Koran Transaksi Edisi 262

Edisi No.262 | Tahun Ke-XIII WWW.KORANTRANSAKSI.COM

Senin, 11-24 Februari 2013 Terbit setiap hari SENIN Harga Rp. 5.000 Luar Pulau Jawa Tambah Ongkos Kirim

PENERBIT: BINA INTERAKSI EKONOMI PERS

PENYELESAIAN

SK/MENPEN/1496/SIUPP/JAKARTA 22 JULI 1999

Wamenkum HAM Lakukan Sidak, Kinerja Ditjen Imigrasi Kacau butan dengan cara datang sejak pukul 04.30 WIB.

FOTO | WAWAN AGUS PRASETYO

Foto bersama setelah hasil penilaian Dewan Pers diterima dan disepakati kedua belah pihak, di Gedung Pers, Rabu (17/1). Tampak dalam gambar (ki-ka) Teguh Prayito Kasubdit Penyidikan), Agus Sudibyo (Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Eika Pers), Ali Rahmat Siregar (Pemimpin Redaksi Koran Transaksi), Syaiful Nazar (Pemimpin Umum Koran Transaksi), dan Leo Batubara (Anggota Dewan Pers).

Ketua Umum NCW, Syaiful Nazar.

Soal SK CPNS Di Pemkab Padang Pariaman

NCW Bongkar Suap Miliaran Rupiah

Jakarta, Trans – Sebabnyak 111 tenaga kerja pegawai honorer daerah (Honda) berkurang satu orang akibat meninggal dunia tinggal 110 orang bekerja di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman, yang telah masuk data base dan diajukan proses pengaFOTO | IST ngkatannya menjadi Ali Mukhni.

PNS ke Kementerian Aparatur Negara (Kemenpan) dan BKN Pusat Jakarta tahun 2012. Masa pengabdian mereka terhitung sejak tahun 2005.

Sumber yang minta namanya tidak disebutkan kepada koran ini, mengatakan bahwa pada tahun 2012 ada informasi bahwa dari 110 orang yang diajukan yang turun sebanyak 36 orang. Hal itu terjadi, dengan alasan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan akhirnya terpending.

Perlu diketahui, masalah 110 tenaga kerja pegawai honorer daerah tersebut sudah diekspos di media massa lokal. Pasalnya, ada pungli yang dikenakan kepada mereka dengan jumlah bervariasi anatara Rp.2 juta sampai Rp. 7 juta (dulu-red), yang dilakukan oleh oknum BKD Kabupaten Padang Pariaman. Namun, kelanjutannya sampai berita ini diturunkan belum ada kejelasan yang pasti kapan SK sebagai PNS mereka terima.

Berita pungli ini kembali mencuat. Baru-baru ini ada laporan pengaduan beberapa tenaga kerja honorer kepada DPP NCW di Jakarta, bahwa mereka harus mengumpulkan uang sebesar Rp 15 juta per orang.

Uang tersebut setelah terkumpul semuanya disetorkan kepada oknum BKD. Kabarnya, uang tersebut akan diserahkan dalam bentuk rekening kepada oknum Pemerintah Pusat (Kemenpan) dan BKN Pusat, agar para tenaga kerja honorer menerima SK pengangkatan PNS. Apakah tindakan oknum BKD itu atas persetujuan Ali Mukhni sebagai bupati?

FOTO | IST

Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana

Permohonan yang ditutup karena harus melayani one day service yang dibatasi disinyalir bisa menimbulkan bias menimbulkan gelak di imigrasi.

Jika terjadi gejolak, apakah Wamenkum HAM bertanggung jawab?

Jakarta, Trans – Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana sering melakukan gebrakan dalam banyak hal. Mulai melakukan inspeksi mendadak (sidak) di beberapa lembaga pemasyarakatan, dan kantor-kantor imigrasi, hingga melakukan penamparan terhadap sipir.

Tak sedikit orang memuji mantan Staf Hukum Presiden Bidang

HAM dan Penegakan Demokrasi tersebut. Namun tak sedikit pula yang mencibir sepak terjang Denny. Tindakan Denny ini dianggap sebagai over acting, yang cuma mencari sensasi.

Adalah Elman Sihombing— yang sering berurusan dengan kantor imigrasi di seluruh Indonesia, yang mengajukan kritikan keras terhadap Denny Indrayana. “Sebelum Wamenkum HAM sidak ke Imigrasi Jakarta Selatan layanan permohonan paspor mencapai 600 sampai 700 buah.

Namun, setelah sidak permohonan dibatasi menjadi 400 buah, dengan rincian permohonan manual sebanyak 200 pemohon, permohonan biro jasa 100 pemohon, permohonan online 50 pemohon, dan permohonan drop box 50 pemohon,” ujarnya.

Perlu diketahui, sekarang ini antrean panjang terjadi saat pengurusan paspor di kantor Imigrasi Jakarta Selatan, Jl Mampang Prapatan. Rupanya, hal ini terjadi karena ada pembatasan antrean, sehingga warga harus bere-

Impor Sapi, Hilangnya Uang Negara Diduga Libatkan Oknum Bea Cukai Jakarta, Trans - Terjadinya ‘penyunatan’ uang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor daging sapi yang diduga menjadi sumber suap miliaran rupiah bagi mafia, dinilai takkan terjadi tanpa kerjasama oknum aparat negara di lapangan.

Pakar ekonomi dan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo mengatakan, hasil penelusurannya dalam hal impor daging sapi menunjukkan tanda-tanda mafia impor daging bermain di semua lini, dari hulu ke hilir untuk mengam Bersambung hal 7 ...

Direktur PT. Indoguna Utama, Arya Abdi Effendi (baju putih).

Kepala BPN RI:

Penyelesaian Konflik Pertanahan Dengan Cara Win-Win Solution Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Tingkatkan Pelayanan Prima, dan Laksanakan Larasita Lanjutan Prona 2013

Jakarta, Trans - Salah satu penyebab lambatnya penyelesaian konflik pertanahan di Indonesia akibat ketertutupan atau tidak keterbukaan informasi soal bidang-bidang tanah yang bermasalah. Karena itu Kepala BPN RI Hendarman Soepandji, mengatakan untuk mewujudkan komitmen berjalannya program Reforma Agraria, maka Kantor BPN Wilayah, Kota dan Kabupaten harus segera memprioritaskan untuk menyelesaikan konflik pertanahan di Indonesia sebaiknya dengan cara menempuih jalan

Bersambung hal 7 ...

Demokrasi Kaum Penjahat

S FOTO | IST

Bersambung hal 7 ...

One Day Service Day Menurut Elman, sampai sekarang masih ada pelayanan satu hari selesai (One Day Service Day), “tapi hanya penggantian PPRI pada Kantor Imigrasi Jakarta Pusat dan Jakarta Barat.

Namun, kedua kantor imigrasi ini tidak melayani permohonan baru yang jumlahnya sampai 400 sampai 500 buah per hari. Kalau begini apa artinya pelayanan publik,” tandasnya.

Elman juga mempertanyakan, “kenapa masalah penggantian tersebut tidak dilakukan oleh Imigrasi Soeta-Hatta, dimana permohonan di sana relatif lebih sedikit dibandingkan dengan kantor yang lain? Kemudian permohonan dialihkan ke Kantor Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.”

Sebenarnya, lanjut Elman, kalau ada rencana memberikan pelayanan cepat dari pihak imigrasi merupakan hal yang sangat baik bagi pemohon. “Tapi kalau ini sifatnya uji coba. Kenapa tidak di Imigrasi Soekarno-Hatta saja, supaya tidak mengganggu pelayanan?” katanya.

Sebab, kata lelaki yang mengetahui persis kinerja di imigrasi itu, kalau pelayanan dibatasi akan terjadi penumpukan. “Kalau bisa dikatakan 500, kemudian dikurangi 50 persen di luar drop box dan lewat internet, berarti penumpukan permohonan tertunda tiap hari 50 persen,” jelasnya.

damai (win-win solution).

“Penyelesaian kasus-kasus sengketa pertanahan di negara ini diperlukan agar tidak membawa efek buruk di masyarakat,” tegas Hendarman, saat dikonfirmasikan Koran Transaksi, Senin (1/02) pekan lalu terkait kasus konflik sebidang tanah hak milik Nomor: 8036/Cengkareng Barat, seluas 23.231 M2, hak milik dan tertulis atas nama Muhammad Tinggul, Haji, yang direcokin oleh para oknum yang

ekarang ini ada-ada aja kaum intlektual mem buat istilah. Tadjuddin Noer Effendi, penel iti dan sosiolog UGM, malah membuat istilah demokrasi kaum pejahat,” kata Dulloh, sambil tersenyum, “Mungkin lantaran akhir-akhir ini silih berganti para elite politik terjerat kasus korupsi.

Baik pucuk pimpinan partai maupun mereka yang duduk di badan legistatif DPR dan DPRD.” Memang, di antara para elite politik itu ada yang masih dalam proses menjadi tersangka. Tidak sedikit menjadi penghuni hotel pordeo. Beberapa di antaranya telah dipindahkan ke Sukamiskin Bandung, penjara khusus para koruptor itu.

“Namun, pengasingan itu tidak membuat efek jera. Justru belakangan ini, elite politik yang sedang menjabat Presiden PKS telah menjadi tersangka korupsi dalam kongkalikong impor daging sapi.

Ternyata tidak hanya partai politik yang saat kampanye mengatakan tidak pada korupsi yang terlibat korupsi, tapi partai yang selama ini mengusung slogan partai bersih pun tidak luput dari perilaku korupsi,” sambut Kakung, dengan mimic yang sangat serius.

Bersambung hal 7 ...

FOTO | C HERRY SL

Kepala BPN RI Hendarman Soepandji (kanan), dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat (kiri).

Bersambung hal 7 ...

ILUSTRASI | IST

WARTAWAN KORAN TRANSAKSI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS LIPUTAN DILAPANGAN WAJIB BERPAKAIAN ATRIBUT KORAN TRANS, DIBEKALI IDENTITAS ID CARD. TUGAS LIPUTANNYA TERCANTUM PADA BOKS REDAKSI, DILUAR ITU REDAKSI TIDAK BERTANGGUNG JAWAB. JIKA ANDA MERASA DIRUGIKAN LAPORKAN SEGERA KEPADA PIHAK KEPOLISIAN-RI TERDEKAT

KORAN TRANSAKSI THN 13

VONIS Akibat Menyediakan Tempat

Calon Pendeta Divonis 15 Tahun Penjara Jakarta, Trans - Mungkin, inilah pengalaman terpahit yang harus dirasakan oleh terdakwa Danielle Lo. Ya, akibat menyediakan tempat buat temannya, ia pun harus rela mendekam di balik dinginnya jeruji besi selama 15 tahun. Memang, dia melalui kuasa hukumnya masih mengajukan banding.

Kasus yang menimpa calon pendeta itu bermula berawal saat anggota polisi dari Satuan Narkotika Polda Metro Jaya (PMJ) mendapat informasi bahwa di Apartement Gading Permai, Tower-B, Kelapa Gading, Jakarta Utara, sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika.

Supriadi bersama dengan anggota tim yang lainnya pun langsung melakukan penyelidikan. Di Apartement Gading Permai, Tower-B lantai.16, Kamar No.16, yang ditempati oleh terdakwa pun diperiksa. Rupanya, barang-bukti yang hendak dicari itu tidak ditemukan. Selanjutnya, terdakwa Danielle Lo diminta untuk menunjukkan kamar yang baru saja dipesan.

Setelah ditunjukkan, dari dalam kamar No.18, lantai 18, ditemukan narkotika jenis shabu-shabu seberat 5 kg.

Menurut keterangan terdakwa Danielle Lo, sebelumnya ia dihubungi oleh Atong (DPO) untuk dicarikan kamar kosong.

Setelah ditemukan, ia tidak pernah masuk ke dalam kamar tersebut. Bahkan, kunci kamar itu pun langsung dititipkan kebagian locker. Karena yang memesan kamar itu adalah dirinya, maka dirinya yang ditangkap polisi.

Terkait dengan adanya isu imbalan sebesar Rp3 juta untuk pencarian tempat tersebut, terdakwa Danielle membantah, “Itu, tidak benar”.

Terdakwa Danielle Lo mengatakan bahwa ia mempunyai perusahaan oli yang tergabung dalam PT Moleculer Science Product (MSP) asal Amerika.

Bahkan, keuntungan yang diperoleh bisa mencapai puluhan juta per bulan. “Jadi, isu tersebut tidaklah benar,” tandasnya.

NO.262. TH XIII

TRANS HUKUM

HALAMAN 2

Pada sidang yang sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fahmi Iskandar SST SH mengatakan bahwa perbuatan terdakwa Danielle Lo telah terbukti bersalah dan melanggar Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

JPU menuntut, agar terdakwa dijatuhi hukuman pidana selama 16 tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan. Selain hukuman pidana tersebut, terdakwa Danielle Lo juga harus membayar denda sebesar Rp.5 Milyar. Apabila denda tersebut tidak bisa dibayar, maka terdakwa harus menggantinya dengan hukuman kurungan selama 1 tahun.

Dalam surat pembelaan pribadi yang dibacakan oleh tedakwa Danielle Lo, ia berani bersumpah, kalau narkotika yang ditemukan di kamar No.18, lantai 18 itu, bukanlah miliknya. Dia mengatakan, tidak menyangka kalau kebaikannya malah membuat dirinya celaka.

Sementara itu, dalam surat pembelaan (Pledoi) yang dibacakan oleh Yoga SH selaku penasehat hukum terdakwa mengatakan bahwa banyak sekali rekayasa penangkapan yang dituduhkan kepada kliennya.

Kalau bukan karena inisiatif kliennya, aparat kepolisian itu pasti tidak akan tahu dimana narkotika itu disembunyikan.

Namun, akibat ulah actor yang lain, cita-cita kliennya untuk menjadi seorang pendeta pun terpaksa kandas ditengah jalan.

Senin (28 Januari 2013) pukul 15.30 wib, setelah bermusyawarah, Hakim Ketua IGK Adynatha SH MH yang didampingi hakim anggota Eko Susanto SH MH dan Mangapul Girsang SH MH akhirnya sepakat dan menjatuhkan vonis kepada terdakwa Danielle Lo dengan hukuman pidana selama 15 tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan;. Membayar denda sebesar Rp5 Milyar; Apabila denda tersebut tidak bisa dibayar, maka terdakwa harus menggantinya dengan hukuman kurungan selama 6 bulan. | Aston

SENIN, 11-25 FEBRUARI 2013

Ketukan Vonis Hakim Hasmayeti Bikin Geger Ruang Persidangan Hakim Hasmayeti SH MH yang baru dipindah tugaskan di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berani menjatuhkan vonis mati terhadap terdakwa kasus narkotika.

Ilustrasi.

FOTO | IST

Jakarta, Trans – Ruang persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara geger pada Rabu (6 Februari 2013), pukul 15.00 wib. Pengunjung sidang dibuat terkagum-kagum. “Sudah jarang sekali hakim menjatuhkan vonis mati,” ucap salah seorang pengunjung sidang kasus narkotika tersebut.

Ya, Hakim Ketua Hasmayeti SH MH yang didampingi hakim anggota Harsono SH MH dan Richard Silalahi SH MH, menjatuhkan vonis kepada terdakwa E-Wee Hock alias Jerry dengan hukuman pidana mati. Pada hari itu juga terdakwa Mohammad Widjanul Widan alias A-hong dijatuhi hukuman pidana selama seumur hidup.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dody W Leonard Silalahi, SH mengatakan bahwa perbuatan terdakwa E-Wee Hock alias Jerry dan terdakwa Mohammad Widjanul Widan alias A-hong telah terbukti bersalah dan melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan menuntut, agar terdakwa E-Wee Hock alias Jerry dijatuhi dengan hukuman pidana mati.

Sementara itu, untuk terdakwa Mohammad Widjanul Widan alias A-hong dijatuhi hukuman pidana selama 18 tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan.

Kasus ini bermula ketika terdakwa E-Wee Hock alias Jerry bersama dengan terdakwa Mohammad Widjanul Widan alias A-Hong, yang diadili dalam berkas terpisah terkait kepemilikan narkotika ini, saat anggota polisi dari Direktorat Reserse Narkotika Polda Metro Jaya (PMJ) berhasil menangkap mereka. Dari tangan kedua terdakwa berhasil ditemukan narkotika jenis shabu-shabu seberat 9.000 gram.

Menurut pengakuan para terdakwa, narkotika itu memang sengaja didatangkan dari Negara China. Pada sidang yang dilaksanakan sebelumnya, saksi Mansyur Busari, saksi Afrizal,

saksi Edi Lestari, saksi Kembar Wahyu dan saksi Tri Baroto yang tak lain merupakan anggota polisi dari Satuan Narkotika Polda Metro Jaya (PMJ) itu mengatakan bahwa mereka kenal dengan kedua terdakwa pada saat melakukan penangkapan saja.

Kelima saksi itu juga mengatakan awalnya mereka mendapat informasi bahwa di Hotel Sanno, Penjaringan, Jakarta Utara akan diadakan transaksi narkotika secara besar-besaran oleh seseorang yang berinisial “Wildan”.

Detik itu juga, mereka langsung melakukan penyelidikan. Begitu sampai di loby parker Hotel Sanno tersebut.

Mereka melihat ada seorang pria dengan gerak-gerik yang mencurigakan.

Tanpa membuang-buang waktu, orang itu pun ditangkap. Selidik punya selidik, ternyata orang yang ditangkap itu memang berinisial “Wildan”.

Ketika diperiksa, dari dalam Handphone (HP) milik terdakwa ditemukan pesan singkat (SMS) yang berbunyi “bahwa ia akan bertemu dengan seseorang yang berinisial E-Wee Hock alias Jerry. Selanjutnya, mereka melakukan penyamaran dan meminta agar bertemu di Hotel Sanno lantai 4. Setelah bertemu, terdakwa E-Wee Hock alias Jerry pun ditangkap. | Aston

Akibat Ulah Jaksa Nakal

Pencari Keadilan Minta Perlindungan Hukum Kepada Presiden Bekasi, Trans - Seorang pencari keadilan bernama Andy Iswanto Salim melapor kepada Presiden akibat perbuatan oknum Jaksa arogan yang semena-mena secara sepihak memenuhi keinginan si pelapor.

Diduga bahwa antara Jaksa Sarifuddin dari Kejaksaan Tinggi Bandung telah berkonspirasi dengan Supadi dan Lili Rohendi selaku penyidik Polda Metro Jaya, memutar balik fakta perkara keluarga mengenai harta gono gini menjadi perkara pidana, yakni perbuatan penggelapan.

Menurut Andy bahwa akibat ulah Jaksa nakal yang sangat membabi buta dan mengoyak rasa keadilan terhadap dirinya pada saat proses perkara tersebut di Polda Metro Jaya hingga pihaknya melaporkan perilaku Jaksa yang tidak professional ke Jamwas Kejagung pada tanggal 16 Agustus

2012.

Akibat laporan itu, diduga Jaksa Sarifuddin marah hingga dinyatakan P21 dan sekaligus dilakukan penahanan terhadap Andy berdasarkan laporan isterinya Ersih Lukminta dengan Laporan Polisi.No.2496/VII/2011/ PMJDitreskrimun pada tanggal 20 Juli 2011.

Melapor kepada pimpinan tertinggi negeri ini tentu punya bukti yang akurat demi mendapatkan keadilan.

Disebutkan Andy beberapa hal yang menjadi alasannya bahwa perkara tersebut merupakan perdata antara lain, berdasarkan putusan PN Jakarta Pusat No.302/Pdt.G/2012/ PN.JKT.PST. Dalam amar putusan itu bahwa perkawinan antara Andy Iswanto Salim dan Ersih Lukminta sah. Dari hasil perkawinan mereka punya tiga

anak sah. Berdasarkan Surat Perkawinan Gereja disahkan Keuskupan Agung Jakarta.

Kemudian kesepakatan untuk damai pada tanggal 25 April 2012 berbagi harta bersama selama masa perkawinan ditandatangani bersama.

Surat pernyataan bersama selaku suami istri, formulir catatan sipil DKI yang sudah ditandatangani bersama, adanya akte kelahiran anak-anak mereka serta KTP dan KK suami istri.

Meskipun Andy ditahan paksa dengan tuduhan penggelapan yang menurutnya tidak berdasar, tapi dianggap sebagai suatu kejahatan yang tidak pernah dilakukannya.

Sebab semua sertifikat asli yang sedang dipermasalahkan telah diserahkan kepada penyidik dan saat ini menjadi barang bukti di persidangan.

Oleh karena itu, Andy memohon

kepada Bapak Presiden agar memberi penangguhan penahanan terhadap dirinya dengan pertimbangan bahwa selama masa penyidikan dirinya kooperatip.

Terhadap perkaranya itu dirinya selalu siap membantu penyidik dan tidak melarikan diri. Kemudian dirinya punya tanggungjawab besar terhadap kelangsungan hidup para karyawan, rekan usaha dan orang tuanya. Dan satu hal mohon pertimbangan dari Bapak Presiden bahwa penahanan terhadap dirinya sudah di setting pada saat tahap II ke Kejati Jabar.

Harapan Andy selaku pencari keadilan akan menjadi kenyataan jika penegakan hukum dilakukan tanpa diskriminasi. Semoga saja tidak terjadi conflict of interest. | Lora

Pelaku Pengrusakan Mobil Divonis Ringan JPU Ajukan Banding

Jakarta, Trans – Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang diketuai IGK Adynatha SH MH dan didampingi hakim anggota Eko Susanto SH MH dan Mangapul Girsang SH MH, hanya menjatuhkan vonis empat bulan penjara kepada Terdakwa Neneng Wahyuni dan tiga bulan enam hari penjara kepada Tati Haryani, terkait kasus pengrusakan mobil milik Edi Bachrumsyah.

Pada saat pembacaan putusan tersebut, kedua terdakwa tidak didampingi kuasa hukumnya. Begitu mendengar putusan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dody W Leonard Silalahi SH langsung mengajukan banding.

Modus pengrusakan mobil yang dilakukan oleh kedua terdakwa, dipicu karena terdakwa Neneng Wahyuni binti H Madan Ambodai sudah diceraikan oleh suaminya. Namun, saat melihat mobil merek Previer warna putih yang membawa anaknya, dia menabraknya dari belakang. Selanjutnya, kedua terdakwa turun sambil me-

mecahkan kaca mobil Previer tersebut, dengan menggunakan helm dan batu.

Saksi Edi Bachrumsyah yang tak lain merupakan suami dari terdakwa Neneng Wahyun itu mengaku tidak melihat kejadian itu secara pasti. Namun, dia mendapat telepon dari rekan sekerjanya (Leli Yati Pratiwi), sehingga dia langsung ke lokasi. Ketika itu, dua anaknya merasa ketakutan, bahkan hingga kasus ini disidangkan, kedua anaknya tidak mau pergi ke sekolah lagi. Saksi Edi Bchrumsyah juga mengatakan bahwa ia terpaksa menceraikan istrinya itu, karena ketahuan selingkuh dan tidur dengan lelaki lain.

Sedangkan saksi Leli Yati Pratiwi mengatakan, saat hendak mengantar anak Edi Bachrumsyah ke Rumah Sakit (RS) Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta Utara, ada sekelompok pengendara sepeda motor yang meminta agar mobil yang dikendarainya itu segera dihentikan. Tidak lama kemudian, mobil yang diken-

FOTO | ASTON

Terdakwa Neneng Wahyuni dan Tati Haryani saat mendengarkan vonis.

darainya ditabrak dari belakang.

Selanjutnya, kedua terdakwa turun dan langsung memecahkan kaca mobil yang dikendarainya tersebut, dengan menggunakan helm dan batu.

Yang membuat saksi Leli Yati Pratiwi emosi, dirinya malah dikatakan “Perek”. Padahal, niatnya memang tulus hendak membantu anak Edi Bachrumsyah yang saat itu sedang jatuh

sakit.

Di hadapan majelis hakim, terdakwa Neneng Wahyuni binti H Madan Ambodai mengatakan bahwa kasus pengrusakan mobil itu, terpaksa ia lakukan karena tak ingin anaknya dibawa oleh orang lain. Satu jam sebelum kejadian, ia mengaku mendapat informasi bahwa anak dan suaminya itu akan pergi berlebaran ke luar negeri.

Semenjak diceraikan, ia tidak diizinkan tinggal di rumah suaminya. Hingga kini, ia tidak tahu dimana keberadaan kedua anaknya. Terdakwa Neneng Wahyuni membantah kalau dirinya pernah menyebut saksi Leli Yati Pratiwi dengan sebutan “Perek”.

Sementara itu, menurut keterangan terdakwa Tati Haryani alias Ence binti H Madan Ambodai mengatakan pada saat kejadian ia memang berada di lokasi. Sebelum kejadian itu, ia bersama dengan terdakwa Neneng Wahyuni (adiknya) berencana hendak pergi ke daerah Depok untuk menjumpai sanak-saudaranya. Entah kenapa, seketika itu juga adiknya langsung mengejar mobil yang ada di hadapannya. Selanjutnya, ia pun turun dan meminta agar kaca mobil itu dibuka.

Terdakwa Tati Haryani membantah kalau dirinya ikut memecahkan kaca mobil seperti yang dituduhkan kepadanya.

Ia hanya memukul kaca mobil tersebut, dengan menggu-

nakan telapak tangannya. Terdakwa Tati Haryani juga menambahkan bahwa ia adiknya itu, tidak pernah menyebut saksi Leli Yati Pratiwi dengan sebutan “Perek”.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dody W Leonard Silalahi, SH mengatakan bahwa perbuatan terdakwa Neneng Wahyuni binti H Madan Ambodai dan terdakwa Tati Haryani alias Ence binti H Madan Ambodai telah terbukti bersalah dan melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP tentang pengeroyokan. Dan menuntut, agar kedua terdakwa dijatuhi hukuman pidana selama 9 bulan penjara dikurangi selama kedua terdakwa berada didalam tahanan.

Selasa (5 Februari 2013), pukul 13.30 wib, dalam inti surat pembelaan (Pledoi) yang dibuat secara pribadi oleh terdakwa Neneng Wahyuni mengatakan sejak resmi bercerai pada 2 April 2011 yang lalu, ia tidak lagi pernah bertemu dengan kedua anaknya. Padahal, berdasarkan putusan Penga-

dilan Agama Kota Depok, dirinya yang ditunjuk untuk merawat kedua anaknya.

Sementara itu, dalam surat pembelaan (Pledoi) yang dibacakan oleh Rusdianto Matulatuwa SH selaku Penasehat Hukum terdakwa itu mengatakan bahwa dalam menyusun surat dakwaan serta tuntutan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dody W Leonard Silalahi, SH dinilai kurang profesional dan terkesan angkuh. Pasalnya, kedua kliennya itu, bukanlah merupakan sosok seorang penjahat. Melainkan, sosok seorang ibu yang ingin dipertemukan dengan anak-anaknya.

Sebelum resmi bercerai, kata penasehat hokum itu, saksi Edi Bachrumsyah mempunyai hubungan yang spesial dengan saksi Leli Yati Pratiwi, bahkan sering dipertontonkan di hadapan anak kliennya. “Saksi Edi Bachrumsyah pernah mengatakan agar anak Kliennya itu memanggil saksi Leli Yati Pratiwi dengan sebutan Mami,” ujarnya. | Aston

Dewan Penasehat: Mayjend TNI (Purn) H Syamsu Djalal SH, Mayjend TNI (Purn) H Asril H Tanjung, Brigjend TNI (Pur) Indra Yudono, Drs H Muslim Kasim Ak MM, Rekson Sitorus SH, Drs H Sofyan Abdurrachman, Alam P Simamora SH MH, H Ismail Ibrahim SH, Fafinaldi SH MH, Idris Koto, Mbah Abdullah, Yeye Suteja, Rudy Suwandi; Penasehat Hukum: Aristo Muranda SH, Alfan Effendi SH, Hendry Halim SH, Aman Simamora SH MH; Pemimpin Umum: Syaiful Nazar; Pemimpin Perusahaan: Helfita Afianthy; Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Ali Rahmat Siregar; Wakil Pemimpin Perusahaan : Elman Sihombing; Wakil Pemimpin Umum: C Herry SL; Redaktur Pelaksana: Lorayati Debataraja; Dewan Redaksi: Syaiful Nazar, M Rechan RR, Elman Sihombing, C Herry SL, Ali Rahmat Siregar, Harris Fadhillah Abbas; Suwin, Wongso, Art Direktur: Rofiq; Sekretaris Redaksi: Intan Gunasari; Sirkulasi dan Periklanan: Saskia Maulida, Joni Lubis; Redaktur Senior: Drs Syamsul Bachri SH; Daniel Saputra Htb SE, Redaktur Eksekutif: Onangego Chandra Maruhawa, Roni Pandapotan, Iwan Koto, Yulianti Rahmi Purnamawati ST, F Safan Akom BA, Meidi MM,Iwan Koto, Ongen Geser, T Maemun, Drs Lendi agustinus, T Jamal Oteng, Firman Kelana, Budi Rotoliu SE, Sesilia Ciby SH, Kaharudin Taslim, Sukun Tjohan, Satiri, Romanus Ramang, Nasan.

Penerbit: Bina Interaksi Ekonomi Pers SK/MENPEN/1496/SIUPP/Jakarta 22 Juli 1999;

Penempatan Tugas Liputan Wartawan: Sekretariat Negara-RI: Syaiful Nazar; KPK: Syaiful Nazar, C Herry SL; Kemenkumham: Elman Sihombing, Onangego Chandra Maruhawa; Mabes POLRI: Syaiful Nazar, C Herry SL; Kemenkeu: Martin Luther; ESDM: Martin Luther, Rechan R, M Zikri; Kemenhub - Pelindo:.... Kemenakertrans/BNP2TKI: Syaki Chevalier; Kemendiknas: Meidi Mulya; Kemendagri : Saiful Anwar; Ditjen Bea & Cukai: Tumonggo T Lubis; Seni & Budaya: Suryati; Fotografer: Aboot; Staf Redaksi: Bonggar Simamora, H. Roosman, Aston Darwin SP, Freddy Fatinasa Maruhawa, Gaus Kaisuku, Muhammad Fadhiludin, Ilham Ramdhani; Tumonggo Tua Lubis. Kontributor: Hartono, S Hadiyanto, Bachtiar, Dede Ardian, Mahmudin.

Wartawan Profesional Tunjukan Jati Diri Pemberitahuan Kepada Seluruh Kepala Perwakilan/Biro KORAN TRANSAKSI, nama dan wilayah tugas liputan WARTAWAN tercantum pada boks halaman masing-masing. Harap maklum, Terima Kasih.

