Koran Transaksi 312

1

Edisi No.312 | Tahun Ke-XIII WWW.KORANTRANSAKSI.COM

3-16 Agustus 2015 Terbit setiap hari SENIN=Harga Rp. 5.000,-=Luar Pulau Jawa Tambah Ongkos Kirim

3-16 Agustus 2015 | No. 312 2 Th XIII

PENERBIT: PT. TANAH MERAH ABADI

SK/MENPEN/1496/SIUPP/Jakarta 22 JULI 1999

PILKADA SERENTAK

RONNY SOMPIE JADI DIRJEN IMIGRASI TERTUNDA

Mantan Narapidana Ikut Bergerak

Fokus Utama Antisipasi Teror, Peredaran Narkoba, TKA Ilegal Jakarta, Trans - Alurnya, Kapolri memang­ gil Ronny ke Markas Besar Polri untuk menyam­ paikan pertanggungjawabannya sebagai Kapol­ da Bali. Ronny harus melepaskan seluruh atribut kepolisiannya terlebih dulu sebelum menjala­ ni prosesi pelantikan di kantor Kemenkumham.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly urung melantik Direktur Jenderal Imigrasi ter­ pilih, Inspektur Jenderal Ronny Franky Sompie. Ron­ ny saat ini masih menjabat Kepala Kepolisian Daerah Bali. Pelantikannya sebagai Dirjen Imigrasi Kemen­ kumham masih menunggu terbitnya Keputusan Presi­ den tentang pengangkatan dia sebagai pimpinan tinggi madya di ke­ mentrian tersebut.

Terpilihnya Ronny menjadi Dirjen Imigrasi didahului penolakan Yasonna un­ tuk melantik Kepala Biro Kepega­ waian Se­ kretariat Jenderal Kemen­ kum­ ham Bambang Widodo untuk po­ sisi itu.

FOTO | IST

Komisi Pemilihan Umum pusat mengadakan simulasi pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pilkada di halaman kantr KPU Jakarta.

KPU telah mencanangkan waktu pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015 digelar pada 9 Desember mendatang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mencatat daftar peserta Pilkada sebanyak 705 pasangan. Rinciannya 576 pasangan diusung parpol atau gabungan beberapa parpol, dan 129 pasangan dari jalur perseorangan (independent). Sementara ada 12 kabupaten/kota yang tersandung aturan belum memenuhi syarat karena calon yang mendaftar baru satu pasangan. Dikhawatirkan munculnya siasat agar lolos dengan menghadirkan calon pasangan boneka, sebagai pendamping formalitas.

Ronny Sompie

ALI MUKHNI-SUHATRIBUR

MENKEU BAMBANG PS, SILAHKAN BEA CUKAI DIPERIKSA

Pasangan Ideal Bupati-Wkl Bupati Padang Pariaman Mendatang Padang Pariaman, Trans - Dua pasangan calon Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni-Suhatribur dan Alfikri Mukhlis-Yulius Danil, (Jumat 31/7) melakukan pemeriksaan kesehatan di RSUD M Jamil Padang. Hal tersebut disampaikan Ketua KPUD Padang Pariaman, Vifner, pada Kamis (30/7).

Menurut Vifner, kedua pasang calon telah diberitahu sejak Rabu (29/7) tentang jadwal pemeriksaan tersebut.

“Hari Rabu kedua pasang telah diinformasikan untuk tetap menjaga kesehatan, karena hari ini akan dilakukan pemeriksaan kesehatan,” aku Vifner.

Dikatakan Vifner, hingga saat ini pihaknya ma­ sih melakukan verifikasi atas berkas yang disampaikan oleh kedua calon saat mendaftar belum lama ini.

8 BERSAMBUNG HAL 7 ...

Jakarta, Trans - Pilkada serentak seluruh Indonesia bu­ lan Desember 2015 tampak­ nya harus sukses tanpa ada­ nya penundaan dan tawar-me­ nawar. Hajatan bertajuk “pes­ ta demokrasi” yang terka­ dang ber­ akhir dengan masih panjang­ nya penderitaan na­ sib rakyat kecil, akan digelar

Soal Dwelling Time Libatkan 18 Kementerian

Jakarta, Trans - Presi­ den Joko Widodo (Jokowi) sem­ pat marah akibat dwelling time di Tanjung Priok yang tidak se­ suai dengan target. Adapun tar­ get dwelling time sebesar 4,7 hari, namun realisasinya sebesar 5,5 hari. Menteri Keuangan (Men­ keu) Bambang PS Brodjonegoro, menyatakan tidak keberatan jika Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai diperiksa pascaka­ sus dwelling time (waktu bong­ kar muat di Pelabuhan). Pasalnya, saat ini Bea Cukai sudah beker­ ja dan memperbaiki waktu sesuai dengan target pemerintah.

“Bea Cukai sudah sesuai.

Satu-satunya yang mengganggu kemarin karena sistem informa­ sinya terganggu. Tapi begitu su­ dah diperbaiki kembali ke tingkat yang diharapkan,” ujar Bambang dikantornya, Kamis (30/7/2015).

Bambang melanjutkan, Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Cukai se­ lalu mengawasi secara teratur pe­ layanan di pelabuhan terutama di Tanjung Priok.

Bambang melanjutkan, tidak terdapat masalah jika Bea Cukai juga harus ditindak apabila terke­ na kasus yang serupa. Namun, se­ jauh ini, pihaknya meyakini ki­

Padang, Trans – Dengan mendaftarnya pasangan Mus­ lim Kasim – Fauzi Bahar (MKFB) pada hari Selasa (28/7), yang didukung partai koali­ si PAN, Nasdem, Hanura dan

FOTO | IST

Pasangan calon gubernur/wakil gubernur Sumbar Muslim Kasim-Fauzi Bahar.

Penyakit Sosial Itu Bernama “Haji Ulang”

8 BERSAMBUNG HAL 7 ...

8 BERSAMBUNG HAL 7 ...

Kursi Sumbar 1 Tak Tergoyahkan PDIP memiliki 23 kursi. Ma­ sing-masing PAN (8) kursi, Nasdem (6) kursi, Hanura (5) kursi dan PDIP (4) kursi. Sebe­ lumnya pada hari Senin (27/7), pasangan Irwan Prayitno-Nas­ rul Abit (IP-NA) diusung koa­ lisi partai Gerindra dan Par­ tai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki kursi (15) kursi, ma­ sing-masing Gerindra memili­ ki (8) kursi dan PKS memiliki (7) kursi.

Sampai kepada penu­ tupan pendaftaran oleh Komi­ si Pemilihan Umum pada pukul 16.00 Wib, hanya ada dua pa­ sangan yang telah memenuhi

SOROT

persyaratan untuk maju da­ lam Pemilukada provinsi Su­ matera Barat. Selanjutnya un­ tuk melakukan proses verifika­ si berkas pasangan calon. KPU akan menetapkan pasangan calon peserta pilkada pada 24 Agustus 2015 mendatang.

Partai pengusung pilgub Sumbar MK-FB masing-ma­ sing PAN, HANURA, NAS­ DEM, dan PDIP, banyak par­ tai lain yang menyatakan sikap politiknya ditujukan kepada pasangan MK-FB seperti: Gol­ kar, PPP, PKB, PBB dan PKPI

8 BERSAMBUNG HAL 7 ...

DUKUNGAN UNTUK MK-FB BERTAMBAH

Pemilukada yang demokratis adalah jalan terbaik untuk mencapai cita-cita pembangunan negeri, dan siapapun nantinya yang dipilih rakyat. Bangunlah Sumatera Barat!

8 BERSAMBUNG HAL 7 ...

Jakarta, Trans - Seorang kawan bercerita kepada kami bahwa masyarakat di daerahnya punya anggapan unik. Apabila ada seorang lelaki yang sudah berhaji dua kali, ia akan mudah mendapatkan istri yang kedua.

Anggapan ini berasal dari persepsi masyarakat se­ tempat bahwa orang yang sudah berhaji ulang itu adalah orang yang baik ibadahnya dan baik pula kantongnya.

Maka, dari persepsi itu, status sosial seorang yang su­ dah berhaji ulang jadi semakin tinggi. Oleh karena itu, di lingkungan masyarakat ia jadi rebutan para wani­ta yang siap jadi istri kedua. Demikian tausyiah Imam Be­ sar Mesjid Istiqlal, Ali Mustafa Yaqub yang ada rele­ vansinya di musim Haji kali ini.

Menurut Ali Mustafa lagi, apabila persepsi seperti itu benar menurut ajaran agama, Nabi Muhammad SAW bukanlah orang yang baik. Karena selama hidupnya, be­ liau hanya berhaji satu kali. Padahal, beliau punya ke­ sempatan tiga kali untuk berhaji. Beliau juga punya ke­ sempatan berumrah sunah ratusan, bahkan ribuan kali, tetapi beliau hanya berumrah sunah dua kali. Banding­ kan dengan kita, masyarakat Muslim di Indonesia, yang rata-rata ingin berhaji setiap tahun dan berumrah se­tiap bulan.

Mengapa Nabi Muhammad SAW berhaji hanya sekali dan berumrah sunah hanya dua kali? Apakah be­ liau tak punya uang? Apabila beliau tak punya uang, bu­ kankah beliau tinggal berkata saja kepada sejumlah sa­ habat yang kaya raya, seperti Abdurahman bin Auf dan Abu Ayyub al-Anshari. Tentu kedua sahabat akan segera menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan Nabi. Na­ mun, Nabi tak pernah meminta-minta untuk kepenti­ ngan pribadi beliau seperti itu.

Setelah Nabi menetap di Madinah, sekurangkurang­nya terjadi tiga hal penting. Pertama, Nabi meng­ hadapi orang-orang yang memusuhi dan memerangi b­e­­­

FOTO | IST

Menkeu, Bambang PS Brodjonegoro.

dengan melibatkan 260 kabu­ paten/kota dan 9 provinsi de­ ngan segala pernak-pernik wa­ cana serta beragam isyu politik, boleh jadi akan membuat naik­ nya suhu politik di tanah air.

Suasana semakin panas, bing­ kai demokrasi nyaris tercabik, manakala hadirnya aturan yang membolehkan mantan narapi­ dana dengan segala latarbela­ kang kehidupannya yang su­ ram, masih bisa mengepalkan tinjunya dan naik pentas pilka­ da dengan suara lantang.

Menurut catatan sementara sampai awal Agustus, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mencatat daftar peserta Pilkada sebanyak 705 pasangan. Rinci­ annya 576 pasangan diusung parpol atau gabungan bebera­ pa parpol, dan 129 pasangan dari jalur perseorangan (inde­ pendent). Sementara ada 12 ka­ bupaten/kota yang tersandung aturan belum memenuhi syarat karena calon yang mendaftar baru satu pasangan. Dikhawa­ tirkan munculnya siasat agar lo­ los dengan menghadirkan calon pasangan boneka, sebagai pen­ damping formalitas. Daerah yang baru punya satu pasangan calon meliputi kabupaten Mi­

WARTAWAN KORAN TRANSAKSI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS LIPUTAN DI LAPANGAN WAJIB BERPAKAIAN ATRIBUT KORAN TRANS, DIBEKALI IDENTITAS ID CARD. TUGAS LIPUTAN­NYA TERCANTUM PADA BOKS REDAKSI, DI LUAR ITU REDAKSI TIDAK BERTANGGUNG JAWAB. JIKA ANDA MERASA DIRUGIKAN LAPORKAN SEGERA KEPADA PIHAK KEPOLISIAN RI TERDEKAT.

Trans Hukum

3-16 Agustus 2015 | No. 312 2 Th XIII

2

Tukang Ojek Pengedar Narkotika Dihadapkan Ke Persidangan Jakarta, Trans - Di zaman re­ sesi seperti ini, segala cara bisa saja dihalalkan hanya untuk seke­ dar memenuhi kebutuhan hi­ dup.

Baik kebutuhan pribadi, maupun demi kebutuhan keluarga. Namun, cara yang dilakukan oleh terdakwa Bustan Sabbi alias Acok bin Sabi yang berprofesi sebagai tukang ojek itu, dinilai bertentangan de­ ngan program pemerintah. Akibat ketangkap tangan menyimpan dan memiliki narkotika, ia pun hanya bisa berpasrah diri saat dihadap­ kan dikursi panas Pengadilan Ne­ geri Jakarta Utara dengan status se­

bagai pesakitan.

Penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa Bustan Sabbi alias Acokbin Sabi, berawal saat Handoko, Kaka Agung Widarsa dan Sugeng Riyanto yang merupa­ kan anggota polisi dari satuan nar­ kotika Polsek Metro Cilincing itu, sebelumnya telah berhasil menang­ kap tersangka Silih Anen. Menurut pengakuan tersangka, narkotika yang ada pada dirinya itu didapat dari terdakwa Bustan Sabbi alias Acok bin Sabi. Berdasarkan in­ formasi dari tersangka Silih Anen, ke-3 anggota polisi itu langsung

KORUPSI SODETAN

Adik Tiri Atut Dituntut 7,6 Tahun Penjara

melakukan pengembangan.

Benar saja, ketika sedang menunggu calon penumpang di­ jalan Kelapa Dua No.18, RT 16/03 Cilincing, Jakarta Utara, terdakwa Bustan Sabbi alias Acok bin Sabi akhirnya ikut ditangkap. Ketika digeledah, dari tangan dan badan terdakwa, memang tidak ditemu­ kan narkotika. Namun, dari da­ lam rumah kontrakan milik ter­ dakwa Bustan Sabbi alias Acok bin Sabi, ditemukan narkotika je­ nis ganja siap edar sebanyak 20 bungkus. Menurut pengakuan ter­ dakwa Bustan Sabbi alias Acok

Terdakwa Lilis Karyawati.

Serang, Trans - Terdakwa Lilis Karyawati yang merupakan adik tiri Gu­ bernur Banten non aktif, Atut Chosiyah, dituntut 7,6 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum, karena telah melaku­ kan korupsi proyek sodetan Sungai Cibenuangan, Kabupaten Lebak senilai Rp19 miliar tahun 2011.

Dalam sidang korupsi proyek pe­ nanggulangan banjir ini, digelar di Pe­ ngadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipi­ kor) Serang, di pimpin Hakim Andreas ini, Jaksa Penuntut Umum, Zubir Long­ so mengatakan, bahwa terdakwa dinya­ takan secara sah melanggar pasal 3 Jo 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. “Terdakwa terbukti memperkaya diri, sebesar Rp6,490 miliar, dan menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Lilis Karyawa­ ti selama 7, 6 bulan dengan denda 5 mi­ liar,” kata JPU Zubir Longso saat mem­ bacakan tuntutan.

Dalam tuntutannya, jaksa memper­ timbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yakni halhal yang memberatkan perbuatan terdak­ wa tidak mendukung dalam perogram pemberantasan tindak pidana korupsi dan meresahkan masyarakat.

“Sedangkan hal-hal yang meringan­ kan yakni terdakwa berterus terang saat persidangan dan belum pernah dihu­ kum” jelasnya.

Sementara itu, kuasa hukum terdak­ wa Lilis Karyawati, Budi mengaku ke­ beratan dengan tuntutan yang diberikan oleh Jaksa. Untuk itu, pihaknya akan mengajukan pembelaan pada sidang pe­ kan depan.

“Tuntutan tersebut masih prematur, tidak objektif, dalam persidangan tidak ada bukti yang menguatkan” katanya ke­ pada wartawan.

Untuk diketahui, Ratu Lilis selaku Direktur CV Tunas Mekar Jaya Utama, telah mengambil alih proyek pembangu­ nan sarana dan prasarana sodetan sungai Cibinuangen Kabupaten, Lebak Banten, pada tahun 2011 dari PT Delima Agung Utama sebagai pemenang lelang tanpa melalui prosedur Sub kontrak.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tim ahli, proyek tersebut terdapat ketidak­ sesuaian dengan kontrak, diantaranya kualitas bangunan, tiang dan pembesian, akibatnya terdapat selisih harga. Dari proyek senilai Rp19 miliar, negara te­ lah dirugikan sebesar Rp3,512.089.392. vYus/Guntur

ditemukan daun ganja sebanyak 20 bungkus kecil.

Dihadapan Majelis hakim, ter­ dakwa Bustan Sabbi alias Acok bin Sabi mengatakan bahwa be­ nar ia ditangkap, karena kedapatan menyimpan dan memilik narkotika jenis ganja. Daun ganja tersebut, memang sengaja dibeli dari sauda­ ra Tri (DPO) seharga Rp.600 ribu.

Selanjutnya, daun ganja itu pun diracik dan akan dijual kembali dengan harga Rp.50 ribu/bungkus.

Terdakwa Bustan Sabbi alias Acok bin Sabi juga mengakui selain menjadi pengedar, ia juga merupa­

kan pecandu narkotika.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ireine Rilantika Korengkeng, SE. SH. MH. mengatakan untuk pem­ bacaan tuntutan, ia pun memohon agar Majelis hakim sudi membe­ rikan waktu selama 1 minggu. Atas permintaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tersebut, Hakim ketua Su­ priyono, SH. MH yang didampingi hakim anggota Usaha Ginting, SH. MH dan Parnahenan Silitonga, SH. MH, akhirnya menyetujui dan akan melanjutkan persidangan setelah 1 minggu ke depan. vAston

Buron 6 Tahun, DPO Kasus Korupsi Dibekuk Polda Banten Supendi diduga terlibat dalam kasus penyelewengan dana bantuan bergulir yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM melalui Koperasi Harapan Maju dengan kerugian mencapai Rp 4,8 miliar.

FOTO | YUS

bin Sabi, daun ganja tersebut di­ beli dari saudara Tri (DPO) sehar­ ga Rp.600.000.

Selasa, 30 Juni 2015 lalu, pukul 15.00 wib, saksi Handoko me­ngatakan bahwa ia bersama de­ ngan rekannya yakni Kaka Agung Widarsa dan Sugeng Riyan­ to, memang benar te­lah melaku­ kan penangkapan ter­ hadap ter­ dakwa Bustan Sabbi alias Acok bin Sabi. Ketika digeledah, me­ reka memang tidak menemukan narkotika. Namun, dari dalam ru­ mah kontrakan milik terdakwa Bustan Sabbi alias Acok bin Sabi,

Serang, Trans - Masuk daftar pencarian orang (DPO) sejak 2009, Supendi alias Pen­ di akhirnya berhasil dibekuk Polda Banten.

Pendi yang kabur dari jeratan kasus korup­ si dana bantuan bergulir dari Kementerian Negara Koperasi Usaha Kecil dan Mene­ ngah kepada Koperasi Harapan Maju Desa Kebon Cau, Kecamatan Pamarayan, Kabu­ paten Serang Provinsi Banten tahun 20042009, sebesar Rp 17,15 miliar akhirnya ha­ rus menjalani proses hukum.

“Tersangka memang suka berpin­ dah-pindah tempat tinggal, sehingga sulit dilacak. Namun, berkat kerja keras anggo­ ta tersangka berhasil ditangkap. Dari GPS ponselnya, dia lokasinya selalu pindah-pin­ dah tempat, kemana-kemana. Tapi akhirnya balik juga (ke rumahnya),” ungkap Direk­ tur Reserse Kriminal Khusus Polda Banten, Kombes Pol Nurullah.

Ia menyatakan bahwa tersangka ditang­ kap di rumahnya di Tangerang pada Sabtu (27/6/2015) lalu sekitar pukul 01.00 WIB. Saat ini tersangka sudah dititipkan di Ru­ tan Polda Banten. Tersangka akan diperik­ sa untuk melengkapi berkasnya sebagai ter­

sangka.

“Tinggal periksa dia saja sebagai ter­ sangka, berkasnya tinggal melanjutkan dari berkas saksi lainnya,” ujarnya.

Menurut Nurullah, penangkapan ter­ sangka ini membuktikan bahwa pihak ke­ polisian tidak main-main dalam memeroses kasus korupsi dan lainnya. “(Penangkapan) ini membuktikan kita tidak main-main dalam menangani kasus.

Kita tidak membiarkan tersangka bisa be­ bas. Tersangka DPO sejak 2009 kita tang­ kap, kita serius tangani kasus korupsi,” te­ gasnya.

Kasubdit III Krimsus Polda Banten, AKBP Zainudin menambahkan, pihak­ nya menyampaikan terima kasihnya kepa­ da semua pihak, termasuk masyarakat yang selalu memberikan informasi mengenai ke­ beradaan DPO. “Terima kasih haturkan kepada pimpinan yang terus memberi dukungan baik moral maupun materil dan juga kepada para saha­ bat, staf dan masyarakat yang selalu mem­ berikan infonya kepada kami sehingga ter­ sangka tertangkap,” katanya.

Untuk diketahui, Supendi sejak 2008 lalu masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan disebut-sebut sebagai orang dekatnya mantan Menteri Koperasi dan UKM almarhum Ali Marwan Hanan.

Dalam pelariannya, Supendi memang dikenal licin. Supendi diduga terlibat dalam kasus penyelewengan dana bantuan ber­ gulir yang dikeluarkan oleh Kementerian Ko­perasi dan UKM melalui Koperasi Hara­ pan Maju dengan kerugian mencapai Rp 4,8

miliar.

Koperasi yang beralamat di Desa Ke­ bon Cau, Kecamatan Pamarayan, Kabupa­ ten Serang yang diberikan dana untuk mem­ biayai budidaya rumput laut di daerah Pulau Panjang pada 2004 lalu, tidak menjalankan kegiatannya alias fiktif.

Supendi juga diduga terlibat dalam ka­ sus proyek penanaman pohon jarak pa­ gar di Kabupaten Lebak senilai Rp4,2 mi­ liar dan pembuatan pabrik percetakan briket batu bara di Kabupaten Lebak Rp4,55 mi­ liar pada 2006 lalu.

Koperasi fiktif yang juga dibuat oleh Su­ pendi ini telah menerima dana dari Kemen­ trian Koperasi dan UKM senilai Rp3,6 mi­ liar untuk budidaya rumput laut.

Kasus ini juga telah melibatkan mantan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupa­ ten Serang Endang Rahmat, mantan Kepa­ la Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Ke­ cil dan Menengah (UMKM) Hedi Tahap, dan mantan Kasi Koperasi Disperindag­ kop Kabupaten Serang, Dadang Maskun Basuki.

Di Pengadilan Negeri (PN) Serang, En­ dang Rahmat divonis dua tahun penjara dan denda Rp 50 juta oleh majelis hakim. Se­ mentara Hedi Tahap dan Dadang Maskun Basuki divonis masing-masing satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta.

Hedi Tahap melakukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) dan dikabul­ kan. Empat terdakwa lainnya adalah pe­ ngurus Koperasi Harapan Maju yang fik­ tif itu, Yadi Supriadi alias Hatami, Sapu­

din alias M Dodi, Ijim alias Jasmani, dan M Yusuf alias Sukriya masing-masing di­ vonis tiga tahun penjara oleh majelis hakim PN Serang.

Dalam kasus yang sama, dua pejabat Kementrian Koperasi dan Usaha Mikro Ke­ cil dan Menengah (UMKM) yakni mantan Asisten Deputi Ketenagalistrikan dan Ane­ ka Usaha (Asdep Lisau) pada Saputra, dan mantan Kabid Lisau Ramal Sihombing turut diseret ke meja hijau, namun divonis bebas oleh majelis hakim di PN Serang.

Kasus ini terungkap, berawal dari penyelidikan yang dilakukan oleh Pol­ da Banten terhadap bantuan penguatan modal koperasi senilai Rp 4,8 miliar yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM kepada sebuah koperasi fiktif, ber­ nama Koperasi Harapan Maju di Desa Ke­ boncau, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, pada 2004 lalu.

Dana bantuan untuk penguatan mo­ dal koperasi tersebut, diberikan kepada 10 kelompok tani/UKM di 3 Provinsi, yakni Banten, Lampung, dan Sulawesi Tengah.

Penetapan kelompok tani/UKM itu tertuang dalam surat keputusan Kementerian Kope­ rasi dan UMKM Nomor 79/Kep/M.KUKM/ VIII/2004 tertanggal 25 Agustus 2004.

Pelanggaran hukum yang dilakukan, antara lain, Disperindagkop Kabupaten Serang memberikan rekomendasi koperasi penerima bantuan sebelum juknis dikeluar­ kan. Rekomendasi itu dilayangkan ke Ke­ menterian Koperasi dan UKM untuk dija­ dikan dasar pemberian dana bantuan. vYus/Merry Christine

Menanti Terobosan Penegakan Hukum Bagi Pengguna dan Korban Narkotika

Jakarta, Trans - Beberapa waktu lalu berlangsung peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI), tepatnya pada tang­ gal 26 Juni. Begitu juga dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tahun ini genap berusia enam tahun. Momentum ini menjadi pengingat kembali bahwa nar­ kotika masih menjadi masalah serius yang perlu direspon secara bijaksana.

Salah satu hal yang disoroti adalah pe­ negakan hukum dalam kejahatan narkoti­ ka. Direktur Penguatan Lembaga Rehabili­ tasi Komponen Masyarakat Badan Narkoti­ ka Nasional (BNN), Riza Sarasvita menga­ takan, selama ini proses penegakan hukum dalam kejahatan narkotika masih dipandang sebatas hanya untuk menghukum semata.

Hal ini bisa dilihat dengan maraknya pengguna atau pecandu dan korban penya­ lahgunaan narkotika yang kasusnya beru­ jung hingga ke pengadilan. Padahal, lan­ jut Riza, pengguna dan korban penyalahgu­ naan narkotika seharusnya dilihat sebagai korban. Bukan melihat persoalan ini sema­ ta-mata hanya pelanggaran terhadap UU Narkotika saja.

“Penangkapan atas pengguna yang kemudian dimasukkan ke penjara oleh Penyidik BNN itu sudah jauh berkurang.

BNN tetap kalau bicara pecandu atau peng­ guna, kita tidak ingin masuk ke penga­ dilan,” kata Riza dalam sebuah diskusi di Jakarta, selasa (30/6).

Atas dasar itu, Riza menambahkan, pe­ nanganan terhadap pengguna dan korban

PENERBIT : PT. Tanah Merah Abadi SK/MENPEN/1496/SIUPP/Jakarta 22 Juli 1999 ALAMAT REDAKSI: Jl. Teratai 3 Blok i 3/23 Taman Modern, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur 13960; Telepon: (021) 46836848; Fax: (021) 46824807; Rekening Bank Mandiri KCP Ujung Menteng 166-00-0107987-0 a/n PT. Tanah Merah Abadi, Rekening Bank Mandiri KCP Bekasi 125.00.0569340.3 a/n Drs. Syaiful Nazar; NPWP: 66.170.001.3-006.000, PERCETAKAN: PT. Temprina Media Grafika Tambun (Jawa Pos Group) (Isi di luar tanggung jawab percetakan).

FOTO | ILUSTRASI

Peringatan hari anti narkotika internasional (HANI).

penyalahgunaan narkotika harus fokus di­ arahkan kepada tindakan rehabilitasi. Cara ini sejalan dengan program yang diprakar­ sai pemerintah yakni ‘Gerakan Rehabilitasi 100 Ribu Pecandu dan Korban Penyalahgu­ naan Narkotika di Lapas/Rutan’.

“Tahun ini Presiden mempunyai ge­ rakan 100 ribu rehabilitasi, jadi itu adalah bentuk konkret di mana layanan rehab harus tersedia,” terangnya.

Agar program pemerintah ini dapat suk­ ses, BNN telah melakukan sejumlah upa­ ya. Misalnya, menjadikan beberapa lemba­ ga diklat seperti milik Sekolah Polisi Nega­ ra dan Resimen Induk Daerah Militer untuk dialihfungsikan menjadi tempat rehabilita­ si. Tujuannya agar target kapasitas dari pro­ gram yang pemerintah canangkan dapat ter­

DEWAN PENASEHAT: Mayjend TNI (Purn) DR. H Syamsu Djalal SH, MH, Mayjend TNI (Purn) H Asril H Tanjung SIp, Drs H Sofyan Abdurrachman, Alam P Simamora SH MH, H Ismail Ibrahim SH, Mbah Abdullah, Rudy Suwandi, Suhato; PENASEHAT HUKUM: Aristo Muranda SH, Fafinaldi SH. MH, Aman Simamora SH MH; PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB: Drs. Syaiful Nazar; PEMIMPIN PERUSAHAAN: M Rechan RR, SDs; REDAKTUR PELAKSANA : Odjie. M. AA., M. Zikri Nazar, DEWAN REDAKSI: Syaiful Nazar, M Rechan RR, C. Herry SL, Harris Fadhillah Abbas, Ismail Ibrahim SH, M. Zikri Nazar, Suryati, S.Sos, Davik King SH,MM ; ART DIREKTOR: Rofiq; SEKRETARIS REDAKSI: Intan Gunasari; SIRKULASI DAN PERIKLANAN: Saskia Maulida; REDAKTUR SENIOR: Drs.

capai.

“Kita perkuatlah kapasitas rehabilitasi tadi untuk bisa menampung proses pemuli­ han bagi pecandu. Itu komitmen yang sudah dalam tiga tahun belakangan ini dicanang­ kan oleh BNN,” tuturnya.

Bukan hanya itu, lanjut Riza, BNN juga mendukung ketentuan yang diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Jumlah Gramatur Barang Bukti Narkotika dan Gan­ ja. Menurutnya, pengguna dan korban pen­ yalahgunaan narkotika yang menguasai nar­ kotika di bawah ukuran yang diatur Sema diutamakan agar mendapatkan rehabilitasi.

“Kita support daftar yang keluar dari gramatur yang ada dari MA sehingga kita prioritaskan untuk rehab. Tapi kalau barang bukti jauh di atas SEMA, ini jadi sulit buat

Syamsul Bachri SH, Suryati, Lorayati Debataraja; REDAKTUR EKSEKUTIF: Drs. Lendi Agustinus, Sidharta D, T Maemun, Budi Rotoliu SE, Sesilia Ciby SH, Ongen Geser, Iwan Kotto, T. Jamal Oteng, Firman Kelana, Hartono.

PENEMPATAN TUGAS LIPUTAN WARTAWAN: SEKRETARIAT NEGARA-RI: Syaiful Nazar; KPK: Syaiful Nazar, KEMENKUMHAM: Rechan Nazar; MABES POLRI: Syaiful Nazar, PELINDO: Martin Luther M; KEMENAKERTRANS/ BNP2TKI: Syaki Chevalier; KEMENTERIAN SENI & BUDAYA: Suryati; DITJEND IMIGRASI : M. Rechan RR Nazar S.Ds; FOTOGRAFER: Aboot; STAF REDAKSI: Meidi Mulya, Aston Darwin SP, Habibul Nazar, Nurroziqin, S Hadiyanto, Bachtiar.

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Pemberitahuan Kepada Perwakilan/Biro KORAN TRANSAKSI,

kita menolong,” ujarnya.

Hal senada juga diutarakan Peneliti dan Pengamat Senior Pusat Penelitian HIV/ AIDS Atma Jaya, Irwanto. Menurut­ nya, tindakan rehabilitasi harus dimaksimalkan pelaksanaannya. Setidaknya ada dua pili­ han, apakah peluang rehabilitasi ini i­ngin digunakan dengan baik atau tidak digu­ nakan.

“Yang penting peluang merehabilita­ si dimaksimalkan apalagi sudah ada SEMA tentang gramatur. Jadi kalau yang ditang­ kap kurang dari 0,5 gram dianggap pemakai pribadi, itu nggak kena,” paparnya.

Irwanto juga tak sepakat jika pena­ nganan kasus narkotika bagi pengguna dan penyalahgunaan narkotika masuk ke penga­ dilan. Dia menyarankan agar penanganan perkara oleh Kepolisian tidak dilanjutkan ke penuntutan di Kejaksaan. Hal itu dikha­ watirkan arah penegakan hukumnya tidak fokus kepada rehabilitasi. “Jika kasus sudah diserahkan ke Kejaksaan, maka pasal reha­ bilitasi pasti tumpul,” tuturnya.

Untuk itu, Irwan mendorong agar pada tahap penyidikan, polisi bisa melakukan diskresi yakni perkara narkotika tersebut bisa mendapat tindakan rehabilitasi. Akan tetapi, jika tidak berhasil, upaya terakhir un­ tuk tetap mendapatkan tindakan rehabilitasi bisa melalui diversi oleh hakim.

“Yang penting peluang merehabilita­ si dimaksimalkan. Peluang diskreasi polisi dan peluang diversi hakim itu ada, itu yang didorong,” tutup Irwan. vYus/Guntur

nama dan wilayah tugas liputan WARTAWAN tercantum pada boks halaman masing-masing. Harap maklum, Terima Kasih.

E-MAIL: korantransaksi@yahoo.co.id; korantransaksi@gmail.com

WEBSITE : www.korantransaksi.com

facebook.com/korantransaksi1 @korantransaksi

3

Ekonomi & Bisnis

3-16 Agustus 2015 | No. 312 2 Th XIII

Tarik Ulur Alih Kelola Blok Mahakam

Mendag Revisi Ketentuan Umum Impor

Pemda sempat meminta persentase PI 19 persen namun aturan membolehkannya hanya maksimal 10 persen saja.

Jakarta, Trans - Blok Mahakam adalah cerita tersendiri tentang beta­ pa potensi minyak Indonesia begitu be­ sar dan betapa blok yang terletak di Ka­ bupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, itu telah menjadi laksana botol minyak bagi bangsa ini.

Selama setengah abad pengelolaan­ nya dilakukan oleh perusahaan asing asal Prancis, Total E&P Indonesie. Tan­ pa menafikan sumbangsih pajak dari pe­ rusahaan minyak raksasa itu, kini Per­ tamina mendapatkan 100 persen partici­ pating interest (PI) setelah kontrak de­ ngan Total rampung pada 2017.

