Jatamers 2015

Page 1

www.jatamsulteng.com

Jatam Sulteng

@JatamSulteng


JatamersNews Penanggung Jawab : Syahrudin Ariestal Douw, SH. Pimpinan Redaksi : Moh. Rifai M. Hadi, SH. Redaktur Pelaksana : Ramadhani. Sekretaris : Susanti Idris. Bendahara : Rahma. Dewan Redaksi : Aristan, Isman, SH, Moh. Hamdin, Amran Tambaru, Dedi Irawan. Kontributor Kota Palu : Muhammad Taufik. Poso : Moh Ikhsan. Tolitoli : Irfan. Buol : Ton Junkis, Morowali : Amir.

JATAM Sulteng adalah organisasi non pemerintah yang bekerja untuk meluaskan informasi dan advokasi dampak-dampak negatif industri tambang. Melakukan pendampingan korban, memfasilitasi pembangunan institusi berbasis korban ditingkat komunitas, dan berjuang hak masyarakat adat dan perempuan.

Salam Redaksi Pembaca yang budiman‌. Kita tahu, bahwa sepanjang tahun 2014, eksploitasi pertambangan banyak yang berhenti. Namun, di balik itu, ada ketidakwajaran yang dihasilkannya—adalah reklamasi pasca tambang. Ada apa dengan reklamasi pasca tambang tersebut? Pertanyaan yang menggelitik itu kiranya perlu di jawab. Jatam Sulawesi Tengah mencatat, bahwa banyak perusahaan tambang yang pergi pasca di tetapkannya Kepres nomor 1 tahun 2014. Kepergian perusahaan-perusahaan kecil tersebut, meninggalkan kerusakan hutan yang luar biasa. Mereka mengobrak-abrik hutan dan kemudian tidak di reklamasi seperti semula. Akibatnya, kerusakan hutan berlarut-larut. Pun juga, akan mencelakakan manusia di sekitar kampung tersebut. Inilah yang kemudian menjadi masalah besar. Sementara, dana pasca tambang masuk di rekening-rekening pemerintah yang entah ke mana uang itu beredar. Di sisi lain, perjuangan rakyat terhadap eksploitasi pertambangan tersebut menuai masalah, yakni, kriminalisasi, intimidasi, dan lain sebagainya. Problem utama atas eksploitasi sumber daya alam di Sulawesi Tengah ini begitu kompleks. Mulai dari perizinan hingga pasca tambang begitu sulit di akses oleh masyarakat sipil. Informasi untuk public rupanya selalu saja disembunyikan oleh

JatamersNews informasi secara tertulis kepada pemerintah setempat menjadi langkah untuk mengetahui dan memeriksa semua kelengkapan perusahaan dalam aspek formal karena didorong oleh banyaknya keluhan masyarakat setempat atas aktifitas perusahaan pertambangan yang sedang melakukan eksploitasi. Pada tanggal 1 Desember 2014, JATAM Sulteng, secara organisasional menerima putusan dari Komisi Informasi Publik (KIP) Sulawesi Tengah, atas tiga instansi pemerintah d i Kab. Morowali yang cenderung menutup-nutupi informasi yang dimintakan oleh JATAM, sehingga gugatan dimasukkan di Komisi Informasi Publik Sulawesi Tengah setelah melalui proses yang di amanatkan oleh Undangundang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun ket iga institusi pemerintah tersebut antara lain i). Dinas Energy dan Sumber Daya Mineral, ii). Bupati Morowali, iii). Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali. Ketiga institusi tersebut dengan rela menyerahkan dokumen yang dimintakan oleh JATAM Sulteng di hadapan persidangan Komisi Informasi Publik Sulawesi Tengah. Permintaan informasi yang dilakukan terhadap tiga perusahaan yang dalam aktifitasnya sering di eluhkan masyarakat, diantaranya adalah i). PT. Gemah Ripa Pratama yang beroprasi dalam kawasan Cagar Alam Morowali secara illegal, ii). Vale

Serba Serbi Indonesia, yang melakukan aktifitas pembukaan jalan untuk pengangkitan ore nikel didalam kawasan hutan lindung zebazeba, tanpa memiliki izin pinjam pakai kawasan dari kementrian kehutanan dan yang terakhir iii). PT. Bintang Delapan Mineral yang beroprasi mengakibatkan benjir bandang sehingga menenggelamkan 7 (tujuh) desa di Bahodopi dan berakhir pada memuncaknya kemarahan rakyat dan membakar alat berat perusahaan. Melaui media Komisi Informasi Publik (KIP) memberi manfaat yang berharga dalam kerja-kerja advokasi, sehingga keterbukaan informasi yang dahulunya sangat susah meminta data terkait perusahaan, kini pemerintah lebih transparan dalam pengelolaan sumber daya alam terkait dokumen yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk itu, dalam waktu dekat, JATAM Sulteng juga akan menggugat pemerintah Kab. Donggala dan Kab. Banggai, yang hingga saat ini belum transparan dengan pengelolaan sumber daya alam di Sulawesi Tengah.

35


JatamersNews

Serba Serbi

JatamersNews

Pengantar Redaksi

pemerintah daerah kita saat ini. sehingga, public tidak dapat berpartisipasi dalam mengambil sebuah kebijakan public. Pembaca yang baik... Selain dari masalah di atas, hak veto rakyat selalu terabaikan dalam pertarungan perebutan ruang. Ruang hidup rakyat menjadi nomor “kesekian� dalam pengambilan kebijakan. Sehingga, rakyat banyak menjadi penonton di tanahnya sendiri. Pasal 33 UUD 1945 hanyalah menjadi sebuah pajangan terindah dalam Negara ini. konstitusi itu tak berlaku ketika para kepala daerah mengobral sumber-sumber kekayaan di negeranya sendiri. Rakyat, yang seharusnya punyai andil dalam penentuan pembangunan daerah, hanya menjadi korban keganasan pembangunan berbasis sumber daya alam. Dan pada akhirnya, hak veto rakyat menjadi lemah. Jatamers yang budiman... Jumlah investasi pertambangan di Kabupaten Morowali, mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejak tahun 2009, hal tersebut dimulai sejak rezim Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara (Minerba) disahkan oleh pemerintah. Adapun Kontrak Pertambangan (KP) yang telah keluar sebelum adanya UU Minerba tetap dianggap berlaku dan segera dilakukan perubahan kedalam rezim Izin Usaha pertambangan (IUP). Perubahan Kontrak Pertambangan (KP) menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah melahirkan berbagai macam problem, sala satu poin pentingnya adalah lahirnya izin pertambangan diluar dari Wilayah Pertambangan (WP) dan 34

Wilayah Izin Usaha pertambangan (WIUP) sebagaimana mandate Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. bahwa sebelum Izin Usaha Pertambangan (IUP) diterbitkan, maka harus melalui mekanisme pentepan wilayah pertambangan dan wilayah izin usaha pertambangan. Fenomena tersebut, juga terjadi di wilayah Sulawesi Tengah kab. Morowali, dimana banyak aktivitas pertambangan tidak mengikuti kaidah-kaidah hukum yang berlaku, sehingga cenderung merugikan Negara dan berdampak buruk buat keberlangsungan lingkungan dan masyarakat sekitar tambang. Sehingga inisiat if Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah untuk memohon

Jatam Sulteng selalu konsisten dalam mengadvokasi kasus-kasus pertambangan di Sulawesi Tengah, yang dianggap telah merugikan Negara, rakyat, dan ummat manusia. Pada tahun 2014, Jatam melakukan beberapa kali dialog terhadap pemerintah dan aparat kepolisian untuk menyelesaikan kasus-kasus agraria. Bulletin Jatamers kali ini mengangkat isu kehutanan dan reklamasi pasca tambang, yang tidak dilakukan sebagaimana di sebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, bulletin Jatamers ini selalu memperkuat posisi rakyat untuk merebut sumber daya alamnya sendiri (memperkuat hak veto rakyat). Akhirnya, kami mengucapkan: Selamat membaca.