Alamat Redaksi: Jl. Teratai 3 Blok i 3/23 Taman Modern, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur 13960; Telepon: (021) 46822277 – 46836848; Fax: (021) 46824807; Rekening Bank Mandiri KCP Bekasi 125.00.0569340.3 a/n Drs. Syaiful Nazar; NPWP: 01.917.755.9-407-000; Kode Seri Faktur Pajak: EFCXV - 407; E-mail: korantransaksi@yahoo.co.id; www.korantransaksi.com; Percetakan: PT. Temprina Media Grafika Tambun (Jawa Pos Group) (Isi diluar tanggung jawab percetakan)

HALAMAN 3

KORAN TRANSAKSI THN 13

TRANS JABOTABEK

NO. 262. TH XIII SENIN, 11-25 FEBRUARI 2013

Jelang Pemilu 2014, Data Kependudukan Kota Bogor Diserahkan ke KPU Bogor, Trans - Menjelang Pemilihan Umum 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor menerima Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Kota Bogor. Penyerahan DP4 juga dilakukan secara serempak di 33 Provinsi dan 491 Kabupaten/Kota se-Indonesia.

DP4 diserahkan langsung dari Walikota Bogor Diani Budiarto kepa-

da Ketua KPU Agus Teguh Suryaman, Kamis (7/2/2013) di Halaman Plaza Balikota Bogor. DP4 diserahkan dalam bentuk Compact Disk (CD).

“Penyerahan DP4 merupakan bagian tahapan sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 karena merupakan bahan yang akan diproses lebih lanjut oleh KPU melalui tahapan Pemukta-

HUKUM

Pemkab & Musnahkan

BNN Tanaman Kath

Cibinong, Trans - Pemerintah Kabupaten Bogor (Pemkab) berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) hari ini (7/2) musnahkan beberapa lahan tanaman Kath, di Desa Cibereum, Kecamatan Cisarua. Pemusnahan langsung dilakukan Deputi Penindakan BNN, Wakil Bupati Bogor, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor di lahan milik warga seluas 300 meter persegi.

Menurut Deputi Penindakan BNN, Irjen Benny Mamoto, tugas kami adalah mengedukasi aparat dan masyarakat. Karena tanaman ini dibawa dari luar negeri, kalau masyarakat tidak tahu kita bisa maklumi. Hari ini, setelah ada langkah pro aktif dari jajaran polisi dan aparat pemerintah juga masyarakat, maka kita langsung identifikasi lahan penduduk yang ditanami tanaman Kath untuk kita musnahkan.

“Setelah diuji di laboratorium secara komperhensif, tanaman Kath ini memiliki kandungan zat Cathinon yang telah diatur dalam undang-undang no. 35 tahun 2009. Maka hari ini kita musnahkan dan kita sosialisasikan kepada masyarakat terutama petani di wilayah ini, untuk tidak kembali menanam tanaman sejenis karena dilarang oleh undang-undang. Setelah kita sosialisasikan jika ada yang menanam lagi, tentunya akan kami tindak secara hukum”, ujar Benny.

Selanjutnya Wakil Bupati Bogor Karyawan Faturachman (KF) menjelaskan, kepada warga kami khususnya warga Kecamatan Cisarua, mohon kiranya ada penyikaan yang arif dengan penuh kesadaran hukum. Deputi BNN sudah memberitahukan bahwa tanaman ini dilarang undang-undang. Dan Pa Nanang yang memiliki lahan ini contoh warga negara yang taat hukum, karena sudah bekerjasama dengan baik, ini bisa menjadi contoh bagi warga yang lain.

“Ketidaktahuan bukan pelanggaran hukum, oleh karenanya kami ke sini untuk melakukan edukasi sambil memusnahkan tanaman tersebut. Ini adalah jenis tanaman yang terlarang dan kita harus sepakat tidak akan menanam kembali. Masalah ganti rugi ada tahapannya lagi yang jelas saat ini adalah tahapan mengedukasi dan sosialisasi mengenai tanaman ini dan aturan hukumnya”, terang KF. Sementara seorang warga Kampung Tugu Pasir, Desa Cibeureum, Cisarua, Nanang Suranta Wijaya, misalnya, memiliki kebun tanaman Khat seluas 300 meter persegi. Pria yang berprofesi sebagai sopir orang Timur Tengah itu mendapatkan bibit tanaman tersebut dari seorang temannya yang sudah terlebih dahulu menanamnya di halaman rumah.

“Tahun 2005 ada orang Yaman yang bawa batang pohon ini, tinggal distek, tumbuh subur begitu aja. Di sini kan banyak orang Arab, mereka suka makan daun ini buat vitalitas, jadi mereka banyak nyari di sini sejak ada yang menanam. Karena saya sopir orang Arab, dan tahu itu harganya mahal, saya juga jadi ingin ikut menanam. Selanjutnya saya akan musnahkan sendiri tanaman-tanaman ini baik yang berada di atas lahan saya maupun di sekitarnya.

Namun saya tadinya pengen ada ganti ruginya dari pemerintah”, tuturnya. | Dasukiharun

W ART AW AN PROFESIONAL ARTA TUNJUK AN JA TI DIRI TUNJUKAN JATI Biro Kota dan Kabupaten Bogor : Dasuki Harun Biro Kota Bekasi : Geoffrey, Ramoti, Muchtar Biro Kabupaten Bekasi : Kaslim Kusyairi, Andri, Indah Widaningsih, Nunu Erlangga.

Biro Kabupaten Tangerang : Eri Suryakusuma, SH

hiran Data Pemilih, Penyusunan dan Pengumuman DPS sampai menjadi DPT,” kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Walikota Bogor Diani Budiarto.

Lebih lanjut Gamawan mengatakan Pemerintah Pusat dan Daerah telah berupaya untuk meningkatkan akurasi DP4. Diantaranya dengan

mencocokkan data kependudukan di Catatan Sipil setempat sesuai data Lahir, Mati, Pindah dan Datang (Lampid) yang tercatat di Database Kependudukan.

Juga memanfaatkan SIAK dan hasil perekaman e-KTP. Dengan pemanfaatan SIAK yang didukung oleh perekaman sidik jari dan iris mata dalam perekaman e-KTP, yang

dibutuhkan,” tambah Gamawan.

Gamawan berharap, setelah penyerahan DP4, semua proses penyiapan dan penyelenggaraan Pemilu 2014 berjalan lancar dan menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab melalui Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. | Dasukiharun

Derita Para Petani Di Musim Penghujan Para petani di Kampung Kobak Lompong, Kabupaten Bekasi, merindukan perbaikan lening, saluran air, dan jalan tanggul.

Bekasi, Trans – Bagaikan katak merindukan bulan. Inilah gambaran yang dialami masyarakat dan para kelompok tani Kampung Kobak Lompong Rt 003/ 005 Dusun III, Desa Karang Sentosa, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Bertahun-tahun sudah mereka mengharapkan adanya perbaikan jalan tanggul dan pembuatan lening saluran air yang ada di tengah pematang sawah dan di perkampungan, namun belum juga terwujud hingga sekarang.

“Saya sudah jenuh, lelah,

FOTO | KASLIM

Kondisi lahan petani.

dan letih menunggu adanya perbaikan jalan tanggul itu. Kalau musim hujan berbarengan dengan datangnya musim panen, maka padi yang sudah mengun-

ing sulit untuk dipanen. Dahan padinya pada rebah dan buah padinya jatuh menyentuh tanah sampai pada tumbuh lagi di tengah sawah,” keluh salah satu

anggota kelompok tani.

Tidak hanya itu, tatkala mau memanen padi di musim penghujan, padinya juga sulit dibawa dengan sepeda maupun

sepeda motor. Jalan kaki pun susah, karena licin dan selalu berada dalam ancaman terpelosok ke saluran air.

Derita petani itu sejatinya menjadi persoalan tersendiri bagi Tajudin sebagai salah satu pegawai di Desa Karang Sentosa.

“Saya pun sudah mengajukan perbaikan jalan dan pembuatan lening saluran sepanjang 2.000 meter itu mulai dari perkampungan sampai ke pematang sawah, pak. Itu selalu saya ajukan setiap ada rapat minggon desa, minggon kecamatan, dan rapat musrembang,” tuturnya.

Dalam pengamatan Tajudin, saluran itu memang harus diperbaiki dulu baru dilening. Karena di kala musim kemarau air yang dari sungai kali hulu tidak sampai ke persawahan, habis di jalan karena terserap ke bawah tanah dan tanggulnya longsor.

“Saya berharap kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi, khususnya Ibu Bupati agar dapat mendengar keluh kesah warga masyarakat Desa Karang Sentosa dan para kelompok petani yang selalu merugi di kala musim hujan,” ujarnya. | Kaslim

Pemerintahan Desa Sukadarma Laksanakan Musrembang 2014 Bekasi, Trans - Pemerintahan Desa Sukadarma, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi telah melaksanakan Musrembang Tahun 2014. Dalam musrembang ini terungkap bahwa pembangunan selalu diagendakan di desa itu, meskipun ada wilayah yang masih tergolong terisolir.

Musrembang tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Nomor: 005/06/001/2013 dari tingkat kecamatan, khususnya dari kepala seksi pembangunan (Kasipem/Ekbang), pada tanggal 31 Januari 2013, bahwa setiap pemerintahan desa diharapkan melaksanakan musyawarah rencana pembangunan (musrembang), yang akan dilaksanakan tahun 2014.

Di dalam rapat musrembang tampak hadir para Badan Permusyawarahan Desa (BPD), aparat Desa dari Sekertaris Desa, Ketua RT, RW, Kadus, staf desa, kesra, amil, dan Kaur-Kaur Desa, serta tokoh masarakat dari wolah dusun adus satu sampai dengan dusun tiga. Sedang dari pihak

Dari kanan ke kiri : Sekdes, Tim PMPN, Kepala Desa, dan Ketua BPD.

FOTO | KASLIM

kecamatan koramil (Babinsa), Bimas Pol dan Utusan dari Tim Verifikasi PMPN Kecamatan Sukatani.

Pada rapat musrembang yang dilakasanakan di ruangan Aula Kantor Desa Sukadarma itu, Kepala Desa Sukadarma Syeh Suja’i mengatakan kepada para peserta musyawarah agar mensyukuri pembangunan yang selalu diagendakan di Desa Sukadarma.

FOTO | NUNU

Jalan yang tadinya rusak parah kini sudah bagus.

“Sepanjang pemerintahan daerah membangun wilayah, desa kita selalu teragendakan dari mulai pembangunan jalan lingkungan, pembuatan bangunan MCK, normalisasi, pembuatan lening saluran SSG, sarana air bersih, dan gedung-gedung sekolah,” ujarnya.

Kepala desa mengatakan pembangunan di Desa Sukadarma sudah tujuh puluh persen.

Artinya, tinggal tiga puluh persen lagi yang masih tertinggal dan belum terjamah oleh pembangunan baik yang didanai dari APBD maupun APBN. Namun, Syeh Suja’i mengakui bahwa dusun tiga, khususnya di Rt 02/06, bisa dikatakan sebagai daerah terisolir.

“Sebab, beberapa hari pada waktu Minggon Desa, ada kepala dusun yang menyampaikan

kepada saya, masih ada jalan yang belum bisa dilalui oleh kendaraan roda dua maupun roda empat di kala musim penghujan,” ujarnya.

Di saat musim hujan sekarang ini, tepatnya satu minggu yang lalu, ada warga masyarakat Rt02/06 Kampung Pulo Pandak dan Kampung Pulo Kukun yang hendak melahirkan dan sakit.

Ternyata saat menuju ke puskesmas, untuk membawa yang mau melahirkan atau yang sedang sakit itu sulit dengan kendaraan roda empat atau roda dua.

Jalan di lokasi itu memang berlumpur bagaikan kubangan kerbau. Untuk berjalan kaki pun licin, sehingga yang mau melahirkan dan yang sakit terpaksa digotong dan digendong dengan kain sarung untuk berobat ke Puskesmas.

Sungguh sangat memperihatinkan di jaman yang sudah serba modern ini masih ada juga masyarakat yang hendak berobat kesulitan. | Kaslim

Anggota Dewan Hj Nana Rohana Hadiri Maulid

Kadis Binamarga Dapat Sambutan Hangat Dari Masyarakat Bekasi Bekasi, Trans - Kepala Dinas Binamarga Kabupaten Bekasi, H Jamaludin mendapat sambutan hangat dari masyarakat Bekasi. Pasalnya, kinerja yang dilaksanakannya demi kepentingan masyarakat dinilai sangat berharga dan bermanfaat, di antaranya pembangunan jalan lingkungan dan saluran-saluran air.

Ketika wartawan Koran Transaksi melintas di pedesaan yang dahulu jalannya rusak parah, kini jalan-jalan tersebut sudah bagus, dan otomatis sangat membantu kelancaran perekonomian di pedesaan.

Diperkirakan 70 persen insfraktuktur jalan di pedesaan di Kabupaten Bekasi, sudah bagus. Begitu juga dengan saluran-saluran air, ada yang sedang diperbaiki dan ada yang sudah dapat digunakan untuk pengairan persawahan.

Masyarakat Bekasi pun berterima kasih kepada Kepala Dinas Binamarga yang sudah mewujudkan program-program Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan baik. | Nunu

secara efektif dapat mengidentifikasi data ganda penduduk.

“Dengan telah diserahkannya DP4 pada hari ini, apabila pihak KPU memerlukan bantuan dan fasilitas dari pihak Pemerintah dan Pemerintah Daerah, maka KPU harus mengajukan permintaan tertulis kepada pemerintah yang intinya berisi waktu, jenis bantuan dan fasilitas yang

Bekasi, Trans – Bagi anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Golkar Hj Nana Rohana S.Sos, bukan hal yang baru untuk menghadiri kegiatan pengajian. Sebab, dia selama ini dikenal juga sebagai sosok pigur muslimah yang bermasyarakat dan sangat mencintai kedamaian dalam beragama.

“Insya Allah dengan do’a restu masyarakat Bekasi, saya masih dipanjangkan umur dan disehatkan jasmani maupun rohani, sehingga saya bisa menghadiri undangan maulid di masjid-masjid maupun musholla,” ujar Hj Nana Rohana S.Sos, ketika ditemui Koran Transaksi, saat menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Musholla H Toha, yang beralamat di Kp. Cabang Pintu Air Rt. 04/09, Desa Karang Asih, Kec. Cikarang Utara.

Dengan jabatannya selaku anggota dewan dari Partai Golkar yang mewakili Dapil 06, Kabupaten Bekasi, Hj Nana Rohana S.Sos bersedia

FOTO | NUNU

Hj. Nana Rohana dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW.

menghadiri undangan dari masyarakat Bekasi, tidak berbau politik.

Buktinya, ketika Hj Nana Rohana S.Sos memberikan sambutan di acara tersebut, tidak ada pembahasan sama sekali tentang politik. Walaupun di Musholla H Toha

itu sudah air bersih melalui perjuangannya. Namun, semua masyarakat Bekasi juga tahu kalau Hj Nana Rohana S.Sos mendukung ‘Kang Yance’ pada Pilgub Jawa Barat, yang akan segera dilaksanakan. | Nunu

HALAMAN 4

KORAN TRANSAKSI THN 13

TRANS JABOTABEK

NO.262. TH XIII SENIN, 11-25 FEBRUARI 2013

Bupati Bogor Segera Tingkatkan Kualitas Pendidikan Cijeruk, Trans - Guna meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah Kabupaten Bogor, Bupati Bogor Rachmat Yasin menyatakan akan segera membuat peraturan Bupati mengenai honor guru non PNS. Hal tersebut ia katakan saat melaksanakan kegiatan saba desa atau Jumat keliling (Jumling) di Masjid Nurul Yaqin, Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten

Bogor, Jumat (8/2).

“Jangan sampai ada kesenjangan antara guru PNS dan non PNS, melalui peraturan Bupati tersebut diharapkan nantinya kualitas pendidikan di Kabupaten Bogor menjadi lebih berkualitas karena para guru non PNS ini merasa lebih dihargai,” kata Bupati.

Ia menjelaskan nantinya honor guru non PNS ini dihitung berdasar-

TRANSPORTASI

Soal Monorel, Pemprov DKI Jakarta Terbuka

kan lamanya mengajar serta durasi jam mengajar setiap harinya. “Misalkan guru non PNS yang telah mengajar selama 0 sampai 1 tahun minimal honor perbulannya Rp500 ribu itupun disesuaikan dengan jam ia mengajar,” jelasnya.

Bupati juga menambahkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor nantinya akan mensubsidi yayasan - yayasan pendidikan yang

Monorail.

Jakarta, Trans - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengatakan, pihaknya terbuka untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan rencana pembangunan monorel yang akan dilakukan lima konsorsium BUMN. Kelima konsorsium tersebut adalah PT. Adhi Karya, PT. Inka, PT. LEN, PT. Telkom, dan PT. Jasa Marga. Ia menegaskan supaya yang mudah tidak dipersulit sehingga koordinasi dengan Pemprov Jawa Barat tidak over laping.

“Saya hanya titip pengelolaan dari properti-properti di jalur itu mulai di blok oleh konsorsium ini. Karena keuntungan kita ada di sana, sehingga dengan kelincahan konsorsium ada di bidang properti. Selain itu, yang harus diacu adalah masterplan transportasi Jabodetabek yang terkoneksi dengan moda-moda lain, baik MRT maupun monorel jalur Blue dan Green Line,” ujar Jokowi saat pemaparan monorel bersama konsorsium serta instansi terkait di kantor Kementerian Perhubungan, Kamis (7/2).

Jumlah tarif sendiri, Jokowi menyerahkannya kepada konsorsium yang akan membangun. Ia mengatakan, konsorsium tidak mau rugi dengan penerapan tarif tersebut tetapi bila mereka memberikan tarif tinggi pun dipertanyakan.

“Tarif rendah masa mereka mau rugi, tapi masa mereka memberikan tarif yang tinggi? Nanti tidak ada yang naik, pasti itu semua sudah ada kalkulasinya. Kita tidak usah ikut-ikutan,” ujar mantan Walikota Solo ini.

Dalam pembangunan monorel ini, pasalnya Pemprov baik DKI maupun Jawa Barat nantinya tidak diminta investasi. Terlebih bagi Pemprov DKI disebutkan Jokowi sudah memiliki beban dalam pembangunan MRT nanti.

Sementara itu, Direktur Utama PT. Adhi Karya, Kiswo Dharmawan pun masih berharap supaya pihaknya dapat persetujuan dari kedua Pemprov tersebut yang selanjutnya apabila sudah ada persetujuan maka Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pembangunan tersebut pun dapat segera dilakukan.

“Kami berharap mendapatkan Perpres dengan harapan tidak lama. Untuk mengerjakan KPS, kami siap tender. Tender investasi bukan tender pengadaannya oleh pemerintah,” ujar Kiswo.

Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono pun mengatakan, harus ada kehati-hatian yang dilakukan dalam melihat permasalahan yang ada. Keterpaduan dengan transportasi lain, keterjangkauan, serta bisnis plan yang seperti apa harus diketahui terlebih dahulu.

“Ini tentu menjadi landasan untuk izin Pemerintah Pusat agar bisa berkoordinasi dengan Pemprov, terutama DKI dan Jabar untuk menyatakan oke proyek ini bisa dilaksanakan,” tutur Bambang.

Jalur monorel yang akan dibangun oleh lima konsorsium BUMN itu sendiri adalah Bekasi Timur-Cawang sepanjang 18,1 km, Cibubur-Cawang sepanjang 13,7 km, Cawang-Kuningan sepanjang 11, 6 km, dan KuninganPalmerah sepanjang 8,5 km.

Bekasi timur-cawang sendiri diperkirakan nantinya akan menempuh jarak selama 24 menit, Cibubur-Cawang 18 menit, dan Cawang-Kuningan 15 menit.

Sementara untuk tarif, pihak konsorsium sudah melakukan penghitungan meskipun masih berupa initial cost, yaitu sebesar Rp15 ribu, untuk seluruh jalur prioritas sepanjang 39,36 km.

Total investasinya sendiri adalah senilai Rp7,3 triliun lebih dengan payback yang akan diterima pada 10,25 tahun. | Red Sambangiklenteng.

FOTO | IST

bulan Juli mendatang untuk tingkat SMA akan kita gratiskan juga, agar tidak ada lagi anak yang putus sekolah di Kabupaten Bogor,” janjinya dihadapan warga.

Pada Jumling kali ini, selain menyerahkan bantuan keagamaan kepada Masjid Nurul Yaqin, Bupati juga menyerahkan bantuan keagamaan kepada sembilan Masjid lainnya di wilayah Cijeruk. Kesembilan

Masjid tersebut yaitu, Masjid Nurul Iman Desa Tanjungsari, Masjid Al - Hidayah Desa Warung Menteng, Masjid As - Sibli Desa Cibalung, Masjid Al - Ikhlas Desa Cipelang, Masjid Nurul Iman Desa Sukaharja, Masjid Al - Mubarok Desa Tajurhalang, Masjid Nurul Falah Desa Cipicung, Masjid Yakin Desa Palasari, dan Masjid Al - Barkah Desa Cijeruk. | Dasukiharun

Soal Sertifikat Apartement Mutiara, Perkara Perdata Kantor Pertanahan dapat memproses balik nama setelah semua persyaratan dilengkapi sesuai aturan.

FOTO | ILUSTRASI

tidak mampu membayar honor guru non PNS sesuai dengan peraturan Bupati yang akan dikeluarkan nanti. “Pemkab akan mensubsidi yayasan untuk membayar honor sesuai dengan peraturan Bupati,” tambahnya.

Tak hanya itu, Bupati berjanji pada Juli mendatang akan membebaskan biaya pendidikan pada sekolah lanjutan tingkat atas. “Mudah - mudahan

Bekasi,Trans - Pemeriksaan saksi-saksi terkait dengan tuduhan penggelapan berupa dua buah sertifikat Apartemen Mutiara Bekasi atas nama terdakwa Budiman Efendi masih berlanjut di Pengadilan Negeri Bekasi.

Tiga saksi ahli telah memberikan kesaksian di hadapan Majelis Hakim, Ninik Angraeni, SH dengan anggotanya Wasdi Permana, SH dan I Wayan Kawisada, SH. Ketiga saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, Aris Munandar,SH dan Mastaniah, SH antara lain Yunita, SH saksi a charge (ahli) dari kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi, Binontoan Nadapdap saksi a de charge (ahli hukum Bisnis/Perdata) dan Ahli Pidana Dr.Dian Andriawan SH MH dari Universitas Trisakti Jakarta.

Menurut keterangan Yunita bahwa sebuah sertifikat dapat dibalik nama berdasarkan adanya Akte Jual Beli (AJB). Kemudian

adanya Perikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB). Kantor Pertanahan dapat memproses balik nama setelah semua persyaratan dilengkapi sesuai aturan. Mengenai balik nama dua surat sertifikat tanah atas nama Intan Tarigan kepada Budiman Efendi menurutnya telah sesuai aturan yang berlaku, sehingga sertifikat tersebut diterbitkan.

Binontoan Nadapdap mengatakan bahwa terkait dengan dua surat sertifikat yang sebelumnya masih atas nama Intan Tarigan tidak boleh diserahkan langsung kepada Anthony Sumitro Raharja, tetapi harus ada surat kuasa dari pihak penjual kepada Budiman Efendi.

Kemudian jika ada surat per-

janjian yang dibuat antara kedua belah pihak. Mestinya harus dilakukan perubahan jika dalam perjalanannya ada pihak yang dirugikan. Demi kebaikan bersama sebaiknya dibuat perjanjian kembali atau mengajukan gugatan.

Sedangkan Dian Adriawan selaku ahli pidana mengatakan bahwa dengan adanya perjanjian antara Budiman Efendi dengan Anthony Sumitro mengenai penyerahan sertifikat setelah dilakukan pengembalian hutang hendaknya disepakati bersama kedua belah pihak.

Anehnya, saksi notaris yang sudah beberapa kali dipanggil jaksa tidak datang di persidangan.

Menurut Jaksa Aris bahwa panggilan sudah disampaikan lang-

sung ke kantor notaris tersebut, namun tidak orang yang akan menjadi saksi dipersidangan tidak pernah ada di kantornya.

Terdakwa Budiman Effendi, melalui pengacaranya dengan tegas menyatakan bahwa pihaknya bersedia mengantarkan langsung surat panggilan sidang kepada notaris dimaksud. “Akibat saksi satu ini persidangan jadi ditunda-tunda, sehingga menghabiskan waktu yang cukup lama,” kata Budiman.

Bagaimanakah pertimbangan hakim mengenai pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, yakni pasal 372,378 dan 266 KUHP? Kita ikuti persidangan berikutnya. | Lora

Monor el Jakar Monorel JakarttaBekasi Jangan Cuma Basa-Basi

FOTO | IST

Seorang warga menggunakan perahu untuk evakuasi setelah banjir menggenangi perumahan di Bekasi.

Kerugian Banjir Bekasi Belum Terdata Jakarta, Trans - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi Jawa Barat, Sahat Namhor, mengaku pihaknya belum menerima laporan kerugian akibat banjir yang melanda wilayah Kabupaten Bekasi.

“Sampai saat ini, laporan kerugian belum ada dari masing-masing kecamatan. Kami masih menunggu laporan dari 23 kecamatan se-Kabupaten Bekasi. Nantinya, para Camat yang akan mendata harta kekayaan masyarakat yang mengalami kerugian akibat banjir,” ujar Sahat, Kamis (7/2).

Menurut Sahat, saat ini BPBD Kabupaten Bekasi sudah meminta kepada para Camat untuk mendata kerugian materi yang dialami warga korban banjir. “Setelah terkumpul, selanjutnya berkoordinasi dengan dinas terkait, pemerintah

provinsi dan pusat untuk membantu mengganti kerugian materi yang dialami warga korban banjir,” imbuh Sahat.

Sementara itu, Ketua Forum Tagana Kota Bekasi, Engkus Kustara, mengaku pihaknya belum melakukan hitung-hitungan terkait kerugian materi akibat banjir yang melanda Kota Bekasi. “Kami belum bahas kerugian tersebut karena menyangkut berbagai dinas (SKPD). Kami akan menanyakan untuk mengetahui kerugian akibat banjir ini,” ujar Engkus, Kamis (7/ 2).

Sedangkan menurut catatatan Himpunan Kelompok Tani Indonesia (HKTI) Kota Bekasi, puluhan hektar sawah gagal panen akibat terendam banjir beberapa waktu lalu.

Diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. “Kerugian para

Jakarta, Trans - Rencana pembangunan monorel yang menghubungkan ibukota hingga ke daerah penyangga mendapat respons positif dari warga yang tinggal di daerah mitra tersebut. Mereka berharap rencana itu bukan cuma basa-basi.

“Semoga tidak seperti proyek lain yang cuma sekadar wacana dan rencana saja,” ujar Ny Sartini, 40, warga Kelurahan Bekasi Jaya, Bekasi Timur, Kamis (8/2).

Jika terwujud, jalur monorel akan merambah Jakarta-Bekasi dengan rute Bekasi Timur-Cawang. Sartini pun berharap jalur tersebut akan menjadi alternatif baginya untuk menuju tempat kerjanya di bilangan Pancoran, Jakarta Selatan.

Saat ini, dia mengeluhkan lalu lintas yang dilewatinya setiap hari yang selalu didera kemacetan parah.

“Kadang saya merasa tua di jalan. Jangan harap deh kita bisa cepat berkumpul dengan keluarga, karena jalan macet terus,” ujarnya.

Deni Mulyadi, 45, karyawan pabrik pemintalan benang di Bekasi Timur, Kota Bekasi, berharap dengan proyek itu dapat mengurangi ongkos dan membuat waktu tempuh perjalanan lebih cepat.

“Berangkat dari rumah di Kampung Melayu jam 07:00, sampai Bekasi sudah siang,” ujar ayah dua anak ini.

petani akibat banjir ditaksir mencapai ratusan juta rupiah,” ujar Ketua HKTI Kota Bekasi, Arsyad Sutarnya.

Menurut Arsyad, matinya seluruh tanaman padi di wilayah Kota Bekasi akibat tertutup lumpur luapan Kali Bekasi dan juga guyuran hujan yang sehingga merendam seluruh tanaman. Sejumlah lahan pertanian yang rusak akibat dari rendaman banjir berlokasi di Kecamatan Bekasi Utara, Kecamatan Medansatria, Kecamatan Jatiasih, dan Kecamatan Mustikajaya.

Arsyad mengatakan Pemkot Bekasi dapat menganggarkan bantuan berupa penggantian benih dan bibit kepada para petani. “Berharap agar pemerintah daerah bisa memberikan insentif untuk petani yang mengalami gagal panen,” ujarnya.

Angkutan Massal Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia (UI), Lisman Manurung, meminta Gubernur Jokowi harus segera memutuskan pelaksanaan pembangunan angkutan massal baru di Jakarta. Angkutan massal di Jakarta saat ini dinilainya sudah tak lagi memadai lagi mengakomodir kebutuhan perjalanan warga ibukota.

“Bentuk master plan rancangan angkutan ini telah ada, calon pelaksananya pun sudah ada. Begitu juga dananya berasal dari investasi dan pinjaman. Lantas tunggu apa lagi. Segeralah menjalankan,” ujar Lisman.

Jakarta rencananya memiliki dua monorel yang dibangun oleh dua konsorsium berbeda. Untuk monorel yang sempat mangkrak selama tujuh tahun itu rencananya akan dilanjutkan lagi oleh Jokowi pembangunannya. Meski demikian, belum dipastikan siapa operator pelaksananya. Sampai saat ini baru satu calonnya, yakni PT Jakarta Monorail (JM).

Sedangkan 4 jalur monorel lainnya dikerjakan Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan. Konsorsium gabungan yang akan mengerjakan yakni PT Adhi Karya, PT Industri Kereta Api (INKA), Telkom, dan PT Lembaga Elektronika Nasional (LEN). Pembangunannya mengambil rute Bekasi Timur-Cawang (18,3 Km), Cibubur-Cawang (13,7 Km), Cawang-Kuningan (11,6 Km), dan Kuningan-Palmerah (8,5 Km).

| Bonggar/Geoffrey

| Geoffrey/Bonggar

Ratusan Warga Tionghoa Bekasi Sambangi 16 Altar Dewa Bekasi, Trans - Ratusan masyarakat keturunan Tionghoa di Kota Bekasi, Jawa Barat, menyambangi 16 altar dewa di klenteng setempat, untuk sembahyang awal tahun sekaligus bersilaturahmi.

“Kami menyakini tahun ular tanah pada perayaan Tahun Baru China atau Imlek 2564 kali ini akan membawa hoki yang lebih besar dari tahun lalu,” ujar Pengurus Klenteng Hok Lay Kiong Kota Bekasi, Miming, usai bersembahyang, di Bekasi, (10/2).