Alih kelola Blok Mahakam pun men­ jadi pekerjaan rumah tersendiri dan tak jarang diwarnai tarik ulur termasuk de­ ngan Pemerintah Daerah setempat yang memang memiliki hak persentase untuk pengelolaan. Pemda sempat meminta persentase PI 19 persen namun aturan membolehkannya hanya maksimal 10 persen saja.

Di luar tarik ulur yang terjadi, Presi­ den Joko Widodo (Jokowi) meminta proses alih kelola Blok Mahakam agar segera dipersiapkan demi meminima­ lisasi gangguan teknis yang mungkin terjadi.

“Seluruh persiapan alih kelola Blok Mahakam harus disiapkan dan harus segera dimulai. Proses harus disiapkan sebaik-baiknya agar tidak terjadi gang­ guan teknis,” kata Presiden Jokowi.

Ia mengatakan, hal kedua terpenting yakni komunikasi dengan semua pihak harus terus dijaga agar tidak terjadi ke­ salah pengertian antarpihak, baik antara pemerintah, PT Pertamina, dan Pemda yang harus mendapatkan pemahaman yang sama, seiring sejalan dalam pro­ses transisi itu.

“Pembahasan aspek legal menyang­ kut kontrak baru termasuk term and con­ dition dengan para pihak harus segera disiapkan,” ujarnya.

Presiden juga meminta SKK Migas dan Kementerian ESDM untuk memulai proses valuasi aset Blok Mahakam. Hal itu harus dilakukan agar semua proses bisa selesai dan mulai secara bersamaan.

“Saya kira clue-nya Blok Mahakam harus dikelola demi mewujudkan kedau­ latan energi kita,” tukasnya.

Sebelumnya, Pemerintahan Joko Widodo sudah memutuskan pemba­ gian saham pengelolaan Blok Mahakam setelah kontrak perusahaan Total E&P Indonesie dan Inpex Coorporation ber­ akhir di tahun 2017.

Dalam keputusan itu, 70 persen sa­ ham diserahkan kepada PT Pertamina dan badan usaha milik daerah (BUMD) Kalimantan Timur, sisa 30 persen saham ditawarkan kepada Total dan Inpex Cor­ poration.

FOTO | ILUSTRASI

Pemerintahan Joko Widodo memutuskan pembagian saham pengelolaan Blok Mahakam sebesar 70 persen saham diserahkan kepada PT Pertamina dan badan usaha milik daerah (BUMD) Kalimantan Timur, sisa 30 persen saham ditawarkan kepada Total dan Inpex Corporation.

Pemerintah menawarkan kerja sama pola “share down” sebesar 30 persen da­ lam pengelolaan Blok Mahakam kepa­ da Total.

Pemda ngotot Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak menegaskan Pemerintah Provinsi Kaltim sangat setuju bila pe­ ngelolaan Blok Mahakam melibatkan perusahaan daerah (Perusda).

“Pemerintah provinsi mendukung bila pusat menunjuk Pertamina melan­ jutkan pengelolaan Blok Mahakam yang akan berakhir 2017. Sesuai Peratu­ ran Menteri ESDM No 15/2015, Kaltim melalui perusahaan daerahnya akan mendapat alokasi PI maksimal 10 per­ sen. Sedangkan pengelola lama Total In­ donesie dan Inpex Corporation memper­ oleh 30 persen,” kata Awang Faroek.

Awang mengatakan pelibatan Perus­ da Kalimantan Timur sangat tepat. Ken­ dati demikian, ia menilai masih per­ lu diperjuangkan terkait besaran PI un­ tuk daerah. Dengan keterlibatan daerah, menurut dia pemerintah daerah diharap­ kan memperoleh benefit lebih besar.

Dalam pengelolaan Blok Mahakam, menurut dia ada dua Badan Usaha Mi­ lik Daerah (BUMD) yang siap mengelo­ la, yakni Mandiri Migas Pratama (MMP) milik Pemprov Kaltim dan Tunggang Pa­ rangan milik Pemkab Kutai Kartanegara.

Awang menyayangkan, Peraturan Menteri ESDM Nomor 15/2015 tidak meminta masukan daerah terkait besa­ ran PI. Namun, ia mengatakan apabila pe­ merintah tidak memberikan porsi Par­ ticipating Interest lebih dari 10 persen, maka pihaknya akan tetap menerima dengan syarat-syarat tertentu.

“Salah satunya saya minta Pertami­ na memenuhi kebutuhan BBM dan gas untuk wilayah Kalimantan Timur,” sam­

bungnya.

Selain itu, Awang juga meminta agar pembangunan jaringan gas di Kaltim segera dilakukan, mengingat Kaltim yang memiliki gas bumi yang banyak namun belum juga memiliki jaringan gas yang memadai.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Kegiatan Hulu Migas Kementerian ESDM Joko Siswanto mengatakan Pem­ prov Kaltim bisa mendapatkan porsi le­ bih dari 10 persen asalkan menggunakan skema bisnis farm in.

“Lebih dari 10 persen itu tidak bisa, kalau mau dapat lebih dari itu ya dengan farm in, beli saham sisa yang dikehen­ daki dari Pertamina, 10 persen itu sudah hak daerah,” ujarnya.

Sudah final Sementara itu, Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan pada dasar­ nya proses alih kelola Blok Mahakam sudah final hanya membutuhkan sema­ cam “approval” dari pimpinan tertinggi.

“Sebetulnya dapat dikatakan se­ cara keseluruhan memang sudah fi­ nal. Ini hanya membutuhkan appro­ val dari pimpinan tertinggi, dan kita su­ dah mendapatkan itu, sehingga kami di lapangan nyaman melanjutkan. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan sele­ sai. Paling penting, ini merupakan satu pola bagaimana satu blok selesai masa kontrak dan pengelolaan selanjutnya bagaimana,” kata Sudirman.

Ia menegaskan masa kontrak Total berakhir pada 31 Desember 2017 dan akan diambil alih Pertamina mulai 1 Januari 2018.

Sudirman juga menggaris bawahi soal PI 100 persen yang jatuh ke tangan Pertamina yang selanjutnya berhak se­ cara Business to Business untuk melaku­ kan share down dengan pihak lain ter­ masuk pengelola eksisting.

“Diharapkan pada akhir 2015 bisa tanda tangan kontrak baru, Presiden me­ nekankan kalau bisa sebelum akhir ta­ hun selesai,” katanya.

Sementara proses penaksiran aset telah melalui seleksi konsultan sehingga memerlukan proses valuasi sekitar tiga bulan ke depan sampai sebelum Desem­ ber 2015 rampung.

Terkait permintaan Pemda, Sudirman Said menyatakan berapa pun PI yang diberikan kepada Pemda diharapkan bisa mendatangkan manfaat riil bagi masyarakat setempat.

Menurut dia, ikatan seperti apa pun yang tidak mendatangkan manfaat maka lebih baik dicermati baik-baik.

“Jadi ada beberapa pengalaman di berbagai konsesi energi di migas atau­ pun tambang, seolah-olah pemda dapat sekian persen tapi hasilnya kecil dan da­ lam beberapa kasus tidak menghasilkan apa pun. Kita tidak mau begitu. Kare­ na yang harusnya berhak menerima itu masyarakat setempat,” katanya.

Menanggapi hal itu Direktur Uta­ ma PT Pertamina Dwi Soetjipto menga­ takan pihaknya sudah melakukan identi­ fikasi terkait langkah-langkah yang ha­ rus dilakukan dalam proses alih kelola Blok Mahakam.

“Kita punya cukup tenaga expert yang ada, disamping alih kelola ini juga termasuk kelola SDM di sana, tentu saja yang bersedia bergabung ke Pertamina.

Dan kita sudah berkomunikasi dengan serikat pekerja yang ada di sana dan In­ sya Alloh mereka senang hati bergabung dengan Pertamina. Oleh sebab itu di­ harapkan mengenai transfer informa­ si dan IT sistem diharapkan berjalan se­ baik-baiknya,” katanya.

Pertamina menyadari bahwa Blok Mahakam harus dikembangkan seopti­ mal mungkin untuk mendorong kedau­ latan energi nasional. v ZIQ/Ant

Jakarta, Trans - Ment­ eri­ Perdagangan­ Rachmat Gobel merevisi atu­ran­ terkait importa­ si barang yang di­ batasi dimana pa­ ra importir harus me­­miliki izin im­ por terlebih dahu­ lu sebelum barang ter­sebut tiba di pe­ la­buhan Indone­ FOTO | IST sia untuk mengu­ Menteri Perdagangan, rangi waktu proses Rachmat Gobel. bongkar muat ba­ rang hingga keluar pelabuhan (dwelling time).

“Untuk impor barang yang dibatasi, importir harus memiliki izin impor terlebih dahulu sebelum barang tiba,” kata Rachmat saat melakukan Sosialisasi Keten­ tuan Umum di Bidang Impor, di Jakarta, Jumat.

Rachmat mengatakan, kondisi saat ini banyak im­ portir yang memandang sebelah mata terkait proses perizinan sehingga menimbulkan masalah “dwelling time” yang cukup lama khususnya di Pelabuhan Tan­ jung Priok.

Peraturan Menteri Perdagangan No 48/M-DAG/ PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Im­ por, pada pasal tujuh disebutkan bahwa importir wajib memiliki perizinan impor atas barang yang dibatasi se­ belum barang masuk ke dalam daerah pabean, Dalam peraturan yang lama, importir hanya diwa­ jibkan untuk memiliki izin impor saja tanpa ada pene­ gasan bahwa izin tersebut harus dikantongi sebelum barang masuk ke dalam daerah pabean.

Pada praktiknya, saat ini para importir mendatang­ kan terlebih dahulu barang yang diimpor untuk masuk ke pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Setelah barang tersebut berada di wilayah pelabuhan, importir baru melakukan pengurusan izin sehingga barang tersebut tidak bisa langsung keluar pelabuhan dan menyebab­ kan waktu “dwelling time” memanjang.

Selain itu, sebelum melakukan impor, importir juga wajib mengetahui peraturan perundang-undangan di bidang impor yang berlaku di Indonesia.

“Banyak pelaku impor merasa menggampangkan, hal tersebut menciptakan masalah dwelling time. Oleh karena itu hal tersebut kita benahi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik,” kata Rachmat.

Rachmat menjelaskan, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan Bea Cukai agar barang impor yang belum memiliki izin impor tidak boleh di­ turunkan di wilayah pelabuhan dan harus tetap berada di dalam kapal. Aturan tersebut mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2016 mendatang.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Partogi Panga­ ribuan, menyatakan bahwa berdasarkan pengelom­ pokan barang impor terbagi menjadi tiga yakni barang bebas, barang yang dibatasi, dan barang yang dilarang.

“Impor barang harus ada izin sebelum barang ma­ suk. Kemarin masuk dahulu,” ujar Partogi.

Partogi menjelaskan, apabila didapati importir ti­ dak memiliki perizinan impor pada saat barang yang diimpor masuk ke dalam daerah pabean, maka akan dikenai sanksi berupa pembekuan Angka Pengenal Im­ portir (API) dan juga sanksi lain sesuai peraturan per­ undangan yang berlaku.

“Sebelum impor harus ada dahulu (izin impor), jika memang tidak ada akan dibekukan API-nya,” ujar Par­ togi.

Ketua II Bidang Perdagangan Gabungan Impor­ tir Nasional Seluruh Indonesia (Ginsi), Erwin Taufan, mengatakan bahwa permasalahan dwelling time terse­ but sudah terjadi sejak lama.

“Masalah dwelling time itu sudah ada sejak dulu.

Sebanyak 18 kementerian itu harus bersinergi. Dan atur­ an yang baru ini harus benar-benar dijalankan atau tidak oleh para importir. Jika tidak diawasi oleh pemerin­tah, pasti akan lari dari koridornya,” ujar Erwin. vRN/Ant

BI dan 18 Bank Teken MoU Mini MRA Syariah Jakarta, Trans - Masalah likui­ ditas dalam industri perbankan baik konvensional maupun syariah masih menjadi polemik serius yang mes­ ti segera disikapi. Hal ini pula yang melatarbelakangi penandata­nganan nota kesepahaman atau Memoran­ dum of Understanding (MoU) an­ tara Bank Indonesia (BI) bersama 18 bank anggota Indonesian Islam­ ic Global Market Association (IIG­ MA) mengenai mini Master Repo Agreement (MRA) syariah.

Kesepakatan itu nantinya digu­ nakan sebagai dokumen acuan pada transaksi Repurchase Agreement Surat Berharga Syariah (SBS) yang berdasarkan prinsip syariah. Depu­ ti Gubernur Bank Indonesia, Erwin Rijanto mengapresiasi inisiatif yang dilakukan industri perbankan syari­ ah.

Erwin berharap, nantinya MoU itu bisa menjadi salah satu solusi da­ lam mengatasi permasalahan likuid­ itas di perbankan syariah. Selain itu, Mou juga diharapkan bisa mening­ katkan transaksi di pasar sukuk dan Pasar Uang Antar Bank Berdasar­ kan Prinsip Syariah (PUAS).

“Kita memberi apresiasi yang tinggi kepada perbankan syariah yang telah berinisiatif merumuskan

mini MRA syariah sebagai doku­ men acuan dalam melakukan tran­ saksi Repo Syariah,” kata Erwin di Gedung BI di Jakarta, Kamis (2/7) lalu.

Perumusan mini MRA itu dilakukan oleh 18 bank anggota IIGMA yang kemudian menghasil­ kan dokumen mini MRA syariah.

Ke-18 bank anggota IIGMA terse­ but antara lain, Bank BNI Syari­ ah, Bank Muamalat Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Sinarmas Syariah, Bank CIMB Niaga Syari­ ah, Bank Tabungan Negara Syariah, Bank Tabungan Pensiunan Nasio­nal Syariah, Bank Jabar Banten Syari­ ah, Maybank Syariah, Bank Victo­ ria Syariah, Bank OCBC NISP Sya­ riah, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank DKI Syariah, Bank Permata Syariah, Bank Dana­ mon Syariah, BRI Syariah dan Bank Panin Syariah.

Transaksi repo syariah sendi­ ri merupakan transaksi penjualan surat berharga syariah oleh peser­ ta PUAS yang dilakukan berdasar­ kan prinsip syariah dengan jan­ ji pembelian kembali untuk jang­ ka waktu satu tahun. Mekanisme repo syariah sendiri sebelumnya te­ lah diatur melalui Surat Edaran (SE)

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) mengenai mini Master Repo Agreement (MRA) syariah antara Bank Indonesia dengan 18 bank anggota IIGMA di Jakarta.

FOTO | IST

BI No.17/10/DKMP dan PBI No. 17/4/2015, tanggal 27 April 2015 yang lalu.

Ketua IIGMA, Ahmad Bada­ wi mengamini apa yang dikatakan oleh Erwin. Menurutnya, salah satu kegiatan IIGMA memang melaku­ kan diskusi untuk pengembangan produk syariah dan isu-isu penting mengenai pasar keuangan syariah.

Ia juga berterima kasih kepada BI karena telah memfasilitasi kegiatan yang dilakukan IIGMA. “Terima kasih sebesar-besarnya kepada BI yang telah mendukung

dan memfasilitasi hingga terlak­ sananya penandatangan MoU. Juga kepada DSN-MUI, IAI, OJK, dan pihak lainnya,” ujarnya.

Ahmad menambahkan, dari 18 bank syariah yang melakukan MoU, ada 11 Bank Umum Syariah dan 7 Unit Usaha Syariah (UUS) yang sepakat menggunakan mini MRA syariah. Masing-masing bank terse­ but melibatkan Legal and Com­ plience Unit dalam melakukan pem­ bahasan.

Dikatakan Ahmad, melalui repo syariah ini diharapkan bisa menjadi

jembatan bagi bank syariah dan bank konvensional dalam melaku­ kan kerjasama. Selain menjadi salah satu instrumen likuiditas, repo sya­ riah diharapkan bisa mengembang­ kan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di pasar sekunder.

“Dengan ini diharapkan SBSN akan berkembang dan likuid di pa­ sar sekunder,” kata Ahmad.

Tak Ada Target Potensi perkembangan industri keuangan syariah ditandai dengan telah berdirinya 12 bank umum sya­

riah, 22 unit syariah, dan 162 bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) dengan jumlah kantor mencapai 2.891 yang tersebar di seluruh In­ donesia. Tercatat sampai Mei 2015, total emisi sukuk telah mencapai Rp13,57 triliun.

Erwin sendiri tak memperma­ salahkan jumlah bank anggota IIG­ MA yang menandatangani MoU. “Kita nggak menargetkan sekian, BI ini kan sifatnya memfasilitasi. Jadi kita memfasilitasi pasar perban­kan itu dengan cara supaya transaksi bisa lebih aman,” paparnya.

Ke depan, lanjut Erwin, BI ber­ komitmen untuk segera memba­ ngun sarana dan prasarana guna mendukung industri perbankan sya­ riah. Hal ini sejalan dengan semakin tingginya komitmen pemerintah da­ lam mendukung perkembangan in­ dustri keuangan syariah. Selain itu, koordinasi dengan otoritas terkait juga menjadi pekerkaan rumah yang mesti dibangun secepatnya.

“Hal itu mendorong BI untuk terus memperkuat koordinasi de­ ngan otoritas terkait, termasuk OJK dalam rangka merumuskan ber­bagai kebijakan dalam memperkuat likui­ ditas syariah,” tutup Erwin. vHo

Trans Jabodetabek

3-16 Agustus 2015 | No. 312 2 Th XIII

4

SPBG TIDAK BERIZIN

Walikota Bogor Dan PT. PGN Diduga Sedot Dana Kementerian BUMN

Bogor, Trans – Stasiun Pengi­ sian Bahan Bakar Gas (SPBG) yang berdiri di area pabrik gas (PT. PGN Tbk), Jl. Merdeka, Kecamatan Bo­ gor Tengah, Kota Bogor disinyalir tidak memiliki perizinan. Diduga kuat pembangunan SPBG tersebut dipaksakan dan diduga terjadi ko­ laborasi Walikota Bogor, Bima Arya dan Manajemen PT. PGN Tbk. Un­ tuk menyedot dana Kementerian BUMN. Sejak tahun 2011 keberadaan SPBG memang dibutuhkan kare­ na Kementerian BUMN telah me­ ngirim 1.000 unit converterkit le­ wat Dinas Lalu Lintas dan Ang­ kutan Jalan (DLLAJ) dan telah di­ bagikan kepada para pemilik ang­ kot. Dengan maksud bahan bakar bensin (premium) yang saat itu ma­ hal dikonversikan kepada gas.

Sayangnya pembangunan SPBG

FOTO-FOTO | DADANG

Lokasi SPBG tidak berizin.

yang sudah dipetakan sulit dilak­ sanakan dengan berbagai kendala, salah satunya pusat belum bisa me­ masok gas ke Kota Bogor. Disam­ ping itu masyarakat pun masih me­

Bima Arya.

nolak keberadaan SPBG dengan alasan dikhawatirkan akan terjadi musibah kebakaran mengingat gas merupakan benda ringan yang mu­ dah terbakar.

TERKAIT BUKU PLAGIAT BERNILAI RP 3,5 MILIAR

Kepala Dindik Tangsel Diperiksa Tangsel, Trans - Gara-gara memba­ jak hak cipta orang lain untuk kepenti­ ngan sendiri dan orang lain, terpaksa be­ berapa pejabat Dinas Pendidikan (Din­ dik) Tangerang Selatan terancam per­ kara pidana. Berawal munculnya proyek pengadaan buku di lingkungan Dinas Pendidikan Tangsel melalui APBD ta­ hun 2013. Buku berjudul “Peningkatan Wawasan Lingkungan Hidup”, ternya­ ta merupakan karya jiplakan alias plagiat yang merupakan hak cipta orang lain.

Buku tersebut diterbitkan konon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan sang penu­ lisnya. Anehnya proyek bernilai Rp 3,5 miliar tersebut, ternyata buku tersebut ti­ dak didistribusikan kepada murid-murid yang berhak.

Akhirnya kasus itu tercium dan pi­ hak Kejaksaan Negeri Tangerang mulai melakukan penyidikan atas kasus terse­ but. Menurut Kasi Intelijen Kejari Tiga­ raksa Hardiyanto, mereka yang dipanggil untuk diperiksa antara lain Kepala Din­ dik Tangsel, Mathodah, Sekretaris Din­ dik Sahlan, dan TB. Suradi, Kabid SMP dan MTs. Menurut pihak Kejari, semuanya sekitar 10 orang yang akan diperiksa dan dianggap tahu tentang proyek yang ber­ aroma korupsi tersebut. “Pejabat Pem­ buat Komitmen hanyalah pelaksana da­ lam kasus ini. Tapi disitu ada Kuasa Pengguna Anggaran yang juga layak di­ mintakan penjelasannya,” kata Hardi­ yanto.

Seperti diketahui, selain masalah pla­ giat yang melanggar Undang-Undang Hak Cipta, para tersangka juga dike­ nakan pelanggaran Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa. Artinya dalam kasus tersebut diindikasikan tidak melakukan lelang pekerjaan, diduga pejabat terkait melakukan penunjukkan langsung. Di­

harapkan bila sudah rampung dilakukan pemeriksaan, nanti akan terungkap siapa dalang dibelakang semua ini. Wartawan yang coba melakukan konfirmasi lewat pesan pendek kepada Mathodah, yang bersangkutan menolak halus dengan da­ lih mau shalat dulu.

Sebelumnya, sudah ada 3 orang yang diperiksa terkait kasus tersebut. Ma­singmasing mantan Kabid Pendidikan Dasar Kuswanda, Kasi SMP Nata (merangkap PPTK), dan ketua lelang Hary Tamber.

Anggaran proyek tersebut Rp 3,5 miliar, yang anehnya buku tersebut tidak per­ nah sampai ke tangan para murid. Se­ nilai Rp 1,7 miliar diantaranya adalah nilai buku khusus untuk SMP dan MTs. Masalah tidak dibagikannya buku yang menjadi hak murid tersebut, diduga ada perasaan takut kalau sampai terbu­ ka bahwa buku “Peningkatan Wawasan Lingkungan Hidup” merupakan hasil jiplakan karya orang lain, alias plagiat.

Namun proyek itu menggunakan angga­ ran pemerintah kota yang ditujukan un­ tuk didistribusikan kepada para murid yang berhak.

Mantan Kabid Dikdas Kuswan­ da justru merasa bingung, mengapa di­ rinya ikut dipanggil terkait proyek pe­ ngadaan tersebut. Namun meski terke­ san dia tidak tahu-menahu, kepada war­ tawan Kuswanda berkilah dia tidak mau kalau mereka bertiga yang diperiksa.

Diprediksikan, banyak pejabat lain yang tahu dan terlibat. Karenanya, tidak heran kalau jajaran Kepala Dindik dan bawa­ hannya juga diperiksa. Menurut beber­ apa kalangan, cukup banyak kasus du­ gaan korupsi yang melumuri Dinas Pen­ didikan Tangsel. Terbukti dengan ramai­ nya media-massa yang silih berganti me­ ngungkap berbagai dugaan kasus miring yang berindikasi korupsi. v007

Nah, dengan dasar kebutuhan mendesak diduga kuat ada permai­ nan antara Walikota Bogor dan Ma­ najemen PT. PGN Tbk, dengan me­ maksakan mendirikan SPBG di area

PKB (Badan Pemberdayaan Perem­ puan dan Keluarga Berencana) Kabu­ paten Bekasi, Propinsi Jawa Barat.

Pendataan Keluarga dikemas un­ tuk mendapatkan peta sasaran Pro­ gram By Name By Addres dengan intervensi Program, 1. program pen­ dudukan; 2. program keluarga beren­ cana; 3. program pembangunan kelu­ arga; 4. program lainya.

Yang mendasari pendataan Kelu­ arga 2015 adalah undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang perkemba­ ngan kependudukan dan pembangu­ nan keluarga. Pasal 49, ayat (1) pe­ merintah pusat dan pemerintah dae­ rah wajib mengumpulkan mengolah dan menyajikan data dan informa­ si mengenai kependudukan keluar­ ga. Ayat (2) upaya sebagai mana di­ maksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sensus survei dan pendataan keluarga.

Serta di dalam undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerin­ tah Daerah, pembagian urusan peme­ rintah bidang pengendalian pendudu­ kan dan keluarga berencana, pengelo­ la dan pengendalian system informa­ si keluarga. Serta menurut peraturan pemerintah No. 87 tahun 2014 ten­ tang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga beren­ cana dan system informasi keluarga.

Pasal 53 ayat (1) Pendataan ke­ luarga wajib dilaksanakan pemerin­ tah Daerah Kabupaten/Kota secara se­rentak setiap lima tahun sekali un­

Prabowo juga mengakui SPBG di Jl. Merdeka belum ada izinnya, dan pihaknya telah mengirim surat te­ guran tetapi sampai saat ini pihak PT. PGN Tbk belum membalas. Se­ mentara itu Wakil Walikota Bogor, Usmar Hariman, lewat stafnya men­ jawab pertanyaan wartawan Tran­ saksi, dengan berpesan, dia tidak berani menjawab pertanyaan, dan silahkan tanyakan kepada Waliko­ ta Bogor.

Walikota Bogor ketika dihubu­ ngi tidak ada di tempat, menurut stafnya Lili, beliau sedang ada aca­ ra di luar. “Lain kali aja bang,” kata Lili. Sementara itu pihak manage­ men PT. PGN Tbk ketika dikonfir­ masi meminta hubungi pihak SPBG, tetapi Managemen SPBG hanya janji untuk bertemu tetapi kenyata­ annya sampai saat ini tidak ada ka­ bar. vDadang

KETERLALUAN JIKA JAJARAN PEMKAB BOGOR DIJADIKAN BONEKA

RY Dituding Jadi “God Father” Dibalik Jeruji Besi Aparat hukum diminta turun tangan dan bertindak agar jajaran Pemkab kondusif.

Bogor, Trans - Mantan Bu­ pati Bogor, Rachmat Yasin (RY) yang tersandung pidana tukar guling tanah kehutanan di Jong­ gol beberapa waktu lalu, diba­ lik jeruji besi, Sukamiskin, Ban­ dung, konon jadi “God Father”.

Dia bak gembong mafia Italia yang mengendalikan Pemerin­ tahan Kabupaten (Pemkab) Bo­ gor dan mengatur proyek-proyek kelas kakap lewat para begundal­ nya. Sehingga ada anggapan ja­ jaran Pemkab Bogor dijadikan seperti boneka.

Tudingan tertulis disam­ paikan seorang anggota DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Deni Subiakto No. Anggota 10 32 270173 02331004559. Su­ rat No. 072/A/DPD/V/2015, ter­ tanggal 6 Mei 2015 ditujukan ke­ pada Dirreskrimsus, Polda Jawa Barat dan kini tersebar luas di publik.

Pada alinea satu, patut didu­ ga dan disinyalir Pemkab Bogor dikendalikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dari balik jeruji besi maka kita ha­ rus segera menghentikannya. Se­ mentara pada alinea dua, Bupa­

BPPKBN Gaungkan Pendataan Keluarga di Kabupaten Bekasi Bekasi, Trans - Badan Kepen­ dudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggaungkan pendataan keluarga 2015 ke seluruh pelosok wilayah Kabupaten Bekasi.

Dengan mengusung slogan dua anak cukup BKKBN melakukan sosialisasi bersama tim Mupen KB (Mobil Unit Penerangan Keluarga Berencana) yang dipimpin langsung oleh Hj. Sri Romih Mulyani SKM. M. Kes, Kepa­ la Subbid Remaja dan Peran Pria BP­ PKB Kabupaten Bekasi.

Hal itu dilakukan untuk mendapat­ kan antusiasme masyarakat agar dapat memberikan informasi yang leng­ kap akurat dan valid mengenai kondi­ si keluarga kepada petugas pendata­ an/kader pendata pendataan keluarga.

Agar dapat dijadikan modal dasar pe­ rencanaan pembangunan lima tahun ke depan untuk pembangunan Indo­ nesia dan pembangunan di Kabupa­ ten Bekasi.

Pendataan keluarga dilaksanakan secara serempak di seluruh Indonesia pada bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Juni 2015. Pendataan keluarga tahun 2015 termasuk penyempurnaan pendataan keluarga pada tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan se­ tiap tahun, dan kini dilaksanakan se­ tiap lima tahun sekali dan dilakukan pemutahiran data setiap tahunnya.

Data yang dihasilkan pada kegiatan pendataan keluarga tahun 2015 adalah data mikro keluarga, data basis opera­ sional dan peta kerja dilingkungan BP­

pabrik gas dengan dana dari Ke­ menterian BUMN. “Ya, dana pem­ bangunan SPBG pasti tinggi dan khalayak belum tahu berapa dana yang disedot untuk pembangunan SPBG dan alokasi biaya perizinan,” tutur seorang pengamat.

Kepala Badan Pelayanan Per­ izinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kota Bogor, Deni, dengan tegas menyatakan SPBG belum ada izinnya. Hal itu jawabnya ketika ditanya wartawan Transaksi ada tidaknya izin SPBG. Demikian juga Sekdakot Bogor, Ade Syarif, membenarkan SPBG belum memiliki izin karena melang­ gar RTRW. Sekdakot agak berang ketika dipojokan menerima se­suatu.

“Silahkan saja SPBG itu bong­ kar. Saya tidak punya beban kok!,” ujarnya.

Kasatpol PP Kota Bogor, Eko

tuk mendapatkan data keluarga yang akurat valid relevan dan dapat diper­ tanggung jawabkan, melalui pro­ ses pe­ngumpulan pengolahan penya­ jian penyimpanan serta pemanfaatan data informasi kependudukan dan keluarga. Ayat (3) pendataan kelu­ arga sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kader setem­ pat di bawah pembinaan penyuluhan keluar­ga be­rencana.

PP 87 pasal 1, ayat (17) pendata­ an keluarga adalah tata cara pengepu­ lan pengolahan penyajian dan peman­ faatan data demografi, data keluarga Berencana, data keluarga sejahtera, dan anggota keluarga.

Yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersa­ ma-sama masyarakat secara seren­ tak setiap lima tahun dan data yang dihasilkan akurat, valid, relevan dan dapat dipertanggung jawabkan. De­ ngan sasaran pendataan dilaku­ kan dengan door to door, dari ru­ mah ke rumah dengan memasang dan menem­pelkan sebuah stiker yang te­ lah dikunjungi serta didata dan di­ buatkan peta keluarga.

Namun yang melaksanakan tugas tersebut adalah direkrut dari kader se­ tempat antara lain sub PPKB, kader posyandu, kader PKK, karang taruna, remaja masjid, yang penting mereka mampu berkomunikasi dengan baik serta menguasai wilayah kerja serta mamahami tata cara pendataan data keluarga. vKaslim

Rachmat Yasin

ti terpidana di Sukamiskin untuk kepentingan politik dan dirinya sendiri, memanggil para Kepa­ la Dinas (Kadis) dengan tekanan harus melaksanakan segala pe­ rintahnya.

Tekanan kepada Kadis disam­ ping mengatur pemerintahan se­ suai keinginannya juga meng­ kondisikan berbagai proyek ke­ las kakap agar perusahaan ter­ tentu untuk dimenangkan. Jika tidak patuh ancamannya menge­ rikan, yaitu semua Kadis akan digiring dan dijadikan tersangka Tipikor Polda Jawa Barat.

FOTO | DADANG

Surat yang dikeluarkan Deni, penekanannya pada dugaan per­ mainan proyek Stadion Olah­ raga Pakansari yang merupakan ikon olahraga Kabupaten Bogor.

Mega proyek multi year untuk tahun 2015 sebesar Rp.196 mi­ liar, Deni menduga kuat empat orang yang menjadi kaki tangan RY, yaitu Kepala Dinas (Kadis) Pemuda dan Olahraga (Dispo­ ra), Yusuf Sadeli, Kepala Seksi (Kasi) Sarpras Dispora, H. Ikin, Ketua Kadin, Rudi Perdian, dan Ketua Lelang Barang dan Jasa, Hendrik Suherman.

Deni memprediksi pemenang proyek Stadion Olahraga Pakan­ sari yang sudah diatur dibalik je­ ruji besi antara dua, yaitu PT. Prambanan dan atau PT. Waski­ ta Karya. Dugaan Deni tepat pe­ menangnya adalah PT. Pramba­ nan. Kepastian proyek multi year dimenangkan oleh PT. Pram­ banan, berdasarkan pengakuan Kasi Sarpras, Dispora, H. Ikin ketika dikonfirmasi wartawan Transaksi, pekan lalu. “Betul pe­ menang tender pembangunan Stadion Olahraga Pakansari ada­ lah PT. Prambanan dan saat ini sedang dalam proses pengerjaan awal,” jawab H. Ikin.

Beberapa stakeholder di Bumi Tegar Beriman berpen­ dapat jika benar RY menga­ tur Pemerintahan dan mengkon­ disikan berbagai proyek serta mengintervensi para pejabat, be­ rarti RY memposisikan jajaran Pemkab Bogor sebagai boneka.

“Memprihatinkan secara de-jure Pemkab Bogor dipegang para pejabatnya tetapi secara de-fac­ to dikuasai oleh RY dibalik je­ ruji besi. Kalau kenyataannya demikian, aparat hukum perlu turun tangan dan bertindak agar jajaran Pemkab kondusif seper­ ti dulu dan oknum di jeruji besi langkahnya perlu diputus,” ujar salah seorang tokoh di Bogor Barat. vDadang

P2DB Online Amburadul, Wali Murid Kecewa Bekasi, Trans – Penerimaan Peserta Didik Baru (P2DB) on­ line Kabupaten Bekasi ting­ kat SLTP dan SLTA dinilai am­ buradul. Pasalnya, Dinas Pendi­ dikan Kabupaten Bekasi Propin­ si Jawa Barat terkesan mem­­ pi­ ng­ pong orang tua murid untuk mengurus surat keterangan ray­ on. Orang tua murid pun kecewa, karena merasa dibuat sengsara dan dibuat susah.