3


JatamersNews

JatamersNews Profesionalitas Aparat Penegak Hukum mengundang Tanya. Sejak Januari 2015, hampir setahun berlalu, para tersangka belum ditahan oleh Polda Sulawesi Tengah, bahkan terdengar nyaring bahwa kasus tersebut terancam diterbitkan Surat Penghentian Proses Penyidikan (SP3) oleh Polda Sulawesi Tengah, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan kepada institusi penegak hukum. Khusunya Polda dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.

Serba Serbi cenderung menubruk aturan baku yang termuat dalam Undang-undang. Oleh sebab itu, dengan lambatnya pengungkapan kasus tersebut, akan menimbulkan spekulasi bahwa penegak hukum muda disogok dan cenderung tidak mewakili keresahan masyarakat dalam memberi layanan keadilan kepada warga Negara.

Dalam investigasi JATAM Sulteng, menemukan fakta, bahwa, berkas perkara Ilegal Mining yang disangkakan oleh penyidik Polda Sulawesi Tengah kepada direktur PT. Mutiara Alam Perkasa (MAP), beserta Kepala Dinas ESDM Kab. Donggala, telah tiga kali bolak-balik dari Polda ke kejaksaan, pihak penyidik Polda mengaku telah melengkapi permintaan Kejaksaan, tetapi hingga sekarang, Jaksa belum juga menerbitkan P21 terhadap berkas illegal mining. Jika saja, akibat perkara yang dibolak-balik tersebut dan berhujung pada penghentian perkara, maka masyarakat sipil akan semakin fesimis dengan model penegakan hukum di sektor sumber daya alam, khusunya tambang. Sebab laju kerusakan alam akibat ekstraksi amburadul perusahaan pertambangan

4

33


JatamersNews bulan Juli 2014. Surat dengan Nomor; 540/ 21/DESDM/2014 yang ditujukan kepada Direktur PT. Mutiara Alam Perkasa (MAP). Surat Dinas ESDM Kab. Donggala. Yang berhujung pada penetapan tersangka tindakan pidana illegal mining. Sebelumnya, Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah telah berkomunikasi dengan pihak penyidik tindak pidana tertentu, agar kepolisian melakukan penindakan terhadap perusahaan dan pemerintah setempat. Awalnya ingin melaporkan. Tetapi, karena pihak penyidik mengarahkan bukan untuk mebuat laporan Polisi, melainkan memohon untuk melakukan penyidikan, akhirnya tindakan untuk melaporkan dugaan kejahatan disektor pertambangan untuk sementara diurungkan. Pada Maret 2014, Media-media cetak di Kota Palu ramai memberitakan dugaan tindak pidana illegal mining yang dilakukan oleh PT. Mutiara Alam Perkasa (MAP). Pemberitaan tersebut dilatar belakangi oleh aksi-aksi boikot masyarakat yang sontak membuka mata aparat penegak hukum, khususnya Polda Sulawesi Tengah. Akibatnya Polda menurunkan personil untuk melakukan penyitaan terhadap alat berat dan material yang akan dimuat untuk diantar pulaukan. Sejak pemberitaan yang dilakukan media selama dua hari berturut-turut, akhirnya 32

JatamersNews

Serba Serbi JATAM Sulteng bersama masyarakat mendatangi Polda Sulawesi Tengah, untuk mebuat laporan secara resmi. Tetapi, sekali lagi Polda telah mengeluarkan nomor laporan Polisi dan menetapkan direktur PT. Mutiara Alam Perkasa (MAP) sebagai tersangka pelaku illegal mining.

ilustrasi

Penetapan tersangka terhadap direktur PT. Mutiara Alam Perkasa (MAP) adalah langkah tepat, tetapi cenderung lambat menetapkan orang-orang yang terlibat dalam aktivitas tersebut untuk diseret ikut bertanggung jawab, sebab aktivitas perusahaan dilatar belakangi oleh surat yang dikeluarkan terakhir oleh kepala dinas ESDM Donggala, dan dalam hasil investigasi, bahwa surat tersebut tertera paraf Bupati Donggala, Kasman Lassa. Sejak penetapan tersangka terhadap direktur PT. MAP, menyusul kepala dinas ESDM kab. Donggala juga ditetapkan menjadi tersangka, bahkan Polda dengan tegas memanggil Bupati untuk didengar keterangnnya terkait adanya paraf yang dibuat oleh Kasman Lassa. Sehingga upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Tengah, terhadap perusahaan dan pejabat yang berwenang, merupakan langkah tepat dan perlu diberikan apresiasi, sebab kasus kejahatan disektor pertambangan cukup massif di Sulawesi Tengah, sehingga penuntasan kasus ini adalah langkah awal menjerat para mafia tambang.

Laporan Utama

Dugaan dan Potensi Korupsi di Sektor Kehutanan dan Pertambangan12 Moh. Rifai M. Hadi, SH

Latar Belakang Korupsi sumber daya alam di Indonesia, menjadi satu prioritas penanganan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhir-akhir ini. Korupsi di sektor tersebut, mengakibatkan negara mengalami kerugian yang cukup signifikan. Yang paling mencuat adalah sektor kehutanan dan sektor pertambangan, baik mineral, batubara, maupun di sektor migas. Dalam pengelolaannya, kedua sektor tersebut mengakibatkan dampak negative yang luar biasa. Namun banyak pihak, baik perorangan, korporasi, pemerintah, dan lain sebagainya, menjadikannya ladang korupsi baik sendiri-sendiri maupun secara berjamaah. Di Indonesia, sejak zaman orde baru, pemerintah membuka kran pemusnahan hutan secara besar-besaran melalui Hak Penguasaan Hutan (HPH) melalui Undang-undang Nomor 5 tahun 1967 tentang ketentuan Pokok Kehutanan. Selain sektor itu, 1 2

Judul ini diambil dari isu yang akhir-akhir ini mencuat ke public, yakni korupsi di sektor sumber daya alam. Penulis adalah staf Jatam Sulawesi Tengah 5


JatamersNews pertambangan juga menjadi sektor andalan. Saat itu, izin pertambangan ini dikenal dengan Kontrak Karya (KK). Situasi yang demikian itu, potensi-potensi korupsi pun menjadi besar. Biasanya, korupsi terjadi di saat penerbitan izin pemanfaatan hutan. Inilah yang menjadi cikal bakal hancurnya hutan, ketika antara pengusaha dan penguasa secara gradual “gila” dollar. Era reformasi tak kalah gila. Pertarungan antara rakyat dan pemodal semakin jelas terjadi di berbagai daerah. Korupsi semakin merajalela. Era otonomi daerah ini menjadikan satu pintu masuk perusahaan-perusahaan pertambangan dalam mengeksploitasi sumber daya alam secara mudah. Peningkatan izin begitu pesat terjadi di daerah-daerah. Dalam catatan Litbang KPK, dari 10.918 Izin Usaha Pertambangan (IUP), terdapat 7.754 IUP berstatus tidak clean and clear dan 3.302 IUP tidak teridentifikasi memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dalam banyak kasus, pemerintah lebih memilih menggantungkan peningkatan ekonomi di sektor pertambangan, yang notabenenya banyak mendatangkan mudarat. Dan situasi itu, dimanfaatkan oleh kepala daerah yang berkuasa, untuk mengambil keuntungan dalam penerbitan IUP. Di sektor kehutanan pun demikian, usaha-usaha pemanfaatan kayu dan non kayu menjadi ladang korupsi. Pun demikian, dengan kerugian negara. 6