Dia menjelaskan, klenteng yang beralamat di Jalan Kenari Raya, Bekasi Timur, memiliki 16 altar dewa yang dipercaya memiliki kekuasannya masing-masing dalam kehidupan manusia.

Namun pada pergantian tahun kali ini, mayoritas warga Tionghoa setempat mendatangi dewa yang dipercaya membawa rezeki yakni “Thian Thi Kong” atau “Giok Hong Sang Tie” untuk memohon kehidupan, kesehatan, kebaikan dan rezeki.

“Kalau pada kegiatan sem-

bahyang hari ini yang hadir sekitar 300 orang lebih. Tapi kalau ditambah jumlah pengunjung pada malam puncak kembang api, Sabtu malam (kemarin), jumlahnya mencapai ribuan,” ucap dia.

Salah satu warga, Alvian (39), mengaku datang ke klenteng guna memohon agar diberi kemudahan rezeki untuk usaha toko bangunan yang sedang dijalaninya.

“Saya berterima kasih karena telah diberikan rezeki dan ke-

hidupan yang layak selama satu tahun yang telah dilalui dan akan datang,” ujarnya.

Asap di klenteng itu nampak mengepul dari hio yang dibakar setiap pengunjung klenteng saat berdoa. Kepulannya cukup membuat suasana di sekitar klenteng menjadi sakral.

“Saya sudah datangi seluruh altar dewa termasuk Dewa Hian Thian Siang Tee selaku tuan rumah untuk memohon berkah,” kata Nando (35) warga lainnya. | Geoffrey

HALAMAN 5

KORAN TRANSAKSI THN 13

TRANS JABOTABEK

NO. 262. TH XIII SENIN, 11-25 FEBRUARI 2013

Oknum Pemalsu Dokumen Kependudukan Terancam Dipecat Jakarta, Trans - Kasus penjualan bayi yang terungkap di wilayah Jakarta Barat memasuki babak baru.

Setelah memintai keterangan dari para saksi, diketahui pula kasus tersebut diduga melibatkan oknum PNS Pemprov DKI yang melakukan pemalsuan dokumen kependudukan. Jika terbukti benar, Pemprov DKI pun secara tegas akan memecat oknum yang terlibat kasus tersebut.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama mengecam keras aksi sindikat penjualan bayi tersebut. Ia pun berjanji, jika ada oknum PNS Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI yang terlibat dalam kasus ini, maka yang bersangkutan terancam dipecat.

“Kalau benar, itu harus dihukum berat,” ujar Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (8/2).

Meski demikian, kata Basuki, pi-

haknya tidak akan melakukan penyelidikan internal di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Pihaknya hanya akan menunggu penyelidikan dari kepolisian untuk mengambil langkah lebih lanjut. “Kalau terbukti ya bisa dipecat. Tunggu penyelidikan polisi aja, santai aja,” katanya.

Seperti diketahui sebelumnya, dari hasil pengembangan penyidikan jajaran Reskrim Polres Metro Jakarta Barat atas tertangkapnya

sindikat penjualan bayi internasional, diketahui bahwa kartu keluarga dan paspor atas nama Teddy Lukas, bayi yang masih berusia 4 bulan, diduga berisikan identitas palsu.

Dalam akta kelahiran Teddy, dituliskan kalau bayi kelahiran 7 Oktober 2012 itu merupakan anak keempat Lindawaty Suhandojo. Sedangkan dalam Kartu Keluarga (KK) yang dipalsukan, dituliskan kalau Teddy merupakan anak pasangan

Lauw Andi dan Lindawaty Suhandojo dengan nomor KK 3171021604121017.

KK milik Teddy dikeluarkan oleh Kecamatan Sawahbesar, Jakarta Pusat. Di dalam KK tersebut, tertulis si bayi tinggal bersama orang tua ‘baru‘nya di Jalan A, Gang A-IX No9 RT 8/7, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawahbesar, Jakarta Pusat.

Sementara itu, akta kelahiran Teddy ditandatangani oleh Kasudin

Februari-Maret, Jakarta Berpotensi Dilanda Banjir Yang Lebih Besar Dari grafik pola harian hujan, terlihat kondisi yang semakin bergeser.

Semakin sore, tinggi potensi curah hujan, bahkan potensi itu bisa muncul tengah malam.

Jakarta, Trans - Jakarta masih berpotensi dilanda banjir sekitar minggu ketiga Februari sampai dengan minggu kedua Maret 2013. Diperkirakan potensi banjir itu akan lebih besar dibanding banjir yang terjadi 17 Januari 2013 lalu.

Peneliti utama Badan Pengkajian dan Penerapan

Teknologi (BPPT) Fadli Syamsudin mengatakan banjir yang terjadi 17 Januari 2013 lalu curah hujannya tergolong kecil dibanding curah hujan saat banjir besar tahun 2007.

Menurut catatan BPPT, curah hujan 17 Januari 2013 mencapai 120 mm perdua jam. Sedangkan saat banjir besar yang melanda Jakarta tahun 2007 curah hujan mencapai 300 mm hanya dalam beberapa jam saja.

“Kita perlu waspada karena curah hujan dari tahun ke tahun bertambah. Laut dan atmosfer pun memegang peranan penting untuk iklim kita,” katanya di Jakarta, Jumat (8/2).

Fadli menilai perkiraan potensi banjir di Jakarta yang diperoleh dengan sejumlah acuan pengamatan akan membuat BPPT lebih siaga. Tim Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) pun akan bekerja optimal.

Fadli yang juga anggota Tim Pengurangan Resiko Bencana

45 TTahun ahun SEAMEO Biotrop Diperingati Bogor, Trans - Sebuah lembaga riset yang bernama South East Asia Center for Tropical Biology (SEAMEO Biotrop), Rabu (6/2/2013) merayakan Ulang Tahunnya yang ke 45. SEAMEO Biotrop merupakan lembaga yang telah melakukan berbagai kajian mengenai biodiversity di kawasan Asia Tenggara.

Berbagai kegiatan digelar dalam memeriahkan HUT ke 45 SEAMEO Biotrop, mulai dari pameran produk – produk pertanian, sampai dengan kegiatan open house untuk memperkenalkan kepada masyarakat mengenai pencapaian SEAMEO Biotrop dan manfaatnya yang dirasakan oleh masyarakat.

Peringatan HUT ke 45 SEAMEO Biotrop yang dihadiri Wakil Walikota Bogor Achmad Ru’yat itu ditandai dengan peluncuran program Seameo Biotrop tahun 2013 dan penadatangan naskah kerjasama SEAMEO Biotrop dengan para mitra, penyerahan cindra mata pengumuman pemenang berbagai lomba. Acara diakhir dengan pengguntingan pita serta kunjungan kelokasi pameran.

Direktur Seameo Biotrop Dr. Bambang Purwantara SEAMEO adalah organisasi Menteri-Menteri Pendidikan se Asia tenggara yang lahir pada tahun 1965. SEAMEO lahir lebih awal ketimbang ASEAN yang lebih ngetop. “ Kalau Biotrop adalah salah satu diantara center atau pusat penelitian. Biotrop lahir pada tahun 68 dan tepatnya 6 Februari 68.

Bambang mengatakan, SEAMEO mengembang mandat untuk mendaya gunakan sumber daya tropis untuk kesejahteraan bangsabangsa di Asia Tenggara dan dalam pelaksanaannya Biotrop selalu mengacu pada program 5 tahunan. “Kalau Indonesia punya REPELITA SEAMEO juga punya rencana lima tahunan, “ kata Bambang.

Wakil Walikota Bogor Achmad Ru’yat mengaku bangga bahwa di Kota Bogor terdapat lembaga penting, yakni lembaga penelitian, lembaga yang telah banyak memberikan kontribusi dalam memelihara dan meningkatkan keaneragaman hayati.

Ru’yat mengatakan, Kota Bogor suatu kawasan yang sangat mini dengan luas 11.850 hektar terdiri dari 6 Kecamatan dan 68 Kelurahan. “ Tentunya, keberadaan SEAMEO Biotrop di Kota Bogor merupakan kebanggaan karena telah banyak menjalin kerjasama dengan berbagai negara, “ kata Ru’yat.

Ru’yat mencatat ada 11 anggota SEAMEO group yang bergabung dalam menjaga kelestarian hutan tropis di Asia Tenggara Bahkan, lembaga ini telah banyak membantu berbagai Provinsi Kabupaten/ Kota di Indonesia. | Dasukiharun

FOTO | IST

Genangan air di salah satu kawasan di Jakarta.

BPPT mengungkapkan dari grafik pola harian hujan, terlihat kondisi yang semakin bergeser, artinya semakin sore, tinggi potensi curah hujan. Bahkan potensi itu bisa muncul tengah malam.

Melihat potensi tersebut sejak 26 Januari 2013 BPPT sudah melakukan TMC yang bertujuan

meredistribusi hujan. TMC yang digunakan untuk mengurangi banjir adalah strategi yang digunakan agar hujan yang turun tidak terlalu banyak di daerah yang akan menimbulkan banjir.

Kepala Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pembuatan Hujan UPT Hujan Bua-

tan BPPT Tri Handoko Seto menjelaskan dalam TMC tim TMC melakukan penyemaian awan di daerah selatan Jabodetabek. Tujuannya awan diberi perlakuan sehingga jatuh sebelum di Jabodetabek.

“MJO atau gangguan gelombang atmosfer dengan periode 1-3 bulan bergerak ke timur membawa awan konveksi, uap panas laten, dan ketika masuk ke wilayah kita yang bergununggunung, curah hujan akan tinggi,” jelasnya.

Dengan TMC, hujan deras disertai genangan (6/2) lalu, meski pun deras, tim TMC mengklaim tidak sederas ketika awan-awan di luar Jabodetabek tidak diperlakukan TMC. Hingga, (7/2) penyemaian garam dapur (NaCl) yang berukuran 10-30 mikron sudah menggunakan 93,6 ton. Sebanyak 28 sorti penerbangan dilakukan dengan Hercules dan Cassa. | C Hery SL

Tingginya Harga Peremajaan Bajaj Akan Evaluasi Jakarta, Trans - Merespons protes yang dilakukan puluhan sopir bajaj di Balai Kota, Kamis (7/2), Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) akan segera mengevaluasi tingginya harga peremajaan bajaj di Ibukota.

Pasalnya, saat ini para sopir bajaj merasakan mahalnya peremajaan kendaraan roda tiga di Jakarta tersebut. Bahkan Jokowi mencium adanya unsur monopoli dalam peremajaan salah satu moda transportasi yang berlaku di Jakarta ini.

“Saya ngerti ada sesuatu yang harus saya selesaikan dengan harga bajaj yang mahal sekarang. Kelihatannya juga ada monopoli disini,” ujarnya usai menerima para pendemo di Balai Kota.

Menyikapinya, Jokowi pun mengaku tidak akan mengendapkan permasalahan ini terlalu lama dengan terciumnya indikasi ke arah tersebut. Ia mengaku akan segera mengevaluasi lebih lanjut terkait hal itu, termasuk tuntutan dari para sopir bajaj untuk mencopot Kepala Dinas Perhubungan, Udar Pristono.

“Ada keinginan para sopir bajaj untuk mengelola sendiri di bawah koperasi. Tapi saya harus pelajari dulu secara detail, karena ini berkaitan dengan SK (Surat Keputusan) Gubernur,” tambahnya.

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Administrasi Jakarta Pusat, Mohammad Hatta.

Selain memiliki akta kelahiran dan KK yang ditenggarai dipalsukan, bayi yang sekarang berada di Mapolres Metro Jakarta Barat juga memiliki paspor yang dipalsukan. Polres Metro Jakarta Barat saat ini, juga telah memeriksa salah satu oknum Dukcapil berinisial ‘J‘ terkait akta kelahiran palsu milik Teddy. | Firman K

KEBERSIHAN

Jokowi Perintahkan Pembuatan TPS Di Pekojan Jakarta, Trans - Minimnya fasilitas tempat pembuangan sampah (TPS) di ibu kota, membuat persoalan sampah di Jakarta seolah tak ada habisnya. Seperti keberadaan tumpukkan sampah di Jl Bandengan Utara 1, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.

Karenanya, saat mengunjungi wilayah itu, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo langsung memerintahkan jajarannya membuat TPS di wilayah tersebut.

Saat mengunjungi wilayah itu, Jokowi pun mendengarkan keluhan warga yang menyampaikan minimnya tempat pembuangan sampah. Alhasil, tumpukkan atau sampah yang berserakkan seolah menjadi pemandangan biasa di kawasan tersebut. “Usulan-usulan masyarakat yang sudah masuk ke saya kan banyak. Kalau di sini mengenai masalah lokasi sampah,” ujar Jokowi saat berkunjung ke Kelurahan Pekojan, Minggu (10/2).

Setelah melakukan peninjauan ke lapangan, kata Jokowi, dirinya langsung meminta Walikota Jakarta Barat, Burhanuddin menyiapkan lokasi TPS di sisi utara.

“Ini kecil, tapi jadi masalah buat masyarakat. Saya sudah perintahkan walikota untuk segera cari lokasi tempat pembuangan sampah di sisi utara,” katanya.

Dikatakan Jokowi, dalam setiap kunjungannya ke masyarakat, dirinya selalu sudah mendapatkan laporan mengenai masalah yang ada. Sehingga dirinya ingin melihat langsung, dan tahu keputusan apa yang harus diambil. “Seperti sekarang, saya datang dan langsung ambil keputusan. Sehingga masalah yang ada tidak lagi mengganggu masyarakat,” katanya.

Dalam kunjungannya ke Kelurahan Pekojan, Jokowi juga memberikan bantuan berupa 180 pasang sepatu, 2 ton beras, 200 tas, 8 kardus buku tulis, dan 300 stel seragam SD. Bantuan diberikan kepada warga yang tidak mampu di lokasi tersebut. | C Hery SL

Petugas Kewalahan Tangani Sampah di Pasarminggu

peremajaan bajaj 2 tax ke bahan bakar gas,” ujar Jack Sopian, Koordinator LSM Pelopor saat aksi.

Pihaknya pun mengaku sudah mengirimkan surat ke Dishub DKI Nomor JOA-86/ LSM- PELOPOR/X/12 pada tanggal 1 Oktober 2012 tentang kejelasan pengadaan paket kegiatan pelelangan atau seleksi jasa operator angkutan umum. Namun hingga saat ini pengiriman surat itu pun belum mendapat tanggapan.

Jakarta, Trans - Semakin banyaknya volume sampah dan tidak teraturnya jadwal pengumpulan sampah di depo belakang Terminal Pasarminggu, Jakarta Selatan, membuat petugas Sudin Kebersihan Jakarta Selatan kewalahan mengatasi sampah di wilayah tersebut.

“Beberapa wilayah memang tidak disiplin untuk pengumpulan sampah, tapi yang agak parah di Pasarminggu,” ujar Zaenal S, Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Selatan, Sabtu (9/2).

Menurut Zaenal, jadwal pengangkutan sampah yang biasanya pagi hingga sore saat ini sudah tidak efektif.

Karena pengumpulan sampah di depo tidak teratur. “Biasa diangkat pagi sampai sore, cuma sekarang orang gerobak sampah yang mengatur bahkan sampai malam. Ya kita tidak bisa kalau 24 jam nonstop angkut,” tuturnya.

Bahkan, lanjut Zaenal, dari info yang ada banyak sampah-sampah dari luar Pasarminggu juga masuk ke depo tersebut. Biasanya mobil-mobil bak sampah kerap membuang di sana. “Dulu perhitungan per harinya 72 ton sampah dari Pasarminggu dan bisa diatasi, kalau sekarang belum tahu mungkin sampai 100 ton,” paparnya.

Zaenal mengatakan, pihaknya telah mengajukan permohonan tempat tambahan untuk depo sampah. Tapi, belum ada tanggapan dari pihak kecamatan. “Ini harus diurai, jadi kita terbentur masalah lahan. Sudah kordinasi ke kecamatan, masa kita juga yang cari lahan kan bukan kewenangan kita,” tambahnya.

Namun sayangnya, Camat Pasarminggu, Amin Haji, yang coba dikonfirmasi masalah tersebut tak bisa dihubungi.

| Firman K

| Firman K

FOTO | IS

Bajaj.

Sementara itu, tuntutan para sopir bajaj yang berdemo selain ingin menurunkan Kadishub Udar Pristono dari jabatannya yang dinilai telah bersengkokol dalam pengadaan bajaj sejak tahun 2006 bersama PT. Abdi Raharja, mereka juga meminta agar harga bajaj diturunkan dan mereka bisa diberikan pembinaan.

“Kami juga menuntut supaya pemerintah membatalkan penetapan sistem lelang proses kegiatan jasa operator. Karena para sopir merasa, dipersulit dalan

Masyarakat Dilarang Memiliki Tanaman Khat Cibinong, Trans – Bertempat di ruang rapat 1 gedung Setda Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Cibinong, Kamis (7/2), Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Nurhayanti bersama Deputi Bidang Penindakan Badan Narkotika Nasional (BNN), Inspektur Jenderal Benny Mamoto, serta Kapolres Bogor Asep Safrudin menggelar rapat bersama untuk menangani penemuan tanaman khat di wilayah Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.

Rapat bersama ini membahas mengenai sosialisasi kepada masyarakat bahwa tanaman Khat ini merupakan tanaman terlarang, sehingga masyarakat dihimbau agar tidak

mengkonsumsi, menanam, serta menjual tanaman tersebut.

Tanaman khat yang dalam bahasa latin disebut catha edulis atau lebih dikenal oleh masyarakat Cisarua dengan teh arab ini masuk dalam kategori narkotika golongan I yang artinya tidak boleh dipakai untuk kepentingan medis hanya untuk penelitian, sesuai dengan Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Deputi Bidang Penindakan BNN, Inspektur Jenderal Benny Mamoto mengatakan sosialisasi kepada masyarakat ini sangat penting, dikarenakan menyangkut masa depan bangsa. “Marilah kita berikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba teru-

FOTO | IST

Tanaman Khat.

tama Khat yang sedang menjadi topik pada saat sekarang dan tidak hanya kepada masyarakat saja kita memberikan sosialisasi, tetapi kita juga harus mem-

berikan arahan kepada para aparat dari mulai tingkat RT karena narkoba akan merusak anak cucu kita kedepannya,” kata Benny.

Hal senada juga diungkapkan oleh Sekda Kabupaten Bogor Nurhayanti, menurutnya Pemkab Bogor siap untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dari tanaman Khat ini. “Sosialisasi akan terus kita lakukan, kita juga mungkin akan melakukan rapat koordinasi dengan forum pimpinan daerah untuk menginformasikan ini, termasuk pemasangan spanduk – spanduk sebagai media sosialisasi di tiap – tiap kecamatan,” ungkap Sekda.

Sementara itu, Kapolres Bogor Asep Safrudin menghimbau kepada masyarakat agar tidak lagi menanam, menyimpan, menjual, serta mengkonsumsi tanaman Khat ini. “Sekarang

kan sudah jelas bahwa tanaman ini sudah termasuk dalam narkotika golongan I, oleh karena itu kepada masyarakat agar segera menghentikan jika masih menanam, menyimpan, menjual, dan mengkonsumsinya,” himbaunya.

Kapolres juga menjelaskan proses penegakan hukum bagi yang masih memiliki, menyimpan, dan mengkonsumsi tanaman Khat ini telah dapat dilakukan. “Secara hukum penegakan hukumnya telah dapat dilakukan, namun tentunya kita lihat situasinya dikarenakan masih adanya proses sosialisasi ini terlebih dahulu,” jelasnya.

Dalam rapat ini sendiri, dihasilkan beberapa langkah – langkah yang akan diambil di-

antaranya, memberikan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat yang memiliki atau menguasai tanaman Khat agar memusnahkannya secara mandiri, bekerjasama dengan semua pihak untuk memusnahkan tanaman Khat secara massal, menyelenggarakan program alternatif development yaitu program yang diberikan kepada para petani Khat untuk mengganti tanaman Khat yang selama ini ditanam dengan tanaman lain yang memiliki nilai ekonomis, mencari tanaman Khat yang mungkin masih ada untuk selanjutnya dimusnahkan bersama – sama masyarakat atau instansi terkait. | Dasukiharun

TRANS EKONOMI

HALAMAN 6

KORAN TRANSAKSI THN 13

NO.262. TH XIII SENIN, 11-25 FEBRUARI 2013

Komisi A Didesak Turun Tangan Terkait Upah di PT Banten Planting Rangkasbitung, Trans - Sejumlah elemen masyarakat mendesak pihak terkait segera turun tangan dalam menyikapi nasib buruh di perkebunan PT Banten Planting yang berlokasi di Desa Kandangsapi, Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Pasalnya, perusahaan tersebut tidak mematuhi ketentuan SK Gubernur Banten Nomor 561/Kep.904Huk/2012 tanggal 27 November 2012 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten tahun 2012 yang telah ditetap-

kan untuk Kabupaten Lebak sesuai rekomendasi Bupati Lebak sebesar Rp1.187.500.

Bahkan parahnya lagi, tidak sedikit buruh di perusahaan tersebut yang berstatus karyawan tetap namun pembayaran gajinya harian. “Sebenarnya kondisi semacam itu sudah berlangsung lama. Namun entah kenapa pihak terkait di Pemkab Lebak terkesan tutup mata membiarkan nasib buruh di perkebunan yang sudah berdiri puluhan tahun itu,” ujar salah seorang warga yang meminta namanya agar dirahasiakan.

Karena itu, ia meminta, Disnaker dan DPRD Lebak dalam hal ini komisi A, segera turun tangan guna melakukan investigasi. Hal itu, agar nasib para buruh diperkebunan yang tidak memiliki toleransi terhadap karyawannya yang ketika melakukan kesalahan hanya dengan menjual sisa karet dari hasil membersihkan mangkok penampung seperti yang dialami ke empat buruh yang kini mendekam di Rutan Rangkasbitung ini, tidak selamanya tertindas.

Kepala Bagian (Kabag) di perke-

bunan PT Banten Planting, Asep, ketika ditanya persoalan upah para buruh di perkebunan tersebut, enggan berkomentar. Ia beralasan, untuk meminta kejelasan terkait kebenaran isu tersebut, sebaiknya menghubungi manajer perkebunan, Dani.

“Untuk hal itu, Saya no coment.

Silakan menghubungi Pak Dani saja,” ujar Asep singkat dan bergegas meminta izin akan bepergian sehingga tidak bisa mewawancarainya.

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagakerjaan dan Hubungan

Industrial Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) Kabupaten Lebak, H. Danu Rusnadi, kepada wartawan melalui sambungan telepon genggamnya, belum bisa memastikan apakah perusahaan tersebut tidak mematuhi UMK yang telah ditetapkan atau sudah mematuhinya.

“Karena itu, dalam waktu dekat kami akan segera melakukan kroscek ke perusahaan tersebut guna memastikan kebenarannya. Tentunya kita berharap perusahaan dapat melaksanakan UMK yang telah ditetap-

kan. Namun jika tidak segera mengajukan penangguhan,” tukasnya.

Terpisah Ketua Komisi A DPRD Lebak, Drs. Iip Makmur, menyatakan pihaknya belum bisa menyimpulkan kepastian kebenaran informasi tersebut. Karena itu, dalam waktu dekat Komisi A DPRD Lebak segera melakukan investigasi terkait hal tersebut.

“Insya Allah dalam waktu dekat kami akan segera melakukan investigasi. Karena itu kami belum bisa menyimpulkannya,”tukasnya. | Yusvin

Industri Garmen Indonesia Harus Siap Hadapi Aturan AS FOTO | IST

Wapres Boediono.

Boediono Minta Pembangunan Tol Trans Jawa Dipercepat Jakarta, Trans - Wakil Presiden Boediono meminta agar mempercepat pembangunan jalan tol trans Jawa sehingga dapat selesai seluruhnya pada 2014.

“Perlu ada inisiatif agar sasaran-sasaran itu tercapai karena kita tahu itu memang sulit,” katanya saat memimpin rapat evaluasi pembangunan jalan tol yang digelar di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa pekan lalu.

Wapres meminta agar Kementerian Pekerjaan Umum dapat mencari terobosan dan melakukan tata kelola yang lebih baik dalam pembebasan lahan.

“Semua pejabat dan pelaksana harus mengefektifkan mekanisme yang ada dan mengajak pimpinan daerah agar terlibat lebih aktif. Yang tak kalah penting, kualitas petugas pelaksana di lapangan juga harus mendapat perhatian khusus,” kata Wapres.

Selain itu, Wapres juga meminta agar para menteri memantau dan mengevaluasi pembangunan tiga ruas jalan tol di Jawa Tengah, karena adanya proses pengambilalihan.

Tiga ruas jalan tol di Jawa Tengah tersebut ruas Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang dan Batang-Semarang.

Sedangkan terkait jalan tol yang sedang dibangun, Wapres meminta agar Kementerian Pekerjaan Umum mengawal hal itu, sehingga dapat selesai tepat waktu dan tidak mundur.

Pada kesempatan itu, Menteri PU Djoko Kirmanto melaporkan konstruksi ruas tol Cikampek-Cirebon sepanjang 116,7 km sudah dimulai. “Pembebasan lahannya sudah selesai dan lahan yang sudah diratakan sudah mencapai lebih dari 30 kilometer,” katanya.

Sedangkan untuk ruas-ruas lain di Trans Jawa, menurut Djoko, pembebasan lahan maupun konstruksinya sedang berlangsung.

Di ruas-ruas antara Semarang-Solo-Ngawi-Kertosono, Mojokerto hingga Surabaya saat ini sudah berlangsung konstruksi maupun pembebasan lahannya. “Saya optimistis meskipun pembebasan lahannya masih ada hambatan di sana-sini,” tutur Djoko.

Sementara itu, menurut pemantauan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), dari keseluruhan jalan tol Trans Jawa sepanjang 649,98 km, hingga 2012 yang sudah selesai pembangunannya baru 62,3 km, masih terdapat 587,68 km lagi yang harus selesai pada 2014.

Sebagian besar pembangunan ruas jalan tol ini belum selesai terutama karena kendala pembebasan lahan. UU No 2 Tahun 2012 tentang Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum telah disahkan baru dapat diimplementasikan pada 2013 karena aturan-turan pelaksanaannya baru terbit pada Desember 2012.

Selain itu, pembebasan lahan untuk jalan tol tersebut belum dapat menggunakan UU No. 2/2012 karena ada berbagai aturan peralihan. | Firman K

Banda Aceh, Trans - PT. Suzuki Indomobil Sales selaku distributor tunggal telah resmi meluncurkan Produk MPV Suzuki Ertiga yang dilengkapi AC double blower, Sabtu (2 Februari 2013), di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, dengan mengangkat tema “Semarak Pesta Ertiga”, dan Public Launching Event “Semarak Pesta Ertiga” berlangsung selama 15 jam terhitung dari pukul’08.00 sampai dengan 23.00 Wib. “Sebelumnya rangkaian acara telah dilaksanakan di semua kota provinsi di Indonesia, yang ada dealer Suzuki dari Aceh sampai Papua seperti Jakarta, Palembang, Surabaya, Bali, serta kota kecil lainnya seperti Solo dan Tegal,” ucap Sukma Dewi, Sales Manager Area Non Jabotabek, yang didampingi oleh Henry Kosala Wahyadiyatmika selaku Direktur PT. Armada Banda Jaya.

Sukma Dewi mengatakan bah-

Jika perusahaan garmen Indonesia sudah mematuhi aturan AS, bisa menggantikan perusahaan garmen dari negara lain.

Jakarta, Trans - Industri garmen atau apparel Indonesia yang mempunyai tujuan ekspor ke Amerika Serikat (AS) harus antisipasi Undang-undang Unfair Competition yang diterapkan di Negara Bagian California, AS. Ketua Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (AKHKI), Justisiari Perdana Kusumah, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (8/2), menjelaskan, pada akhir bulan Januari 2013, Jaksa Agung Negara Bagian California mengajukan gugatan hukum terhadap perusahaan garmen asal Tiongkok dan India.

Sebab, kata dia, kedua perusahaan tersebut telah mendapatkan keuntungan kompetitif yang tidak adil atas perusahaan-perusahaan AS dengan menggunakan software bajakan dalam produksi pakaian yang diekspor

Bendera IndonesiaAS/ Ilustrasi

FOTO | IST

dan dijual di California.

Dalam gugatan yang diajukan di Pengadilan Tinggi Los Angeles, California Jaksa Agung Kamala Harris menuduh Pratibha Syntex Ltd dari India dan Ningbo Beyond Home Textile Co. Ltd. dari Tiongkok tidak membayar biaya lisensi untuk penggunaan produk-produk perangkat lunak dari Adobe, Microsoft, Symantec dan lain-lain. Kedua perusahaan tersebut, kata dia, mengekspor pakaian baik untuk laki-laki perempuan dan anak-anak ke California.

Produsen pakaian di California sebagian besar berada di wilayah Los Angeles dan mem-

pekerjakan lebih dari 580.000 orang. Justisiari menilai adanya gugatan hukum dari Jaksa Agung Negara Bagian California terhadap perusahaan garmen asal India dan China merupakan peringatan bahwa ternyata Undangundang Unfair Competition sudah benar-benar diterapkan di Amerika Serikat.

“Untuk itu bagi para pengusaha garmen Indonesia yang mengekspor produknya ke Amerika Serikat harus mengantisipasi Undang-undang Unfair Competition, tentunya dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam undang-undang tersebut,” ungkap Justisiari.

Justisiari juga menambahkan bahwa jika perusahaan garmen Indonesia sudah mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-undang Unfair Competition, justru merupakan nilai tambah tersendiri sehingga bisa menggantikan perusahaan garmen dari negara lain yang terkendala dengan aturan di AS. Sebelumnya pada bulan Oktober 2012, perusahaan seafood asal Thailand, Narong Seafood Company Ltd. dikenakan denda sebesar US$ 10 ribu oleh negara bagian Massachusetts karena telah melanggar Undang-undang Unfair Competition.

“Bagi perusahaan yang

mengekspor produk ke negara bagian yang menerapkan Undang-undang Unfair Competition ini, sebaiknya mempelajari aturan tersebut dengan baik. Jika mereka memakai software yang berlisensi tidak perlu takut. Kalau mereka mengikuti aturan, tidak akan mungkin kena Undang-undang Unfair Competition ini,” terang Justisiari.

