Bela Sapirah Musyaffa Amin Ash-Shabah “Ragam Dinamika Penetapan
Dispensasi Nikah dari Tahun 2019-2023 di Pengadilan Agama Bekasi.”
Maslahah Vol. 15 No. 2, Desember (2024). DOI: https://doi.org/10.33558/maslahah.v15i2.10219

Vol. 15 No. 2, Desember (2024) P-ISSN: 2086-5678, E-ISSN: 2807-8403
RAGAM DINAMIKA PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DARI TAHUN 2019-2023 DI PENGADILAN AGAMA BEKASI
Bella Sapirah1 , Musyaffa Amin Ash-Shabah2
1 Fakultas Agama Islam, Universitas Islam 45, E-mail: bellasapirah2@gmail.com
2 Fakultas Agama Islam, Universitas Islam 45, E-mail: syafashabah@gmail.com
Artikel
Keywords: Marriage Dispensation,Considerations, Dynamics,Court Decisions
Article History
Received:Oct15,2024; Reviewed:Nov21,2024; Accepted:Des5,2024
DOI:
https://doi.org/10.33558/ maslahah.v15i2.10219
Abstract
This study examines judicial considerations in granting marriage dispensation requests and investigates the underlying factors at the Bekasi Religious Court during 2019–2023. Employing a qualitative normative legal research method, the study relies on document analysis, utilizing secondary data sources such as regulations, legislation, court decisions, legal theories, and opinions from legal scholars. The research adopts a statutory and case approach, with primary data sourced from marriage dispensation rulings at the Bekasi Religious Court. Additionally, an empirical juridical approach is employed, integrating legal norms and practical considerations to analyze judicial reasoning in these cases. The findings indicate that the primary factors driving marriage dispensation requests are parental concerns and pregnancies out of wedlock. Judges' decisions are grounded in Article 7(2) and Article 8 of Law No. 1 of 1974, as amended by Law No. 16 of 2019 on Marriage, alongside Article 17 of Supreme Court Regulation (PERMA) No. 5 of 2019. These provisions aim to uphold the protection and best interests of children while balancing statutory regulations, unwritten legal values, and societal notions of justice. Additionally, the principle of QaidahFiqhiyyah , prioritizing the prevention of harm (mafsadat) over the pursuit of benefits, underpins judicial considerations in these cases.
1. Pendahuluan
Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat urgen dalam kehidupan manusia, dan meruapakan fondasi utama dalam membangun suatu masyarakat.1 Dengan itu pernikahan mempunyai kedudukan yang amat penting dalam Islam karena melalui pernikahan akan
1 Musyaffa Amin Ash Shabah, “Perkawinan Sebagai HAM,” MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah) 11,no.2(March22,2021):25–33.
Maslahah ◼ Vol. 15 No. 2, Desember (2024) 111
Bela Sapirah, Musyaffa Amin Ash-Shabah, “Ragam Dinamika Penetapan Dispensasi Nikah dari Tahun 2019-2023 di Pengadilan Agama Bekasi.”
tertara dengan baik kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan bermasyarakat yang sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang sempurna melebihi makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. 2
Dari tahun 2019 batas usia pernikahan berubah dari pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mncapai umur 16 tahun. Berubah menjadi pihak lakilaki dan wanita sudahmencapaiumur19tahun.Sebagaimana dijelaskandalam ketentuan revisi batas usia nikah dengan disahkannya Undang-Undang R.I Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan apabila wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.3 Pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa: “Dalam penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”4
Berdasarkan Data yang penulis peroleh dari Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bekasi perkara dispensasi nikah yang diterima pada 2019 sebanyak 22 perkara5, lalu perkara yang diputuskan 11 perkara. Pada tahun 20206 mengalami peningakatan perkara dispensasi nikah yang diterima sebanyak 61 perkara, Lalu perkara yang diputuskan sebanyak 51 perkara. Pada tahun 2021 perkara yang diterima sebanyak 46 perkara7, lalu perkara yang diputuskan sebanyak 38 perkara. Pada tahun 2022 perkara yang diterima sebnyak 41 perkara,8 lalu perkara yang diputuskan sebanyak 34 perkara, Dari data tersebut setiap tahun nya mengalami penurunan, Namun tidak banyak penurunan dari perkara dispensasi nikah setiap tahun nya.9
Dalam putusan perkara permohoan dispensasi nikah dari tahun 2019-2023 di Pengadilan Agama Bekasi ertimbangan hakim sangat diperlukan demi tercapainya sebuah putusan yang memiliki dasar hukum yang tepat dan mencerminkan nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum, fakta, etika serta moral dari seorang hakim. Pembuktian
2 Dudi Badruzaman, “ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KOTA CIAMIS TENTANG DISPENSASI NIKAH,” Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) 2, no. 2 (October 25, 2019), accessed April 21, 2024, https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/view/4797.
3 Republik Indonesia, Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 21974, https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974.
4 Republik Indonesia, Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974.
5 Pengadilan Agama Bekasi, Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2019 (Bekasi, 2019), https://pa-bekasi.go.id/.
6 Pengadilan Agama Bekasi, Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2020 (Bekasi, 2020), https://pa-bekasi.go.id/.