Laporan Utama Kejahatan luar biasa ini merupakan tugas semua individu untuk memberantasnya. Sehingga dalam penanganan korupsi dan potensi-potensi dapat ditangani secara luar biasa. Korupsi di Sektor Kehutanan Korupsi di sektor kehutanan semakin marak terjadi di Indonesia. Selain dari kelemahan dalam peraturan perundangundangan, juga penanganan aparat terkait sangat lemah. Ada indikasi “kongkalingkong” dalam mengusut dugaan tindak pidana di sektor kehutanan, termasuk korupsi. Korupsi ini terhitung kejahatan luar biasa. Jadi, penangannya, juga mesti luar biasa (extra ordinary). Kasus perkebunan kelapa sawit PT. Kurnia Luwuk Sejati di Banggai yang menjadikan peruntukan fungsi Suaka Margasatwa Bangkiriang, misalnya, telah merugikan negara sekitar Rp. 1,4 triliun. ICW menyebutkan, bahwa modus-modus korupsi di sektor kehutanan ada berbagai macam, diantaranya, terkait perizinan yang tak prosedural, misalnya surat keterangan sahnya hasil hutan dikeluarkan lewat dokumentasi sah, namun perolehan tidak sah. Hasil

JatamersNews pembangunan desa. Masjid desa sejak berdiri tidak tersentuh oleh bantuan dari keuntungan besar yang diperoleh perusahaan sejak beroperasi, balai desa tetap tak berubah sebelum perusahaan datang, masyarakat sontak membuat surat pernyataan menolak perpanjangan aktivitas PT. Mutiara Alam Perkasa di hilir sungai Batusuya, dengan tanpa paksaan, ratusan masyarakat menandatangani surat pernyataan penolakan, bahkan surat pernyataan penolakan dikirim kepada pemerintah Kabupaten Donggala. Pemilik PT. Mutiara Alam Perkasa, Abas Adnan. Pengusaha tambang pasir asal kota Palu tersebut, telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan sejak Tahun 2004 hingga 2014 atau seperti yang termuat dalam diktum Izin yang dikeluarkan oleh Bupati Donggala, Nabi Bidja, bahwa Kontrak Pertambangan (KP) diberikan selama 10 (sepuluh) Tahun sejak tanggal 15 Januari 2004 dan berakhir 15 Januari 2014. Lokasi izin PT. MAP berada di sungai desa Batusuya dengan luas 15 Hektar, dengan SK Nomor 188.45/0111/DPE/04 tanggal 15 Januari 2004. Sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara disahkan oleh pemerintah, maka semua Kontrak Pertambangan (KP) berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP), maka semua perusahaan yang memegang Kontrak Pertambangan (KP) disesuaikan menjadi

Serba Serbi Izin Usaha Pertambangan dengan tidak menambah masa waktu aktifitas berlakunya perusahaan tersebut. Dan akhirnya, melalui Bupati Donggala, Habir Ponulele mengeluarkan SK perubahan menjadi IUP pada tanggal 22 April 2010, dengan SK Nomor 188.45/0243/DESDM/ 2010 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Pertambangan Batuan. Dampak kuat dari protes masyarakat Batusuya, Kepala Dinas Energy Sumber Daya Mineral Kab. Donggala, Ir. Syamsu Alam, mengeluarkan surat pemberitahuan tertanggal 9 Januari 2014, Nomor 540/08/ DESDM/2014 yang ditujukan kepada Direktur PT. Mutiara Alam Perkasa tentang akan berakhirnya Izin Usaha Pertambangan Batuan Operasi Produksi. Setelah tanggal 15 Januari 2014, kepala dinas Energy Sumber Daya Mineral Kab. Donggala kembali mengeluarkan surat agar perusahaan menghentikan semua aktivitas perusahaan di lapangan. Walaupun surat dinas ESDM Donggala dikeluarkan, tetapi perusahaan tetap melanjutkan aktivitasnya. Puncak kemarahan masyarakat bertemu dengan momentum yang disengaja. Yaitu, kepala dinas ESDM Donggala kembali mengeluarkan surat 24 Januari 2014, yang pada prinsipnya, memberikan kembali izin kepada PT. MAP untuk berkativitas selama 6 bulan kedepan, sampai pada 31


Serba-Serbi

JatamersNews

JatamersNews

Laporan Utama

investigasi yang dilakukan Indonesian Couption Watch (ICW) selama 6 bulan (20122013) di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan. Investigasi itu telah menemukan, bahwa kasus dugaan korupsi, potensi kerugian negara secara keseluruhan mencapai angka Rp 1,9 triliun. Sedangkan untuk kasus dugaan suap, besarannya mencapai angka Rp 4 miliar, yang melibatkan 10 pejabat tinggi. ICW, pada tahun 2013 membeberkan data perkara korupsi di sektor kehutanan yang ditangani KPK, sebagai berikut:

Cerita Penolakan Warga Terhadap Perpanjangan Aktivitas PT. Mutiara Alam Perkasa. Sejak Agustus 2013, penolakan terhadap perpanjangan aktivitas PT. Mutiara Alam Perkasa serentak terdengar santer di Donggala, khususnya kecamatan Sindue Desa Batusuya Goo dan Batusuya Induk. Penolakan warga Batusuya tidak lepas dari pertimbangan warga desa, bahwa sejak tahun 2004 hingga penghujung masa izin berakhir tahun 2014, hampir tak tampak perubahan pembangunan di desa tersebut secara nyata dari bantuan perusahaan. Dasar tersebut menjadi tolak ukur 30

masyarakat untuk menolak perpanjangan izin PT. Mutiara Alam Perkasa. Malam hari di bulan Agustus 2013, sosialisasi perpanjangan Izin Usaha Pertambangan PT. Mutiara Alam Perkasa berlangsung di balai desa Batusuya, suasana hiruk pikuk pengunjung pertemuan hadir dalam rapat sosialisasi. Masyarakat dengan tegas mempertanyakan kontribusi perusahaan yang di pimpin oleh Abbas Adnan terhadap 7


JatamersNews

Laporan Utama

JatamersNews perusahaan yang beroperasi aktif dengan areal kelola seluas 844.835 hektar. Sementara, terdapat juga 15 perusahaan perkebunan yang mengantongi Hak Guna Usaha dengan total luas areal kelola 93.135 hektar serta IPK dan IPK-TM seluas 4.035,39 hektar (Walhi Sulteng 2013, Dishut Sulteng, 2013). Pergerakan investasi di Sulteng memasuki babakan baru seiring dengan bangkitnya wacana otonomi daerah. Hal ini yang memungkinkan, pejabat daerah setingkat Gubernur dan Bupati menyelenggarakan rumah tangga sendiri, mengundang investasi asing dan dalam negeri. Di Sulawesi Tengah hanya dalam waktu 10 tahun terakhir 412 Izin Usaha Pertambangan, 2 Kontrak Karya dan 2 Kontrak Migas telah diterbitkan. Dari keseluruhan izin itu, menguasai lahan kurang lebih 2,5 juta hektar di atas provinsi yang dihuni lebih dari 432.070 jiwa penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan (Jatam Sulteng, 2014). Jumlah penguasaan ruang dan lahan yang besar itu, akan terus bertambah dan meluas berdasarkan agenda MP3EI yang

8

Dialog Akhir Tahun menargetkan penetapan Wilayah Pertambangan (WP) 40 buah pertahun. Sebab, 50 persen cadangan nikel Indonesia itu berada di Pulau Sulawesi, meski hanya menyumbang 7 persen PDRB setiap tahunnya, dari angka pembesaran investasi yang fantastic itu. Sementara itu, investasi industry dan perkebunan sawit merambah sejak 20 tahun lebih. Saat ini, tepatnya tahun 2014 telah mencapai areal luas 567.360 hektar yang dioperasikan oleh 41 perusahaan. Salah satu perkebunan yang sedang marak mendapatkan perhatiann public adalah kasus PT Kurni Luwuk Sejati di Kabupaten Banggai dan Morowali yang merampas tanah petani transmigrasi dan masyarakat setempat. Bahkan melakukan proses alihfungsi lahan kehutanan seperti kawasan Suaka Margasatwa Bangkiriang. Semua proses ini menyumbang terjadinya krisis tanah bagi petani dan menyempitnya areal pertanian yang bisa diusahakan oleh petani. Masalah agraria demikian itu, kami pandang sebagai persoalan kebangsaan yang tidak pernah selesai. Parahnya, UUD 1945 dan pasal 33 yang diterjemahkan melalui UU pokok Agraria tahun 1960, hanya menjadi hiasan tidak diimplementasikan. 29


JatamersNews pemerintah dalam menekan laju kerusakan lingkungan hanya sebatas intruksi. Namun, tidak mampu menindak tegas kepada perusahaan-perusahaan yang ada. Dari sekian ratus Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Sulawesi Tengah, telah beberapa yang di cabut dan dinyatakan tidak clean and clear. Perlawanan terhadap aktifitas pertambangan, baik buruh, petani, dan nelayan, serta masyarakat lingkar tambang lainnya, pun semakin massif. Namun, beberapa orang yang dikriminalisasi. Sehingga, m e n i m b u l k a n permasalahan baru di lapangan. Meskipun berbagaimacam perlawanan rakyat terhadap aktifitas pertambangan, namun hal itu menimbulkan kriminalisasi, bahkan berujung pada penembakan. Asumsi yang Keliru Permasalahan agraria di Sulawesi Tengah, terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Konsepsi pembangunan berbasis pada penguasaan tanah skala luas lewat investasi konsesi perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan tanaman 28

Dialog Akhir Tahun

JatamersNews

Laporan Utama

komoditi pasar dianggap menjadi pemicu penting. Demikian pula dengan konsepsi hukum yang bekerja, dibuat untuk mendukung dan melegalkan proses praktik perampasan tanah petani, dan mengkriminalisasi setiap orang yang dianggap menghalangi proses pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan (investasi) Salah satu penyumbang konflik agraria di Sulteng adalah investasi melalui konsesikonsesi, HPH, tambang dan perkebunan

skala besar yang tersebar di hampir seluruh kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Laporan PDRB Sulawesi Tengah tahun 1980-1900-an, tercatat, minus sektor pertanian, sumbangsih terbesar itu datang dari ekspor industry kayu olahan. Hingga saat ini, tercatat sekitar 14 perusahaan HPH yang aktif dengan areal kelola seluas 1.001.445 hektar dan 11 unit

Korupsi di Sektor Pertambangan Sejatinya, pertambangan dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 UUD 1945 telah mencantumkannya secara gamplang. Dalam aturan turunannya, maka undangundang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara diciptakan. Sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan, maka sejatinya, sektor pertambangan dikelola dengan bijak dan menguntungkan rakyat. Salah satu tujuan

pengelolaan mineral dan batubara adalah meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Ditjen Minerba mencatat, sejak 2005-2013, piutang negara tercatat sebesar 1.308 miliar rupiah, terdiri dari iuran tetap Rp. 31 miliar atau 2,3 persen dan royalti sebesar 1.277 miliar atau 97,6 persen. Sedangkan jumlah piutang pada 12 provinsi yang dilakukan korsup sebesar 9


JatamersNews 905 miliar rupiah atau 69 persen dari total piutang. Terdiri dari iuran tetap sebesar 23 miliar rupiah dan royalti sebesar 882 miliar rupiah. Piutang ini berasal dari 1.659 perusahaan dari total 7.501 IUP yang ada di 12 provinsi itu.3 Tak hanya soal status CNC, persoalan lain adalah masih banyaknya perusahaan pemegang IUP yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Data Ditjen Pajak Maret 2014, ada 7.754 perusahaan pemegang IUP, 3.202 di antaranya belum teridentifikasi NPWPnya. Rincian jumlah IUP per provinsi sebagai berikut, Jambi 398 IUP, Sumsel

1

Laporan Utama 358 IUP, Bangka Belitung 1085 IUP, Kepulauan Riau 160 IUP, Kalbar 682 IUP, Kalteng 866 IUP, Kaltim 1.443 IUP, Sulteng 443 IUP, Sulsel 414 IUP, Sultra 472 IUP, dan Maluku Utara 335 IUP. Total dari 12 provinsi, terdapat 7.501 IUP dan 3.136 di antaranya berstatus non CNC. Penutup Dugaan dan potensi korupsi di sektor kehutanan dan pertambangan di Indonesia semakin massif. Begitupun di Sulawesi Tengah. Lajunya deforestasi dan degradasi hutan yang diiringi dengan kerugian negara mengakibatkan banyak k es e n gs a r a a n . D a l a m p e n a n a ga n n y a pun kian memburuk. Dari laporan ICW di atas, hanyalah beberapa dari ratusan bahkan ribuan pejabat terlibat dalam kasus-kasus korupsi sumber daya alam di negeri ini.

Lihat http://www.riauterkini.com/ hukum.php?arr=72674&judul=Korsup%20Minerba,%20Cara%20KPK%20Cegah%20Korupsi%20Pertambangan. (diakses tanggal 29 Maret 2014). 10

JatamersNews

Dialog Akhir Tahun

REFLEKSI PERLAWANAN TAMBANG

DI SULAWESI TENGAH

Konflik Agraria Semakin Meruncing Kurun waktu tiga tahun terakhir, eksploitasi sumber daya alam di sektor pertambangan di Sulawesi Tengah begitu massif. Sehingga, menimbulkan berbagai residu yang luar biasa terhadap alam dan manusia. Untuk setahun terakhir, khususnya pasca diberlakukannya peraturan pemeritah (PP) terkait dengan hilirisasi dan pelarangan ekspor mineral mentah ke luar negeri, menjadikan komoditi nikel tersendat dari area Sulteng. Parahnya, kondisi lingkungan pasca penambangan tidak diperhatikan oleh pemerintah dan perusahaan pertambangan. Sehingga, mengakibatkan kerusakan hutan berlarut-larut dan akan mencelakakan manusia.

Di berbagai daerah di Sulawesi Tengah ini, terdapat dua daerah yang menjadi lahan industry: Kota Palu dan Kabupaten Morowali. Dua daerah ini, menjadi pusat industry yang akan banyak menggunakan tanah yang luas. Investasi tersebut, akan merebut ruang-ruang hidup petani di pedesaan dan perkotaan. Sehingga berimplikasi pada pemiskinan massal. Meskipun ekspansi pertambangan sepanjang tahun 2014 hanya sedikit, namun problem pertambangan belum dikatakan tuntas. Sebab, permasalahan perizinan dan operasi pasca tambang menyisahkan masalah baru. Konflik agraria pun masih terlihat di lapangan antara rakyat penolak tambang dan perusahaan tambang. Di sisi lain, peran 27


Opini

JatamersNews Jika dilihat dari data yang ada, Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Sulteng mencapai 450 IUP. Dari data itu, potensi akan pelanggaran hukum pada sektor ini jelas ada. Proteksi itu bisa di lihat dari IUP yang masuk dalam kawasan hutan yang tidak memiliki IPPKH. Olehnya, untuk mengembalikan kepercayaan publik, seharusnya, pihakpihak kepolisian, khususnya di Sulawesi Tengah, melakukan: pertama, dapat memberikan “pelajaran� terhadap pelaku dugaan tindak pidana tersebut, sesuai dengan tingkat perbuatannya.

Sehingga, tidak ada lagi calon-calon pelaku lain. Atau, membuat calon pelaku menjadi jerah; kedua, kasus-kasus sumber daya alam yang ditangani, mestinya ditransparasikan ke publik, sehingga publik dapat mengontrol dari luar, sejauh mana perkembangan kasuskasus yang ditangani. Jika tidak, maka tidak menutup kemungkinan, kasus-kasus serupa akan terjadi lagi di negeri ini, khususnya di Sulawesi Tengah. Dan, rakyat dan negera yang akan menjadi terdampak buruk paling utama.

Penulis adalah Manager Advokasi dan Penggalangan Jaringan Jatam Sulawesi Tengah Tulisan ini telah dimuat di Palu ekspres edisi 10 September 2014

JatamersNews

Refleksi Ekspansi Pertambangan di Sulawesi Tengah - 2013

i lustrasi

Luas Ekspansi Pertambangan Sepanjang tahun 2013, ekspansi pertambangan di Sulawesi Tengah semakin meluas dan penuh kontroversi. Mengapa tidak. Sejumlah perusahaan tambang yang mengeksploitasi sumber daya alam di Sulteng, banyak bermasalah. Dan, beberapa fakta menarik sesuai dengan temuan lapangan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulteng di sepanjang tahun ini. Ada dua perusahaan tambang tanpa izin namun terus mengelola hingga saat ini, yakni: PT Jakarta Cosmos. Perusahaan tambang ini berlokasi di Dusun Malempak Desa Dadakitan Kecamatan Baolan Tolitoli, yang beroperasi sejak akhir tahun 2012 hingga sekarang. Akibatnya, sungai Malempak

26

Laporan 2013

yang mengalir hingga ke Desa Tambun, tercemar oleh limbah perusahaan tambang tersebut; Kedua, PT. Matoa Ujung. Perusahaan tambang ini juga tak memiliki izin eksploitasi, namun sudah melakukan kegiatan pengerukan. Surat teguran penghentian dari Pemda Parimo hingga pada Pemda Sulteng sama sekali tak diindahkan. Siapa dibalik perusahaan tambang itu? PT. Matoa Ujung yang dipimpin langsung oleh A Ling asal Korea, mengakibatkan petani di Lambunu menderita kerugian. Pun, telah meruntuhkan gunung Madoko, sehingga mencemari sungai “raja kering�, yang mengairi persawahan warga seluas 2001 hektar. Selain itu, di Kabupaten Morowali, ada sekitar 177 IUP yang tidak memenuhi 11


JatamersNews standarisasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Artinya, perusahaan tambang itu: illegal. Ini betul-betul aneh. Dalam konteks Sulawesi Tengah, hasil Monitoring JATAM Sulteng, sepanjang tahun 2013, telah menemukan data, bahwa perusahaan tambang menguasai wilayah Sulawesi Tengah yang begitu luas. Dengan total luasan mencapai 1.676.844,30 Hektar. Dari total tersebut, dapat dirincikan sebagai berikut: di Kabupaten Banggai seluas 161.517,00 hektare; Kabupaten Buol seluas 56.942,74 hektare; Kabupaten Donggala seluas 108.109,00 hektare; Kota Palu seluas 4.773,13 hektare; Kabupaten Morowali seluas 600.098,60 hektare; Kabupaten Parigi Moutong seluas 130.383,00 hektar; Kabupaten Poso seluas 146.931,00 hektare; Kabupaten Sigi selus 12.140,00 hektar; Kabupaten Tojo Unauna seluas 315.735,40 hektar; Kabupaten Tolitoli seluas 126.623,40 hektar; sementara untuk lintas Kabupaten Morowali & Banggai seluas 13.590,00 hektar. Dari total konsesi perusahaan tambang itu, menguasai sektor hutan, mencapai satu juta hektar, dengan total luas Hutan di Sulteng mencapai seluas 3.248.458 hektar. Data-data yang didapatkan Jatam Sulteng di atas, itu belum termasuk Kontrak Karya (KK) PT Inco yang sekarang berubah nama 12

JatamersNews

Laporan 2013 menjadi PT Vale Indonesia yang mencapai luasan 32.125 Ha di Blok Bahodopi Kabupaten Morowali, Blog Migas DSLNG di Kabupaten Banggai, dan KK PT CPM di empat blok di Sulteng. Sementara, data luasan IUP clear and Clean di Sulteng mencapai 278.008.00 hektar. Pengumuman keempat oleh kementerian ESDM, telah merekonsiliasi IUP, luasannya mencapai 573.668,50 hektar. Sehingga, luas keseluruhan areal pertambangan di Sulawesi Tengah yang clear and clean mencapai 851.676,50 Hektar. Luasan penguasaan tambang yang cukup fantastic itu, merupakan satu bukti, bahwa daerah masih mengandalkan penerimaan negara melalui sektor tambang. Jika seluruhnya melakukan eksploitasi, maka dapat dipastikan akan mendatangkan bencana yang luar biasa. Sementara, dari data pemerintah, hanya mencantumkan luas konsesi tambang mencapai 1.601.730 hektar. Laju Kerusakan Hutan Awal tahun 2013, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah mengatakan, bahwa luas hutan di Sulawesi Tengah, mencapai 4,3 juta hektar. Sementara, luas wilayah Sulawesi Tengah mencapai 6,8 juta hektar. Yang belum termasuk luas perairan yang ditunjuk oleh menteri di

Opini

ilustrasi

Keempat, kasus antara masyarakat Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala dan PT Cahaya Manunggal Abadi (CMA), yang menolak aktifitas perusahaan. Namun naas, penolakan tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan 11 orang ditangkap sebelum ditetapkan menjadi tersangka. Masyarakat yang menolak aktifitas perusahaan berujung pada pemenjaraan. Setelah melihat pada empat kasus yang dipetieskan itu, tentunya, kredibelitas

penegak hukum perlu dipertanyakan. Sebab, mengapa mengusut tuntas kasuskasus yang merugikan rakyat kecil itu terasa berat? Penulis sangat menghargai asas praduga tak bersalah, sebagai asas bagi tertuga tindak pidana. Namun, seberapa besar pengharaan itu, jika pihak-pihak yang diduga terkait kasus tindak pidana tidak pernah diproses? Sehingga, akumulasi kekecewaan rakyat terhadap institusi Polri semakin nampak. Ini kemudian menjadi satu diperensiasi social, yang kemungkinan PR buat institusi tersebut. 25


JatamersNews hingga saat ini. Dengan mandeknya kasus hukum tersebut, mengindikasikan, bahwa permainan antara pihak-pihak terkait dengan perusahaan-perusahaan bermodal besar itu, di duga ada. Dalam catatan Jatam Sulawesi Tengah, ada beberapa kasus sumber daya alam, yang terkatung-katung, atau bisa dibilang tidak jelas hingga sekarang. Pertama, kasus PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS), milik Murad Husain. Diketahui, bahwa Murad Husain, telah ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2009 silam. Atas kasus penebangan pohon dan menerobos lahan di kawasan Suaka Margastwa Bangkiriang, Kabupaten Banggai, dengan luasan hutan mencapai 500 hektar; Kedua, kasus PT. Medco di Kabupaten Morowali, yang mengkapling wilayah tangkapan nelayan Kolo Bawah, yang merupakan salah satu ruang hidup mereka. kasus tersebut mengakibatkan nelayan Kolo Bawah dua tewas dan 16 lainnya 24

Opini ditangkap dan digelandang ke Polda Sulteng. Namun, pihak PT Medco tidak pernah dimintai pertanggungjawaban atas hilangnya ruang hidup nelayan Kolo Bawah itu; Ketiga, terkait kasus antara masyarakat Bahodopi, Morowali dan PT Bintang Delapan Mineral. Pada kasus ini, masyarakat dituduh merusak alat berat milik perusahaan. Padahal, masyarakat marah karena kampung mereka terendam akibat rusaknya hutan di hulu Sungai Siumbatu akibat adanya eksploitasi yang dilakukan PT Bintang Delapan Mineral;

JatamersNews pulau Togean, yang mencapai 300 ribu hektar, maka jika disatukan dengan perairan seluas 6,5 juta ha. Hutan seluas 4,3 juta ha; yang terdiri dari beberapa fungsi: mulai dari fungsi kawasan suaka alam, yang didalamnya ada: cagar alam, taman nasional, suaka margasatwa, umum nya disebut sebagai kawasan konservasi. Fungsi lain, adalah hutan lindung, seluas, 1,4 juta ha. Sementara, lahan kritis di Sulteng, cukup luas, mencapai 264,805.0 hektar. Menurut Jatam Sulteng, faktor y a n g m e n y eb a b k a n deforestasi dan degradasi hutan disebabkan oleh e k s p a n s i Pertambangan dan perkebunan skala besar seperti kelapa sawit. Data yang dirilis pun, bahwa perusahaan tambang yang memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari kementerian kehutanan dalam tahap eksploitasi hanya ada 2 (dua) perusahaan tambang. Dari luasan hutan tersebut diatas, penguasaan ekspansi pertambangan kurang lebih satu juta hektar. Baik penguasaan secara legal maupun secara illegal. Yang setiap hari

Laporan 2013 hutan tersebut semakin berkurang, disebabkan oleh eksploitasi yang berlebihan dan tanpa memerhatikan ekosistem di sekitar hutan, termasuk manusia. Beberapa perusahaan tambang yang melakukan kegiatan di area hutan, yang di duga tidak memiliki IPPKH dari kementerian kehutanan, sebagai berikut: Pertama, PT Bintang Delapan Mineral di Ka b u p a t en Morowali, y a n g m em b a b a t h u t a n diduga tidak memiliki IPPKH. Hal i t u dilakukan di Blok 4 dan blok 8. PT BDM hanya mengantongi IPPKH seluas 138 Hektar di area blok 2A, namun PT. BDM melakukan aktivitas pertambangan diluar dari izin resmi; Kedua, PT Vale Indonesia, yang membabat hutan di blok Zeba-zeba Kabupaten Morowali, yang juga tidak memiliki IPPKH. Hal itu berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan yang dilakukan oleh

13


JatamersNews Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Morowali, tanggal 15 Desember 2009. Dari hasil itu, telah ditemukan fakta dengan rincian, sebagai berikut: (a) Pembukaan jalan (main road) di kawasan hutan lindung sepanjang 28 kilometer; (b) pembuatan jaringan pengelolaan limbah cair; (c) pembuatan tempat penampungan tanah hasil tes pit (stok file); (d) pembuatan base camp dan infrastruktur lainnya; ketiga, pada areal penambangan tersebut, telah terjadi penebangan tegakan kayu; keempat, seluruh aktivitas PT Inco yang sekarang PT. Vale Indonesia tersebut, sama sekali tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan, (data ini didapatkan Jatam Sulteng tahun 2013). Ketiga, PT. Arthaindo Jaya Abadi (AJA), telah melakukan dugaan tindak pidana atas eksplotasi hutan di Desa Podi, Tojo Unauna. Selain itu, PT AJA juga di duga telah mencemari sungai kafekai. Kriminalisasi dan Intimidasi Petani Sepanjang tahun 2013, tercatat 20 kasus yang melibatkan aparat kepolisian, pihak perusahaan, baik perusahaan tambang 14

Laporan 2013

JatamersNews pemerintah nomor 1 tahun 2014 tentang Kebijakan Pelarangan ekspor bahan mentah. Kebijakan itu dinilai dapat memperkaya pemasukan Negara dari sektor tambang, sehingga, dapat dimaksimalkan untuk kepentingan rakyat secara utuh.

maupun perusahaan kelapa sawit, dan pemerintah. Dari berbagai kasus tersebut, mengakibatkan petani trauma dan kehilangan tanah. Beberapa kasus tersebut dapat dijabarkan, sebagai berikut: Pertama, kasus yang terjadi kepada petani Podi. Beberapa hari menjelang hari raya idul Fitri, kepolisian sektor Tojo, mengkriminalisasi petani dengan tuduhan penyerobotan tanah. Padahal, para petani itu hanya memblokir akses jalan perusahan tambang PT. Arthaindo Jaya Abadi (AJA), pada tanggal 26 Juli 2013. Pihak kepolisian memanggil 6 Petani Podi, yakni: Laif Labate, Lukman Dawala, Ayub Lamajido, Yamin Nuku, Marten, dan Obi. Kriminalisasi yang di lakukan terhadap warga Podi menuai protes lanjutan, sekitar 300 warga yang turun melakukan aksi demonstrasi pada tanggal 29 Agustus 2013.

Namun di sisi lain, maraknya kasus-kasus sumber daya alam di negeri ini, khususnya di Sulawesi Tengah, m e n j a d i tantangan tersendiri bagi aparat penegak h u k u m . Pengusutan kasus-kasus perusahaanperusahaan besar yang di duga melakukan tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, adalah ujian yang luar biasa, bagi institusi tersebut. Mengapa demikian? Sebab, membutuhkan nyali dan konsistensi, serta akuntabilitas bagi para penegak hukum, yang namanya

Opini hampir-hampir tercoreng di tengah masyarakat. Mentransparansikan Kasus Ketidakadilan hukum di sektor sumber daya alam ini, mengaki batkan masyarakat ha mp ir- ha mp ir t i d a k mempercayai hukum itu sendiri. Kasus-kasus kecil, seperti pencurian sandal jepit, dan beberapa kasus lain, begitu cepat ditangani, dan kasusnya pasti. Sementara, ketika kasus hukum tersebut menyentuh orangorang “berduit� kasus tersebut hilang di telan angin. Hal tersebut, tentunya patut dipertanyakan. Di tingkat kepolisian saja, khususnya di Polda Sulawesi Tengah. ada beberapa kasus agraria yang terkatung-katung 23


JatamersNews

S

umber daya alam berupa mineral di Sulawesi Tengah, terhitung melimpah. Mulai dari bijih nikel, bijih besi, emas, uranium, molybdenum, hingga pada batuan sirtu dan pasir. Melimpahnya sumber daya alam mineral itu, seharusnya, masyarakat Sulawesi Tengah dapat sejahtera sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945, khususnya pasal 33 ayat 3, “Bumi, air, dan yang terkandung di dalamnya adalah milik Negara, yang dipergunakan sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat.�

Opini Dari bunyi pasal 33 UUD 1945 tersebut, adalah menjadi satu harapan bagi rakyat, bahwa sebesar-besarnya sumber daya alam untuk kemakmuran. Namun sayang, ibarat jauh panggang dari api. Sejak negeri ini merdeka, begitu banyak sumber daya alam yang dikelola dengan salah. Sehingga, mengakibatkan satu ketimpangan yang luar biasa di tengahtengah kehidupan masyarakat: antara kaya dan si miskin. Pada tahun 2014, Pemerintah telah resmi mengeluarkan undang-undang nomor 4 tahun 2014, dan peraturan Moh. Rifai M. Hadi, SH

Mempertanyakan Lambatnya Pengusutan Kasus Sumber Daya Alam di Sulawesi Tengah 22

JatamersNews Aksi warga itu dipusatkan di Mapolres Touna yang pada intinya mendesak Kapolres Touna menghentikan kriminalisasi terhadap ke enam petani yang dipanggil oleh pihak kepolisian, namun tidak ada respon ataupun pernyataan dari pihak polres Touna, kemudian bergerak menuju kantor Pemkab Touna dan DPRD Touna, namun tidak ada juga mendapat respon. Untuk itu Jumat 30 Agustus sekitar 40-an warga Desa Podi yang memiliki kebun di wilayah yang masuk dalam konsesi PT AJA, kembali menutup jalan Koridor yang menghubungkan wilayah eksploitasi dengan pelabuhan pengangkutan. Kedua, Sengketa penetapan tapal batas yang dikeluarkan di desa Betaua, mengakibatkan satu orang luka. Sejumlah massa aksi yang sebagian besar berasal dari Desa Betaua dan Desa Podi melakukan aksi di halaman Kantor Bupati Tojo Unauna di Kecamatan Ampana, pada tanggal 14 November 2013. Aksi itu bertujuan memintah kejelasan tentang penetapan tapal batas yang di terapkan di Desa Betaua. Tapal batas itu di nilai telah merugikan Desa Betaua. Selain itu, massa

Laporan 2013 aksi juga hendak memintah kepastian tentang aktivitas pertambangan PT AJA yang berada di Desa Podi kepada Bupati Tojo Unauna yang di nilai meresahkan warga. Massa yang berjumlah sekitar 150 orang itu kemuadian mencoba merangsek masuk ke kantor Bupati tojo Unauna namun di halang-halangi aparat, saat itu terjadi aksi saling dorong hingga akhirnya Salah seorang warga bernama Pontowi yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menggunggat (Geram) terkena Popor senjata milik aparat Polres Tojo Unauna. Pontowi mengalami luka di kepala akibat benturan benda keras, dan mengharuskan kepalanya di perban guna menghentikan pendarahan; Ketiga, Penahanan dua orang petani di Desa Honbola, Kecamatan Batui Kabupaten Banggai. PT Delta Subur Permai (PT.DSP) melaporkan 2 orang warga kepada pihak kepolisian. Kemudian pada tanggal 13 November 2013 dua orang petani yakni Yoktan Kinding dan Ham Kinding telah di tahan oleh pihak kepolisian dengan tuduhan melakukan pengerusakan dan pengancaman. Tak puas dengan itu, pada tanggal 28 November 15


JatamersNews 2013 kembali 3 orang petani di jadikan tersangka, dan belakangan 20 orang warga lainnya di sebut-sebut juga terlibat pada kasus yang sama. Penangkapan dan tuduhan terhadap petani Desa Honbola tersebut sebagai reaksi atas aksi pemalangan jalan pada tanggal 15 Oktober yang di lakukan oleh kurang lebih 30 orang petani pada wilayah Singsing yang di klaim oleh PT DSP. Padahal, menurut warga wilayah Singsing adalah areal wilayah peruntukan perkebunan plasma. Pemalangan yang di lakukan oleh petani Honbola ini bukan tidak berdasar karena berdasarkan dari hasil pembicaraan yang mereka lakukan dengan pihak perusahaan pada bulan mei 2013 lalu. Dimana pada pertemuan itu perusahaan dan warga telah menyepakati adanya pembagian lahan dalam skema plasma dan inti. Keempat, kasus yang terjadi di Batusuya Go’o Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala. Petani yang merasa dirugikan oleh kehadiran perusahaan tambang galian C PT. Mutiara Alam Perkasa (MAP), menolak untuk melanjutkan perpanjangan izin eksploitasi. Namun, dua

16

Laporan 2013

JatamersNews

orang warga di kriminalisasi oleh pihak perusahaan.

kini perluasan perkebunan masih akan ditemui dilapangan.

Kasus-kasus diatas, adalah beberapa contoh kasus yang terjadi terhadap petani di Sulawesi Tengah, yang notabenenya pemilik lahan yang sah. Namun, berlahanlahan investasi memporak-porandakan tanah petani, hingga memaksa mereka untuk menjadi buruh dan atau buruh tani.

Akibat penegak hukum tidak serius menyelamatkan Bakiriang, beberapa oknum masyarakat juga mulai membuka lahan untuk kebutuhan kebun, hal ini akan menambah deretan perluasan kerusakan suaka margasatwa Bakiriang, selai itu juga akan membuat kepunahan burung maleo sebagai kebanggaan yang dimiliki oleh orang Banggai.

Menimbang Untung Rugi Daerah dan Rakyat Sulawesi Tengah Menurut data yang dihimpun dari Dinas pertambangan dan Kementerian ESDM, Kerugian daerah mencapai 3 miliyar akibat beroperasinya 300 perusahaan pertambangan di Sulawesi Tengah. Data itu, cukup dibantah dengan fakta lapangan:

Adalah Murad Husain sebagai pemilik PT KLS, penguasa swasta ini sangat lihai dalam memainkan p e r a n kehancuran terhadap hutan di Kabup aten B a n g g a i , berdasarkan hasil investigasi Fron Rakyat Advokasi Sawit Sulteng, Murad Husain memiliki banyak sekali masalah yang berkaitan langsung dengan penegak hukum, lingkungan dan masyarakat selaku korban. Tetapi, sejak tahun 2000 hingga sekarang, BOS PT KLS ini bisa melanggeng bebas meskipun kerusakan hutan konservasi Bakiriang terlihat nyata didepan mata aparat penegak hukum.

Pertama, di Kabupaten Morowali. Ekspansi pertambangan tanpa mempedulikan ekologi. Zona penyangga pun dimusnahkan secara massal. Sehingga, dari tahun ke tahun, Morowali menjadi langganan bencana. Pada tanggal 24 Juli 2013, banjir melanda Morowali, mengakibatkan sebuah Jembatan Rangka Baja Ipi Satu ambruk, ratusan rumah

Teropong Lebih miris lagi, sejak laporan FRAS Sulteng 2009, pihak penegak hukum seperti Kapolda saat itu Brigjen Pol. Amin Saleh dalam pertemuan gelas perkara yang melibatkan polres Banggai, seakan tidak memiliki beban untuk menuntaskan kejahatan terhadap kehutanan yang dilakukan oleh Murad Husain. Hingga kini telah tiga kali pergantian pucuk pimpinan Polda Sulteng, semuanya bungkam di tengah kehancuran Bakiriang yang suatu saat akan meninggalkan pengalaman buruk generasi saat ini dalam penegakkan hukum sektor kehutanan. Lebih focus untuk p en y ela m a t a n Bangkiriang, sebenarnya bisa melalui proses penegakkan hukum yang benar yang tidak pandang buluh, selain itu pemerintah d a e r a h melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar Bakiriang dan melakukan rehabilitas kawasan untuk mengembalikan fungsi Bakiriang. Semua itu dilakukan agar adat tumpe juga terus bisa diselamatkan guna melestarikan sejarah masyarakat Banggai. 21


JatamersNews

Teropong segelintir orang yang ingin menguasai kehidupan. PT. Kurnia Luwuk Sejati (KLS) Kebal Hukum dan Harus Bertanggung Jawab atas Kehancuran Bakiriang

maleo merupakan warisan kerajaan Banggai yang terus di jaga dari kepunah. Akhir tahun 2013, penulis mengunjungi tempat burung maleo tersebut bertelur, seperti yang disampaikan oleh Arif, tahun 1980-1998, dipesisir laut hingga wilayah Desa Moilong kita akan menjumpai begitu banyak tempat burung tersebut bertelur, tapi ini tempat bertelur burung maleo, akan sangat susah menemukannya lagi dalam jumlah yang banyak. Sehingga upacara adat tumpe yang setiap tahunnya dilaksanakan cukup meria. Kini, upacara tersebut semakin jarang terkenal hingga kepelosot pedesaan, karena jumlah telur burung maleo yang akan dikumpulkan sebagai syarat ritual adat semakin susah di penuhi, hal tersebut disebabkan oleh meluasnya kerusakan suaka margasatwa Bakiriang yang dirusak oleh kepentingan

20

PT. KLS sebagai perusahaan perkebunan sawit yang memiliki andil besar merusak Suaka Margasatwa Bakiriang, hal ini dibuktikan dengan hasil investigas yang dilakukan oleh Front Rakyat Advokasi Sawit. Di dalam kawasan Suaka Margasatwa Bakiriang tersebut, terdapat aktifitas PT. KLS, aktifitas ini dilakukan dengan modus menggunakan kesulitan ekonomi masyarakat dengan mendorong agar membuka kebun, setelah itu pihak PT. KLS membelinya dengan menanam sawit. Modus tersebut juga sesuai dengan data yang berada pada Dirjen perlindungan Hutan dan Konservasi Alam BKSDA Sulteng dengan Nomor;5.930/ IV.BKSDA.K-26/1/2010 tanggal 13 Oktober 2010. Selain ditemukan perkebunan sawit milik PT.KLS di dalam SM Bakiriang, juga terdapat dua unit bangunan besar untuk tempat tinggal yang disediakan oleh PT. KLS, dari total 562 Hektar yang telah dirambah untuk perkebunan sawit, hingga

JatamersNews terendam, aktifitas perekonomian lumpuh, dan bahkan merenggut jiwa. Sehingga, mengakibatkan kerugian sekitar 12 milyar; Kedua, petani mengalami kerugian. Kerugian itu diakibatkan oleh beroperasinya pertambangan galian C yang ada di Kabupaten Tolitoli. Dampak dari usaha pertambangan tersebut selain merusak lingkungan yang ada di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS), juga mengakibatkan pasokan air ke sawahsawah petani terus berkurang. Akibatnya, banyak petani yang tidak mengolah sawahnya karena diperhadapkan pada masalah ketersediaan air. Ada sekitar 600 hektar sawah yang tidak diolah petani;

Laporan 2013 dipergunakan untuk keperluan seharihari. Bisa di lihat, bahwa pernyataan pemerintah selama ini terkait dengan peningkatan ekonomi daerah, sangatlah tidak sesuai dengan arena peningkatan kesejahteraan rakyat. Pun, pen-agung-an atas nilai ekspor bahan mentah yang tinggi, telah menyensarahkan rakyat, yang dapat dilihat dari akibat industry ekstraktif itu. Pemerintah seharusnya dapat berpikir lebih jernih lagi atas kerugian rakyat dan negara. Sehingga, tuntutan Jatam Sulteng yang telah bernyaring beberapa tahun lalu mengenai moratorium tambang mesti diperhitungkan dengan skala konflik, bencana, dan kerugian yang dialami daerah selama ini terus meningkat setiap tahunnya.

Ketiga, Kerugian petani juga diakibatkan oleh perusahaan tambang PT Matoa Ujung yang memporak-porandakan gunung Madoko, sehingga mengakibatkan tercemarnya sungai yang mengairi ke sawah. Akibatnya, petani yang sebelumnya mampu berpenghasilan diatas dari 3 ton padi/hektar, kini petani hanya bisa menghasilkan 1,8 ton/hektar; Keempat, perusahaan tambang bijih besi PT. Arthaindo Jaya Abadi, yang merusak lahan sekitar 30 Hektar, dan 20 wilayah perkebunan di gusur tanpa persetujuan masyarakat. Selain itu, perusahaan ekstraktif ini diduga mencemari sungai kafekai, sehingga sungai tak bisa 17


JatamersNews

Teropong

JatamersNews ayahnya dari Kediri di bawah pulang ke Banggai. Batui sebagai salah satu tempat yang memiliki daratan dan hutan yang luas, ditentukan sebagai tempat berkembangbiaknya burung maleo. Sehingga tidak heran, disepanjang pesisir wilayah Bakiriang beranak pinak burung maleo tersebut.

Kehancuran Nyata, Penyelamatanmu Suram ditangan Syahrudin Ariestal Douw Aparat Hukum Sejak Tahun 1936, Raja Banggai telah menetapkan hutan Bakiriang seluas 3.500 Hektar, luas itu kemudian di tetapkan berdasarkan rekomendasi Bupati Banggai pada tahun 1982, dan yang terakhir berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan tahun 1998. Suaka Margasatwa Bakiriang dikategorikan sebagai kawasan lindung nasional dan dikelompokkan dalam suaka alam, pelestarian alam, cagar budaya seluas 12.500 hektar. Letaknya di Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah.

18

Penetapan Bakiriang sebagai hutan konservasi disebabkan banyak makhluk hidup yang perlu dijaga kelestariannya. Salah satunya adalah burung Maleo. Burung ini memiliki sejarah cukup dekat dengan kehidupan masyarakat Banggai, sebab dalam ritual adat yang digelar setiap tahunnya pasti menggunakan telur burung Maleo sebagai syarat mutlak pelaksanaan acara adat tersebut. Dimulai sejak tahun 1525-1550, kerajaan Banggai yang dipimpin oleh seorang Raja yang bijak bernama Adi Soko, putranya bernama Abu Kasim yang menyusul kepergian ayahnya diberi sepasang burung maleo. Burung maleo pemberian

Upacara “adat tumpe� yang dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat adat Batui sebagai upaya untuk men girimkan sejumlah telur ke Banggai kepulauan adalah bagian dari cerita yang terus b e r k e m b a n g dikalangan orang tua yang masih percaya dengan adat tumpe. Sebab jika tidak melaksanakan upacara adat tumpe, mereka masih meyakini jika wilayah mereka akan dilanda musibah seperti gagal panen yang berhujung pada kelaparan yang melanda anak cucu mereka. Adat Dan Keberlangsungan Burung Maleo Adat tumpe yang dilakukan oleh masyarakat Batui adalah bagian dari

Teropong mengenang sejarah kehidupan dan silsilah keturunan orang Banggai, sehingga walaupun referensi tertulis tentang cerita kerajaan Banggai sulit ditemukan, tetapi dengan dilakukannya upacara-upacara adat seperti itu, membuat pengetahuan generasi muda pewaris kehidupan akan mudah memahami cerita dibalik perayaan adat tumpe. Selain adat tumpe memiliki makna yang tersirat, pelestarian adat tumpe juga merupakan penting untuk menjaga keselamatan lingkungan hidup. Sebab burung maleo yang menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat Batui dan Banggai memiliki kekhususan dalam keberlangsungan kehidupan, sebut saja, kehidupan burung maleo harus jauh dari hiruk pikuk keramaian, selain itu alam yang memiliki tutupan hutan cukup bagus menjadi tempat yang nyaman untuk berkembang biak. Berdasarkan keputusan Raja Banggai tahun 1936 untuk melestarikan hutan, sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan untuk menjaga agar satwa ini terus berkembangan biak, sebab burung

19


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.