“Saya baru kali ini mengu­ rus anak yang mau masuk seko­ lah ke tingkat SLTP dibuat pusing dan sengsara,” ujar orang tua mu­ rid dari Kecamatan Tambun Sela­ tan yang merupakan petugas dari Polsek Tambun Selatan, Siman­ juntak kepada wartawan Koran Transaksi, belum lama ini.

Simanjuntak menceritakan, “pertama-tama saya datang ke se­ kolahan yang mau dituju untuk memasukan sekolah, namun dari sekolahan saya diarahkan datang ke Dinas Pendidikan yang berada di wilayah Pemerintahan Kabu­ paten untuk membuat surat kete­ rangan rayon.”

“Setibanya saya di Dinas Pen­ didikan saya bingung melihat para orang tua murid yang akan membuat surat keterang rayon sudah antri sepanjang dua puluh meter. Itu pun sudah berdesak-de­ sakan tidak teratur dikarenakan petugas pelayanan yang mene­

Para siswa calon anak didik baru.

rima pembuatan surat keterang rayon tidak sesuai dengan para pembuat surat keterangan rayon,” terangnya.

Akhirnya, lanjutnya, ber­ kas bertumpuk tidak terlayani.

Ada yang terpental hilang entah kemana. Ada salah satu orang tua murid yang anaknya mau mendaftarkan sekolahnya dari medan Sumatra Utara ke Kabu­ paten Bekasi khususnya di Tam­ bun selatan berkasnya hilang.

“Padahal dia mengurus sudah dua hari, namun belum juga jadi.

Malah hilang lagi. Petugas yang menghilangkan berkas tersebut pun akan dilaporkannya ke poli­

FOTO | KASLIM

si,” paparnya.

Menurut Simanjuntak, Di­ nas Pendidikan Kabupaten Beka­ si sebenarnya belum siap untuk melayani masyarakat Kabupaten Bekasi untuk membuat program P2DB secara online. Kalau meli­ hat kejadian ini para petugas yang ada di Dinas Pendidikan semua­ nya tidak becus dan tidak mam­ pu untuk menangani surat kete­ rangan Rayon P2DB. “Ini dise­ babkan kurangnya sosialisasi ke­ pada para warga masyarakat khu­ sus orang tua murid yang akan mendaftarkan anaknya ke jenjang sekolah yang lebih tinggi,” pung­ kasnya. vKaslim

5

TRANS JABODETABEK

3-16 Agustus 2015 | No. 312 2 Th XIII

Kasus Lapangan Bola dan Balai Warga Ditangani Kejaksaan Tigaraksa Tangsel, Trans – Lagi-la­ gi kasus beraroma korupsi melan­ da Kota termuda di Banten terse­ but. Belum lama ini pihak aparat hukum mencium dua proyek yang dicurigai kembali merugikan uang Negara alias uang pajak dan retri­ busi dari rakyat Tangsel. Kasus du­ gaan korupsi tersebut meliputi per­ baikan lapangan bola di Pamulang dengan anggaran Rp 3 Miliar, dan proyek pembangunan Balai Warga yang tersebar di beberapa wilayah dengan nilai anggaran Rp 20 Mil­ iar. Pihak yang dicurigai adalah pe­

jabat di kantor Dinas Tatakota Ban­ gunan & Pemukiman kota Tangsel.

Kedua kasus tersebut konon su­ dah masuk agenda Kejaksaan Ne­ geri Tangerang yang kabarnya mu­ lai memeriksa pejabat terkait. Bah­ kan menurut sumber Kejaksaan, un­ tuk proyek Balai Warga yang diang­ garkan per-unit rumah Rp 180 Juta, ada dugaan keterlibatan sejum­ lah anggota DPRD Tangsel. Baik mereka yang langsung menangani proyek, maupun mereka yang jadi penghubung ke pemborong masingma­sing. “Indikasinya, proyek (Balai

Warga) ini sebagai bentuk balas budi,” tutur Kasi Intelijen Kejari Ti­ garaksa Hardiyanto, yang kebetulan menangani kasus tersebut.

Beberapa kalangan masyarakat di Tangsel merasa heran, bila du­ gaan “balas budi” antara pejabat Di­ nas Tatakota dengan oknum anggo­ ta dewan, tentunya ini ada sesuatu yang disembunyikan. “Anggota de­ wan kan wakil rakyat. Dia sudah digaji dan diberikan fasilitas yang memadai. Diluar tugasnya, untuk apa kasak-kusuk diluar kalau hanya sekedar cari duit tambahan. Ini mer­

usak citra dan kehormatan lembaga wakil rakyat, tambah sumber yang anggota sebuah LSM di Tangsel.

Pihak LSM mempertanyakan, perbaikan lapangan bola sampai menelan biaya Rp 3 Miliar, me­ mangnya lapangan itu dibuat se­ perti apa dan dibangun fasilitas apa. Yang lebih spesifik lagi, ma­ syarakat minta ditunjukkan loka­ si lapangan bola itu di Pamulang mana, RT berapa dan RW bera­ pa, biar mereka bisa menilai ke­ wajaran sebuah proyek. “Kami be­ lum berhasil menemukan lokasi­

nya,” tutur beberapa wartawan yang coba melakukan investigasi.

Me­nyangkut bangunan Balai War­ ga yang tidak lebih dari 60 m2, menurut sumber ahli konstruksi, angka Rp 180 Juta/unit terlalu ber­ lebihan. Disini patut diduga terjadi mark-up lebih dari separoh angga­ ran proyek, tutur mereka lagi.

Wajar saja timbul kecurigaan berbagai kalangan, sehingga tidak heran pihak aparat hokum, dalam hal ini Kejaksaan menilai sudah ter­ jadi dugaan korupsi yang membuat mereka bersikap untuk melakukan

Mewaspadai ISIS & Menumpas “Teroris” Begitu seramnya predikat “teroris”, siapapun tidak berani berkomentar atau bersikap yang berlawanan atas titah petugas, termasuk Densus-88.

Terkesan semua pihak akan bersikap diam tanda setuju.

Jakarta, Trans - Berbagai in­ siden ledakan dan penangkapan ter­ duga teroris, belakangan ini mera­ maikan dunia informasi serta me­ dia dan mendesak prioritas atensi masyarakat yang semula fokus soal pemberantasan korupsi. Otomatis mata dan pandangan mereka terba­ wa untuk pindah pada kisah baru yang lebih mengejutkan, kaget dan berada pada posisi percaya atau ti­ dak percaya.

Di luar negeri ada ISIS, di da­ lam negeri juga ramai isyu gera­ kan teroris yang mau bergabung dengan kelompok teroris interna­ sional tersebut. Keberhasilan Den­ sus-88 yang melakukan serang­ kaian penyergapan bahkan dengan resiko tembak mati “terduga tero­ ris” membuat banyak masyarakat takjub dan terpana. Misalnya, di Ciputat-Tangerang Selatan, satu orang yang tertangkap hidup. Yang 6 orang, “terduga” teroris itu ha­ rus meregang nyawa alias tewas di tempat. Menurut rilis Polisi, mere­ ka ditembak mati karena melawan.

Kendati yang disita dari kawanan teroris hanya sepucuk pistol yang diduga untuk melawan pasukan bersenjata, Densus 88.

Bahkan sosok teroris yang ber­ hasil dihadirkan Densus-88 den­ gan berbagai bumbu komentar dari para pengamat terorisme dan Badan Nasional Penanggulangan Tero­ risme (BNPT), mencengang­ kan lantaran di luar hitung-hitun­ gan rakyat awam. Para teroris dan terduga tero­ ris itu ternyata beru­ sia muda-muda. Tidak setengah tua atau tua sebagai gambaran sosok professio­nal dan pengalaman. Ra­

ta-rata para keluarga teroris, adalah kalangan rakyat awam yang (maaf) masuk kelompok hidup pas-pasan.

Mereka juga rata-rata terkaget-ka­ get kalau anaknya divonis teroris, bahkan pulang sudah tinggal jasad alias tewas. Padahal menurut kala­ ngan terdekat, mereka tidak melihat ada kegiatan istimewa, sehari-hari biasa saja. Barangkali tetangganya juga pasti bilang, “Apa untungnya jadi teroris? Buat makan sehari-hari saja masih susah?”.

Begitu seramnya predikat “te­ roris”, siapapun tidak berani ber­ komentar atau bersikap yang berla­ wanan atas titah petugas, termasuk Densus-88. Terkesan semua pihak akan bersikap diam tanda setuju.

Buktinya, enam orang yang bersta­ tus “terduga teroris”, terlanjur su­ dah ditembak mati. Mana mungkin mayat akan mengklaim atau mem­ bela diri kalau dia bukan seperti yang dituduhkan? Bicara aspek hu­ kum sesuai KUHP, seseorang yang masih berstatus “terduga”, bukan­ lah pesakitan yang langsung boleh dieksekusi mati, kendati dengan alasan “melakukan perlawanan”.

Untungnya, keluarga “ter­ duga teroris” yang sudah terlan­ jur dikirim ke akhirat lewat pelu­ ru Densus-88, dari kalangan rakyat kecil yang awam, takut dan buta hu­ kum. Apalagi mereka tidak faham harus dengan produk Undang-Un­ dang mana, keluarga terbunuh bisa melakukan gugatan dan tuntutan.

Karena vonis “teroris” benar-benar sudah mencekam dan menakutkan serta berbau politis. Sehingga mun­ cul ambivalensi penegakan hukum di Negara yang katanya berazaz­ kan hukum, tapi secara politis bisa menjadi alat pembenaran untuk melakukan berbagai tindakan yang justru melanggar HAM tapi me­ ngatas namakan politisasi pembe­ rantasan terorisme. Positif­nya, per­ nyataan polisi disertai bukti-buk­ ti dan mereka sudah jadi target ber­ bulan-bulan sebelumnya.

Semula, semua kalangan sependapat bahwa gebrakan seke­ las Osama bin Laden yang meng­

hebohkan hancurnya gedung WTC di Amerika, adalah teroris berskala internasional. Sementara untuk se­ kelas Amrozi-cs dengan kasus bom Bali yang juga menghentak dunia, masuk kelas teroris nasional. Ge­ rakan mereka sistematis, dilatar­ belakangi filosofi politis dan ditun­ jang oleh kekuatan yang memili­ ki kemampuan militerisasi persen­ jataan tingkat tinggi ber-teknologi canggih. Lalu, masuk kategori tero­ ris tingkat mana yang sekarang se­ dang diburu?.

Gebrakan Densus-88 di bebe­ rapa tempat, perlu diacungkan jem­ pol tetapi juga perlu klarifikasi dan pendalaman lebih jauh. Para tero­ ris yang belakangan ditangkap, di tembak mati dan menyerahkan diri menjadi pertanyaan banyak orang, masuk kategori “teroris” kelas apa?

Pertama, dari segi usia mereka ma­ sih muda-muda. Kapan dan berapa tahun mereka bergabung dan men­ jalani proses rekruitmen untuk di­ latih dan dididik menjadi seseorang bermental teroris? Pengakuan dari para keluarga dan tetangga, kese­ harian mereka selalu ada dan tidak ada aktivitas yang istimewa atau kedatangan tamu-tamu tak dikenal.

Karenanya masyarakat bersyukur,

Pondok Ranji Punya “Laskar Menjangan Wahid”

FOTO | IST

Pasukan Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.

gerakan teroris bisa ditumpas. Tapi jangan jadi alasan pembenaran bila kasus awalnya hanya dendam krimi­nal biasa yang diskenario agar tidak muncul gugatan hukum dan HAM. Semoga tidak begitu tentu­ nya.

Karenanya, bicara soal du­ nia dan eksitensi gerakan terorisme, memilik cakupan dan dimensi yang luas. Muncul karena tekanan poli­ tik, ideologi dan keyakinan, atau sikap zalim penguasa yang ti­ dak memikirkan kesejahteraan le­ wat kesenjangan kebijakan berbau liberal. Tekanan yang terus-me­ nerus kendati dengan iming-im­ ing demokrasi untuk rakyat, juga melahirkan kekuatan yang melaku­ kan perlawanan. Ingat sejarah per­ juangan para pahlawan bangsa ke­ tika melawan pemerintahan penja­ jah Belanda? Mereka juga diang­ gap musuh pemerintah, ekstremis dan teroris yang versi mereka juga harus ditumpas.

Last but no least, secara norma­ tive kita dukung dan support kerja keras penegak hukum dalam me­ merangi dan menumpas terorisme.

Di seluruh muka bumi ini, tidak ada satu orang pun yang mau ber­ pihak kepada teroris. Semua secara

penyelidikan dan penyi­ dikan. Be­ berapa pengamat hokum di Tangsel, mengapresiasi langkah pihak Ke­ jaksaan Negeri Tigaraksa yang mu­ lai tanggap menangani kasus-kasus korupsi. Namun masyarakat ber­ harap, ini bukan Cuma sekedar ger­ tak sambal, lalu gaungnya lama-la­ ma menghilang karena muncul­nya komitmen-komitmen beraroma un­ tuk keuntungan sepihak. Namun warga harus mensupport bahwa aparat hukum akan mempertang­ gungjawabkan tugasnya baik dunia maupun akhirat. v007

manusiawi benci dengan siapapun yang menjadi tukang terror. Mung­ kin kalau kita bicara dalam koridor hukum, mereka yang “terduga tero­ ris” tapi sudah ditembak mati tan­ pa ada kesempatan untuk berbi­cara dan membela diri, kita cuma bisa mahfum bila terjadi eksekusi sebe­ lum diadili karena petugas pu­nya dalil yang ampuh, “terjadi perlawa­ nan”.

Fenomena hadirnya “tero­ risteroris berusia muda” yang jadi trend beberapa waktu lalu, memang tetap harus diwaspadai dan ditin­ dak. BNPT sebagai lembaga yang berfungsi penanggulangan, harus lebih sigap berperan. Karena Den­ sus-88 bergerak dalam status ranah pemberantasan yang boleh saja berfungsi sebagai eksekutor. Un­ tuk kelompok teroris-teroris muda itu, kalau boleh kita juluki sebagai “pelaku teror”. Apalagi selama ini mereka ternyata misalnya tidak pu­ nya catatan hitam latarbelakang ikut gerakan-gerakan teroris dari tokoh-tokoh ternama. Artinya, bisa saja, suatu saat Densus-88 berhada­ pan dengan “tukang teror”, bukan dengan teroris professional karena pemahaman yang sempit tentang ji­ had dan sebangsanya. vOma

Tangsel, Trans - Belum lama ini para remaja khususnya anggo­ ta Karang Taruna Kelurahan Pon­ dok Ranji telah mendeklarasikan terbentuknya “Laskar Menjangan Wahid”. Remaja dari berbagai ting­ katan pendidikan itu rupanya pu­ nya kepedulian tentang kebersihan lingkungan, sehingga mereka tang­ gap bagaimana harus mengumpul­ kan, mengelola dan memanfaatkan sampah yang selama ini dianggap sebagai limbah. Tokoh masyarakat setempat mengakui keberadaan ko­ munitas tersebut yang mendapat support dari Lurah Pondok Ranji, H.Mukroni.

Menurut tokoh setempat yang juga Ketua RT.004/01 M.Jumadi, cikal-bakal munculnya nama las­ car, yaitu Manjangan I merupakan wilayahnya yang sebagai pencetus gagasan awal dimana para remaja Karang Taruna tersebut berdomisi­ li. Disaat pemerintah setempat ma­ sih belum tuntas menemukan solusi penanganan sampah khususnya lim­ bah rumahtangga warga Tangerang Selatan, munculnya kepedulian masyarakat khususnya remaja Ka­ rang Taruna seharusnya bisa menja­ di tauladan bagi yang lainnya. Lim­ bah sampah bila tidak dikelola dan ditangani dengan baik akan menja­ di limbah yang mengundang penya­ kit dan mengancam kesehatan ma­ syarakat.

Agaknya Laskar Menjangan Wahid (Laskar Menwa) juga me­ respons program Dinas Kebersi­ han Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) tentang bank sampah me­ mang harus dimanfaatkan dengan dampak positif berbagai kegunaan.

Selain lingkungan menjadi bersih, limbah sampah masih bisa diman­ faatkan melalui bank sampah DKPP menciptakan penghasilan yang ten­ tu bermanfaat bagi masyarakat yang ikut mengelola sampah, termasuk jasa Laskar Menwa yang lahir di Pondok Ranji-Ciputat Timur terse­ but. vod

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI BIRO KOTA DAN KAB BOGOR: Dadang Surjadi; KOTA DEPOK: Jopi Rahyono Ramelan; BIRO KOTA BEKASI: Geoffrey; BIRO KAB. BEKASI: Kaslim Kusyairi, Suganda, Nunu Erlangga; KOTA TANGERANG SELATAN : Udin Chandra

Upaya Perbaiki Kinerja, DPRD Kota Depok Lakukan Kunjungan Kerja Depok, Trans - Dalam rang­ ka koordinasi dan mendapatkan in­ formasi sebagai bahan masukan un­ tuk perbaikan kinerja, Dewan Per­ wakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok melakukan kunju­ngan kerja atau kajian antar daerah ke beberapa Kabupaten/Kota di luar Provinsi Jawa Barat, Mei 2015 lalu.

Hampir suluruh Alat Keleng­ kapan Dewan (AKD) melakukan kunjungan kerja yang sudah men­ jadi agenda tersebut. Termasuk Komisi A yang membidangi ma­ salah pemerintahan dan perizi­nan, melakukan kunjungan kerja ke kan­ tor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (BPM-PPSP) Kota Batam Provinsi Riau dalam rangka tukar menukar informasi tentang pelayanan per­­ i­ zi­nan.

Dalam hal ini pelayanan pe­ nerbitan perizinan Pemerintah Kota Batam memberikan kewenangan sepenuhnya kepada BPM-PPSP untuk menerbitkan izin tanpa perlu tanda tangan walikota Batam. Hal ini tertuang dalam Peraturan Wa­ likota (Perwa) Batam. Dalam pro­

ses penyelesaian perizinan apabi­ la berkas yang disampaikan ma­ syarakat lengkap dan benar, maka dalam jangka waktu 10 hari ker­ ja sudah dapat diambil. Bahkan un­ tuk izin prinsip hanya diselesaikan 3 hari. Demikian juga komunikasi antara BPM- PPSP melaporkan ha­ sil kerja yang telah dicapai kepada DPRD. Sedangkan, Komisi B, yang membidangi masalah perekono­ mian melakukan kunjungan ker­ ja ke Dinas Perdangangan Kabu­ paten Belitung Provinsi Bangka Belitung dalam rangka koordina­ si tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Kabupaten Be­ litung memiliki hasil bumi Timah, Biji Besi, Tanah Liat dan Pasir Ba­ ngunan yang diekspor baik untuk dalam negeri maupun luar negeri.

Selain itu Kabupaten Belitung juga mempunyai hasil pertanian beru­ pa rempah-rempah yang berkualitas ekspor dan juga perkebunan kelapa sawit yang sudah diekspor berupa minyak sawit mentah (CPO).

Semula, PAD Pemkab Belitung sebagian besar dari sektor pertam­

bangan dan pertanian. Namun kini akan ditambah dengan memper­ cepat pertumbuhan di sektor uta­ ma yakni sektor pariwisata, kehuta­ nan, kelautan dan perikanan. Kota Depok yang tidak memiliki sum­ ber daya alam, dapat menjadikan informasi ini sebagai bahan refe­ rensi khusus untuk lebih giat dalam meningkatkan PAD dan pengem­ bangan pariwisata, ekonomi krea­ tif, industri kecil, ikan hias, fashion, kuliner dll.

Selanjutnya, Komisi C yang membidangi masalah pembangu­ nan, melakukan kunjungan kerja ke unit layanan pemerintah (ULP) Pe­ merintah Kota Batam dalam rang­ ka koordinasi dan konsultasi terkait mekanisme dan regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pemkot Batam telah mengeluarkan Peratu­ ran walikota (Perwa) nomor 67 Ta­ hun 2012 tentang unit layanan pe­ ngadaan barang/jasa Pemkot Batam.

Perwa tersebut merupakan tin­ dak lanjut dari Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah dan Intruksi Presiden Nomor 1 Ta­

hun 2015 tentang percepatan pelak­ sanaan pengadaan barang/jasa pe­ merintah. ULP Pemkot Batam ini merupakan unit kerja yang khusus menangani pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemkot Batam yang bersifat non-struktural. Letaknya di Gedung Bersama Pemkot Batam yang beralamat di Jl. Engku Putri No. 17 lantai 5. ULP Pemkot Ba­tam sejak bulan Maret s/d April 2015 telah menyelesaikan proses pelelan­ gan pekerjaan. Dan sejak bulan Mei 2015 pekerjaan fisik di lapangan te­ lah dimulai pelaksanaannya. Beber­ apa informasi hasil kunker Komisi C ke Batam tersebut diharap­kan dapat dijadikan referensi bagi DPRD dan Pemerintah Kota Depok untuk dapat diterapkan di Kota Depok.

Terakhir, Komisi D yang mem­ bidangi masalah kesejahteraan Rakyat, melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Yogyakarta terkait system Pendidikan Kota Yogyakar­ ta yang memiliki Perda Nomor 5 Ta­ hun 2008 tentang sistem penyeleng­ garaan pendidikan. Dengan melun­ curkan progam Kartu Menuju Se­ jahtera (KMS) yang bertujuan untuk

memberikan bantuan pendidikan di semua jenjang sekolah, sehing­ ga akses pendidikan dapat terjang­ kau sampai ke semua lapisan ma­ syarakat.

Pemerintah Kota Yogyakar­ ta juga memberikan beasiswa ber­ prestasi bagi lulusan SD, SMP dan SMA/SMK yang masuk dalam pe­ ringkat I, II dan III hasil ujian Na­ sional. Hal ini guna memotiva­ si siswa melanjutan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan maksud untuk meningkatkan SDM, khususnya dari kalangan keluarga pemegang KMS. Sehingga dapat bersaing dan berkompetisi sebagai masyarakat yang mandiri dan ber­ muara pada peningkatan kesejahte­ raan. Pemerintah Kota Yogyakar­ ta begitu pedulinya terhadap pen­ didikan bagi warganya dengan me­ nerapkan sistem dan fasilitas pendi­ dikan yang memadai.

Informasi diatas kiranya dapat menjadi contoh bagi Pemkot De­ pok dalam melakukan terobosan un­ tuk memajukan dunia pendidikan di Kota Depok dan membantu ma­ syarakat pra-sejahtera dalam hal bi­

aya pendidikan. Sehingga tidak ter­ jadi lagi anak putus sekolah karena tiada biaya dan tidak terdapat lagi sekolah yang masih menumpang di sekolah lain.

Sementara itu, Badan Pemben­ tukan Peraturan Daerah (BPPD) melakukan kunjungan kerja ke kan­ tor walikota Pariaman Provinsi Su­ matera Barat terkait Perda Pena­ naman Modal Kota Pariaman Per­ da Nomor 14 Tahun 2013 tentang penanaman modal yang mengatur tentang cara penanaman modal di Kota Pariaman. Penanaman Mo­dal ini di bawah komando Badan Pe­ layanan Perizinan Terpadu (BPPT).

Informasi yang diperoleh ini akan dijadikan referensi dan menambah pengetahuan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Depok untuk melaku­ kan penyesuaian Raperda Penana­ man Modal yang akan diajukan oleh BMP2T Kota Depok. Hal ini di­ maksudkan untuk memberikan ke­ sempatan seluas-luasnya bagi mas­ yarakat Kota Depok dalam mengin­ vestasikan modalnya di daerah sendiri. vJopi

Trans Jabodetabek

3-16 Agustus 2015 | No. 312 2 Th XIII

6

Pemkot Depok Raih Opini WTP Empat Kali Berturut-Turut Depok, Trans - Untuk keem­ pat kalinya, Pemkot Depok berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Penge­ cualian (WTP). Hal tersebut di­ sampaikan saat penyerahan Lapo­ ran Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Kota Depok TAS 2014. Kepala BPK Per­ wakilan Provinsi Jawa Barat Ir. Cor­ rnel Syarif Prawadiningrat meng­ umumkan bahwa Pemkot Depok meraih opini WTP. Bertempat di aula lantai 4 kan­ tor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Jl. Moch. Toha No.1645, Bandung, walikota Depok Nur Mahmudi Ismail menyerahkan LHP dan mendapat Plakat WTP dari BPK

Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Rabu (27/5) lalu.

Corrnel Syarif menyatakan plakat WTP tersebut khusus dibe­ rikan kepada peraih opini WTP. “Sebelumnya, peraih WTP dibe­ rikan sertifikat. Untuk tahun ini, kami memberikan apresiasi ber­ bentuk plakat. Plakat ini tidak akan dimiliki oleh kabupaten/kota yang belum meraih opini WTP. Selamat kepada Kota Depok yang berha­ sil meraih opini WTP untuk keem­ pat kalinya, semoga prestasi ini te­ rus bisa dipertahankan” ujar Kepa­ la BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Menurut Corrnel, masih ada

kota/kabupaten yang salah mema­ hami arti WTP, sehingga langkah dan upaya yang dilakukan tidak se­ suai dengan yang diharapkan. “Saya jamin, bahwa kota/kabupaten peraih WTP sudah paham makna WTP, se­ hingga bisa melaksanakan tindak lanjut dari BPK secara efektif,” ka­ tanya. Corrnel juga menghimbau kota/kabupaten lain yang belum meraih WTP, untuk melakukan stu­ di banding ke Depok.

Dalam kesempatan itu, Nur Mahmudi Ismail menghaturkan te­ rima kasih kepada aparatur peme­ rintah kota Depok yang terus secara disiplin mengikuti rangkaian pro­ ses prosedur pengelolaan keua­ngan.

Mulai dari perencanaan, pelaksa­ naan, proses pengawasan di inspek­ torat sampai kepada proses pertang­ gungjawabannya. “Opini WTP ada­ lah sesuatu yang tidak bisa di­buatbuat, karena harus membawa reali­ ta dan fakta yang ada dengan pen­ catatan yang benar sehingga bisa memberikan proses pelaporan dan penjelasan kepada auditor di BPK,” ujarnya.

Walikota Depok juga mengapre­ siasi kepada aparaturnya yang telah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan BPK dalam proses pelapo­ ran. “Seluruh proses dan saran yang diberikan BPK telah kami laku­ kan dengan benar, sehingga berha­

sil meraih WTP untuk keempat kali­ nya,” ujar pria kelahiran Kediri op­ timis bisa mempertahankan presta­ si ini. Apalagi tahun 2015, laporan keuangan berbasis sistem akrual diberlakukan.

Nur Mahmudi Ismail berharap semoga seluruh aparatur Pem­ kot Depok sungguh-sungguh mau mengikuti proses pembinaan sistem akrual agar prestasi ini bisa diper­ tahankan. “Kita harus mengikuti, mempelajari, memahami dan me­ nerapkan sistem baru tersebut. Mu­ lai dari proses perencanaan sampai pelaksanaan dan pelaporan harus benar dan sesuai, yakin SDM Kota Depok mau belajar sistem baru ini,”

ujarnya.

Hadir dalam acara tersebut DPRD Kabupaten Karawang, Wakil Ketua DPRD Depok, Bupa­ ti Bandung. Untuk Kab. Bandung dan Kab. Karawang meraih opini wajar dengan pengecualian (WDP).

Diakhir acara Nur Mahmudi sem­ pat berbagi strategi atas perai­ han prestasi ini. “Strateginya kami memiliki orang-orang yang me­ ngerti, berdedikasi dan mau beker­ ja keras. Terima kasih atas bimbi­ ngan dan semangat warisan ber­ pikir secara profesional dari BPKP, sehingga kami meraih WTP,” tukas Nur Mahmudi. vJopi

Ribuan Warga Depok Masih Buta Huruf Pemkot Depok menggulirkan pendidikan keseteraan paket, A, B, dan C secara gratis kepada seluruh warga Kota Depok.

Herry Pansila.

FOTO | JOPI

Depok, Trans - Kepala Dinas Pen­ didikan Kota Depok, Herry Pansila me­ ngatakan, masih ada serkitar 4.000 war­ ga Kota Depok yang buta huruf. Untuk itu dibutuhkan peran aktif semua elemen masyarakat, khususnya tenaga pendidik untuk membantu mereka agar bisa mem­ baca dan menulis.

Dikatakan Herry, berdasarkan data Pusat Statistik (BPS) tahun lalu, menyebutkan ada sekitar 4.000 war­ ga Depok yang buta huruf. “Insya Allah dengan dilaksanakannya berbagai upaya, jumlah tersebut menurun,” tuturnya pada acara pelepasan Kasubag TU UPT Pen­ didikan TK/SD Kecamatan Cilodong, A Yulianingsih yang dipindah tugaskan ke posisi yang sama di UPT Pendidikan TK/ SD Kecamatan Cinere, beberapa waktu lalu.

Menurut Herry, salah satu upaya un­ tuk mengatasi banyaknya warga Kota Depok yang masih buta huruf, Peme­

rintah Kota (Pemkot) Depok telah meng­ gulirkan pendidikan keseteraan paket, A, B, dan C. Paket pendidikan ini secara gratis dapat diikuti seluruh warga Kota Depok. “Silahkan daftarkan diri ke kan­ tor UPT setempat, juga bisa mendaftar di kantor kelurahan atau kantor kecamatan masing-masing,” jelasnya.

Pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C jangan dipandang sebelah mata, dera­ jat kelulusannya sama dengan pendi­ dikan umumnya. Salah satu contohnya, imbuh Herry, saat ini ada satu siswa lu­ lusan pendidikan kesetaraan yang diteri­ ma di Institut Technologi Surabaya (ITS) Jawa Timur.

Herry mengimbau kepada para tena­ ga pendidik di Kecamatan Cilodong un­ tuk mengajak peserta didiknya memili­ ki mimpi masa depan sesuai dengan ci­ ta-cita mereka. Bahkan impian dan citacita­nya itu ditulis dalam lembaran buku khusus atau pada tempat-tempat yang di­ anggap penting oleh siswanya. Dengan cara demikian peserta didik akan selalu ingat akan impian dan cita-citanya. “Ini juga akan memacu semangat mereka un­ tuk mengejar dan meraihnya,” tandasnya.

Selain itu lanjutnya, peserta didik juga harus diperkenalkan pada sedikit­ nya 10 profesi mapan yang dapat mereka raih, contohnya profesi sebagai pramu­ gari yang selama ini kurang didengung­ kan. Padahal profesi sebagai pramugari ini dapat membawa peserta didik meraih masa depan lebih baik. “Masih banyak profesi yang dapat mereka raih untuk masa depan mereka lebih baik,” pung­ kasnya.

Acara yang berlangung di kantor UPT TK/SD Kecamatan Cilodong di Jl. Divi­ si I Infanteri Kostrad, Kelurahan Kali­ baru, Kecamatan Cilodong juga dihadiri oleh Ebeng Jayadi Sofhyan, Ketua K3S Cilodong Dadi Mulya, Ketua PGRI Ci­ lodong Mulya dan seluruh Kepala seko­ lah SDN dan swasta se-Kecamatan Cilo­ dong. vJopi

HANYA DUA PASANG CALON

Pilkada Depok Diprediksi Satu Putaran DAFTAR KE KPUD: Pasangan calon walikota-wakil walikota Depok Dimas Oky Nugroho-Babay Suhaimi (DONBabay) dan pasangan Idris Abdul SomasPradi Supriatna (IAS-PS).

FOTO | JOPI

Depok, Trans - Ketua Komi­ si Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, Titi Nurhayati menya­ takan hanya dua pasangan calon walikota-wakil walikota yang akan bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) De­ pok pada Desember 2015 men­ datang.

Menurut Titi, Jika hanya dua pasangan calon walikota-wakil walikota yang akan bertarung nanti, maka Pilkada diperkirakan akan dilaksanakan satu putaran.

“Artinya, waktu pemilihan akan lebih singkat dan menelan ang­ garan sangat sedikit,” ujarnya.

“Sejauh ini, hanya ada dua pasang saja yang akan bertarung.

Karena memang partai yang lain tidak ada yang mendaftar. Ka­ lau kami sih masih menuggu pa­ sangan lain ikut mendaftar sam­ pai awal Agustus ini,” katanya saat menerima kedua pasangan calon walikota-wakil walikota di Kantor KPUD Depok Jl. Karti­

Bongkar Muat Barang di Bahu Jalan Terkesan Dibiarkan

Bekasi, Trans - Aktivitas bongkar muat barang yang me­ makan bahu jalan di Kabupaten Bekasi terkesan dibiarkan. Salah satunya di jalan Raya Pilar/Su­ katani persisi di RT 002/05 Desa Karang Setia, Kecamatan Ka­ rang Bahagia, Kabupaten beka­ si.

Berdasarkan hasil pantauan wartawan Koran Transaksi, be­ lum lama ini, di jalan tersebut terlihat dua truk sedang melaku­ kan bongkar muat barang. Truk yang satu nampak sedang bong­ kar muat barang toko grosir atau warung kelontong. Yang satunya lagi terlihat sedang menaikkan batu material CV BI. Ironisnya, kejadian tersebut sering terjadi.

Beberapa kali wartawan melinta­ si jalan tersebut acap kali melihat aktivitas bongkar muat yang me­ makan bahu jalan. Perlu diketa­ hui jalur merupakan jalan ramai dilalui kendaraan.

Sangat disayangkan, bebe­ rapa kali wartawan Koran Tran­ saksi melakukan pemantauan, belum terlihat intansi pemerintah desa dan kecamatan melakukan tindakan. Bahkan terkesan seo­ lah-olah tutup mata.

Bongkar muat barang yang memakan bahu jalan tanpa me­ masang rambu-rambu lalu lin­ tas bisa mengakibatkan para pe­ ngendara pengguna jalan terse­ but terganggu. Pengendara pun harus berhati-hati dalam me­

FOTO | SUGANDA

Tampak mobil truk sedang bongkar muat barang di bahu jalan.

macu kecepatan kendaraannya, karena jalan menyempit akibat aktivitas bongkar muat tersebut.