7 Pengadilan Agama Bekasi, Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2021 (Bekasi, 2021), https://pa-bekasi.go.id/.
8 Pengadilan Agama Bekasi, Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2022 (Bekasi, 2022), https://pa-bekasi.go.id/.
9 Pengadilan Agama Bekasi, Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2023 (Bekasi, 2023), https://pa-bekasi.go.id/.
112
Maslahah ◼ Vol. 15 No. 2, Desember (2024)
Bela Sapirah, Musyaffa Amin Ash-Shabah, “Ragam Dinamika Penetapan Dispensasi Nikah dari Tahun 2019-2023 di Pengadilan Agama Bekasi.”
dan kesimpulan dalam pemeriksaan dalam permohonan perkara dispensasi nikah adalah sangat penting sebagai pertimbangkan hakim dalam membuat Keputusan.10
2. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang merupakan penelitian hukum berbasis dokumen dengan mengutamakan sumber-sumber data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para ahli hukum. Namun, dalam konteks penelitian ini, putusan pengadilan dijadikan sebagai sumber data primer yang menjadi inti kajian.11 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bekasi dalam rentang waktu 2019-2023, dengan fokus pada putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangundangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan dengan dispensasi nikah, seperti undang-undang terkait perkawinan dan aturan pelaksanaannya. Telaah ini bertujuan untuk memahami landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah.
Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis secara mendalam sejumlah putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Putusan-putusan tersebut meliputi Nomor Perkara 0105/Pdt.P/2019/PA.Bks, 0063/Pdt.P/2021/PA.Bks, 0101/Pdt.P/2023/PA.Bks, 0243/Pdt.P/2023/PA.Bks, 0285/Pdt.P/2020/PA.Bks, 0297/Pdt.P/2020/PA.Bks, 0495/Pdt.P/2021/PA.Bks, 0639/Pdt.P/2021/PA.Bks, dan 0608/Pdt.P/2022/PA.Bks. Sebagai sumber data primer, putusan-putusan ini dianalisis untuk menggali pola, pertimbangan hukum, dan justifikasi yang digunakan oleh hakim. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi bagaimana hukum diterapkan secara nyata dalam kasus-kasus yang spesifik.
Penelitian ini memanfaatkan data primer berupa salinanresmi putusan pengadilan serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk mengidentifikasi konsistensi atau variasi dalam penerapan hukum, mengungkap pertimbangan yuridis hakim, dan mengevaluasi sejauh mana putusan-putusan tersebut mencerminkan keadilan substantif. Melalui kombinasi pendekatan perundang-undangan dan kasus, penelitian ini memberikan pemahamanyang mendalam tentang pelaksanaan hukum dalam konteks dispensasi nikah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi relevansi antara regulasi hukum yang ada dan praktik di lapangan, khususnya dalam putusan pengadilan.
10 “Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi dalam Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Jantho),” SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 2, no. 2 (May 29, 2019): 433.
11 “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum| Jurnal Penegakan HukumIndonesia,” accessed April 26, 2024, https://ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/view/14.
Maslahah ◼ Vol. 15 No. 2, Desember (2024) 113
Bela Sapirah, Musyaffa Amin Ash-Shabah, “Ragam Dinamika Penetapan Dispensasi Nikah dari Tahun 2019-2023 di Pengadilan Agama Bekasi.”
3. Pembahasan dan Analisis Temuan
3.1. Deskripsi Data
Data Penetapan dan Pertimbangan Pada Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2019-2023:12
a. Perkara 0105/Pdt.P/2019/PA.Bks
Dalam kasus dengan Nomor Perkara 0105/Pdt.P/2019/PA.Bks, pihak-pihak yang terlibat adalah Pemohon, seorang ayah berusia 50 tahun, anak laki-laki Pemohon yang berusia 18 tahun 8 bulan, dan calon istri dari anak Pemohon yang berusia 17 tahun 6 bulan. Pemohonmengajukan permohonandispensasi nikah ke PengadilanAgama dengan alasan bahwa anaknya dan calon istrinya telah menjalin hubungan yang sangat dekat, serta calon istri anak Pemohon sedang hamil 4 bulan. Pemohon berpendapat bahwa pernikahan segera diperlukan untuk menghindari kesulitan administratif yang mungkin timbul di masa mendatang jika pernikahan tidak segera dilangsungkan. Setelah mempertimbangkan alasan yang diajukan oleh Pemohon, Pengadilan Agama memutuskan untuk mengabulkan permohonan tersebut. Amar putusan menyatakan bahwa dispensasi nikah diberikan, memungkinkan anak laki-laki Pemohon dan calon istrinya untuk melangsungkan pernikahan meskipun usia calon mempelai perempuan belum memenuhi batas usia minimum sesuai peraturan perundang-undangan. Keputusan ini diambil untuk mempertimbangkan kondisi yang mendesak serta untuk mengantisipasi dampak sosial dan administratif yang dapat timbul dari situasi tersebut.
b. Perkara 0285/Pdt.P/2020/PA.Bks
Dalam kasus dengan Nomor Perkara 0285/Pdt.P/2020/PA.Bks, pihak-pihak yang terlibat adalah Pemohon, seorang ayah berusia 45 tahun, anak perempuan Pemohon yang berusia 17 tahun 10 bulan, dan calon suami dari anak Pemohon yang berusia 24 tahun 6 bulan. Pemohonmengajukan permohonandispensasi nikahke PengadilanAgama dengan alasan bahwa anaknya dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat. Pemohon berpendapat bahwa pernikahan segera diperlukan untuk mengantisipasi berbagai kesulitan administratif yang mungkin muncul di masa depan apabila pernikahan tidak segera dilangsungkan.