Sementara itu, sebelumnya Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga sudah meminta pemerintah mensosialisasikan penerapan aturan Undang-undang Unfair Competition di Amerika Serikat (AS) kepada pengusaha nasional. Sebab, banyak pengusaha yang belum paham. “Apalagi banyak pengusaha kita yang mengekspor produknya ke sana,” ujar Wakil Sekjen Apindo, Franky Sibarani. “ Apindo sudah menyadari aturan itu, tapi pemerintah juga perlu mengkomunikasikannya lebih luas dan intens. Karena aturan soal software ini belum terlalu dipahami. Pengawasan atas penggunaan software resmi juga sebaiknya tidak hanya diharuskan kepada eksportir. Pengusaha di dalam negeri harus mulai dikenakan kebijakan serupa agar lebih menghargai hasil karya pihak lain,” jelas Franky. | Syaki C

Pengolahan Emas Terus Bertambah Aparat Diminta Tertibkan Peredaran B3 Lebak, Trans - Peredaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang diduga digunakan sebagai bahan guna proses pengolahan emas, kembali marak di wilayah Kecamatan Bayah dan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Ini ditengarai dengan semakin banyaknya pengolahan baik batu berkadar emas maupun lumpur berkadar emas, atau yang biasa dikenal dengan sebutan Tong yang kini jumlahnya mencapai ratusan.

Seorang aktivis lingkungan, Jalu Harto, kepada wartawan mengatakan, tempat pengolahan emas baik pengolahan batu berkadar emas maupun pengolahan lumpur berkadar emas itu diduga kuat menggunakan B3 dalam proses pengolahannya, kini ter-

FOTO | YUS

Salah satu aktivitas penambangan emas liar di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

us bertambah banyak dan bahkan boleh dikatakan marak.

“Kedua pengolahan emas

yang kini semakin marak dalam memproses baik batu berkadar emas maupun lumpurnya diduga

menggunakan B3. Karena itu, tentu saja seiring dengan terus bertambahnya pengolahan emas maka semakin banyak penggunaan B3,”ujarnya.

Lebih ironis lagi, lanjut Jalu, pengolah yang menggunakan B3 di dua wilayah tersebut mayoritas tidak memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan yang sudah dibuktikan dengan terjadinya hingga beberapa kali seperti, ratusan ikan mati di Sungai Cimadur yang sudah dipastikan oleh pihak KLH bahwa itu akibat tercemar limbah pengolahan lumpur.

“Atas dasar itulah kami meminta pihak terkait dalam hal ini aparat penegak hukum dan kantor lingkungan hidup Kabupaten Lebak, segera melakukan langkah dan upaya penertiban kepada

Semarak Pesta Ertiga wa lounching yang diadakan di Aceh, Sabtu (2 Februari 2013) berbarengan dengan kota Solo. Selanjutnya akan dilaksanakan di kota – kota lainnya seperti Lombok dan Bangka. “Even ini akan berlangsung selama periode February hingga Maret 2013,” ucapnya.

Di sela press conference Jhon Ketaren selaku Branch Manager dari PT. Armada Banda Jaya yang akrab dipanggil dengan Pak Jhon, juga menyampaikan bahwa even ini akan dilangsungkan di dua daerah Provinsi Aceh yaitu Kota Bireuen dan Meulaboh.

Ia mengatakan nantinya kegiatan di dua daerah ini direncanakan

pada bulan Maret 2013. Sedangkan tujuan kegiatan yang dilakukan oleh PT. Armada Banda Jaya adalah sebagai apresiasi memberikan yang terbaik untuk masyarakat yang telah menggunakan produk Ertiga dari Suzuki. “Inilah saatnya keluarga Indonesia memiliki pengalaman istimewa bersama Suzuki Ertiga,” katanya.

Spesifikasi Ertiga, yang merupakan “tampilan luar yang mengalami perubahan pada sisi grill depan krom yang terlihat lebih modern pada tipe GX,GL. Bagian belakang pada sisi New Back Door Gamish (tipe GX).

Ia juga memaparkan design interior pada Ertiga telah dilengkapi

AC double blower. “Dengan perfomanya ERTIGA tetap mengusung mesin 1.400cc, DOHC, variable

valve timing, multi point injection, Suzuki ERTIGA mantap melesat di segala situasi. Namun tetap efisien

para pengguna dan pengedar B3 di wilayah Bayah dan Cibeber,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Lebak, Babay Jumroni ketika dikonfirmasi Kamis (31/1), menyatakan, pihaknya akan segera turun tangan guna memastikan informasi tersebut. Dan akan menindak tegas kepada pengedar atau pengguna B3 ilegal jika terbukti.

“Dalam hal penertiban kami akan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk melakukan. Saat ini diwilayah Kabupaten Lebak baru ada tiga yang memiliki izin resmi pengedar sekaligus pengguna B3. Satu di Kecamatan Cipanas dua di Lebak Selatan,” tukasnya. | Yusvin

dalam penggunaan bahan bakar,” ucapnya.

Sampai dengan saat ini pihaknya selalu ready stok untuk masyarakat yang menginginkan produk Ertiga. Pada tahun 2012 prospek pasar yang telah ditargetkan untuk wilayah sejak bulan Mei hingga Desember 2012 sebanyak 228 unit.

Sementara target untuk 2013 ini adalah 1000 unit dalam setahun dengan kisaran 45% dengan jangkauan 90 unit / bulan.

Ia juga menyampaikan bersama Suzuki Ertiga hadir sebagai inspirasi baru yang memberikan perhatian lebih bagi keluarga Indonesia, yakni untuk mobil keluarga yang aman, mewah, irit, dan nyaman agar perjalanan bersama keluarga makin menyenangkan bersama. “Semua ini dihadirkan karena Suzuki Ertiga lebih mengerti keluarga,” pungkasnya. | Donny Van

HALAMAN 7

KORAN TRANSAKSI THN 13

SAMBUNGAN

Impor Sapi, Hilangnya Uang ......... ankan permainannya. “Dari Ragunan hingga Lapangan Banteng.

Dari formulasi kebijakan hingga halhal kecil seperti pelaporan impor. Ini adalah ciri khas yang juga terdapat pada mafia impor pangan lainnya,” kata Dradjad di Jakarta, Minggu (10/ 2).

“Sebagai contoh adalah Pemindahan HS Code impor sapi. Sulit bisa dibayangkan bisa mulus terjadi tanpa kerjasama dengan oknum Bea Cukai. Bagaimana mungkin dengan segala peralatan yang canggih dan super mahal, Bea Cukai bisa kebobolan sebanyak itu hanya untuk empat importir? Mengapa tidak dilakukan cek silang dengan Barantan?” ungkap Dradjad.

Yang dia maksud adalah temuannya soal modus importir daging sapi memotong jatah bea masuk dan PPN yang harusnya masuk ke kas negara.

Dalam aturannya importir harus membayar bea masuk sebesar 5 per-

sen terhadap nilai pabean dari barang yang diimpor. Nilai paben dihitung berdasarkan harga cost, insurance and freight (CIF) atau nilai patokan tertentu yang ditetapkan oleh Ditjen Bea Cukai.

Karena harga CIF jeroan lebih rendah dari daging, importir yang nakal akan mengurangi kewajiban bea masuknya dengan melaporkan seolah-olah dia mengimpor jeroan, padahal yang diimpor adalah daging.

Modus ini terbukti dalam kasus empat perusahaan importir, yaitu IGU, IP, SLP dan BMA, setelah membandingkan laporan impor yang tercatat pada Ditjen Bea Cukai dengan data yang tercatat pada Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementerian Pertanian.

Data impor daging di Bea Cukai sengaja direndahkan, sementara data impor jeroan justru di-mark up. Dengan demikian, bea masuk yang dibayar semakin rendah kare-

W amenk um HAM Lak ukan ............. amenkum Lakukan Lalu, Elman pun mempertanyakan: bagaimana permohonan yang ditutup pada Kanim Jakarta Barat dan Jakarta Pusat, karena harus melayani one day service yang jumlah juga dibatasi? Yang jelas, kata dia, akan terjadi gejolak masyarakat pemohon. “Kok perjalanan seseorang diatur oleh imgrasi? Tanggung jawab siapa kalau terjadi gejolak di imigrasi? Apakah pembuat kebijakan?” ujarnya.

Lelaki yang diketahui banyak kenal pejabat imigrasi itu pun mengingatkan bahwa begitu banyaknya biaya untuk membenahi sistem IT di imigrasi, yang tujuannya untuk memperlancar pelayanan dan untuk pengawasan. “Kok malah berantakan, dan makin banyak keluhan? Apa bisa dijawab dengan enteng dengan alasan karena system error. Susah! Apakah orang nomor dua di Kementerian Hukum dan HAM (Deny Indrayana-red) harus bertanggung jawab?”

Elman juga menyinggung tindakan Deny Indrayana sidak hari kedua di kantor Imigrasi Jakarta Selatan. Pasalnya, Wamenkum HAM itu memanggil Dirjen Imigrasi, Kakanwil, dan semua direktur supaya datang ke Kantor Imigrasi Jakarta Selatan. “Dari sini, adat timurnya kurang pas, mengingat yang dipanggil sudah berusia 59 tahun, sementara Wamenkum HAM umurnya di bawah 50 tahun,” cetusnya.

Selain mengkritisi sidak ke kantor imigrasi, Elman juga mengkritisi tindakan Wamenkum HAM yang mencopot pejabat tinggi Kemenkumham. “Dalam waktu seminggu dua pejabat tinggi Kemenkumham dicopot oleh Wamenkum HAM, yakni Kakanim Jakarta Selatan (eselon II), dan Dirjen Pas (Eselon I) yang jadi korban lagi. Apa maksud-

nya ini?” katanya.

Sedangkan Ketua Umum NCW Syaiful Nazar mengkritisi tindakan Wamenkum HAM Denny Indrayana yang mengundang seluruh Kadiv dan Kepala Imigrasi seluruh Indonesia melalui teleks agar datang ke kantor Kementerian Hukum dan HAM, untuk mendengar paparan sambil menonton film yang diputar tentang seorang pejabat yang tidak mau disogok.

“Dari mana diambil sumber pendanaan untuk mendatangkan Kadiv dan Kepala Kantor Imigrasi, karena hal itu dilakukan secara mendadak. Apakah dana dari DIPA? Kan tidak mungkin. Lantas, apa fungsi Irjen sudah tidak dibutuhkan lagi untuk mengawasi kinerja mereka. Kalau memang fungsinya tidak ada lagi sebaiknya bubarkan saja lembaga Irjen, dan semuanya berada di bawah pengawasan Wamenkum HAM. Ini tidak mendidik,” ujar Syaiful.

Gangguan Jaringan Sistem Di sisi lain, banyak laporan masyarakat yang masuk kepada NCW yang mengeluhkan pelayanan visa online sering tidak sesuai SOP 3 hari kerja, bahkan sering sekali terjadi of line. Hal ini seperti mengindikasikan ditjenim sedang dalam masalah, baik secara administrasi maupun teknis, dan NCW menduga telah terindikasi adanya korupsi dan KKN. Berdasarkan hasil investigasi NCW, beberapa tempat hiburan di Jakarta dan daerah mempekerjakan pekerja seks komersilal yang berasal dari luar negeri. Hal ini membuat bangsa Indonesia semakin makin terpuruk secara moral. Contohnya, di Jakarta Barat ML dan Kelapa Gading Jakarta Utara, Surabaya, Medan, dan beberapa dae-

P en onf lik ............... enyy elesaian KKonf onflik tidak bertanggung jawab dan mengatas namakan dirinya sebagai Pt. Sabar Ganda, dan Dinas Pertanian DKI Jakarta.

Hendarman berjanji akan melakukan penyelesaian kasus sengketa pertanahan secara damai, tanpa kekerasan, sehingga diharapkan permasalahan dapat diselesaikan secara baik.

“BPN Pusat saat ini sudah meminta Kantor Wilayah (Kanwil) BPN di daerah-daerah untuk melaksanakan pendataan kasus sengketa pertanahan di wilayahnya,” ujarnya, namun Hendarman Soepandji, tidak menjelaskan Kanwil BPN mana saja yang sudah melaksanakan tugas tersebut.

Dari jumlah kasus sengketa pertanahan yang dilaporkan, selanjutnya akan ditentukan BPN Pusat sebagai prioritas yang harus diselesaikan.

“Filosofinya tetap, bahwa reforma agraria adalah distribusi tanah dengan melakukan kajian terhadap peraturan dan ketentuan yang tidak sejalan dengan reforma agrarian,” ujar Hendarman Soepandji menjawab pertanyaan Koran Transaksi, terkait kasus tersebut.

Mantan Jaksa Agung Hendarman Soepandji bertekad menyelesaikan ribuan sengketa pertanahan yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia.

Bahkan, sebanyak 4000 kasus konflik pertanahan yang telah diselesaikan dari jumlah total

8000 kasus yang tercatat.

Siap Tingkatkan Pelayanan Sementara itu, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, siap mendukung program prioritas Kepala BPN, Hendarman Soepandji, untuk menyelesaikan konflik pertanahan, dengan meningkatkan pelayanan. Artinya, setiap berkas permohonan yang masuk baik pelayanan pengaduan masalah, permohonan pengakuan hak, peralihan hak jual beli, hibah, pewaris, pembagian hak bersama, pengukuran, dan maupun konsultasi pertanahan langsung ditanggapi atau langsung diproses.

Bahkan, mulai per Januari diawal tahun 2013 ini, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, melaksanakan kegiatan program Larasita (Layanan rakyat sertifikasi tanah) Proyek Nasional (Prona 2013) sebanyak 900 bidang, dan UMK 100 bidang. Adapun yang yang menjadi lokasi Prona meliputi Kelurahan Kembangan Utara, Kebon Jeruk, Duri Kepa, Palmerah, Cengkareng Barat dan Kelurahan Tambora.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Drs. Kintot Eko Baskoro, melalui juru bicara Kepala Seksi (Kasi) HTPT Yoyon Sonjaya, SH., kepada Koran Transaksi menjelaskan, “Pelaksanaan

na bea masuk jeroan lebih rendah.

“Ini jelas perampokan uang negara. Itu jelas, dari semua permainan mafia impor, ujung-ujungnya sama. Negara kehilangan potensi penerimaan, rakyat dipermainkan oleh harga pangan yg melonjak-lonjak. Sementara para pemain dan oknum yang memback-up memperoleh uang banyak dengan mudah dalam waktu yang singkat,” tandas Dradjad.

Sebelumnya, mantan Presiden PKS Luthfie Hasan Ishaaq ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap impor sapi. Dalam kasus itu, KPK menetapkan beberapa tersangka, yakni Luthfi dan orang dekatnya, Ahmad Fathanah, serta direktur PT Indoguna Utama, yakni Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi.

Luthfi bersama orang dekatnya, Ahmad Fathanah, diduga menerima hadiah Rp 1 miliar dari Juard dan Arya. Pemberian uang itu diduga berkaitan dengan kepengurusan rekomendasi kuota impor daging sapi untuk PT Indoguna. | SN rah lainnya, dimana PSK melakukan tari tanpa busana alias telanjang, dadanya menjajakan diri kepada tamu-tamu. PSK yang menjajakan dirinya dengan telanjang tersebut ada berasal dari asing dan lokal sendiri.

Menanggapi hal itu, Kabag Humas Ditjenim Kementerian Hukum dan HAM, Maryoto Sumadi MS SH MM mewakili Dirjen Imigrasi, mengucapkan terima kasih atas info yang disampaikan kepada Dirjenim.

“Terima kasih kami sampaikan atas kepeduliannya ikut mengawasi kinerja iimigrasi,” ujarnya.

Maryoto menjelaskan, terjadinya gangguan jaringan sistem yang mengakibatkan terganggunya pelayanan tidak ada korelasinya dengan pungli, tetapi murni akibat gangguan teknis yang bisa dialami oleh seluruh pengguna IT. “Pembenahan kinerja utamanya terhadap petugas di lapangan kami lakukan. Jika terjadi pelanggaran hukum ditegakkan tanpa kecuali,” tegas Maryoto.

Berdasarkan investigasi NCW dari beberapa daerah di Indonesia bahwa sistem yang baik secara administrasi yang transparan dan teknis kerja, adalah Kanim Kelas I Jakarta Timur. “Seluruh kanim sebaiknya melakukan study banding ke Imigrasi Jakarta Timur melihat pelayanan imigrasi secara nyata dan konkrit. Ini perlu mendapat apresiasi selaku Kanim terbaik di Indonesia,” ujar Syaiful Nazar, Ketua Umum NCW. Apriori Terhadap Denny Masih ingat Denny yang ramai dikabarkan menampar seorang sipir di LP Pekanbaru, beberapa waktu lalu? Saat itu, Denny dan rombongan hendak melakukan sidak di LP tersebut. Namun tak kunjung dibukakan pintu gerbang, Denny naik pitam. Sang sipir yang membuka pintu tanpa babibu langsung ditampar.

kegiatan tersebut (Larasita Prona Tahun 2013 - Red) adalah sebagai tindak lanjut pelaksanaan momentum dari program Reforma Agraria atau Pembaharuan Agraria yang diawali pada Tahun 2007 oleh Bapak Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Kepala BPN RI saat dijabat oleh Bapak Djoyo Winoto, Ph.D., di Jogyakarta bahwa, tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat”.

Namun, pihak Kantor Pertanahan Jakarta Barat tetap waspada dan ekstra berhati-hati terhadap setiap berkas permohonan yang masuk dan tetap diperiksa dan diteliti secara jeli terlebih dahulu. Sebagai contoh soal permohonan untuk mendapatkan surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT), yang diajukan oleh Ketua Dewan Pengurus Wilayah Provinsi DKI Jakarta Nasional Corruption Watch (NCW) C. Herry. SL., terkait sebidang Tanah Hak Milik Nomor : 8036/Cengkareng Barat, seluas 23.231 m2, tertulis atas nama Muhammad Tinggul, Haji, yang terletak di Jln. Lingkar Luar Cengkareng Barat, Rt.002 Rw.07, Kelurahan Cekareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 10479/ Cengkareng Barat tanggal 14 Oktober 2000, sebagai konversi atau penegasan hak, yang terbit tanggal 17 Oktober 2000, sertifikat terbit oleh pruduk Kantor Pertanahan Kotamadya

NO. 262. TH XIII SENIN, 11-25 FEBRUARI 2013

NCW Bongkar Suap ..

FOTO | ILUSTRASI

Impor sapi.

“Saya ditampar saat tengah malam saat itu, akibat saya terlambat membuka pintu. Keterlambatan itu sekitar lima menit saja. Saya lambat membuka pintu karena saya ingin memastikan siapa yang datang,” kata sipir D Sihombing, Rabu 4 April 2012.

Menurutnya, kedatangan Wamenkum HAM sekitar pukul 2.30 WIB dengan menggedor-gedor pintu LP. Saat pintu itu dibuka, Wamenkum emosi lantas melakukan penamparan. Ajudannya juga terseret emosi dan menendang perut korban sehingga korban terpental ke dinding pintu kedua. “Ini buktinya, tangan saya masih ada goresan akibat terbentur terkena besi,” katanya.

Sementara Denny membenarkan ada pemukulan. Tapi pemukulan tersebut bukan dari dirinya.

“Saya justru menahan supaya tidak dipukul petugas itu,” ujar Denny kepada wartawan di Gedung Kemenkum HAM, Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (3/4/2012).

“Begitu dibuka, petugas ada yang marah dan memukul sipir, terus saya tahan,” terang Denny.

Belum hilang ingatan peristiwa pemukulan tersebut, lagi-lagi Denny melakukan tindakan kontroversial. Dengan sengaja dia mengumumkan kepada publik tersangka kasus PLTU Tarahan, Lampung, Emir Moeis. Tindakan Denny mengumumkan nama Emir sebelum KPK resmi mengumumkan dianggap salah.

Denny menyebarkan BlackBerry Messenger (BBM) ke sejumlah wartawan. Dalam isi BBM tersebut, Denny menyebutkan pihak Imigrasi sudah mencekal anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Izedrik Emir Moeis, atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pencekalan itu terkait kasus dugaan tindak pidana proyek pembangunan PLTU Tarahan Lam-

Jakarta Barat, dan sah mempunyai kekuatan hukum.

Terkait berkas tersebut, H Muhamat Tohir SH selaku Kepala Seksi (Kasi) Sengketa dan Konflik Pertanahan (SKP)—jabatan merangkap sementara (Plt–Red), mengatakan bahwa berkas itu masih dalam diproses dengan surat tugas penelitian.

Hal senada diungkapkan Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan (SPP) pada Kantor Pertanahan Jakarta Timur, Achmat Rasiddin ST. Menurutnya, begitu berkas masuk di ruangannya langsung dikerjakan. “Namun, tidak lepas dari penelitian terlebih dahulu. Sebab, tugas kami sebagai kunci lahirnya penerbitan sertifikat nanti. Selain itu, dokumen juga diteliti di dalam Master File Komputer yang tersedia di ruangan Kasi SPP tersebut,” ujarnya.

Ketika ditanya soal berkas permohonan yang diajukan Ketua DPW NCW Provinsi DKI Jakarta, diakuinya berkasnya belum masuk. “Sampai saat ini berkas itu belum ada masuk di ruangan kerja saya. Kalau sudah langsung saya kerjakan,” ujar Rasiddin.

Yang pasti, kata Yoyon Sonjaya SH, Kasi HTPT pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, bahwa kantor pertanahan yang di bawah tampuk pimpinan Drs. Kintot Eko Baskoro ini boleh dibilang paling unggul dari pada Kantor-kantor Pertanahan di seluruh Indonesia. Sebab, dalam

pung.

Dalam BBM itu, Denny juga menyebut status Emir Moeis sudah menjadi tersangka. Padahal saat itu, KPK belum memberikan keterangan apa-apa. Inilah yang kemudian dipermasalahkan oleh KPK. Namun demikian Denny buruburu minta maaf atas tindakannya itu. “Saya kemarin sudah komunikasi dengan Johan (juru bicara KPK), iya saya minta maaf. Saya tidak ada maksud untuk mengganggu, kita dukung KPK lah pokoknya,” ujar Denny, Kamis (26/ 7/2012).

Denny juga pernah mendapat ejekan fisik. Peristiwa ini terjadi saat Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin sedang menyampaikan pendapatnya mengenai surat edaran dari Dirjen Pemasyarakatan yang dinilainya cacat hukum. Saat Aziz menyampaikan pendapatnya, Denny terlihat berbisik kepada Menkum HAM, Amir Syamsuddin.

Aziz pun menegur Denny.

“Deny, Anda jangan bisik-bisik.

Jangan pakai gaya LSM Anda di sini. Di sini ada aturan,” bentak Aziz kepada Denny di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Rabu (7/12/ 2011).

Mendengar gertakan Aziz, Denny yang duduk di samping Amir segera menggeser duduknya. Denny lalu terlihat senyum. Aziz kembali berkata, “Jangan cengengesan.

Maaf Anda itu tidak ganteng. Kalau saya mau saya bisa minta anda keluar dari forum ini,” teriak Aziz.

Atas berbagai sikap apriori terhadap Denny ini, guru besar hukum tata negara UGM tersebut sempat mengeluh dalam program ‘Mata Najwa’ yang ditayangkan MetroTV. Denny membandingkan dirinya dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Jika Dahlan sering dipuji atas tindakan-tindakannya yang kontroversi, tapi justru kenapa dirinya malah dibenci. | TIM TRANS

pelayanan kepada masyarakat sebagai contoh pelaksanaan kegiatan Larasita One day Cervice (Pelayanan I hari kerja langsung sertifikat selesai). Namun, hanya berlaku untuk sertifikat peningkatan hak, dari sertifikat HGB menjadi Hak Milik.

“Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa bersama kita, dan selalu memberikan kekuatan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

Saya adalah selaku bawahan siap menjalankan perintah yang dipercayakan pimpinan kepada diri saya. Dalam melaksanakan tupoksi, saya selalu koordinasi kepada pimpinan.

Saya harus dapat mempertanggung jawabkan setiap keputusan pelaksanaan kerja. Artinya, tidak harus tergantungan kepada pimpinan,” ujar Yoyon Sonjaya, SH. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah melaksanakan program-program BPN, mendapatkan penilaian baik dari pimpinan dan maupun dari lembaga peneliti luar, seperti sepak terjang Larasita dalam melayani masyarakat di Wilayah Jakarta Barat, serta diraihnya ISO 9001 versi 2008, dan layak lagi mendapat perpanjangan ISO tersebut.

Dengan adanya kinerja pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat telah mengundang perhatian orang asing, dan terbukti belum lama ini dengan adanya kunjungan tim perwakilan dari Negara

Ternyata, setelah bertahun-tahun bekerja sebagai tenaga kerja honorer daerah (Honda) di kantor Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman, nasib yang diterima 110 orang itu berdasarkan keputusan rapat dengan BKD, Senin pekan lalu, semakin tidak menentu. “Jika mau menerima SK, wajib menyetor uang kepada oknum BKD sebesar Rp. 15 juta per orang. Bagi yang tidak punya uang dipanggil untuk menghadap Kepala BKD,” ujar salah seorang tenaga kerja honorer daerah di kantor Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman, mengeluhkan nasibnya.

Mendapat laporan seperti itu, Ketua Umum NCW Syaiful Nazar, menghubungi Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni untuk klarifikasi via telpon dan SMS melalui handphone celullernya, dan ditembuskan kepada Kepala BKD Muhadek. Namun, sama sekali tidak pernah mendapatkan jawaban.

Hasil investigasi NCW ke kantor Menpan dan BKN di Jakarta, permintaan oknum di Kemenpan dan BKN Pusat, adalah tidak benar. Bahkan sumber pada Bidang Kepegawaian Kemenpan dan BKN Pusat, mengatakan, “tolong laporkan jika NCW menemukan ada oknum yang bermain tentang SK CPNS yang berasal dari Honor Daerah Padang Pariaman, agar kita usut secara bersama-sama untuk diambil tidakan tegas “.

Untuk itu Ketua Umum NCW Syaiful Nazar, berjanji akan mengungkap kasus ini dengan membentuk TIM Investigasi, untuk turun langsung ke Kabupaten Padang Pariaman, guna menghimpun data–data yang berkaitan dengan menguapnya dana siluman yang jumlahnya miliaran rupiah.| SN

Demokrasi Kaum ......

“Gejala demokrasi kaum penjahat akan muncul di Indonesia, karena demokrasi hanya terjadi secara formal. Demokrasi tidak diikuti dengan partisipasi rakyat secara sungguh-sungguh, baik dalam pemilu maupun dalam kebijakan pemerintah,” Bang Trans ikut nimbrung.

Tanda-tanda gejala demokrasi kaum penjahat, lanjut Bang Trans, terlihat dalam perilaku korupsi yang muncul di partai-partai politik selama ini. Korupsi muncul akibat dorongan hasrat para aktor politik ketika berusaha memaksimalkan upaya untuk memenangkan kompetisi dalam merebut singgasana kekuasaan.

“Gejala korupsi itu tidak hanya muncul di pusat (pusat kekuasaan), tapi juga muncul di provinsi, kabupaten, kota saat politikus lokal berjuang untuk meraih kekuasaan.

Dalam meraih kekuasaan itu para politikus tingkat nasional dan lokal amat tergantung pada akses sumber-sumber keuangan daripada kemampuan atau kemauan untuk mewakili rakyat pemilihnya,” tandas Bang Trans.

“Itu terjadi karena penegakan hukum untuk para koruptor masih lemah, maka korupsi tumbuh subur dan dirawat dengan baik oleh para politisi pada era reformasi,” tukas Kakung.

“Yang pasti, penjahat-penjahat demokrasi itu dapat disingkirkan bila ada kesadaran kolektif dalam Pemilu 2014 nanti, rakyat memilih para politisi berwatak demokrasi sejati,” kata Bang Trans.

“Ya, semoga saja…,” tutup Dulloh.

Swedia dan Sabah Malaysia.

“Manfaat Larasita, masyarakat secara langsung dapat menikmati pelayanan yang terukur, jelas, terang dan mudah.

Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja birokrasi, khususnya BPN RI. Mewujudkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, mudah dan terjangkau. Memberikan kepastian hukum dan proses serta memudahkan bagi masyarakatyang hendak melakukan sertifikasi tanah. Memotong mata rantai pengurusan dan meminamilir biaya pengurusannya. Dan selanjutnya meningkatkan nilai manfaat birokrasi kepada masyarakat,” papar Yoyon Sonjaya SH. Transparansi Informasi Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Nasional Corruption Watch (NCW) Provinsi DKI Jakarta, C. Herry. SL mengatakan, sebenarnya ada alternatif yang elegan untuk mencegah terjadinya konflik lahan.

“Di antaranya, banyak kalangan mendesak agar BPN membuka informasi mengenai lokasi dan luas tanah, yang diduga terlantar terkait dengan upaya redestribusi lahan terhadap masyarakat,” katanya.

Cak Herry mengingatkan, Undang-undang (UU) No. 14/ 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan

| Ali Rahmat Siregar

bahwa badan publik wajib memberikan informasi kepada publik terkait dengan lembaganya.

“Walaupun ada informasi yang dikecualikan,” tandasnya.

Lebih lanjut Cak Herry mengatakan, dalam Peraturan Informasi Nomor 1/2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, terutama dalam pasal 11 ayat (1) b nomor 7 disebutkan bahwa ringkasan informasi tentang program yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas informasi khusus lainnya yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat.

Sayangnya, dalam penilaian Anang Prihantoro, Wakil Ketua Panitia Khusus Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam DPD RI, selama ini BPN lebih senang mendiamkan informasi tersebut.

Alasannya khawatir akan memicu perebutan lahan.

Melihat kondisi ini, menurut Anang, akan menimbulkan syak wasangka. “Informasi tanah yang diduga terlantar itu tak pernah dibuka ke publik, dan sudah lama sekali. Ini mencurigakan juga”, ujar Anang.

Sementara itu Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Nasional Corruption Watch, Drs. Syaiful Nazar, dengan tegas mengatakan, sebaiknya Kepala BPN Hendarman Soepandji, segera melakukan perombakan pejabat struktural di tubuh BPN secepatnya. “Lebih cepat lebih baik,” ujarnya singkat. | C. Herry SL

NO. 262 TH XIII SENIN, 11-25 FEBRUARI 2013

8

FOTO | SWARGALOKA

Inul Daratista sedang berlatih tari dengan master tari dunia Dewi Sulastri.

Ken Dedes Tak Sekedar Cantik Lahiriyah

K

esenian tradisi yang menyim pan nilai estetik nan luhur— terlebih yang telah terpuruk langka—patut digali, direkon struksi, direvitalisasi dan dibanggakan di tengah lingkungan komunitasnya serta dalam publik lebih luas.

“Era baru semestinya tak melumpuhkan karakter bangsa. Termasuk semangat memperkuat karakter masyarakat melalui kesenian tradisi. Semangat ini pula yang coba kami tawarkan melalui seni pertunjukan yang sebentar lagi akan kami gelar,” papar Eny Sulistyowati SPd, SE dalam percakapan usai latihan di Sanggar Swargaloka, di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Sabtu (12/01).