“Sudah lama barang-barang serta kendaraan matrial BI di­ parkir di badan jalan untuk pe­ jalan kaki (trotoar), sebelum agen grosir tersebut. Tetapi ti­ dak ada tindakan apapun dari pe­ merintah desa maupun pemerin­ tah Kecamatan Karang Bahagia, diduga pada tutup mata. Apalagi pas bongkar muat toko dan ma­ terial berbarengan menambah sempit lagi jalur jalan raya pi­ lar/sukatani,” kata salah seorang warga sekitar, kepada Wartawan Koran Transaksi.

Ia berharap agar pemerintah menindak hal tersebut. “Kami mendambakan pemerintah mau­ pun pejabat yang terkait bertin­ dak, atau setidaknya menegur pada CV dan toko-toko yang

bongkar serta menaruh barang­ nya di pinggir jalan raya Pilar/ Sukatani,” harapnya.

Pasalnya, menurutnya, selain mengganggu pemanda­ngan juga ada kemungkinan dapat mem­ bahayakan penggendara yang lalu lalang di jalur jalan raya ini. “Kepada pemerintahan desa agar segera berkoordinasi kepa­ da pihak kecamatan dalam hal ini Kasi Trantib Kecamatan Ka­ rang Bahagia segera mengambil langkah-langkah tegas, bila perlu adakan tindakan kalau memang parah dan pengusaha tersebut membadel. Pasalnya jalur jalan raya Pilar/Sukatani tersebut jalur ramai kendaraan yang lalu lalang 1x 24 jam. Sebelum meram­ bah kepada pengusaha-pengu­ saha yang lainnya meniru mem­ perkeruh jalur tersebut,” pang­ kasnya. vSuganda

ni, Pancoran Mas, Kota Depok.

Kedua pasang calon tersebut adalah Dimas Oky Nugroho-Ba­ bay Suhaimi dengan Idris Abdul Somad-Pradi Supriatna yang te­ lah resmi mendaftarkan diri ke KPUD pada Senin (27/7) siang.

Menurut Titi jika dilak­ sanakan satu putaran akan sedi­ kit terjadi persoalan Pilkada. “Ini yang kami prediksi saat ini, tidak tahu nanti kalau ada pasangan calon walikota-wakil walikota lain,” ujarnya. “Namun, angga­ ran yang kami ajukan diestima­ si akan dua putaran,” imbuhnya.

KPUD menghimbau kepada para pasangan calon kepala dae­ rah untuk tidak memasang atribut kampanye sebelum waktunya.

“Jika hal itu dilakukan maka akan membuat kekisruhan pada Pilka­ da. Itu juga akan mengurangi pe­ nilaian dalam pilkada,” tandasnya.

“Jangan nanti terjadi pelang­ garan, dan menjadi pesoalan.

Kamipun masih menuggu titik

penempatan atribut, karena ti­ dak dapat ditempelkan di sem­ barang tempat. Kami berharap, aturan tersebut dapat dipahami,” lanjutnya.

Dia juga berpesan pada saat kampanye digelar iring-iringan kendaraan harus diminimalisasi.

Sebab, hal itu untuk mengurangi tingkat kecelakaan dan kemacetan lalu lintas. Dan juga menghindari politik uang atau serangan fajar yang sering terjadi saat pilkada.

Sebelumnya, pasangan-pa­ sangan calon walikota-wakil wa­ likota Depok Dimas Oky Nugro­ ho-Babay Suhaimi (DON-Ba­ bay) mendatangi KPUD untuk mendaftarkan diri dengan me­ ngendarai delman diiringi para pedukungnya dan sejumlah par­ tai pendukung yang masuk da­ lam Koalisi Depok Bersatu (KDB) yakni PDI-P, PPP, Par­ tai Golkar, Partai Nasdem, PKB dan PAN dengan berjalan kaki usai deklarasi di Jl. Arif Rach­

man Hakim.

Sedangkan pasangan calon walikota-wakil walikota Depok Idris Abdul Somad-Pradi Supri­ atna (IAS-PS) diusung oleh PKS dan Partai Gerindra mendata­ngi KPUD Depok untuk mendaftar­ kan diri usai deklarasi di DPC Partai Gerindra Ruko Grand De­ pok City (GDC), Sukmajaya berkonvoi menggunakan sepe­ da motor.

Pada kesempatan terpisah, Ketua Pengawas Pemilu (Pan­ waslu) Kota Depok, Adriansyah menyatakan jika hanya ada dua pasangan calon walikota-wakil walikota akan dapat mempermu­ dah panwaslu memantau pemili­ han nanti. Apalagi, jumlah daf­tar pemilih tetap di sebelas kecama­ tan akan terseleksi lebih cepat.

“Nanti akan ada hitung cepat agar semua cepat selesai. Ya pal­ ing kecil anggaran, karena hanya dua pasang calon walikota-wakil wa­li­kota saja,” ucapnya. vJopi

Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Depok Atas Pertanggungjawaban APBD 2014 Depok, Trans – Dewan Per­ wakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar rapat paripurna da­ lam rangka pandangan umum frak­ si-fraksi terhadap Rancangan Pera­ turan daerah (Raperda) tentang Lapo­ ran Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2014, belum lama ini.

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Depok Hen­ drik Tangke Allo, dihadiri oleh para Wakil Ketua, para anggota DPRD, Walikota Depok, unsur Muspi­ da Kota Depok dan para Pimpinan Lembaga Vertikal serta semua Kepa­ la OPD di lingkungan Pemerintah Kota Depok.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang bahwa Kepa­ la Daerah diwajibkan untuk menyam­ paikan Raperda tentang pertanggung­ jawaban pelaksanaan APBD beru­ pa laporan keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan peme­ rintah daerah dimaksud disampaikan pasca audit BPK, karena Raperda ten­ tang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2014 telah disampaikan oleh walikota Depok.

Fraksi PDI Perjuangan, menyam­ paikan pandangan umumnya bah­ wa pencapaian penyerapan angga­ ran yang tidak maksimal pada tahun 2014 mengakibatkan Sisa Lebih Per­ hitungan Anggaran (Silpa) yang cu­ kup besar yaitu Rp.756 milyar, hal ini merupakan salah satu bentuk kelema­ han kinerja oleh Pemkot Depok, Unit

kerja Pemerintah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum me­ maksimalkan progam kinerjanya de­ ngan baik untuk itu kedepan penca­ paian penyerapan anggaran di seti­ ap OPD harus ditingkatkan sehingga pada tahun anggaran berikutnya dapat tercapai target yang optimal.

Fraksi Gerindra, menyampaikan pelaksanaan APBD Tahun 2014 penyerapan anggaran yang belum maksimal secara keseluruhan atau­ pun penyerapan pada masing-masing OPD. Alasan yang dikemukakan sela­ lu sama dari tahun ketahun yaitu adan­ ya kegagalan proses pelelangan, terja­ dinya penumpukan pekerjaan pada tri­ wulan terakhir sehingga banyak kegia­ tan fisik dilapangan yang tidak dapat diselesaikan dengan baik Pemkot De­ pok tidak mau belajar dari pengalaman dan permasalahan yang selalu muncul dari tahun ketahun untuk memperbaiki kinerja, khususnya kinerja OPD yang menangani kegiatan fisik.

Fraksi PKS, membesarnya Silpa dari belanja modal yang tidak terserap, menghimbau kepada Pemkot Depok agar tetap fokus memberi arahan dan mengevaluasi OPD untuk mening­ katkan kinerjanya sehingga angga­ ran yang tersedia dapat dioptimalkan untuk pelayanan kepada masyarakat Kota Depok.

Fraksi PAN, pemanfaatan aset-aset Pemkot Depok perlu segera dilakukan, demikian juga para pelaku usaha yang masih belum memiliki perizinan ha­ rus memberikan kemudahan mengu­ rus perizinan pengawasan dan pene­­­r­

tiban terhadap wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya.

Fraksi Partai Golkar, besarnya Sil­ pa sebagai akibat dari tidak terea­ lisasinya kegiatan disebabkan oleh pe­ rencanaan dan waktu pengadaan ba­ rang/jasa yang kurang memperhitung­ kan terjadinya kegagalan dalam pro­ses pelelangan, jelas ini merupakan ke­ lalaian yang tidak boleh terulang lagi, rakyatlah yang dirugikan.

Fraksi Partai Demokrat, penca­ paian kinerja dari masing-masing OPD, penggunaan anggaran yang be­ lum mencapai target. Tahun berikut­ nya kinerja Pemkot Depok dapat le­ bih optimal lagi sehingga target-tar­ get yang telah ditetapkan dapat terca­ pai dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Depok.

Fraksi PPP, Pemkot Depok mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) keempat kali berturut-turut dari BPK Prov.Jawa Barat patut kita syukuri, namun disatu sisi kualitas realisasi pelaksanaan ke­ giatan dan capaian kinerja anggaran belum sesuai dengan yang kita harap­ kan.

Fraksi Restorasi Nurani Bang­ sa (RNB), kesempatan belajar bagi siswa-siswa yang kurang mampu dan sekitar 966 sekolah dari tingkat SD, SMP dan SMA/SMK di Kota Depok perlu menjadi hal yang prioritas un­ tuk diperhatikan, tidak tercapainya daya tampung sekolah menjadi perso­ alan tersendiri bagi dunia pendidikan Kota Depok. vJopi

7

Sambungan

Pilkada Serentak ... nahasa Selatan, Kota Surabaya, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Blitar, Purbalingga, Kabupaten Serang, Asahan, Kota Tasikma­ laya, Timor Tengah Utara, Kota Samarinda dan Mataram. Khu­ sus Kabupaten Boolang Mon­ gondow Timur, sama sekali be­ lum ada pasangan calon yang mendaftar.

Terhadap nasib 12 daer­ ah yang masih menggantung, menurut komisioner KPU Ar­ ief Budiman, diberikan per­ panjangan waktu pendaftaran dari tanggal 1 sampai 3 Agus­ tus 2015. Kalau pada masa perpanjangan itu ada daer­ ah yang mengajukan, mere­ ka beruntung bisa ikut Pilka­ da. Namun perpanjangan itu­ pun hasilnya tidak sesuai den­ gan harapan. Indikasinya, bagi calon yang punya modal seten­ gah-setengah, lebih baik ti­ dak ikut, ketimbang nekad ber­ taruh bagaikan sebuah per­ mainan judi. Menurut be­ berapa pengamat, pilkada ti­ dak ubahnya sebuah permain­ an judi besar, dengan taruhan dan resiko cukup besar, hanya untuk memperebutkan sebuah tahta kekuasaan yang kebanya­ kan justru dibenci oleh rakyat karena setelah duduk lupa den­ gan para pemilihnya dan cend­ erung pada akhirnya menjadi korup.

Menyinggung tentang situ­ asi politik para partai poli­ tik (parpol) yang punya peran besar sebagai pengusung para bakal calon, ternyata praktik koalisi antara parpol di pusat dengan parpol di daerah-daer­ ah, terjadi perbedaan sikap yang signifikan. Parpol di daerah, untuk mengusung pas­ angan calon yang melamarnya, praktik koalisi terkesan “mes­ ra dan kompak” sehingga tidak ada lagi batasan antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) seperti di pusat yang masih

Simulasi pilkada serentak.

bertengger di ajang gengsi.

Di Magelang misalnya, PDIP dan Partai Gerindra berkoali­ si mengusung pasangan Sig­ it Widyonindito-Windar­ ti Agustina. Di Kapuas Hulu, PDIP gabung dengan Partai Demokrat mengusung Fransi­ skus Diaan-Andi Aswad. Se­ dangkan di Pemalang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerindra berkoalisi mengusung pasangan Muham­ mad Arifin-Romi Indiarto.

Menurut beberapa pen­ gamat politik, filosofi politik adalah sesuatu yang abu-abu.

Tiga tambah tiga belum ten­ tu enam. Di luar mereka ber­ musuhan, di belakang mer­ eka rangkul-rangkulan. Be­ gitu pula bicara soal koalisi, sama artinya membahas soal kepentingan kelompok. “Ti­ dak ada permusuhan yang aba­ di. Kepentingan dalam dun­ ia politik bersifat dinamis, se­ suai dialektika momentum masing-masing kepentingan.

Pilkada harus jadi momentum untuk menjalin kerjasama poli­ tik yang lebih luas, tidak hanya di tingkat daerah,” kilah seo­ rang tokoh salah satu parpol.

Ketua Partai Gerindra Ah­ mad Riza Patria mengakui par­ tainya yang masuk kelompok KMP, di pilkada kali ini jus­

4SAMBUNGAN DARI HAL 1

FOTO | IST

tru lebih banyak berkoalisi dengan anggota KIH. Semen­ tara itu angin segar muncul setelah Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Juli 2015 men­ yatakan bahwa mantan nara­ pidana bisa mengikuti pilka­ da tanpa harus menunggu 5 tahun seusai menjalani huku­ man. Namun, syaratnya, yang bersangkutan harus jujur men­ gungkapkan statusnya sebagai mantan narapidana. Menurut ketua KPU Kota Semarang Henry Wahyono, bakal calon yang mantan narapidana ha­ rus mengumumkan statusnya melalui media cetak secara ter­ buka. Itu harus dilakukan baik tingkat local setempat mau­ pun secara nasional. “Hal itu sebagai bentuk kejujuran pen­ gungkapan status, seperti yang disyaratkan MK,” kata Hen­ ry lagi.

Siapa saja mantan pejabat yang berstatus narapidana, tapi masih saja mau meraih kur­ si kekuasaan daerah? Tercatat di Semarang, dari 3 pasangan calon, ada pasangan Soemar­ mo HS-Zuber Safawi. Soemar­ mo sebelumnya adalah Wa­ likota Semarang periode 20102012. Berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor, dia bersa­ ma dengan Sekda Kota Sema­ rang terbukti menyuap anggo­

Penyakit Sosial ... liau, maka Nabi menginfak­ kan hartanya untuk kepenti­ ngan jihad fisabilillah mela­ wan orang-orang itu. Kedua, akibat perang atau jihad fisa­ bilillah gugurlah para syuha­ da yang kemudian menimbul­ kan janda-janda dan anak-anak yatim. Maka, harta Nabi diin­ fakkan untuk menyantuni para janda, orang-orang miskin, dan anak-anak yatim.

Ketiga, banyaknya pelajar yang menuntut ilmu dari Nabi Muhammad SAW sementa­ ra mereka tidak punya apa-apa di Madinah, baik harta mau­ pun keluarga. Mereka ting­ gal di satu ruangan di Masjid Nabawi yang disebut al-Shuf­ fah. Sementara untuk keper­ luan makan, Nabi menganjur­ kan kepada para sahabat untuk menjamin pemberian makan kepada mereka. Nabi sendiri setiap hari memberikan makan kepada 70 pelajar Shuffah.

Keutamaan ibadah sosial Seandainya berhaji ulang itu lebih utama daripada me­ nyantuni janda-janda, orang miskin, anak-anak yatim, dan para pelajar yang tidak mam­ pu, maka Nabi tentu sudah melakukan haji ulang dan atau umrah berkali-kali. Namun, Nabi tak melakukannya. Nabi justru menegaskan bahwa pe­ nyantun anak yatim akan ting­ gal di surga bersama Nabi dan tidak terpisahkan, ibarat jari tengah dan telunjuk.

Nabi juga menegaskan, orang yang menyantuni para janda dan orang-orang mis­ kin tak ubahnya seperti orang berjihad fisabilillah. Semen­ tara ibadah haji, apabila me­ menuhi syarat-syarat sehing­ ga dapat disebut haji mabrur, Nabi hanya menjanjikan surga saja kepada pelakunya, tanpa menyebutkan bersama beliau.

Dari sini dapat dipahami bahwa menyantuni anak-anak

4SAMBUNGAN DARI HAL 1 yatim, para janda, orang-orang miskin, dan para pelajar yang tak mampu jauh lebih unggul nilai pahalanya daripada ber­ haji ulang. Dengan kata lain, ibadah sosial jauh lebih uta­ ma daripada ibadah individual.

Begitulah kaidah hukum Islam menyebutkan. Bagaimanapun, Nabi tak pernah mencontoh­ kan untuk berhaji ulang atau berulang-ulang berumrah.

Ketika keadaan masyarakat kita sedang sangat terpuruk, potret kemiskinan di mana-ma­ na. Para pakar ekonomi men­ gatakan, sampai akhir 2011, di Indonesia masih terdapat 117 juta orang miskin. Tempat ibadah banyak yang terbeng­ kalai. Apabila keadaan negeri kita masih seperti itu, pantas­ kah lalu kita berkali-kali ber­ haji dan berumrah? Ayat Al Quran mana yang menyuruh kita melakukan itu? Hadis manakah yang menganjurkan kita untuk berbuat seperti itu?

Menkeu Bambang ... nerja Bea Cukai cukup baik dan sesuai aturan. “Kalau ada kasus ditindak saja enggak ada masalah. Tapi kalau ada kasus ya,” kata dia.

Sementara ini kasus dwel­ ling time yang sudah terbuk­ ti ada pada Kementerian Per­ dagangan (Kemendag). Ke­ mendag dikabarkan terkena kasus kriminal akibat dwel­ ling time.

Disisi lain, Direktur Uta­ ma Pelindo II Richard Joost Lino, penetapan salah seo­ rang Dirjen Kementerian Per­ dagangan sebagai tersangka merupakan momentum untuk menyeret pelaku-pelaku lain pada kasus proses dwelling time. Menurutnya masih ba­ nyak oknum instansi pemerin­ tahan yang bisa terseret.

Sebab sejumlah oknum pe­ merintahan, kata Lino, ikut ambil bagian dalam ‘permai­ nan’ penerbitan izin barang im­

por. “Dengan ini mulai dibu­ ka sandiwaranya satu persatu, masih banyak pelakunya,” kata Lino saat halal bihalal Kemen­ terian Perhubungan di Jakarta, Jumat (31/7/2015).

Lino mengungkapkan pro­ ses bongkar muat di pelabuhan memakan waktu lama terjadi lantaran banyaknya perizinan dokumen barang masuk yang melibatkan berbagai instansi.

“Dwelling time itu sepenuh­ nya proses dokumen. Sela­ ma ini asumsinya, kan cam­ pur aduk antara waktu bongkar muat dan proses perizinan do­ kumen,” kata dia.

Lino siap diperiksa jika penyidik kepolisian menemu­ kan adanya indikasi keterli­ batan oknum pelabuhan dalam kasus penyuapan proses dwel­ ling time. Dia menekankan, pi­ haknya sama sekali tak punya keterlibatan dalam kasus itu.

“Pelindo kalau diperiksa ya si­

ta DPRD Kota Semarang un­ tuk meloloskan beberapa pro­ gram dalam APBD dan divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Di Su­ lawesi Utara, 2 mantan narap­ idana kasus korupsi, Jimmy Rimba Rogi (61) dan Elly En­ gerbert Lasut (47), memanfaat­ kan celah putusan MK untuk coba-coba ikut pilkada. Jim­ my berpasangan dengan Bob­

by Daud dan diusung Partai Golkar bersama Partai Amanat Nasional. Sementara Elly ber­ pasangan dengan David Bobi­ hoe yang diusung Partai Gol­ kar. Ketika Jimmy mendaft­ ar ke KPU Manado, dia un­ juk kekuatan dukungan den­ gan iring-iringan 1.000 orang yang mendukungnya. Jimmy sebelumnya adalah Walikota Manado yang terlibat korupsi APBD tahun 2006 senilai Rp 64 miliar. Sementara Elly ter­ libat korupsi SPPD fiktif dan menilep dana Gerakan Nasion­ al Orangtua Asuh.

Dibolehkannya mantan narapidana yang notebene tel­ ah cacad moral kembali ikut pilkada, mendapat tangga­ pan yang beragam dari kalan­ gan masyarakat. Namun kare­ na ada aspek yurisdiksi yang mendukung mereka, persoa­ lannya dikembalikan kepada hatinurani dan sikap kejuju­ ran para pejabat pembuat un­ dang-undang. Mayoritas mas­ yarakat kecil alias kelompok akar rumput, tentu geram men­ dengar mantan koruptor masih saja berambisi meraih kedudu­ kan yang terhormat. Namun karena pilkada adalah pes­ ta demokrasi, dimana suara rakyat merupakan kunci uta­ ma, maka hasil akhirnya kem­ bali kepada masyarakat, siapa calon pemimpin yang pantas mereka pilih. Kecuali bila ter­ jadi permainan dan manipula­ si perhitungan suara di tingkat atas, tentu masyarakat hanya bisa pasrah. vTim/07

Inilah penyakit sosial yang menimpa masyarakat kita dan perlu segera diobati. Obatn­ ya adalah mengikuti perilaku Nabi dalam beribadah, yaitu berhaji cukup sekali dan ber­ infak ribuan kali. Pertanyaan berikutnya, maukah kita men­ gobati diri kita dari penyakit sosial yang menimpa kita itu?

Atau kita justru ingin memper­ parah penyakit yang sedang kita derita itu?

Kita mensitir pendapat tersebut terkait juga banyak­ nya pejabat di berbagai daer­ ah yang meninggalkan tugasn­ ya sebagai Abdi Negara, se­ mata-mata karena pergi Iba­ dah Haji untuk yang keseki­ an kalinya. Kita tidak men­ curigai uangnya darimana, tapi mengapa tidak meniru teladan Nabi Muhammad SAW yang berprinsip, berhaji sekali, na­ mun berinfak ribuan kali untuk kemaslahatan umat yang mem­ butuhkannya. | Odjie

4SAMBUNGAN DARI HAL 1 lakan, tapi kami sama sekali ti­ dak ada keterkaitan dalam ka­ sus dwelling time,” ujar dia.

Dia mengatakan dalam proses perizinan barang masuk pelabuhan tersebut setidaknya melibatkan delapan kemente­ rian secara langsung, dan juga melibatkan 18 kementerian se­ cara tidak langsung. Sehing­ ga waktu izin impor berakibat waktu bongkar muat menjadi sangat lama.

Menurutnya, setiap ta­ hunnya diterbitkan sebanyak 360 ribu izin impor dan un­ tuk karantina sekitar 20 ribu.

Semua bentuk perizinan itu, kata dia, merupakan proses membawa dokumen yang tidak bisa dilakukan secara online.

Selain memakan waktu, hal itu juga memungkinkan terja­dinya proses suap menyu­ ap untuk mempercepat proses bongkar muat di pelabuhan.

Untuk itu, Lino memberi

sejumlah masukan agar prak­ tik penyuapan di pelabuhan bisa diberantas. Salah satunya, menurut dia, pemerintah harus terus meningkatkan jumlah im­ portir jalur prioritas. Dia men­ jelaskan dengan memperba­ nyak komposisi importir ja­ lur prioritas memungkinkan bagi importir terpercaya agar tak lagi harus melalui lama­nya proses pemeriksaan di pelabu­ han.

“Jadi jalur prioritas itu ba­ rang langsung keluar, dan ba­ yarnya bisa nanti.”

“Bea cukai saya kasih challenge, jalur prioritas Bea Cukai saat ini jumlahnya ma­ sih 10-15 persen selama sepu­ luh tahun terakhir. Saya ta­ nya kepada mereka kenapa ja­ lur prioritas gak bisa ditingkat­ kan sampai 40 persen, padahal Malaysia saja bisa,” kata dia. vRechan Nazar/Martin Luther M/SN

3-16 Agustus 2015 | No. 312 2 Th XIII

Ronny Sompie ...

Yasonna beralasan, Keppres pengangka­ tan Bambang Widodo yang bernomor 776P/ XII/2014 dinyatakan palsu. Yasonna kemu­ dian menggelar seleksi ulang. Pada tahap akhir seleksi tersebut, sehingga Ronny din­ yatakan lolos.

Ronny berniat memperkuat kelembagaan Direktorat Jenderal Imigrasi usai dilantik.

Sesuai latar belakangnya sebagai reserse ber­ pengalaman, Ronny berjanji akan mening­ katkan kemampuan penyidik PNS di ditjen imigrasi. Di sisi lain, Ronny harus memaju­ kan pelayanan instansi tersebut kepada mas­ yarakat. Dia juga akan memperketat penga­ wasan keimigrasian di wilayah Indonesia se­ bagai Garda terdepan.

Tiga hal lain yang akan menjadi fokus perhatian Ronny selaku Dirjen Imigra­ si nantinya ialah terkait antisipasi aksi ter­ or, peredaran narkoba, dan arus keluar-ma­ suk tenaga kerja tanpa dokumen resmi. Tan­ da dua bintang saat ini masih terpasang di seragam Ronny. Sebelum menjabat Kapolda Bali, Ronny yang lulusan Akademi Kepoli­ sian tahun 1984 ini merupakan Kepala Di­ visi Hubungan Masyarakat Polri dan dike­ nal sangat dekat hubungannya dengan war­ tawan. Ronny tercatat sebagai perwira ting­ gi Polri pertama yang mengisi jabatan nomor satu di Biro Pengawasan Penyidik Polri.

Lepas Pangkat dan Jabatan Inspektur Jenderal Ronny Franky Somp­ ie, akan melepas jabatannya di kepolisian, statusnya menjadi pegawai negeri sipil yang otomatis akan melepas pangkat prestisius yang disandangnya selama ini.

Irjen Ronny mengatakan, kelak dirinya tidak lagi menyandang status purnawirawan jenderal polisi setelah resmi dilantik menjadi Diretur Jenderal Imigrasi. Dia juga menilai, hal tersebut merupakan bagian dari kon­

4SAMBUNGAN DARI HAL 1 sekuensi yang dipilih. “Jabatan Dirjen Imi­ grasi prestis, tertinggi di Imigrasi dan mem­ bawahi seluruh keimigrasian di seluruh In­ donesia. Ini konsekuensi,” kata Ronny.

Ronny menceritakan awal mula dirinya ikut dalam bursa lelang jabatan Dirjen Imi­ grasi yang dibuka oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). Saat itu, kata lulusan Akpol 1984 ini, pihak Kemenkum HAM membuka peluang seleksi Dirjen Imi­ grasi ke pihak di luar kementerian.

“Tawaran itu masuk ke Mabes Polri dan ditawarkan kepada para perwira tinggi bin­ tang dua (Irjen),” ujarnya. Jenderal bintang dua di kepolisian adalah setingkat eselon Ib, sementara untuk jabatan Dirjen yang nan­ ti diembannya adalah eselon 1a. “Walau ti­ dak ada pangkat, tapi eselonnya naik,” kata Ronny.

Dengan beralihnya status kepegawaian dari kepolisian ke PNS, jenjang usia da­ lam karir pun bertambah. Di kepolisian se­ suai UU 2/2002 tentang Polri, batas usia aktif anggota Polri adalah 58 tahun. Na­ mun, dapat diperpanjang bagi mereka yang memiliki keahlian khusus. “Nah, kalau di PNS maka jenjang karir saya bertambah, massa pensiun menjadi 60 tahun,” ujar pu­ tra kelahiran Sulawesi Utara yang tahun ini berusia 54 tahun.

Ronny mengaku, sang istri tidak keber­ atan dengan pilihannya yang melepas ja­ batan yang saat ini diembannya. “Istri tidak keberatan,” katanya. Disinggung mengenai apa yang akan dibangunnya di Imigrasi ke­ lak selama menjabat, Ronny menolak berko­ mentar. Alasannya, dia masih akan menung­ gu pelantikan dan arahan dari Menteri Hu­ kum dan HAM. “Ini soal etika, saya tidak boleh menda­ hului,” ujar mantan Kepala Biro Pengawas Penyidikan ini. vSN/Rechan Nazar

Ali Mukhni ...

4SAMBUNGAN DARI HAL 1

Pada kesempatan itu Vifner juga menghimbau pada mas­ yarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 9 De­ sember yang akan datang. Saat ini petugasnya masih melaku­ kan pemutakhiran data pemilih.

Untuk itu bagi warga yang be­ lum terdaftar diminta untuk ak­ tif mendaftarkan diri pada petu­ gas yang ada di tingkat nagari ataupun korong. “Mari kita jaga Pilkada Padang Pariaman ini dengan kondisi yang kondusif,” ajaknya. vBas

Dukungan Untuk ... ikut bergabung dalam koalisi. Bahkan Partai Demokrat ikut bergabung.

Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara langsung menyatakan dukungannya kepada MK-FB, beberapa menit menjelang pendaft­ aran ke KPU Sumbar, Selasa (28/7). Dukun­ gan terhadap pasangan Muslim Kasim-Fauzi Bahar (MK-FB) sebagai calon Gubernur danWakil Gubernur Sumatera Barat, terus mengalir.

Partai Demokrat mendukung pasangan Muslim Kasim-Fauzi Bahar. SK segera dikirim ke Padang. Kami berkomitmen untuk bersama-sama memajukan Suma­ tera Barat. Insya Allah, kita akan allout, saya akan turun langsung ke Sumbar nan­ ti saat kampanye MK-FB,” kata SBY sep­ erti dikutip Muslim Kasim yang berbic­ ara langsung via hand­phone dengan Ket­ ua Umum PD yang juga Presiden RI ke-6 itu. “Pak Muslim, kami sudah memutuskan, demi Sumbar ”.

Demikian juga dikemukakan Fauzi Ba­ har. “ Setelah Pak Muslim, saya juga berbic­ ara dengan Pak SBY. Ada dua poin yang be­ liau sampaikan kepada saya. Pertama, beli­ au memastikan PD mendukung kami berdua.

Kedua, Pak SBY minta kami jangan raguragu, PD bersama-sama partai pendukung lainnya akan allout berjuang demi untuk me­ majukan Sumatera Barat,” pungkas Fauzi Bahar kepada KORAN TRANSAKSI ba­ ru-baru ini.

Pembicaraan via telepon antara SBY dengan Muslim Kasim dan Fauzi Bahar menjelang detik-detik pendaftaran pasangan MK-FB ke KPU Sumbar, tidak datang se­ cara tiba-tiba. Peran H Basrizal Koto menu­ turkan, sebagai keluarga besar PD, dirinya sudah berkomunikasi jauh hari dengan pen­ gurus DPP PD tentang rencana mengusung pasangan MK-FB sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar periode 20152020.

“Awalnya, Partai Demokrat sudah komit untuk mendukung MK-FB. Tapi karena din­ amika politik yang sangat tinggi dihari-hari terakhir menjelang pendaftaran, proses kepu­ tusannya menjadi terlambat. Alhamdulillah, hari ini kita sudah terima email SK DPP PD yang ditandatangani Ketua Umum dan Sek­ jen,” kata Basko, panggilan akrab suami Hj. Mukhniarty Basko, SE, MSi, anggota DPR

4SAMBUNGAN DARI HAL 1

RI dari Partai Demokrat ini.

Wakil Ketua Komisi Pengawas DPP Par­ tai Demokrat HM Darmizal MS mengatakan, dukungan PD atas pasangan Muslim Kasim dan Fauzi Bahar tanpa reserve. Kebijakan partai ini harus dijalankan dan dilaksanakan secara utuh dan sepenuh hati oleh seluruh kader PD di Sumbar. “Insya Allah, kehen­ dak rakyat Sumbar untuk sebuah perubahan dapat menjadi nyata.

Dukungan Terus Mengalir Untuk MK-FB Meski pengurus Partai Persatuan Pem­ bangunan (PPP) kubu Romahurmuzziy ikut mengantarkan pasangan Muslim Ka­ sim-Fauzi Bahar (MK-FB) ke Komisi Pemi­ lihan Umum (KPU), kendatipun PPP tidak menjadi parpol pengusung pada pemilihan gubernur-wakil gubernur (pilgub) Sumatera Barat 2015. PPP kubu Romi dan kubu Djan Fariz tidak menemukan kata sepakat soal pil­ gub Sumbar.

Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Sumatera Barat kubu Romi, Amora Lubis di sela-sela proses pendaft­ aran pasangan MK-FB di kantor KPU Sum­ bar, Selasa (28/7) menjelaskan, sesuai den­ gan instruksi DPP PPP (kubu Romi, red), PPP di Sumbar harus bergabung ke koalisi parpol pengusung MK-FB. “Sesuai instruksi DPP, PPP Sumbar harus bergabung ke koal­ isi besar (koalisi pengusung MK-FB) ini,” kata Amora.

Menurut Amora, yang tidak menemukan kata sepakat antara kubu Romi dan Kubu Djan Fariz hanya untuk pencalonan guber­ nur dan wakil gubernur. Sedangkan untuk pencalonan bupati-wakil bupati dan waliko­ ta-wakil walikota tidak ada masalah.

Meski tidak masuk sebagai parpol pen­ gusung, Amora menegaskan PPP akan ber­ juang all out untuk pemenangan MK-FB pada pilgub Sumbar 2015. Ia menegaskan sudah menginstruksikan ke seluruh pengu­ rus dan kader PPP di kabupaten/kota untuk menyatukan barisan memenangkan MKFB. Pemilukada yang demokratis adalah jalan terbaik untuk mencapai cita-cita pembangu­ nan negeri,” kata Darmizal. Dengan masukn­ ya dukungan PD, berarti kekuatan pasangan MK-FB menjadi bertambah kuat. vJRs/Bas/TIM

3-16 Agustus 2015 | No. 312 2 Th XIII

MEGI BIEVO

Luncurkan Single “Tuhan Tempatku Bersandar”

P

enyanyi Megi Bievo meluncurkan single religi perdana bertajuk “Tuhan Tempatku Bersandar” di Restoran Gokana, Sarinah, belum lama ini. Pada single ini, Megi mencoba featuring dengan Firdan Al. Megi Bievo mengatakan single terbarunya itu terinspirasi dari pengalaman hidupnya yang tidak menyenangkan karena diperdayai temen-teman. “Lirik lagu ini, berkisah tentang perjalanan hidup saya. Banyak teman-teman yang terlihat baik, ternyata menusuk saya dari belakang.