Setelah menimbang alasan yang diajukan oleh Pemohon, Pengadilan Agama memutuskan untuk mengabulkan permohonan tersebut. Amar putusan menyatakan bahwa dispensasi nikah diberikan, memungkinkan anak perempuan Pemohon dan calon suaminya untuk melangsungkan pernikahan meskipun usia anak perempuan Pemohon belum mencapai batas minimum yang ditentukan oleh undang-undang. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi yang ada dan untuk menghindari potensi permasalahan sosial maupun administratif di kemudian hari.
12 Heri Isnaeni, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Pengadilana Agama Kajen Tahun 2012-2014)” (STAIN Pekalongan Program Studu Hukum Keluarga Fakultas dan Hukum, 2016), http://etheses.uingusdur.ac.id/3645/.
114
Maslahah ◼ Vol. 15 No. 2, Desember (2024)
Bela Sapirah, Musyaffa Amin Ash-Shabah, “Ragam Dinamika Penetapan Dispensasi Nikah dari Tahun 2019-2023 di Pengadilan Agama Bekasi.”
c. Perkara 0297/Pdt.P/2020/PA.Bks
Dalam kasus Nomor Perkara 0297/Pdt.P/2020/PA.Bks, pihak-pihak yang terlibat adalah Pemohon, seorang ibu berusia 47 tahun, anak perempuan Pemohon yang berusia 18 tahun, dan calon suami dari anak Pemohon yang berusia 20 tahun. Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dengan alasan bahwa anaknya dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat. Pemohon mengkhawatirkan adanya kesulitan administratif yang mungkin timbul di masa mendatang jika pernikahan tidak segera dilaksanakan.
Setelah mempertimbangkan alasan yang diajukan, Pengadilan Agama memutuskan untuk mengabulkan permohonan tersebut. Amar putusan menyatakan bahwa dispensasi nikah diberikan, memungkinkan anak perempuan Pemohon dan calon suaminya untuk menikah meskipun usia anak perempuan Pemohon baru saja mencapai usia legal. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi yang mendesak serta potensi dampak sosial dan administratif yang dapat dihindari melalui pelaksanaan pernikahan.
d. Perkara 0063/Pdt.P/2021/PA.Bks
Dalam kasus Nomor Perkara 0063/Pdt.P/2021/PA.Bks, pihak-pihak yang terlibat adalah Pemohon, seorang ayah berusia 53 tahun dan ibu berusia 45 tahun, anak perempuan Pemohon yang berusia 16 tahun, serta calon suaminya yang berusia 19 tahun. Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dengan alasan bahwa anak perempuan mereka telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon suaminya dan saat ini sedang hamil 1,5 bulan. Pemohon menyatakan bahwa pernikahan perlu segera dilangsungkan untuk mengantisipasi kesulitan administratif di masa depan serta untuk menjaga kehormatan keluarga.
Setelah mempertimbangkan alasan yang diajukan oleh Pemohon dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Pengadilan Agama memutuskan untuk mengabulkan permohonan tersebut. Amar putusan menyatakan bahwa dispensasi nikah diberikan, memungkinkan anak perempuan Pemohon dan calon suaminya untuk menikah meskipun usia anak perempuan Pemohon belum memenuhi batas usia minimum yang ditentukan oleh undang-undang. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi mendesak yang diajukan oleh Pemohon, serta demi menghindari dampak sosial dan administratif yang lebih besar di kemudian hari.
e. Perkara 0495/Pdt.P/2021/PA.Bks
Dalam kasus Nomor Perkara 0495/Pdt.P/2021/PA.Bks, pihak-pihak yang terlibat adalah Pemohon,seorangayahdanibu masing-masingberusia 56tahun,anakperempuan Pemohon yang berusia 16 tahun, serta calon suaminya yang berusia 28 tahun. Para Pemohonmengajukanpermohonandispensasi nikahkePengadilanAgama denganalasan bahwa anak perempuan mereka telah saling mengenal dan menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon suaminya. Pemohon mengkhawatirkan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan apabila pernikahan tidak segera dilangsungkan.
Maslahah ◼ Vol. 15 No. 2, Desember (2024) 115
Bela Sapirah, Musyaffa Amin Ash-Shabah, “Ragam Dinamika Penetapan Dispensasi Nikah dari Tahun 2019-2023 di Pengadilan Agama Bekasi.”