Melalui kibaran Tri Ardhika Production bekerjasama dengan Swargalola Art and Culture Foundation, Eny Sulistyowati SPd, SE, akan mementaskan opera sejarah bertajuk “Ken Dedes Wanita di Balik Tahta.” Pertunjukan berlangsung di Gedung Kesenian Jakarta (GKJ), Sabtu 2 Februari 2013 pukul 20.00 WIB. Pementasan ini, terang Eny, melibatkan tak kurang dari 150 seniman tradisi dari Surakarta, Yogyakarta, Semarang dan Jakarta. Didukung oleh para bintang panggung dari Alumni Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, Yogyakarta, diantaranya; Ali Marsudi (Pu Purwo), Agus Prasetyo (Ken Arok), Irwan Riyadi (Loh Gawe), Siti Maryuni (Nyai Gede

Mirah) dan Achmad Dipoyono (Tunggul Ametung). Di samping diperkuat oleh penari dan penyanyi bersuara emas Dewi Sulastri, yang akan berperan sebagai Nyi Purwo, dan bertindak sebagai sutradara.

“Opera sejarah “Ken Dedes Wanita di Balik Tahta” menampilkan pembaharuan gerak tari, musik, teater, rias busana, tata cahaya, dan tata panggung, yang dipadukan dengan seni multi media. Sehingga diharapkan dapat menyajikan sebuah totonan klasik, kolosal dan spektakuler,” papar Eny, yang dalam pertujukan ini berperan sebagai Ken Dedes, serta bertindak sebagai Eksekutif Produser.

Master musik dunia, Dedek Wahyudi, komposer yang sudah melalang-buana ke berbagai negara dengan karyanya, juga turut mendukung pergelaran ini. “Dedek lebih mengeksplor musikalisasinya. Seperti penggabungan beberapa unsur musik etnik, klasik dan modern.

Digarap lebih kolosal dengan perkusi dan sentuhan orchestrasi yang kental. Perpaduan musik gesek, gamelan dan instrumen musik-musik modern. Selain itu, tidak hanya para seniman tradisi yang kami libatkan di sini, melainkan juga ada pekerja seni lainnya, diantaranya penyanyi Inul Daratista yang memerankan tokoh Ken Dara,” terang Eny. Opera sejarah “Ken Dedes

Wanita di Balik Tahta” papar Eny, mengangkat sejarah kerajaan Singasari yang menceritakan seorang wanita cantik jelita berbudi luhur dan bercita-cita tinggi bernama Ken Dedes. Pertunjukan ini sebuah renungan tentang kebesaran Ken Dedes di bawah asuhan dan didikan pekerti luhur sang Empu Purwo.

“Inilah yang akan disajikan dalam bentuk opera. Obyektifitas sejarah atas kebesaran kemuliaan Ken Dedes sebagai simbul wanita nusantara yang rahimnya melahirkan raja-raja besar. Pergelaraan ini mengajak kita semua untuk merenungi ajaran-ajaran luhur yang tersimpan dalam sejarah,” tukas Eny. Di tengah terjangan budaya global sekarang ini, tambah Eny, pemberdayaan dan penguatan terhadap keberadaan seni tradisi perlu terus diupayakan secara berkesinambungan. Melakukan reposisi kultural terhadap nilai-nilai tradisi untuk menemukan posisi dan maknanya yang baru.

“Reposisi ini bukan dalam pengertian ekstrim pembongkaran dan penghancuran, melainkan melalui reinterpretasi dan inovasi.

Pemikiran ini dilandasi bahwa kesenian adalah merupakan proses kebudayaan yang selalu dinamis dan akan berpeluang eksis dalam sanggaan kreativitasnya,” ungkapnya. | Suryati

Ken Dedes, wanita asal wanwa (desa) Panawidyan itu menjadi tonggak awal kisah besar di bhumi Jawa selama delapan abad. Bahkan, bisa jadi masih akan berlanjut hingga ke tahun-tahun berikutnya.

Ken Dedes adalah seorang “Stri Nareswari” atau “Ardhanareswari” yang berarti wanita paling utama (uttama hadating stri) atau perempuan termulia (adimu-kyaning stri). Pustaka gancaran Pararaton memuat pernyataan Dhang Hyang Logawe dan Bango Samparan, bahwa “...,. siapa saja yang memperistrinya, akan dapat menjadi maharaja (.., pan iku asing aderwe rabi, katekan dadi ratu anyakrawati)”.

Ken Dedes bukan hanya tersohor di masyarakat Indonesia. Lebih dari itu kebesarannya juga diikenal di manca nagara, utamanya di kalangan masyarakat Eropa dan Asia. Arca perwujudannya sebagai pantheon Buddhis berbentuk “Dewi Prajnyaparamita” merupakan masterpice ikonografi masa Singhasari, yang membuat takjub para seniman dan para ahli yoga (acarya) dunia.

Karya pahat itu bukan semata daya khayal atau imaji pematung (silpin) Jawa, melainkan sebuah arca potret (de potrait beelden) dan sekaligus refleksi raga-jiwa sang Ken Dedes itu sendiri. Konon dari “rahim emas (golden germ)”-nya lahir raja-raja besar Singhasari maupun Majapahit. Mereka adalah para pengukir kemasyhuran Nusantara lama.

Ken Dedes oleh karenanya layak dipredikati sebagai “ibu sekalian para rajad Jawa” masa Hindu-Buddha (XIII-XVI M).

Ken Dedes tak sekedar cantik lahiriyah (hayu anulus, listu hayu), namun elok pula kepribadiannya. Seorang perempuan yang perilaku (karma)nya tercerahkan. Kitab Pararaton mengisitilahkan sebagai telah “memperoleh karma amamadangi” “berkat kegenturannya menjalankan “enam (sad) -paramita” dalam kehidupannya, yang terdiri atas dana-, sila-, ksanti-, virya-, dhyana- dan prajnaparamita.

Bukan hanya itu, di segi politik pun, lewat garis ganeologisnya, Nusantara lama yang sempat terpuruk pasca runtuhnya Mataram pada masa Sailendravamsa serta Isanavamsa (abad VII-XI M) mampu ditegakkan kembali.

Sayang sekali, peran historis dan keluhuran budinya itu acap luput dari perhatian publik. Atau terkadang perilakunya dilencengkan dalam kisah-kisah sejarah pada masyarakat masa kini. Ironisnya, Ken Dedes dipersepsikan keliru sebagai wanita berperilaku tercela (asubha karma).

Demikian halnya Pu Purwa, ayahandanya. Pu Purwa sejatinya adalah rohaniawan Mahayana Buddhis (bhujangga Boddhasthapaka) di Mandala Panawijyan (Panawiken), yang sudah barang tentu mempunyai pekerti mapan dan tertata.

Kebesaran Ken Dedes di bawah asuhan atau didikan ayahandanya itulah yang bakal disajikan sebagai suatu legenda dalam bentuk pertunjukan “Opera sejarah “Ken Dedes Wanita di Balik Tahta” dengan topangan data sejarah tentang kebesaran dan kemuliaan sang Ken Dedes sebagai simbol wanita Nusantara, yang dari rahim emasnya lahir raja-raja besar. Hanya dengan budi pekerti yang luhurlah sebuah bangsa akan mencapai kejayaannya.

Opera sejarah “Ken Dedes Wanita di Balik Tahta” ini mengajak kita merenungi siratan ajaran luhur yang tersimpan lama dalam sejarah.

Sebagai bekal untuk bangkit dari keterpurukan dengan jalan memperbaiki moralitas dan perilaku keseharian. Semoga! | Suryati

Kehebatan Messi Fantastis, CR7 Kurang Beruntung Cristiano kurang beruntung bermain di era yang bersamaan dengan Messi yang sukses memenangi Ballon d’Or empat tahun berturut-turut.

M

antan penyerang Barcelo na, Henrik Larsson, mengakui kehebatan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Namun, CR7 dinilai kurang beruntung bermain di era keemasan Messi.

Bagi veteran asal Swedia itu, Ronaldo yang merupakan andalan Real Madrid, punya kualitas sebagai seorang bintang. Tapi, kemampuan itu belum cukup untuk menandingi striker Argentina tersebut.

“Saya pikir tak ada perbedaan yang terlalu mencolok antara Messi dan Ronaldo. Mereka berdua adalah pemain hebat,” buka Larsson, seperti dilansir Xarxa.

“Hanya saja, Cristiano kurang beruntung bermain di era yang bersamaan dengan Messi. Ronaldo adalah pemain hebat, tapi Messi lebih hebat lagi,” sambung bekas bomber andalan Timnas Swedia itu.

FOTO | IST

Mantan penyerang Barcelona, Henrik Larsson dan Cristiano Ronaldo.

Ungkapan pria 41 tahun itu bukan tanpa alasan. Dalam empat musim terakhir, Messi terpilih sebagai pemain terbaik yang ditandai dengan Trofi Ballon d’Or. “Messi telah memenangi Ballon d’Or dalam beberapa tahun terakhir.

Empat tahun berturut-turut adalah capaian yang sangat membanggakan,” tegasnya.

“Lionel Messi berasal dari luar dunia. Ia terlalu hebat dan hampir tak ada yang menandingi. Ia sungguh fantastis disaksikan ketika menguasai bola,” pemilik nama lengkap Henrik Edward Larsson menutup. | Ars

Lionel Messi Teken Kontrak di Barcelona Sampai 2018 PENYERANG asal Argentina Lionel Messi akhirnya memastikan diri meneken perpanjangan kontrak yang akan mengikatnya di Barcelona hingga 2018 mendatang. Itu adalah perpanjangan kontrak keenam kalinya selama berkostum Blaugrana.

Messi, yang bergabung dengan El Barca sejak 2000, sebenarnya masih memiliki kontrak sampai 2015, akan tetapi ia kemudian mendapatkan tawaran

kembali untuk memperpanjang kontraknya lebih lama dua tahun.

Dengan kontrak barunya tersebut, Messi dilaporkan akan memperoleh gaji tahunan sebesar 11 juta euro termasuk pajak. Ia juga memiliki buy-out clause sebesar 250 juta euro di dalam kontraknya.

Messi menjadi bintang Barca ketiga yang meneken perpanjangan kontrak setelah Carles Puyol dan Xavi Hernandez. Sedangkan

kiper Victor Valdes menolak memperpanjang kontraknya yang akan habis musim panas nanti.

Bomber berusia 25 tahun itu telah membantu Barcelona meraih tiga gelar Liga Champions, lima gelar La Liga, dan berbagai gelar lain. Ia juga tahun ini mendapatkan gelar Ballon d’Or keempat kalinya secara berturutan, mengalahkan rivalnya dari Real Madrid, Cristiano Ronaldo. | Ars

FOTO | IST

Lionel Messi, Gareth Bale dan Cristiano Ronaldo.

Gareth Bale Dibandingkan Dengan Messi & CR7 PENYERANG Tottenham Hotspur Gareth Bale dibanding-bandingkan dengan dua penyerang di Liga Spanyol Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo.

Bale menyumbangkan dua gol saat Spurs berhasil membekuk Newcastle United, dengan hasil ini pemain berkebangsaan Wales itu telah menggemas 13 gol sepanjang musim ini.

Permainan Bale yang atraktif memang telah menarik minat beberapa tim raksasa Eropa, termasuk Real Madrid. Namun pelatih Tottenham Andre Villas-Boas yakin Spurs akan mati-matian mempertahankan penyerang sayap andalannya itu.

“Tim hebat adalah tim yang terdiri dari pemain-pemain hebat,” ujar Villas Boas seperti dilansir Soccerway. “Gareth memang salah satu pemain yang sangat menentukan. Saya senang melihatnya bermain, tapi sangat tidak adil jika kami jadi bergantung padanya.”

“Kebanyakan tim bergantung pada pemain hebat mereka. Jika Barcelona kehilangan Lionel Messi atau Real Mardrid kehilangan Cristiano Ronaldo, maka akan jadi bencana buat mereka,” tutur mantan pelatih Chelsea dan Porto itu.

Menurut Villas-Boas dengan kinerja seperti itu, maka wajar jika harga Gareth Bale pun akan melonjak menembus tawaran 50 juta poundsterling (sekitar 760 miliar rupiah).

Namun, pelatih asal Portugal itu bersikap akan tetap mempertahankan Bale, mengingat jasanya masih dibutuhkan untuk membawa Spurs finis di posisi empat besar agar bisa berlaga di Liga Champions musim depan.

Dengan kemenangan 2-1 atas Newcastle, Tottenham kini mengemas 48 poin menempati peringkat keempat di klasemen di bawah Manchester United, Manchester City, dan Chelsea. | Ars

Unay BeQ

Pendatang Baru Berani Terobos Pasaran

U

nay BeQ siap memukau penggemar musik tanah air lewat dua singgelnya yang bertajuk ‘Bosan’ dan ‘ Tak Pernah Mengerti’, dengan kualitas bernyanyi yang mumpuni baik dari segi vokal maupun aksi di panggung.

Setidaknya itu jaminan yang dikemukakan beberapa musisi terkenal, saat mendengar suara Unay BeQ, saat merekam suaranya dan membawakan dua lagu ciptaan Donne Sura. Bahkan, Donne Sura sendiri menyanjung secara tulus bahwa dara manis kelahiran 5 Agustus 1994 itu bisa dikatakan sebagai penyanyi multi talenta dengan ciri khas vocal yang dimilikinya.

Menanggapi hal itu, Unay BeQ terlihat hanya santai saja. Namun, dia sejak kecil sudah bercita-cita menjadi penyanyi terkenal yang punya karakter. Maka tidak heran, ketika lagu ‘Bosan’ dan ‘Aku Tak Mengerti’ dinyanyikan Unay BeQ menurut versinya sendiri, Choky yang mengerjakan mastering dua lagu tersebut langsung menyatakan kekagumannya.

Choky yang dikenal sering kerja bareng musisi papan atas itu pun menyebut beberapa nama artis terkenal seperti Rosa dan Momo Geisa. “Saat mengerjakan mastering lagu itu, saya tidak merasa kesulitan. Dia tidak kalah dari Rosa dan Momo Geisa,” ujarnya.

Perlu diketahui, Unay BeQ yang memiliki nama asli Intan Gunasari ini sudah mengikuti lomba menyanyi sejak usia belia. Ia adalah juara 1 Festival Anak usia 10 – 12 tahun se-Kota Bekasi tahun 2005.

Kiprah Unay BeQ anak ketiga dari empat bersaudara ini pada masa mendatang siap meramaikan blantika musik Indonesia.

Orang tua laki-laki biasa dipanggil Buya berasal dari Sumatera Barat dan Uminya dari Betawi, tinggal bersama kedua orang tua di Perumahan Taman Narogong Indah, Jln Narogong Cantik 8 No 1A Bekasi kode pos 17115.

Prestasi lain yang ditorehkannya adalah menjadi salah satu duta Kota Bekasi pada Poseni Jabar saat duduk bangku SMP, dan The Best Vokal dalam Lomba Band dalam rangka HUT Kota Bekasi ke-13.

Tidak berlebihan jika Donne Sura maupun Choky berkeyakinan, Unay BeQ akan menjadi besar.

“Sayang kalau dia (Unay BeQ) tidak diorbitkan. Kami siap membantunya,” ujar Donne Sura dan Choky.

Kalau begitu, kita tunggu saja aksi Mahasiswi Unisma Bekasi semester satu jurusan Pisikolog ini agar dapat menggairahkan musik Indonesia! | Tim Trans

TRANS BANTEN

HALAMAN 10

KORAN TRANSAKSI THN 13

NO.262. TH XIII SENIN, 11-25 FEBRUARI 2013

Soal TKI Ilegal, Disnakertrans Kerjasama Dengan Imigrasi Serang, Trans – Berkait dengan persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Serang bekerjasama dengan Kantor Imigrasi Banten. Ini

untuk mencegah adanya TKI Ilegal.

Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Disnakertrans Kabupaten Serang, Yati Nurhayati mengaku, untuk mencegah lalu lintas TKI ilegal pihaknya sudah melaku-

HUKUM

Kejari Siapkan 6 JPU Untuk Tersangka Korupsi Pasar Kranggot Cilegon, Trans - Setelah menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti dugaan korupsi pembongkaran bangunan bekas Pasar Baru Cilegon dari Polda Banten, pada Senin (21/1) lalu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon menyiapkan surat dakwaan dan menunjuk enam Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Setelah kita selesai menyusun surat dakwaan, selanjutnya baru kirim ke pengadilan. Kita juga menyiapkan jaksa penuntut,” ujar Kajari Cilegon Reda Manthovani, Rabu (23/1).

Ketika ditemui Banten Ekspres di kantornya, Rabu (23/1), Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Cilegon Reda Manthovani, didampingi Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Dwianto Heineman mengatakan, penyidikan awal dugaan kasus korupsi bangunan bekas Pasar Baru dilakukan oleh Polda Banten, dan pada Januari 2012 menetapkan IH dan HJM sebagai tersangka.

Tersangka IH dan HJM, diduga merugikan keuangan Negara sebesar Rp 500 juta lebih pada proses pembongkaran atau hibah bekas bangunan Pasar Baru tahun anggaran 2009.

Kedua tersangka diduga telah melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang- undang RI tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang- undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Sementara berdasarkan hasil pemeriksaan berkas dari penyidik, dan diperoleh bukti- bukti kuat, maka Kejari Cilegon menerbitkan surat perintah penahanan serta memerintahkan kepada JPU melakukan penahanan terhadap kedua tersangka dengan jenis tahanan kota, ujar Dwianto menambahkan.

“Tersangka IH dan HJM resmi menjalani tahanan kota demi kepentingan penuntutan, terhitung sejak berkas diterima Kejari Cilegon,” terang Dwianto.

Diketahui sebelumnya, penyidik Polda Banten mulai melakukan pemeriksaan sejumlah saksi terkait pembongkaran banguan bekas Pasar Bartu Cilegon, setelah mendapat pengaduan dari masyarakat.

Dari hasil penyidikan itu, terindikasi adanya tindak pidana korupsi dan menetapkan dua tersangka. Sejumlah saksi yang diperiksa, diantaranya pemilik yayasan penerima hibah besi dan sejumlah pejabat Pemkot Cilegon. | Yusvin

Tiga Tiga

Asisten & Kajari Diganti

Serang, Trans - Tiga asisten Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten diganti. Yakni, Asisten Intelijen (Asintel) Dicky Rahmat Rahardo, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Payaman, dan Asisten Pembinaan (Asbin) Salim Zikri.

Dicky harus pindah tugas karena ditarik ke Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menempati posisi kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas). Kursi yang ditinggalkan Dicky diisi oleh Hermanto yang sebelumnya kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Cikarang.

Kursi Payaman tidak jauh bergeser. Dia hanya pindah ruangan di Kejati Banten untuk menggantikan Salim Zikri karena menjadi jaksa fungsional di Kejati Banten. Posisi Asdatun diisi oleh Siti Utari yang sebelumnya kepala Bidang Pengkajian, Pengembangan, dan Penelitian di Kejagung.

Tiga kajari di Banten juga diganti. Reda Mantovani dimutasi dari jabatannya di Kejari Cilegon. Posisinya digantikan Ujang Suprianto yang sebelumnya menjabat Kajari Kamarah, Kalimantan Tengah, karena Reda menempati kepala Bagian Kerja Sama Hubungan Luar Negeri dan Humas pada Biro Hukum Kejagung.

Kajari Rangkasbitung Hasanudin Gasing digantikan oleh Kajari Ranai, Kepulauan Riau, Arief Mulyawan. Hasanudin Gasing selanjutnya menjadi jaksa fungsional. Lalu, Kajari Tangerang Djaja Subagja pindah tugas ke Kejati Sumatera Utara dengan posisi asintel. Kursi Djaja ditempati oleh Andrizal yang sebelumnya kepala Bagian Keamanan Dalam pada Jambin Kejagung.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Banten Mustaqim ketika dikonfirmasi, Jumat (25/1) lalu mengatakan, surat keputusan (SK) mutasi, tertanggal 17 Januari 2013.

Serah terima jabatan para asisten dan kajari akan dilaksanakan pada 11 Februari 2013 di Aula Kejati Banten.

“Itu baru rencana. Mudah-mudahan tidak ada halangan,” katanya.

Ditambahkan, mutasi itu merupakan hal yang biasa dilakukan. Apalagi, orang-orang tersebut cukup lama menempati jabatan lamanya, seperti Dicky Rahmat Rahardjo yang menjabat Asintel Kejati Banten hampir tiga tahun.

“Tak ada dengan perkara, ini hanya mutasi biasa,” tegas Mustaqim.

Payaman yang kini Asbin Kejati Banten mengaku tak menyangka akan menempati posisi tersebut. “Ini tugas.

Ditempatkan di mana saja harus siap. Harus enjoy di mana saja. Nanti tinggal serah terima saja,” ujarnya. | Yusvin

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Perwakilan Provinsi Banten : Yusvin M Karuyan

kan komitmen bersama dengan pihak imigrasi. “Namun selama ini juga pihak imigrasi kesulitan karena TKI banyak yang tidak melaporkan keberangkatannya,” ujarnya.

Yati menjelaskan, bila saat ini banyak TKI ilegal dikarenakan dulu

lalu lintas TKI tidak diwajibkan melapor kepada Pemkab Serang melalui Disnakertrans. Akan tetapi, ia juga mengaku saat ini pihaknya terus berkordinasi dengan pihak kecamatan sampai tingkat terbawah Rukun Tetangga (RT).

Hal itu, kata dia, bertujuan untuk mengawasi lalu lintas TKI yakni setiap TKI tanpa terkecuali yang akan berangkat harus melapor kepada Pemerintah desa (Pemdes) setempat disertai stempel dan surat izin dari kerabat terdekat.

“Selain itu juga secara perlahan tengah menerapkan ID card bagi setiap TKI yang dilengkapi dengan keterangan sidik jari dan iris mata untuk mempermudah mengawasi lalu lintas TKI,” terangnya. | Yusvin

KMP Bahuga Pratama Mati Mesin, Ratusan Penumpang Dievakuasi Jadwal operasi KMP Bahuga Pratama dibekukan sampai selesai proses pemeriksaan dari Marine Inspector Marine Syahbandar.

Merak, Trans - Salah satu kapal ferry milik perusahaan pelayaran PT Atosim Lampung Pelayaran (ALP), yakni Kapal Motor Penumpang (KMP) Ferry Bahuga Pratama, mengalami gangguan mesin atau mati mesin beberapa menit setelah lepas sandar dari dermaga 1 (satu) pelabuhan penyeberangan ASDP Merak.

Kepala Cabang PT ALP Cabang Merak, Washinton membenarkan Bahuga Pratama mengalami mati mesin atau blackout saat dalam perjalanan dari Pelabuhan Merak menuju Bakaheuni, Lampung. Namun, ratusan penumpang berhasil dievakuasi setelah kapal berhasil sandar kembali didermaga 3.

“Iya benar peristiwa terjadi sekitar pukul 02.00 WIB dini hari.

Tidak ada penumpang menjadi korban maupun luka. Syukur semua selamat,”ujar Washington saat dikonfirmasi, Jum’at (8/2).

FOTO | YUSVIN

Sejumlah anak-anak penyelam (anak koin) tengah berada dianjungan KMP Bahuga Pratama saat sandar didermaga 1 Isatu) Merak.

Dikatakannya, kapal Bahuga Pratama mengalami gangguan pada salah satu dari empat mesin. “Saat itu ada gangguan di salah satu mesin, sehingga mesin harus dimatikan. Hari ini (Jum’at (8/2 red-) langsung dilakukan penggantian ring piston yang mengalami kerusakan, dan posisi kapal engker di perairan Merak atau sekitar 1 mil dari pelabuhan,” katanya.

Informasi yang diperoleh, KMP Bahuga Pratama berangkat dari Dermaga I Pelabuhan Merak tujuan pelabuhan Bakahueni, sekitar pukul 22.30 WIB, membawa a Pratama akan melakukan perjalanan menuju Bakaheuni dengan jumlah penumpang pejalan kaki 235 jiwa, mobil pribadi 27 unit, bus 3 unit, truk 27 unit, col diesel 9 unit dan roda dua sebanyak 4 unit.

Namun baru 20 menit lepas sandar, tiba-tiba kapal mengalami gangguan mesin, dan mesin kapal mati secara tiba-tiba.

Melihat kondisi yang begitu genting, petugas dan awak kapal langsung menenangkan penumpang agar tidak panik. Sementara petugas kapal tersebut langsung berkoordinasi dengan petugas PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) In-

11 Kecamatan Di Pandeglang Rawan Longsor LONGSOR 11 kecamatan tersebut adalah, Kecamatan Karangtanjung, Pandeglang, Majasari, Saketi, Mandalawangi, Jiput, Munjul, Cibaliung, Cigeulis, Sindangresmi, dan Kecamatan Cipeucang.

FOTO | ILUSTRASI

Pandeglang, Trans - Letak geografis dan kondisi sebagian kecamatan di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, tidak hanya berpotensi atau rawan banjir, tetapi juga rawan pada bencana alam lain seperti longsor. Berdasarkan pemetaan wilayah, terdapat sebelas kecamatan yang rawan longsor.

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pandeglang, Fajri Djaffar mengatakan, ke 11 kecamatan tersebut adalah, Kecamatan Karangtanjung, Pandeglang, Majasari, Saketi, Mandalawangi, Jiput, Munjul, Cibaliung, Cigeulis, Sindangresmi, dan Kecamatan Cipeucang.

“Selain menjadi daerah langganan banjir beberapa daerah lainnya juga termasuk kedalam daerah rawan longsor. Di Kabupaten Pandeglang sedikitnya terdapat 11 kecamatan yang masuk ke dalam peta rawan bencana longsor,” ungkap Fajri.

Terkait dengan kondisi itu, ujarnya, pihaknya selalu mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan bencana alam yang

bisa terjadi. Bahkan, pada musim penghujan seperti saat ini, selain mengakibatkan banjir di sejumlah kecamatan, hujan juga berpotensi terjadinya angin puting beliung, dan tanah longsor.

“Berdasarkan prakiraan cuaca, intensitas hujan masih tinggi hingga bulan Februari. Untuk itu, kami mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dengan kemungkinan bencana alam akibat pengaruh cuaca,” imbaunya.

Dijelaskan, dari 11 kecamatan yang menjadi daerah rawan longsor. Kecamatan Mandalawangi dan Jiput merupakan daerah paling besar potensi terjadi longor. Hal itu karena, ke dua kecamatan tersebut merupakan daerah perbukitan dan gunung, sehingga kemungkinan terjadinya pergeseran tanah akan lebih besar di banding daerah lain.

Sementara itu, berdasarkan informasi, sebuah rumah yang berlokasi Kampung Ciasem RT 01 RW 06, Kelurahan/Kecamatan Pandeglang, ambles tergerus longsor, beberapa hari lalu. Rumah milik Hani yang berdiri di bantaran Kali Cihaseum ini mengalami kerusakan

pada bagian dapur.

Untuk menghindari kerusakan yang lebih parah, pemilik rumah menutup longsoran dengan plastik terpal. “Kejadiannya beberapa hari lalu waktu hujan deras. Akibatnya dapur rumah bu Hani roboh tergerus longsor,” terang Karsih warga setempat kepada wartawan Rabu (30/1).

Menurut dia, peristiwa longsornya tebing setinggi sekitar 20 meter itu terjadi secara tiba-tiba.

Selain karena hujan, longsornya tebing itu diduga akibat tidak adanya penahan tebing.

“Rumahnya masih tetap dihuni karena kerusakan hanya terjadi pada bagian dapur saja. Namun saat ini Bu Hani tidak ada di rumah. Warga selalu dilanda kekhawatiran saat hujan deras turun,” ujarnya.

Sementara, Lurah Pandeglang, RE Syarifudin HD, mengaku, tidak mengetahui adanya rumah warga yang rusak akibat longsor. “Saya belum mengetahuinya, karena memang belum ada laporan baik dari RT dan RW, ataupun dari masyarakat,” ujarnya singkat. | Yusvin

War ga arg Pungli

donesia Ferry Cabang Utama Merak untuk mengirimkan kapal tagboat guna melakukan evakuasi menarik kapal untuk dapat sandar.

“Setelah kapal Bahuga Pratama berhasil sandar di dermaga 3, penumpang langsung dievakuasi paksa dan seluruh penumpang berhasil turun ke darat,” ujar sumber di pelabuhan ASDP Merak.

Sementara itu, Humas PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Utama Merak, Mario membenarkan peristiwa tersebut. Dia mengaku mendapat informasi kalau KMP Bahuga Pratama mengalami mati mesin, dan pihaknya langsung memberangkatkan kapal tagboat untuk menjemput kapal itu.

Terpisah, Kepala Otoritas Pelabuhan Merak, Endi Prasetyo mengatakan, KMP Bahuga Pratama telah membekukan sementara jadwal operasi sampai proses pemeriksaan dari Marine Inspector Marine Syahbandar selesai dan mendapatkan surat rekomendasi pelayaran.

“Jika tidak ada surat dari Marine Inspector, kami tidak akan mengizinkan berlayar, sebab ini akan menjadi resiko dan membahayakan. Kapal harus selalu dilakukan pengawasan dan perawatan yang baik,” ujarnya.

Untuk diketahui, KMP Bahuga Pratama adalah kapal yang satu perusahaan dengan KMP Bahuga Jaya yang mengalami musibah tenggelam pada 26 September lalu. | Yus

K eluhkan Keluhkan E-KTP

Pandeglang, Trans - Sejumlah warga di Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, mengeluhkan pungutan liar (pungli) yang diduga dilakukan oknum ketua rukun tetangga (RT) dan aparat desa. Mereka mengaku diambil pungutan itu sebagai tanda jasa atas pendistribusian e-KTP. “Saya bayar Rp10.000 untuk menebus e-KTP, dan yang mintanya pak RT,”ujar Sanirah warga Kecamatan Kaduhejo, Kamis (31/1).

Menurut Sanirah, meski biaya yang dikeluarkan untuk menebus e-KTP relatif tidak besar, tetapi seharusnya aparat desa tidak melakukannya. Sebab, setahu dirinya seluruh biaya perekaman, pencetakan, dan pendistribusian e-KTP sudah ditanggung pemerintah. “Saya juga heran kenapa kok di minta uang untuk nebus e-KTP. Padahal sudah ditanggung pemerintah,” ungkapnya.

Senada diungkapkan warga Kecamatan Cipeucang yang identitasnya minta dirahasiakan. Sumber tersebut mengaku harus membayar Rp20.000 agar bisa mendapatkan e-KTP. Karena tidak mau repot, dirinya terpaksa memenuhi permintaan sejumlah uang oleh oknum aparat desa.

“Saya bayar Rp20.000 oleh oknum desa agar bisa mendapatkan e-KTP,” tegasnya.