Tapi, meski begitu saya enggak

berdendam padanya,” ucap Megi.

Lagu Tuhan Tempatku Bersandar ini juga bercerita tentang perjuangan hidup Megi, ketika dia punya mimpi besar dan dia ingin sekali mewujudkan mimpinya. Tetapi ternyata tidak mudah dan banyak halangan dan rintangan.

Namun dia merasa Tuhan selalu bersamanya dan tidak meninggalkannya sebab Tuhan adalah tempat dia bersandar.

Dengan lagu ini, pemuda asal Padang, Sumatera Barat ini mencoba untuk berpasrah diri kepada yang Mahakuasa. “Semua saya pasrahkan pada Ilahi,” ujarnya.

Sepak terjang Megi Bievo sudah tidak diragukan lagi, Megi merupakan artis yang serba bisa dan paket lengkap, dia penyanyi, pencipta lagu, aktor dan produser serta bos dari perusahaan MB management.

Megi mengungkapkan bahwa dirinya memilih featuring dengan Firdan Al karena Firdan Al sangat keren dan sering disamakan dengan Aliando pemeran ganteng-ganteng serigala (ggs). “Kita tahu Aliando saat ini aktor yang sedang besar namanya di Indonesia, dan saya berharap nantinya Firdan juga bakal seperti itu” lanjut Megi.

Berangkat dari MB Management, Firdan Al menemukan minatnya dalam menyanyi. Meski merasa memiliki suara pas-pasan tapi Megi Bievo, pemilik MB management, memberi semangat kepada Firdan Al untuk menjadi percaya diri dan serius melatih vokalnya. Megi merasa dirinya Firdan Al sangat cepat untuk menemukan chemistry dalam penggarapan single religinya bersama Firdan Al. “Tuhan tempatku bersandar”, yang dibuat Megi hanya dalam waktu 2 jam ini pernah dinyanyikan sebelumnya oleh Rihana yang juga artis MB Management. Lagu yang bertema religi ini sangat pas diluncurkan bertepatan dengan Bulan Ramadhan yang penuh hikmah.

Lagu yang bercerita tentang kekuatan iman yang meyakini bahwa Tuhan memberikan cobaan tidak akan melebihi batas kemampuan umatnya.

Unsur piano dan biola pada single ketiganya ini, ujar Megi adalah agar pendengar musik dapat tersentuh. “Lirik lagu ini, sangat menyentuh. Sehingga sentuhan piano dan biola diharapkan membawa pendengar tersentuh hatinya oleh kalimat kebesaran Ilahi,” kata Megi.

Mereka juga dipercaya oleh suatu brand baju koko dan baju muslim An-gha yang menjadi sponsor utama dalam single dan video klip mereka.

“Alhamdulillah dengan kepasrahan, kini saya dikasih rezeki oleh Allah SWT. Saya menjadi brand ambasador pakaian muslim bersama Firdan Al, teman featuring saya,” jelas Megi. vSuryati

8

Menpora Buka Pelatihan Kreatifitas Pemuda Nasional

FOTO | IST

Pembukaan Pelatihan Kreatifitas Pemuda Tingkat Nasional 2015.

MENPORA Imam Nahrawi didampingi Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Yuni Poerwanti, Direktur Dewan Kreatif Rakyat (DKR) Demien Dematra, Anggota Komisi IX DPR RI Imam Suroso, secara resmi membuka Pelatihan Kreatifitas Pemuda Tingkat Nasional Tahun 2015 sekaligus pemberian Penganugerahan Festival Movie Award Dan Penganugerahan Internasional Film For Family Day (IFFADAT) di Auditorium Wisma Menpora Senayan, Jakarta, belum lama ini.

Pelatihan ini mengangkat tema Membangun Semangat Kreatifitas dan Semangat Pemuda Menpora Imam Nahrawi dalam sambutannya di depan ratusan calon sineassineas Indonesia dan Internasional Film Maker dari 24 negara mengatakan, di tangan kalianlah sejarah kebesaran Indonesia akan dibuka dan terungkap. “Terlalu besar Indonesia untuk digambarkan dan digali di tangan kalian pula Indonesia akan menjadi barometer dunia karena ada nilai, budaya yang akan terus ditampilkan yang menjadi wajah Indonesia mendatang,” kata Menpora.

“Ke depan Kemenpora harus menjadi leading tidak hanya memfasilitasi tetapi mendorong industri kreatif di bidang sineas sampai lahir sutradara-sutradara dan sineas-sineas baru bahkan dan wajib mempopulerkan dan memasarkannya agar program ini memberikan efek kepada masyarakat dan berkelanjutan,” lanjutnya.

Menpora berharap nantinya tidak hanya film pendek tetapi juga film panjang terkait dengan pemuda dan olahraga di Indonesia. “Mohon kegiatan ini tidak hanya pendampingan tetapi juga dikawal ketat

hingga para pemuda ini mengisi industri kreatif kita di bidang sineas, keberbedaan Indonesia harus menjadi kiblat dunia karena bisa hidup berdampingan dengan damai, manfaatkan itu semua selagi pemerintah membuka diri atas ini semua, terus berkreasi kami akan terus dorong agar program ini berkelanjutan hingga diakhir tahun akan lahir 5 ribu sineas baru,” harapnya.

Sebelumnya Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Yuni Poerwanti selaku ketua panitia penyelenggara menyampaikan bahwa ini merupakan upaya kita semua untuk membangun kepemudaan ke arah yang lebih baik. “Ini adalah kerjasama antara Asdep Peningkatan Kreatifitas Pemuda Kemenpora dengan DKR yang menghadirkan 45 International Film Maker dari 24 negara.

Kegiatan ini diselenggarakan dengan tiga angkatan dari tanggal 08 hingga 11 Juni secara paralel masing-masing 120 peserta dengan memfokuskan pada sinematografi yang mendapatkan sharing ilmu secara gratis dari 45 Int’l Film Maker serta beberapa narasumber dari musisi, desainer produk, praktisi perfilman, akademisi, direktur kerjasama fungsional Asean Kemenlu dan internal Kemenpora,” kata Yuni.

Hadir pula Direktur Kesenian dan Kebudayaan dari Kedubes Italia, Rusia, Perancis, Amerika Serikat, Kepala Inspektur Kemenpora Syaiful Rahmat Hasibuan, Staf Ahli Tunas Dwidharto, Kabiro Keuangan dan Rumah Tangga Bambang Trijoko, Artis Ibu kota selaku Duta DKR Roro Fitria dan beberapa penggiat film dari luar negeri seperti Kamboja, Singapura, Australia. vSuryati

Sophie Paris Ajak Member Buka Puasa Bersama Selebriti

Foto bersama para Artis headline management, Sophie Paris, dan Anak Asuh Binaan seusai berbuka bersama.

DALAM rangka bulan suci Ramadhan 1436 H Sophie Paris – perusahaan fashion, beauty, dan healthy living berbasis network marketing yang sangat besar di Indonesia – mengadakan Buka Puasa Bersama Selebriti dengan mengundang Member, Business Center, dan juga anak asuh, beberapa waktu lalu.

Acara buka puasa bersama selebriti ini merupakan kolaborasi antara Sophie Paris dengan Headline Artist Management.

Sederet nama terkenal seperti Adipati Dolken, Yama Carlos, Dhea Ananda, dan Riza Shahab, turut hadir dan berbagi kebahagiaan bersama keluarga besar Sophie Paris, termasuk anak didik dari Rumah Belajar Helena, yang merupakan anakanak binaan Sophie Paris.

Bruno Hasson selaku Pendiri dan Presiden Direktur Sophie Paris mengatakan bulan Ramadhan merupakan saat yang tepat untuk berbagi. “Sejalan dengan visi yang kami angkat, yaitu Sophie Delivers Happiness, kami ingin terus menjadi sumber kebahagiaan

Ini merupakan salah satu wujud dari komitmen Sophie Paris untuk selalu menyebarkan kebahagiaan bagi sesama dengan semua orang,” ujarnya.

“Kami mengadakan buka puasa bersama dengan tujuan mempererat tali silaturahmi dengan para Member dan selebriti yang selama ini sering bekerjasama dengan kami, sekaligus berbagi rezeki dan kebahagiaan dengan anakanak binaan Sophie Paris dan juga panti asuhan lainnya,” jelasnya.

Bruno juga menambahkan, “Ini merupakan salah satu wujud dari komitmen Sophie Paris untuk selalu menyebarkan kebahagiaan bagi sesama. Ke depannya kami akan terus melakukan inovasi dalam produk dan servis agar terus

FOTO | IST

menjadi yang terdepan,” ujarnya.

Agenda acara Buka Puasa Bersama Selebriti sendiri terdiri dari berbagai aktivitas seperti demo makeup dan hijab tutorial oleh tim Fashion and Beauty, penampilan musik dari anak didik Helena, Marawis, games, hingga Kultum.

Acara Buka Puasa ini diadakan di kantor pusat Sophie Paris yang terletak di kawasan Jakarta Selatan. Selama satu hari, Sophie Paris mengadakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari siang hari. Pada waktu solat Zuhur, Member dan masyarakat umum lainnya bisa mendengarkan ceramah Ramadhan yang dipimpin oleh Ustad Riza Muhammad di Mushola Sophie Paris.

Usai ceramah Ramadhan, Sophie Paris juga mengadakan Ramadhan Bazaar di area parkir utama dengan berbagai macam penawaran spesial, mulai dari diskon hingga 80% dan juga pembagian hadiah langsung dengan minimal nilai pembelanjaan tertentu. Ramadhan Bazaar sendiri dimulai sejak 29 Juni sampai 8 Juli 2015. vSuryati

Trans Banten 10

3-16 Agustus 2015 | No. 312 2 Th XIII

Lebak Darurat Kekeringan Serang, Trans - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten, Komari menga­ takan, memasuki musim kemarau, wilayah Kabu­ paten Lebak, Provinsi Banten, dinyatakan berstatus darurat kekeringan.

Menurutnya, musim kering ini terbagi dalam tiga klasifikasi, pertama musim kemarau, kekeri­ ngan, dan bencana kekeringan. Musim kemarau saat ini sudah terjadi di Banten, sejak Mei hingga Oktober mendatang.

“Sedangkan yang dimaksud kekeringan ada­ lah suatu daerah yang kekurangan air, namun tidak masuk dalam klasifikasi bencana kekeringan,” kata Komari usai memimpin rapat koordinasi penangu­ langan bencana kekeringan, di ruang rapat Setda Banten, kemarin.

Sedangkan bencana kekeringan, adalah separuh lebih wilayahnya dilanda kekeringan, dan adanya permintaan bantuan dalam bentuk air dan kebutu­ han makanan dari masyarakat secara terus menerus.

“Dari delapan kabupaten kota hanya Kabupa­ten Lebak yang dinyatakan darurat penanganan ben­ cana kekeringan. Hal itu dinyatakan sendiri oleh kepala daerahnya,” ungkap Komari.

Mantan Karo Humas Pemprov Banten ini me­ ngaku, untuk tujuh kabupaten/kota lainnya, masih bersifat bencana kekeringan bersifat lokal. Sehing­ ga penanganannya masih dilakukan di tingkat ka­ bupaten/kota.

“Kendati demikian, Pemprov Banten tetap melakukan upaya dalam memberikan bantuan ke­ pada pemerintah kabupaten/kota yang dilanda ben­ cana kekeringan. Termasuk di dalamnya melakukan monitoring dan operasi di lapangan,” kata Komari.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemprov Banten, kata Komari, dalam menghadapi bencana kekeringan ini adalah, menyediakan kebutuhan air yang langsung disalurkan kepada masyarakat.

“Kami juga melibatkan instansi terkait, yang memiliki kendaraan mobil tanki air dan alat penye­ dot air, untuk digunakan di lokasi kekeringan,” ka­ tanya.

Dia mengaku, Pemprov Banten telah melaku­ kan langkah konkrit terhadap bencana kekeringan ini, di antaranya adalah memfasilitasi rapat di ting­ kat kabupaten/kota dengan BPBD dan instansi ter­ kait lainnya.

“Kami juga melakukan pemetaan titik keke­ ringan, dan melaporkan ke pemerintah pusat un­ tuk memberikan perhatian terhadap kondisi ini,” terang­nya.

Komari menambahkan BPBD Banten siap me­ nyalurkan bantuan dana terhadap pemerintah kabu­ paten/kota yang menyatakan sebagai darurat ben­ cana kekeringan. Bahkan, BMKG menyatakan es­ kalasi kekeringan di Banten akan meningkat.

“Bantuan berupa dana tentunya disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah kabupaten/kota, dan rasionalisasi kebutuhan,” imbuhnya.

Berdasarkan data dari BPBD Banten, seba­ nyak 61 kecamatan, 4 kelurahan, 95 desa se-Ban­ ten mengalami kekeringan. Sedangkan, dari 28 ke­ camatan yang berada di Kabupaten Lebak, 20 keca­ matan mengalami kekeringan. 20 kecamatan terse­ but terdiri dari 36 desa.

Dari jumlah tersebut, baru lima kecamatan yang mendapatkan bantuan air bersih, di antaranya ada­ lah, Kecamatan Warung Gunung sebanyak 5 tang­ ki, Sajira 3 tangki, Leuwidamar 2 tangki, Cilograng 3 tangki, Bayah 3 tangki, Maja 1 tangki dan Wana­ salam 3 tangki. vYus/Merry Christine

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI PERWAKILAN PROVINSI BANTEN: Yusvin M Karuyan, Labora Taruly, Falscay Guntur Karuyan

Proyek Kongkalikong Himpun Dana Pilkada di Tangsel Perusahaan pemenang tender ternyata perusahaan yang dalam pengawasan pengadilan.

Tangsel, Trans – Sejumlah LSM dan aktivis anti korupsi di Tangerang Sela­ tan menengarai berbagai proyek-proyek di beberapa SKPD terindikasi kasus du­ gaan korupsi dan upaya penghimpunan dana demi ongkos politik mempertahan­ kan jabatan pada Pilkada langsung bulan Desember 2015 yang akan datang. Dinas yang dicurigai menjadi ajang korupsi dan manipulasi, diantaranya Dinas Tata Ko­ ta-Bangunan dan Pemukiman (DTKBP) Tangsel dibawah kendali Ir.Dendi Pri­ yandana.

Terkait nikmatnya jabatan waliko­ ta, sehingga pejabat lama ingin kemba­ li mencalonkan diri, beberapa kalangan mempertanyakan darimana sumber dana ikut pilkada yang nilainya milyar-milyar, kalau bukan memanfaatkan permainan dana APBD lewat proyek-proyek kongka­

likong. “Publik semua pan pemenang proyek tahu kalau rekening pembangunan gedung Tubagus Chaeri War­ SMKN-5 yang dinilai dhana (Wawan) sudah banyak kejanggalan. diblokir KPK. Darima­ Pihaknya mengaju­kan na Airin mendapatkan penawaran Rp.6,79 cost politik ikut pilka­ mil­­yar, namun aneh­ da 2015 nanti?” kata nya yang menang pi­ Agus Syahrizal, ke­ hak pemborong de­ngan tua LSM-Garuk KKN penawaran Rp.7,12 kepada wartawan be­ mil­yar. Padahal ada se­ berapa waktu lalu. Dia lisih yang bisa dihemat menduga ada benang mencapai Rp.330 juta. merah dengan peneta­ Faktor lain yang dija­ pan pemenang proyek dikan alasan ialah da­ di Dinas Tata Kota, lam surat penawaran ti­ FOTO | IST yang disinyalir hasil Airin Rachmi Diany. dak mencantumkan ka­ kongkalikong dengan ta-kata “Bagian peker­ pemenang tender untuk modal dana kam­ jaan yang di subkontrakkan adalah ba­ panye Airin, tambah Agus lagi. gian atap”.

Kontraktor yang merasa dirugikan, Belakangan, pihak LSM Tangerang Ir. Ediyanto dari PT.Adikarya Putra Raya, H.Tatang Sago mensinyalir pi­ Cisa­ dane, merupakan contoh ada du­ hak-pihak yang terkait bisa jadi stress. gaan kongkalikong, dan melaporkan hal­ Karena perusahaan pemenang tender nya ke Polda Metro Jaya terkait peneta­ ternyata perusahaan yang dalam pe­

WARIS PONDOK CABE UDIK:

Misteri Tanah Sajim bin Bagol Belum Terungkap

Tangsel, Trans – Para ahli waris Sajim bin Bagol (alm) sulit mem­ peroleh haknya, terkait peninggalan sang ayah atas tanah seluas lk.2,5 hektar yang berlokasi di Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan. Salah satu ham­ batan yang dominan, terkait dengan sikap pejabat pemerintahan yang ti­ dak serius menjalankan tugasnya selaku aparat pemerintahan. Kasus yang menimpa ahli waris Sajim bin Bagol, mereka sulit menjual haknya karena aparat Camat Pamulang se­ laku PPAT enggan melegalisir akte pelepasan hak tanpa alasan yang jelas. Hal tersebut dinyatakan oleh pemegang kuasa ahli waris tersebut, Noorillahi kepada wartawan yang bertugas di Tangerang Selatan.

Berdasarkan investigasi yang dilakukan awak media sesuai de­ ngan bukti-bukti yang ada, didu­ ga ada oknum yang bermain se­ hingga tanah seluas 2,5 hektar de­ ngan lokasi yang strategis dan su­ dah dipenuhi perumahan-peruma­ han elite tersebut, coba-coba ingin digelapkan dengan mengelabui para ahli waris yang rata-rata sudah ber­ usia tua, awam dan buta hukum itu.

Buktinya, ketika ahli waris mohon diterbitkan SPPT-PBB ke kantor pelayanan pajak Pratama Serpong, permohonan itu ditolak. Dasar pe­ nolakan, adalah surat Lurah Pon­ dok Cabe Udik waktu itu yang ber­

dalih, bahwa tanah atas nama Sa­ jim bin Bagol letak tanahnya tidak jelas. Alasan kedua, di atas tanah yang katanya tidak jelas itu, justru Lurah tahu sudah ada nama orang lain. Pernyataan tersebut ambivalen dan menimbulkan dugaan ada se­ suatu yang disembunyikan.

Ada beberapa keunikan yang harus dijawab oleh aparat peme­ rintah setempat menyangkut tanah waris Sajim bin Bagol. Tanggal 11 September 2008, Lurah Pon­ dok Cabe Udik meminta KPP Pra­ tama Serpong untuk tidak menge­ luarkan SPPT-PBB kepada ahli waris Sajim bin Bagol. Namun pada tanggal 22 Desember 2008 pi­ hak KPP Pratama Serpong mener­ bitkan SPPT-PBB atas nama Sajim bin Bagol dengan Nomor Obyek Pajak 36.19.061.004.006-0263.0.

Kemudian pada SPPT-PBB atas nama waris yang sama dengan NOP 36.19.061.004.0060242.0 pada tang­gal 6 Januari 2009 juga mun­ cul.

Keunikan lain, dalam surat­ nya yang ditujukan ke KPP Prata­ ma Serpong, Lurah Pondok Cabe Udik menyatakan seolah-olah seba­ gian tanah waris tersebut sudah atas nama Kasan bin Simin dan Mini bin Timin. Ternyata kedua nama terse­ but hanyalah pernah bertindak se­ bagai saksi di depan Pengadilan Agama Negeri Tangerang untuk

kepentingan Fatwa Waris Sajim bin Bagol. Kasan bin Samin memang memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah milik waris Sajim bin Bagol, namun dia tidak mengakui tanah Sajim bin Bagol sebagai mi­ liknya. Untuk itu Mini bin Timin telah membuat surat pernyataan di atas meterai yang menyatakan tidak pernah mengakui tanah Sajim bin Bagol sebagai tanah miliknya.

Menurut kuasa hukum waris Sa­ jim bin Bagol, kesulitan pihak­nya untuk menyelesaikan hal-hal admi­ nistrative yang menyangkut peman­ faatan hak waris, justru macetnya di tangan aparat pemerintahan setem­ pat yang seyogianya harus mem­ bantu dan mengakomodasikan se­ gala kepentingan masyarakatnya, karena mereka ditugaskan oleh pe­ merintah untuk itu. Namun menurut beberapa kalangan yang mengikuti perkembangan tanah waris tersebut, terkesan para pejabat dengan da­ lih prinsip kehati-hatian, justru ter­ kesan diduga ada kepentingan lain.

Beberapa rekan wartawan di Tang­ sel belum berhasil lakukan konfir­ masi baik ke Lurah Pondok Cabe Udik maupun Camat Pamulang, karena tampaknya semua sibuk.

Namun seharusnya pelayanan ma­ syarakat tetap diprioritaskan. Yang jelas, untuk sementara misteri tanah waris Sajim bin Bagol belum ter­ ungkap. v07

ngawasan pengadilan. Begitu pula ada­ nya dugaan permainan proyek pemba­ ngunan Pusat Pemerintahan Kota Tang­ sel yang merupakan proyek beberapa ta­ hun anggaran (multi-years). Gedung I dimenangkan PT.Brantas Abipraya de­ ngan nilai penawaran Rp.46,53 miliar.

Diduga proses tendernya sarat dengan kepentingan.

Untuk proyek gedung II, dimenang­ kan PT.Delima Agung Utama dengan nilai Rp.67 milyar. Padahal ada pena­ waran dari PT.Nindya Karya yang le­bih rendah, yaitu Rp. 64,71 miliar. Namun pemborong dari BUMN tersebut kalah.

Padahal, kata Tatang Sago lagi, PT.De­ lima Agung Utama sedang dalam perka­ ra di Pengadilan Serang. Artinya, sesuai dengan Perpres No.54 Tahun 2010, peru­ sahaan itu harus didiskualifikasi. Rekanrekan media di Tangsel yang ingin konfir­ masi dengan Kadis Tata Kota-Bangunan dan Pemukiman Ir.Dendi Priyandana, ti­ dak bisa ketemu dengan alasan sedang si­ buk sosialisasi. v07

Warga Tangsel Tolak Airin Jadi Walikota Lagi?

Tangsel, Trans – Parpol yang merekomendasikan serta mengusung Airin untuk maju lagi di Pilkada 2015, dianggap Cuma cari aman. Parpol yang mendukung Airin dianggap ikut menyengsarakan masyarakat se­ lama 5 tahun ke depan. Ini melenceng dari misi-visi parpol yakni diantaranya menyejahterakan rakyat. De­ mikian disampaikan wakil coordinator LSM Transpa­ rancy Public Watch, Suhendar belum lama ini.

Menurut Suhendar yang dosen Universitas Pam­ ulang itu, dari sisi popularitas dan elektabilitas, wajar bila Airin cukup dikenal. Hal itu karena dia walikota aktif (sebelum mendaftar jadi balon) dan berhubungan dengan birokrasi.

Tapi parpol yang mendukungnya jangan hanya me­ lihat dua aspek tadi, tetapi juga harus melihat latarbe­ lakang lingkungannya dan komitmennya yang tegas soal pemberantasan korupsi. Menurut Suhendar lagi, kalau dia berada di tengah pusaran (keluarga yang) ko­ rupsi, bukan tak mungkin yang bakal menderita adalah masyarakat Tangsel sendiri.

Pendapat serupa muncul dari tokoh ulama Tangsel, KH.M.Suud Wakhid. Dia meminta agar warga Tangsel selektif dalam memilih pemimpin daerahnya. Dia ha­ rus bersih, dan punya komitmen memberantas korupsi.

Walikota ke depan harus sosok yang berakhlak, mema­ hami aspirasi masyarakat, dan bukan dari keluarga ko­ ruptor. Kepada pemilih pemula yang notebene genera­ si muda, dalam pilkada nanti jangan sampai salah pilih pemimpin. “Bila pemimpin kita dari kalangan (keluar­ ga) koruptor, maka kita semua akan ikut merasa ber­ salah membiarkan mereka memimpin daerah ini,” kata KH.M.Suud Wakhid lagi. Beliau mengkampanyekan hal ini di depan para mahasiswa dari UIN Syarif Hi­ dayatullah, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Uni­ versitas Pamulang, STIE Ahmad Dahlan, dan bebera­ pa perguruan tinggi lainnya yang ada di Tangsel. v07

Sudarmana-Marfi Siap Rangkul Kandidat Gagal Cilegon, Trans - Bakal calon wali kota dari jalur perseorangan Sudarmana-Marfi Fahzan akan me­ rangkul kandidat lainnya yang gagal mendapatkan dukungan partai, atau tidak lolos maju dalam Pilkada Cile­ gon Desember nanti.

Selain meperkuat kebersamaan, kedua pasangan tersebut mengaku, pencalonannya karena niat untuk beribadah.“Kami membuka sele­ bar-lebarnya kepada kandidat yang tidak mendapat partai, untuk ber­ gabung dengan kami untuk bersa­ ma-sama memperjuangkan aspira­ si masyarakat untuk Cilegon lebih baik,” kata Sudarmana.

Sudarmana yang juga pensiunan militer mengatakan, sudah memaha­ mi karakteristik masyarakat Cilegon karena pengabdiannya dalam bertu­ gas sudah puluhan tahun.

Dia merasa memahami kondisi Cilegon, karena bertugas di Cilegon mulai dari kecamatan.“Saya me­ mahami apa yang diinginkan oleh ma­syarakat Cilegon. Kurang lebih sekitar 34 tahun, saya mengabdi un­ tuk bertugas di Cilegon,”ujarnya.

Jelang Pilkada, dia melihat salah satu kampanye hitam adalah isu putra daerah bakal menghangat, mengi­ ngat dirinya bukan pribumi.

Namun, dia siap menghadapi semua itu karena sudah bergaul dengan masyarakat Cilegon sejak lama.

“Dari mulai 60 persen Cilegon terbentuk, saya sudah berpartisipa­ si dalam mensukseskan pembangu­ nan. Bahkan, sampai saat ini pun kami masih ada, melakukan pengo­

batan gratis di Cikeray, dan mem­ punyai yayasan yang bergerak di bidang sosial,” kata dia.

Dia mengungkapkan, akan melakukan berbagai terobosan dan bergaul dengan pribumi atau ma­ syarakat asli yang sudah dia ke­ nal baik. “Tidak ada dikotomi, bagi kita. Dari sejarah Cilegon, wilayah Cirebon ada keterkaitan, mulai dari penduduknya, maupun bahasa yang agak mirip. Kami tidak akan terpe­ ngaruh dengan isue tersebut,” kata dia menegaskan.

Marfi Fahzan menambahkan, bersama Sudarmana berniat ibadah dalam pencalonan wali kota, dengan membangun Cilegon penuh dengan semangat kebersamaan. “Jangan sampai ada kotak-kotakan. Apala­ gi sampai bermusuhan, wong semua saudara. Mari bergabung bersa­ ma-sama dengan membangun Kota Cilegon untuk kemaslahatan,”tu­ turnya.

Juru Bicara tim Sudarmana-Mar­ fi, Aris Munandar Abdurachman mengatakan, calon yang didukung­ nya membangun dengan hati dan nurani.Tidak ada dalam prinsip pen­ calonan Sudarmana-Marfi, jelas dia, melakukan tindakan yang dilu­ ar norma-norma agama, manipulasi dan kebohongan.

Dua hal itu, kata dia, sangat di­ hindari karena tidak menginginkan niatan pasangan Sudarmana-Mar­ fi maju dalam Pilkada Cilegon 2015 dibangun atau ditempuh oleh po­ la-pola yang tidak benar, jauh dari norma-norma agama.

“Kami dari tim pemenangan, ti­ dak akan mencederai niatan ketulu­ san pak Sudarmana dan pak Mar­ fi untuk maju di Pilkada Cilegon dengan nilai-nilai niatan ibadah keduanya,”paparnya.

Berkaitan dengan pemberitaan media massa yang seolah-olah te­lah memalsukan tanda tangan warga, dia menegaskan sangat tidak benar.

Sebagai tim, pihaknya siap mem­ pertanggung jawabkan sekaligus menelusuri kesalahan data sampai tuntas.

“Kami berharap kepada kawankawan diluar sana, yang sudah ter­ lihat simpatik pada kami, bermain politik yang santun dan bermarta­ bat,”ucapnya.

Diketahui sebelumnya, Warga Lingkungan Citangkil, Kelura­ han Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, melaporkan adanya dukungan fiktif terhadap Sudarma­ na-Marfi. Warga merasa identitas­ nya dicatut dan tanda tangan mere­ ka dipalsukan pada surat dukungan.

Jika benar terbukti, tim sukses pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon jalur in­ dependen, Sudarmana-Marfi teran­ cam jerat pidana, jika terbukti me­ malsukan tandatangan warga dalam berkas dukungan pencalonan, dan pasangan tersebut juga terancam di­ coret jika jumlah dukungan yang terverifikasi tidak memenuhi syarat.

Ketika dikonfirmasi, Ketua Pani­ tia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Cilegon, Muhammad Achrom, mengaku belum mendapatkan lapo­

ran pencatutan identitas tersebut.

Saat ini, tahap verifikasi faktual ber­ kas dukungan masih berada di ting­ kat Panitia Pemungutan Suara (PPS).

“Saat ini masih diverifikasi oleh PPS, jadi belum ada rekapitulasi­ nya. Kami juga belum dapat lapo­ ran itu (pencatutan identitas),” kata Achrom, Selasa (30/6/2015).

Namun demikian, pihaknya siap memproses setiap pelanggaran da­ lam tahapan Pemilukada Cilegon.

Pelanggaran yang dilakukan, kata Achrom, bisa berbuntut ke ranah pidana bila tim sukses pasangan bakal calon terbukti memalsukan tandatangan berkas dukungan pen­ calonan.

“Kalau terbukti benar, itu kan ranah pemalsuan dan mengarah ke pidana. Nanti kan ada tim Gakkum­ du yang menindaklanjuti,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Komisi Pemi­ lihan Umum (KPU) Kota Cilegon, Fatullah Hisyam mengatakan, pi­ haknya masih menunggu hasil reka­ pitulasi verifikasi faktual dukungan Sudarmana-Marfi.

Jika ternyata jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi ku­ rang dari ketentuan, maka pasangan tersebut bisa saja dicoret.

“Kami verifikasi data pemilih dulu di masing-masing kecamatan, dan kita belum bisa melakukan tin­ dakan.Kalau setelah verifikasi sele­ sai, dan jumlah dukungan tidak ter­ capai, akan kita coret,” kata Fatul­ lah.

Sementara itu, Sudarmana saat

dikonfirmasi menyayangkan tidak adanya pendamping dari tim suk­ sesnya saat verifikasi faktual ke lapangan.

“Harusnya ada pendamping dan tim kami saat PPS melakukan veri­ fikasi. Ini kan tidak ada. Jangan se­ pihak seperti itu, harusnya konfir­ masi ke kami untuk pendamping,” ujarnya.

Sementara itu, Partai Keadilan Sejatera (PKS) akhirnya secara res­ mi mengusung petahana dalam Pilkada Cilegon Desember men­ datang, setelah rekomendasi duku­ ngan pencalonan partai tersebut jatuh kepada incumbent Tubagus Iman Ariyadi.

Ketua DPD PKS Cilegon, M.Asro Mulyono mengatakan, re­ komendasi dari DPP sudah kelu­ ar dan PKS resmi mendukung pe­ tahana.“Syukur Alhamdullilah, kami melaksanakan taujih sekaligus silaturahmi atau konsolidasi partai dalam Pilkada Cilegon untuk men­ dukung salah satu bakal calon wali kota yang telah ikut dalam penjari­ ngan. Dan berdasarkan rekomenda­ si dari DPP, adalah Pak Iman Ariya­ di,”katanya.

Menurut dia, ada berbagai ala­ san dalam mendukung calon pe­ tahana tersebut. Salah satunya, jelas dia, adalah hasil survey elektabilitas dari kandidat lainnya. Dalam pen­ jaringan beberapa bulan lalu, kata dia, para bakal calon telah menyam­ paikan visi dan misi yang semuanya sangat bagus.

Namun, jelas dia, visi dan misi

hanya bagian dari penilaian kare­ na yang terpenting dan menjadi pe­ timbangan utama adalah hasil sur­ vey. Disinggung mengenai pendam­ ping Iman dari rekomendasi terse­ but, jelas ida, sementara hanya un­ tuk wali kota saja.

“Kami membahas rekomendasi untuk calon wali kota. Kalau untuk wakilnya, mungkin ada pertemuan langsung,”paparnya.

Dengan keluarnya rekomendasi dukungan untuk petahana, dia akan menginstruksikan seluruh simpati­ san dan pengurus untuk memenang­ kan petahana pada Pilkada Desem­ ber nanti.

“Kami akan melakukan per­ temuan nanti dengan seluruh pe­ ngurus, kader dan simpatisan untuk menyiapkan strategi kemenangan Pak Iman,”tuturnya.

Sementara para pengurus par­ pol dari PDIP, PAN, PKB, PPP dan beberapa kandidat, menggelar per­ temuan di salah satu rumah kandidat bakal calon wali kota. Pertemuan tersebut, dalam rangka menindak lanjuti hasil lobi, penjajakan ser­ ta komunikasi yang telah dilakukan selama ini.

“Betul, kami telah berkumpul untuk saling menguatkan duku­ngan dan koalisi sekaligus akan menya­ takan siap mengusung kandidat.

Kami masih melakukan komunikasi intensif. Dalam waktu dekat, kami juga akan ada pertemuan akbar un­ tuk menggagas koalisi permanen,” ujar sumber yang enggan disebut­ kan namanya. vYusvin

11

Trans Jabar

3-16 Agustus 2015 | No. 312 2 Th XIII

PROGRAM USUNGAN APBN-P BERUBAH MENJADI SILPA

Bupati Garut Diduga Terlibat

Aparatur Jangan Alergi Terhadap Kritikan Masyarakat

FOTO | AGUS

Kepada inspektorat Garut jangan jadi penonton setia.