Setelah mempertimbangkan alasan yang diajukan oleh Pemohon, Pengadilan Agama memutuskan untuk mengabulkan permohonan tersebut. Amar putusan menyatakan bahwa dispensasi nikah diberikan, memungkinkan anak perempuan Pemohon dan calon suaminya untuk menikah meskipun usia anak perempuan Pemohon belum mencapai batas minimum yang ditentukan oleh undang-undang. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan untuk mencegah dampak sosial dan moral yang tidak diinginkan serta menjaga kehormatan kedua belah pihak.
f. Perkara 0639/Pdt.P/2021/PA.Bks
Dalam kasus Nomor Perkara 0639/Pdt.P/2021/PA.Bks, pihak-pihak yang terlibat adalah Pemohon, seorang ayah berusia 42 tahun, anak perempuan Pemohon yang berusia 18 tahun 2 bulan, dan calon suami dari anak Pemohon yang berusia 18 tahun. Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dengan alasan bahwa anak perempuan Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat dalam selama sekitar dua tahun. Pemohonmerasa khawatir akan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan apabila pernikahan tidak segera dilangsungkan, sehingga meminta izin untuk menikahkan keduanya.
Setelah mempertimbangkan alasan yang diajukan oleh Pemohon dan situasi hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya, Pengadilan Agama memutuskan untuk mengabulkan permohonan tersebut. Amar putusan menyatakan bahwa dispensasi nikah diberikan, memungkinkan pernikahan antara anak perempuan Pemohon dan calon suaminya dilangsungkan. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi dan kekhawatiran yang diungkapkan Pemohon, serta untuk mencegah potensi masalah sosial dan moral di kemudian hari.
g. Perkara 0608/Pdt.P/2022/PA.Bks
Dalam kasus Nomor Perkara 0608/Pdt.P/2022/PA.Bks, pihak-pihak yang terlibat adalah Pemohon, seorang ayah berusia 44 tahun dan ibu berusia 34 tahun, anak perempuan Pemohon yang berusia 17 tahun 9 bulan, serta calon suami anak Pemohon yang berusia 27 tahun. Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dengan alasan bahwa anak perempuan mereka telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon suaminya. Para Pemohon khawatir adanya kesulitan administratif di masa depan apabila pernikahan tidak segera dilangsungkan.
Setelah mempertimbangkan alasan yang diajukan oleh Para Pemohon dan buktibukti yang mendukung permohonan tersebut, Pengadilan Agama memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Amar putusan menyatakan bahwa izin dispensasi diberikan,memungkinkananakperempuanParaPemohondan calon suaminya untuk menikah meskipun usia anak perempuan belum mencapai batas usia minimum yang ditentukan undang-undang. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi hubungan yang telah terjalin erat dan untuk mengantisipasi berbagai kesulitan administratif maupun sosial yang mungkin timbul di kemudian hari.
116
Maslahah ◼ Vol. 15 No. 2, Desember (2024)
Bela Sapirah, Musyaffa Amin Ash-Shabah, “Ragam Dinamika Penetapan Dispensasi Nikah dari Tahun 2019-2023 di Pengadilan Agama Bekasi.”
h. Perkara 0568/Pdt.P/2022/PA.Bks
Dalam kasus Nomor Perkara 0568/Pdt.P/2022/PA.Bks, pihak-pihak yang terlibat adalah Pemohon, seorang ayah berusia 39 tahun dan ibu berusia 36 tahun, anak perempuan Pemohon yang berusia 17 tahun 10 bulan, serta calon suaminya yang berusia 22tahun.ParaPemohonmengajukanpermohonandispensasinikahkePengadilanAgama dengan alasan bahwa anak perempuan mereka telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon suaminya, dan keduanya telah melangsungkan acara pertunangan. Para Pemohon khawatir akan timbulnya kesulitan administratif di masa depan apabila pernikahan tidak segera dilangsungkan.
Setelah mempertimbangkan alasan dan bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, PengadilanAgamamemutuskanuntukmengabulkanpermohonantersebut.Amarputusan menyatakan bahwa dispensasi nikah diberikan, memungkinkan anak perempuan Para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah meskipun usia anak perempuan belum mencapai batas usia minimum sesuai dengan undang-undang. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan hubungan yang telah terjalin erat, fakta bahwa keduanya telah bertunangan, serta untuk mencegah potensi kesulitan administratif atau sosial di masa depan.
i. Perkara 0101/Pdt.P/2023/PA.Bks
Dalam kasus Nomor Perkara 0101/Pdt.P/2023/PA.Bks, pihak-pihak yang terlibat adalah Pemohon, seorang ayah berusia 44 tahun dan ibu berusia 40 tahun, anak perempuan Pemohon yang berusia 16 tahun, serta calon suaminya yang juga berusia 16 tahun. Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dengan alasan bahwa anak perempuan mereka telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon suaminya dan saat ini sedang hamil 3 bulan 10 hari. Para Pemohon merasa bahwa pernikahan perlu segera dilangsungkan untuk mengantisipasi berbagai kesulitan administratif di masa depan dan menjaga kehormatan keluarga.