Sementara, Camat Kaduhejo, Tubagus M. Suparta membantah pihaknya memerintahkan memungut biaya dalam pendistribusian e-KTP. Menurut dia, jika pun ada informasi dugaan pungli maka harus di konfirmasi ke aparat desa setempat. “Saya tidak pernah memerintahkan hal itu (pungli, red), dan silakan konfirmasi ke kepala desa setempat,” singkat Suparta.

Terpisah, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pandeglang, Tubagus Saprudin mengatakan, tidak dibenarkan jika dalam pendistribusian e-KTP dikenakan biaya. Bahkan dirinya memastikan, tidak pernah memberikan instruksi untuk memungut biaya dalam proses perekaman hingga pendistribusian e-KTP. “Kami tidak pernah memerintahkan untuk memungut biaya dalam perekaman hingga pendistribusian e-KTP. Jika ditemukan maka kami akan berkoordinasi dengan pejabat terkait dan diusut tuntas kenapa hal itu bisa terjadi,” tegas pria yang akrab disapa Apang.

Apang menegaskan, jika benar pungli itu terjadi maka pejabat yang bersangkutan untuk mengembalikan dana yang telah diterima dari masyarakat. Sebab, dengan dalih apapun pengambilan biaya untuk menebus e-KTP oleh siapa pun tidak dibenarkan.

“Saya tegaskan, dengan dalih apa pun pemungutan untuk penebusan e-KTP itu tidak dibenarkan,” katanya.

Dihubungi terpisah, anggota Komisi I DPRD Pandeglang, Maman Lukman sangat menyayangkan dugaan pungli penebusan e-KTP yang dilakukan sejumlah oknum ketua RT dan aparat desa.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dengan dalih apa pun tidak dibenarkan melakukan pungutan biaya dalam mendistribusikan e-KTP. | Yusvin

NO. 262. TH XIII

TRANS JABAR

HALAMAN 11

KORAN TRANSAKSI THN 13

SENIN, 11-25 FEBRUARI 2013

Persiapan ke Popnas, Disorda Jabar Seleksi Atlet Voli Bandung, Trans - Dalam rangka mempersiapkan diri untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) yang akan digelar di Jakarta pada September 2013 nanti, Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Jabar melaksanakan pertandingan seleksi khusus pada cabang

olahraga bola voli.

Pertandingan atau seleksi bola voli junior yang dilaksanakan di Gedung Trilomba Juang, Jalan Pajajaran Bandung itu, berlangsung selama lima hari mulai dari tanggal 5 Februari 2013. Kegiatan yang diikuti utusan klub-klub yang ada di kabu-

paten/kota di Jabar. dibuka oleh Kapala Bidang Keolahragaan Disorda Jabar, Drs Kamarul Bahri, MPd. Usai acara pembukaan pada Koran Transaksi, Kamarul, menjelaskan bahwa seleksi atau pertandingan bola voli pelajar antar klub ini, selain sebagai event pertandingan

yang mencari juara sekaligus memperebutkan piala dari Gubernur Jabar, juga sebagai ajang mencari bakat atlet untuk dikirim pada ajang POPNAS nanti.

“Yah bagi mereka yang terpilih menjadi pemenang selain mendapat piala Gubernur Jabar, juga akan di-

ikut sertakan dalam event tingkat nasional, yaitu POPNAS di Jakarta pada September nanti, kata Kamarul.

Menurut dia, agar nantinya para atlet pelajar ini tidak terbentur pada usia yang dibolehkan dalam peraturan pertandingan, maka pada event pertandingan dan seleksi ini, mere-

PLN Matikan Listrik Di Lokasi Banjir Pemutusan aliran listrik ke sejumlah lokasi banjir merupakan permintaan dari BPBD. Baleendah Gelap Gulita !

Balaendah, Trans - Lokasi banjir di Kelurahan Andir dan Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung menjadi gelap gulita, setelah PT PLN (Persero) APJ Majalaya memutuskan aliran listrik sejak Kamis (7/2) sekitar pukul 01.00 WIB. PLN baru akan mengalirkan listrik bila banjir sudah mulai surut.

Berdasarkan keterangan dari seorang petugas PT PLN (Persero) APJ Majalaya, Ika, pemadaman listrik dilakukan untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan, seperti sengatan listrik.

Untuk memadamkan listrik di daerah banjir di Kelurahan Andir

dan Kelurahan Baleendah, PLN mematikan tiga gardu.

Gardu pertama mengaliri listrik 182 rumah, gardu dua 617 rumah, dan gardu tiga untuk 628 rumah. Hingga Kamis sore, PLN masih mematikan aliran listrik ke lokasi-lokasi banjir tersebut.

“PLN baru akan mengalirkan listrik kembali apabila ada surat persetujuan dari RT dan RW setempat. Surat yang ditandatangani ketua RT dan RW yang menjadi dasar bagi PLN untuk mengalirkan listrik,” kata Ika. Secara terpisah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung, Marlan menjelaskan, pemutusan aliran listrik ke sejumlah lokasi banjir merupakan permintaan dari BPBD. Pada saat petugas dari BPBD melakukan evakuasi terhadap sejumlah warga yang tinggal di lokasi banjir, Kamis dini hari terlihat lampu rumah masih tetap menyala.

“Padahal ketinggian air di Kampung Uak, Kelurahan Andir sudah setinggi lebih dari satu meter. Berdasarkan protap BPBD,

Pendidikan Di Jabar Tertinggal Bandung, Trans - Pakar pendidikan yang alumni Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Prof. Dr. Hamid Hasan, M.Pd menilai, pendidikan di Jawa Barat masih jauh tertinggal dengan provinsi lain di Jawa. Bahkan, tidak menutup kemungkinan pendidikan di Jabar masih kalah oleh sejumlah daerah di luar Pulau Jawa.

“Baru sebagian kecil, pendidikan di Jabar unggul. Namun secara umum, pendidikan di Jabar masih jauh tertinggal dari daerah lain,” ungkap Hamid Hasan,, Minggu (10/2).

Hamid mencontohkan, masalah peningkatan kualitas guru termasuk guru honorer di Jabar, belum ada peningkatan sama sekali.

Para guru di Jabar kata dia, masih mengejar kualitas hidupnya masing-masing, bukan mencari kualitas mendidiknya sebagai tenaga pengajar. “Akibatnya, penerapan pendidikan di sekolah masih terlihat asal-asalan dan asal bapak senang (ABS),” tandasnya.

Padahal, daerah lain dibidang pendidikan lama sekolah termasuk angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) serta rehab gedung sekolah. “Artinya masih mengurs halhal yang kecil, sementara masalah dasarnya belum terpecahkan.

Ini semua menjadi pekerjaan rumah bagi para cagub dan cawagub Jabar yang tengah berkompetisi sekarang ini,” katanya.

Sedangkan mengenai pendidikan gratis 12 tahun, Hamid menilai, hal itu memang wajar dan harus dilaksanakan. Namun yang jadi persoalan, kata dia, pemerintah hanya menggratiskan iuran sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP)-nya saja. Sementara masalah seragam sekolah, buku pelajara, alat tulis, transprotasi serta konsumsi para siswa termasuk uang bangunan sekolah masih tetap menjadi pemikiran orang tua siswa. “Harusnya pendidikan gratis itu mencakup semuanya, tidak setengah-setengah,” katanya.

Hamid pun meminta para kandidat ini tidak menjual pendidikan untuk menarik simpati masyarakat. “Masyarakat sudah tahu dan cerdas, mana kandidat yang hanya mengobral janji dan mana yang bisa bekerja untuk membuktikan kepada masyarakat,” ujarnya. | Arso

FOTO | IST

Banjir di Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung.

apabila ketinggian air sudah berada di atas satu meter, berarti listrik harus sudah dipadamkan.

Masalahnya colokan atau steker listrik yang ada di rumah penduduk rata-rata dipasangnya kurang dari satu meter di atas lantai,” kata Marlan.

Apabila steker sampai terendam air bisa membahayakan

penghuni rumah. Banyak contoh kasus korban banjir yang tewas tersengat aliran listrik, gara-gara aliran listrik tidak dipadamkan.

“Sebelum jatuh korban jiwa, lebih baik dicegah sejak dini. Lebih baik permukiman penduduk yang terendam banjir gelap gulita daripada menyala namun mengancam keselamatan jiwa peng-

Kampung Nelayan Terisolasi

huninya,” ujarnya.

Ketinggian air akibat meluapnya Sungai Citarum yang melanda Kecamatan Baleendah dan Dayeuhkolot, berkisar antara 0,5 sampai 1,8 meter. Tertinggi di Kampung Leuwi Bandung, dan Cieunteung.

Sebagian warga yang rumahnya terendam banjir memilih mengungsi ke rumah susun sewa (rusunawa) Baleendah. Berdasarkan data resmi yang dikeluarkan BPBD Kabupaten Bandung, warga yang mengungsi di rusunawa sebanyak 167 kepala keluarga (KK) atau 674 jiwa. “Di lokasi pengungsian rusunawa terdapat 44 orang balita, 30 orang lansia, dan 4 orang wanita hamil,” katanya.

Untuk memenuhi kebutuhan logistik pengungsi, Kamis pagi sudah mulai didistribusikan beras, mi instan, keperluan bayi, makanan siap saji, terpal, sampai alas tidur. Diperkirakan logistik yang sudah didistribusikan ke kantor Kecamatan Baleendah tersebut cukup untuk dua hari ke depan. | Arso/Iwan

FOTO | ILUSTRASI

Pembagian e-KTP di Cianjur.

bangan lain, anggaran yang kami ajukan tidak semuanya terealisasi,” kata Hilman.

Idealnya untuk kebutuhan yang ada di lingkungan Disdukcapil Kab. Cianjur, kata Hilman, alokasi anggarannya sekitar Rp5,6 miliar. Anggaran sebesar itu akan digunakan untuk kegiatan e-KTP, pembuatan kartu keluarga (KK), akta, monitoring program, dan realisasinya.

“Itu anggaran ideal yang seharusnya kita butuhkan, apalagi saat ini KTP gratis, KK gratis, itu harus disiapkan anggarannya. Tapi kita tetap akan optimalkan anggaran yang ada demi pelayanan yang prima. Tetap pelayanan kepada masyarakat kita prioritaskan dan

Pendirian Rumah Ibadah Harus Berizin Bandung, Trans - Pembimbing Masyarakat Kristen Kantor Kementerian Agama Jawa Barat, J.M. Nainggolan mengatakan, pengelola peribtan harus menempuh proses izin masyarakat. Hal disampaikan berkaitan dengan aksi massa yang dilakukan kelompok masyarakat yang memprotes dua tempat peribadatan, jemaat Gereja Banua Ni Ho Keriso Protestan atau Gereja Perkumpulan Umat Kristen Protestan Nias, pengelola harus menempuh proses izin masyarakat.

Menurut Nainggolan, saat ini aktivitas ibadah berhenti dan kini pengurus tengah melakukan izin masyarakat sebagaimana SK bersama dua menteri. “Sebagaimana laporan aktivitas ibadat di sana berhenti dan pengelola tengah mengurus perizinan,” kata Nainggolan, Jumat (8/2).

Selain itu, lanjut Nainggolan meminta para pengikutnya tetap melaksanakan aturan yang telah ditetapkan pemerintah, salah satu

EKONOMI

Pembagian e-KTP Diwarnai Pungli Cianjur, Trans - Sedikitnya 810 ribu kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kab. Cianjur sudah dicetak dan didistribusikan kepada warga. Hanya saja pada pembagian e-KTP yang disampaikan melalui ketua RT masing-masing wilayah itu ada oknum yang mencari keuntungan dengan melakukan sejumlah pungutan liar (pungli). Padahal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cianjur secara tegas melarangnya.

“Saya sudah instruksikan kepada para camat agar pendistribusian e-KTP kepada warga itu tak dipungut biaya. Tapi ada saja oknum yang memanfaatkan situasi dengan mengambil keuntungan. Pokoknya tidak ada pungutan apa pun alias grastis,” kata Kepala Disdukcapil Kab. Cianjur, Hilman Kurnia, Kamis (7/2).

Pihaknya sebelumnya telah mengajukan anggaran untuk pendampingan dalam pendistribusian e-KTP. Hanya saja anggaran yang diajukan melalui APBD Kabupaten Cianjur itu tidak terealisasi seluruhnya.

“Tadinya kami berharap ada anggaran pendampingin, sehingga saat pendistribusian e-KTP itu ada anggaran yang mengcover, sehingga tidak ada alasan lagi untuk terjadi pungutan liar. Tapi rupanya pemerintah ada pertim-

SKB dua menteri.

Sebelumnya, ratusan orang yang tergabung dalam organisasi massa atau ormas Forum Umat Islam (FUI) dan Gerakan Islam Reformis bersama beberapa warga melakukan aksi demo ke dua bangunan peribadatan.

Demo tersebut bertujuan untuk membubarkan jemaat Gereja Banua Ni Ho Keriso Protestan atau Gereja Perkumpulan Umat Kristen Protestan Nias di Jln. Holis No. 268 B dan 268 C, belum lama ini.

Massa memprotes dua gedung peribadatan yang dianggap mengganggu masyarakat sekitar, karena tidak memiliki izin mendirikan bangunan.

Ketua RW 01, Kel. Caringin, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Dilet Budisatya menyatakan, massa melakukan aksi damai di mana pada aksi tersebut massa membawa serta tulisan di poster dan spanduk menolak keberadaan rumah peribadatan tersebut. Bahkan anak-anak

dan wanita juga dikerahkan dalam aksi tersebut.

Warga tidak ingin wilayahnya ada rumah ibadah yang tidak disetujui. Meski pendirian rumah ibadah adalah hak bagi setiap agama. Namun pendirian tersebut harus sesuai dengan peraturan dan persetujuan masyarakat. “Jangan sampai adanya rumah ibadah di wilayah kami, membuat kondisi justru tidak kondusif,” papar Dilet.

Awalnya, kedua bangunan memang telah mendapat izin Camat Bandung Kulon tertanggal 15 Februari 2012 dengan Nomor 452.2/04/ 2012. Namun, perizinan ini atas desakan warga dan sejumlah golongan akibat melihat isi dari SKB 2 Menteri.

Akhirnya camat mencabut surat izin tersebut tertanggal 8 Januari 2013. Sedangkan akibat peristiwa tersebut sekitar 200 jemaat Gereja Protestan Nias tidak bisa beribadah. | Tim Trans

ka yang ikut kita batasi pada kelahiran maksimal tahun 1996.

“Karena bila saat seleksi kelahiran mereka lebih dari tahun 1996, maka kita khawatir pada saatnya nanti usia mereka sudah di atas batas usia yang dibolehkan dalam pada pekan olahraga pelajar,” jelas Kamarul. | Arso

tidak akan terganggu, meski anggaran kami minim,” paparnya.

Sementara itu, hingga saat ini pencapaian perekaman data eKTP di Kabupaten Cianjur sudah mencapai 80 persen dari target 1.600.000 wajib e-KTP. Sisanya sekitar 20 persen ditargetkan akan rampung akhir Juni 2013.

“Mudahan-mudahan pertengahan tahun ini program e-KTP sudah selesai dari pemerintah pusat. Sehingga pencetakan eKTP nantinya tidak dilakukan di pusat tapi di daerah. Untuk perencanaan itu sudah kami siapkan, dua peralatan pencetakan e-KTP sudah ada, tinggal blangkonya saja dari pemerintah pusat,” tegasnya. | Iwan/Arso

Cianjur, Trans - Sedikitnya 400 kepala keluarga (KK) di Kampung Nelayan Cikakap, Desa Tanjungsari, Kec. Agrabinta, Kab. Cianjur kini terisolasi. Hal itu terjadi akibat rusaknya jalan utama sepanjang 7 km yang menghubungkan ke perkempungan mereka.

Wakil Ketua DPRD Kab. Cianjur, Saep Lukman membenarkan hal tersebut. Ia menyatakan, kondisi jalan menuju ke kampung itu rusak parah. Padahal potensi hasil tangkapan ikan dari Blok Cikakap sangat melimpah.

“Setelah mendapat laporan warga saya langsung melakukan pengecekan ke lokasi. Ternyata informasi itu benar adanya. Kondisi infrastruktur ke kampung nelayan itu memang sangat sangat memprihatinkan,” kata Saep, Jumat (8/2).

Saep mendesak agar Pemkab Cianjur dan Pemprov Jabar segera membenahi infrastruktur ke Kampung Nelayan Cikakap. Selain itu juga mendesak agar Pemkab Cianjur tidak sembarangan mengeluarkan izin penambangan pasir besi. Karena kerusakan jalan yang terjadi disinyalir erat kaitanya dengan adanya aktivitas kendaraan yang mengangkut pasir besi melebihi tonase.

“Yang saya tahu di lapangan kerusakan jalan di wilayah selatan selain karena kualitas jalannya yang buruk, juga memang karena sering dilalui truk-truk pengangkut pasir besi secara tidak terkontrol. Muatan truk tersebut tidak sebanding dengan beban jalan yang ada. Bisa dipastikan jalan akan cepat mengalami kerusakan,” katanya.

Kampung Nelayan Cikakap berada di sekitar 140 km ke arah selatan dari Kota Kab. Cianjur tepatnya berada di wilayah Desa Tanjungsari, Kec. Agrabinta, berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Wilayah nelayan tersebut ternyata juga belum terjangkau aliran listrik PLN. Warga yang lebih mapan sebagian menggunakan panel tenaga surya dan mesin generator agar rumah mereka tidak kegelapan.

Untuk masuk ke kampung tersebut dari kota Kecamatan Agrabinta, harus memasuki jalan rusak parah sepanjang 7 km. Jika musim hujan tiba jangan harap kendaraan bisa masuk ke perkampungan. Salah satu alternatifnya hanya menggunakan jasa ojek. Itu pun harus menempuh perjalan sekitar 1,5 jam.

Parahnya kondisi infrstruktur sepanjang perjalanan ke Kampung Nelayan Cikakap ini, warga sering berseloroh, kampungnya saat ini memang belum merdeka. Eeng (33), salah seorang tokoh nelayan Cikakap mengaku tak bisa berharap lebih banyak kepada pemerintah. “Selama ini kami memang tidak dipedulikan, jalan ke daerah kami tidak pernah dibangun,” ujarnya diamini nelayan lainnya.

Menurut Eeng hasil tangkapan ikan dari Cikakap ini sangat melimpah. Semua jenis ikan ada di Cikakap.

Hanya saja nelayan lebih memilih menangkap udang lobster, karena harganya sangat tinggi. “Rata-rata kami bisa menangkap 150 kg lobster per hari, bahkan jika panen melimpah bisa mencapai 300 kg per hari,” ujarnya.

Hasil tangkapan lobster ini kemudian dijual ke tengkulak dengan harga rata-rata Rp 150 ribu hingga Rp 300 ribu/kg. “Kami ingin keberadaan kami diperhatikan Pemkab Cianjur. Kami ada tapi dibiarkan terisolasi. Tidak ada listrik, jalan rusak, dan tidak ada tempat atau pasar untuk menampung hasil tangkapan ikan,” katanya. | Iwan

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Perwakilan Jawa Barat : Surasdi Arso (Kep Perw), Syahirwan S. Kota Bandung : M Rechan RR, Elvin Yos, Novianto

Apotek & Toko Obat Dilarang Jual Dextro Bandung, Trans - Karena banyak disalahgunakan, Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Bandung akhirnya meminta apotek dan toko obat di Kabupaten Bandung untuk menghentikan penjualan obat batuk Dextromethorphan atau sering disingkat Dextro/DMP. Larangan itu akan ditindaklanjuti dengan memorandum of understanding (MoU) yang melibatkan sejumlah pihak.

“Sebenarnya larangan itu lebih bersifat imbauan, karena memang belum ada dasar hukumnya. Paling tidak pengusaha apotek bisa tergugah rasa tanggung jawab moralnya untuk bersama-sama menghentikan penyalahgunaan pil Dextro,” kata Ketua Badan Narkotika Kabupaten Bandung, Deden R. Rumaji saat dihubungi lewat telepon seluler, Jumat (8/2).

Diungkapkan, penyalahgunaan Dextro telah banyak menelan korban jiwa. Korban tewas yang diduga akibat penyalahgunaan Dextro berasal

dari Kecamatan Rancaekek (tiga orang) dan Kecamatan Soreang (dua orang).

Belum adanya aturan yang melarang peredaran Dextro, lanjut Deden, disiasati dengan dibuatnya kesepahaman antara BNK, Dinas Kesehatan, Polres Bandung, Balai POM, Ikatan Apoteker Indonesia, dan Gabungan Pengusaha Farmasi.

Rencananya kesepakatan ini akan ditandatangani di ruang rapat Wakil Bupati Bandung, Senin (11/2).

“MoU tidak menjual pil Dextro akan kita tempelkan di pintu masuk apotek biar terbaca oleh masyarakat.

Karena ini sifatnya hanya imbauan, apotek yang melanggar hanya terkena sanksi moral,” tuturnya.

Sebelumnya, Kapolres Bandung, AKBP Kemas Ahmad Yamin melalui Kasat Narkoba, AKP Hendriadi Yustin mengatakan, penyalahagunaan Dextro di Kabupaten Bandung cenderung meningkat. Faktanya selama tahun 2012, lima korban jiwa mela-

yang sia-sia karena meminum Dextro yang dioplos dengan minuman keras.

“Dextro itu jenis obat bebas tapi terbatas. Diperdagangkan secara bebas, tapi terbatas dalam pemakaiannya,” kata Hendriadi.

Diduga Dextro digunakan sebagai oplosan dengan minuman keras karena harga Dextro relatif murah. Di apotek harga Dextro hanya sekitar Rp 1.500 per 10 butir atau hanya Rp 150/butir. “Sebenarnya Dextro itu obat batuk yang dijualnya harus dengan resep dokter atau paling tidak oleh toko obat resmi. Hasil penulusuran polisi ke sejumlah apotek di Cicalengka, Rancaekek, Soreang, dan Katapang, tidak satu pun yang berani menjual tanpa resep dokter,” ungkapnya.

Dugaan sementara obat Dextro yang sampai ke tangan orang-orang yang salah melalui sales obat liar.

Polisi masih terus mencari asal-usul obat Dextro yang disalahgunakan pemakaiannya. | Elvin/Yos

NO.262. TH XIII

TRANS JABAR

HALAMAN 12

KORAN TRANSAKSI THN 13

SENIN, 11-25 FEBRUARI 2013

Amankan Pilgub, 4.270 Personel Disiagakan Garut, Trans - Tidak kurang dari 4.270 personel keamanan yang terdiri dari 990 anggota polisi, 250 anggota TNI, dan 2.770 orang Perlindungan Masyarakat (Linmas), serta elemen lainnya disiagakan untuk menjaga keamanan dan ketertiban pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jabar, yang puncaknya akan dilaksanakan, Minggu (24/2).

“Petugas keamanan tersebut akan ditempatkan di 4.270 tempat pemungutan suara (TPS) yang

tersebar di 42 kecamatan di Kab. Garut. Kesiapan ini kami lakukan demi kelancaran jalannya Pilgub Jabar,” tutur Komandan Resor Militer (Danrem) 062/Tarumanagara, Kolonel Inf. Surawahadi, usai memimpin pelaksanaan Gelar Pasukan Operasi Praja Lodaya 2013 di Alun-alun Garut, Jumat (8/2).

Lebih jauh ia mengatakan, gelar pasukan dilakukan untuk memastikan sejauh mana kesiapan petugas yang akan disiagakan selama pemilukada berlangsung. Keberadaan

Pendistribusian Raskin Tunggu SK Bupati Bandung, Trans - Pendistribusian beras untuk rakyat miskin (raskin) di Kabupaten Bandung masih menunggu terbitnya surat keputusan (SK) bupati. Saat ini, SK Bupati Bandung yang digunakan sebagai pedoman pendistribusian raskin masih dalam tahap penyusunan.

“Tanpa SK bupati, raskin tidak bisa disalurkan. Mudahmudahan saja bila tidak ada halangan, pekan depan SK-nya sudah beres sehingga raskin bisa langsung didistribusikan,” kata Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Bandung, Sofian Nataprawira di Soreang, Jumat (8/2).

Ditambahkannya, SK Bupati Bandung itu mengatur tata cara pendistribusian dan pembayaran raskin. Berdasarkan hasil sosialisasi, pembayaran raskin dilakukan satu minggu setelah didistribusikan.

Seperti diketahui, pagu raskin untuk Kabupaten Bandung pada tahun 2013 sebesar 33.649.200 kg dengan kuantum sebanyak 15 kg/rumah tangga sasaran (RTS)/bulan.

Penurunan pagu raskin dari tahun sebelumnya itu tidak berpengaruh kepada harga tebus, tetap sebesar Rp 1.600/kg di titik distribusi desa.

Sofian menjelaskan, harga tebus Rp 1.600/kg merupakan harga setelah disubsidi pemerintah. Ia mengatakan, subsidi yang ditanggung pemerintah sebesar Rp 6.151/kg. Dengan demikian, katanya, total subsidi yang diberikan oleh pemerintah bagi masyarakat Kabupaten Bandung melalui program raskin mencapai Rp 206.976.229.200.

“Pemkab Bandung juga menyiapkan anggaran operasional pendistribusian raskin bagi tiap desa sebesar Rp 50/kg. Bila diakumulasikan jumlahnya sebesar Rp 1,6 miliar,” tambah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh (BKPPP) Kabupaten Bandung, Dadang Hermawan.

Kecamatan paling besar mendapat pagu raskin antara lain Pacet sebenyak 2.333.340 kg, Pangalengan (2.238.660 kg), Majalaya (1.925.100 kg), Paseh (1.661.220 kg), dan Pasirjambu (1.301.760 kg). Sedangkan kecamatan yang paling sedikit mendapat pagu raskin adalah Margahayu sebanyak 279.900 kg. | Elvin/Yos

Bir okr at Jang an TTerlibat erlibat Birokr okrat Jangan Politik Praktis Padalarang, Trans - Birokrat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat diminta untuk tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik. Mereka lebih baik memaksimalkan pelayanan publik demi terwujudnya Bandung Barat yang maju.

Harapan tersebut disampaikan calon Wakil Bupati Bandung Barat Agus Yasmin (AY) di Kota Baru Parahyangan Padalarang, Selasa (5/2). “Para birokrat KBB tetap pada jalurnya, memainkan perannya sebagai pelayan publik sesuai dengan cita-cita pemekaran. Jangan malah ikut-ikutan kegiatan politik praktis,” tegasnya.

AY menuturkan, jika aparatur pemerintahan ikut-ikutan dalam kegiatan politik praktis, hal itu akan menggangu pelayanan publik. “Kalau ikut-ikutan, nanti masyarakat yang terkena getahnya. Sebab pelayanan publik bisa terganggu,” tegasnya.

Pernyataan AY dilontarkan karena ia mensinyalir adanya satuan kerja perangkat daerah (SKPD) KBB yang berupaya memobilisasi anggaran untuk kegiatan politik praktis. Padahal, katanya, anggaran tersebut seharusnya dipergunakan untuk program-program kegiatan yang menyangkut kepentingan umum.

“Seluruh komponen masyarakat KBB untuk ikut mengawasi penggunaan anggaran itu sehingga tidak dipergunakan untuk mobilisasi kepentingan politik praktis,” jelasnya.

AY memastikan, pihaknya secara khusus akan melakukan pemantauan terhadap penggunaan anggaran tersebut dengan mengerahkan relawan pendukungnya. Jika memungkinkan, katanya, relawan yang bernaung di bawah panji Baraya Agus Yasmin (Bray) akan disertakan di setiap kegiatan yang dilakukan Pemkab Bandung Barat. | Elvin/Yos

aparat keamanan juga diharapkan mampu mendorong proses demokrasi yang jujur dan adil, demi kemajuan Jawa Barat kelak di kemudian hari.

Jika melihat dinamika politik saat ini, maka dikhawatirkan akan mengganggu keamanan dan kelancaran seperti yang terjadi di sejumlah daerah lainnya. Oleh karena itu, pihaknya senantiasa siap siaga sebagai langkah antisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kendati demikian, pola pengamanan dilaku-

semua hal bisa saja berpotensi jadi kerawanan. Namun setidaknya dalam teori terdapat dua hal yang harus diwaspadai selama berlangsungnya pemilu. Yaitu saat penghitungan suara dan usai penghitungan suara. Sebab dipastikan ada calon yang kalah, tapi tidak menerima kekalahannya.

Sebagai langkah preventif, pihaknya telah berupaya mengingatkan kepada para tim sukses agar bisa menjaga keamanan dan kelancaran. Hal ini juga dilakukan un-

tuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yakni tindakan anarkis.

Sementara itu, Kapolres Garut, AKBP Umar Surya Fana mengatakan, selain melibatkan sejumlah personel kepolisian dari Polres Garut, pihaknya juga meminta bantuan satu SSK Brimob. Ini dilakukan untuk menambah kekuatan. Pengamanan itu dilakukan sejak masa kampanye hingga pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar terpilih. | Iwan Bsk

Kasus Dalam PKS & PD Pengaruhi Pilgub Jabar Setelah adanya kejadian yang menimpa dua parpol, sulit memprediksi Pilgub Jabar satu putaran atau dua putaran.

Bandung, Trans - Masyarakat Jawa Barat masih menunggu kelanjutan kisah yang menimpa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat (PD), dalam menentukan pilihannya pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar, 24 Februari mendatang.

Pasalnya, sekalipun mesin politik tidak dijalankan dengan baik, tapi kejadian kedua partai politik ini pengaruhnya sangat kuat dalam pilgub mendatang.

Hal itu diutarakan pakar ilmu politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Karim Suryadi yang ditemui di ruang kerjanya, Jumat (8/2).

Menurut Karim yang juga Dekan Fakultas Pedidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) UPI ini, masyarakat Jabar sangat tahu kejadian yang menimpa dua parpol tersebut dan sangat berpengaruh pada konstelasi politik termasuk jalannya Pilgub Jabar.

FOTO | IST

Kandidat Pilgu Jabar/Ilustrasi.

“Jadi, masyarakat Jabar masih menunggu proses politiknya seperti apa. Jangankan sudah diumumkan secara definitif, baru gunjang-ganjing saja sudah memberikan kesan kurang baik bagi masyarakat,” ujarnya.

Karim pun menyebutkan, selain konstelasi politik berubah, kejadian di dua parpol itu ternyata menimbulkan pelemahan di beberapa sektor, serta memberikan citra buruk dan kemanjuran. Hal ini diperparah dengan para kandidat yang masih senang diabringkeun pasukan yang berjarak dengan publik.

“Dulu, saya prediksikan Pilgub Jabar akan berlangsung dua putaran. Namun setelah adanya kejadian yang menimpa dua parpol, saya tidak bisa

memprediksi. Apakah satu putaran atau dua putaran, masih belum jelas,” katanya.

Menurutnya, masyarakat Jabar sudah sangat cerdas dalam memilih, walaupun hal itu tidak bisa digeneralisasi. Pasalnya, masih banyak daerah yang terpencil dan blank spot serta sebarannya sangat luas. Mereka sudah tahu tanggal 24 Februari merupakan hari pemilihan gubernur (pilgub).

“Tapi sosok yang akan dipilih, mereka tidak tahu. Kalaupun tahu, mereka hanya tahu dari baliho yang dipasang para kader,” paparnya.

Karim menyebutkan, saat ini di Jabar semakin banyak orang yang tidak mau dibuat pusing oleh potilik dan mengenai calonnya, akhirnya mereka akan me-

milih asal-asalan atau tidak memilih sama sekali. Menurut Karim, hal ini bukan suatu yang baik bagi politik di Jabar dan tidak menguntungkan bagi siapapun.

“Karena bagi kita yang memilih dengan baik akan dipengaruhi oleh yang banyak (memilih asal-asalan atau tidak memilih sama sekali),” katanya.

Untuk itu, katanya, hal ini menjadi tugas bersama, baik para calon, kader, simpatisan, akademikisi, maupun media untuk membangun kesadaran masyarakat dalam memilih calon gubernur dan wakilnya.

Mengenai para kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Jabar, Karim menyebutkan, telah terjadi seleksi yang kurang ketat di intern partai. Ini terlihat dari para calon yang diajukan

masih terbilang mentah, karena belum menguasai permasalahan di Jabar, termasuk calon dari independen.

“Seleksi internalnya kurang ketat, dan parpol sepertinya belum bekerja maksimal, belum menjalankan fungsi seleksi, komunikasi politik, serta rekrutmen yang asal comot saja,” paparnya.

Dikatakannya, memang kultur partai politik di Indonesia belum bekerja secara maksimal.

Fungsi-fungsi yang biasanya melekat pada partai, seperti fungsi seleksi kepemimpinan, fungsi kaderisasi, fungsi sosial politik, fungsi komunikasi politik, dan rekruitmen itu belum berjalan maksimal. Kebanyakannya, partai hanya asal comot begitu saja.

Belum lagi hubungan antara DPD dengan DPP masih bersifat hirarkis. Banyak parpol (DPD) yang mencalonkan kadernya masih harus menunggu restu petunjuk perintah dari DPP. “Ini ironis. Politik di satu sisi demokratisasi dengan desentralisasi, tetapi kenapa kebijakan partai untuk mengusung calonnya sendiri masih harus menunggu respon dari Jakarta (pusat). Sehingga kesannya ada calon yang didroping/ didesain Jakarta, padahal mereka akan memimpin mengurusi masyarakat di Jabar. Jadi pengetahuan tentang Jabar mutlak tidak bisa dipesan Jakarta,” ujarnya. | Elvin/Yos

Penerima Jamkesmas Menurun Cibeureum, Trans - Warga miskin Kota Cimahi mulai menerima kartu baru Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Namun, pada tahun ini jumlah penerima kartu Jamkesmas Kota Cimahi lebih sedikit dari yang diajukan.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cimahi dr. Pratiwi menyebutkan, jumlah peserta Jamkesmas Cimahi yang diajukan mendapatkan kartu sekitar 103.000 orang. Tapi, katanya, yang menerima hanya 101.000 orang.

“Jumlah penerima Jamkesmas lebih sedikit dari yang kami ajukan. Sehingga warga miskin yang tidak tercover oleh Jamkes-

mas bisa diajukan melalui Jamkesda. Bila masih belum tercover juga, maka untuk berobat bisa menggunakan surat keterangan tidak mampu,” katanya kepada wartawan di Kantor Dinkes Kota Cimahi, Jln. Rd. Demang Hardjakusumah, (8/2).

Ia menyampaikan, pembagian kartu Jamkesmas sudah berlangsung dalam seminggu ini.

“Seharusnya sudah bisa diaktifkan mulai Januari ini. Tapi karena kami menerima dari pusatnya pada bulan Desember, maka pembagiannya agak telat.

Masyarakat penerima Jamkesmas bisa mengambil kartu di Puskesmas dengan membawa kartu Jamkesmas yang lama,”

Bupati Sumedang Rotasi 51 Pejabat Sumedang, Trans - Menjelang akhir masa kepemimpinannya, Bupati Sumedang, Dr. H. Don Murdono, S.H., M.Si. merotasi 51 pejabat struktural di lingkungan Pemkab Sumedang. Acara pengambilan sumpah dan pelantikan berlangsung di Gedung Negara, Kab. Sumedang, Jumat (8/2).

Dalam sambutanya, Don mengatakan, mutasi merupakan hal biasa yang selalu terjadi dan dialami setiap pegawai negeri sipil (PNS) di mana pun. Oleh sebab itu, mutasi jangan diartikan sebagai ajang penghukuman bagi mereka yang kurang berkenan untuk menempati jabatan baru.

Mutasi dan promosi di lingkungan pemerintahan maupun swasta selalu dilakukan saat terjadi kekosongan suatu jabatan karena ditinggalkan pensiun atau hal lainnya, yang menyebabkan pejabat sebelumnya berhalangan tetap atau tengah berurusan dengan

kan tidak secara berlebihan.

“Aksi massa yang bertindak anarkis bukan saja bisa menimbulkan kerugian, tapi juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Makanya hal itu sama sekali tidak kami harapkan. Meski demikian, kami tetap menginstruksikan seluruh aparat keamanan agar tetap melaksanakan tugasnya dengan penuh simpatik dan tidak arogan,” katanya.

Disinggung masalah peta kerawanan, Surawahadi menegaskan,

masalah hukum.

Namun tentunya, ia menyatakan untuk memosisikan seseorang dalam suatu jabatan, tidaklah mudah. Karena itu dibutuhkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Sehingga, mereka yang mendapat amanah untuk menduduki suatu jabatan, sudah memenuhi syarat normatif, serta lolos dari berbagai aspek penilaian yang lainnya.

Pada dasarnya, menurutnya, mutasi dan promosi jabatan sendiri, bertujuan sebagai ajang penyegaran dan menambah wawasan yang berguna untuk pengembangan karier seseorang, dalam kiprahnya menjalani tugasnya sebagai PNS. “Saya berharap, bagi mereka yang dimutasi maupun yang saat ini mendapat kepercayaan promosi menduduki jabatan yang lebih tinggi, sedianya mampu melakukan inovasi dan meningkatkan

daya kreasi dalam menjalankan tugasnya, di tempat yang baru. Tentunya, semua yang dilakukan itu harus berorientasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya.

Sementara dalam mutasi dan promosi kali ini, khususnya, pada level pejabat Eselon IIb terjadi kejutan. Meski sebelumnya sejumlah nama pejabat itu kerap muncul dan jadi perbincangan di kalangan PNS. Mereka adalah Hj. Ani Gestapiani, S.K.M., M.A.P. yang mendapat promosi jabatan dari Sekretaris Dinas Kesehatan, menjadi Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Drs. Endi Ruslan, Kepala Bagian Tata Pemerintahan/Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan serta Dadang Sukma, S.H., M.Si., Sekretaris Inspektorat/Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Sumedang. | Arso

FOTO | ILUSTRASI

katanya.

Salah seorang penerima kartu, Eni Suwarni (40), warga RT 04/RW 02 Kampung Karangsari, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan mengatakan pada tahun ini ia mendapatkan 4 kartu Jamkesmas.

“Sebelumnya hanya dapat 3 kartu Jamkesmas. Tapi sekarang dapat empat, termasuk untuk dua anaknya. Saya bersyukur dapat kartu ini karena suami saya hanya kerja sebagai tukang becak. Enggak punya uang kalau harus bayar berobat,” ka-

tanya.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Cibeureum, dr. Jemi Suseno mengatakan, jumlah penerima Jamkesmas baru mencapai 11.614 jiwa. “Saat ini jumlah penerimanya turun. Sehingga ada warga yang protes dan itu yang menimbulkan gejolak di masyarakat,” ujarnya.

Tidak hanya kuota yang menurun, permasalahan lainnya yaitu kesalahan data. Seperti alamat dan data diri. “Penggunaan di rumah sakit lebih ketat sehingga tidak boleh ada kesalahan data. Ketika akhirnya nanti ditolak rumah sakit, warga protesnya ke puskesmas,” ujarnya. | Elvin/Yos

Pemkot Usul Perda PPD Dicabut Cimahi, Trans - Pemerintah Kota Cimahi mengusulkan agar Perda No. 8/2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (PPD) dicabut, karena sebagian besar isinya sudah tidak sesuai dengan UU yang menjadi acuannya.

Selain itu, pemkot juga mengajukan revisi Perda No. 11/2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Cimahi di Ruang Paripurna DPRD Kota Cimahi, Jln. Djulaeha Karmita, Cimahi, Kamis (7/2).

Sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ahmad Dzulkarnaen itu dihadiri Wali Kota Hj. Atty Suharti dan Wakil Wali Kota H. Sudiarto, unsur muspida dan jajaran pejabat Pemkot Cimahi.

Wali Kota Cimahi dalam penyampaian penjelasan raperda itu mengatakan, sesuai dengan hasil kajian yang dilakukan Pemkot Cimahi, sekitar 75 persen dari perda tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan undang-undang

yang menjadi acuannya yaitu UU No. 12/2011 tentang Pedoman Pembentukan UU. “Karena itu melalui sidang paripurna ini mohon agar perda tersebut dicabut,” tegas Atty.

Dikatakan Atty, paripurna juga diharapkan memberikan persetujuan untuk menyusun pembentukan rencana penyusunan raperda pengganti Perda No. 8/2005. Jika tidak segera dicabut, lanjutnya, dikhawatirkan akan keliru dalam menyusun raperda sehingga bisa membingungkan masyarakat.

“Hasil kajian yang dilakukan pemkot, sekitar 75 persen isinya tidak sesuai lagi dengan UU No. 12/2011. Karena itu dalam paripurna ini, perda tersebut mohon dicabut, dan disusun kembali raperdanya. Jangan sampai masyarakat salah memahami,” paparnya.

Selain itu, Atty juga mengusulkan agar Perda Nomor 11/2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan revisi. Karena dalam beberapa pasal isinya ada yang perlu penyesuaian.

“Di antaranya yang perlu penyesuaian seperti menyangkut teknis penggunaan dana BOS, pengelolaan pajak daerah, dan pengaturan silva,” tandas Atty.

Menurut Atty, pencabutan dan revisi perda tersebut dengan harapan agar ke depan Kota Cimahi memiliki aturan yang akuntabel. Sebagai contoh, dalam penggunaan anggaran untuk program pembangunan yang dilaksanakan Pemkot Cimahi bisa lebih meyakinkan lagi.

“Jangan sampai karena aturan yang kurang jelas lantaran tidak sesuai dengan UU yang ada, bisa menimbulkan kesalahan dalam penggunaan anggaran. Hal itu tentu tidak kita harapkan. Nauzdubillahi mindzaalik,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi, Ahmad Zulkarnaen mengatakan, secara umum pihaknya sependapat karena Perda No. 8/2005 sekitar 50 persen isinya sudah tidak sesuai. | Elvin/Yos

NO. 262. TH XIII

HALAMAN 13

TRANS REGIONAL Beramai-Ramai Menunggu ‘Air Bekas’ Gong Kiai Pradah

KORAN TRANSAKSI THN 13

Puluhan ribu masyarakat dan seluruh pejabat dari lingkungan Pemkab Blitar, menghadiri acara siraman Gong Kiai Pradah.

Blitar, Trans – Sutarto, warga Kecamatan Wonotirto, yang baru kali pertama mengikuti acara ritual siraman Gong Kiai Pradah, membawa botol untuk memperoleh air. Air ini akan dipakainya sebagai obat buat orang tuanya yang sedang mengalami sakit.

“Mudah-mudahan, air dari bekas untuk memandikan Gong Kiai Pradah ini bisa menyembuhkan penyakitnya orang tua saya,” tutur Sutarto di tengah lautan manusia yang mengikuti ritual memandikan Gong Kiai Pradah, dilaksanakan di Alun-alun Lodoyo, Kecamatan Sutojayan, Kelurahan Kalipang, Kabupaten Blitar, Sabtu (26/ 1).

Gong Kiai Pradah adalah sebuah gong yang bentuknya tak ubahnya seperti gong kebanyakan.

Namun, menurut cerita dari jaman dulu, Gong Kiai Pradah adalah senjata Pangeran Prabu Sri Susuhan Paku Buwono I dari Kerajaan Kertasura.

Sutarto memang harus siap antri untuk mendapat air dari gong tersebut. Maklumlah, ritual memandikan Gong Kiai Pradah, dihadiri oleh seluruh pejabat di lingkungan Pem-

kab Blitar, serta puluhan ribu warga masyarakat dari berbagai daerah di Kabupaten Blitar dan dari luar Kabupaten Blitar.

Bahkan, beberapa masyarakat dari luar daerah sudah berhari-hari datang ke Lodoyo, agar mereka mendapatkan air dari bekas memandikan Gong Kiai Pradah.

Konon, air bekas memandikan Gong Kyai Pradah sangat mujarab untuk menyembuhkan segala macam penyakit.

Air bekas memandikan gong itu pun diyakini berkhasiat untuk melancarkan usaha atau berdagang.

Itulah sebabnya, para pengunjung rela berdesak-desakan untuk mendapatkan air itu.

Jamil warga asli Kecamatan Sutojayan yang rumahnya berjarak 500 meter dari Alun-alun Lodoyo sebagai tempat prosesi acara siraman Gong Kiai Pradah, mengatakan bahwa acara siraman yang dilakukan setahun sekali. Banyak warga dari luar daerah berdatangan ke Lodoyo untuk mendapatkan air bekas untuk memandikan Gong Mbah Pradah.

“Di antara mereka ada yang datang tiga hari sebelum acara siraman itu dilakukan. Mereka itu ada banyak dari kalangan pedagang,” ungkapnya.

Dari pantauan Koran Transaksi, sebelum acara puncak siraman dilakukan, terlihat puluhan pasukan mengarak benda-benda pusaka, salah satu di antaranya Gong Kiai Pradah, yang ambil dari tempat penyimpanan benda pusaka yang bernama Paseban. Letaknya, di sebelah barat sekitar dua puluh meter dari alun-alun.

Adalah Mbah Palil (80), juru

Massa TTuntut untut K epala Kepala DBMTR Mundur Pandeglang, Trans - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pandeglang, berunjuk rasa di kantor Bina Marga Provinsi Banten yang terletak di Cikoneng, Pandeglang. Dalam aksinya, massa menyoroti dugaan penyelewengan anggaran pembangunan jembatan di ruas Mengger-Mandalawangi dengan nilai pagu sebesar Rp3,5 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Banten 2012.

Selain itu, pengunjuk rasa juga menuntut Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Banten, mundur dari jabatannya.

Dugaan itu mengemuka menyusul fiktifnya pembangunan jembatan yang dimenangkan PT SUBK kode lelang 293099 dengan penawaran sebesar Rp3,37 miliar.

“Pada 2012 Pemprov Banten melalui DBMTR mengadakan lelang pekerjaan jembatan Mandalawangi.

Namun hingga saat ini proyek tersebut sama sekali tidak terealisasi alias fiktif. Kami menduga ini ada upaya tindak pidana korupsi antara DBMTR Banten dengan perusahaan pemenang,” tegas Ansori Al Wahab koordinator aksi Aliansi Mahasiswa Pandeglang (AMP), saat menggelar aksi, pekan lalu.

Aksi yang digelar sepuluh mahasiswa dari AMP dan Setrum Gerakan Pemuda Peduli Pandeglang (SGP3) ini menuntut dilakukannya pengusutan atas dugaan korupsi atas proyek fiktif pembangunan jembatan senilai Rp3,37 miliar.

“Blacklist PT Sumber Usaha Baru Karya dan Kepala DBMTR Banten, karena keduanya diduga melakukan tindak pidana korupsi. Serta penjarakan oknum yang terlibat dalam dugaan korupsi,” tegas Rian Isme, orator dari SGP3.

Selama berunjuk rasa, tidak ada pejabat DBMTR Provinsi Banten wilayah Pandeglang-Lebak, Cikoneng yang menemui pengunjuk rasa. Usai berunjuk rasa, massa kemudian membubarkan diri. | Yusvin

FOTO | FAUZI

Acara ritual siraman Gong Kiai Pradah.

kunci Gong Kiai Pradah, yang membawa gong itu. Dia menggendongnya dengan selendang di baris paling depan, yang diikuti peserta lainnya, yang memakai pakaian ala Jawa.

Setelah dibawa keliling alunalun sekali dengan diiringi gendinggending Jawa, kemudian dinaikkan ke atas panggung. Di atas panggung, Bupati Herry Noegroho dan pejabat lainnya sudah menunggu.

Sampai di atas panggung, kain putih atau dalam bahasa Jawanya kain mori yang dipakai bungkus gong itu dibuka.

Selanjutnya, gong itu dimandikan dengan air yang sudah diberi bunga setaman. Bunga itu sudah direndam sehari semalam. Sedangkan yang memandikan adalah Bupati Herry Noegroho dan Mbah Palil secara bergantian.

Air yang untuk memandikan

Gong Kiai Pradah itu tidak dibuang, tapi dituangkan pada dua drum, yang kemudian dibagi-bagikan ke warga yang sudah menunggu di bawah panggung.

Tak pelak, saat bupati atau pejabat lainnya menuangkan air bekas dipakai memandikan gong dari atas panggung, warga berdesakdesakkan dan berebut air bertuah itu.

Setelah dimandikan, Gong Kiai Pradah itu dipukul tujuh kali oleh bupati. Setiap memukul, bupati bilang sae nopo awon (baik apa buruk). Oleh warga yang hadir dijawab, “bagus.” Setiap satu pukulan itu punya makna. Tujuh kali pukulan melambangkan tujuh hari dalam seminggu. Warga Blitar diharapkan setiap hari atau dalam tujuh hari selalu mendapat berkah dan jangan sampai mendapatkan sesuatu yang jelek.

SENIN, 11-25 FEBRUARI 2013

“Gong itu kami pukul tujuh kali. dan setiap akan memukulnya, saya bilang baik atau buruk. Oleh, warga dijawab baik atau bagus, harapannya, dalam seminggu yang terdiri tujuh hari itu tiap hari mendapatkan kebaikkan,” ujar Bupati.

Habis dipukul, gong itu kembali dibungkus kain mori dan dikembalikan dengan mengaraknya keliling alun-alun sambil diiringi warga yang berpakaian ala Jawa. Saat dibawa keliling alun-alun, warga berebut ingin mendekat atau menyentuhnya. Namun, tak berhasil karena dihalang-halangi panitia.

Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Blitar Izul Marom mengatakan, ke depan kualitas acara jamasan atau siraman Gong Kiai Pradah akan ditingkatkan, sehingga mendapat perhatian baik secara nasional maupun internasional bahwa di Kabupaten Blitar ada tradisi yang menyedot perhatian puluhan ribu warga masyarakat. “Mudah-mudahan bisa menjadi agenda wisata budaya nasional,’’ harapnya.

Agenda budaya siraman Gong Kiai Pradah pun, kata Izul, akan dikemas lebih inovatif di tahuntahun yang akan datang. “Tahun depan akan kami kemas sedemikian rupa, sehingga bisa menarik wisatawan baik lokal maupun manca negara,’’ katanya.

Kegiatan ini, lanjut Izul, sejalan dengan visi misi Pemkab Blitar di bidang pariwisata yaitu Visit and Invest to Blitar. “Agenda budaya ini diharapkan menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan dan investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Blitar,’’ tandasnya. | Fauzy

Nasyiatul Asyiyah Selenggarakan Musyawarah Wilayah Agam, Trans - Pengurus Wilayah Nasyiatul Aisyiyah (NA) Sumatera Barat menyelenggarakan Musyawarah Wilayah (Musywil), di Aula Utama Kantor Bupati Agam, kegiatan tersebut mengangkat tema “Optimalisasi Kader Nasyitul Aisyiyah Dalam Pergerakan Organisasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga”, Selasa (5/2).

Syafirman, SH Sekretaris Daerah Kabupaten Agam mewakili Bupati menyampaikan sambutan, pentingnya pemberdayaan ekonomi dalam program kemasyarakatan, di samping pembangunan mental atau moral.

Syafirman menambahkan, musyawarah ini juga suatu wadah untuk bersiraturahm dan berkumpul semua wadah, kader yang nantinya akan melahirkan keputusan dan kader yang terbaik dalam menjalankan suatu organisasi.

Selama ini, kegiatan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan cenderungan fokus pada pembinaan aqidah (moral keagamaan), sementara pemberdayaan ekonomi “terlupakan”.

Sumber daya yang mandiri sangat dibutuhkahkan sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan keadaan.

Syafirman berharap dengan musyawarah ini akan muncul kader terbaik yang akan mengangkat nama muhamadiyah Sumbar ke Kancah Nasional.

Sebelum itu Hidayati Fitriyati selaku ketua panitia pelaksana menyampaikan

Agam, Trans - Pasar Pakan Ahad Nagari Koto Baru III Jorong Kecamatan Baso, segera dibangun dan menjadi target utama pada tahun 2013 menindaklanjuti program Revitalisasi Pasar Tradisional Kabupaten Agam sebagaimana diamanatkan oleh RPJMD Tahun 2010 – 2015, ungkap Khairul Koto selaku Kabid Pasar Dinas Koperasi UMKM Perindag Kabupaten Agam, Rabu (6/2).

Khairul menambahkan, hal itu, dibuktikan dari hasil rapat antara Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Agam dengan pemerintahan dan lembaga-lembaga nagari, tokoh masyarakat, bundo kanduang dan generasi muda Nagari Koto Baru III Jorong Kecamatan Baso yang berlangsung di SD Negeri 02 Koto Baru kemaren.

Rapat yang dipimpin oleh H. Hadi Suryadi, SH Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Agam, dimaksudkan dalam rangka menyatukan persepsi, komitmen dan keputusan bersama sehubungan dengan akan dibangunnya Pasar Pakan Ahad Nagari Koto Baru III Jorong Kecamatan Baso.

“Pasar Pakan Ahad yang memiliki luas 2.000 M² ini, merupakan salah satu Pasar Nagari yang terkena musibah kebakaran pada tanggal 28 Desember 2008 menghanguskan 24 kios serta diterpa angin puting beliung pada tanggal 10 Agustus 2011,”.

Pengurus Pasar telah mengajukan permohonan bantuan ke Pemkab Agam pada bulan Mei 2012 yang lalu, disertai dengan proposal, dokumen perencanaan dan bukti kepemilikan (status tanah). Keinginan masyarakat ini mendapat dukungan dari Gubernur dan kita teruskan ke Kementerian Perdagangan RI, dan Alhamdulillah terkabulkan tahun ini, “Insya Allah awal April 2013 pelaksanaan pekerjaan sudah bisa dimulai dengan item pekerjaan adalah pembangunan 16 petak kios, pembangunan 1 petak los, pembuatan riol/drainase dan tempat parkir kendaraan, dengan total biaya sebesar Rp.762.190.00 (DAK) dan Rp.75.159.000 (DAU).

Menurutnya, Dokumen Perencanaan yang sudah dipaparkan dalam rapat nagari perlu revisi dan sudah mendekati 97 persen serta siap memasuki tahap pelelangan umum. | Sh/Uci

2012 Pasangan Menikah Menurun

FOTO | SH

Musyawarah Wilayah Ke XII Pimpinan Wilayan Nasyitul Aisyiyah Sumbar di Aula Kantor Bupati agam.

laporan, musyawarah ini diadakan selama 2 hari mulai hari ini sampai besok yang diikuti oleh para kader seluruh Sumatera Barat yaitu 10 daerah, bagi yang tinggal di Luar Lubuk Basung diginapkan di Hotel Permata Bunda, acara yang dilaksanakan untuk memeriahkan Musyawarah ini Seminar Kanker Serviks yang dinara Sumberkan oleh dr.Cucuk selaku dokter kandungan RSUD Lubuk Basung, Sidang komisi menyampaikan laporan dan pemilihan Pimpinan Wilayah yang baru nantinya akan memimpin Wilayah Sumbar selama 4 tahun.

Ditambahkannya, selama ini fokus pada penguatan ekonomi umat, program

Pemkab Agam Segera Bangun Pasar Pakan Ahad

pro ekonomi kerakyatan digulirkan secara simultan, yang saling melengkapi dengan kegiatan yang menyentuh aspek kemasyarakat yang lain.

Hidayati berharap pada semua kader yang hadir untuk benar-benar mengikuti acara ini dengan baik sehingga bisa berjalan dengan lancar dan akhirnya terpilih Pimpinan Wilayah yang baru yang akan memperjuangkan kita bersama untuk menuju Optimalisasi Kader Nasyitul Aisyiyah Dalam Pergerakan Organisasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

Acara dibuka oleh pertunjunkkan Tarian Pasambahan dari TK Asyiyah Sigiran Kecamatan Tanjung Raya. | Sh/Uci

Agam, Trans - Permintaan pasangan yang akan menikah di sejumlah Kantor Urusan Agama (KUA) di Lubukbasung, mengalami penurunan jumlah pasangan yang minta dinikahkan pada 2012 terdata mencapai 682 pasang, ungkap Mufakir Penghulu KUA, Senin,(4/2).

Mufakir menambahkan angka itu kalau dibandingkan pada tahun 2011 terdata sebanyak 868 pasang, ini lebih tinggi dari tahun 2012.

Menurutnya, terjadinya penurunan tahun 2012 di akibatkan tahun sebelumnya telah adanya pemutihan oleh Pemerintah bagi masyarakat yang belum mempunyai buku nikah harus mengurus sesuai persyaratan aturan yaitu penetapan nikah (Isbat) di pengadilan dan itu kewajiban dimiliki oleh setiap pasangan yang syah.

“Kita perkirakan pada tahun 2013 untuk pengurusan nikah bagi pasangan ini akan mengalami penurunan,” tambahnya.

Selain itu, permasalah untuk pengurusan pernikahan di wilayah Lubukbasung sampai saat ini belum ada masalah berarti. “Kita terus menfasilitasi pasangan yang bakal menikah agar dapat di carikan solusinya,” terangnya. | Sh/Uci

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Provinsi Sumatera Selatan : Tabrani (Kepala), Nas H (Wakil).

Biro Blitar : Fauzy Effendy

SMK 2 Langsa Luncurkan Teknologi Penghemat BBM Langsa. Trans - SMK 2 Langsa baru –baru ini di halaman parkir Dinas Pendidikan Aceh melaunching Product Smartwave Hidrogen Generator, untuk penghemat bahan bakar, yang dihadiri Sekda Aceh T Setia Budi.

Teknologi penghemat BBM dengan menggunakan gas hidrogen yang dipecah dari molekul air memang bukan teknologi baru. Namun, tidak ada yang praktis seperti yang digarap siswa SMK 2 Langsa Aceh.

“Banyak yang menyangka ini teknologi baru padahal bukan, teknologinya sudah lama, namun tidak berkembang. Itu memang sengaja ditahan, tetapi yang pasti seluruh dunia sedang mengembangkan ini,” ujar Makmur, Kepala Sekolah SMK 2 Langsa.

Perancangannya membutuhkan waktu 3 tahun, terutama untuk men-

lainnya,” katanya.

Makmur juga optimis di tahun 2014 Aceh bisa bebas dari bahan bakar. Dengan adanya product WaVe ++ SMK, kata dia, para nelayan bisa bebas dari bahan bakar dengan harga berkisar 6-5 juta, dan b harga ini bisa turun kalau product

ciptakan bahan Wave ++SMK. ‘Teknologi penghemat bahan bakar ini saya peruntukan buat para nelayan Aceh, karena sangat menghe-

mat bahan bakar bagi boat-boat nelayan saat mereka menangkap ikan di laut, selain itu juga di peruntukan untuk kendaraan bahan bakar

berkembang pesat.

“Insya Allah bulan Juli ini Pabrik nya sudah terbangun di Langsa dan hak patennya sudah ada sama kita kalau tidak ada hak paten bisa di curi pihak pihak tertentu,” ucapnya.

Drs Laysani MSi yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Aceh Generator gas hidrogen dari air yang dinamai WaVe++SMK? WaVe sendiri merupakan singkatan dari Water as a Vehicle’s Fuel, mengacu pada fungsi alat tersebut yang menjadikan air sebagai bahan bakar.

menyatakan rasa bangganya dengan adanya bahan bakar Water as a Vehicle’s Fuel. ‘’Apresiasi yang tinggi untuk SMK 2 Langsa yang telah menciptakan penghemat bahan bakar generator gas hidrogen dari air dan semua SMK harus ada unit reproduksi untuk kali ini di lakukan SMK Langsa,” katanya.

Selain ini, SMK Langsa juga memproduksi mesin pencuci tangan dan penggeringan tangan, penyulingan minyak nilam, mesin two in one, serta pembuatan makan ternak dan ikan. “Dengan tercipta nya teknologi tepat guna ini kita mengharapkan setelah siswa-siswi SMK ini lulus, nantinya bisa diserap ilmu mereka di industri baik yang ada di Aceh maupun di luar Aceh, bahkan sampai ke mancanegara. Untuk itu di perlukan dukungan dari semua pihak.’’ ujar Laysani. | Donny Van

NO.262. TH XIII

TRANS SUMBAR

HALAMAN 14

KORAN TRANSAKSI THN 13

SENIN, 11-25 FEBRUARI 2013

Disdikpora Adakan Kejurda Atletik Antar Pelajar SLTP Kabupaten Agam Agam, Trans - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam Kejuaran Daerah (Kejurda) Atletik Tingkat Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) Tahun 2013 seKabupaten Agam selama dua hari (27/2) dan (28/2) di Stadion Olahraga Bukik Bunyian Lubuk Basung, ungkap Drs.Fauzir Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten, Rabu (6/2).

Fauzir menambahkan, persyaratan untuk mengikuti Kejurda Atletik ini mesti berstatus siswa SLTP di

Kabupaten Agam yang masih aktif, kelahiran (1/1/1999) dan sesudahnya, peserta harus siswa kelas VII dan kelas VIII Tahun Ajaran 2012/ 2013, peserta paling banyak boleh mengikuti 2 nomor, peserta harus memiliki kokarde atau tanda pengenal peserta dan pendaftaran keabsahan menjadi peserta di Bidang Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sampai (22/2).

Para peserta wajib membawa persyaratan disaat mendaftar seperti STTB atau iajzah asli dan foto

KESEHATAN

Kartu Jamkesmas 2013 Terhitung Januari Sudah Dapat Digunakan Agam, Trans - Kartu Jamkesmas untuk tahun 2013 terhitung mulai Januari 2013 sudah mulai berlaku.

Sedangkan kartu Jamkesmas lama berlaku sampai dengan 28 Februari 2013. Demikian dikatakan dikatakan dr.

Indra MPPM, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten, Senin (4/ 2).

FOTO | SH Dr.Indra menamDr. Indra MPPM, Kadis bahkan, pemberlakuKesehatan Agam. kan ini berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor 60 Tahun 2013, Surat Edaran yang ditujukan bagi Gubernur, Wali Kota/Bupati se Indonesia, memuat tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan Tahun 2013.

Dalam Surat Edaran tersebut juga dijelaskan tentang teknis pelaksanaan Program Jamkesmas dan Program Jampersal yang salah satu pointnya memuat tentang pemberlakuan kartu baru dan batas waktu berlakunya kartu Jamkesma lama.

Di Kabupaten Agam, jumlah masyarakat yang terdaftar sebagai peserta Jamkesmas adalah 133 ribu 8 ratus 52 orang dan sampai saat ini kartu tersebut masih dalam proses distribusi ke Masyarakat.

Dr.Indra mengharapkan peran semua pihak, Camat, Wali Nagari, Wali Jorong untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pendistribusian kartu ini sehingga tidak ada masyarakat yang terabaikan terutama dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. | Sh/Uci

Dinkes Agam Evaluasi Progaram UKS Agam, Trans - Dinas Kesehatan Kabupaten Agam Laksanakan Pertemuan Evaluasi Program Usaha Kesehatan Siwa (UKS) Seksi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam Dr. Indra MPPM, Kamis (7/2).

Indra menambahkan, pertemuan ini membahas tentang capaian kegiatan selama tahun 2012 dan evaluasi program UKS berupa permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya, peserta pertemuan adalah Kepala Puskesmas dan Pengelola Program UKS Puskesmas se Kabupaten Agam.

Hasil dari pertemuan ini tersusunnya rencana operasional program UKS di masing-masing Puskesmas.

Indra berharap semoga rencana operasional program UKS ini bisa berjalan sebagaimana mestinya di masing-masing Puskesmas se-Kabupaten Agam. | Sh/Uci

W ART A WAN PROFESIONAL ARTA TUNJUK AN JA TI DIRI TUNJUKAN JATI Perwakilan Sumatera Barat : Jefrisyam, ST (Kepala Perwakilan), Amir Husin Koto, Bastani Nazar, Syahrul Hamidi Koto, Sudirman Dt. Rky Endah

copy SD yang dilegalisir kepala sekolah, raport asli dari sekolah sekarang yang tidak memakai stempel ganda, foto copy raport yang dilegalisir oleh kepala sekolah utusan, akte kelahiran yang asli, foto copy akte kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang, membawa Kartu Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) asli beserta foto copynya, pas photo berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar, Surat keterangan kesehatan, mengisi bidata peserta, surat keterangan dari kepala sekolah

FOTO | SH

Drs. Fauzir.

yang menyatakan yang bersangkutan atlet utusan sekolah tersebut,

seluruh persyaratan rangkap satu.

Seluruh peserta, baik atlet, offisial maupunpelatih diwajibkan memakai pakaian seragam lengkap atau training saat pembukaan kejurda.

Nomor yang dipertandingkan untuk putra 10 nomor dan putri 10 nomor dan pemberitahuan ini telah disampaikan kepada SLTP se-Kabupaten Agam melalui Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ke sekolah yang bersangkutan.

Kontak Person mengenai Kejur-

da Atletik tingkat SLTP se-Kabupaten Agam ini ke nomor 081363072611 atas nama Benni Sastra, 081363496822 atas nama Abdul Halim dan 085263946665 atas nama Donal.

Fauzir berharap SLTP se-Kabupaten Agam untuk mengikuti Kejurda Atletik ini sehingga bisa menjalin silaturahmi kita sesama pelajar SLTP se-Kabupaten Agam sehingga bisa tumbuh bibit atlet Atletik Kabupaten Agam yang membuat harum di kancah nasional. | Sh/Uci

Akibat Longsor, Kampung Dadok Tanjung Raya Rugi Rp. 2,6 Milyar Korban manusia yang telah ditemukan belasan orang, namun diduga masih ada korban lainnya yang sampai kini masih dalam pencarian petugas.

Agam, Trans - Begitu besar Dampak bencana longsor dijorong Data,kampong Dadok, kenagarian Sungai Batang, kecamatan Tanjung Raya, Kabupten Agam Minggu (27/1) lalu, tidak saja meninggalkan duka mendalam juga mengakibatkan kerusakan lahan pertanian, rumah, dan infrastruktur jalan.

Sekda Agam Syafirman menjelaskan, kerugian material akibat longsor yang terjadi itu menurut taksiran sekitar Rp.2,6 miliar dengan rincian, produksi pertanian,

siapan relokasi untuk korban longsor serta warga sekitar kawasan rawan longsor,’ kata Syafirman Aziz.

FOTO | SH

Eksekusi korban bencana lonsor di Kampung Dadok Nagari Tanjung Sani Kec. Tj. Raya.

perkebunan dan peternakan. Korban manusia yang telah ditemukan belasan orang namun diduga masih ada korban lainnya yang sampai kini masih dalam pencarian petugas.

Sedangkan kerusakan infrastruktur mencakup irigasi 800

meter, pamsimas 40 batang, jalan cor 200 meter, rumah permanen 3 unit, rumah semi permanan 9 unit, sepeda motor 7 unit, peralatan rumah tangga 12 unit.

Sementara, terkait Instruksi Deputi Kedaruratan BNPB, Doddy Ruswandi meminta Pemkab

| SH/Uci

Satpol PP Tertibkan Pedagang Secara Persuasif

Pasar Inpres Lubuk Basung Dijadikan Pasar Modern Agam, Trans - Pasar Inpres Padang Baru Lubuk Basung secara bertahap mulai dibenahi. Kegiatan ini mengingat lokasi pasar berada di jantung pusat Ibu Kota Kabupaten Agam , ungkap Kabid Pasar Dinas Koperasi UMKM Perindag Kabupaten Agam Khairul Koto, S.Sos, Kamis (7/2).

Khairul menambahkan, rencana itu disampaikan dalam musyawarah dua Nagari Lubuk Basung dan Garagahan, pada Rabu (6/2), yang bertempat di lantai II Balai Adat Nagari Lubuk Basung.

Pemerintah Kabupaten Agam telah mencanangkan program revalitasi pasar tradisional sebagai salah satu program prioritas yang diamanatkan dalam RPJM kabupaten Agam tahun 2010-2015.

“Supaya upaya untuk merealisasikan program proritas tersebutsudah dimulai tahun yang lalu, antara lain cara mengejar peluang bantuan pemerintah pusat, “ujar Khairul Koto.

Kendatipun, Khairul menambahkan kesempatan yang diberikan kepada pengelola pasar untuk memperoleh bantuan dana dari Kementerian

Agam merelokasi korban selamat di Jorong Data, Kampong Dadok.

Syafirman belum bisa memberikan kepastian karena baru membahasnya tadi malam dengan pihak terkait(termasuk korban gempa), dalam dua hari ini kita harus rampungkan semua, baik itu per-

Bantuan Terus Mengalir Bantuan material dan tenaga relawan terus mengalir untuk membantu penanggulangan bencana longsor di Kampong Dadok Jorong Data Nagari sungai Batang Kecamatan Tanjung Raya.

Menurut Kepala Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Agam Bambang Warsito lalu, bantuan material yang diberikan oleh berbagai pihak dari berbagai daerah berupa kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak, telur mie instan dan selimut’ Sedangkan relawan yang didatangkan oleh sejumlah BPBD dan Tagana di Sumbar sebanyak 856 orang,mereka turut membantu evakuasi dan pencarian korban yang hilang.

“Kita sangat berterima kasih atas bantuan tersebut karena sangat membantu meringankan penderitaan korban dan upaya evakuasi serta pencarian korban hilang”, kata Bambang.

Koperasi dan UKM pada tahun 2012 belum berhasil, namun tahun 2013 kabupaten Agam memperolah DAK bidang sarana perdagangan dari Kementerian Perdagangan RI. Sesuai dengan mekanisme dan dokumen perencanaan yang telah disiapkan oleh konsultan perencanaan, maka tahun ini Pemkab. Agam baru bisa menganggarkan dana untuk perbaikan atau rehab 2 (dua) los dengan biaya sebesar Rp.208.300.000 bersumber dari DAK Kementerian Perdagangan dan DAU Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2013, ungkap Khairul Koto.

Sebelum itu, dalam sambutannya Walinagari Garagahan Firmandaus mengucapkan terima kasih kepada Pemkab. Agam melalui Dinas Koperindag yang telah memprogramkan perbaikan los pasar serikat ini.

Sementara itu, Ketua BAMUS Nagari Lubuk Basung Vera Chistian mengatakan, akan mengajak masyarakat, baik di kampung maupun yang berdomisili di rantau untuk beriventasi untuk mengubah pasar serikat tradisional menjadi pasar modern. | Sh/Uci

Pariaman, Trans - Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman melaksanakan penertiban pedagang yang memakai fasilitas umum di kecamatan Pariaman Tengah dan Selatan, Senin (4 Februari 2013). Penertiban ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 06 tahun 2006 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) dalam Kota Pariaman Penertiban ini juga dilakukan untuk mengembalikan fasilitas umum kepada fungsinya, seperti trotoar yang seharusnya menjadi tempat berjalannya penjalan kaki.

Satpol-PP Pariaman bukan melarang pedagang berjualan, hanya menertibkan dan mengarahkan mereka ketempat yang seharusnya. “Semua demi terwujudnya Kota Pariaman yang indah dan bersih,” terang Kasat Pol PP Kota Pariaman Jose Rizal,

FOTO | SH

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman melaksanakan penertiban pedagang yang memakai fasilitas umum di kecamatan Pariaman Tengah dan Selatan, Senin (4/2).

S.STP, M.Si. Sedangkan Danton Harimau, Satpol PP Kota Pariaman.

Dasril, mengatakan bahwa penertiban kali ini bersifat persuasif dan akan terus dilakukan secara persuasif jika selama penertiban pedagang me-

nerima dengan baik maksud dari penertiban. “Ini untuk kita semua, bukan untuk satu atau sekelompok golongan, terima kasih kepada bapak/ibu pedagang yang telah bekerjasama dalam penertiban kali ini,” tambahnya. | Jr

Andai Rasullullah Tidak Diutus Allah Padang, Trans - Nabi Besar Muhammad SAW sebagai Rasul Allah diutus untuk memberbaiki aklak manusia dan juga melakukan berbagai perubahan-perubahan di muka bumi ke arah yang lebih baik, membebaskan manusia dari jaman jahiliyah yang tidak beradat, manusia sama diperlakukan seperti binatang dan sangat terhina sekali.

Demikian disampaikan Wakil Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah, SP pada acara memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad, SAW di Masjid Taqwa gu’o Kelurahan Kuranji, Kota Padang. Hadir dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad, SAW. Camat Kuranji, Kapolsek Kuranji, Lurah Kuranj, RW, RT, Bundo

Kanduang, Ninik Mamak dan tokoh masyarakat Gu’o serta para pemuda dan pemudi harapan bangsa.

Mahyeldi mengatakan, “seandainya Rasulullah tidak di utus oleh Allah ke muka bumi ini, tentu kita semua sampai sekarang tetap berada di zaman jahiliyah, zaman biadab, zaman tak punya aturan dan tak punya kasih dan sayang.”

Kelahiran Rasullullah yang kita peringati setiap tahunnya adalah tanda kita sebagai umat Nabi Besar Muhammad SAW yang sangat kita cintai dan di tauladani, selama kita masih hidup dan tetap berpegang teguh pada peninggalanNya yaitu Al-Qur’an dan Sunnah Rasullullah sebagai pedoman hidup orang yang memeluk aja-

FOTO | HMS

Wakil Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah, SP.

ran Agama Islam.

Labih jauh, Wakil Walikota mengatakan mari biasakan hidup setiap harinya untuk selalu membaca Al-Qur’an, ba-

calah Al-Qur’an, ini adalah ajaran Rasullullah, agar kita tahu mana yang hak dan yang bathil, mana yang benar dan salah.

Membersihkan diri kita dari

yang kotoran, ketika sudah bersih tunggulah kebaikan dalam diri kita, ujar Mahyeldi lagi.

Kalau sifat baik sudah dimiliki, tentu kita mempunyai sikap yang benar, suka memberi pertolongan, saling memberi bantuan dan saling menghargai antara yang satu dengan yang lainnya. Bila ada teman atau saudara kita yang bernasib baik, kewajiban kita untuk memberikan dukungan, dorongan dan motivasi serta kasih reword, agar dia tumbuh lebih sukses lagi dan besarkanlah hatinya.

Sehingga dia akan selalu berkembang dalam kebaikan terus menerus dalam meraih mewujudkan cita-cita dan harapannya, inilah yang selalu di anjurkan atau di ajarkan oleh Rasullullah kepada Umat manu-

sia.

Selanjutnya, mari kita bangun kekompakkan, keakraban, kebersamaan dalam satu misi dan visi untuk memupuk semangat kebersamaan, seperti warga disini untuk membangun Masjid yang begitu besar, semua memerlukan dana yang besar pula.

Mungkinkah masjid ini ada, tanpa ada semangat kebersamaan dalam mewujudkan sebuah harapan, tentu tidak.

Masjid ada disebabkan kekompakan, kebersamaan, saling mempercayai dan memahami antara warga di sekitar lingkungan Masjid Taqwa Gu’o.

Selanjutnya Ketua Panitia peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad, SAW. Saparman menyampaikan ucapan terima

kasih pada Wakil Walikota Padang, mahyeldi Ansharullah, walaupun hari hujan, beliau tetap meluangkan waktu untuk hadir bersama isteri.

Jadi, hujan tak mengalangi niat beliau bersama isteri untuk mengadiri acara peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad, SAW. Di Masjid Taqwa Gu’o Kuranji Kota Padang. Sekali lagi kami atas nama masyarakat dan jamah Masjid mengucapkan terima kasih.

“Perlu kita ketahui bersama, saat ini kita butuh pemimpin yang tahu dengan kondisi masyarakat yang di pimpinnya, pemimpin itu harus merakyat dalam stuasi apapun, dia akan hadir bersama warganya baik dalam suka dan duka,” ujar Saparman. | Rel/Hms

NO. 262. TH XIII

TRANS AGAM

HALAMAN 15

KORAN TRANSAKSI THN 13

Untuk Tingkatkan Agam Menyemai

Pemkab Agam Sebarkan 10 Ribu Benih Ikan Untuk Kelestarian Ekosistem Air

Malalak Tanam 5 Ribu Bibit Pohon

Agam, Trans - Kecamatan Malalak Kabupaten Agam, tengah giat-giatnya melakukan menanam sebanyak 5000 batang bibit pohon pelindung tahun 2013 untuk mensukseskan program “Agam Menyemai”.

Hendra Putra Camat Malalak, Rabu (29/1) mengatakan. kegiatan ini di laksanakan dalam rangka menyukseskan program Agam Menyemai yang terus dilanjutkan pada tahun ini. Awal tahun ini jajaran Pemerintahan Kecamatan Malalak terus digalakan menanam di-

sepanjang jalan Sicincin Malalak, dimana kegiatan tetap kita prioritaskan untuk dihijaukan dan digalakan penanaman diwilayah tersebut.

Selain itu kegiatan ini juga penting untuk mencegah longsor di daerah rawan bencana dan itu perlu prioritas untuk ditanam terutama di sepanjang jalan diwilayah itu. Jenis pohon yang kita tanam berupa bibit trambesi, pinang, mahoni dan lainya.

Kecamatan Malalk juga menbuat pagar pengaman bagi melindungi pohon -

SENIN, 11-25 FEBRUARI 2013

pohon yang telah ditanam agar tidak dirusak oleh ternak maupun gangguan lainnya.

Disisi lain, pihaknya juga dibantu oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Agam dalam menyediakan bibit selama ini maupun dari usaha demplot yang telah lama dilakukan.

Hendra berharap kegiatan menanam pohon ini bisa menjauhkan Kecmatan Malalak dari bencana banjir dan lonsor sehingga memberi manfaat besar bagi masyarakat setempat. | SH/Uci

Agam, Trans - Sebagai bentuk wujud kepedulian terhadap kelestarian ekosistem air di aliran sungai, sebanyak 10.000 benih ikan disebarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam.

Penyebaran benih ikan ini dilakukan di tiga titik dari di Jorong II Balai Ahad Lubuk Basung. Dalam aksi penyebaran benih ikan tersebut diprakasai oleh Assiten Pemerintahan dan Kesra Martias

Wanto didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Agam Ermanto, bersama masyarakat.

Martias Wanto mengatakan, tujuan dari penyebaran benih ini lantaran jumlah potensi ikan yang berada di aliran sungai II Balai Ahad sudah berkurang. “Sehingga kami prihatin dan ingin melestarikan sungai ini dan setelah dikonfirmasikan kepada masyarakat,

Bupati Agam Lantik 5 Camat Dalam Waktu 2 Hari Syahrul Hamidi dilantik sebagai Camat Palupuh mengantikan pejabat lama M Arsyid, yang mengingat bahwa tahun ini adalah tahun pelayanan dan kinerja.

Agam, Trans - Bupati Agam Indra Catri, Dt. Malako Nan Putiah melantik dan mengambil sumpah sebanyak tiga orang camat, Kamis (31/1) di tempat terpisah.

Dalam kesempatan itu Bupati meminta camat yang baru dilantik agar dapat bekerja optimal.

Pagi, Bupati melantik Budi Perwira sebagai Camat Baso menggantikan pejabat lama I Putu Venda, siangnya melantik Indra sebagai Camat Candung menggantikan pejabat lama Surya Wendri.

Sore ini, usai melantik Camat Candung, Bupati Indra Catri melantik M. Arsyid sebagai Camat Sungai Puar menggantikan pejabat lama Budi Perwira Negara,

FOTO | SH

Bupati melantik Camat Palupuh Syahrul Hamidi, SH.

yang dirotasi ke Kecamatan Baso.

“Camat harus bisa berinteraksi dengan masyarakat, berikanlah pelayanan terbaik, sehingga tercipta suatu sinergi yang luar biasa antara perangkat kecamatan dengan masyarakat, sehingga pemerintahan dan warganya sama maju untuk pembangunan.

Tahun ini adalah tahun pelayanan dan kinerja,” ujar bupati kepa-

da camat yang baru dilantik..

Sementara itu, Ketua TP-PKK Kabupaten Agam Ny. Vita Indra Catri berharap agar dapat meningkatkan kinerja serta berpartisipasi dalam pelaksanaan program masyarakat dan instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga kecamatan.

Serah terima jabatan ketiga Camat tersebut dihadiri oleh

Anggota DPRD Agam, kepala SKPD terkait, para camat se Kabupaten Agam dan beberapa tokoh masyarakat dan pemuda dimasing-masing kecamatan.

Jum’at (1/2), Bupati Agam Indra Catri, Dt. Malako Nan Putiah, melantik dua camat sekaligus bertempat di masing-masing kecamatan. Pelantikan pertama, Bupati Agam Indra Catri melantik Surya

Wendi sebagai Camat Kamang Magek mengantikan pejabat lama Dandi Pribadi.

Sedangkan pelantikan kedua, Syahrul Hamidi sebagai Camat Palupuh mengantikan pejabat lama M Arsyid, yang dihadiri Anggota DPRD Agam Z. Arifin Dt. Parpatiah, Ketua TP-PKK Agam, SKPD, Ketua LKAAM Yul Arnis, Dt. Maleka Nan Tinggi, serta tokoh masyarakat. M. Arsyid, sekarang di rotasi ke Kecamatan Sungai Puar.

Pada kesempatan itu, Bupati Indra Catri menyampaikan camat merupakan perpanjangan tangan bupati diwilayah untuk menjalankan visi dan misi Agam. “Kok cadiak, bela nagari jo cadiak, kok pandeka awak bela nagari jo pandeka, kok kayo awak bela nagari jo kayo. Semua kita, adalah pemimpin maka pimpin nagari dengan kemapuan kita, “ ujar Bupati Agam.

Rolling atau perpindahan pejabat merupakan hal yang biasa dilakukan dalam tubuh pemerintah untuk penyegaran serta evaluasi kinerja. Bupati menghimbau, agar segenap pihak yang ada di kecamatan tersebut mendukung camat dalam melaksanakan program pembangunan kecamatan. | Sh/Uci

Pembangunan Gerbang Masjid Raya Nurul Fallah Lubuk Basung Dimulai

FOTO | SH

Isman Imran Asisten 3 mewakili Bupati membuka bintek Lakip di hotel Parai.

Pembukaan Pelatihan Lakip & TTapkin apkin Agam, Trans - Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan sarana bagi pemerintah untuk menyampaikan keterangan pertanggungjawaban kinerja kepada pimpinan serta sarana evaluasi atas pencapaian kinerja, hal itu diungkapkan Ir.Isman Imran, MS mewakilii Bupati Agam membacakan sambutan Bupati saat membuka Bimtek Penyusunan Lakip dan Tapkin di Aula Parai Hotel Resort Kecamatan Tilatang Kamang, Senin (28/1).

Isman menambahkan, penetapan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai oleh pejabat disetiap instansi pemerintah.

Pelaksanaan Bimtek penyusunan Lakip merupakan hal penting dan perlu dilaksanakan karena dapat menambah pengetahuan dan keterampilan peserta dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.

Isman berharap para peserta Bimtek agar mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya agar nanti mampu menyusun penetapan Kinerja dan Lakip secara tepat dan benar setiap tahunnya sesuai dengan RPJM dan Renstra Daerah.

Sebelum itu Dewi Feblina Leni, SH Kabag Organisasi selaku Ketua Panitia melaporkan, Tujuan dilaksankan kegiatan ini untuk membekali peserta tentang teori dan praktek penyusunan Lakip dan Tapkin SKPD. Pesesrta berjumlah 60 orang dari masing-masing SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam, pelaksanaan Bimtek ini 3 hari dari (26/1) sampai dengan (28/1) di Hotel Parai Mountain Resort.

Materi tentang Lakip dan Tapkin dari nara sumber Drs.Fuaddyn, Ak dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumbar. | SH/Uci

Agam, Trans - Pembangunan gerbang Masjid Raya Nurul Fallah Lubuk Basung, Kabupaten Agam, dimulai.

Masjid adalah pusat kegiatan umat Islam dan tempat menunaikan kewajiban beribadah kepada Allah SWT, sekaligus sebagai sarana dakwah, pendidikan, sosial, budaya, peradaban dan lain sebagainya dalam hidup dan kehidupan menuju “fiddunya hasanah wafil akhirati hasanah waqina ‘azaban naar,ungkap Khairul Koto Selaku Pengurus Mesjid, Senin (4/2) .

Khairul menambahkan, Untuk mewujudkan masjid tertua kedua di Kecamatan Lubuk Basung ini perlu pembenahan secara komprehensif, refresentatif dan berkesinambungan karena yang namanya masjid tidak pernah sepi dan tiada henti membangun dan merennovasi, ibarat pepatah “mato condong ka nan rancak, salero condok ka nan lamak”.

Pada akhir tahun 2011, Pengurus berhasil membebaskan tanah dan bangunan kedai yang berdiri di depan masjid setelah lebih dari dua belas tahun berjuang untuk mendapatkannya. Pada tahun 2012, bangunan kedai tersebut dibongkar berikut dengan bangunan MDA lama secara gotong royong, sekaligus penimbunan dan pemasangan pondasi pembatas halaman masjid.

Terhitung Sabtu 26 Januari 2013, gong dipukul sebagai pertanda dimulainya pembangunan gerbang masjid

FOTO | SH

Pembangunan Gerbang Masjid Raya Nurul Fallah Lubuk Basung Dimulai.

yang refresentatif, berbarengan dengan pemesanan/pemasangan teralis teras menggunakan stainless. Selanjutnya pembuatan plafon lantai II bagian depan masjid yang terbuka, pembuatan plang nama masjid.

Selain itu, untuk pengecatan dinding masjid menjelang puasa Ramadhan 1434 H, penyelamatan bangunan beton, pemasangan batu karawang dan ventilasi bagian atas kaca jendela, pembuatan jalan pada lebih kurang 200 titikdan pintu ke luar kamar tamu masjid disisi kanan mi’rab, pembuatan pagar

masjid dan penataan halaman serta tempat parkir kendaraan.

Yang teramat penting dari program tersebut adalah penyelamatan fisik bangunan beton lantai 2 yang retak akibat gempa tahun 2009, yang dapat berakibat fatal jika tidak ditanggulangi. Salah satu caranya adalah dengan memasang besi pengaman yang berlapis dengan jalan menginjeksi atau menyuntikannya menggunakan alat dan bahan kimia khusus untuk bangunan beton lebih kurang 200 titik. | Sh/Uci

Pemkab Agam Targetkan PAD Sebanyak 46 Milyar Agam, Trans - Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, targetkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak Rp46 milyar lebih pada tahun 2013, ungkap Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Agam Edi Busti, Kamis (7/2).

Edi menambahkan, untuk tahun ini, kita menargetkan pendapatan asli daerah sebanyak Rp46 milyar.

Menurutnya, pendapatan ini berasal dari beberapa sektor pajak dan retri-

busi daerah yang ada diwilayah Agam, dimana tahun 2012, penerimaan PAD Agam mengalami peningkatan dari target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tambah dia, penerimaan ini berasal dari pajak hotel dan restoran, hiburan reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, hasil retribusi daerah dan lainya.

“Tahun 2012 kita telah menargetkan sebanyak Rp39 milyar tercapai sebanyak Rp41.milyar lebih, hal ini disebabkan adanya peningkatan peneri-

maan lainya yang tahun sebelumnya belum terlaksana,” katanya.

Diharapkan tahun 2013 ini, pendapatan asli daerah Agam mengalami peningkatan sehingga dapat meningkatkan sejahteraan dan ekonomi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di wilayah Agam.

“Penerimaan ini nantinya untuk meningkatkan kesejahteraan dalam menjalankan roda perekonomian masyarakat diwilayah Agam,” tambahnya. | Sh/Uci

jenis ikan yang pas adalah nila,” ujar Martias.

Sementara itu, Kepala DKP Ermanto mengatakan, pihaknya akan melakukan penyebaran benih ikan dibeberapa titik sungai di tiap kecamatan dalam waktu dekat ini.

Ermanto meminta kepada warga agar menjaga dan melestarikan sungai agar ikan yang ditebarkan dapat berkembang dengan baik. | Sh/Uci

PENDIDIKAN

4 Siswa SD di Kab. Agam Menjadi Finalis Nasional Kompetisi Matematika Agam, Trans - Empat Siswa Sekolah Dasar SD di Kabupten Agam, Sumatera Barat, turut menjadi Finalis Nasional Kompetisi Matematika Pasiad ke 9 se – Indonesia, ungkap Drs.Fauzir Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupten Agam, Sabtu (2/ 2).

“Seperti halnya siswa SMP sebanyak 22 siswa tidak ketinggalan empat orang siswa Sekolah Dasar SD di Agam turut menjadi finalis Nasional Kompetisi Matematikan Pasiad ke 9.

Menurutnya, kepada siswa yang akan mengikuti ajang tersebut, agar berusaha lebih giat semoga apa yang kita capai ini memberikan motivasi pada siswa lainya, untuk lebih rajin belajar dan juga berhasil menjadi Finalis Nasional Kompetisi Matematika Pasiad 9 se Indonesia yang akan berjuang pada tanggal 9 Maret 2013 nanti.

Sementara itu, siswa yang membanggakan tersebut diantaranya, Wahyu Randhy Saputra SD Banuhampu, Mandika Salwa SD Banuhampu, Rahmi Fitri Pratiwi SD Sikabu Lubukbasung dan Silvina Fitrja Sari B SD Surabayo Lubukbasung.

“Kita harapkan kepada para peserta yang telah berhasil masuk ke babak final kami mengucapkan selamat,” harapnya.

Semoga kesempatan ini dapat digunakan semaksimal mungkin untuk tampil menjadi juara dalam Final Kompetisi Matematika Pasiad se-Indonesia terebut. | Sh/Uci

Pemkab Agam Bantuan 288 Garin, Imam & Guru TPA se-Kabupaten Agam

Agam, Trans - Pemerintah Kabupaten Agam, memberikan bantuan insetif untuk 288 orang Imam, Garin dan Guru TPA se-Kabupaten Agam dengan perincian 96 orang guru TPA, 96 orang imam, dan 96 garin seKabupaten Agam, ungkap Yosman Kasubag Kesejahteraan Masyarakat Bagian Kesra Kabupaten Agam, Kamis (7/2).

Yosman menambahkan. Tahun ini, bantuan yang diberikan lebih besar dari tahun sebelumnya, dimana Pemkab Agam telah mengalokasikan dana bantuan bagi enam orang tiap kecamatan, dengan total keseluruhannya sebanyak 288 orang dengan rincian, imam sebanyak 96 orang, garin sebanyak 96 orang dan guru TPA 96 orang .

“Bantuan yang diberikan ini merupakan salah satu perhatian Pemkab terhadap imam, garin dan guru TPA ,” tambahnya Diharapkan bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, bagi kemajuan masjid diwilayah Kabupaten Agam. Sedangkan bagi yang belum terdata agar bersabar, karna bantuan yang diberikan disesuaikan dengan anggaran yang ada.

Disdikpora akan Gelar Objek Cerdas

| Sh/Uci

Agam, Trans - Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Agam bersama Mitra Kerja akan mengelar “Objek Cerdas” tahun 2013. Demikian dikatakan Yunaidi Kabid PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Selasa (29/1).

Yunaidi menambahkan, Kegiatan ini digagas oleh Bunda Paud Agam bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini di Kabupaten Agam.

Kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan atau program yang gunanya untuk pengembangan dan pendidikan anak usia dini diseluruh Kabupaten Agam akan berjalan selama tahun 2013 ini.

Kegiatan Objek Cerdas adalah pembelajaran bagi anak-anak usia dini adalah upaya memberikan ide-ide dan memperkenalkan kepada anak-anak sehingga mereka bisa melihat langsung dan memahami serta mempelajari langsung objek yang dilihat.

Selain objek cerdas tersebut, pihaknya bakal membantu alat bantu pembelajaran berupa Alat Permainan Edukatif (APE) untuk anak-anak yang normal dan anak-anak yang berkebutuhan khsusus dan itu perlu pemetaan dan pendataan berapa jumlah anak tersebut.

Anak-anak memiliki kebutuhan khusus tersebut juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan.

Yunaidi berharap semoga kegiatan tersebut bias terlaksana dengan baik dan bias mencapai sasaran yang diinginkan. | SH/Uci