Garut, Trans – Beberapa pengu­ saha kontraktor mengeluhkan nasib­ nya kepada koran ini, dimana dia su­ dah mengeluarkan uang sampai ratu­ san juta untuk mengerjakan proyek usungan di Kab Garut, hingga seka­ rang tidak jelas juntrungannya.

Semula proyek usungan ini diper­ oleh dari oknum karyawan Bappe­ da Kab Garut berinisial Den. Proyek Usungan yang semula namanya APBN-P lalu berubah menjadi SIL­ PA, berdasarkan Surat Perintah Bupa­ ti Garut Rudi Gunawan kepada Den karyawan Bappeda Kab Garut.

Wajar beberapa pengusaha yang sudah setor alias sudah membantu dana usungan puluhan juta dan ratu­ san juta rupiah kepada oknum pega­ wai Bappeda yang berinisial Den dan brokernya berinisial Tji. Den tinggal di perumahan Cibunar bekerja di kan­ tor Bappeda Garut dan Tji bertem­ pat di kampung Sukadana Pasantren Garut.

Pertanyaan, apa yang dikemukan Den dan Tji, mengenai proyek usu­ ngan tersebut diketahui Bupati Garut/ Kepala Dinas Bappeda? Jika benar sejauh mana peran Bupati Garut dan Kepala Bappeda tanggungjawabnya.

Jika tidak, mengapa bisa ditandata­ ngani oleh Bupati dalam surat perin­ tah/SP kepada Den untuk pengusungan dan ditandatangani oleh setiap kepala

Diklat PIM IV Angkatan I Tahun 2015 di Aula Kantor Diklat Karawang.

FOTO | CHRYSTIAN

Bupati Garut, inisial Den Pegawai Bappeda Kabupaten Garut diduga broker proyek bodong dan inisial Tji broker proyek bodong.

SKPD terkait.

Apakah benar yang digadangkan program tersebut oleh inisial Den dan Tji atau bodong? Padahal itu usungan ditandatangani oleh Bupati (Bukti SP ada-red).

Seperti dikatakan korban berinisial Cpi dia langsung setor ratusan juta ru­ piah sampai saat ini belum jelas juga.

Cpi tambahkan, untuk konfirmasi ke pihak Den sangat sulit dan beberapa kali datang ke kantornya selalu tidak ada, sedangkan kami selaku pengusa­ ha dari Bandung juga telah mengelu­ arkan biaya mencapai ratusan juta su­ dah setorkan.

Ketika dikonfirmasi oleh wartawan TRANS, Den membantah, karena dia tidak menerima uang sebesar itu. Den paparkan, yang menerima uang sebe­

sar itu adalah saudara Tji. Den tambah­ kan, uang yang diterimanya langsung disetorkannya kepada bupati Rudi Gu­ nawan. Untuk lebih jelasnya Den saat di konfirmasi di jalan Sukadana pas gang Pesantren jam 8.30 malam. Se­ mentara Tji, sampai saat ini belum bisa dikonfirmasi.

Menurut Den, sepenuhnya ber­ tanggung jawab pada program ini ada­ lah Bupati Garut dan Kepala Dinas Bappeda, minta tolong jangan saya terus yang selalu disudutkan, ujar Den membela diri.

Den mengeluhkan, jangan ngo­ mong Bupati Garut mantan pengaca­ ra tapi tidak becus dan tidak bertang­ gung jawab atas usungan program ini.

“Jika memang berani terima uangnya dari saya tapi tidak ada bentuk tang­

gungjawabnya, tukas Den sambil te­rus merokok pipanya.

Menurut sumber kepada koran ini, tolong jati dirinya dirahasiakan. “ Bahwa Den dan Tji, adalah “Pemain” dan pecandu narkoba jenis sabu-sa­ bu, untuk itu hendaknya pihak berwa­ jib dan instansi terkait seperti BNN ja­ ngan diam di tempat. Lebih lanjut ujar sumber mengatakan sambil kesal. Di­ himbau kepada aparat kepolisian jan­ gan tinggal diam bahwa Den juga pe­ main mobil mewah bodong/tidak ada surat-suratnya.

Ketika dikonfirmasi di tempat ber­ beda ketua Irmas Garut Khot Garut Asli menekankan kepada inspektorat Garut jangan jadi penonton setia atau jangan mentang-mentang orang Bupa­ ti. vChrystian

TERLEPAS DARI BEBERAPA MASALAH TEKNIS

KONI Pusat Minta Pembukaan PON XIX 2016 di GBLA Bandung, Trans - Komite Olah­ raga Nasional Indonesia (KONI) Pu­ sat berharap upacara pembukaan dan penutupan Pekan Olahraga Nasio­ nal XIX/2016 Jawa Barat bisa dilaku­ kan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung. Hal ini sangat penting untuk semakin menyukseskan dan memeriahkan multi event olahraga terbesar di Tanah Air. Hal itu diungkapkan Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman. Ia me­ ngatakan, keberadaan Stadion GBLA sangat penting terutama dalam sukse­ si upacara pembukaan dan penutupan PON 2016. Pasalnya, kata dia, lokasi GBLA di Kota Bandung akan mampu menyedot penonton untuk menghadiri upacara tersebut.

Menurut dia, banyaknya jum­ lah penonton yang hadir saat upacara pembukaan dan penutupan PON men­ jadi hal yang tidak kalah penting. Se­ lain memiliki daya tampung yang be­

FOTO | ARSO

Foto gelora Bandung lautan api.

sar, GBLA pun berada di Kota Ban­ dung yang jumlah penduduknya cu­kup banyak.

Terlebih, katanya, banyak cabang olahraga PON yang dipertandingkan di ibu kota Provinsi Jawa Barat ini. “Jadi, terlepas dari beberapa masalah teknis, saya sependapat opening dan closing PON nanti di Bandung Lautan Api,”

kata Tono usai mengikuti rapat dengan Pengurus Besar PON XIX/2016 Jawa Barat, di Gedung Sate, Bandung, be­ berapa hari lalu Lebih lanjut Tono katakan, ber­ dasarkan pelaksanaan PON sebelum­ nya, upacara dan pembukaan selalu di­ gelar di ibu kota provinsi tuan rumah.

“Kalau kota atau kabupaten lainnya

Pemkab Karawang Gelar Diklat Prajabatan 573 CPNS

Karawang, Trans - Pemer­ intah Kabupaten (Pemkab) Kar­ awang melalui Badan Kepega­ waian dan Diklat mengelar prosesi pendidikan dan pelati­ han (Diklat) prajabatan bagi 573 CPNS hasil dari testing hon­ or kategori II angkatan I sampai XV tahun 2015, tanggal 22-29 Juni 2015 lalu.

Diklat Prajabatan tersebut dibuka secara resmi oleh Sekda Kabupaten Karawang H. Ted­ dy Rusfendi. S, dengan ceremo­ ny penyematan tanda peserta ke­ pada perwakilan peserta di Aula Husni Hamid Komplek Pemda Karawang, Senin (22/6) lalu.

Menurut Sekda pegawai neg­ eri sipil (PNS) sebagai unsur uta­ ma sumber daya aparatur negara mempunyai peranan yang san­ gat strategis dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Sosok PNS yang mampu me­ mainkkan peranan tersebut ada­ lah PNS yang mempunyai kom­ petensi sekaligus dedikasi serta sikap dan perilakunya yang se­ tia dan taat kepada negara, ber­ moral dan bermental baik, pro­ fesional serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

“Sosok birokrat ataupun SDM aparatur (pegawai negeri sipil) seyogyanya memiliki jiwa profesional sekaligus taat hu­ kum, netral, rasional, demokra­

FOTO | AGUS

Sekda Kabupaten menyematkan tanda peserta Diklat Prajabatn kepada perwakilan peserta.

tik, inovatif, mandiri, memiliki integritas yang tinggi serta men­ junjung tinggi etika administra­ si publik dalam memberikan pe­ layanan kepada masyarakat,” tandasnya.

Terutama pada era demokra­ tisasi dan transparasi seperti se­ karang ini, sekda melanjutkan, segenap aparatur negara ter­ us-menerus disorot dan dinilai secara kritis oleh semua elemen masyarakat. Berbagai macam predikat yang menyudutkan me­ warnai wajah birokrasi Indone­ sia “Untuk itu aparatur nega­ ra diharapkan mampu mengan­ tisipasi perkembangan terse­ but. Upaya tersebut tidak dapat dilaksanakan secara terpisah an­ tara masing-masing individu aparatur, melainkan kita harus

mempunyai kesamaan visi dan misi dalam menyikapi hal terse­ but,” jelasnya.

Oleh karena itu, sek­ da menjelaskan diklat praja­ batan dilaksanakan secara khu­ sus untuk memberikan penge­ tahuan dalam rangka pemben­ tukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS un­ tuk membangun aparatur neg­ ara yang handal, tangguh dan profesional.

“Sebagai aparatur negara, apa yang saudara kerjakan ada­ lah semata-mata demi mewujud­ kan cita-cita luhur bangsa. Un­ tuk menwujudkan hal tersebut saudara harus memiliki integri­ tas dan rasa tanggungjawab da­ lam melaksanakan tugas-tugas kedinasan,” pungkasnya. vAgus Safutra

mungkin untuk tempat pelaksanaan cabang olahraga yang lain saja,” ucap­ nya.

Tono pun meminta adanya kaji­ an ulang jika lokasi upacara pembu­ kaan dan penutupan PON Jabar 2016 ini dipindahkan. Sebagai contoh, kata dia, harus dikaji sebaik mungkin jika lokasinya dipindahkan ke Bekasi.

“Saran saya, perlu dipertimbangan jauh sekali, karena jumlah penduduk berpengaruh pada pembukaan dan pe­ nutupan,” ucapnya. Sementara itu, saat disinggung proses hukum yang tengah dilakukan terhadap proses pembangu­ nan Stadion GBLA, Tono enggan me­ ngomentarinya lebih jauh.

“Saya tidak ke sana (korupsi Sta­ dion GBLA), karena fungsi saya ha­ nya sebagai penanggungjawab dewan pengawas. Kalau kaitannya dengan itu saya serahkan ke instasi terkait,” pung­ kasnya. vArso

Karawang, Trans - Plt Bupati Karawang dr. Cellica Nuracha­diana, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asis­ ten Pemangunan, Hadis Herdiana, SH, MM, saat menutup ke­ giatan Diklat PIM IV Angkatan I Tahun 2015 di Aula Kantor Diklat Karawang, mengharapkan agar aparatur pemerintah di tingkat mana pun jangan sampai alergi terhadap saran dan kri­ tik dari masyarakat.

“Namun harus memberi respon yang cepat dan membe­ rikan informasi yang benar dan akurat. Sehingga masyarakat dapat memahami apa yang dilakukan pemerintah dalam me­ ngayomi ma­syarakat,” kata Plt Bupati Karawang yang akrab dipanggil Teh Celli itu.

Untuk itu, lanjut Teh Celli, para pejabat struktural harus mampu menjabarkan kebijakan pimpinan dalam upaya me­ respon setiap harapan dan keinginan masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi serta kapasitasnya.

Sementara itu, sambutan Kepala Badan Diklat Propinsi Jawa Barat, Dr. Drs. H. Herri Hudaya, yang dibacakan Kabid Diklat Kepemimpinan dan Fungsional, menjelaskan bahwa pejabat struktural harus memiliki kompetensi tiga persyaratan dalam jabatan structural. “Yaitu kemampuan dalam menguasai secara teknis bidang tugasnya, kemampuan dalam menerap­ kan kode etik yang dituntut oleh bidang tugasnya, dan kemam­ puan untuk menunjukkan komitmen dalam pelaksanaan tugas jabatannya,” terangnya.

Selain tiga komponen tersebut, lanjutnya, membangun profesionalitas kinerja para pejabat structural diperlukan juga kapa­ sitas kepemimpinan perubahan. Mengingat tantangan sektor publik saat ini ke depan semakin besar dan memerlu­ kan kemampuan manaje­rial yang dapat mengintegrasikan dan mengarahkan seluruh sumber daya pegawai.

“Oleh karena itu, Diklat Pim pola baru bukan sekedar men­ jadwalkan dan menghitung jam pembelajaran, tetapi juga membangun alur pikir dan pemahaman agar siswa Diklat Pim tahu dan mampu melakukan inovasi dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan­nya,” tuturnya.

Dr Herry menambahkan, walaupun penyerapan materi oleh peserta Diklat Pim IV kali ini sudah bagus, namun hasil eva­ luasi siswa Diklat Pim belum seluruhnya memahami “ruh” Diklat Pola Baru. Tetapi lebih terfokus pada pada pembuatan proyek “inovasi”.

Kepala BKD Kabupaten Karawang Drs. Heryanto, MM, dalam laporannya mengatakan bahwa Diklat Pim IV dilak­ sanakan dalam 5 tahapan. Yaitu tahap diagnosa kebutuhan pe­ rubahan organisasi, tahap merancang perubahan organisasi, tahap merancang perubahan dan membangun TIM, tahap labo­ ratorium kepemimpinan dan tahap evaluasi.

Untuk diklat PIM IV Angkatan I Tahun 2015, peserta yang memperoleh peringkat terbaik 1 sampai 5 adalah Nenden Mar­ lina dengan inovasi “Pengukuran Kinerja Staf Puskesmas”; Daden Agus Solihin dengan inovasi “Penjernihan Air Sungai Citarum untuk Benih Ikan; Iin Indriati dengan inovasi “Pem­ bentukan Kader TB (Tuberculosis)”; Bukana dengan inovasi “Kerja Bakti Swadaya untuk pemeliharaan Irigasi”; serta Dewi Krisma Perbatasari dengan inovasi “Pembuatan Aplikasi Pro­ mosi Ikan Khas Karawang” vAgus Safutra

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI PERWAKILAN JAWA BARAT: Surasdi Arso, Syahirwan S.; KOTA BANDUNG: Elvin Yos, Novianto; KARAWANG: Agus Safutra; GARUT : Chrystian

83 Pejabat Struktural Pemkab Karawang Dilantik

Karawang, Trans - Plt Bupa­ ti Karawang, dr Cellica Nurracha­ diana secara resmi melantik dan me­ ngambil sumpah sebanyak 83 pejabat di lingkungan Pemerin­tah Kabupaten Karawang, Jumat (26/6) lalu, di Aula Husni Hamid Komp Perkantoran Bu­ pati Kara­wang. Yang terdiri dari 1 pe­ jabat eselon II, 15 pejabat eselon III, 67 pejabat eselon IV, disertai dengan pelantikan Kepala Sekolah jenjang SD SMP SMA sebanyak 226 orang.

Para pejabat yang dilantik terse­ but berdasarkan hasil kajian tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepang­ katan (Baperjakat) yang dituang­ kan ke dalam SK Bupati No 821.24/ Kep.3479/BKD/2015 tentang pe­ ngukuhan dan alih tugas/alih jabatan di lingkungan Pemkab Karawang.

Plt Bupati Karawang dalam amanatnya mengatakan, para pejabat struktural agar mampu memahami filo­ sofi dari tugas pokok dan fungsi yang menjadi tang­gung­jawabnya. “Sehing­ ga pelaksanaan kegiatan yang kita lak­ sanakan tidak hanya sekedar menyele­ saikan tugas dari kegiatan yang sauda­ ra laksanakan, tapi harus mampu mera­ sakan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah de­ ngan indikator semakin berkurang­ nya keluhan ma­ syarakat. Karena, lanjutnya, kenda­ la dalam memobilisasi partisipasi ma­ syarakat untuk berkarya mensukseskan program pembangunan bisa dimini­ malisir,” tuturnya.

Plt Bupati Karawang menghimbau kepada para pejabat yang dilantik untuk menjaga amanah dari seluruh masya­ rakat Kab. Kara­wang. “Yang tentunya harus dapat dipertanggungjawabkan kembali baik kepada pimpinan, ma­

Plt Bupati Karawang melakukan prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah para pejabat.

FOTO | AGUS

syarakat, dan Allah SWT,” tandasnya.

Selanjutnya Bupati menjelaskan, diperlukan banyak pertimbangan agar dapat memperoleh pejabat yang tepat untuk menduduki sebuah jabatan struk­ tural (Right Man On The Right Posi­ tion). Hal ini sangat penting dan per­ lu dilakukan, karena menyangkut pro­ ses pengambilan keputusan yang te­ pat dapat meningkatkan motivasi dan kinerja aparatur PNS. Sehingga ada hubungan yang cuku­p­ signifikan an­ tara motivasi kerja dan kinerja seseo­ rang dan juga agar menghasilkan out put dan out come yang lebih optimal.

Yang pada akhirnya benefit dan infact­ nya benar-benar terwujud dalam bentuk kepuasan dan kepercayaan masyarakat yang tulus terhadap kinerja aparatur.

Kepada Kepala Sekolah jenjang SD SMP SMA, Plt Bupati Karawang berharap agar dapat melaksanakan tu­ gas secara profesional serta mam­ pu menunjukan kinerja yang optimal.

Karena kepala sekolah memiliki pera­ nan yang strategis dalam mengem­ bangkan dunia pendidikan serta meningkatkan kualitas guru. Sehingga mampu menghasilkan anak didik yang

cerdas, terampil dan memiliki akhlak mulia.

“Terakhir pada moment bulan Suci Ramadhan ini kepada seluruhnya atas nama pribadi dan juga Pemkab Ka­ rawang mengucapkan selamat Pua­ sa Mohon Maaf Lahir Bathin,” pung­ kasnya.

Beberapa pejabat yang menduduki jabatan baru antara lain Ade Mahmud mendapatkan promosi jabatan menja­ di Staf Ahli bidang Hukum dan Poli­ tik hasil Lelang Jabatan, posisi Ka­ bag Kesra Setda diserahkan kepada Maman Supratman, untuk Camat Tir­ tamulya diamanahkan kepada Darul Amin kemudian yang menggantikan­ nya sebagai Sekretaris BP4K yakni Cece Irawan.

Untuk kepala Sekolah yang tertu­ ang dalam keputusan Bupati Karawang No 821.24/Kep.3480/BKD/2015 ten­ tang pengukuhan dan alih tugas pro­ mosi dan pemberhentian Kepsek di Lingku­ ngan Disdikpora Kab Ka­ rawang, yang dilantik terdapat 146 Kepala SDN, 55 Kepala SMPN, 20 Kepala SMAN dan 5 Kepala SMKN. vAgus Safutra

Trans Jabar

3-16 Agustus 2015 | No. 312 2 Th XIII

12

RIANTONO, ST, M.SI, PANSUS III DPRD KOTA BANDUNG

Perda Baru Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Sudah Paripurna Bandung, Transaksi - Mem­ buat peraturan perundang-unda­ngan adalah salah satu fungsi utama lem­ baga legislatif baik di Dewan Per­ wakilan Rakyat Daerah (DPRD) sampai Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indionesia (DPR-RI). Di tingkat daerah seperti Kota Ban­ dung, sedianya peraturan perunda­ ngan yang berbentuk perda lalu di­ undangkan menjadi lembaran Kota dibuat sedianya adalah sebuah ben­ tuk hasil kerja DPRD guna kepen­ tingan masyarakatnya.

Tahun Ini saja, Pansus III DPRD Kota Bandung yang dipimpin Rian­ tono selaku ketua pansus tengah mengagendakan penetapan 3 lemba­ ran kota. Satu diantaranya (Lemba­ ran Kota 2) telah disahkan melalui sidang rapat paripurna beberapa pe­ kan kebelakang.

DPRD Kota Bandung telah menggelar rapat paripurna bersa­ ma Wali Kota Bandung Moh Rid­ wan Kamil (15 Mei 2015) lalu guna memutuskan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) tentang perubahan atas Perda Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2005 tentang pokok - pokok pengelolaan keuangan daerah. Pe­ rubahan ini dilakukan seiring deng­ an terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akutansi pemerintahan dan beberapa perubahan aturan dalam rangka meningkatkan akselerasi dan kualitas penyelenggaraan pemerin­ tahan daerah yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Ketua Pansus III DPRD Kota Bandung Riantono, ST. M.Si menyebutkan bahwa Perda tentang perubahan Perda Kota Bandung No­

mor 7 Tahun 2006 ang­ka 66a yang ber­ tersebut merubah bunyi bahwa system maupun menambah pengendalian intern beberapa ketentu­ adalah proses inte­ an. Seperti ketentu­ gral pada tindakan an pasal 1 diantara dan kegiatan yang angka satu dan ang­ dilakukan secara te­ ka 2 disisipkan ang­ rus-menerus oleh ka baru yaitu ang­ pimpinan seluruh ka 1a dan angka pegawai untuk 1b, begitupun dian­ memberikan keya­ tara beberapa angka kinan memadai atas di pasal pasal lain­ tercapainya tujuan FOTO | ELVIN nya disisipkan gu­ organisasi melalui na penyempurnaan Riantono, ST, M.Si. kegiatan yang efek­ akun­­tabilitas pengelolaan keuangan tif dan efisien, keandalan pelaporan daerah. keuangan, pengamanan asset Nega­ Beberapa angka dalam per­ ra, dan ketaatan terhadap peraturan da nomor 7 pasal 1 tersebut pun perundang-undangan. ada yang dihapus yakni pada ang­ Lalu di Pasal 2 diantara ayat 1 ka 63 dan 66. Sementara diantara dan 2 disisipkan prinsip-prinsip angka 66 dan angka 67 disisipkan pengelolaan keuangan daerah de­

ngan azas-azas yaitu secara tertib, taat pada peraturan perundang-un­ dangan, efektif, efisien, ekono­ mis, transparan, bertanggungjawab, keadilan, kepatutan dan terakhir di­ poin (j) yakni azas manfaat untuk masyarakat.

Dijelaskan Riantono, manfaat masyarakat sebagaimana dimak­ sud pada ayat 1 huruf j, adalah bah­ wa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan mas­ yarakat. Selanjutnya pada pasal 3 ditegaskan bahwa walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan se­ bagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelak­ sanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pen­ gawasan keua­ngan daerah kepada; Sekreta­ ris Daerah selaku Koordi­

nator penge­lolaan Keuangan Daer­ ah, Kepala SKPKD selaku PPKD ; dan Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Ang­garan/Pengguna Ba­ rang Daerah.

Semenjak diputuskannya mela­lui rapat paripurna maka peraturan dae­ rah tentang perubahan atas Perda kota Bandung Nomor 7 Tahun 2005 ten­ tang pokok-pokok pengelolaan keua­ ngan daerah maka Perda ini mulai berlaku di tahun 2015 ini mulai tang­ gal diundangkannya. “Kemudian per­ da ini meski disosialisasikan agar se­ tiap orang dapat mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan pera­ turan dae­rah ini dengan penempatan­ nya dalam Lembaran Daerah Kota Ban­ dung,” pungkas Riantono yang juga politisi berasal dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bandung. vElvin/Av

BANDUNG CLEAN ACTION

Pemkab Karawang Gelar Halal Bi Halal

Berawal dari Rasa Cinta Bandung Kegiatan pungut sampah yang digagas Bandung Clean Action ini sudah menginspirasi banyak pihak.

FOTO | IST

Prosesi saling bermaaf-maafan terasa tidak ada batas antara Pejabat dengan Staf PNS.

Karawang, Trans - Guna mempererat sila­ turahim usai lebaran Idul Fitri 1436 H, pada hari pertama masuk kerja para pegawai di lingkungan Kantor Pemerintah Kabupaten Karawang melak­ sanakan apel pagi yang dipimpin oleh Plt. Bupa­ ti Karawang dr. Cellica Nurrachadiana dan dilan­ jutkan dengan kegiatan Halal Bi Halal.

Plt Bupati yang akrab disapa Teh Celli me­ ngucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada para PNS maupun masyarakat Kabupaten Ka­ rawang pada umumnya. “Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas sikap saya, ucap saya yang mungkin secara sengaja maupun tidak sengaja dilakukan. Mudah-mudahan kedepan kita mam­ pu menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kita ber­ sama meraih kemenangan karena idul fitri ini kita kembali fitrah,” ucapnya.

Usai idul fitri ini, lanjut Teh Celli, para PNS diharapkan menularkan semangat ibadah selama bulan puasa. Teruslah tingkatkan etos kerja, kare­ na bekerja juga sebagai bentuk dari ibadah.

“Untuk menjalankan program Pemkab Ka­ rawang diharapkan para birokrat di lingkup Pem­ kab Karawang lebih kompak lagi lebih solid lagi agar apa yang menjadi keinginan masyarakat harapannya kepada Pemerintah dapat terwujud,” pesan Teh Celli.

Lebih lanjut Teh Celli menghimbau, jelang Pilkada Kabupaten Karawang 2015 kepada para PNS diminta untuk netral tidak memihak kepada siapapun. “Prosesinya sendiri untuk bersama cip­ takan suasana kondusif,” imbuhnya.

Di hari pertama masuk kerja tersebut, Halal Bi halal dilanjutkan di Rumah Dinas Sekda Kab Karawang. Bedanya halal bihalal di lingkup Kan­ tor Bupati hanya OPD lingkup Kantor Bupati, namun di Rumah Dinas Sekda ini OPD yang ada di luar lingkup kantor Bupati turut hadir. Prosesi saling bermaaf-maafan terasa tidak ada batas an­ tara Pejabat dengan Staf PNS, suasana keakraban pun terjalin. vAgus Safutra

Bandung, Trans - Akhir-akhir ini su­ dah tidak asing lagi melihat banyak orang yang melakukan aksi bersih-bersih di Bandung, khususnya di sekitar Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika. Tak perlu kaget jika yang terlihat bukan hanya dari pihak PD Kebersihan Kota Bandung yang berseragam saja, melainkan kaus putih dengan corak biru pun turut serta. Ketika anda melihat orang yang memakai kaus tersebut dan terdapat tulisan “Gerakan Pungut Sampah” di bagian punggungnya, berarti anda sudah bertemu dengan ang­ gota komunitas pecinta Bandung, Ban­ dung Clean Action.

Bandung Clean Action adalah sebuah program, inisiatif dari representasi ma­ syarakat lintas profesi dengan kolaborasi melalui strategic campaign dan social engi­ neering guna mendorong aksi-aksi bersama yang menyenangkan dengan upaya berke­ lanjutan mengurangi sampah dari sumber­ nya. Program ini merupakan implemen­ tasi dari “Gerakan Cinta Bandung Bersih dan Hijau” Pemerintah Kota Bandung yang ditandatangani seluruh pemangku kepenti­ ngan kota tahun 2013 dan diperkuat dengan Deklarasi “Indonesia Bersih 2020” yang ditandatangani Presiden RI bersama para Kepala Daerah pada 2014.

Bandung Clean Action dibentuk de­ ngan cara mengumpulkan 79 komunitas pecinta kota Bandung. Bersama seiring sejalan dengan para pemangku kepenti­ ngan dan suprastruktur kewilayahan un­ tuk mewujudkan cita-cita Bandung yang nyaman dan bersih, lovable dan live­ able. Berlandaskan visi menjadikan nya­ ta impian indah tentang kota Bandung yang rapi dan bersih, tertib sampah, de­ ngan bergerak bersama, dengan cinta dan kegembiraan.

Bandung Clean Action melahirkan misi untuk mengembalikan kebersamaan gotong-royong dalam aksi-aksi lingku­ ngan, mengimplementasi segitiga peru­ bahan (struktur, kultur, actor) untuk ru­ ang kota lebih baik, melakukan peruba­ han dengan keteladanan dalam kurangi sampah dari sumber, menghadirkan per­ cepatan membangun mimpi Bandung

bersih dengan 4 roda kolaborasi, aksi dan solusi untuk perbaikan kondisi sampah kota yang tercecer di sungai dan di darat.

Bandung Clean Action telah men­ catatkan kesukseskan dalam penyeleng­ garaan Braga Culinary Night, Keukeun Curated Culinary, Pasar Seni ITB, Ngo­ ra Bandung, Specta Day, Carnival KAA, dan Cikapundung River Spot.

Selain itu, Bandung Clean Action juga telah melahirkan Miss Clean Action, yak­ ni para wanita berparas cantik nan cer­ das yang berdomisili di daerah Bandung untuk menjadi representasi kebersihan.

Para wanita ini tidak hanya sebagai se­ kedar ikon di Bandung Clean Action la­ yaknya “miss” pada umumnya. Namun, Miss Clean Action ini juga ikut turun ta­ ngan dalam Gerakan Pungut Sampah, sehingga masyarakat bisa melihat bah­ wa wanita-wanita muda pun peduli terh­ adap kebersihan Bandung. Bahkan Ban­ dung Clean Action telah memiliki bebe­ rapa jejaring diluar Bandung, yakni Jakar­ ta Clean Action, Ganas, Rok Pungsat, dan Karawang Clean Action.

Kegiatan pungut sampah yang di­ gagas Bandung Clean Action ini sudah menginspirasi banyak pihak. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil beserta Istrinya, Atalia pun sudah sering berkontribusi da­ lam GPS di Bandung. GPS yang baru-ba­ ru ini dilakukan yakni pada Jumat (24/7) di daerah Cikapundung Timur pun telah menginspirasi Pemerintah Kota Cimahi untuk melakukan kegiatan yang sama di beberapa lokasi di Cimahi.

Dari GPS Hingga Pantai Sehat Kebersihan selalu melahirkan kenya­ manan bagi siapapun. Seiring dengan ke­ nyamanan melalui kebersihan akan mun­ cul lingkungan yang sehat nan asri yang menimbulkan rasa betah. Kini Bandung

Clean Action menjadi salah satu pionir masalah kebersihan yang menginspirasi.

Bermula dari kecintaan dan perhatian terhadap Bandung, Bandung Clean Action mengusung Gerakan Pungut Sampah (GPS) untuk menjadi salah satu solusi kebersihan di Bandung. Banyak lokasi yang merupakan sa­ rana publik Bandung yang sudah merasakan perawatan dari anggota Bandung Clean Ac­ tion. Seperti Cikapun­dung River Spot, Alunalun Ujung Berung, Car Free Day Dago dan sekitar Area Gedung Konferensi Asia Afri­ ka. Tidak hanya sekadar melakukan pungut sampah saja, namun Bandung Clean Action juga mengedukasi warga ke kecamatan-ke­ camatan dan sekolah-sekolah di Bandung.

Kekompakan anggota Bandung Clean Action tidak hanya berhenti di Bandung, namun sampai ke Pantai Karapyak, Keca­ matan Kalipucang, Ciamis. Dengan mem­ berikan tema Bandung Vacation, kegiatan Gerakan Pungut Sampah (GPS), seketika menjadi GPS dengan akronim lain, yakni Gerakan Pantai Sehat.

Pantai Karapyak menjadi pilihan un­ tuk melaksanakan Gerakan Pantai Sehat karena memang sampah di Pantai tersebut sudah sangat banyak sehingga menum­ puk di sudut-sudut pantai. Selain itu, pe­ ngelolaan sampah di Pantai Karapyak se­ akan tidak terorganisir dengan baik. Hal ini mengakibatkan sampah-sampah yang berserakan menjadi faktor pemicu rusak­ nya lingkungan di lokasi wisata Pantai Karapyak.

“Banyaknya sampah berserakan dan menumpuk menyebabkan pantai sungguh memprihatinkan,” kata Wahyu Dwi Rah­ mat, ketua pelaksana kegiatan Bandung Vacation.

GPS yang dilaksanakan pada Senin (27/7) lalu berlangsung mulai pukul 13.00 hingga pukul 16.00 WIB. Agen­ da kegiatannya yaitu memungut sampah

dan membersihkan sampah yang menum­ puk di sepanjang pantai, termasuk sudutsudut pantai. Cakupan wilayah GPS yak­ ni sepanjang Pantai Karapyak, dimulai dari bibir pantai hingga pesisir pantai.

De­ngan bantuan pejuang kebersihan lain­ nya seperti pengurus pantai, warga seki­ tar, SMA Negeri 1 Mangunjaya, dan Re­ lawan Orang Kreatif Pungut Sampah Ta­ sik (Rok Pungsat), Gerakan Pantai Sehat terwujud dan menghasilkan Pantai Kara­ pyak yang nyaman untuk berwisata.

Edukasi ke Warga Sambil menyelam, minum air. Kira­ nya peribahasa tersebut tepat bagi para pejuang Gerakan Pantai Sehat. Peman­ dangan di Pantai Karapyak tentunya men­ jadi panasea, setelah membersihkan ham­ pir seluruh wilayah Pantai Karapyak.

“GPS pantai jarang-jarang kita laku­ kan. Asyik, karena kita bisa langsung edu­ kasi ke warga setempat tentang sampah.

Selepas itu juga kami bermain dan menik­ mati sunset,” kata Fahmi Fathurakhman, salah satu anggota Bandung Clean Ac­ tion.

Gerakan Pantai Sehat ditutup dengan pemberian cinderamata secara simbolis dari Bandung Clean Action kepada per­ wakilan dari SMA Negeri 1 Mangunjaya, Rok Pungsat, dan warga sekitar, sebagai penghargaan atas kontribusinya mem­ bersihkan lingkungan, khususnya Pantai Karapyak.

“Harapan saya kedepan, khusus­ nya bagi saya. Saya bisa lebih mencintai lingkungan. Buat anak-anak, mudah-mu­ dahan kegiatan seperti ini bisa berkelan­ jutan, bisa kontinyu, baik di lingkungan sekolah khususnya, maupun lingkungan seperti ini”, kata Rizal Aristiawan, salah satu guru di SMA Negeri 1 Mangunjaya. vPS/Net

Pantai Samudra Baru Sarana Rekreasi Keluarga

Suasana Pantai Samudra Baru.

FOTO | AGUS

Karawang, Trans - Libur lebaran banyak dimanfaatkan warga untuk ber­ wisata. Bagi anda warga Karawang dan sekitarnya tak perlu jauh-jauh untuk ber­ wisata. Kini ada tempat wisata alterna­tif yang dekat dan terjangkau. Yaitu wisa­ ta pantai samudra baru yang terletak di Desa Sungaibuntu, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang. Konon tempat wisata laut ini tidak kalah indahnya de­ ngan wisata laut di tempat lain.