Setelah mempertimbangkan alasan dan bukti yang diajukan, Pengadilan Agama memutuskan untuk mengabulkan permohonan tersebut. Amar putusan menyatakan bahwa dispensasi nikah diberikan, memungkinkan anak perempuan Para Pemohon dan calon suaminya untukmenikah meskipunusia keduanya belum mencapai batas minimum yang ditentukan undang-undang. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi mendesakyangdihadapi Para Pemohon,serta untukmenghindari potensi dampak sosial, moral, dan administratif yang dapat timbul jika pernikahan tidak segera dilaksanakan.
j. Perkara 0243/Pdt.P/2023/PA.Bks
Dalam kasus Nomor Perkara 0243/Pdt.P/2023/PA.Bks, pihak-pihak yang terlibat adalah Pemohon, seorang ayah berusia 36 tahun, anak perempuan Pemohon yang berusia 18 tahun 6 bulan, dan calon suaminya yang berusia 21 tahun. Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dengan alasan bahwa anak perempuanmereka telah menjalin hubungan yang sangat erat dengancalon suaminya dan saat ini sedang hamil 8 bulan. Pemohon merasa bahwa pernikahan harus segera
Maslahah ◼ Vol. 15 No. 2, Desember (2024) 117
Bela Sapirah, Musyaffa Amin Ash-Shabah, “Ragam Dinamika Penetapan Dispensasi Nikah dari Tahun 2019-2023 di Pengadilan Agama Bekasi.”
dilangsungkan untuk mengantisipasi berbagai kesulitan administratif yang mungkin timbul di masa mendatang jika pernikahan tidak segera dilakukan.
Setelah mempertimbangkan alasan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, PengadilanAgamamemutuskanuntukmengabulkanpermohonantersebut.Amarputusan menyatakan bahwa dispensasi nikah diberikan, memungkinkan anak perempuan Pemohon dan calon suaminya untuk melangsungkan pernikahan. Keputusan ini diambil dengan memperhatikan kondisi yang mendesak dan menjaga kehormatan keluarga, serta untuk menghindari dampak sosial dan administratif yang lebih besar di kemudian hari.
3.2. Alasan Permohonan Dispensasi Nikah
Permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Bekasi merupakan refleksi dari berbagai dinamika sosial yang melibatkan norma hukum, nilai budaya, dan kondisi praktis masyarakat. Dalam kajian terhadap 10 putusan yang dianalisis, terdapat dua faktor utama yang menjadi landasan pengajuan permohonan tersebut, yaitu faktor kehamilan di luar nikah (married by accident) dan faktor pertunangan. Kedua faktor ini menunjukkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat dan bagaimana pengadilan memberikan keputusan untuk menyeimbangkan kepentingan hukum dan kebutuhan sosial.
Faktor Kehamilan di Luar Nikah (Married By Accident)
Kehamilan di luar nikah menjadi salah satu alasan utama tingginya angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bekasi. Kasus ini tidak hanya berkaitan dengan norma hukum tetapi juga menyentuh aspek sosial dan budaya masyarakat yang memandang kehamilan di luar nikah sebagai hal yang memalukan dan berpotensi mencoreng kehormatan keluarga.13 Dalam putusan seperti Nomor Perkara 0105/Pdt.P/2019/PA.Bks, 0063/Pdt.P/2021/PA.Bks, 0101/Pdt.P/2023/PA.Bks, dan 0243/Pdt.P/2023/PA.Bks, hakim mempertimbangkan kondisi kehamilan sebagai faktor mendesak yang memerlukan penyelesaian segera melalui pemberian dispensasi nikah.
Dalam kasus Nomor Perkara 0101/Pdt.P/2023/PA.Bks, anak perempuan Pemohon yang berusia 16 tahun diketahui telah hamil 3 bulan 10 hari. Pengadilan mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan pertimbangan bahwa pernikahan segera diperlukan untuk menghindari kesulitan administratif dan sosial di masa mendatang. Hakim juga mempertimbangkan kebutuhan untuk memberikan status hukum yang jelas bagi calon anak yang akan lahir. Keputusan ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya bertindak berdasarkan norma hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis bagi para pihak.
Demikian pula dalam kasus Nomor Perkara 0243/Pdt.P/2023/PA.Bks, anak perempuan Pemohon yang berusia 18 tahun 6 bulan sedang hamil 8 bulan. Permohonan dispensasi nikah diajukan untuk mempercepat proses pernikahan guna menghindari stigma sosial dan memberikan legalitas kepada hubungan pasangan tersebut. Dalam
13 Ekasari Ekasari, Ema Fathimah, and Gibtiah Gibtiah, “Analisis Perbandingan Penetapan Hakim Terhadap Dispensasi Perkawinan Akibat Hamil Diluar Nikah,” Muqaranah 5,no.2(December23,2021): 115–124.
118 Maslahah ◼ Vol. 15 No. 2, Desember (2024)
Bela Sapirah, Musyaffa Amin Ash-Shabah, “Ragam Dinamika Penetapan Dispensasi Nikah dari Tahun 2019-2023 di Pengadilan Agama Bekasi.”
situasi seperti ini, pengadilan memberikan solusi pragmatis untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar, baik bagi keluarga maupun masyarakat secara umum.
Kehamilan di luar nikah sebagai alasan dispensasi nikah mencerminkan adanya persoalan yang lebih mendalam terkait pendidikan seksual, pemahaman tentang hubungan pranikah, dan kontrol sosial dalam masyarakat. Kurangnya edukasi mengenai pentingnya menjaga hubungan yang sehat dan sesuai norma agama serta budaya menjadi tantangan besar. Hal ini juga memperlihatkan perlunya kebijakan yang lebih komprehensif untuk mencegah permasalahan serupa di masa mendatang, seperti penguatan pendidikan agama dan moral di kalangan remaja.
Faktor Pertunangan
Faktor lain yang sering menjadi alasan permohonan dispensasi nikah adalah pertunangan. Dalam masyarakat Indonesia, terutama di lingkungan yang masih memegang nilai-nilai tradisional, pertunangan sering dianggap sebagai bentuk komitmen serius yang mendekati pernikahan.14 Dalam putusan seperti Nomor Perkara 0285/Pdt.P/2020/PA.Bks, 0297/Pdt.P/2020/PA.Bks, 0495/Pdt.P/2021/PA.Bks, 0639/Pdt.P/2021/PA.Bks, 0608/Pdt.P/2022/PA.Bks, dan 0568/Pdt.P/2022/PA.Bks, hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan pertimbangan bahwa hubungan erat yang telah terjalin melalui pertunangan perlu dilanjutkan ke jenjang pernikahan untuk menghindari potensi konflik sosial atau moral.
Dalam kasus Nomor Perkara 0568/Pdt.P/2022/PA.Bks, anak perempuan Pemohon yang berusia 17 tahun 10 bulan dan calon suaminya telah melangsungkan pertunangan. Permohonan dispensasi nikah diajukan untuk mempercepat pernikahan guna menghindari kesalahpahaman sosial dan moral yang mungkin timbul. Dalam putusan ini, hakim mempertimbangkan bahwa pernikahan akan memberikan kejelasan status hukum bagi kedua belah pihak serta mencegah dampak negatif di masyarakat.
HalserupaterlihatdalamNomorPerkara0297/Pdt.P/2020/PA.Bks,dimanaorang tua anak perempuan yang berusia 18 tahun 2 bulan meminta dispensasi nikah dengan alasan hubungan erat yang telah terjalin antara anak mereka dan calon suaminya. Pertunangan sering dianggap sebagai bentuk legitimasi hubungan yang kuat, dan pernikahan menjadi langkah logis berikutnya. Pengadilan dalam hal ini mengambil peran untuk menjaga stabilitas sosial dengan memberikan dispensasi nikah.
Namun, alasan pertunangan ini juga menunjukkan bahwa banyak keluarga masih memegang pandangan tradisional yang kurang memperhatikan aspek kesiapan mental, emosional, dan finansial pasangan muda. Faktor ini sering kali diabaikan dalam upaya menjaga kehormatan dan tradisi keluarga. Akibatnya, pernikahan dini yang didasarkan pada pertunangan saja dapat menghadirkan risiko bagi keberlanjutan rumah tangga di masa depan.15
14 Imroatul Jamilah, “Faktor-FaktorPenyebabPengajuanDispensasiNikahDiPengadilanAgama Gresik Tahun 2012” (n.d.).
15 Miftahul Jannah, “PemberianDispensasi Nikah Faktor Hubungan Erat AntarKeduaBelahPihak Perspektif Saddu Al Ddzari’ah Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor
Maslahah ◼ Vol. 15 No. 2, Desember (2024) 119
Bela Sapirah, Musyaffa Amin Ash-Shabah, “Ragam Dinamika Penetapan Dispensasi Nikah dari Tahun 2019-2023 di Pengadilan Agama Bekasi.”
Analisis Peran Pengadilan
Pengadilan Agama Bekasi memainkan peran penting dalam menyeimbangkan kebutuhan hukum dengan dinamika sosial masyarakat. Dalam setiap putusan dispensasi nikah, hakim tidak hanya mempertimbangkan norma hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial dan kebutuhan mendesak para pemohon. Keputusan untuk mengabulkan dispensasi nikah menunjukkan pendekatan yang fleksibel dan kontekstual, yang memungkinkan pengadilan untuk memberikan solusi yang sesuai dengan realitas masyarakat.16
Namun, keputusan ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi pengadilan dalam menangani kasus-kasus dispensasi nikah. Dalam banyak kasus, alasan-alasan yang diajukan mencerminkan kurangnya pemahaman tentang pentingnya persiapan pernikahan, baik dari segi pendidikan, mentalitas, maupun finansial.17 Pengadilan sering kali menjadi tempat terakhir untuk menyelesaikan masalah yang seharusnya dapat dicegah melalui edukasi dan pengawasan yang lebih baik di tingkat keluarga dan masyarakat.
3.3. AnalisisDinamika Pertimbangan Hakim dalam PenetapanDispensasi Nikah Dalam putusan Majelis Hakim dengan Nomor Perkara 0105/Pdt.P/2019/PA.Bks, Nomor Perkara 0063/Pdt.P/2021/PA.Bks, Nomor Perkara 0101/Pdt.P/2024/PA.Bks, Nomor Perkara 0243/Pdt.P/2024/PA.Bks, Nomor Perkara 0285/Pdt.P/2020/PA.Bks, Nomor Perkara 0297/Pdt.P/2020/PA.Bks, Nomor Perkara 0495/Pdt.P/2021/PA.Bks, Nomor Perkara 0639/Pdt.P/2021/PA.Bks, Nomor Perkara 0608/Pdt.P/2022/PA.Bks, Nomor Perkar 0568/Pdt.P/2022/PA.Bks terdapat permohonan dispensasi nikah karena faktor hamil diluar nikah:
Bahwa dalam 10 putusan tersebut dinamika hakim dalam menetapkan dispensasi nikah yangdimuat oleh hakim sesuai dengan pasal 7 ayat (2), yaituusia anak kuramgdari batas minimal yang diteteapkan di dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 tahun. Bahwa dalam 10 putusan tersebut dinamika hakim dalam menetapkan dispensasi nikah yangdimuat oleh hakim sesuai dengan pasal 7 ayat (2), yaituusia anak kuramgdari batas minimal yang diteteapkan di dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 tahun.
0054/Pdt.P/2017/PA.MLG),” Sakina: Journal of Family Studies 5, no. 1 (February 24, 2021), accessed December30,2024,http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/565.
16 Madnur et al., “Contestation and Actualization of Ijma’ in the Formation of Law in Indonesia,” Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam 13,no.2(October1,2023):307–333;MusyaffaAmin Ash-Shabah, Nahrowi Nahrowi, and Masyrofah Masyrofah, “Dowry Amount in Aceh-Indonesia and Selangor-Malaysia: Between State Regulations and Customs,” AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah 21, no. 2 (December 30, 2021), accessed July 1, 2024, https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/19673.
17 Musyaffa Amin Ash Shabah Shabah, “Systematic Literature Review (SLR): The Tradition of Dowry in Marriage in Southeast Asia,” KRTHA BHAYANGKARA 18, no. 3(December 23, 2024):622–648.
120 Maslahah ◼ Vol. 15 No. 2, Desember (2024)
Bela Sapirah, Musyaffa Amin Ash-Shabah, “Ragam Dinamika Penetapan Dispensasi Nikah dari Tahun 2019-2023 di Pengadilan Agama Bekasi.”
Kemudian pertimbangan lainnya adalah diantara keduanya sudah baligh dan berakal, sehat jasmani dan Rohani, tanpa adanya unsur paksaan, ada izin dari orangtua, sudah saling kenal dan menjalin hubungan yang sangat erat, dan dimuat juga mengenai pertimbangan Qaiddah Fiqhiyyah,yang digunakan 10 (sepuluh) putusan tersenut sama, yaitu mengenai aspek kemudharatan dan aspek kemaslahatan, Qaidah Fiqhiyyah yang dijadikan pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:
“Menolak terjadinya mafsadat itu lebih di utamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan” (Al-syarbini, 1995)
Mudharat yang dimaksud adalah hakim dalam memeriksa dispensasi nikah dalam memutukan perkara tersebut harus mempertimbangkan apabila anak pemohon yang dalam posisi hamil tidak dinikahkan maka dikhawatirkan kelak ketika bayi lahir tidak mempunyai ayah biologisnya maka bisa mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkan dan potensi pernikah dibawah tangan (nikah siri) yang justru akan mengacaukan proses-proses hukum yang terjadi berikutnya
Dispensasi nikahkarena hamil diberikanatau dikabulkan atas dasar pertimbangan kemaslahatan apabila terdapat tujuan yang benar-benar dapat diharapkan untuk menyampaikan tujuan dari pernikahan. Maslahat mursalah adalah kebikan yang tidak disinggung syara’ dalam mengerjakannya atau meninggalkan nya, Dalam kasus ini apabila mengerjakannya akan membawa manfaat dan tujuannya untuk menghidari keburukan. Pemberian atau mengabulkan dispensasi nikah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan yang lebih besar dengan berpijak pada metode maslahah dan sadz adz-dzariah.18
Hakim dalam menghadapi permasalahan dispensasi nikah karena hamil diluar nikah maka akan mempertimbangkan seluruh aspek mulai dari kesiapan pengantin apakah pengantin menikah ada paksaan atau tidak, faktor penyebab mendesak harus segera dinikahkan dan pertimbangan pasca nikah seperti apakah calon suami nak sudah bekerja sehingga nantinya bisa menghidupi calon istri dan anak, semua pertimbangan hakim terakomodir dalam maqasid syariah.19
Dalam putusan Majelis hakim dengan Nomor Perkara 0285/Pdt.P/2020/PA.Bks, Nomor Perkara 0297/Pdt.P/2020/PA.Bks, Nomor Perkara 0495/Pdt.P/2021/PA.Bks, Nomor Perkara 0639/Pdt.P/2021/PA.Bks, Nomor Perkara 0608/Pdt.P/2022/PA.Bks, Nomor Perkar 0568/Pdt.P/2022/PA.Bks. Terdapat faktor yang melatarbelakangi permohonan dispensasi nikah salah satunya adalah faktor pertunangan dan sudah menjalin hubungan yang sangat erat. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan yang telah terjalin erat dan adanya komitmen melalui pertunangan sering kali dianggap sebagai
18 Noercholis Rafid. A, “Analisis Sadd Dzariah Terhadap Dispensasi Nikah Pada Putusan Pengadilan Agama Parepare,” DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 18,no.2(December30,2020):213–232.
19 Dr Khoiri,“Dispensasi Nikah Dengan Alasan Pacaran TerlaluLamaDitinjauMenurut Maqashid Syariah,” AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan 3,no.1(June19,2021): 48–58.
Maslahah ◼ Vol. 15 No. 2, Desember (2024) 121
Bela Sapirah, Musyaffa Amin Ash-Shabah, “Ragam Dinamika Penetapan Dispensasi Nikah dari Tahun 2019-2023 di Pengadilan Agama Bekasi.”
alasan yang cukup mendesak untuk mempercepat pernikahan, guna menjaga kehormatan keluarga dan mencegah potensi masalah sosial di kemudian hari.
4. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dengan judul “Dinamika Pertimbangan Penetapan Dispensasi Nikah Dari Tahun 2019-2023 Di Pengadilan Agama Bekasi”, serta penelitian yang penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa Faktor yang mempengaruhi banyaknya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bekasi karena faktor calon mempelai wanita sudah hamil terlebih dahulu Tingkat pendidikan rendah, ekonomi, kekhawatiran orang tua karena anaknya berpacaran dan sering bersama, maka orang tua takut akan anaknya terjerumus dalam kemaksiatan dan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.
Serta Dinamika Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam Pertimangan dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah adalah Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah juga pertimbangan hukum materil, maslahah mursalah dan Qaidah Fiqhiyyah. Sedangkan yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah demi tercapainya sebuah kemaslahatan dan mengedepankan kemanfaatan dari hukum yang lebih melihat kepada keadilan kesejahteraan masyarakat.
Referensi
AminAshShabah,Musyaffa.“PerkawinanSebagaiHAM.” MASLAHAH(Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah) 11, no. 2 (March 22, 2021): 25–33.
Ash-Shabah, Musyaffa Amin, Nahrowi Nahrowi, and Masyrofah Masyrofah. “Dowry Amount in Aceh-Indonesia and Selangor-Malaysia: Between State Regulations and Customs.” AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah 21, no. 2 (December 30, 2021). Accessed July 1, 2024. https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/19673.
Badruzaman, Dudi. “ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KOTACIAMISTENTANGDISPENSASINIKAH.” Tahkim(JurnalPeradaban dan Hukum Islam) 2, no. 2 (October 25, 2019). Accessed April 21, 2024. https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/view/4797.
Ekasari,Ekasari,Ema Fathimah, and Gibtiah Gibtiah. “AnalisisPerbandingan Penetapan Hakim Terhadap Dispensasi Perkawinan Akibat Hamil Diluar Nikah.” Muqaranah 5, no. 2 (December 23, 2021): 115–124. Heri Isnaeni. “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Permohonan DispensasiNikah(StudiKasusDi PengadilanaAgamaKajenTahun2012-2014).” STAIN Pekalongan Program Studu Hukum Keluarga Fakultas dan Hukum, 2016. http://etheses.uingusdur.ac.id/3645/. Jamilah, Imroatul. “Faktor- Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2012” (n.d.).
Jannah, Miftahul. “Pemberian Dispensasi Nikah Faktor Hubungan Erat Antar Kedua Belah Pihak Perspektif Saddu Al Ddzari’ah Dan Undang-Undang Perlindungan
122 Maslahah ◼ Vol. 15 No. 2, Desember (2024)
Bela Sapirah, Musyaffa Amin Ash-Shabah, “Ragam Dinamika Penetapan Dispensasi Nikah dari Tahun 2019-2023 di Pengadilan Agama Bekasi.”
Anak (Studi Putusan Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.MLG).” Sakina: Journal of Family Studies 5, no. 1 (February 24, 2021). Accessed December 30, 2024. http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/565.
Khoiri, Dr. “Dispensasi Nikah Dengan Alasan Pacaran Terlalu Lama Ditinjau Menurut Maqashid Syariah.” AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan 3, no. 1 (June 19, 2021): 48–58.
Madnur, Musyaffa Amin Ash Shabah, Sofyan Munawar, and Imam Addaruqutni. “Contestation and Actualization of Ijma’ in the Formation of Law in Indonesia.”
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam 13, no. 2 (October 1, 2023): 307–333.
Pengadilan Agama Bekasi. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2019 Bekasi, 2019. https://pa-bekasi.go.id/.
. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2020. Bekasi, 2020. https://pa-bekasi.go.id/.
. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2021. Bekasi, 2021. https://pa-bekasi.go.id/.
. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2022. Bekasi, 2022. https://pa-bekasi.go.id/.
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2023. Bekasi, 2023. https://pa-bekasi.go.id/.
Rafid. A, Noercholis. “Analisis Sadd Dzariah Terhadap Dispensasi Nikah Pada Putusan Pengadilan Agama Parepare.” DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 18, no. 2 (December 30, 2020): 213–232.
Republik Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974.
Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 21974. https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974.
Shabah, Musyaffa Amin Ash Shabah. “Systematic Literature Review (SLR): The TraditionofDowryinMarriageinSoutheastAsia.” KRTHABHAYANGKARA 18, no. 3 (December 23, 2024): 622–648.
“Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi dalam Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Jantho).” SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 2, no. 2 (May 29, 2019): 433.
“Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum | Jurnal Penegakan Hukum Indonesia.” Accessed April 26, 2024. https://ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/view/14.
Maslahah ◼ Vol. 15 No. 2, Desember (2024) 123