JatamersNews pemerintah dalam menekan laju kerusakan lingkungan hanya sebatas intruksi. Namun, tidak mampu menindak tegas kepada perusahaan-perusahaan yang ada. Dari sekian ratus Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Sulawesi Tengah, telah beberapa yang di cabut dan dinyatakan tidak clean and clear. Perlawanan terhadap aktifitas pertambangan, baik buruh, petani, dan nelayan, serta masyarakat lingkar tambang lainnya, pun semakin massif. Namun, beberapa orang yang dikriminalisasi. Sehingga, m e n i m b u l k a n permasalahan baru di lapangan. Meskipun berbagaimacam perlawanan rakyat terhadap aktifitas pertambangan, namun hal itu menimbulkan kriminalisasi, bahkan berujung pada penembakan. Asumsi yang Keliru Permasalahan agraria di Sulawesi Tengah, terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Konsepsi pembangunan berbasis pada penguasaan tanah skala luas lewat investasi konsesi perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan tanaman 28
Dialog Akhir Tahun
JatamersNews
Laporan Utama
komoditi pasar dianggap menjadi pemicu penting. Demikian pula dengan konsepsi hukum yang bekerja, dibuat untuk mendukung dan melegalkan proses praktik perampasan tanah petani, dan mengkriminalisasi setiap orang yang dianggap menghalangi proses pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan (investasi) Salah satu penyumbang konflik agraria di Sulteng adalah investasi melalui konsesikonsesi, HPH, tambang dan perkebunan
skala besar yang tersebar di hampir seluruh kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Laporan PDRB Sulawesi Tengah tahun 1980-1900-an, tercatat, minus sektor pertanian, sumbangsih terbesar itu datang dari ekspor industry kayu olahan. Hingga saat ini, tercatat sekitar 14 perusahaan HPH yang aktif dengan areal kelola seluas 1.001.445 hektar dan 11 unit
Korupsi di Sektor Pertambangan Sejatinya, pertambangan dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 UUD 1945 telah mencantumkannya secara gamplang. Dalam aturan turunannya, maka undangundang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara diciptakan. Sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan, maka sejatinya, sektor pertambangan dikelola dengan bijak dan menguntungkan rakyat. Salah satu tujuan
pengelolaan mineral dan batubara adalah meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Ditjen Minerba mencatat, sejak 2005-2013, piutang negara tercatat sebesar 1.308 miliar rupiah, terdiri dari iuran tetap Rp. 31 miliar atau 2,3 persen dan royalti sebesar 1.277 miliar atau 97,6 persen. Sedangkan jumlah piutang pada 12 provinsi yang dilakukan korsup sebesar 9