Pantai samudra baru jaraknya ha­ nya 40 kilometer dari pusat Kota Ka­ rawang. Disini pengunjung dimanjakan dengan pemandangan alam yang cukup eksotis dan layak untuk dijadikan tem­ pat wisata unggulan. Di area pantai ter­ dapat warung-warung yang menjual hi­ dangan laut ikan bakar yang menggugah selera. Jadi ketika kita lelah dan lapar setelah bermain air, bisa langsung menik­ mati santapan laut.

Akses menuju pantai tersebut tidak­ lah sulit. Pengunjung cukup melewati jalan lampu merah Tanjungpura ke Re­

ngasdengklok langsung menuju arah Ke­ camatan Pedes dan langsung masuk ke lokasi wisata pantai samudra baru.

Saat libur lebaran, pantai tersebut di­ kunjungi ribuan wisatawan dari ber­bagai wilayah seperti, Karawang, Bekasi, Sub­ ang dan Purwakarta. Pengelola pantai samudra baru, Tata Husein mengatakan jumlah pengunjung saat libur le­ baran ini selalu membludak mencapai puluhan ribu. “Bahkan banyak pengunjung yang tidak sampai dan beralih ke tempat wisa­ ta lain karena macet,” ujarnya kepada Koran Transaksi, Minggu (19/7).

Tata Husein melanjutkan, ada juga beberapa pengunjung yang terpaksa balik arah atau terpaksa mengalihkan tujuan karena tidak ingin menghabiskan waktu di tengah kemacetan jalan menuju loka­ si. “Harapan kami, pendapatan dari jum­ lah pengunjung bisa mencukupi kebutu­ han untuk perluasan lahan parkir kenda­ raan, terutama sepeda motor yang tidak dikenai biaya parkir,” harapnya.

Dari segi keamanan, pada musim le­

baran 2015 wisata pantai samudra baru mengerahkan pengamanan dari Polsek Pedes, Hansip, Karang Taruna rekanrekan pemuda tentangga desa, Koramil, Polisi Pamong Praja. “Berjumlah ham­ pir 200 orang yang tersebar di tiap-tiap ti­tik keamanan untuk mengantisipasi ter­ jadi kemacetan agar tertib aman dan lan­ car,” ungkapnya.

Tata Husein mengungkapkan, setiap tahun hasil penjualan karcis mengalami peningkatan yang otomatis dapat menam­ bah pendapatan asli daerah (PAD). “Di­ antaranya Desa Sungaibuntu dan pening­ katan PAD Pemerintah Kabupaten Ka­ rawang melalui Dinas Penerangan dan Pariwisata Karawang,” jelasnya.

Dengan bertambahnya income PAD tersebut, Tata Husein berharap Pemkab Karawang dapat memperhatikan tempat wisata pantai samudra baru. “Terutama akses jalan keluar masuknya kendaraan yang sering terjadi kemacetan. Karena jalan masih kecil belum ada pelebaran,” pungkas Tata Husein. vAgus Safutra

13 Budaya & Wisata

3-16 Agustus 2015 | No. 312 2 Th XIII

Sunan Ampel & Peninggalannya

Islam di Indonesia Kental akan Budaya

Kelima ajaran Sunan Ampel itu adalah, “Emoh Main” (tidak mau main judi), “Emoh Ngumbi” (tidak mau minum-minuman yang memabukkan), “Emoh Madat” (tidak mau mengisap candu atau ganja), “Emoh Maling” (tidak mau mencuri atau kolusi) dan “Emoh Madon” (tidak mau main perempuan yang bukan istrinya/zina).

Surabaya, Trans - “Assalamualaikum,” sapa tiga orang berpakaian koko putih ber­ motif garis lurus warna hijau di lengannya kepada salah seorang petugas yang berjaga tepat di pintu informasi di area makam Sunan Ampel di Surabaya, Jawa Timur.

“Waalaikumsalam. Ada yang bisa diban­ tu bapak-bapak?,” jawab petugas itu sembari sedikit membungkukkan badannya.

Tak berselang lama, petugas bersafari warna biru gelap itupun mengantarkan ketiga pria yang bertanya tadi ke sisi belakang mas­ jid, yang menjadi lokasi Sunan Ampel dan pengikutnya dimakamkan.

Ketiga orang itu rupanya datang untuk berziarah dan meminta izin untuk memasu­ ki area makam.

“Saya baru pertama kali ke sini, jadi mak­ lum kalau harus bertanya ke petugas,” ujar Samsudin, pria asal Garut, Jawa Barat.

“Iya mas, tempat ini sakral dan kami ti­ dak ingin seenaknya masuk karena pasti ada tata cara yang harus diikuti,” sahut seorang rekannya dari belakang.

Ketiganya pun bersila, duduk di latar berpaving di dekat batu nisan Sunan Ampel yang hanya dikelilingi besi aluminium. Ki­ tab berisi bacaan Yaasin dan Al Quran diam­ bilnya, dibacanya dengan sesekali menutup matanya.

Tempat peristirahatan terakhir Sunan Ampel tampak sangat sederhana, ha­ nya berselubung kain putih pada batu nisan­nya dan dibatasi pagar besi biasa yang terbuat dari aluminium setinggi 1,5 meter yang me­ lingkar dan luasnya sekitar 64 meter persegi.

Tak ada cungkup makam atau ornamen lain yang melindungi makamnya sehingga peziarah bisa melihatnya secara langsung.

Tentu saja makam ini terkena derasnya air jika hujan dan panasnya matahari ketika siang.

Keadaan makam Sunan Ampel yang se­ derhana itu tentu berbeda jauh dengan makam para Wali Songo (sembilan wali) lainnya.

Begitu pula dengan gapura-gapura yang harus dilewati juga terlihat sederhana, tanpa ada ornamen apapun yang menonjol.

Makam Sunan Ampel berada di sebelah barat Masjid Agung Sunan Ampel dan ber­ dampingan dengan makam istrinya, Nyai Condrowati, beserta lima kerabatnya.

Di dekat makam keduanya juga terdapat makam Sholeh yang merupakan pemban­ tu dan santri pertama Sunan Ampel, serta Mbah Sonhaji (Mbah Bolong) yang merupa­ kan santri terakhirnya. Keduanya juga bertu­ gas membersihkan masjid.

Di sana juga terdapat ratusan makam syu­ hada lain, serta kerabat dan pengikut Sunan Ampel.

Keluarga Sagipoddin Di dalam kompleks tersebut juga ada makam KH Mas Mansyur, seorang Pahlawan Nasional yang hanya ditandai batu nisan di atas tanah datar. Makam KH Mas Mansyur yang terletak di sisi timur masjid itu berada dalam kompleks Makam Keluarga Besar Sa­ gipoddin atau dikenal Gipo.

KH Mas Mansyur adalah salah seorang

FOTO | IST

Irfan Abubakar, Direktur organisasi mitra KAS, Center for the Study of Religion and Culture (CSRC).

FOTO | IST

Masjid Ampel Denta

anggota Sarikat Islam yang pada 1921 ma­ suk organisasi Muhammadiyah. Bersama Soekarno, Moch. Hatta dan Ki Hadjar De­ wantara, KH Mas Mansyur termasuk da­ lam tokoh nasional yang diperhitungkan dan dikenal dengan sebutan “Empat Serangkai”.

Tepat di gapura arah makam Sunan Am­ pel, berdiri sesosok pria bersama anaknya yang usia sepertinya baru menginjak bela­ san tahun, berjalan dan sesekali menghenti­ kan langkahnya.

Dia adalah Zeid Muhammad, atau se­ hari-harinya akrab disapa Gus Zeid, yang saat ini juga tercatat sebagai sejarawan Su­ nan Ampel dan pengurus Masjid Agung.

Sembari menunjukkan makam Sunan Ampel dan keluarga serta santri-santrinya, pria berwajah Timur Tengah itu menjelas­ kan bahwa Sunan Ampel adalah sosok ulama yang merupakan keturunan dari seorang ayah yang lahir di Samarkand, salah satu negara di kawasan Asia Tengah atau tidak jauh dari Uz­ bekistan dan Kazakhstan.

“Ibunya adalah Dewi Chandrawulan, yakni putri dari raja Champa, salah satu ne­ geri di kawasan Asia Tenggara. Sunan Am­ pel datang memenuhi tugas kemanusiaan di Tanah Jawa atas permintaan bibinya (adik ibunya), yang merupakan istri dari Raden Prabu Kertawidjaja,” ucapnya.

Memiliki nama asli Sayyid Ali Rahmatul­ lah atau akrab disapa Raden Rahmatullah, la­ hir di negeri ibunya pada 1401 Masehi.

Alasan Sunan Ampel dihadirkan di Jawa, kata dia, karena Sunan Ampel diyakini mam­ pu mengubah dari satu kultur pada zaman dulu, ketika terjadi degradasi moral yang ti­ dak jauh beda dengan zaman jahiliyah kare­ na marak pembunuhan, perampokan, pe­ merkosaan dan sebagainya.

Pertama kali menginjakkan kaki di Jawa, Sunan Ampel mengevaluasi apa yang menja­ di langkah Syaikh Jamalluddin sebelumnya.

Sunan Ampel dalam dakwahnya tidak memaksa rakyat untuk kembali ke Islam, na­ mun dilalui dengan menyentuh masyarakat dan bersosialisasi sekaligus membangun budi pekerti luhur.

“Awal yang memperbaiki dan membuat satu kemajuan yakni Sunan Ampel tidak mengajak ikut masuk agama, tapi memper­ baiki budi pekerti dengan visi,” tukasnya.

Sunan Ampel.

FOTO | IST

Sebagai seorang ulama yang giat berdak­ wah, Sunan Ampel mempunyai ajaran yang terkenal dengan sebutan “molimo”. “Mo” ber­ arti tidak mau, sedangkan limo adalah lima perkara, jadi “molimo” adalah tidak mau melakukan lima perkara yang terlarang.

Kelima ajaran Sunan Ampel itu adalah, “Emoh Main” (tidak mau main judi), “Emoh Ngumbi” (tidak mau minum-minuman yang memabukkan), “Emoh Madat” (tidak mau mengisap candu atau ganja), “Emoh Maling” (tidak mau mencuri atau kolusi) dan “Emoh Madon” (tidak mau main perempuan yang bukan istrinya/zina).

Lima perkara itu yang selalu dijadikan satu pegangan, hingga pada akhirnya Su­ nan Ampel membuat istilah lagi membangun budi pekerti luhur, karena ketika sudah diba­ ngun budi pekertinya maka akan memiliki sopan santun, tata krama dan perilaku indah.

Masjid Ampel Denta Masjid Agung Sunan Ampel, salah satu situs bersejarah yang dahulu bernama Mas­ jid Ampel Denta.

Menurut Gus Zeid, masjid tersebut diba­ ngun pada 1396 Masehi, meski di sejumlah sumber sejarah tertulis pada awal abad 14 (sekitar tahun 1421 Masehi).

“Sebuah penelitian dari Tutur Tinular dari

orang tua keturunan kami, pada 1936 M diba­ ngun Masjid Ampel Denta yang sampai seka­ rang terjaga keasliannya,” ucapnya.

Masjid ini dibangun oleh Raden Rahma­ tullah dan menjadi salah satu masjid tertua di Indonesia yang dibangun dengan arsitektur Jawa Kuno yang dipadu dengan nuansa Arab.

Untuk melestarikan dan melindungi pe­ ninggalan sejarah, Masjid Sunan Ampel telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Peme­ rintah Kota Surabaya, dan dibangun sebagai kawasan wisata religi.

Masjid tersebut terdiri dari 16 tiang saka utama yang terbuat dari kayu jati, yang memiliki panjang 17 meter dan diameter 60 centimeter, serta memiliki 48 pintu.

Angka 17 menjadi simbol 17 rakaat shalat dalam sehari semalam. Sedangkan, ang­ka 16 merupakan jumlah huruf dua kalimat syaha­ dat. 16 tiang itu, 12 tiang ada di dalam (jum­ lah huruf Muhammadarrasulullah dalam arab) dan 4 tiang ada di luar (jumlah huruf Muhammad dan Allah dalam arab).

“Artinya, Sunan Ampel tidak sekadar mendirikan masjid tanpa filosofi yang kuat.

Peninggalan beliau sangat luar biasa dan memiliki sarat arti. Meski benda mati, namun bisa dijadikan guru karena bisa belajar dalam filsafat Islam,” paparnya.

“Yang jelas, kalau diterangkan satu per satu, tidak akan cukup waktu sehari sema­ lam, hanya mengenal filsafat Masjid Ampel yang merupakan peninggalan Sunan Ampel,” tuturnya, menambahkan.

Selain bangunan utamanya yang memi­ liki arsitektur unik dan kokoh yang mampu bertahan hingga berbagai zaman, Masjid Su­ nan Ampel juga terkenal dengan menaranya yang menjulang setinggi 50 meter, yang du­ lunya dipakai sebagai tempat adzan.

Di samping menara tersebut, terlihat qu­ bah yang berbentuk mirip pendopo Jawa.

Pada kubah tersebut terdapat ukiran mahko­ ta yang berbentuk matahari, sebagai penanda kejayaan kerajaan Majapahit pada masa itu.

Masjid Sunan Ampel telah mengalami perluasan sebanyak tiga kali, yaitu pada ta­ hun 1926, 1954, dan 1972. Kini luasnya telah mencapai 1.320 meter persegi (panjang 120 meter dan lebar 11 meter), tapi kesederha­ naan khas Sunan Ampel itu masih tetap ada di dalamnya. vAnt

Jakarta, Trans - Direktur Cen­ ter for The Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hi­ dayatullah Irfan Abubakar menilai konflik dan kekerasan yang dilaku­ kan oleh kelompok beragama sebe­ narnya punya latar belakang yang rumit. Tak semata agama, konflik dan kekerasan yang mereka timbul­ kan pun disebabkan unsur lainnya seperti politik dan budaya.

Irfan juga mengatakan, kon­ flik dan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok beragama di Indone­ sia baru terjadi dua dekade belaka­ ngan. Hal ini diakibatkan adanya perubahan situasi politik yang le­bih demokratis di Indonesia.

“Demokrasi memberi kesempa­ tan dan membuka ruang kebebasan berekspresi yang dibungkam rezim Orde Baru selama 32 tahun,” kata Irfan saat ditemui usai peluncuran program Pesantren for Peace di Ja­ karta, belum lama ini.

Irfan menilai, atas nama kebe­ basan berekspresi dan berpendapat, orang-orang yang tadinya bungkam kini berbalik menyuarakan aspirasi yang selama ini tidak didengar dan dianggap tidak sesuai dengan nilai yang ada. Akibatnya konflik dan ke­ kerasan berbau agama pun muncul.

Dosen Fakultas Adab dan Hu­ maniora di UIN itu mengatakan, menurut survei, mayoritas pen­ duduk Indonesia justru menganut sistem Islam yang moderat. Ada­nya pengaruh sosial dan budaya yang kuat di tanah air, menyebabkan ma­ sih banyak hal yang bisa dinego­ siasikan kecuali dalam hal kaidah keagamaan ibadah.

“Survei nasional mengatakan tendensi keislaman di Indonesia mengarah pada politik dan budaya.

Di atas 80 persen menganut culture oriented,” ujar Irfan.

Hal itu, menurut Irfan yang menyebabkan kondisi umat Islam di Indonesia berbeda dengan nega­ ra-negara di Timur Tengah. “Indo­ nesia bisa berbeda dengan negara Timur Tengah yang mengalami se­ suatu yang chaos karena demokrasi­ nya mundur,” katanya.

Hal yang sama diungkapkan Dirjen Pendidikan Islam Kemente­ rian Agama Kamaruddin Amin saat membacakan pidato Menteri Luk­ man Hakim Saifuddin.

“Idealisme dan perdamaian memiliki makna yang strategis sei­ ring dengan dinamika politik is­ lam yang memanas. Islam nusantara kembali meneguhkan cinta damai dan anti kekerasan. Dan yang terja­ di di Timur Tengah tidak bisa me­ wakili Islam,” kata Kamaruddin.

Kamaruddin juga menyebutkan kalau Islam di nusantara lebih tole­ ran, damai, inklusif, dan akomoda­ tif. vNur

3-16 Agustus 2015 | No. 312 2 Th XIII

Target Revitalisasi Pasar Sukodono Selesai 4 Bulan Sidoarjo, Trans – Pembangunan Pasar Sukodono ren­ cananya selesai dalam kurun waktu 4 bulan pengerjaan. Na­ mun perlu adanya kordinasi yang falid antar institusi yang ter­ kait, yakni antara Dinas Pasar dan Diskoperindag (Dinas Ko­ perasi dan Perdagangan). Mengingat waktu yang sangat sing­ kat hingga akhir tahun 2015 ini, dalam pembangunan Pa­sar Sukodono tentu saja tidak hanya melibatkan 2 dinas saja, me­ lainkan juga melibatkan para Pedagang dan Pemerintahan Desa Kebon Agung yang rencananya menjadi wadah semen­ tara bagi para pedagang di tanah TKD (Tanah Kas Desa).

Kasi pengembangan di Dinas Pasar, H. Nawari, SH. me­ ngatakan memang segala bentuk sosialisasi kepada pedagang Pasar Sukodono telah dilakukan. Para pedagang pun sudah setuju dengan segala konsekuensi yang ada, baik secara matri­ al dan imatrial.

“Dengan artian pedagang Pasar Sukodono siap untuk membayar biaya pemakaian kembali stand yang baru. Rinci­ annya untuk stand los biaya Rp500 ribu per meter persegi, se­ dangkan untuk togo (toko/gudang) biaya Rp1,5 juta per meter persegi,” jelasnya saat ditemui di ruang kerjanya.

H. Nawari sangat Optimis bahwa program yang didanai dari APBN ini akan selesai tepat pada waktunya.

Hal senada juga dikatakan KUPTD Pasar, Taman Mocha­ mad Choiri, SH, bahwa terkait pembangunan Pasar Sukodo­ no, pihak dinas telah melakukan sosialisasi kepada para peda­ gang. “Namun belum menjelaskan masalah biaya relokasi dan biaya pemakaian bangunan akan di tanggung oleh siapa?,” terangnya saat ditemui di ruang kerjanya.

“Jika biaya tersebut dicover oleh pemerintah, saya kira ti­ dak akan menimbulkan masalah. Namun jika biaya relokasi sementara dan biaya pemakaian bangunan dibebankan kepa­ da para pedagang, maka sebaiknya perlu ada kepastian antara pedagang dan dinas terlebih dahulu sebelum melangkah. Agar tidak memunculkan permasalahan di kemudian hari,” papar­ nya.

Mochamad Choiri menghimbau kepada koordinator unit dan pedagang agar tidak mengambil langkah fisik terlebih da­ hulu, sebelum adanya kepastian atau keputusan dari dinas ter­ kait. vRik

PILKADA 2015

Fezzy Bakal Dampingi Basuri Manggar, Trans – Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Provinsi Kepu­ lauan Bangka Belitung (Babel) Datuk Ramli Sutanegara menyebutkan nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dae­ rah (DPRD) Belitung Timur (Beltim) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Fezzy Oktolseja mewakili Ba­ suri T Purnama pada pencalonan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang.

“Kita sudah punya nama untuk mewakili Pak Basuri di pilkada nanti, adalah Fezzy Oktolseja. Tokoh dan politisi muda yang akan kita sandingkan dengan beliau (Basuri, red),” ung­ kap Datuk Ramli usai melakukan pendeklarasian pengusungan Basuri maju ke pilkada dari Partai Nasdem, belum lama ini.

Penjaringan yang dilakukan menurut Datuk Ramli, sudah selesai. Dan calon dari nasdem adalah Basuri T Purnama de­ ngan wakil Fezzy Oktolseja. Dan itu sudah disepakati.

Saat ditanya koalisi, Datuk Ramli menegaskan, Partai Nasdem sudah melakukan kerjasama dengan PDIP dan Par­ tai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Bahkan, ke 3 partai yang ter­ gabung dalam koalisi Indonesia Hebat (KIH) sudah melaku­ kan dan membulatkan tekad serta dilakukan dengan cara ter­ tulis yang dilaksanakan beberapa waktu lalu.

Untuk itu Datuk Ramli sudah memerintahkan jajarannya berdiri tegak mengusung dan mendukung kemenangan dua orang bakal calon ini. Ia juga menambahkan, jika memang nanti sudah waktunya akan ada delegasi untuk dua partai yang mengusung.

Secara terpisah, Fezzy saat dikonfirmasikan mengakui di­rinya saat ini sudah diusung oleh 3 partai, yakni Nasdem, PDIP dan Hanura. Namun, sejauh ini ia menjelaskan masih menunggu dari Dewan Perwakilan Pusat (DPP) yang sampai saat ini belum memberikan Surat Keputusan (SK) kepada di­ rinya.

“Memang, saat ini saya sudah diusung oleh 3 partai, na­ mun hingga kini SK dari DPP belum juga keluar. Jadi, semua ini masih dalam proses, tapi nyatanya saat ini memang seper­ ti itulah,” ujar Fezzy.

Fezzy juga menegaskan kesiapannya nanti sudah dikeluar­ kannya SK dari DPP. “Siap, jika memang semua mendukung.

Saya akan siap, apalagi SK dari DPP PDIP sudah keluar. Un­ tuk masyarakat Beltim, kita harus siap, apa pun yang terjadi nantinya,” tutup Fezzy semangat. vRita

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI BIRO BLITAR: Fauzy Effendy, BIRO KAB. TRENGGALEK: Agus Riyanto; BIRO KAB. SIDOARJO: Hendrikco Rifky R

Trans Regional 14

Tekan Urbanisasi Pasca Mudik Lebaran

Jakarta, masih menjadi tujuan utama penduduk desa di Indonesia karena struktur ekonominya saat ini masih terpusat di kedua daerah itu.

Jakarta, Trans - Pemerataan pem­ bangunan secara geografis baik dari desa ke kota maupun dari Indonesia Barat ke Indonesia Timur mampu me­ nekan perpindahan penduduk dari desa ke kota atau urbanisasi pasca-mudik Lebaran.

Pemandangan selepas mudik Le­ baran hampir sama bisa dilihat mata: pemudik tiba di suatu tempat atau di terminal bis antar kota di Jakarta, pemudik-pemudik ini sibuk ditawari angkutan lanjutan berupa mobil harga borongan.

Mereka yang masih lelah kare­ na perjalanan penuh kemacetan pa­rah membawa barang-barang dan sanak saudara pendatang baru yang ditam­ pung di rumah mereka.

Entah apa nanti pekerjaan sanak-saudara yang baru tiba in; bisa di sektor formal namun jauh lebih ba­ nyak di sektor non formal, bahkan tan­ pa keahlian apapun. Pokoknya datang dulu ke Jakarta. Nanti adalah nanti.

Tentu Jakarta kota yang terbuka untuk semua pendatang dan mereka berhak meningkatkan perikehidupann­ ya di Jakarta. Namun, jika tanpa keah­ lian maka mereka bisa menambah pro­ blem sosial Jakarta dan ini sering di­ nyatakan pemimpin formal DKI Jakar­ ta dari masa ke masa.

“Banyak hal yang dilakukan, mi­ salnya penetapan UU Nomor 6/2014 tentang Desa yang menggelontorkan dana desa hingga Rp20,7 triliun,” kata Dirjen Pembangunan dan Pember­

dayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Ahmad Yustika, be­ lum lama ini.

Menurut dia, Pulau Jawa, terma­ suk Ibu Kota Jakarta, masih menja­ di tujuan utama penduduk desa di In­ donesia karena struktur ekonominya saat ini masih terpusat di kedua dae­ rah itu.

Erani menambahkan, sebagian be­ sar penduduk desa melakukan mobi­ lisasi geografis atas alasan yang sama, yaitu beban ekonomi.

“Mereka berpindah dari daerah­ nya ke daerah lain yang berbeda bu­ daya, berbeda kebiasaan dan berusa­ ha bertahan dengan hal-hal demikian itu karena insentif ekonomi,” katanya.

Untuk itu, Yustika menyatakan, yang utama dalam pemerataan pem­ bangunan adalah keadilan ekonomi secara geografis, di mana pemerintah saat ini memiliki platform memba­ngun dari pinggiran, yang rohnya adalah membangun ekonomi secara merata.

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, lanjut­ nya, pemerintah menargetkan untuk

menurunkan rasio gini atau ketimpa­ ngan pemerataan penduduk serta pe­ nguatan Penanaman Modal Dalam Negeri sebagai target pemerataan pem­ bangunan.

“Desa harus menjadi salah satu ru­ ang tumpuan pembangunan. Nyaris ti­ dak mungkin tidak melibatkan desa dalam mencapai target pada RPJMN tersebut,” ujarnya.

Amerika Serikat sebagai nega­ ra maju di bidang pertanian --dia juga produsen penting beras dunia walau beras bukan makanan pokok nega­ ra itu-- memiliki pola pemerataan dan pengkhususan pembangunan poten­ si daerah (negara bagian) yang sudah teruji.

Negara bagian California, umpa­ manya, tetap saja di sana dijadikan “Sabuk Jagung” alias Corn Belt, se­ bagaimana “Sabuk Kentang” (Pota­ to Belt) di negara-negara bagian di te­ ngah-barat Amerika Serikat. Califor­ nia jadi andalan produksi jagung nasi­ onal Amerika Serikat (mirip Gorontalo di Indonesia), atau Minnesota sebagai pusat produksi kentang negara itu.

Negara memberi dukungan penuh

terhadap petani-pengusaha dan peker­ ja pertanian tentang ini.

Mulai dari praproduksi dan per­ modalan dan peralatan, peraturan dan perundangan, tahap produksi, pas­ ca produksi dan pengawasan, hingga tahap pemasaran dan perdagangan an­ tar negara.

Indonesia sebetulnya punya po­ tensi besar menuju itu semua asal ada keberpihakan jelas dan skenario pasti yang dipatuhi bersama secara konsis­ ten.

Amerika Serikat yang berben­ tuk negara federal dimana tiap nega­ ra fede­ral punya kedaulatan tersendiri saja bisa, kenapa Indonesia yang nega­ ra kesatuan tidak mampu?

Jika mampu, cara ini dipercaya menjadi salah satu kunci penting me­ ngatasi beban besar urbanisasi pada skala menengah dan besar, selain me­ makmurkan bangsa dan negara ini se­ cara makro.

Yustika memastikan, jika peme­ rataan pembangunan bisa dilaku­ kan dalam jangka panjang, pemerin­ tah memastikan bahwa urbanisasi bisa ditekan. vAnt

Ancaman TBC Dari Zaman ke Zaman Jakarta, Trans - Belakangan ini publik dibayangi ancaman penya­ kit-penyakit terbilang “baru” yang me­ matikan, seperti flu burung. Namun, ada penyakit lama yang diam-diam menjadi ancaman, yakni tuberkulosis atau TBC. Penyakit yang disebabkan mycobacterium tuberkulosa ini me­ rupakan penyakit “pembunuh” ketiga di Indonesia.

Negeri ini merupakan negara pe­ ringkat ketiga dengan penyakit TBC terbesar di dunia. Setiap tahun, 250.000 kasus penyakit TBC baru ditemukan dan sekitar 140.000 meninggal aki­ bat penyakit TBC. Kawasan yang diperkirakan memiliki angka penyakit TBC meningkat adalah Afrika, Medi­ teranian, dan Asia Tenggara.

Selama ini ada pameo bahwa pe­ nyakit TBC identik dengan kemis­ kinan, ternyata penyakit ini dapat menyerang siapa saja, tak terkecua­ li pria, wanita, tua, muda, kaya, dan mis­kin serta di mana saja. Namun, me­ mang berkembangnya penyakit TBC di Indonesia ini berkaitan dengan memburuknya kondisi sosial ekonomi, belum optimalnya fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat, dan meningkat­ nya jumlah penduduk yang tidak mem­ punyai tempat tinggal. Hal ini juga ten­ tunya mendapat pengaruh besar dari daya tahan tubuh yang lemah, virulen­

si, dan jumlah kuman yang memegang peranan penting dalam terjadinya in­ feksi TBC. Penularan penyakit TBC dapat melalui udara yang tercemar oleh my­ cobacterium tuberkulosa yang dile­ paskan/dikeluarkan oleh si penderita TBC saat batuk. Bakteri ini masuk ke dalam paru paru dan berkumpul hing­ ga berkembang menjadi banyak (teru­ tama pada orang yang memiliki daya tahan tubuh rendah). Bahkan, bakteri ini pula dapat mengalami penyebaran melalui pembuluh darah atau kelen­ jar getah bening sehingga menyebab­ kan terinfeksinya organ tubuh yang lain, seperti otak, ginjal, saluran cerna, tulang, kelenjar getah bening, dan lain­ nya meski yang paling banyak adalah organ paru-paru. Pada anak usia 3 bu­ lan–5 tahun yang tinggal serumah de­ ngan penderita TBC paru dewasa de­ ngan BTA positif, dilaporkan 30 per­ sen terinfeksi berdasarkan pemerik­ saan serologi/darah.

Gejala penyakit TBC digolong­ kan menjadi dua bagian, yaitu geja­ la umum dan gejala khusus. Sulitnya mendeteksi dan menegakkan diagnosis TBC adalah disebabkan gambaran se­ cara klinis dari si penderita yang tidak khas, terutama pada kasus-kasus baru.

Kementerian Kesehatan mewaspadai penyebaran penyakit paru TBC di Pa­

pua dan Nusa Tenggara Timur.

Wakil Menteri Kesehatan (Wamen­ kes) Ali Ghufron Mukti mengatakan, 15 persen orang dengan HIV-AIDS di Pa­ pua telah terjangkit TBC karena kekua­ tan tubuhnya melemah. Sementara, di NTT, dalam dua tahun terakhir ditemu­ kan 2.500 pasien baru penyakit TBC. Kondisi lingkungan yang tidak sehat di­ duga menjadi penyebab utama penye­ baran TBC di dua daerah itu. Ali Ghu­ fron Mukti mengklaim, pemerintah su­ dah memberikan pelayanan gratis untuk penderita TBC di berbagai daerah.

“Terutama di Papua karena pende­ rita HIV di sana cukup besar dan di an­ tara mereka sekitar 15 persen lebih itu menderita tuberculosis. Tapi, peme­ rintah sudah memberikan pengobatan TBC ini secara gratis,” ujarnya.

Wamenkes menambahkan, penye­ bab lain tingginya angka TBC di Pa­ pua dan NTT juga karena pasien yang tidak meminum obat selama enam bu­ lan. Itu adalah syarat sembuh dari TBC. Menurut Ali, pengobatan tidak tuntas menyebabkan virus TBC ma­ sih aktif sehingga akan mudah menye­ bar ke orang lain. Pemerintah berusaha menurunkan angka kejadian penyakit TBC menjadi 222 kasus per 100.000 penduduk pada 2015 sesuai target Tu­ juan Pembangunan Milenium (Mille­ nium Development Goals/MDGs).

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menerapkan strategi pe­ ngobatan jangka pendek dengan pe­ ngawasan langsung (DOTS). Strate­ gi itu, antara lain meliputi komitmen berkesinambungan untuk mengerah­ kan sumber daya bagi upaya pembe­ rantasan TBC, diagnosis TB berkuali­ tas, penyediaan obat anti-TBC (OAT), pengobatan OAT dengan pengawasan, serta pencatatan dan pelaporan kasus sesuai standar.

Saat ini 98 persen puskesmas su­ dah menerapkan strategi DOTS yang bisa diakses penderita TBC. Rumah sakit memegang peran kunci dalam upaya penanggulangan TBC nasio­ nal. Kementerian Kesehatan juga su­ dah meminta Konsil Kedokteran Indo­ nesia (KKI) memasukkan materi ten­ tang pemberantasan TBC dan strate­ gi DOTS dalam kurikulum pendidikan kedokteran.

Adapun pengobatan bagi penderita penyakit TBC memang membutuhkan proses yang cukup lama, yaitu berkisar dari 6 bulan sampai 9 bulan, atau bah­ kan bisa lebih.

Penyakit TBC dapat disembuhkan secara total apabila penderita secara rutin mengonsumsi obat-obatan yang diberikan dokter dan memperbaiki daya tahan tubuhnya dengan gizi yang cukup baik. vtty/od

15 Trans Regional

3-16 Agustus 2015 | No. 312 2 Th XIII

TANAH ULAYAT DI AGAM, SUMATERA BARAT

“Mangsa Pengusaha Kuat” Bupati Agam dinilai tidak bersikap adil dan tidak memberikan perlindungan hukum.

Jakarta, Trans - Ninik mamak suku Caniago Payuang B.Dt.Tan Majolelo di Nagari Bawan, Kabupaten Agam-Suma­ tera Barat tak berhenti merintih dan mera­ tap, memikirkan nasib 5.400 hektar Tanah Ulayatnya. Lahan mereka dulunya diman­ faatkan untuk perkebunan sawit milik se­ buah perusahaan swasta PT.Agra Magang Perkasa (AMP) dengan sistem bagi ha­ sil. Belakangan persoalan itu menjadi ran­ cu karena campur-tangan orang yang ti­ dak berhak. Anehnya lagi, Pemda setem­ pat, dalam hal ini Bupati Agam, bukan­ nya melindungi dan memperjuangkan hak masyarakatnya. Tapi ikut memperkeruh situasi menjadi tidak kondusif.

Prof.DR.Drs.H.R.Abdussa­l am­, SH­ ,MH, Guru Besar Ilmu Hukum pada Per­ guruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) yang berempati dan peduli dengan ter­ aniayanya hak-hak Ulayat suku Chaniago Payung B.Dt.Tan Majolelo, sejak bebe­ rapa waktu silam ikut aktip dan berperan, sekaligus menyelusuri akankah hukum Negara dan hukum adat akan tegak, atau pejabatnya lebih suka memilih kekayaan dengan cara yang tak halal, menutup mata atau masa bodoh. Proses gugatan hukum atas kasus tersebut, pasca pengajuan Pe­ ninjauan Kembali(PK), pernah dilaku­ kan Gelar Perkara di Mabes Polri. Pro­

ses terlihat ulet, menurut Abdussalam per­ jalanan memperjuangkan hak ini keliha­ tan masih panjang. Beliau berharap pihak Aparat hukum benar-benar membela hak ma­syarakat yang awam dan buta hukum.

Seperti diketahui, sengketa antara pengusaha penanam kelapa sawit dengan ninik-mamak pemilik tanah Ulayat, terja­ di karena campur tangannya birokrat di Pemda Agam, dengan tujuan diduga ingin ikut memperoleh keuntungan pribadi, se­ hingga apa yang menjadi hak warga suku Chaniago Payuang B.Dt.Tan Majolelo co­ ba-coba ingin disimpangkan. Hal ini ter­ jadi pada era Bupati Agam yang lalu. Bu­ pati yang sekarang, yang pada awalnya ti­ dak mengerti apa-apa, ternyata menerus­ kan misi Bupati lama yang menjadi pang­ kal penyebab munculnya sengketa.

Persoalan sudah memasuki ranah hu­ kum, dimana sekarang ini, berdasarkan adanya temuan-temuan baru(novum) para ninik-mamak sudah mengajukan Penin­ jauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI. Namun sangat disayangkan, pihak Pemda Agam tidak mendukung dan mem­ bela warga masyarakatnya. Menurut Ab­ dussalam dalam suratnya kepada Bupa­ ti Agam, Indra Catri, sang Bupati sebagai putera daerah sekaligus merupakan salah satu ninik-mamak anak kemenakan suku Sikumbang, seharusnya memberikan per­ lindungan hukum dan bertindak adil kepa­ da semua ninik-mamak anak kemenakan di daerah Agam. Sayangnya, kata Abdus­ salam, Bupati Indra tidak bersikap adil dan tidak memberikan perlindungan hu­ kum kepada ninik-mamak suku Chaniago

PROSTITUSI ANAK

Bayar Rp 500 ribu, ‘YA’ Bisa Cari Pelanggan Tanjungpandan, Trans - Jajaran Poli­ si Resort (Polres) Tanjungpandan me­ ngungkap prostitusi anak di bawah umur di Kafe Prima Jalan Air Merbau, Sabtu (27/6) malam. Hal ini terkuak, setelah mu­ cikari berinisial YA (36) warga Jalan Teu­ ku Umar, diketahui menjajakan protitusi anak dibawah umur tersebut.

YA diamankan oleh pihak kepolisian, setelah keberhasilan penggerbekan wa­ nita dibawah umur diketahui berinisial AY (16). AY yang hendak melakukan persetu­ buhan dengan pria hidung belang, SM di lokasi tersebut. Setelah mereka dibawa, kedua­nya mengakui ada pihak lain, yakni YA yang melakukan transaksi protitusi ini.

AY sebelumnya diketahui meminta bantuan YA untuk mencarikan pelanggan lantaran butuh uang. Setelah itu, SM men­ datangi YA dan meminta dicarikan “teman tidur”.

“Setelah sepakat, SM memberikan uang sebesar Rp 500 ribu. AY saya berikan Rp 300 ribu, Rp 100 ribu buat kamar dan sisa uang saya ambil, karena sudah meno­ long mencarikan tamu,” tukas YA. Terkait hal ini, Kasat Reskrim Pol­ res Belitung AKP Candra Mata Roham­ syah se­izin Kapolres Belitung AKBP Can­ dra Sukma Kumara membenarkan adanya penangkapan tersebut. Menurutnya, mere­ ka diaman­kan saat Operasi Penyakit Ma­ syarakat (Pekat) Cipta Kondisi.

“Masih tetap akan kita proses hukum, YA dan SM diancam Pasal 81 ayat 2 Un­ dang-undang Nomor 23 Tahun 2002 ten­ tang Perlin­dungan Anak. Saat ini kita ma­ sih melakukan penyidikan, kami akan te­ rus berusaha agar penyakit masyarakat di Belitung dapat dicegah,” tukas AKP Can­ dra. vRita

Payuang B.Dt.Tan Majolelo.

Contohnya, dalam melakukan koor­ dinasi dan konfirmasi dengan ninik-ma­ mak Bawan yang tergabung dalam Kera­ patan Adat Nagari Bawan, sama sekali ti­ dak melibatkan ninik-mamak suku Cha­ niago, alias sepihak atau pilih kasih. Bu­ pati Indra Catri tidak membaca secara teliti dan memahami secara mendalam atas tanggapan surat pihak suku Chani­ ago yang diwakili Abdussalam. Pihak­ nya mengkhawatirkan, bila mereka tidak dibela atas hak-haknya, atau malah me­ reka dizalimi, akankah akan muncul ki­ sah dan kasus kekerasan seperti yang ter­ jadi di Mesuji, Jambi atau daerah-dae­ rah lain? “Mengapa suku Chaniago ti­ dak diundang? Kok malah yang diun­ dang ninik-mamak suku lain yang tidak ada kaitannya dan tidak punya masalah dengan tanah Ulayatnya.

Sebelumnya, dalam suratnya yang di­ tujukan kepada Bupati Agam, dengan 15 tembusan termasuk Presiden SBY waktu itu Abdussalam memberikan saran demi mencegah terjadinya semacam revolusi social versi kasus Mesuji, Lampung dan Jambi yang bisa menjadi isyu HAM-Inter­ nasional, Bupati disarankan untuk mene­ tapkan bahwa masalah yang akan dipecah­ kan adalah khusus tanah Ulayat suku Cha­ niago yang awalnya terlibat kesepakatan kerjasama penanaman kelapa sawit oleh PT.AMP seluas 5400 HA. Dia juga me­ nyarankan agar semua pihak terkait di­ undang untuk sebuah musyawarah yang lengkap. Mulai dari semua ninik-mamak, ketua Kerapatan Adat Nagari Bawan, para

Dua PNS Luwu Timur Terima Santunan BPJS Ketenagakerjaan

Luwu Timur, Trans - ‎Dua orang ahli waris menerima santunan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kabupaten Luwu Timur senilai Rp350.793. 680 dari dua orang PNS Pemkab Luwu Timur yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Kedua PNS yang meninggal dunia tersebut adalah Neti Suasana Langi Dala yang berprofesi Guru SD di Kec. Mang­ kutana dan Syamsul Rijal, mantan Kabag Umum Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur. Kedua ahli warisnya menerima santunan yang diserahkan langsung Bu­ pati Luwu Timur, H Andi Hatta Mara­ karma disaksikan Anggota DPR RI Komisi IX, Hj. Andi Fauziah Pujiwatie Hatta dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan KCP Luwu Timur, Albertus Wahyudi di ruang rapat pimpinan kantor Bupati, Ju­ mat (31/7/2015) lalu.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan KCP Luwu Timur, Albertus Wahyudi menga­ takan santunan yang diserahkan sejum­ lah Rp.350.793.680 dengan rincian Rp 329.793.680 kepada Alm. Syamsul Rijal yang meninggal karena kecelakaan ker­ ja dan Rp21 juta kepada Alm. Neti Sua­ sana Langi Dala yang meninggal di luar kecelakaan kerja.

Lanjut Albertus, seluruh Pegawai Pemkab Luwu Timur telah terdaftar se­ bagai peserta BPJS Ketenagakerjaan se­ jak Februari 2015. Sampai dengan Juli 2015 sudah ada tiga klaim atau san­ tunan yang telah dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada PNS sebesar Rp. 371.793.680,-.

BPJS Ketenagakerjaan katanya lagi, merupakan perpanjangan tangan dari

FOTO | HMS

Penyerahan santunan BPJS Ketenagakerjaan.

Pemerintah Daerah Luwu Timur untuk memberikan perlindungan Jaminan Ke­ celakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Ke­ matian (JKM) kepada pegawai peme­ rintah dan swasta. Apalagi, dengan ke­ beradaan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis di Kota Malili, semakin mempermudah peserta di wilayah Kabu­ paten Luwu Timur dalam memperoleh pelayanan dan pejelasan terkait program BPJS Ketenagakerjaan.

Albertus berharap dukungan dan ker­ jasama yang baik Pemerintah Kabupa­ ten Luwu Timur, maka semua pekerja, baik formal maupun informal yang ada Luwu Timur dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. “BPJS Ketenagaker­ jaan bisa menjadi ‘partner/mitra’ Peme­ rintah Daerah dalam meningkatkan kese­ jahteraan tenaga kerja di Luwu Timur,” jelasnya.

Bupati Luwu Timur, H Andi Hatta Marakarma mengatakan acara pada hari ini bukanlah semata-mata penyerahan santunan kematian bagi ahli waris, teta­ pi sekaligus merupakan sosialisasi nya­ ta, sebagai bukti bahwa kehadiran BPJS Ketenagakerjaan sangat berarti atau ber­

Polres Belitung Ringkus Pencuri Sawit Tanjungpandan, Trans - Perkara pen­ curian sawit PT Sambada, Selasa (23/6) lalu berhasil terungkap setelah pihak kepolisian berhasil mengamankan salah seorang pelaku, yakni Sarino alias Ben (25) warga jalan Sela­ mar Dendang. Ben berhasil diringkus aparat pada Sabtu (27/6) malam.

Kaur Bin Ops Sat Reskrim Polres Be­ litung Iptu Karyadi mengatakan, tersang­ ka berhasil diamankan di Gual Selat Nasik.

Pria asal kelahiran Gual ini bersembunyi di kampung halamannya usai melakukan tindak pencurian.

“Kita berhasil mengamankan salah satu pelaku, yakni kernet truk pengangkat sa­wit yang melakukan pencurian. Malam minggu kemarin kita amankan tersangka di Gual,” ungkap Karyadi, (29/6) lalu.

Sementara itu lanjutnya, untuk perkara pencurian sawit di Desa Buding Kecamatan Kelapa Kampit ini akan ditangani oleh Ka­ polsek Kelapa Kampit. Atas perbuatannya itu, Sarino harus mempertanggungjawab­ kan perbuatannya dan mendekam di balik jeruji besi. Dan sejauh ini, pihak kepolisian

mantan Bupati yang terlibat beserta Di­ rut PT.AMP, Kepala BPN, Camat, Kepa­ la Desa terkait dan instansi terkait lainnya.

Dengan langkah tersebut, menurut Abdussalam lagi, Bupati agam yang juga selaku Ketua Adat Kabupaten Agam te­ lah bertindak melakukan perlindungan hukum adat dan keadilan bagi suku-suku yang ada, termasuk suku Chaniago Payu­ ang yang sedang berjuang menuntut hakn­ ya. “Bila Bupati bisa memecahkan masa­ lah tanah Ulayat sesuai hukum adat yang sudah jadi pakaian dan darah-daging ma­ syarakat adat Kabupaten Agam, ber­ arti dia telah mendahulukan kepentingan masyarakatnya ketimbang kepentingan kekuasaan,” kata Abdussalam lagi. Seka­ ligus, Bupati akan mendapat simpati dan respons positif dari semua kalangan pen­ damba tegaknya hak dan keadilan ma­ syarakat kecil, sehingga mencegah terja­ dinya konflik sosial seperti yang terjadi di Mesuji, Lampung dan Jambi.

Penggiat aksi sosial yang juga ikut turun ke Kabupaten Agam, Hj.Fatma Noorshanty, menyatakan sebaiknya pi­ hak Pemda Agam dengan bekal hati nu­ rani yang dilandasi rasa keagamaan yang tinggi, mengikuti saran dan harapan rekan­nya. “Kita tidak mau karena Bupa­ ti salah bersikap, akhirnya masyarakat merasa buntu, lalu menempuh jalan ke­ kerasan. Saya mendengar dari bebera­ pa tokoh ninik-mamak, mereka benar-be­ nar sudah mengasah parang. Kalau peme­ rintah daerah mau mengantisipasi, semo­ ga kasus seperti di Mesuji tidak terjadi di Agam,” tutur Bu Shanty. v007

masih memburu Yanto, pengemudi truk yang diduga sebagai otak pencurian terse­ but.

“Yanto diduga melarikan diri ke Medan usai melancarkan aksi pencuriannya. Kita masih mengejar Yanto yang merupakan otak dibalik perbuatan ini,” katanya.

Disisi lain, tersangka Sarino tidak bisa lagi berkelit atas apa yang dilakukannya. Ter­ sangka mengakui perbuatannya itu. Diakui Sarino, dirinya hanya bekerja kepada Yanto, yang merupakan sopir truk yang kabur.

“Setidaknya sudah empat kali kita melakukan aksi ini. Harga dijual saya ti­ dak tahu berapa, tapi untuk sekali jalan saya dapat Rp 300 ribu,” tukasnya.

Sedangkan salah seorang karyawan PT Parit Sambada Juni yang menyambangi Pol­ res Belitung mengatakan, pihak perusahaan mengalami kerugian mencapai Rp 7 juta.

Bahkan, pencurian ini tidak hanya dilakukan dalam waktu sekali saja.

“Satu truk ini kira-kira 5 ton beratnya, kita perkirakan kerugian kita alami antara Rp 5 juta sampai Rp 7 juta,” imbuhnya. vRita

manfaat bagi pegawai pemerintah dan swasta.

“Memang santunan tersebut tidak dapat menggantikan kehilangan anggo­ ta keluarga kita, tetapi sangat memban­ tu meringankan beban bagi mereka yang ditinggalkan,” kata Hatta.

Bupati juga menghimbau kepa­ da semua kepala SKPD terkait, teruta­ ma Dinas Tenaga Kerja sampai dengan Camat agar membantu mensukseskan program BPJS Ketenagakerjaan. Ia ber­ harap, seluruh warga Luwu Timur, khu­ susnya tenaga kerja baik formal mau­ pun informal menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Bupati dua periode ini juga meminta untuk segera dilakukan koordinasi se­ cara intensif antara BPJS Ketenagaker­ jaan dengan instansi Pemerintah Daerah untuk melakukan sosialisasi terkait pro­ gram BPJS Ketenagakerjaan sampai ke desa-desa, baik melalui kelompok tani yang ada maupun dengan organisasi atau wadah yang ada, agar manfaat program BPJS Ketenagakerjaan ini benar-benar dapat dirasakan oleh semua masyarakat pekerja di Luwu Timur. vJosep

Mobil Baru Pemkot Dinilai Lukai Rakyat Pangkalpinang, Trans - Pengadaan 31 unit mobil dinas baru yang dilakukan oleh Pemerin­ tah Kota (Pemkot) Pangkalpinang senilai ham­ pir Rp 7 miliar menuai kecaman. Pasalnya pe­ ngadaan mobil tersebut dinilai belum mende­ sak bahkan lebih penting menyelamatkan kondi­ si perekonomian warga kota Pangkalpinang yang hidupnya semakin hari semakin sulit.

“Bangka Belitung ini kan sifatnya di dalam dan berbeda dengan kondisi daerah lain. Jadi saya perbolehkan para pejabat menggunakan mobil dinas hanya untuk di sekitar Pulau Bang­ ka,” ujar Gubernur kepada wartawan, Senin (29/6) lalu.

Orang nomor satu di Babel ini menegaskan bagi seluruh pejabat atau kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemprov Babel tidak membawa kendaraan dinas tersebut keluar dari Pulau Bangka seperti Palembang, Pulau Jawa maupun ke Pulau Belitung.

“Untuk sekitar Pulau Bangka, ya silahkan saja. Seperti dibawa ke Toboali atau Belinyu boleh saja, tapi kalau dibawa keluar Pulau Bang­ ka seperti ke Pulau Jawa, Palembang dan Pulau Belitung ini yang tak boleh,” tegas Gubernur.

Seandainya kendaraan dinas tersebut diba­ wa ke luar Pulau Bangka lanjut Gubernur, sangat berisiko bagi pejabat itu sendiri seperti antrian di pelabuhan dan lain sebagainya.

“Kalau mobil dinas ini dibawa keluar Pulau Bangka sangat beresiko, antrian di pelabuhan bisa panjang seharusnya cukup satu hari, ini bisa berhari-hari dan ini berdampak pada cuti pejabat itu sendiri,” pungkasnya. vRita

Kunjungan Bupati Beltim Ke Malaysia Dipertanyakan Manggar, Trans - Kunjungan Bupati Be­ litung Timur (Beltim) Basuri T Purnama ke Ne­ geri jiran Malaysia terhitung sejak Kamis (25/6) hingga (30/6) bersama Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Beltim mendapat kri­ tikan dari Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Beltim, Koko Haryan­ to SIP. Menurut Koko, kunjungan ke luar negeri ha­ rus ada izin dari Gubernur dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Selain itu, dalam Surat Pe­ rintah Perjalanan Dinas (SPPD) anggaran untuk perjalanan luar negeri ini tidak ada.

“Urugasinya keperluannya seperti apa?

Apalagi yang berangkat bersama Bupati bukan Kepala Dinas tertentu. Kenyataannya ada banyak Kepala Dinas,” ujar Koko kepada Wartawan, lalu (29/6).

Lanjutnya, sebagaimana pandangannya ber­ dasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Per­ mendagri) Nomor 11 Tahun 2011 disebutkan, bah­ wa pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Gubernur, Bupati/ Walikota, Wakil Bupati dan Wakil Walikota, ser­ ta pejabat/pegawai lainnya di lingkungan peme­ rintah, dapat melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dalam rangka untuk tujuan-tujuan tertentu.

“Misalnya kerjasama pemerintah, pendidikan dan pelatihan, studi banding, seminar/lokakarya/ konferensi, promosi potensi daerah dan kunju­ ngan kebudayaan,” paparnya.

Lebih lanjut dikatakan Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut, kunjungan ini pun tan­ pa diketahui pihak DPRD Beltim. “Apakah ini sudah pernah ada komunikasi dengan pimpinan DPRD, karena ini berkaitan dengan anggaran.

Apalagi ada hubungan dengan tugas untuk ke­ daerahan, DPRD harus tahu,” tukasnya.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun wartawan, kunjungan Bupati Beltim bersama Kepala SKPD Beltim selama 5 hari ke Malaysia merupakan atas undangan Me­ lindo untuk buka puasa bersama. vRita

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI PROVINSI SUMATERA BARAT: Bastani Nazar PROVINSI SUMATERA SELATAN: Naslim Herwadi; Edi Erman, SH.; PAGAR ALAM: Mirwansyah; PROVINSI KEPRI: Afrizal Syahputra; BIRO TJ. PINANG & BINTAN: Mulkansyah; KABUPATEN LUWU TIMUR: Tabah Yosep; BANGKA BELITUNG: Rita Monica

TIDAK PERNAH TERSENTUH ANGGARAN PEMELIHARAAN

Kondisi Jalan Poros Taripa Rusak Parah

Luwu Timur, Trans - Jalan poros Desa Taripa Unit 5 kini sudah kembali ke­ pada habitatnya menjadi jalan tani di te­ ngah sawah yang baru mendapat bantuan pengerasan, seperti jalan yang tidak per­ nah tersentuh pengaspalan. Keberadaan jalan ini sangat memprihatinkan, meski­ pun demikian belum ada tanda-tanda per­ baikan ataupun pemeliharaan dari peme­ rintah daerah Luwu timur.

Hal ini banyak mendapat sorotan ma­ syarakat pengguna jalan, sorotan datang dari berbagai kalangan dan golongan. Bu­ kan saja dari kalangan masyarakat yang tinggal di desa Taripa akan tetapi ma­ syarakat luar yang melewati jalan tersebut sering menggerutu karena parahnya jalan yang dilalui.

Keberadaan jalan poros Taripa me­ rupakan penghubung antara Desa Mekar sari dan Desa Non blok Kecamatan Kalae­ na, dan sebagai penghubung Desa Man­ tadulu Kecamatan Angkona. Karena Ke­ beradaannya dipelosok desa terpencil

yang sangat jauh dari pantauan Pemerin­ tah, hal ini mengakibatkan jalan tersebut terlupakan untuk diperbaiki.

Jika dilihat dari sumberdaya alam yang dimiliki saat ini maka sangatlah iro­ nis jika pemerintah tidak membangun sa­ rana jalan tersebut dengan aspal beton.

Bisa dibayangkan jika terdapat 2 buah pe­ rusahaan raksasa yang sering mengangkut hasilnya melewati jalan ini, yakni perusa­ haan kelapa sawit PTPN XIV Mantadulu dan perusahaan pabrik pengelola buah ke­ lapa sawit PT. BMS. Seperti yang dituturkan beberapa orang warga desa Taripa saat dikonfirma­ si mengatakan, bahwa keberadaan jalan ini seperti jalan pabrik bukan bangunan pemerintah. Karena yang paling banyak menggunakan akses jalan ini adalah mo­ bil muat kelapa sawit dari luar desa atau luar daerah dengan kapasitas muatan ra­ ta-rata diatas 10 ton. “Makanya jalan ini sekarang sudah seperti jalan tani yang baru mendapat pengerasan,” terang ka­

mal.

Apalagi kalau musim kemarau datang, jalan disini penuh dengan debu jalan yang menyumbat lubang pernafasan. Le­ bihlebih jika terjadi musim hujan kubangan air dan becek dimana-mana, kedua musim ini sangat tidak bersahabat dengan kondi­ si jalan saat ini, terang joni warga desa Ta­ ripa.

Sementara mobil muat buah sawit kedua perusahaan, siang malam tidak per­ nah istirahat. “Makanya jalan ini sema­ kin parah karena pabrik kelapa sawit yang mengolah buah hanya menimbun bagian yang berlubang saja, tanpa mewalas tim­ bunan tersebut,” lanjut muksin.

“Kami sebagai warga yang tinggal di­ sini hanya bisa pasrah menunggu jika ada belas kasihan pemerintah untuk memba­ ngun jalan ini kembali. Sekalipun kami tahu anggaran pemerintah banyak untuk membangun akan tetapi kalau tidak ada perhatiannya sama saja dengan tidak ada,” tandas Rehan. vJosep

16

3-16 Agustus 2015 | No. 312 2 Th XIII

COPA AMERICA 2015

Cile Raih Gelar Perdana Imbang tanpa gol hingga 120 menit, Cile akhirnya berhasil menekuk Argentina pada babak adu penalti.

mengenai jala bagian samping.

Paruh kedua masih berakhir tanpa gol, kedua kubu terpaksa melakoni babak tambahan.

C

ile menjadi juara Piala Amerika 2015 setelah mengalahkan Argentina 4-1 pada babak adu penalti di Estadio Nacional, Santiago, Minggu (5/7/2015) dini hari WIB. Laga final Copa America 2015 Cile kontra Argentina itu jauh dari bisa dikatakan partai klasik. Namun, Alexis Sanchez dkk mampu bangkit dari rasa minder kontra Tim Tango untuk meraih trofi Copa America pertama sepanjang sejarah mereka.

Matias Fernandez, Arturo Vidal, Aranguiz, dan Alexis Sanchez menjadi empat penendang Cile yang sukses membobol gawang Argentina pada adu penalti yang berkesudahan 4-1 itu. Sementara Argentina hanya mampu memasukkan satu gol penalti lewat sepakan Messi kerena tendangan Higuain meleset dan sepakan Banega ditangkap Bravo.

LINE UP CILE: 1-Bravo; 4-Isla, 5-Silva, 17-Medel, 15-Beausejour; 8-Vidal, 21-Diaz, 20-Aranguiz; 7-Sanchez, 10-Valdivia (14-Fernandez 75’), 11-Vargas (22-Henriquez 95’). Pelatih : Jorge Sampaoli.

ARGENTINA: 1-Romero; 4-Zabaleta, 15-Demichelis, 17-Otamendi, 16-Rojo; 6-Biglia, 14-Mascherano, 21-Pastore (19-Banega 81’); 10-Messi, 11-Aguero (9-Higuain 74’), 7-Di Maria (22-Lavezzi 29’).

Pelatih: Gerardo Martino.

WASIT: Wilmar Roldan (Kolombia).

Messi Pun Tertunduk

FOTO | IST

Cile merayakan gelar juara Copa America 2015 seusai mengalahkan Argentina pada laga final via adu penalti, Sabtu (4/7/2015).

Babak I Sepanjang sejarah Copa America, Cile tak pernah bisa memenangi pertandingan lawan Tim Tango dalam 24 usaha. Mereka bahkan kalah 19 kali dengan hanya lima partai berakhir imbang.

Namun, La Roja tak menunjukkan hal tersebut di final Copa America edisi ke-44 ini.

Bermodalkan dukungan mayoritas suporter dari 45.693 penonton di Estadio Nacional, Cile memegang kendali laga sejak awal.

Peluang pertama dari sepakan jarak jauh Juan Vargas pun kiranya sempat membuat Argentina gentar, tapi bola masih mengarah ke samping gawang.

Cile terus menekan pertahanan Argentina. Setelah peluang Varga, gilira Sanchez yang beraksi di sektor kanan. Winger Arsenal tersebut menutup aksinya dengan umpan silang mendatar ke kotak penalti, tapi bola mampu disapu oleh Martin Demichelis.

Bola sapuan ternyata jatuh ke kaki Arturo Vidal dan gelandang Juventus tersebut langsung melepaskan tendangan voli ke sudut gawang Argentina.

Beruntung, Sergio Romero cukup tanggap dan berhasil melakukan penyelamatan gemilang.

Memasuki menit ke-20, giliran Argentina yang menyerang.

Lionel Messi mengeksekusi tendangan bebas dari dekat kotak penalti, melambungkan bola ke mulut gawang Cile. Sergio Aguero menyambutnya dengan tandukan manis, tapi Claudio Bravo bereaksi cepat dan berhasil menepis tandukan krusial tersebut.

Jelang bubaran, Cile terus menekan, namun serangan balik Argentina lebih mematikan.

Albiceleste bahkan mendapatkan peluang emas ketika Javier Pastore mendribel bola untuk masuk ke kotak penalti. Gelandang Paris Saint-Germain tersebut menyambung aksinya dengan operan ke tengah kotak dan Ezequiel Lavezzi tiba tepat waktu untuk menyambutnya. Sayang, bola mengarah tepat ke tengah gawang sehingga bisa diantisipasi oleh Bravo tanpa kesulitan.

Babak II Laga berlanjut dengan nada yang nyaris sama. Cile masih

mendominasi dan Sanchez kembali menciptakan peluang usai merebut bola dari kaki Nicolas Otamendi. Ia berlari ke sudut kotak penalti, lalu melepas umpan silang. Vidal berhasil menjangkau bola dan menanduknya, tapi bola mengarah tepat ke tangan Bravo.

Cile mematikan pergerakan Messi, sementara mereka terus menekan pertahanan Argentina.

Di tengah laga, Sanchez kembali beraksi. Kali ini ia menyambut umpan silang di dalam kotak penalti dan melepas tendangan voli spektakuler. Sayang, bola meleset tipis di samping gawang.

Untuk menambah daya gedor, Gerardo Martino menggantikan Aguero dengan Gonzalo Higuain, tetapi kehadiran penyerang Napoli tersebut tidak langsung memberikan dampak nyata.

Baru di penghujung paruh kedua, sang penyerang nyaris membobol gawang Cile. Serangan balik yang dimotori oleh Messi berakhir dengan umpan terobosan kepada Lavezzi, seiring sang winger PSG melepas umpan silang ke jalur lari Higuain.

Sayang, tendangan Higuain hanya

Babak Tambahan Cile nyaris memecah kebuntuan di babak ini. Javier Mascherano gagal menutup ruang Sanchez sehingga sang winger bisa berlari ke depan gawang. Penyerang Arsenal tersebut berhasil melepaskan tembakan, tapi bola meleset tipis di atas mistar.

Kedua tim tampak kelelahan di babak ini dan tak banyak tekanan yang dilakukan. Argentina maupun Cile terlihat buntu dan kesulitan menciptakan peluang. Satu-satunya peluang susulan terlahir dari Cile, ketika Vidal berlari menyambut umpan di depan gawang. Sayang, sentuhannya kurang halus dan peluang pun kembali sia-sia.

Skor masih imbang tanpa gol hinggal menit ke-120 dan laga memasuki adu penalti.

Tiga penendang pertama tuan rumah, Matias Fernandez, Arturo Vidal, dan Charles Aranguiz, menuntaskan peluangnya dengan baik. Sementara itu, Gonzalo Higuain dan Ever Banega gagal mengikuti jejak penendang pertama Lionel Messi dalam menceploskan bola. Usaha Higuain melambung sementara tembakan lemah Banega ditahan Bravo.

Penalti penentu pun datang ke kaki Sanchez.

Luar biasa, sang penyerang sukses menyematkan bola ke gawang Sergio Romero dan membawa Cile menjadi juara Copa America. vQ4

FOTO | IST

Lionel Messi hanya bisa menundukkan kepala setelah Argentina kalah adu penalti dari Cile pada final Copa America 2015.

LIONEL Messi kembali gagal mengantarkan Argentina menjadi yang terbaik pada kejuaraan antarnegara. Setelah tahun lalu kalah di Piala Dunia 2014, kali ini Messi dkk kalah 1-4 melalui adu penalti dari tuan rumah Cile pada final Copa America 2015, Sabtu (4/7/2015).

Mimpi Messi mengangkat trofi Copa America 2015 yang sudah di berada depan mata akhirnya pupus.

Messi menjadi sosok yang terlihat paling sedih dalam kekalahan Argentina itu. Sebab, kejayaan dia bersama Barcelona hingga saat ini belum bisa ditularkan ke level timnas.

Kekalahan dari Cile juga memperpanjang puasa Argentina yang tak pernah menjuarai Copa America sejak 1993. vNur

SEJARAH PIALA DUNIA 1970

Tonggak Sepakbola Modern

P

iala Dunia Meksiko 1970 pantas boleh disebut sebagai embrio sepak bola modern. Selain munculnya rekor-rekor baru, aturan main baru dan inovasi teknologi di lapangan hijau, momen ini juga menandai penampilan terakhir Pele di Piala Dunia.

Piala Dunia kali ini tak pernah disangka mampu sukses, seperti Piala Dunia 1966 Inggris.

Pasalnya, ini adalah untuk pertama kalinya Piala Dunia digelar di Amerika Utara. Ini juga pertama kalinya Piala Dunia dihelat di luar Amerika Selatan dan Eropa.

Namun, kekhawatiran itu tak pernah menjadi kenyataan.

Penemuan televisi berwarna yang mendahului Piala Dunia 1970 Meksiko, membuat banyak orang sangat menantikan sepak bola. Mereka ingin menyaksikan, untuk pertama kalinya, bagaimana rasanya menyaksikan Piala Dunia dari layar penuh warna.

Sepak bola kemudian

Gerd Mueller, Germany

mendompleng kemajuan teknologi ini dan memanfaatkan Piala Dunia Meksiko 1970, untuk memperkenalkan aturan baru soal kartu kuning dan kartu merah.

Untungnya, pengenalan kartu kuning dan merah tak membuat pemain latah sehingga melakukan pelanggaran yang membuat mereka terusir dari lapangan.

FIFA merasa, sikap pemain

FOTO | IST

yang menjunjung sportivitas itu pantas mendapat penghargaan.

Jadilah, Piala Dunia Meksiko 1970 kembali mencatatkan sejarah sebagai ajang pertama di mana FIFA memperkenalkan anugerah fairplay, yang diraih Peru.

Catatan momen penting Piala Dunia Meksiko 1970, akhirnya harus diakhiri dengan menyebut Brasil dan Pele. Brasil yang sukses

menuntaskan perjalanan mereka di Meksiko sebagai juara. Itu adalah gelar juara Piala Dunia yang diraih Brasil, setelah Piala Dunia Swedia 1958 dan Piala Dunia Cile 1962. Atas Prestasinya itu, Brasil berhak menyimpan trofi Jules Rimet secara permanen. Trofi ini kemudian hilang dicuri pada 1983.

Bagi Pele, keberhasilan membawa Brasil menjuarai Piala Dunia Meksiko 1970, menjadikan dirinya manusia pertama yang menjuarai Piala Dunia sebanyak tiga kali. Ini juga menjadi penampilan terakhir Pele di Piala Dunia, karena ia memutuskan gantung sepatu dari tim nasional Brasil pada tahun 1971.

Catatan khusus Pada turnamen ini diperkenalkan sistem selisih gol bagi tim dengan poin sama di fase grup.

Kapten Inggris, Bobby Moore, ditangkap di Kolombia atas tuduhan pencurian. Ia

PIALA DUNIA 1970 Juara : Brasil Runners-Up: Italia Ketiga: Jerman Keempat: Uruguay Golden Shoe: Gerd Mueller (Jerman)-10 gol Best Young Player Award: Teofilo Cubillas (Peru) NEGARA PESERTA Afrika: Maroko Eropa: Belgia, Bulgaria, Cekoslovakia, Inggris, Jerman, Israel, Italia, Rumania, Uni Soviet, Swedia America: El Salvador, Mexico, Brazil, Peru, Uruguay dibebaskan satu hari setelah Inggris berangkat ke Meksiko tanpa dia.

Penemuan televisi memaksa pertandingan dilaksanakan siang hari untuk menyesuaikan jadwal dengan masyarakat Eropa.

Pada malam sebelum laga Inggris vs Brazil, fans tim Samba berkumpul di luar hotel tim Inggris untuk berteriak dan bernyanyi sepanjang malam, akibatnya mayoritas skuad

Inggris tidak bisa tidur.

Maroko menjadi negara Afrika pertama yang terlibat usai Perang Dunia kedua.

Piala Jules Rimet yang diserahkan kepada Brasil untuk disimpan secara permanen dicuri pada 1983.

Mario Zagallo adalah manusia pertama yang memenangi gelar sebagai pemain terbaik pada 1958 dan sebagai pelatih terbaik 1962.