Jatamers 2013

Page 1

JatamersNews Laporan Khusus

Cagar Alam Morowali, Nasibmu Kini

Laporan Utama

Ancaman Pertambangan Disektor Hutan www.jatamsulteng.com

Jatam Sulteng

EDISI II TAHUN 2013

@JatamSulteng


JatamersNews

JatamersNews

4 Ancaman Pertambangan disektor Hutan Pengantar Redaksi 8 Kondisi Hutan 12 Kebijakan Pemerintah Berkaitan dengan Hutan Alhamdulillah, Bulletin Jatamers edisi kedua akhirnya hadir kembali di hadapan 16 Cagar Alam Morowali, Nasibmu Kini pembaca. Kali ini isu dan fokus Kondisi Masyarakat di Sekitar Cagar Alam dititikberatkan pada ancaman industri 17 Morowali pertambangan (ekstraktif) terhadap 19 Desa yang Tereksploitasi kondisi tutupan hutan di Sulawesi Tengah. Eksploitasi yang Harus Dipertanggungjawabkan 22 Sidang pembaca akan diajak melihat 25 Warga Podi, Antara Banjir Bandang dan Tambang bagaimana program pembangunan di Sulawesi Tengah yang dipacu untuk 27 Catatan Seminar Ekspansi Tambang; mempertahankan tingkat pertumbuhan rata-rata di atas 9 persen, sementara 32 IPPMD Laksanakan Pekan Raya Dondo MP3EI di Sulawesi Tengah, Retorika Lama disatu fihak, pemerintah juga gencar 34 Jerat Kapitalisme mempromosikan agenda perlindungan Jika Modal Berkuasa, Rakyatpun Terabaikan; hutan lewat kebijakan Moratorium Hutan 38 Kasus Pertambangan Morowali

Selingan

Antara Perubahan Iklim dan Penerimaan Negara

JATAM Sulteng adalah organisasi non pemerintah yang bekerja untuk meluaskan informasi dan advokasi dampak-dampak negatif industri tambang. Melakukan pendampingan korban, memfasilitasi pembangunan institusi berbasis korban ditingkat komunitas, dan berjuang hak masyarakat adat dan perempuan.

dengan berbagai pendekatan respon perubahan iklim, misalnya, Reducing Emision Deforestation and Degradation (REDD), yang bertujuan memberikan batasan terhadap pengelolaan hutan.

Eksploitasi Tambang, tidak hanya merusak alam, bahkan menyingkirkan dan membunuh generasi manusia selanjutnya. Olehnya, hentikan eksploitasi Tambang untuk keselamatan (Etal Douw) Ekologi Manusia

Pertanyaan pertama yang perlu kita ajukan, betulkah pertumbuhan di atas 9 persen itu memberikan manfaat bagi ekonomi rakyat, dan menguntungkan bagi eskalasi pertumbuhan di Sulawesi Tengah; Kedua, bagaimana hubungan

Penanggung Jawab: Syahrudin Ariestal, SH. Pimpinan Redaksi: Moh. Rifai M. Hadi. Redaktur Pelaksana: Rifai Hadi. Sekretaris: Susanti Idris. Bendahara: Rahma. Dewan Redaksi: Aristan. Isman, SH. Dedi Irawan. Kontributor Kota Palu: Rifaldi. Poso: Moh Irsan. Tolitoli: Bobby Marjan. Buol: Ton Junkis. Morowali: Amir. Layout : BeeM 47


JatamersNews

Pengantar Redaksi

JatamersNews antara pertumbuhan yang berbasis pada perluasan lahan terhadap berbagai kebijakan kehutanan di Sulawesi Tengah? Faktanya, temuan lapangan Jatam Sulteng mengkonfirmasi adanya hubungan tidak harmonis dari berbagai kebijakan itu, bahkan menggugah konsistentensi para pemangku kebijakan itu sendiri yang nampak saling berbenturan. Bagi Jatam Sulteng, upaya meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat dengan agenda perluasan tambang dan perlindungan hutan dengan pola teritorialiasi sama sekali tidak berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyat, maupun tujuan penyelamatan hutan itu sendiri.

Akhir kata, semoga kehadiran Bulletin Jatamers kedua ini, dapat memberikan informasi yang berimbang dari kampanye dan publikasi arus utama selama ini, yang sering mengabaikan suara-suara senyap dari sudut-sudut kampung korban pertambangan. Sidang pembaca juga sekaligus dapat melihat lubang-lubang masalah yang selama ini tersembunyi dari agenda pertumbuhan dan perluasan ekonomi tambang. Selamat membaca! Redaksi

Justru yang terjadi munculnya disparitas antara akses masyarakat ke dalam hutan dengan perusahaan-perusahaan tambang, rakyat dikriminalisasi dengan tuduhan perambah, sementara investasi tambang berjalan mulus atas nama Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Kasus-kasus seperti penyerobotan Cagar Alam Morowali oleh PT Gema Ripah Pratama di Morowali, dan Kasus eksplorasi tambang molibdenum PT Sulawesi Molibdenum Managemen di Sulawesi Tengah. 46

3


JatamersNews

Laporan Utama

Ancaman Pertambangan Di Sektor Hutan Hutan adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu, dan fungsi khusus, untuk penyangga air dan sebagai pelindung ekosistem yang ada di dalamnya. Hutan sebagai benteng terakhir dalam penyelam atan keanekaragaman hayati, yang hingga saat ini telah mengalami degradasi dan deforestasi, pun selanjutnya akan mengancam mahkluk hidup lainnya. Ada beberapa faktor terjadinya degradasi hutan: Pertama: penebangan hutan secara illegal logging, yang tanpa pengawasan dari pihak terkait, dan bahkan ada konspirasi bisnis, yang melibatkan individu-individu tertentu. Kedua: pembukaan lahan perkebunan berskala besar, perkebunan kelapa sawit adalah salah satu penyebab terjadinya 4

kerusakan hutan. Ketiga: Alihfungsi kawasan Hutan ke sektor pertambangan, yang akhir-akhir ini semakin marak terjadi. Sejak hutan alam di Indonesia mulai di eksploitasi secara besar-besaran di akhir tahun 1960-an, selama hampir dua setengah dekade, hasil hutan–terutama kayu–tercatat sebagai penyumbang devisa terbesar kedua setelah minyak bumi. Ironisnya, walaupun devisa yang dihasilkan dari hutan saat ini nilainya milyaran US dollar, masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan tetap miskin. Mereka justru cenderung menjadi semakin miskin karena hutan tempatnya bergantung hidup kian rusak. Sebagai akibatnya, degradasi hutan terjadi dimana-mana dan produksi kayu

JatamersNews begitu melimpah. Belum lagi terhitung atas kerusakan hutan, dan akibat-akibat lainnya. Rakyat Pun Sengsara Watak utama industry ekstraktif pertambangan adalah mengejar keuntungan tanpa memperhatikan dampak negative yang ditimbulkan. Sebagai akibat, rakyat yang tinggal di sekitar ekspansi pertambangan menerima residu dari aktifitas itu: adalah kesengsaraan. Tanpa kepedulian terhadap ekologi. Zona penyangga pun dimusnahkan secara massal. Kesengsaraan itu dimulai dari Banjir yang terjadi pada tahun 2011. Banjir yang melanda: Desa Bahodopi, Keurea, Fatufia, Trans Makarti, dan Bahomakmur telah mengakibatkan putusnya jalan menuju kantor camat, SLTP, dan SMU. Bukan hanya itu, sekitar 100 lebih rumah ikut terendam banjir, 20 hektar sawah juga ikut terendam. Selanjutnya, pada pertengahan tahun 2013 lalu, banjir kembali melanda

Opini Morowali,mengakibatkan sebuah Jembatan Rangka Baja Ipi Satu ambruk, puluhan rumah terendam, aktifitas perekonomian lumpuh, dan bahkan merenggut jiwa. Sehingga, mengakibatkan kerugian sekitar 12 milyar. Banjir yang setiap tahun melanda Morowali adalah bentuk dari keserakahan indusri ekstraktif pertambangan dan perkebunan kelapa Sawit yang merambah kawasan hutan. Hutan-hutan di bagian hulu hampir habis di babat. Sementara, kegiatan itu banyak yang illegal. Jika rakyat terus berdiam dengan kondisi yang semakin terpuruk, maka tak ada satu “pengobat” dari negara yang bisa diharapkan. Semua bisa dipastikan “bersekongkol” dengan pemodal. Itulah sebabnya, rakyat harus bersatu untuk menghentikan industry pertambangan itu, sebab dengan kekuatan rakyat, maka segala resiko dikemudian hari dapat dihindari. 45


JatamersNews keempat PT Han Pang mengangkut ore nikel empat kali dalam sebulan. Keempat perusahaan tambang ilegal tersebut mengangkut ore nikel, sebanyak 13 kali dalam sebulan. Yang rata-rata, sekali mengangkut memuat sebanyak 50.000 matrik ton. Maka, jika dikalkulasikan keseluruhnya mencapai

650.000 matrik ton per bulannya ore nikel itu diangkut secara illegal yang merugikan negara mencapai US$ 813.8000. Jika pengangkutan itu sudah dilakukan selama berbulan-bulan, maka berapa potensi kerugian negara? Itupun ditemukan fakta hanya pada blok Bahodopi. Bagaimana jika se Kabuaten Morowali di lakukan pengangkutan 44

Opini illegal itu? Atas pengangkutan illegal itu, di duga ada kongkalingkong antara Pemda Morowali dan investor tambang. Jika demikian, telah jelas-jelas melanggar UU Mineral dan Batubara (Minerba) nomor 4 tahun 2009. Sebab, perusahaan tambang itu tidak memenuhi prosedural dari Undang-undang Minerba, yang disebut Clear and Clean, kemudian sudah berani melakukan tindakan pengangkutan. Jika dibiarkan terus dilakukan, maka akan merugikan negara berjuta kali lipat dari sebelumnya. Ini namanya pencurian. Meskipun sudah ada Izin Usaha Pertambangan (IUP), namun IUP yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Morowali tidak prosedural berdasarkan UU Minerba. Harus di ungkap semua. Dengan demikian, jelaslah pengangkutan ore nikel secara ilegal itu adalah melanggar regulasi yang ada. Disisi lain, Morowali yang kaya akan sumber daya alam itu, hanya mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 670 juta rupiah pada tahun 2010. Yang berarti kerugian Negara

JatamersNews h u t a n alam pun t e r u s menurun, terutama s e j a k sekitar pertengahan tahun 1990-an (FWI/GFW, 2001) Banyak persepsi dan pendapat tentang penyebab kerusakan hutan oleh beberapa kalangan rimbawan. Ada yang berpendapat, bahwa kerusakan hutan adalah akibat kurangnya kombinasi antara manusia, kebijakan pemerintah, sistem ekonomi politik yang penuh nuansa korupsi, kolusi dan nepotisme. Atau kerusakan hutan dapat di sebabkan oleh perbuatan-perbuatan manusia (anthroposeres) dan atau oleh gangguan alam itu sendiri. Di lain pihak, beberapa masyarakat sekitar hutan yang selama bertahun-tahun hidup dalam hubungan harmonisasi dengan hutan. Dan hasil hutan tidak dapat memanfaatkan sumber daya alam ini karena, pada sisi lain terdapat segelintir orang yang memonopoli pengusahaan hutan tersebut. (Zulfikar: 2011).

Laporan Utama Menurut Marx, ada dua perspektif hubungan antara manusia dan alam yang sering di perhadapkan: antroposentrism e m enem patkan m anusia sebagai pusat dari alam semesta. Lingkungan dalam konteks ini hanya sebagai instrumental, obyek eksploitasi dan eksperimen manusia. Ekosentrisme menuntut suatu etika yang tak berpusat pada manusia, tapi pada makhluk hidup seluruhnya dalam upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup (Foster: 2013). Basis pembangunan ekonomi dapat di ilustrasikan sebagai persekutuan bisnis. Investasi industri pertambangan, hanya di kuasai oleh segelintir orang. Sementara, ribuan bahkan jutaan orang yang m iskin m elarat. Ahm ad Erani pernah mengatakan, bahwa sejak awal, praktek dunia bisnis di Indonesia m em ang telah di rancang sangat m onopolistis, dan tentunya hanya menguntungkan sedikit pihak. Pola pemikiran seperti itu, di pandang sebagai jalan paling mudah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi daripada melibatkan sekian banyak pem ain dengan kemampuan yang berlainan. Dalam literatur ekonom i politik, perilaku 5


JatamersNews semacam itu di sebut dengan istilah redistributive combines, yakni regulasi di buat sebagai instrumen untuk bagibagi “kue” ekonomi di lingkaran elite kekuasaan. (Ahmad Erani Yustika: 2009). Persekongkolan antara perusahaan dan pemerintah pun tak bisa terhindarkan. Sehingga, menyebabkan penderitaan rakyat yang terkena dampak. Itulah kenyataan yang terjadi sekarang ini. Dengan iming-iming dan janji-janji manis kesejahteraan untuk rakyat, pemerintah dengan tega menjual rahim bumi pertiwi ini ke tangan para pemodal asing yang mengeruk dan menjarah habis-habisan harta kekayaan yang ada di dalamnya. Para pem odal asing (m elalui perusahaan-perusahaan besar nasional dan internasional) menyerbu masuk dengan hanya satu prinsip: keuntungan sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya. Prinsip para pemodal asing ini rupanya sangat cocok dengan prinsip yang am at latah digunakan oleh para penguasa negeri ini, yakni jual cepat, jual murah, dan jual habis. Sehingga, yang tertinggal adalah m anusia-m anusia Indonesia yang terpinggirkan, sakit, kekurangan gizi, 6

Laporan Utama miskin, di atas tanah sendiri yang sudah dikeruk tanpa ampun (Kompasiana, 2011). K a r a k t e r i n d u s t r i t a m b a n g dewasa ini b e r s i f a t oligopoli, di kuasai hanya segelintir korporasi global yang m enyerap keuntungan sebesarbesarnya dengan pola mekanisme integrasi vertikal. Dengan menggunakan Ground down teori, aliran penerimaan kekayaan dari sektor pertambangan bisa disebutkan sebagai berikut; Pertama, Kepada pemerintah melalui pajak (tax); Kedua, kepada tenaga kerja melalui upah buruh; Ketiga, kepada bank jika di bangun melalui pinjaman; keempat, menjadi provit bagi korporasi tambang. Pada um um nya, perusahaan pertambangan, baik itu perusahaan minyak maupun mineral. Menimbulkan berbagai macam dampak yang begitu luas. Jika kita sering mendengar, melihat dan, membaca dari berbagai aktifitas

JatamersNews pemerintah Kabupaten Morowali telah tumpang tindih dengan keputusan pemerintah pusat. Artinya, di sana ada tumpang tindih. Apakah itu wajar disebut CNC? Ketiga: aktivitas pertambangan terbanyak berada di wilayah hutan. Tidak kurang dari 5 IUP yang sedang melakukan aktifitas produksi di dalam kawasan hutan, yang hingga saat ini belum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan dari Kementerian Kehutanan. Anehnya, kegiatan tersebut terus dibiarkan oleh aparat penegak hukum. Keempat: aktifitas eksploitasi juga berada di atas lahan perkebunan yang telah lama dikuasai oleh masyarakat. Selain itu, aktifitas industri ekstraktif pertambangan juga ikut berperan dalam menimbulkan ketegangan di antara masyarakat itu sendiri, juga bias paling dahsyat adalah pencemaran sumber air

Opini yang berimplikasi pada gangguan kesehatan masyarakat di wilayah Gandaganda dan Petasia, serta memerahnya laut akibat pengangkutan ore nikel yang dilakukan oleh perusahaan dari dermaga/pelabuhan ke kapal induk pengangkutan. Kerugian Negara Pun Melimpah Di Blok Bahodopi tersebut, telah t e r j a d i pengangkutan ore nikel secara ilegal. Ada empat perusahaan tambang ilegal yang mengangkut ore nikel dari blok Bahodopi, antara lain: Pertama, PT Citra Mandiri Putra Perkasa (CMPP) mengangkut ore nikel dua kali dalam sebulan; kedua, CV. Tridaya, mengangkut ore nikel tiga kali dalam sebulan; ketiga, PT Bintang Delapan Mineral (BDM) mengangkut ore nikel empat kali dalam sebulan; 43


JatamersNews Hasilnya? berdasarkan fakta, bahwa jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah memenuhi kategori Clear and Clean (CNC) sebanyak 177 IUP dengan total areal penguasaan 600.089 hektar. Tentunya, jumlah penguasaan demikian sangatlah fantastic. Mengingat Kabupaten Morowali, berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduknya mencapai 206.189 jiwa, yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Dengan adanya IUP yang masuk dalam kategori CNC, yang diumumkan pemerintah daerah itu, adalah bentuk pembohongan publik. Mengapa? Adalah sebagai berikut: Pertama: Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) dijelaskan, jika dalam pemberian IUP kepada pengusaha tambang, seharusnya 42

Opini mengikuti standar yang telah ditetapkan, yaitu penetapan W i l a y a h Pertambangan (WP) dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), kemudian tahap terakhir adalah pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP). Akan tetapi, apa yang terjadi? Adalah hingga saat ini, Kabupaten Morowali setelah dilakukan penetapan 177 IUP yang masuk dalam kategori CNC tersebut, sama sekali tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh Undangundang Minerba tersebut. Artinya, kedua syarat dalam menerbitkan IUP yakni WP dan WIUP belum terpenuhi. Namun, pemerintah Daerah Morowali sudah mengeluarkan IUP ke beberapa investor tambang. Kedua: bahwa di atas lahan Kontrak Karya juga ditemukan 43 IUP yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten. Hal itu menandakan, bahwa kebijakan

JatamersNews perusahaan tambang di Indonesia saat ini, maka yang kita temukan adalah: Kemiskinan, kerusakan lingkungan, rawan penyakit, hilangnya lapangan pekerjaan, peram pasan tanah, menghancurkan gunung, hutan, laut, sungai, dan penduduk kampung. Daya destruktifnya, baik terhadap lingkungan alam m aupun kehidupan sosial masyarakat, dinilai terlampau berisiko. Regulasi yang dibuat, hanya dianggap sebagai perhiasan, dan disimpan dalam lem ari yang terkunci rapi. Sehingga, hutan yang m enjadi s a s a r a n utama—pun rakyat yang tinggal di sekitar hutan.

Laporan Utama dalam tiga tahun konflik agraria terus meningkat. Pada tahun 2012, terjadi 198 kasus, dengan areal konflik 963.411 hektar, melibatkan 141.915 keluarga. Angka ini, melesat dari 2011, sebanyak 163 kasus, dengan 22 warga tewas dan 2010, sebanyak 106 konflik.(Sumber:http:// www.m on ga b ay.c o.id /2 0 12 /1 2/28 / konflik-agraria-2012-ratusan-petaniditahan-dan-25-tertem bak/ #ixzz2JpNcZY1S).

Magm a lain yang lebih d a s h y a t , m e m b u a t kegaduhan, adalah konflik. Dewasa ini, konflik yang berbasis atas Sum ber Daya Alam sem akin m assif. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, 7


JatamersNews

Laporan Utama

Kondisi Hutan Kondisi kerusakan hutan, telah terjadi sejak zaman orde baru, masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Yang membuka secara lebar-lebar, atas partisipasi Negara-negara Barat, untuk menghancurkan hutan di Indonesia. Sehingga, menyebabkan petani di pedesaan kehilangan tanahnya—pun, apa yang terjadi di era reformasi saat ini, tidak ada bedanya di zaman orde baru. Peluang bisnis di sektor kehutanan sem akin menggairahkan para pemilik modal: baik lokal, nasional, maupun internasional. Kehancuran hutan, di tandai dengan ditetapkannya: Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Energi dan sumber Daya Mineral, yang sama sekali, tidak mengacu pada Undang-undang pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 tahun 1960, dan Undang-undang Dasar 1945, yang dibuat secara rapi oleh Founding Fadhers. Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, pernah mengatakan, bahwa luas hutan di Sulawesi Tengah, kurang lebih 4,3 juta hektar. 8

Sementara luas wilayah Sulawesi Tengah kurang lebih 6,8 juta Ha. Yang belum termasuk luas perairan yang ditunjuk oleh menteri di pulau Togean, yang mencapai 300 ribu hektar, maka jika disatukan dengan perairan seluas 6,5 juta ha. Hutan seluas 4,3 juta ha; yang terdiri dari beberapa fungsi: mulai dari fungsi kawasan suaka alam, yang didalamnya ada: cagar alam, taman nasional, suaka margasatwa, umum nya disebut sebagai kawasan konservasi. Fungsi lain, adalah hutan lindung, seluas, 1,4 juta ha. Sementara, lahan kritis di Sulteng, cukup luas, mencapai 264,805.0 ha. Banyak faktor yang menyebabkan deforestasi: Ekspansi Pertambangan dan perkebunan skala besar, kelapa sawit. Menurut Dinas Kehutanan, bahwa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan, baru ada dua lokasi. Sementara, IPPKH eksplorasi berjumlah 10 lokasi, termasuk Kontrak Karya PT. CPM. Pemerintah, terutama Dinas Kehutanan, yang mempunyai prinsip, bahwa

JatamersNews kongkalingkong dengan pemodal. Bukan hanya itu, perusahaan tambang tersebut sama sekali tidak memberikan kontribusi signifikan kepada Negara. Keuntungan yang melimpah setiap saat di publikasi kepada rakyat itu hanya masuk ke kantong-kantong segelintir orang: pemilik investasi. Sedangkan Negara terus mengalami kerugian di tengah keuntungan yang diperoleh PT. Vale Indonesia. Selanjutnya, penguasaan sepenuhnya dalam kontrol kapital asing dan bertentangan dengan semangat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Penguasaan Tanah Perusahaan Tambang, Ilegal Dua perusahaan tambang raksasa, yakni PT. Rio T into dan PT. Inco, yang mendapatkan restu dari pemerintah pusat pada tahun 1968. Saat itu pula, Kabupaten Morowali telah menjadi salah satu penyumbang wacana awal aktivitas produksi nikel di Sulawesi Tengah. Kedua perusahaan raksasa tambang internasional itu berekspansi secara serius di Sulawesi Tengah pasca gejolak politik 1965 (Andika, 2012).

Opini

Kini, di Kabupaten Morowali memasuki babak baru. Setelah pengusahapengusaha—kapital berkebangsaan China terlibat. Diawali sejak tahun 2008, dari rezim Kuasa Pertambangan (KP). Dimana, otoritas daerah diberikan keleluasaan untuk menerbitkan KP sebagai implementasi nyata dari konsep Otonomi Daerah (OTDA). Moment besar itu bertemu dengan terbitnya regulasi baru pertambangan yakni, UU No 4 tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara yang isinya memberikan otoritas penuh kepada Bupati setiap daerah untuk mengeluarkan perizinan tambang (Andika, 2012).

41


JatamersNews penebangan tegakan kayu; keempat, seluruh aktivitas PT Inco yang sekarang PT. Vale Indonesia tersebut, sama sekali tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan. Jelas, bahwa aktifitas PT. Vale Indonesia inklut secara keseluruhan lahan yang masuk dalam kontrak karya PT. Inco,

sehingga semua sebab-sebab hukum yang ditimbulkan oleh perusahaan sebelumnya harus menjadi tanggung jawab PT. Vale Indonesia. Jika perusahaan tambang sudah melakukan operasional, namun belum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, jelas itu sudah melanggar

40

Opini pidana. Polisi harus memproses secara hukum atas tindak pidana itu. Berdasarkan Pasal 50 ayat (3) Undangundang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan bahwa “setiap orang dilarang melakukan eksplorasi terhadap hutan sebelum mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kehutanan.”

JatamersNews dalam UUD 1945, Sumber Daya Alam itu harus di fungsikan sebesar-besar nya demi kesejahteraan rakyat. Namun, realita sekarang, bisa dilihat dengan kasat mata: keuntungan di raih sebesar-besarnya demi kepentingan asing.

Berdasarkan hal itu, seharusnya, Direktur perusahaan tersebut dijatuhkan sangsi sebagaimana yang diatur dalam pasal 78 Undangundang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Di Kabupaten Tolitoli pada tahun 2007, luas hutan mencapai 407.977 Ha. Yang terdiri dari 57.463 Ha. Hutan suaka alam dan hutan wisata atau sekitar 14.08 Persen. Hutan lindung sebanyak 38.582 Ha, atau 9.46 persen yang diikuti oleh hutan produksi tetap sebesar 73.149 Ha atau 17.93 Persen, sedangkan hutan produksi yang dapat dikonversi, hutan produksi biasa dan areal penggunaan lain dan masing-masing sebesar 2.851 Ha. 30.434 Ha dan 205.497 Ha. Dari luas kawasan hutan di Kabupaten Tolitoli, sekitar 50 ribu hektar telah dianggap kritis. Lahan kritis tersebut terdapat di hampir 10 kecamatan, dan yang terbanyak terdapat di Kecamatan Ogodeide serta Kecamatan Lampasio.

Selain itu masyarakat Morowali juga, telah melaporkan aktivitas PT. Vale Indonesia (Inco) kepada pihak Kepolisian Resort Morowali sejak tahun 2011. Namun sangat disayangkan, tindak pidana kehutanan yang dilakukan perusahaan tambang tersebut hingga saat ini tidak pernah diproses secara serius. Ini bukti, bahwa negara ada

Sementara, hutan di Kecamatan Dondo mencakup; Hutan Lindung 15.888,0 Ha, Hutan Produksi 23.833,00 Ha, Hutan Konservasi 4.158,00 ha, Hutan Rakyat 1.208,0 Ha, Hutan Suaka 2.215,00 Ha. Sementara itu dalam wilayah konsesi perusahaan terdapat Cagar Alam Tinombala yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 339/ Kpts-II/1999 tanggal 24 Mei 1999 dengan luas 37.106,12 ha. (Dinas Kehutanan Kabupaten Tolitoli: 2011).

Laporan Utama Namun saat ini, luas wilayah hutan di Kecamatan Dondo, mencapai : Hutan Lindung seluas kurang lebih 10.560 Ha, Cagar Alam Tinombala, yang terdiri di beberapa wilayah: Kecam atan Dondo, Basi Dondo dan Lampasio dengan luas kurang lebih 19.338 Ha; Hutan Produksi terbatas dengan luas kurang lebih 12.960 Ha; hutan rakyat dengan luas kurang lebih 658 Ha. Di hampir seluruh kawasan hutan di Dondo tersebut, kini telah di kelilingi oleh Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pada tahun 2010 hingga tahun 2012 “sang raja” telah menerbitkan 11 (sebelas) IUP, ke beberapa perusahaan tambang, antara lain : PT. Indo Surya Moreco, PT. Sembilan sumber Mas, PT. Era Moreco, PT. Promistis, PT. Inti Cemerlang, PT. Ina Multi Akses, PT. MBH Multi Resources, PT. Navara Wetindo, PT. Jibra Minerals, PT. Indonesia Ekaristi Alpha, PT. Tunas Kasih Andhikabakti. Dengan jumlah total wilayah IUP seluas 39.005 Ha, yang masing-masing mengeruk; Molybdenum, Emas, Tembaga dan Biji Besi. Dari sekian IUP yang diterbitkan oleh Bupati Tolitoli itu, kini satu perusahaan raksasa

9


JatamersNews

Laporan Utama

mengancam aneka ekonomi, budaya, dan hutan di Dondo, yakni PT. Citra Palu Mineral. Y a n g m er u p ak a n a n a k perusahaan trans nasional PT. Bum i Resources. Dengan wilayah konsesi seluas 28.240 Ha. PT. Citra Palu M i n e r a l mendapat legitimasi dari pem erintah pusat (pada saat itu Soeharto), dalam bentuk kontrak Karya (KK). Nomor 143/Pres/3/1997.

dilakukan agar potensi kandungan mineral yang ada d a l a m kawasan hutan bisa dikelol a, � kata Budhi. Menurutnya, dari hasil p en e l i t i a n terdapat b a n y a k kandungan cadangan mineral pertambangan yang masuk d a l a m kawasan hutan lindung dan cagar alam diantaranya emas, bijih besi, galena, dan molybdenum.

Dalam sebuah berita, yang dimuat oleh Radar Sulteng (Selasa 4 September 2012), menyebutkan, bahwa Rata-rata sebagian lokasi pertambangan di 23 areal izin pertambangan di Kabupaten Tolitoli yang siap dikelola oleh para investor tambang ternyata masuk dalam kawasan hutan. Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Tolitoli, Budhi Kathiandgo, membenarkan hal tersebut. Namun menurutnya, pihaknya sudah mengajukan permohonan alih fungsi hutan ke Kementrian Kehutanan (Kemenhut).

Meskipun terkendala belum adanya alih fungsi hutan sebagian lahan yang masuk dalam kawasan hutan, kata Budhi, sudah ada beberapa perusahaan yang sementara eksplorasi, terutam a pertam bangan m olybdenum . Ia m engungkapkan, perusahaan tersebut antara lain adalah PT. Indonesia Eka Risti Alfa, Tunas Kasih Andhika Bhakti, Inti Cemerlang, Promistis, Sumber Mas, Era Moreco serta Surya Era Moreko. Terpisah, kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tolitoli, NMT Mansyur saat ditemui wartawan juga tidak mengetahui luas lahan kawasan hutan yang masuk dalam izin pertambangan (Radar Sulteng: 2012).

“Kami sudah mengajukan surat permohonan alih fungsi hutan ke Kemenhut. Hal ini

10

JatamersNews Andika, (2012) dalam tulisannya “Konflik Ruang Ekstraktif di Morowali� mencatat, bahwa pada tahun 2011, perubahan komposisi saham perseroan dikuasai oleh PT Vale, Brazil. Yang menguasai lebih dari 50%. Perusahaan itu terkenal sebagai produsen besi terkemuka di dunia, dan selebihnya 20% sahamnya dikuasai oleh Sumitomo Metal Mining Co., Ltd Jepang, yang juga merupakan perusahaan tambang dan peleburan yang utama di dunia. Disamping itu, 20% saham PT. Inco dimiliki oleh pemegang saham publik. Namun, berdasarkan Berita Acara peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Morowali, pada tanggal 15 Desember 2009, telah ditemukan fakta, bahwa PT. Inco yang sekarang telah

Opini berganti nama menjadi PT. Vale Indonesia, adalah sebagai berikut; Pertama, seluruh kegiatan yang dilakukan oleh PT. Inco atau sekarang PT. Vale Indonesia, berada dalam kawasan hutan dengan fungsi kawasan sebagai hutan lindung; kedua, kegiatan tersebut dilakukan di blok Zebaz e b a , Kecama ta n Bahodopi, Kabupaten Morowali, d e n g a n rincia n, s e b a g a i berikut: (a) Pembu kaan jalan (Main Road) di kawasan hutan lindung sepanjang 28 kilometer; (b) pembuatan jaringan pengelolaan limbah cair; (c) pembuatan tempat penampungan tanah hasil tes pit (stok file); (d) pembuatan base camp dan infrastruktur lainnya; ketiga, pada areal penambangan tersebut, telah terjadi

39


JatamersNews

Opini

Jika ModaL Berkuasa, Rakyat Pun Terabaikan; Kasus Pertambangan di Morowali

Penulis : Etal Douw dan Fhay Hadi Kesalahan utama kebijakan dan orientasi pertambangan di Indonesia bermula dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing—yang diikuti penandatanganan Kontrak Karya (KK) generasi I antara pemerintah Indonesia dengan Freeprt McMoran. Disusul dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pertambangan (Chalid Muhammad, 2000). Setahun kemudian, pemerintah Indonesia kembali membuat Kontrak Karya (KK), dengan PT. Internasional 38

Nikel Indonesia (Inco), pada tanggal 27 Juli 1968. Saat itu pula, PT Inco menguasai lahan mencapai 190.000 hektar. Penguasaan lahan itu tersebar di tiga provinsi, diantaranya: Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Untuk di Sulawesi Tengah terbagi atas dua blok, diantaranya blok Bahodopi dan blok Kolonodale dengan luas areal penguasaan mencapai 36.365,36 hektar. Kontrak Karya (KK) PT. Inco telah diperpanjang sejak tahun 1996 hingga 30 tahun ke depan: tahun 2025 (Andika, 2012).

JatamersNews Sejak zaman Orde Baru, hingga zaman reformasi, pengalihfungsian kawasan hutan cukup massif. Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli, adalah tindakan yang telah berani mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di areal hutan, namun belum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Bahkan, masih dalam tahap pengajuan izin ke Kementerian Kehutanan. Padahal, dalam kawasan hutan yang tidak memiliki izin pengalihfungsian hutan dari Menteri Kehutanan, adalah tindakan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999 Jo Tentang Kehutanan. Dalam hal ini, harus ada tindakan tegas dalam penegakan hukum berupa pemberian sanksi hukum terhadap pihak yang terlibat dalam upaya-upaya pengalihfungsian kawasan hutan, tanpa melalui prosedur yang benar. Sesuai dengan Pasal 134 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang

Laporan Utama untuk m elakukan kegiatan usaha pertambangan sebelum memperoleh izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih tegas, Pasal 50 ayat (3) huruf g jo. Pasal 38 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, mengatur bahwa setiap orang di larang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa melalui pem berian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Kondisi hutan diatas memperlihatkan, bahwa hutan di Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli, telah mengalami degradasi dan deforestasi. Hal itu, yang kemudian menyebabkan m asyarakat yang tinggal, atau yang bergantung pada sumber daya hutan kehilangan mata pencaharian, terutama orang Lauje.

11


JatamersNews

Laporan Umum

Kebijakan Pemerintah Berkaitan Dengan Hutan Andika Sejak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dibuat, maka kewenangan yang luas di dapatkan oleh kepala daerah. Termasuk kewenangan dalam mengurus pengelolaan Sum ber Daya Alam . Dal am pelaksanaannya, seharusnya Otonomi Daerah menempatkan “titik fokus” yang m em punyai rangka m em perbaiki kesejahteraan rakyat, dan mengembangkan pembangunan daerah, berbasis kelestarian lingkungan. Namun selama ini, kewenangan dari daerah otonom menyimpang dari apa yang diharapkan. Kekuasaan para kepala daerah, bisa disebut sebagai “kekuasaan Tuhan”. Situasi global saat ini, menjerumuskan bagi para pengambil kebijakan untuk menebar setiap regulasi yang tidak sepantasnya di keluarkan. Otonomi daerah, menjadi penyangga kebijakan untuk m em uluskan perselingkuhan antara kepala daerah dan para investor. Keleluasaan menebar

12

kebijakan atas pengerukan sumber daya alam di daerah, menjadi sebuah anekdod bagi rakyat di sekitarnya. Kesewenang-wenangan dalam membuat kebijakan tersebut, sesungguhnya banyak yang menyimpang dan tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Hal itulah membuat maraknya konflik-konflik berbasis sumber daya alam. Potensi wilayah pada tiap-tiap daerah, menjadikan ajang permainan politik di tingkat pem erintahan, sehingga menimbulkan dampak negatif yang begitu luas. Para penentu kebijakan sepenuhnya telah berbelok dari jalur yang ada. Kebijakan yang di buat sudah tidak pro terhadap rakyat. Rakyatlah yang kini menjadi “tumbal” keserakahan para penentu kebijakan itu. Sehingga; kem iskinan, peram pasan, kriminalisasi, serta pembunuhan rakyat telah terjadi di mana-mana. Akankah negara ini, terus-menerus, menjadi “Kerbau” bagi negaranegara asing, terutama Jepang dan Amerika?

JatamersNews

Opini

Di tengah besarnya jumlah populasi itu, perluasan investasi tersebut berdaya ekstraktif multi sektor. Terdapat 14 perusahaan HPH yang aktif dengan areal kelola seluas 1.011.445 Hektar dan 11 unit perusahaan yang beroperasi aktif dengan areal kelola seluas 844.835 Hektar. Sementara terdapat juga 15 perusahaan perkebunan yang mengantongi Hak Guna Usaha dengan total luas areal kelola 93.135 hektar serta IPK dan IPK-TM seluas 4.035,39 hektar.

melakukan renegosiasi dan divestasi saham pada tambang Freeport, Chevron, Vale Indonesia yang belakangan gaungnya membesar. Justru perebutan akses sumber daya alam seiring-seimbang dengan laju privatisasi BUMN serta mengecilnya akses BUMD.

Sejak praktek perluasan ekonomi ekstraktif terutama investasi tambang berlangsung, deretan konflik berbasis multi dimensi, etno religius, sengketa agraria, dan lebih dari 10 kasus serangan berdarah dan mematikan terjadi di atas pulau ini. Belum lagi aksi pemenjeraan secara besar-besaran petani yang menolak tanahnya dijadikan kawasan industri ekstraktif.

** Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau www.prakarsa-rakyat.org).

Dengan demikian, MP3EI, adalah retorika kapitalis yang terus berlangsung di tengah ketidakmampuan negara berdaulat

* Penulis adalah Manager Riset dan Kampanye Jatam Sulteng, 2012, sekaligus Anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Sulawesi Tengah.

37


JatamersNews pembangunan hulu (produksi dan suplai gas alam) dan hilir (pengolahan LNG). Kilang LNG ini akan mengolah gas yang disuplai dari Blok Senoro yang dikelola oleh JOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi (PMTS) dan Blok Matindok yang dikelola Pertamina Pengembangan Gas Matindok (PPGM). Kontraktor utama pembangunan kilang LNG ini adalah JGC Consortium (JGCC) sebuah perusahaan dari Jepang. Dalam pembangunannya JGCC bekerja sama dengan 14 subkontraktor, termasuk subkontraktor lokal. Proyek instalasi gas ini akan menghasilkan 2 juta ton gas alam (mtpa) yang akan dijual pada Jepang (Chubu Electric 1.0 mtpa, Kyushu Electric 0.3 mtpa) dan Korea (KOGAS, 0.7 mtpa). Maka tidak heran kalau di Sulteng orang menyebut proyek ini dari “Jepang ke Jepang.” Setelah MP3EI ditetapkan secara legal, Kementerian ESDM mencatat dalam tiga tahun terakhir, telah terjadi peningkatan ekspor bijih mineral secara besar-besaran, seperti ekspor bijih nikel meningkat sebesar 800 persen, bijih besi meningkat 700 persen dan bijih bauksit meningkat 500 persen. Jumlah izin usaha pertambangan mencapai 10.566 izin. Dari total izin itu, sebanyak 5.940 izin di antaranya bermasalah, yang terdiri atas 3.988 izin usaha pertambangan operasi dan produksi mineral serta 1.952 IUP operasi dan produksi batubara. Dari sekian ribu perusahaan itu, hanya kurang 36

Opini lebih 36 perusahaan yang mengantongi izin ekspor. Sementara itu di Sulawesi Tengah hanya dalam waktu 10 tahun terakhir 365 Izin Usaha Pertambangan, 2 Kontrak Karya dan 2 Kontrak Migas telah diterbitkan. Dari keseluruhan izin itu menguasai lahan kurang lebih 2,5 juta hektar di atas provinsi yang dihuni lebih dari 432.070 jiwa penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jumlah penguasaan ruang yang besar itu, akan terus bertambah dan meluas berdasarkan agenda MP3EI yang menargetkan penetapan Wilayah Pertambangan (WP) 40 buah per tahun. Sebab 50 persen cadangan nikel Inonesia itu berada di Pulau Sulawesi, meski hanya menyumbang 7 persen PDRB setiap tahunnya, dari angka pembesaran investasi yang funtastik itu.

JatamersNews Termasuk, hiruk—pikuk sektor kehutanan yang semakin amburadul. Disisi lain, regulasi mengenai moratorium hutan, hanya sebuah pajangan kertas putih bercampur hitam, dan kemudian di simpan dan dikunci dalam lemari dengan rapi. Perdebatan mengenai rusaknya hutan, tak menjadi topik utama di pemerintahan saat ini. Nam un, pem erintah hanya membicarakan, mengenai peningkatan ekonomi, yang berbasis pada kekayaan sumber daya alam . Sehingga, tak t an ggun gt a n g g u n g m engel uarkan kebijakan, m e s k i p u n bert en t a ng an dengan Undangundang diatasnya. Birokrasi pemburu rente, diawali sejak zaman Orde Baru. Perburuan harta pribadi, menjadi jamak di kalangan birokrasi hingga saat ini, zaman reformasi. Asas desentralisasi, menjadi ajang perampokan sumber daya alam secara besar-besaran di berbagai daerah. Yang menyebabkan, adanya pertentangan atas hak-hak rakyat: tanah adat, rakyat yang tinggal di areal hutan, m aupun di perkampungan—telah menjadi sasaran “empuk” atas kebijakan yang berbau kapitalistik.

Laporan Umum Di masa Orde Baru, Soeharto telah mempreteli Undang-Undang Pokok Agraria nomor 50 tahun 1960. Landreform bahkan menjadi kosakata yang membahayakan untuk di diskusikan apalagi dilaksanakan. UUPA bukan lagi dianggap sebagai payung yang mengatur agraria secara luas (tanah, air, udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya), maka masingmasing sektor agraria di atur oleh perundangundangan t er sendi r i , misalnya Undangundang No. 5 tahun 1967 t ent ang Ket ent u an ketentuan P o k o k Ke h u t a n a n No. 5/1967 dan Undangundang No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Noer Fauzi, menjelaskan mengenai penyelewengan Undang-undang Pokok Agraria, yang sangat mudah di lakukan. Karena UU mendasarkan dirinya pada konsepsi politik hukum Hak Menguasai dari Negara (HMN). Negara adalah digambarkan sebagai sosok budiman yang selalu tulus bekerja mensejahterakan rakyat. Di Kabupaten Tolitoli, para pemburu rente seperti itu, sangat terlihat jelas; bahwa penerbitan IUP yang sarat dengan 13


JatamersNews pelanggaran. Ada indikasi suap—m enyuap di dalam nya. Mengapa? Karena Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh kepala daerah, tum pang tindih dengan kawasan hutan, dan konsesi wilayah pertam bangan lainnya. Konsesi PT CPM misalnya, telah tumpang tindih dengan IUP PT. Sulawesi Molybdenum Management (SMM), yang diberikan oleh Bupati Tolitoli. Perebutan konsesi pertam bangan pun di m ulai. Antara Pemerintah Daerah, PT. CPM, dan PT SMM. Menurut pemerintah Kabupaten Tolitoli, bahwa PT CPM telah merugikan daerah, karena sudah sekian tahun Kontrak Karya di kantongi, namun belum beroperasi, sehingga menerbitkan IUP di areal tersebut. Meski demikian, konsesi PT Citra Palu Mineral, telah masuk dalam kawasan hutan. Kawasan yang selama ini telah menghidupi masyarakat Dondo dan Lauje. Dalam agenda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tolitoli saja, ekspansi pertambangan masih menjadi kebutuhan utama Pemda Tolitoli. Yang kemudian, lahir dan tercipta di areal hutan, bahkan menghantam Cagar Alam Tinombala. Di areal hutan itu, juga terdapat orang Lauje, yang telah lama menggantungkan hidup mereka di wilayah hutan. Namun, berlahanlahan, pemerintah daerah, tanpa pamit, telah menerbitkan Izin Usaha Pertambangan, yang 14

Laporan Umum

JatamersNews dalam soal-soal ekonomi politik. Sebaliknya, negara hanya menjadi fasilitator dan katalisator terhadap kepentingan privat atau swasta.

nantinya akan menggeser orang Lauje tersebut. Dalam penjelasan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya Pasal 38 ayat (1), bahwa kawasan yang diperuntukkan bagi pertambangan baik wilayah sedang maupun akan segera dilakukan kegiatan penambangannya (eksplorasi), harus di luar kawasan hutan konservasi, dan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Dalam peta RTRW Kabupaten Tolitoli, kawasan pertambangan akan digambarkan berupa area Kuasa Pertambangan/Kontrak Karya/Wilayah Izin Usaha Pertam bangan, atau Ijin Pertam bangan Daerah atau area pertam bangan rakyat atau W ilayah Pertambangan Rakyat. Sedangkan lokasi kegiatan eksplorasi pertambangan definitif mengacu pada rencana jangka panjang 20 tahunan/rencana jangka menengah 5 tahunan/rencana jangka pendek 1 tahunan.

Dari penegasan di atas menunjukkan dengan jelas pertumbuhan melekat pada peran investasi, atau kasarnya negara memainkan peran terlaksananya pasar bebas untuk menjamin ruang yang lebih luas bagi aktualisasi “yang makmur semakin sejahtera.” Peran kapitalis sebagai pemilik modal menjadi leluasa memilih kawasan potensial investasi dan dimudahkan dari sarana infrastruktur yang dibangun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diberikan secara “cuma-cuma” sebagai bagian dari komitmen MP3EI. Meskipun banyak varian pemikiran, pada dasarnya keseluruhan sependapat bahwa kata kunci yang dipakai dalam MP3EI adalah proses pembentukan modal. Sebuah akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mengundang dan memfasilitasi modal asing swasta terjun bebas yang diharapkan dapat melakukan industrialisasi secara bertahap melalui alih tekhnologi, yang terbukti gagal pada masa lalu (orde baru).

Opini Liberalis as i M ineral dan Migas : Pengalaman Sulawesi Tengah Dalam peta rencana kerja MP3EI, Sulawesi Tengah berada dalam koridor 6 yang ditetapkan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta pertambangan nikel dan migas nasional. Tiga Kabupaten yakni Morowali, Banggai dan Tojo Una-Una menjadi hostpot target perluasan ekonomi nikel dan migas. Salah satu agenda investasi sedang berjalan yang dimasukkan sebagai bagian dari rencana kerja MP3EI adalah proyek konstruksi Donggi Senoro LNG, sebuah pembangunan transmisi LNG yang dicanangkan beroperasi pada tahun 20142025. Struktur kepemilikan saham DSLNG terdiri dari PT Pertamina Hulu Energi (29,0%), PT Medco LNG Indonesia (11,1%), dan Sulawesi Development LTD (59,9%) merupakan partisipasi dari Korea Gas (25%) dan Mitsubishi Corporation (75%). Proyek Donggi Senoro adalah pengembangan gas alam cair di Indonesia yang menggunakan skema hilir (downstream) yang memisahkan

35


JatamersNews

Opini

Jerat MP3EI di Sulawesi Tengah, Retorika Lama Kapitalisme Andika

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sebuah pidato tepatnya tanggal 10 September 2009, memperkenalkan sebuah istilah “debottlenecking” yang diartikannya percepatan pembangunan dan perluasan investasi segera dilakukan dengan memangkas semua jenis penghalang, termasuk produk undang-undang dan turunannya untuk mencapai kemajuan tahun 2025. Pidato itu sekaligus menjadi perintah yang perlu dimutakhirkan dalam rumusan baku. Melalui berbagai pertemuan yang dihadiri lebih dari 600 peserta yang terdiri dari pengusaha, pemerintah serta akademisi, ditetapkanlah 8 program dan 22 kegiatan ekonomi dan 8 koridor ekonomi sebagai pusat pertumbuhan. Rumusan ini dilegalkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. Untuk mengawal skema ini pemerintah membentuk Komite Percepatan dan 34

Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) 2011-2025 adalah sebuah lembaga yang dibentuk Presiden Republik Indonesia pada 20 Mei 2011 yang bertugas melakukan koordinasi pelaksanaan MP3EI. MP3EI, Konsep Baru Kebebasan Pasar Secara umum MP3EI dititikberatkan pada dua kata kunci: Pertama, perluasan yakni penyediaan lahan dan sarana infrastruktur bagi terbuka lebarnya minat investor; Kedua, percepatan melalui perbaikan iklim investasi berupa deregulasi beberapa perundang-undangan dan kurang lebih 40 produk regulasi daerah (Perda) yang dianggap menghambat proses investasi. Sebaliknya, para investor difasilitasi insentif, berupa pembebasan pajak pra produksi, tax holiday, dan jaminan keamanan investasi.

JatamersNews Peningkatan ekonomi, berbasiskan atas Sumber Daya Alam: Mineral dan Batubara, maka di era Ma’ruf Bantilan berkuasa, telah m engeluarkan suatu kebijakan: Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli, nomor 25 tahun 2008, tentang Izin Usaha Pengelolaan Pertambangan Daerah. Untuk sesegera mungkin mengeruk sumber daya alam: emas, molybdenum, tembaga, dan bijih besi. Gambaran tersebut, telah memperbesar niat pemerintah, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, melalui pengerukan sumber daya alam, yang sebenarnya selama ini, hanyalah sebuah “mitos”. Karakter industri tambang dewasa ini bersifat oligopoli, dikuasai hanya segelintir korporasi global yang menyerap keuntungan sebesar-besarnya dengan pola mekanisme integrasi vertikal. Dengan menggunakan Ground down teori, aliran penerimaan

Laporan Umum kekayaan dari sector pertambangan bisa disebutkan sebagai berikut; Pertama, Kepada pemerintah melalui pajak (tax); Kedua, kepada tenaga kerja melalui upah buruh; Ketiga, kepada bank jika dibangun melalui pinjaman; keempat, menjadi provit bagi korporasi tambang. Hal demikian adalah sebagai bentuk resiko industry ekstraktif meningkat menjadi ancaman dan mara bahaya terhadap syarat keberlanjutan manusia dan alam sekitarnya. Sebab, lokasi perusahaan tambang tersebut memiliki impact ekstraktif yang akan meniadakan syarat objektif kehidupan masyarakat setempat. Kepentingan banyak spesies selain manusia, sebagai daerah resapan air. Air itu mengalir sebagai deposito pokok bagi kebutuhan kehidupan seluruh rakyat di Kecamatan Dondo. Haruskan kita korbankan semua itu hanya bagi satu “spesies pemusnah” bernama kapitalis?

Dua perihal di atas memberikan batasan yang tegas, bahwa konsepsi ini merupakan pengejawantahan dari paham kapitalisme laissez-faire wajah baru atau sering disebut neoliberal, yang menjauhkan peran negara 15


JatamersNews

Laporan Khusus

Cagar Alam Morowali, Nasibmu Kini Syahrudin Ariestal Douw, SH

Puluhan lubang tersebut rata-rata memiliki kedalaman dua meter. Yang lebih memprihatinkan ditemukan di sekitar gunung Palla-Palla, banyak lubang yang dibiarkan terus menganga dan kayu hasil tebangan berserakan sepanjang jalan dan hutan

Cagar Alam Morowali adalah kawasan yang kaya akan flora dan faunanya. Jenis hutannya pun beragam, terdapat jenis hutan pantai, mangrove, lumut, dan alluvial dataran rendah hingga jenis hutan pegunungan. Karenanya, Cagar Alam Morowali disebut-sebut sebagai cagar alam yang terluas di Sulawesi. Hal itu juga sesuai dengan peta penetapannya di kabupaten Morowali dan Tojo Una-una Sulawesi Tengah, Nomor: 237/Kpts –II/1999 Tanggal 27 April 1999, serta surat Keputusan Menteri kehutanan tanggal 24 November 1986 disebutkan bahwa luasan Cagar Alam Morowali berjumlah 225.000 Ha, dengan rincian keliling total sepanjang 265,84 Km yang terdiri dari batas alam sepanjang 36,36 Km dan batas buatan 229,84 Km dan jumlah pall batas mencapai 3.198 buah yang terdapat dikawasan teluk Tomori, dataran rendah dan pegunungan. Kondisi tanah yang subur dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya membuat banyak pihak tergiur dan rawan eksploitasi. Sekitar lima tahun ke belakang, tercatat banyak perusahaan yang menyelinap dan mengakitbatkan kerusakan hutan. Contohnya, pada tahun 2011 16

PT. Gema Ripah P r a t a m a membangun sebuah dermaga Jeti di desa Ta mb ayol i. A k i b a tn y a kerusakan pun terjadi. Sampai saat ini (25/02/03) terdapat lubang-lubang tersebar di sekeliling tempat galian. Puluhan lubang tersebut rata-rata memiliki kedalaman dua meter. Yang lebih memprihatinkan ditemukan di sekitar gunung Palla-Palla, banyak lubang yang dibiarkan terus menganga dan kayu hasil tebangan berserakan sepanjang jalan dan hutan. Selain itu, tambak ikan milik warga Tambayoli yang terletak tepat di kaki gunung Palla-palla kini rusak dan tercemar sejak PT. Gema Ripah Pratama beroperasi. Tambak-tambak ikan menjadi keruh dan berwarnah merah akibat lumpur yang turun dari wilayah eksploitasi tambang yang hanya berjarak sekitar 30 meter dari lokasi tambak. Pihak perusahaan tidak mau bertanggung jawab atas kerusakan yang diakibatkannya.

JatamersNews

Teropong

Pelajar, dan Mahasiswa, yang menjadi ujung tombak bagi pembangunan daerah. Pun akan mengikis pengaruh budaya asing, yang semakin hari, semakin nampak, bahkan membuat masyarakat kehilangan cinta akan tanah airnya, