyarakat.

Usai sholat subuh dan berdzikir, bupati berolahraga bersama masyarakat menanjak Curug sampai kepada puncak Curug Bandung. Jarak yang di tempuh kurang lebih 3-4 Km, namun tanpa lelah bupati sampai kepada puncak Curug Bandung untuk melihat potensi wisata yang ada di Ujung Kab Karawang itu.

Ade Swara kemudian sarapan setelah berolahraga, yang dilanjutkan dengan melakukan Penandatanganan Prasasti Kan-

tor Desa Cintawargi, peresmian jembatan Desa Cintalanggeng, penyerahan bantuan komputer dari CSR BRI, pemberian penghargaan kepada kader Posyandu.

Kemudian bupati hadiri nikah massal dan Khitanan Massal diselenggrakan oleh KUA dan UPTD Puskemas Tegalwaru. Selanjutnya Bupati melakukan peninjauan pelaksanaan pemasangan selang air bersih, dan menijau lokasi pembibitan benih pohon.

Tiba waktu sholat Jumat, bupati menunaikannya di Mesjid Al Huda Loji. Bupati melakukan tausiah sedikit untuk mendukung syiar agama. Usai sholat Jumat, bupati bersama masyarakat sekitar lesehan di halaman masjid, makan bersama ratusan jamaah Jumat dengan suasana keakraban.

Tidak berselang lama, bupati melanjutkan agenda kerjanya untuk meninjau Bendungan Waru yang terletak di Desa Wargasetra. Di sini, bupati melakukan diskusi kembali dengan masyarakat desa sampai menjelang waktu ashar di Desa Cigunungsari. | Budi Saputra

FOTO | BUDI

Lokasi Kantor Sekretariat Sepeda Ontel

Lurah Karangpawitan Renovasi Kantor Organisasi Sepeda Onthel Karawang, Trans – Srbagai salah satu wujud kepeduliannya dalam bidang pembangunan di segala bidang, Oman selaku Lurah Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, bersama warganya memperbaiki kantor yang selama ini sudah tidak layak lagi terpakai.

Kantor itu akan digunakan tiga lembaga kanFOTO | BUDI tor sekertariat, yaitu Lemba- Lurah Karangpawitan ga Pemberdayaan Masya- Oman rakat (LPM), Kantor Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kantor Oraganisasi Sepeda Onthel bersama Komunitas Onthel (Berko) Pangkal Perjuangan Perwakilan Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang berada di bahwa Komunitas Sepeda Tua Indonesia (Kosti ) Pusat Jakarta.

Lurah Karang Pawitan, Oman, yang Ketua Umum Organisasi Berko Pangkal Perjuangan Kabupaten Karawang, kepada Koran Transaksi, Jum’at (5/4), mengatakan bahwa biaya renovasi kantor sekretariat tersebut merupakan hasil swadaya masyarakat senilai Rp5.000.000,- “Alhamdulilah bisa berjalan dengan baik.” tutur Oman sambil tersenyum.

Kemudian Anggota sepeda onthel Endang Ajis (67) tahun Warga Kampung Tanjungpura, yang mengerjakan Kantor Sekretariat Sepeda Onthel, mengatakan bahwa kantor sekretariat sangat dibutuhkan. “Saya bekerja di sini tanpa menerima upah,” kata Endang Ajis.

Kepengurusan organisasi sepeda onthel Kabupaten Karawang, yaitu Dewan Pembina 1. Bupati Karawang Drs H Ade Swara MH, Wakil Bupati Karawang Dr. Cellica Nurrachadiana , Sekda Karawang Ir. H. Sumantri, Kepala Badan DPPKAD Hadis Herdiana.

Ketua Dewan Penasehat: Acep Jamhuri ; Anggota: H. Ardita M. Yasin, Ade Suryana, H Mamat Rahmat, Drs H Abdulah Mawardi Nur. Ketua umum: Oman; Sekertaris: Amda Bendahara: Yanti Hurmala. | Budi Saputra

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Perwakilan Jawa Barat : Surasdi Arso (Kep Perw), Syahirwan S. Kota Bandung : M Rechan RR, Elvin Yos, Novianto Kabupaten Karawang : Budi Saputra

Untuk Menjalankan Inpres No 2 Tahun 2013

Pemkab Karawang Bentuk Tim Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Karawang, Trans - Sebagai upaya antisipasi Gangguan Keamanan Dalam Negeri serta agar selalu terciptanya suasana kondusif di daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang membentuk Tim Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, Rapat pembentukan tim itu dilakukan di Kantor Bupati Ruang Rapat lantai 2 Gedung Singaperbangsa, Selasa (26/3) Sore. Rapat yang dikordinatori oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karawang, antara lain dihadiri unsur dari Kepolisian, Kodim 0604, , Polisi Militer, Kejaksaan, dan tentunya Kepala Satuan Pol PP, serta yang lainnya.

Rapat Kordinasi Pemimpin

Daerah (Rakor Kominda), yang ini bertujuan untuk membentuk tim Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri ini, dipimpin oleh Asisten Daerah Pemerintahan, Endang Soemantri, mewakili Bupati Karawang, Bupati Karawang H. Ade Swara, dalam sambutannya, yang dibacakan Endang Soemantri, menyatakan bahwa akhir-akhir ini potensi terhadap munculnya gangguan keamanan dalam negeri dirasakan semakin meningkat. Berbagai kejadian yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia semakin memperkuat pernyataan tersebut.

“Untuk itu, sangat penting bagi kita semua, selaku pihak

yang diberi tanggung jawab dan amanah oleh rakyat, untuk memastikan bahwa kejadian-kejadian tersebut tidak, dan tidak akan pernah terjadi di Kabupaten Karawang. Terlebih Kabupaten Karawang merupakan salah satu daerah yang dapat dikatakan memiliki tingkat kerawanan sosial yang cukup tinggi, yang berpotensi besar terhadap munculnya gangguan keamanan dan ketertiban daerah,” ujarnya.

Menyikapi permasalahan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013, yang mengamanatkan agar semua ja-

FOTO | BUDI

Rapat pembentukan Tim Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.

jaran pemerintahan daerah, TNI, Polri, dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan efektifitas penanganan gangguan keamanan dalam negeri secara

terpadu, sesuai, tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum, dan keagamaan Dalam Negeri

yang kondusif. Harapnya Salah satu yang menjadi titik berat arahan presiden tersebut adalah terkait dengan pembentukan tim terpadu tingkat daerah yang mengikutsertakan semua unsur terkait, guna menjamin adanya kesatuan komando dan pengendalian, serta kejelasan sasaran rencana aksi, pejabat yang bertanggung jawab pada masing-masing permasalahan, serta target waktu penyelesaiannya. “:Kita dituntut untuk mengambil langkah-langkah cepat, tepat, dan tegas serta proporsional, untuk menghentikan segala bentuk tindak kekerasan akibat konflik sosial dan terorisme, dengan tetap mengedepankan aspek hukum, menghor-

mati norma dan adat istiadat setempat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia,” ungkapnya.

Rancangan Rencana Tim Penanganan Gangguan Keamanan dalam Negeri yang akan dibuat Surat Keputusan Bupati Karawang. Susunan tim kepengurusannya diantaranya Ketua Bupati Karawang, Wakil Ketua dari unsur Muspida, ditambah Dan Subdenpom 3/3-1 Karawang Sekretaris I oleh Sekda Kabupaten Karawang dan Sekretaris II oleh Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Karawang. Untuk anggota dari berbagai unsur seperti Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan lain sebagainya. | Budi Saputra

TRANS JABAR

HALAMAN 12

KORAN TRANSAKSI THN 13

NO.266. TH XIII SENIN, 8-21 APRIL 2013

Olah Raga Sepatu Roda Kebanggaan Karawang Karawang, Trans - Pemerintah Kabupatan Karawang melalui Perserosi (Persatuan Olah Raga Sepatu Roda Seluruh Indonesia) Karawang menggelar Kejurnas yang diikuti oleh 27 klub dan 337 atlet, di Lapangan Karang Pawitan, selama 3 hari (29-31 Maret 2013).

Kejurnas terbilang meriah dengan suguhan pertandingan Sepatu roda lintas nasional juga lintas usia.

Bupati Karawang, Drs. H. Ade Swara MH mengatakan bahwa kejurnas sepatu roda ini merupakan suatu kebanggaan bagi rakyat

Karawang. Selain acaranya yang mencangkup nasional, kegiatan ini merupakan modal awal yang luar biasa untuk menjadi olahraga andalan selain dayung, dan sepakbola.

“Ini merupakan prestasi yang luar biasa buat Karawang dengan adanya kejuaran ini diharapkan dapat menelurkan atlet baru yang handal dalam olahraga khususnya Sepatu Roda di Karawang,” katanya Bupati Ade Swara bernjanji akan memelihara apa yang menjadi fasilitas lapangan andalan yang didesain

untuk sepatu roda ini yaitu Lapangan Karang Pawitan, bahkan menyetujui diadakan kejurnas rutin tiap tahun di Kabupaten Karawang sesuai dengan harapan Ketua Perserosi Karawang Dadang S Muchtar, yanh juga mantan Bupati Karawang itu.

Pada kesempatan tersebut tampak terlihat Bupati H. Ade Swara bersama Dadang S Muhtar berdiskusi secara akrab dan santai. Pembahasan yang dilakukan, yaitu bagaimana mengolah bakat para atlet asli Karawang dan sebisa mu-

ngkin bisa mengharumkan nama Kab. Karawang.

Sedangkan Dadang S Muchtar selaku Ketua Porserosi mengatakan tujuan diadakannya kejurnas adalah guna menelurkan bibit atlet yang mumpuni yang akan diikutsertakan dalam PON nanti. “Selain itu kita juga kan berusaha untuk memasyarakatkan Olahraga dan mengolah ragakan Masyarakat,” tuturnya.

Dikatakannya, kejurnas diikuti oleh usia 19 - 15 tahun guna mencari bibit untuk Porda Dan PON.

“Pertandingan akan berlangsung 3 hari mulai hari ini (29/03) hingga hari minggu (31/03), dengan harapan kembali menelurkan bibit yang akan melaju ke PORDA dan PON,” katanya.

Perlu diketahui Karawang telah memecahkan rekor dengan meraih emas di PON tahun lalu. “Prestasi luar biasa telah didapatkan Karawang pada PON yang lalu, dalam olah raga ini Karawang berhasil mendapatkan Emas,” katanya.

Para peserta berada diboth masing-masing melakukan pertandi-

ngan sepatu roda di lapangan Karang Pawitan yang memiliki panjang track sepanjang 200 meter, yang dilepas langsung oleh Bupati Karawang H. Ade Swara dan Ketua Perserosi Karawang Dadang S. Muchtar.

Masing-masing peserta memiliki kelompok sesuai dengan umur dan klasifikasinya. Kelompok dibagi mulai dari A sampai F. Sementara itu khusus di kelompok F peserta tidak dipatok usia dan dibebaskan bagi siapapun yang ingin mengikuti acara. | Budi Saputra

Karawang Launching BOPF FOTO | BUDI

Pembukaan Karawang Agro Expo 2013.

Kar gro Expo 20 13 Karaawang A Ag 2013 Karawang, Trans - Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Perhimpunan Penyuluh Pertanian (Perhiptani) berkerjasama dengan Dinas Tanhutbunnak Karawang dan BP4K Karawang menyelenggarakan Karawang AGRO EXPO 2013 (KARGO). Kabupaten Karawang menjadi lokasi yang dipilih untuk penyelenggaraan event ini, karena diakui salah satu lumbung padi nasional.

KARGO mengusung misi, “Melalui Karawang AGRO EXPO Kita Wujudkan Ketahanan Kedaulatan dan Kemandirian Pangan.” KARGO ini dilaksanakan di Lapangan Karangpawitan selama 10 hari dari tanggal 4-13 April 2013.

Saat acara itu dibuka, Kamis (4/4), Bupati Karawang Drs H. Ade Swara dalam sambutannnya mengatakan, sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan daerah dan nasional.

Peranan sektor pertanian bukan saja memberikan andil terhadap ketahanan pangan, tetapi juga memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan perekonomian secara menyeluruh, baik menyangkut pendapatan petani itu sendiri, pendapatan daerah, maupun penyerapan tenaga kerja.

Bupati mengatakan, Karawang sebagai salah satu lumbung pangan nasional merupakan pilihan tepat, guna mempromosikan potensi dan produk agro beserta industri pendukungnya.

“Kabupaten Karawang juga dikenal dengan hasil Agro yang luar biasa dan telah dikenal umum dan juga produk olahannya,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Wamen Pertanian dan Bupati Karawang menyempatkan melihat hasil pertanian di stand stand yang tersedia di KARGO ini. Sempat pula di gelar Konfrensi Pers tanya jawab dengan Pelaku Tani yang Umumnya datang dari Prov Jabar dan Khususnya dari Kab. Karawang. | Budi Saputra

Jalan Sehat Rengasdengklok 2013

BOPF untuk menjawab lima persoalan infrastrukur sekolah, hasil didik, manajemen yang kurang efektif, mahalnya biaya pendidikan, dan PPDB. Karawang, Trans - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang melaksanakan ‘launching’ Biaya Operasional Perawatan Fasilitas (BOPF) SD/ MI, SMP/MTs, SMA/MA/ SMK negeri dan swasta dan PNFI tahun 2013.

Acara yang dilaksanakan di Aula Husni Hamid, Pemda Karawang itu dipadukan dengan penandatanganan fakta integritas kepala sekolah dan komite sekolah pada PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru).

Kabupaten Karawang merupakan daerah perintis BOPF dan menjadi perhatian nasional. Ini bukti perkembangan Kabupaten Karawang, termasuk perkembangan di bidang pendidikan.

BOPF ini diluncurkan untuk menjawab lima persoalan pendidikan di Karawang, diantara-

FOTO | BUDI

Launching Biaya Operasional Perawatan Fasilitas.

nya infrastrukur sekolah, hasil didik, manajemen yang kurang efektif, mahalnya biaya pendidiakn dan PPDB. Dijelaskan Kepala Disdikpora Karawang, Drs. Agus Supriatman, tahun 2012 lalu pihaknya telah melakukan rehab sekolah yang cukup banyak yakni 2.307 lokal dibanding tahun sebelumnya, sehingga daya tampung siswa baru kini dianggap cukup.

Selain itu, Disdikpora Karawang berupaya meningkatkan pendidikan dan melakukan penguatan KKG (Kelompok Kerja Guru) dan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) yakni kualitas kepala sekolah dan guru.

Lebih lanjut Kadisdik Agus

menjelaskan, kerja sama dengan DBE (Disentralization Basic Education) selama ini sudah efektif, pihaknya sudah melaksanakan TOT (Training of Trainer) kepada guru.

Mengenai permasalahan manajemen pendidikan pihaknya telah melaksanakan rapat daerah dan ‘work shop’ dengan sasaran kepada kepala sekolah sebagai internal SDM (Sumber Daya Manusia) di sekolah agar bisa melaksanakan kontrol sekolah dengan lebih baik.

Soal biaya pendidikan, ada peningkatan jumlah anggaran yang cukup besar tahun 2013 ini yaitu Rp 84 miliar dibanding tahun 2012.

Dana sebesar itu, kini dianggap bisa menangani biaya pen-

didikan dan tak hanya untuk pendidikan formal, juga untuk membiayai pendidikan non formal, dengan kehadiran BOPF ini bisa membebaskan biaya pendidikan di Kabupaten Karawang.

BOPF ini akan dilaksanakan mulai tahun ajaran 2013, sementara tahun ini BOPF diberikan bagi kelas 10, tahun berikutnya 2014 akan diberikan untuk kelas 10 dan 11, kemudian tahun 2015 diberikan untuk kelas 10, 11 dan kelas 12, sehingga semua jenjang pendidikan dari SD hingga SMA negeri-swasta bisa gratis total.

“Kita akan berusaha supaya BOPF terus diberlakukan di Kabupaten Karawang,” ungkap Kadisdikpora Kab Kara-

wang tersebut.

Sedangkan Bupati Karawang, Drs. H. Ade Swara mengatakan, pendidikan merupakan faktor penting untuk mensejahterakan masyatrakat dan pendidikan dianggap utama. Sedangkan, daya tampung pendidikan sekolah negeri harus sesuai dengan jumlah lulusan, karena jika tidak sesuai akan banyak lulusan SD dan SMP yang ‘drop out’.

Dengan begitu Pemda Karawang memberikan biaya untuk membantu lulusan sekolah, agar tidak ‘drop out’ dan bisa terus sekolah tanpa dibebankan biaya pendidikan.

“Kami menyadari alokasi BOPF tahun ini baru dapat direalisasikan untuk kelas 10 dan belum memberikan operasional yang maksimal untuk sekolah, maka kami pun mempersilahkan bagi masyarakat yang akan membantu sekolah, asal jangan pembiayaan yang tumpang tindih dengan yang sudah dianggarkan pemerintah,” ujar bupati.

Pada kesempatan itu juga dilaksanakan penandatangan Pakta Integritas kepada para kepala sekolah se-Kab Karawang, untuk berkomitmen agar tidak menerima penititipan siswa atau pendaftaran secara illegal.

Penandatanganan tersebut dilakukan di hadapan Bupati H. Ade Swara, Kadisdikpora serta Anggota dewan Komisi D dan mendapatkan giliran pertama Kepala SMAN 5 Karawang dan dilanjutkan dengan yang lainnya. | Budi Saputra

Bupati Ade Swara Ambil Sumpah 7 Pejabat Eselon III & IV

FOTO | BUDI

Pelepasan acara Jalan Sehat Rengasdengklok 2013.

Karawang, Trans - Ratusan peserta yang dominan anggota keluarga, bapak, ibu dana Anak mengikuti acara yang bertajuk “Jalan Sehat Rengasdengklok 2013”, yang mengambil tema “Jiwa dan Raga Sehat Membentuk Manusia yang Dinamis dan Harmonis,” Minggu (31/3), di sekitar area Tugu Proklamasi.

Kegiatan yang dibuka dan dilepas Ketua TP PKK Hj Nurlatifah Ade Swara itu diikuti oleh ratusan peserta. Antusias masyarakat sekitar mengikuti acara ini awalnya memang tidak begitu banyak, namun saat diumumkan oleh panitia setempat bahwa Hj Nurlatifah istri Bupati datang hadir masyarakat tertarik untuk ikut.

Ketua TP PKK Hj Nurlatifah dalam kesempatan tersebut menyambut baik kegiatan jalan sehat yang diselenggarakan di Kecamatan Rengasdengklok itu. Sebab, dapat meningkatkan kesehatan para peserta, juga dapat menjadi media untuk meningkatkan tali silaturahmi antara masyarakat.

“Untuk itu, saya atas nama Ketua TP PKK menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para panitia penyelenggara,” ujarnya.

Dia mengaku mendukung berbagai macam kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh berbagai komponen masyarakat.

“Terlebih olahraga dapat membawa menjadikan kita tubuh kita tetap sehat, Jasmani maupun Rohani,” ungkapnya Hj Nurlatifah berharap kepada para masyarakat Rengasdengklok dan sekitarnya agar melestarikan tempat bersejarah, dan jangan sengaja mencoret atau mengotori tugu bersejarah ini.

“Jangan hanya pemerintah saja yang dituntut untuk memelihara, dipelihara namun masyarakat sekitar tidak merawat gimana jadinya? Ini salah satu bukti Kemerdekaan karena Karawang adalah Kota Pangkal Perjuangan,” ujarnya.

Tugu di tempat itu akan dikelilingi oleh pagar pembatas dan akan difungsikan seperti tempat wisata, dan mendapat dukungan dari Hj Nurlatifah. “Ini saya ungkap karena saya sebagai Anggota DPRD Kab Karawang. Mari kita rawat tugu atau tempat bersejarah yang ada di Kecamatan Rengasdengklok ini,” ucapnya. | Budi Saputra

Karawang, Trans - Bupati Karawang, H. Ade Swara mengambil sumpah tujuh pejabat eselon III dan IV di Plaza Pemda Karawang, Senin (1/4). Ketujuh pejabat tersebut merupakan bagian dari 309 pejabat eselon II, III, dan IV yang dilantik beberapa waktu lalu.

Ketujuh pejabat tersebut berhalangan hadir pada kesempatan tersebut, sehingga dilakukan upacara pengambilan sumpah susulan.

Bupati Karawang, H. Ade Swara dalam kesempatan tersebut mengatakan, pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, diamanatkan pada PP No. 100 Tahun 2000 jo PP No. 13 Tahun 2002, terutama pada pasal 4 ayat (2) bahwa PNS yang diangkat dalam jabatan struktural wajib dilantik dan mengucapkan sumpah dihadapan pejabat yang berwenang.

Dalam penjelasan pasal tersebut, bahwa pelantikan PNS yang telah diangkat dalam jabatan struktural dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan pengangkatannya kemudian.

Pentingnya prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut kembali dijelaskan dalam Peraturan Kepala BKN No. 13 tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, bahwa PNS yang menduduki jabatan struktural yang ditingkatkan eselonnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan pengangkatannya wajib dilantik dan diambil sumpahnya oleh pe-

Andi Bhakti Gantikan Hj. Fatimah Sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kab Karawang

FOTO | BUDI

FOTO | BUDI

jabat yang berwenang.

Di sisi lain, lanjut Bupati, dalam pasal 3 PP No. 53 tahun 2010, setiap PNS wajib mengucapkan sumpah/janji jabatan.

Kemudian dijelaskan dalam pasal 9 bahwa PNS yang melanggar terhadap kewajiban mengucapkan sumpah/janji jabatan dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah.

Hukuman disiplin tingkat sedang tersebut adalah : Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; serta Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

Bupati melanjutkan, pelaksanaan mutasi baik rotasi maupun promosi jabatan merupakan hal yang lumrah dalam dinamisasi roda pemerintahan, karena disamping sebagai tuntutan guna penyegaran, peningkatan etos kerja, peningkatan kapasitas kelembagaan dan bagian dari pola pembinaan karier bagi yang bersangkutan.

Di sisi lain, mutasi pegawai

senantiasa dilakukan secara objektif dan normatif berdasarkan ketentuan perundang-undangaan bidang kepegawaian serta atas dasar masukan dan rekomendasi dari baperjakat, dengan dilandasi oleh berbagai pertimbangan yang mencakup daftar urut kepangkatan, latar belakang pendidikan formal, serta pengalaman dan prestasi kerja pegawai yang bersangkutan.

Bupati juga berharap kepada para pejabat tersebut untuk segera melakukan konsolidasi di lingkungan kerja saudara yang baru, sehingga tidak tercipta kekosongan dalam kinerja pemerintah daerah.

Selain itu, dalam pelaksanaan tugas ke depan, saya juga mengingatkan kembali kepada saudara sekalian untuk senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik, antara lain harus profesional, transparan, akuntabel, berkeadilan, efisien, dan efektif, serta bermartabat yang diaktualisasikan dalam sistem manajemen pemerintahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. | Budi Saputra

Karawang, Trans - Perubahan terjadi pada jabatan di tingkat pucuk pimpinan Kantor Pertanahan Karawang. Andi Bhakti, SH telah secara resmi menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Karawang, menggantikan kedudukan Dra.Hj. Fatimah Saleh, M.Si, yang dipromosikan ke daerah lain.

Dalam prosesi lepas sambut kedua pejabat lama dan baru yang berlangsung di Aula Kantor Pertanahan, Kamis (4/4), Bupati Karawang diwakili oleh Kepala Bagian Setda Kab Karawang mengatakan bahwa dalam era perkembangan global yang begitu pesat, pertanahan merupakan hal yang sangat strategis dan sensitif, yang memerlukan penanganan sangat serius, memiliki kepastian, ketegasan sekaligus kearifan.

“Pengelolaan pertanahan tidak terlepas dari filosofis bangsa bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sebagiamana telah diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945,” ujarnya Bupati atas nama pemerintah dabupaten dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Karawang, menyampaikan ucapan selamat kepada H Andi Bakti SH, yang sebelumnya menjabat Kepala BPN Makasar.

Kepada Dra Fatimah Saleh M Si, juga disampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, karena bagaimanapun dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di Kabupaten Karawang, telah sangat banyak memberikan andil, bukan hanya sebagai kepala kantor pertanahan, tetapi juga andil sebagai masyarakat yang turut membangun serta memajukan Kabupaten Karawang. | Budi Saputra

TRANS JATIM

HALAMAN 13

KORAN TRANSAKSI THN 13

NO. 266. TH XIII SENIN, 8-21 APRIL 2013

Bupati Blitar: Jaga Citra Pemerintah Daerah Blitar, Trans - Peringatan HUT Satpol PP ke-63 dan HUT Linmas ke-51 tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Pasalnya, sesuai dengan PP Nomor 06 tahun 2010, tugas pokok dan fungsi Linmas menjadi bagian dari Satpol PP, sehingga selain penegak Perda, Trantibum, juga mempunyai tugas dan fungsi membantu dalam penanganan bencana dan Pamsung Pemilu, Pemilukada.

HUT Satpol PP kali ini sekaligus menandai dimulainya pemakaian seragam Linmas bagi karyawankaryawati Kabupaten Blitar, Senin, 1 April 2013, dan seterusnya dipa-

kai setiap hari Senin.

Menariknya, dalam acara dilaksanakan pemberian penghargaan kepada pemenang lomba Poskamling. Juara 1 Desa Karangsono, Juara 2 Desa Olak Alen dan Juara 3 Desa Kalipang. Dilaksanakan juga penyerahan secara simbolis SK Kenaikan Pangkat periode April 2013, dan Penyerahan SK CPNSD dan Tenaga Honorer kategori I di lingkungan Pemerintah kabupaten Blitar yang tepat waktu dan tepat bayar.

Artinya, kenaikan pangkat periode 1 April antara SK dapat diterimakan pada 1 April dan pada waktu yang sama dapat menerima peruba-

han gaji bagi PNS, yang pada saat ini telah memenuhi syarat kenaikan pangkat.

Bupati Blitar H. Herry Noegroho mengatakan, kenaikan pangkat 1 April 2013 bagi PNS Kabupaten Blitar, dengan rincian sebagai berikut; Golongan III/d ke bawah diusulkan sebanyak 644 disetujui 623, golongan IV/a dan IV/b diusulkan 187 dan disetujui 185, dan golongan IV/c dan IV/d d usulkan sebanyak 9 orang, dan masih diproses di BKN dan Sekretariat Negara.

Bupati Blitar juga berharap, CPNS Honorer Kategori 1 yang diangkat untuk segera menyesuaikan

FOTO | FAUZI

Bupati Blitar Herry Noegroho.

diri dengan tugas dan pekerjaannya.

Dalam HUT yang mengambil

Buntut Terbitnya Ijin Prinsip PT KGM

Pejabat Pemkab Blitar Dilaporkan Ke Polda Jatim Ijin lokasi untuk industri besar di wilayah Kecamatan Garum dan tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Blitar, Trans - Ketua Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) Joko Prasetyo rupanya tidak main– main. Dengan surat bernomor 0590/GPI-Bl/IV/2013, tanggal 2 April 2013, dia telah melaporkan beberapa pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar ke Kapolda Jawa Timur (Jatim) terkait Surat Ijin Prinsip yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap (KPTSP) Kabupaten Blitar untuk pendirian pabrik gula di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar.

Untuk mendukung penyelidikan dan penyidikan yang akan dilakukan oleh Polda Jatim, surat Ketua GPI juga melampirkan bukti-bukti pendukung. “Dengan terbitnya surat ijin prinsip pendirian pabrik gula milik PT Kencana Gula Manis (PT KGM) tersebut, terjadi dugaan pelanggaran terhadap perda dan undang-undang,” ujar Joko Prasetyo kepada Koran Transaksi, belum lama ini.

Pelanggaran terjadi karena Pemkab Blitar telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2008-2028, tanggal 16 Juli 2009, yang berlaku sejak diundangkan pada tanggal 21 Agustus 2009.

Landasan yang digunakan untuk menyusun perda tersebut menggunakan 29 undang-undang, 27 peraturan pemerintah, 1 peraturan presiden, 3 keputusan presiden, 6 peraturan menteri, 2 keputusan menteri, 2 perda provinsi.

“Semua itu merupakan peraturan yang memiliki validasi sangat tinggi dan legalitas yang sangat kuat, serta akuntabilitas yang tidak

diragukan. Tidak ada ruang dan celah yang bisa menyatakan perda itu impoten atau lemah. Kenyataan dalam pelaksanaanya, apakah Perda RTRW Kab. Blitar setangguh dan sehebat landasanya itu,” ujar Joko kecewa.

Ternyata, lanjut Joko, pada 30 Maret 2011 Pemkab Blitar melalui kantor KPTSP telah mengeluarkan ijin prinsip No. I.P 503/15/409.304/ KPTSP/III/2011. Kemudian dilanjutkan ijin lokasi pendirian pabrik gula yang berlokasi di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum oleh PT Kencana Gula Manis. Luas lahan yang diijinkan 25 hektar, dengan nilai investasi lebih kurang Rp.1,3 triliun.

“Ijin lokasi pertama telah habis berlakunya tahun 2012 dan saat ini telah diperbaharui ijin lokasi baru untuk yang kedua kalinya. Penerbitan ijin lokasi inilah yang diduga mengakibatkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran,” ungkapnya.

Dalam Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disebutkan dalam pasal 56 (huruf a), bahwa industri besar di wilayah Kabupaten Blitar dikembangkan di Kecamatan Binangun. Kemudian (huruf b) menjelaskan bahwa pengembangan industri besar dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kenyatanya Pemkab Blitar menerbitkan ijin lokasi untuk industri besar di wilayah Kecamatan Garum dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena lokasi yang akan digunakan untuk mendirikan pabrik gula tersebut merupakan lahan yang sudah ditetapkan dalam Perda RTRW Kabupaten. Blitar sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (sawah abadi),” beber Joko.

Selain itu, kata Joko, dalam Perda RTRW pasal 59 Ayat (6) (huruf i) menetapkan bahwa sawah abadi diarahkan di Kecamatan Garum, Talun, Selopuro, Gandusari, Nglegok, Sanankulon, Wonodadi, Udanawu, dan Kecamatan Kademangan. “Artinya, lahan pertanian pangan berkelanjutan telah ditetapkan dalam Perda RTRW, meskipun belum ada atau belum ditetapkan dalam rencana rinci tata ruang,” ter-

FOTO | FAUZI

Joko Prasetyo Ketua GPI.

ang Joko.

Lagi pula, kata ketua GPI itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, disebutkan dalam Pasal 26 Ayat (4), bahwa dalam hal rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada. Lahan pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kab/Kota. “Artinya, lahan pertanian pangan berkelanjutan telah ditetapkan dalam Perda RTRW Kabupaten Blitar,” tegasnya.

Pejabat Pemkab Blitar yang telah menerbitkan ijin lokasi pendirian pabrik gula PT KGM di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, menurut Joko, selain melanggar Perda Nomor 5 Tahun 2009, juga melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. “Sanksi pidananya sudah jelas dan tegas bagi pejabat yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Secara rinci Joko menjelaskan, ada delapan pasal dalam Perda RTRW dan 1 (satu) pasal dalam UU Nomor 41 Tahun 2009 yang diduga dilanggar, berkaitan dengan penerbitan ijin lokasi pendirian pabrik gula di Kelurahan Bence Kecamatan Garum, di antaranya Pasal 15 butir 3 huruf e, yang berbunyi, “Mempertahankan fungsi kawasan pertanian yang sudah ada sesuai dengan peruntukannya.”

Kemudian dijelaskan dalam hu-

ruf b, “Pengembangan zona industry yang polutif berjauhan dengan pemukiman.” Pasal 59 butir 6 huruf a, juga menegaskan, “Mempertahankan fungsi kawasan pertanian yang sudah ada sesuai dengan pemukiman. Dan, pada huruf b dinyatakan, “Membatasi kegiatan pembangunan disekitar kawasan pertanian potensial. Bahkan, pada huruf i menetapkan bahwa sawah abadi yang diarahkan di Kecamatan Garum, Talun, Selopuro, Udanawu, Kademangan, Selanjutnya pasal 65 Kawasan Peruntukan Industri, pada huruf b dinyatakan bahwa industri besar di wilayah Kabupaten Blitar dikembangkan di wilayah Kecamatan Bunangun. Kemudian huruf c menjelaskan bahwa pengembangan industri besar dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lalu, Pasal 64 huruf q menyatakan bahwa pada lahan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari lahan abadi pangan di kawasan perdesaan tidak boleh dilakukan alih fungsi lahan abadi pangan.

Pasal 84 huruf c juga menyatakan bahwa pada kawasan tidak terbangun atau ruang terbuka untuk pertanian yang produktif harus dilakukan pengamanan khususnya untuk tidak dialih fungsikan non pertanian.

Bahkan dala, pasal 86 huruf b, butir 2, ada ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian, kecuali untuk pembangunan sistim jaringan prasarana utama. Dan, pasal 89 butir 7 juga menyatakan, setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan ijin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan ijin yang tidak sesuai rencana tata ruang.

Sedangkan dalam Undang-Undang 41 Tahun 2009 yang diduga dilanggar adalah, pasal 44 butir 1: “Lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pengan berkelanjutan dan dilarang dialihfungsikan.” Kemudian pasal 50 butir 1: “Segala bentuk perijinan yang mengakibatkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan batal demi hukum kecuali untuk kepentingan umum sebagaiamana dimaksud dalam pasal 44 ayat 2.” | Fauzi

tema “Satuan Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Konsisten Menjaga Citra dan Wibawa Pemerintah Daerah Melalui Tugas Pokok dan Fungsi” pada Senin (1/4) itu, Herry Noegroho mengungkapkan bahwa tema itu sangat tepat dan strtegis, bila dikaitkan dengan eksistensi Satpol PP dan Satuan Linmas selama ini.

“Dengan peran dan fungsi tersebut pemerintah tetap memiliki komitmen yang tinggi terhadap potensi Satpol PP dan Satuan Linmas agar dapat terus berdayaguna dan berhasil guna bagi masyarakat banyak dalam menunjang program peme-

rintah,” ujarnya.

Seiring bertambahnya usia, Bupati Blitar berharap agar Satpol PP dan Satuan Linmas dapat terus memelihara dan meningkatkan eksistensinya dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.

“Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah perlunya meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM aparat Satpol PP dan Satuan Linmas, sehingga menjadi profesional dalam mengemban tugasnya, khususnya membantu menjaga citra dan wibawa pemerintah daerah,” jelasnya.| Fauzy

Wakil Bupati Blitar, H. Rijanto:

PNS Harus Bersikap Netral Blitar, Trans - Tahun 2013 merupakan tahun politik, karena bakal digelar pesta demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, serta Pemilihan Kepala Desa serentak di wilayah Kabupaten Blitar, disusul kemudian Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden di Tahun 2014.

Atas dasar itu, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar melakukan Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No.7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, mengingat Pegawai Negeri Sipil merupakan aparatur negara dan abdi masyarakat yang harus bersikap netral, tidak berpolitik praktis.

Wakil Bupati Blitar, H. Rijanto saat membuka sosialisasi tersebut di Ruang Perdana Kantor Bupati Blitar, Rabu (3/ 4), menjelaskan tentang ketentuan larangan PNS menjadi pengurus atau anggota partai politik masuk dalam PP No.37 Tahun 2004.

“PNS diharapkan tetap profesional menjalankan tugas dan fungsinya sebagai abdi negara,tetap meningkatkan mutu dan integritas baik dalam melayani masyarakat,” tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan Plh. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar, Drs.Heri Poernomo, MM. Dalam laporannya, ditegaskan, maksud dan tujuan dari sosialisasi ini sebagai langkah memantapkan komitmen, pemahaman PNS pada tugas dan fungsinya.

Selain itu, sosialiasai terkait adanya sistem baru dalam pencalonan anggota legislatif bagi PNS, yaitu adanya peraturan dari KPU No.7 Tahun 2013.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Drs. Palal Ali Santoso, MM mengirim surat kepada kepala SKPD se-Kabupaten Blitar. Dalam suratnya Nomor 800/430/409.205/20113, tanggal 2 April 2013 perihal Syarat-Syarat Pencalonan Anggota Legislatif, baik pusat maupun daerah.

Sekretaris Daerah menjelaskan, sesuai dengan peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013, pasal 4, bahwa bakal calon anggota legislatif baik pusat maupun daerah adalah WNI terdaftar sebagai pemilih, bersedia bekerja penuh waktu, dan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, PNS, anggota Tentara Republik Indonesia, anggota Kepolisian Negara RI, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada

FOTO | FAUZI

Wakil Bupati Blitar H. Rijanto.

BUMN/BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

Sekretaris Daerah meminta, surat tersebut juga diinformasikan kepada masyarakat khususnya camat yang juga harus meneruskan informasi ini kepada Kepala pemerintahan Desa/Kelurahan.

Dalam sosialisasi itu, Ketua KPU Kabupaten Blitar, Miftakhul Huda ST M.Si, yang tampil sebagai narasumber, menjelaskan bahwa jika dari unsur PNS/TNI/Polri mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, surat pengunduran diri disahkan oleh pejabat berwenang dalam bentuk Surat Keputusan Pemberhentian (SKP).

“Apabila SKP belum diterbitkan maka dibuktikan dengan Surat Keterangan yang ditandatangani atasan langsung yang menerangkan telah setuju dan akan memproses sekaligus menerbitkan Keputusan Pemberhentian oleh pejabat yang berwenang,” jelasnya.

Dia mengatakan, SKP paling lambat diterima KPU pada masa perbaikan DCS, serta bakal calon yang telah mengundurkan diri tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dalam DCT (23-8-2013).

Mantan aktivitis itu juga menjelaskan, peserta pemilu yang lolos verifikasi yaitu Partai Nasdem, PKB, PKS, PDI-P, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP, Partai Hanura, Partai Aceh, Partai Nasional Aceh, Partai Damai Aceh, PBB dan PKPI. Untuk ketiga partai yakni Partai Aceh, Partai Nasional Aceh dan Partai Damai Aceh, suara khusus untuk wilayah Aceh.

Perlu diketahui, sudah terdaftar sekitar 600 bakal calon anggota legislatif yang akan diverifikasi. Padahal yang tersedia hanya 50 kursi. | Fauzy

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Provinsi Sumatera Selatan : Tabrani (Kepala), Nas H (Wakil).

Biro Blitar : Fauzy Effendy

Pawai Budaya Ramaikan Hari Jadi Ke-107 Kota Blitar Blitar, Trans - Tahun 2013 ini Kota Blitar telah berusia 107 Tahun. Kota yang dikenal tempat lahirnya sang Proklamator Ir Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia, yang secara legal formal didirikan pada tanggal 1 April 1906, dan dalam perkembangannya ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Blitar.

Untuk menandai persis 107 tahun Kota Blitar, seperti biasanya diadakan upacara di Alun alun Blitar, dan seluruh pesertanya menggunakan pakaian Djaman Doeloe (Djadoel), kecuali peserta dari TNI dan Polri. Ini memang membuat daya tarik tersendiri bagi warga Kota Blitar dan sekitarnya.

Upacara berpakaian Djadoel ini dimaksudkan untuk mengingatkan kembali masyarakat ke jaman tempo doeloe, disamping untuk melestarikan tradisi berbusana Djaman Doeloe ( Dja-

doel)—yang yang saat ini mulai tergilas budaya barat, karena modernisasi jaman—terlebih bagi kalangan anak muda yang kebanyakan merasa malu, karena dianggap bukan tradisinya lagi alias kuno.

Dalam sambutannya, Walikota Blitar, Samanhudi Anwar, mengatakan bahwa peringatan Hari Jadi Kota Blitar ke-107 ini sengaja mengambil tema “Dengan Semangat Rukun Adawe Santoso Kita Cerdaskan Generasi Bangsa”, selain untuk melestarikan budaya bangsa yang sudah mulai terkikis oleh budaya barat, juga untuk mengenang kembali sejarah bangsa Indonesia.

“Setiap rangkaian kegiatan terkandung makna pendidikan, baik pendidikan dalam pengertian sekolahan, maupun pendidikan dalam arti yang sangat luas. Di dalamnya ada aspek

FOTO | FAUZI

Walikota Blitar memberangkatkan peserta Pawai Budaya.

pendidikan yang bisa mencerdaskan seluruh lapisan masyarakat Kota Blitar,” jelas Samanhudi saat diwawancarai Koran Transaksi, usai memimpin upacara.

Walikota Blitar menambahkan, upacara dengan memakai pakaian Djadoel ini akan terus

dilaksanakan dan menjadi agenda rutin Kota Blitar tiap tahun, untuk menarik wisatawan domestik maupun manca negara.

Pagi itu juga diadakan lounching blangkon khas Blitar, kemudian dilanjut dengan pawai budaya, dimana semua peserta dari bebrbagai wilayah meng-

gunakan pakaian Djadoel.

Acara yang digelar, Senin (1/4), dimulai pukul 08.30 WIB, dan diikuti oleh seluruh SKPD di lingkup Pemkot Blitar, dan beberapa kelompok masyarakat Kota Blitar. Mereka menampilkan berbagai seni budaya bangsa dengan menggunakan pakain Djadoel.

Ketua Panitia Hari Jadi ke107 Kota Blitar, Drs. Hakim Sisworo, M.Si. yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar, mengatakan bahwa kegiatan pawai budaya merupakan salah satu rangkaian kegiatan, untuk melestarikan budaya bangsa.

Hakim menjelaskan, selain rangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan, masih banyak rangkaian kegiatan yang akan digelar, yakni Lounching Reog dan Jaranan Pegon Pelajar SMP Negeri 4 Kota Blitar, Penyerah-

an Rumah kepada Perintis Kemerdekaan, peresmian IPAL Program WASAP-D tahun 2012, Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar dan PKL, Pembebasan Debda Keterlambatan Uji Kendaraan Bermotor, Jalan Sehat, Lomba Siskampling.

Uniknya, ada juga Bazaar Djadoel III yang dilaksanakan selama 5 hari mulai 9 April hingga 13 Aprik 2013 di Jalan Merdeka Blitar. Sebagai puncak acara, Selasa (30/4) akan diselenggarakan resepsi sekaligus Pagelaran Wayang Kulit di halaman Kantor Walikota Blitar.

Patut diketahui agenda yang diadakan dalam rangka memperingati Hari Jadi ke 107 Kota Blitar ini Pemkot Blitar tidak hanya menjadikan kegiatan refleksi dan prospeksi melalui rangkaian kegiatan protokoler saja, namun ada rangkaian kegiatan syukuran, hiburan

yang ada nilai-nilai tuntunannya.

Rangkaian kegiatan serimonial ataupun kegiatan protokoler dan hiburan nanti, harus sesuai dengan koridor prinsip Rukun Agawe Santoso, yakni prinsip membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan di berbagai kalangan masyarakat maupun instansi dilingkup Pemerintah Kota Blitar.

Selain berbagai lomba sudah dilaksanakan sebelumnya, pada Minggu (31/3) malam dilaksanakan tasyakuran dan Kenduri Rakyat, yang dihadiri para pejabat Pemkot Blitar, Togamas, LSM, Media, dan ribuan masyarakat Kota Blitar dan Kabupaten Blitar.

Kemudian pada puku 20.30 WIB. dilanjutkan ziarah di Makam Bung Karno, Makam Pangeranan dan makam Aryo Blitar. | Fauzy

TRANS SUMBAR

HALAMAN 14

KORAN TRANSAKSI THN 13

NO.266. TH XIII SENIN, 8-21 APRIL 2013

Jembatan Penghubung Di Padang Tarok Diperbaiki Dengan Dana Goro Badunsanak Agam, Trans - Jembatan Lubuak Cirik Itiak sebagai jembatan penghubung ke kawasan pertanian masyarakat Jorong Titih Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso, Kabupaten Agam bakal diperbaiki.

“Pengerjaan jembatan yang melintasi Sungai Batang Agam tersebut akan dikerjakan melalui dana arahan goro badunsanak,” ungkap Wali Jorong Titih Nagari

Padang Tarok Kecamatan Baso, Masrul St. Maruhun, Jumat (5/4).

Masrul menambahkan, Jembatan Lubuak Cirik Itiak Bukit ini merupakan satu-satunya sarana penyeberangan membawa hasil pertanian masyarakat dan anggota Kelompok Tani Ranah Sepakat Jorong Titih khususnya masyarakat tani Padang Tarok.

Saat ini, kondisi jembatan yang

dibangun secara darurat tersebut sudah seharusnya mendapat perbaikan, karena kondisinya memprihatinkan, sarana jembatan tersebut sebagai jalan produksi tani tanaman holtikultura dan padi sawah.

Jembatan berukuran 24×3 meter dan jalan 250 meter itu merupakan urat nadi perhubungan ekonomi warga masyarakat Jorong Titih Nagari Padang Tarok sebagai jalan usa-

ha tani.

“Menyangkut persolan pembebasan tanah lokasi pembangunan jembatan dan jalan usaha tani tersebut sudah kita selesaikan dengan pemilik tanah, tinggal lagi menunggu dananya,” papar Masrul.

Malahan tercatat pada lembaran Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) dan RPJM Nagari Padang Tarok.

Sementara itu Wali Nagari Padang Tarok, Jasmen Asa Bandaro mengakui, perbaikan jembatan itu akan dikerjakan melalui dana pembangunan goro badunsanak yang telah disepakati melalui musyawarah di tingkat Jorong. Juga sudah diusulkan melalui Wali Nagari Padang Tarok.

Jasmen bersama lembaga yang ada di nagari secara positif mere-

spon usulan masyarakat Jorong Titih untuk memperbaiki jembatan tersebut dengan memanfaatkan dana bantuan goro badunsanak.

Jasmen berharap kerjasama dan bantuan semua pihak terkait, untuk membantu kelancaran pelaksanaan perbaikan jembatan tersebut, sehingga roda perekonomian masyarakat setempat bisa meningkat kedepannya. | SH/Uci

140 Hektar Pertanian Koto Kaciak Rusak Diterjang Banjir Sosialisasi & Coaching Pengawas UN.

FOTO | SH

Disdikpora Agam Lakukan Sosialisasi & Coaching Pengawas UN Agam, Trans - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam, Sumatera Barat, lakukan berbagai persiapan menjelang Ujian Nasional (UN) tahun 2013 bagi pengawas ruangan melalui sosialisasi dan coaching agar berjalan dengan baik dan lancar yang diikuti 290 orang menjelang UN tahun 2013 Hal itu dibuktikan sosialisasi dan coaching bagi pengawas ruang UN 2013 telah dilaksanakan di Agam Wilayah Timur di Aula SMA Negeri 1 Tilatang Kamang, Rabu (3/4).

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Koordinator UN 2013 Wilayah Agam Timur dari Perguruan Tinggi Universitas Andalas (UNAND) Padang Prof. Dr. Ardinis Arbain, M.Sc, Kakan Kemenag Agam Drs. Asra Faber M.M, seluruh Kepala Sekolah SMA/MA/SMK beserta Pengawas Ruang UN 2013 sebanyak 290 orang.

“Kegiatan yang kita laksanakan ini bertujuan untuk membekali para pengawas UN SMA/MA sub rayon 1 Agam yang berjumlah sebanyak 290 orang, agar pelaksanaan UN 2013 ini sukses,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam, Fauzir, Jumat(5/4).

Dia menjelaskan, coaching adalah sarana pengembangan profesional pengawas yang berfungsi untuk mendorong pembelajaran dan meningkatkan kinerja yang didasarkan pada kesadaran dan tanggung jawab pribadi.

Selain itu, Koordinator Pengawas dari perguruan tinggi Prof. Dr. Ardinis Arbain, M.Sc. menambahkan, secara teknis tidak jauh berbeda dengan penyelenggaraan UN tahun sebelumnya.

“Yang berbeda hanya jumlah paket soal sebanyak 20 paket untuk masing-masing ruang, dan masing-masing soal ada bercode yang sama antara lembaran soal dan lembaran jawaban. bila tidak sama soal harus diganti,” tambahnya.

Dia menjelaskan, pada prinsipnya tata tertib pengawas ruang sama dengan tahun sebelumnya dan diharapkan para pengawas ruang berada di lokasi tempat ujian masing-masing 45 menit sebelum ujian dimulai. | SH/Uci

Sebagian masyarakat sudah melakukan panen raya, namun tetap saja kesulitan untuk mendapatkan bahan-bahan untuk dijadikan lauk pauk.

Agam, Trans - Akibat bencana alam banjir bandang di Nagari Koto Kaciak Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, Senin (25/3), puluhan hektar lahan pertanian rusak.

Menurut laporan Kepala Dinas

Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Agam Ir.Afdhal, total kerugian dari lahan pertanian yang tertimbun sekitar Rp.925 juta.

Ir. Afdhal menjelaskan, material banjir bandang yang mengakibatkan fuso tersebut seluas 33,75 Ha. dan untuk, rusak ringan 60 Ha, sedang 35 Ha, dan rusak berat 15 Ha. Selain itu, banjir bandang juga merendam rumah warga sebanyak 163 unit.

“Banjir itu memang sangat merugikan masyarakat, khususnya petani,” ujarnya.

Sementara itu, Suhardi (54) sorang petani, mengatakan, meski puluhan hektar lahan sawah, dan sayur terendam banjir, namun keadaan ekonomi masyarakat di Nagari Koto Kaciak Tanjung Raya bisa dikatakan masih normal. Sebab, sebelum banjir datang, sebagian

masyarakat sudah melakukan panen raya di atas lahan seluas puluhan hektar tersebut.

Namun, lanjutnya, masyarakat tetap saja kesulitan untuk mendapatkan bahan-bahan untuk dijadikan lauk pauk. Sebab, ikan yang ada dikolam sudah terbawa banjir yang merupakan pendapatan utama bagi masyarakat Koto Kaciak umumnya Tanjung Raya.

Panen Padi Sementara warga di Jorong Dua Nagari Geraggahan Kecamatan Lubukbasung, mulai panen raya padi. Petani sangat senang karena sudah lolos dari persoalan hama tanaman, puso, dan lain-lain yang senantiasa dikuatirkan. Apalagi, tanaman padi tahun ini lebih baik dan diperkirakan hasilnya meningkat.

“Saat ini, sedang menyelesaikan panen tanaman padi seluas 120 m sebanyak 550 padi dengan hasil sebanyak 20 karung gabah.

Bersyukur walaupun musim penghujan saat mendekati penen, kita dapat menghasilkan panen meningkat dari tahun sebelumnya,” ungkap Kamanetti (50) salah seorang petani Warga Nagari Garaggahan pada wartawan, Kamis (28/3).

Menurut salah seorang warga dan sekaligus petani penggarap, bulan Maret tahun ini sudah memasuki musim panen.

Dari hasil tanam tahun lalu, beberapa petak lahan yang ditanam sudah menghasilkan padipanen tahun ini hasilnya sangat bagus, biasanya hasil tahun kemaren, hanya mendapatkan sebayak 450 padi yaitu sebanyak 15 karung gabah.

Dia menyebutkan, pada um-

Ranperda Pengelolaan Pasar & Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Disahkan

Disdikpora Agam Siap Laksanakan UN 2013

Agam, Trans - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Agam telah lakukan persiapan menyangkut penyelenggaraan ujian nasional (UN) 2013 yang akan berlangsung (15/4) hingga (18/4) untuk SMA, SMK dan (22/4) sampai (25/4) untuk SMP. Kadisdikpora Agam Drs Fauzir menjelaskan, sesuai data, yang akan mengikut UN sebanyak 13.027 peserta yang terdiri dari 3.750 siswa SMA, 1.282 siswa SMK, dan 7.995 siswa SMP se-Kabupaten Agam.

“Saat ini siswa SMA, SMK, dan SMP sedang mengikuti pendalaman materi melalui pelajaran tambahan, khusus membahas pelajaran yang akan diujikan didalam UN,” kata Fauzir, , Jumat (5/4).

Pendalaman materi yang dilakukan berbasis kepada analisa soal-soal, karena hal itu yang menjadi kelemahan bagi para peserta didik waktu melaksanakan try out.

Fauzir berharap para guru pada setiap sekolah dapat mengoptimalkan waktu yang ada untuk mendorong peserta didik siap dalam menghadapi UN yang tinggal beberapa waktu lagi. | SH/Uci

W ART A WAN PROFESIONAL ARTA TUNJUK AN JA TI DIRI TUNJUKAN JATI Perwakilan Sumatera Barat : Amir Husin Koto (Kepala Perwakilan), Bastani Nazar, Syahrul Hamidi Koto, Sudirman Dt. Rky Endah

umnya panen padi sawah di Nagari Geraggahan Ini dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun. Hal ini disebabkan pada ketergantungan dengan adanya air pada sawah yang sangat berpengaruh terhadap tanaman padi.

“Biasanya dalam setahun kita melakukan penanaman padi dua kali dengan masa panen 2 kali dalam setahun,” ujarnya.

Lanjut dia, beda dengan di daerah lain di Agam ada yang bisa 3 (tiga) kali panen raya, disana tambahnya bisa dilakukan karna aliran keluar masuknya air dapat di atur dengan baik, sehingga dapat mempermudah para petani melakukan penanaman padi kembali hingga tiga kali dalam setahun.

Bedasarkan data dari Nagari Garaggahan Potensi lahan pertanian untuk luar areal persawahan sebanyak 668 hektar. | SH

FOTO | SH

Ilustrasi.

Dinkes Agam Sosialisasikan Budaya PHBS Agam, Trans - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Agam, Sumatera Barat mengadakan sosialisasi budaya Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi kader PKK kecamatan dan masyarakat di Puskesmas Palupuh, Kamis (4/4).

“Kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan tentang PHBS bagi setiap kader PKK dan masyarakat lingkungan setempat,” kata Arno selaku nara sumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Agam.

Menurutnya, indikator PHBS rumah tangga salah satunya dengan persalinan ditolong tenaga keseha-

tan, memberikan asi eksklusif, menimbang bayi dan balita, cuci tangan pakai sabun dengan air bersih, “Tujuan PHBS salah satunya meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang lebih baik,” katanya.

Dia menambahkan, untuk langkah awal perlu di giatkan untuk mengunakan air bersih, mengunakan jamban sehat, memperantas jentik, makan sayur dan buah, dan melakukan aktifitas fisik, tidak merokok.

“Sejauh ini untuk sosialisasi

maupun penyuluhan kepada masyarakat untuk PHBS terus dilakukan secara berkelanjutan,” jelasnya.

Selain itu, Camat Palupuh Syahrul Hamidi menambahkan, harapan tersebut dapat terwujud apabila masyarakat diberdayakan sepenuhnya dengan segala daya yang dimiliki untuk dapat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupannya sehari-hari.

“Dengan melengkapi sarana dan prasarana yang mendukung program PHBS tersebut seperti WC bersih dan air bersih,” tambahnya. | SH/Uci

Agam, Trans - Fungsi, tugas dan wewewang yang telah diberikan oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah secara jelas dapat dipahami. Fungsi legislatif DPRD tidak hanya terbatas pada pembahasan Ranperda yang diajukan oleh Pemda, tetapi juga pada penyusunan Ranperda.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Agam Irwan Fikri pada rapat Paripurna DPRD dalam menyampaikan pendapat akhir Bupati Agam terhadap Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Agam, tadi siang Kamis (4/4) di Aula DPRD setempat.

Sidang tersebut, dipimpin Wakil Ketua DPRD Agam Lazuardi Erman, berlangsung dalam suasana yang kondusif, tertib, dan lancar. sesuai dengan mekanisme dalam peraturan perundang-undangan, imbuh Irwan Fikri , telah dilaksanakan rapat Komisi dan rapat gabungan komisi DPRD bersama SKPD terkait, dengan tahapan-tahapan proses pembentukan peraturan daerah oleh DPRD bersama daerah dalam rangka penyempurnaan Ranperda tersebut.

Semuanya itu tentu bertujuan agar Ranperda ini, jika sudah disepakati bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah, tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan tidak tumpang tindih dengan Perda Kabupaten Agam lainya, serta yang paling penting bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Agam.

Berdasarkan hal tersebut, tegas Irwan Fikri, DPRD menyetujui Ranperda Pengelolaan Pasar dan Ranperda Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Agam Madani menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Agam. Kepada SKPD terkait, Irwan Fikri menekankan untuk segera menyiapkan segala sesuatunya yang berkenaan dengan pelaksanaan Perda ini, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien di lapangan. | SH/Uci

Untuk Memaksimalkan Pelayanan,

Kantor Pelayanan Publik Wilayah Agam Bagian Timur Dipindahkan Ke Belakang Balok Agam, Trans - Kantor Pelayan Publik untuk wilayah Kabupaten Agam Bagian Timur yang selama ini dilaksanakan di Jirek Bukittinggi terhitung mulai Senin (1/4) pindah ke eks.Kantor Imigrasi Belakang Balok Bukittinggi.

Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Syafirman, SH menjelaskan, kepindahan tersebut dilaksanakan untuk memaksimalkan pelayanan publik bagi masyarakat Agam yang tinggal

di wilayah Agam Rimur. “Lokasinya lebih mudah dijangkau dan memanfaatkan bangunan eks.

Deppen yang sudah kosong ditinggalkan sejak kepindahan Kantor Imigrasi Bukittinggi,” ujarnya.

Untuk kepindahan tersebut, langkah-langkah yang sudah diminta kepada para camat yang berada diwilayah Agam Timur untuk mensosialisasikan informasi ini kepada masyarakat.

Bagian Humas pun diminta un-

tuk mempublikasikannya kepada media massa, agar lebih cepat diketahui oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Agam yang berada di wilayah Agam timur.

Syafirman berharap dengan dipindahkannya semua SKPD yang berfungsi sebagai pusat pelayanan publik Wilayah Agam Timur, bisa membantu dan melancarkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Agam yang berada di wilayah

Agam Timur.

Sementara itu Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Agam Dewi Feblina Leni, SH selaku bagian yang bertanggungjawab tentang pelayanan mengatakan, kepindahan Kantor Pelayanan Masyarakat dari Jirek ke Eks.Kantor Imigrasi Bukittinggi ini hasil dari rapat dengan seluruh SKPD yang mempunyai pelayanan di Jirek, yang mengatakan setuju untuk di-

pindahkan kantor ke Eks. Kantor Imigrasi Belakang Balok Bukittinggi.

Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang menempati Eks.Kantor Imigrasi di Belakang Balok sebagai pusatnya pelayanan Publik Wilayah Agam Timur itu seperti, Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Satuan Polisi Pam-

ong Praja, Bundo Kanduang Kabupaten Agam perwakilan, LKAAM Kabupaten Agam perwakilan, Forum Walinagarai (Forwana) Kabupaten Agam perwakilan dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Agam perwakilan.

Pelaksanaan pelayanan publik pada eks.Kantor Imigrasi di Belakang Balok dimulai memidahkan segala peralatan, Senin (25/3) dan ditnjuk koordinator penangungjawab

kepindahan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Dewi Feblina berharap segala sesuatunya dalam pemindahan kantor pelayanan ini bisa berjalan dengan lancar sehingga semua pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Agam yang berda di Wilayah Agam Timur di eks.Kantor Imigrasi Belakang Balok nantinya bisa lebih maksimal. | SH/Uci

TRANS REGIONAL

HALAMAN 15

KORAN TRANSAKSI THN 13

NO. 266. TH XIII SENIN, 8-21 APRIL 2013

Delapan PT Awasi Ujian Nasional 2013 Serang, Trans - Sebanyak delapan perguruan tinggi (PT) dilibatkan dalam pengawasan penyelenggaraan ujian nasional (UN) 2013, pertengahan April 2013. Ke delapan PT tersebut akan menjadi koordinator di delapan kabupaten/ kota.

Rektor Untirta Prof. Dr. Sholeh Hidayat mengungkapkan, delapan PT tersebut, yaitu Untirta untuk di Kota Serang, IAIN SMH Banten

untuk di Kabupaten Serang, Unis di Kota Tangerang, Universitas Terbuka untuk di Kabupaten Tangerang, dan UIN Syarif Hidayatullah untuk di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Staisman di Kabupaten Lebak, FT Untirta di Kota Cilegon, dan STKIP Setia Budi Rangkasbitung untuk di Kabupaten Pandeglang.

Menurut Sholeh, ke delapan PT akan berkoordinasi dengan Dinas

Pendidikan (Disdik) kabupaten/kota untuk merekrut pengawas lokal yang merupakan para guru-guru SMA. Nantinya, selaku koordinator tim satuan pendidikan pengawas lokal itu adalah PT yang ada di wilayahnya.

“Koordinator satuan pendidikan pengawas lokal ini, yakni PT akan melakukan sistem silang para pengawas lokal yang merupakan para guru SMA/SMK/MA di

wilayahnya,” katanya, Senin (25/3) lalu.

Sholeh menuturkan, pada pelaksaan UN ini Untirta setiap harinya akan bertugas mengumpulkan hasil UN siswa yang dikumpulkan oleh masing-masing koordinator pengawasan satuan pendidikan di daerah untuk dikirim ke Untirta. Kemudian Untirta, melakukan pemindaian atau scaning lembar jawab UN ke komputer.”Hasil scaning tersebut

nantinya akan kita kirim ke panitia penyelengara UN di pusat,” katanya.

Sementara, Kepala Disdik Banten Hudaya Latuconsina mengungkapkan, pihaknya memang menggandeng PT dalam pengawasan percetakan hingga pendistribusian naskah soal UN ke sekolah penyelenggara.

Ia menuturkan, pendistribusian soal UN dari percetakan harus sam-

Penjebolan Tanggul Sungai Cipamokolan Pemprov Jabar dan BBWS diharapkan cepat tanggap, karena adanya dugaan penjebolan Tanggul Sungai Cipamokolan hanya untuk menarik perhatian PSDA dan BBWSC.

Bandung, Trans - Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan (SDAP) Kabupaten Bandung mengaku tidak mempunyai kewenangan menangani tanggul irigasi Sungai Cipamokolan yang dibobol warga Kelurahan Derwati Kota Bandung, Rabu (3/4). Menurut Dinas SDAP Kabupaten Bandung, kewenangan penanganan tanggul tersebut berada di tangan Pusat Sumber Daya Air (PSDA) Jawa Barat.

“Cipamokolan merupakan kewenangan provinsi, termasuk tanggul irigasi yang dijebol warga. Kami tidak mempunyai

bobolan tanggul irigasi itu dilakukan warga untuk menarik perhatian PSDA Jabar maupun Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum. “Mudahmudahan, Pemprov Jabar dan BBWS cepat tanggap mengenai hal tersebut,” katanya.

Uus mengatakan, saat ini Dinas SDAP tengah mendata irigasi yang ada di Kabupaten Bandung. Berdasarkan data tahun 2010, jumlah irigasi di Kabupaten Bandung sebanyak 549 unit yang mengairi sekitar 336.759 hektare lahan pertanian.

Menurutnya, pendataan ulang harus dilakukan karena bany-

Serang, Trans - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Erik Syehabudin mengatakan proses mediasi telah dilakukan, namun masih menunggu agenda pertemuan antara PT Krakatau Steel dengan Pemerintah Provinsi Banten.

“Kita sudah komunikasi dengan Disnaker Kota Cilegon, dengan Walikota Cilegon. Nunggu agenda pertemuan saja. Kita usahakan secepatnya. Sejauh ini kami memang berjalan normatif saja sesuai dengan kewenangan kami,” ujar Erik, Selasa (26/3).

Sejauh ini, kata Erick, Pemprov Banten sudah menolak permintaan penangguhan UMK yang diajukan oleh PT KS. “Gubernur sudah menolak penangguhan UMK,” ujar Erik.

Sebelumnya, para buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Krakatau Steel menuntut Pemerintah Provinsi Banten merealisasi proses mediasi antara perusahaan dengan para pekerja.

Sejauh ini, para buruh belum melihat adanya langkah-langkah konkret dari Pemprov Banten untuk mempertemukan mereka dengan pihak perusahaan.

“Kami menuntut janji pemprov yang mau memediasi kami dengan perusahaan, terkait urusan UMK yang saat ini belum dibayar penuh,” kata Muhari, mewakili ratusan buruh yang sedang menduduki areal kantor Gubernur, Selasa (26/3).

Ratusan Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Krakatau Steel (FSBKS)

aknya alih fungsi lahan.

Selain itu, kata Uus, sejumlah irigasi yang ada di Kabupaten Bandung usianya sudah tua karena rata-rata dibangun pada zaman Belanda. “Setelah pendataan, kami akan mengajukan perbaikan ke pemerintah pusat maupun provinsi,” tambahnya.

Selama ini, katanya, perbaikan irigasi berdasarkan usulan dari masyarakat yang diakomodasi melalui musrenbang. Namun, Uus memastikan, sebagian besar irigasi di Kabupaten Bandung dalam kondisi baik, terutama di daerah pegunungan. | Arso

FOTO | IST

Buruh PT KS sedang berdialog dengan petugas kepolisian di pendopo gubernur Banten.

secara mengejutkan memasuki areal Gubernuran di kawasan Alunalun Kota Serang. Dengan menggunakan sepeda motor, ratusan buruh itu melenggang masuk ke kawasan pendopo, kemudian memarkirkan kendaraannya di sekitar taman.

Setelah memarkirkan kendaraannya, para buruh kemudian duduk-duduk santai di taman.

Tidak terlihat ada niat para buruh untuk melakukan orasi atau aksi demonstrasi. Petugas kepolisian yang datang beberapa menit kemudian, langsung menemui para buruh dan terlibat pembicaraan.

Muhari, Kabid Organisasi FSBKS mengatakan, kedatangan mereka untuk menagih janji Pemprov Banten soal mediasi yang akan dilakukan Pemprov Banten terhadap UMK mereka yang belum dibayar perusahaan.

Sebelumnya, ribuan buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Krakatau Steel (SBKS) melakukan aksi demo di depan Pemkot Cilegon, pada Selasa (19/ 3) pekan sebelumnya. Mereka menuntut pemberlakuan upah

| Yus

Mahasiswa Ancam Segel Rumah Dinas Gubernur

Erik Syehabudin : Mediasi Sedang Proses

Pebolakan RUU Ormas Berlanjut Bandung, Trans - Penolakan terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) Organisasi Masyarakat (Ormas) masih terus berlanjut. Puluhan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Pemuda, Mahasiswa, dan Pelajar Bandung Raya menolak RUU Ormas dengan berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Jln. Diponegoro Bandung, Jumat (5/4).

Menurut juru bicara Aliansi Pemuda, Mahasiswa, dan Pelajar Bandung Raya, Ipank Fatin Abdullah, penolakan terhadap RUU yang masih dibahas di DPR RI ini didorong beberapa alasan. Pertama, RUU itu berpotensi besar dijadikan alat oleh pemerintah untuk membungkam sikap kritis masyarakat.

“Termasuk membungkam kalangan pemuda yang notabene memiliki potensi sebagai penyambung lidah rakyat, dalam membongkar keboborokan yang disembunyikan pemerintah,” ungkap Ipank kepada wartawan di sela-sela aksi.

Kedua, RUU Ormas juga bukti nyata bahwa sistem demokrasi adalah ilusi yang membodohi. Faktanya penetapan asas tunggal adalah bentuk kemunafikan sempurna terhadap teori demokrasi dan hasil pengkhianatan para pengusaha untuk melanggengkan rezimnya.

“Diberlakukannya lagi asas tunggal yang dulu dijadikan alat oleh rezim Orde Baru untuk mengekang masyarakat. Ini bukti DPR dan pemerintah memang ingin kembali bertindak represif seperti rezim Orde Baru,” katanya.

Selain itu, katanya, dalam RUU tersebut ormas dilarang berpolitik. Dalam pasal lain RUU Ormas itu juga disebutkan, pemerintah akan melakukan kontrol ketat.

Dengan demikian, RUU Ormas ini tidak memberi ruang bagi masyarakat untuk meraih kemajuan dengan aksi krtitis mereka. Sebaliknya, RUU ini justru akan menjadi ancaman karena masyarakat menjadi terbatas dan terkungkung dalam bersikap.

Selain itu, dalam RUU itu terdapat perbedaan pengaturan antara ormas biasa dengan ormas sayap partai. Ini merupakan sikap diskriminatif, sehingga parpol terkesan mau menang sendiri. Ormas biasa harus tunduk pada RUU ini, sementara ormas parpol tidak.

“Oleh sebab itu, dengan aksi ini kami juga menyerukan dan mengajak semua kalangan untuk menolak tegas RUU Ormas ini,” pungkasnya. | Arso

kewenangan di sana,” kata Kabid Irigasi Dinas SDAP Kabupaten Bandung, H. Uus Subana di ruang kerjanya, Kamis (4/ 4).

Uus mengaku tidak mengetahui persis aksi pembobolan tanggul irigasi oleh warga tersebut. Ia mengaku baru mengetahui kejadian itu dari media massa. “Pembobolan dilakukan karena warga menuding tanggul tersebut sebagai penyebab banjir di Kelurahan Derwati dan Bodogol, Kota Bandung,” tambahnya.

Uus menduga, selain mengurangi dampak banjir, pem-

pai di Banten maksimal H-2 sebelum pelaksanaan UN. Nantinya, dalam pendistribusian soal UN ke Banten itu akan dilakukan pengawasan secara ketat.

“Akan ada tiga gembok saat pendistribusian naskah soal UN nanti. Gembok pertama akan dipegang PT, polisi dan penyelenggara UN di tingkat kabupaten/kota,” kata Hudaya.

minimum kota (UMK) sebesar Rp 2,2 juta yang hingga kini belum diberlakukan oleh perusahaan BUMN itu.

Adapun unjuk rasa dimulai sekira pukul 09.00 WIB. Massa berkumpul di depan Pemkot dan DPRD Cilegon. Mereka juga memblokade Jalan Jenderal Soedirman.

Arus lalu lintas di kawasan Simpang Tiga dan Sumampir pun tersendat. Petugas terpaksa mengalihkan arus lalu lintas ke arah Anyer, sementara dari kawasan KS berputar ke Sumampir.

Muhari, Koordinator Aksi mempertanyakan komitmen PT KS. Sebagai perusahaan besar, menurutnya, PT KS semestinya mematuhi kebijakan pemerintah daerah yang sudah menetapkan UMK Rp 2,2 juta. “Kebutuhan hidup di Cilegon sangat tinggi, karyawan perusahaan lain sudah naik, kita malah masih di bawah UMK,” ujarnya.

Selain soal UMK, para buruh juga dibayangi isu pemutusan hubungan kerja (PHK). “Kita akan terus menuntut apa yang menjadi hak kami,” ujarnya. | Yus

Serang, Trans - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Soedirm 30, melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Banten, Kamis, (4/4). Para mahasiswa menuntut, agar Gubernur Banten segera menempati rumah dinas yang telah selesai di bangun.

Koordinator aksi, Nedi mengatakan, pembangunan rumah dinas yang menelan anggaran Rp16,14 miliar, yang diambil dari APBD Banten 2010 dan 2011 ini, telah rampung pada April 2012. Namun hingga saat ini, Gubernur Banten tidak mengisinya. “Pembangunan rumah dinas yang menelan miliar rupiah itu menjadi mubazir,” terang Nedi dalam orasinya.

Nedi mengatakan, Pemerintah Provinsi Banten telah menganggakan Rp250 juta per tahun, sebagai biaya sewa rumah Dinas Gubernur Banten, yang terletak di Jalan Bhayangkara, No. 51, Cipocok Jaya, Kota Serang yang merupakan rumah keluarga Ratu Atut Chosiyah.

Dalam aksinya mahasiswa sempat menerobos masuk, untuk bisa ke Rumah Dinas Gubernur Banten, yang letaknya berada dibelakang Kantor Gubernur Banten. Namun aksi mereka gagal, sebab polisi dari Polda Bantan dan Polres Serang berhasil menghadangnya. Setelah puas melakukan aksinya, para mahasiswa akhirnya membubarkan diri.

Sementara itu, Sekda Banten Muhadi mengatakan, rumah dinas tersebut saat ini telah diserah terimakan kepada Pemprov Banten dari pihak ketiga. Saat ini tanggungjawab pengelolaanya telah berada di Biro Perlengkapan. “Sudah diserah terimakan, namun ada fornitur yang belum lengkap,” terang Muhadi.

Muhadi juga mengaku akan memerintahkan, untuk segera memperbaiki konstruksi bangunan yang rusak. Dan akan mengkomunikasikan dengan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah terkait kapan Rumah Dinas Gubernur yang ada akan diisi.”Kami akan coba tanya beliau (Gubernur Banten), kapan akan mulai diisinya,”terangnya.

Sebelumnya, sekretaris Komisi IV DPRD Banten Miftahudin mengaku prihatin dengan kondisi rumah dinas Gubernur Banten Rt Atut Chosiyah yang terlantar, lantaran hingga kini belum ditempati. Padahal menurutnya, Anggaran yang dihabiskan untuk membangun rumah dinas tersebut sangat besar.

“Sangat disayangkan kalau rumah dinas itu sudah mulai rusak padahal belum ditempati oleh Gubernur Ratu Atut Chosiyah. Kami meminta gubernur untuk segera menempati rumah dinas tersebut,” ujarnya.

Miptah berjanji akan mengecek langsung kondisi rumah dinas gubernur tersebut dan akan memanggil Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman (DSAP) untuk diminta penjelasannya.

“Kami akan segera mengecek rumah dinas itu. Kami juga akan meminta penjelasan dari DSDAP Banten terkait kondisi rumah dinas yang baru dibangun, namun sudah rusak tersebut,” tegasnya.

Untuk diketahui, rumah dinas gubernur yang dibangun pada 2011 dengan menelan biaya Rp 16,14 miliar, saat ini sudah dalam kondisi rusak.

Padahal Gubernur Ratu Atut Chosiyah hingga kini belum menempati rumah dinas tersebut.

Berdasarkan pantauan, plafon depan rumah dinas tersebut sudah dalam kondisi keropos dan bolong akibat terkena air hujan dari atap gedung yang bocor. Teras rumah dinas tampak kotor dan berdebu seperti tidak terurus.

Dalam perencanaan awal, rumah dinas itu harus mulai ditempati pada April 2012 lalu. Namun hingga kini, rumah dinas yang dibangun dengan anggaran yang sangat besar itu terlihat mubazir. Rumput liar tumbuh di mana-mana, karena tidak pernah dirawat.

Selama 12 tahun usia Pemprov Banten, gubernur menempati rumah pribadi yang dikontrak dari APBD senilai Rp 250 juta per tahun. Gubernur Atut sejak 2006 menempati rumah pribadinya di Jl Bhayangkara, Kota Serang, dengan nilai kontrak per tahun Rp 250 juta. Selama kepemimpinan Atut, uang negara yang dihabiskan untuk biaya rumah dinas mencapai Rp 1,750 miliar.

Terkait pembangunan rumah dinas gubernur, DSDAP Banten menganggarkan Rp 16,14 miliar untuk pembangunan yang berasal APBD 2010 sebesar Rp 6 miliar dan sisanya sebesar Rp 10,45 miliar diambil dari APBD 2011. | Yus

Sekda Karawang:

Laju Pertumbuhan Penduduk Perlu Mendapat Perhatian Karawang, Trans - Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Karawang pada tahun 2012 mencapai 1,76 persen, dengan jumlah penduduk mencapai 2.187.861 jiwa, yang berarti terdapat penambahan penduduk mencapai 35 ribu jiwa pertahun.

“Kondisi ini tentunya perlu mendapat perhatian kita bersama,” ujar Sekda Kab Karawang H.Iman Sumantri, saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tahun 2013, yang diadakan Badan Keluarga Berencana dan Pemeberdayaan Perempuan BKBPP Karawang, di Aula Husni Hamid Lingkungan Kantor Bupati Karawang, belum lama ini.

Tingginya angka pertumbuhan penduduk, dikatakan

Sekda berpotensi untuk berkembang menjadi kerawanan sosial, sumber kemiskinan, menghambat pertumbuhan ekonomi, serta berimplikasi terhadap beban pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan dasar.

Di sisi lain, keberhasilan terhadap upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk akan dapat memberikan efek yang sangat besar terhadap upaya pemecahan berbagai masalah sosial, dan akan memberikan kontribusi positif terhadap upaya penurunan angka kematian ibu, dan angka kematian balita.

“Rakerda ini bisa menjadi moment yang penting dalam merevitalisasi pelaksanaan program Kependudukan dan Kelu-

arga Berencana di Kabupaten Karawang,” harapnya.

Sekda menyampaikan bahwa permasalahan kependudukan, keluarga berencana, dan juga pemberdayaan perempuan, bukanlah semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah daerah saja, melainkan turut diperlukan adanya peran serta dari komponen masyarakat lainnya.

“Namun, sebagai pihak yang diberikan amanah oleh masyarakat, pemerintah daerah khususnya seluruh jajaran Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Karawang harus dapat memanfaatkan forum rakerda sebagai wahana untuk meningkatkan kerjasama dan sinergitas program secara lintas

FOTO | BUDI

Sekda Kab Karawang H. Iman Sumantri, saat membuka Rakerda.

sektoral dalam upaya pencapaian berbagai sasaran pembangunan,” terangnya.

Sekda mengungkapkan, ada program pemerintah yang kon-

tra produktif dalam mendukung pertumbuhan penduduk. Misalnya, Program Jampersal ibu melahirkan yang kedua atau lebih tetap dijamin.

“Ini semua menjadi bahan pemikiran kita semua bagaimana langkah terbaik untuk antisipasi. Grand design untuk mencegah laju pertumbuhan penduduk pun akan dilakukan semisal penerapan UU Ketenagakerjaan No 1 Tahun 2011 yang ada di Kab Karawang, yang mewajibkan perusahaan merekrut minimum 60 % asli penduduk Karawang. Hal lain juga yang bisa dilakukan,” paparnya.

Dalam laporan penyelengaraan Rakerda KBPP dibacakan oleh Kepala BKBPP Kab Karawang dr Yuska Yasin MM, dinyatakan bahwa rakerda program KBPP ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan rakerda program pembangunan

kependudukan dan KB Provinsi Jawa Barat, yang telah diselenggarakan di aula Bappeda Provinsi Jawa Barat, Selasa 5 Februari 2013.

Dia mengatakan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pencapaian program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2012, agar dapat diukur kinerja selama kurang lebih satu tahun, dan menemukan solusi terhadap kendala yang dihadapi.

Dengan demikian, imbuh dr Yuska Yasin MM, program KBPP Tahun 2013 di Kabupaten Karawang lebih terarah dalam mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas. | Budi Saputra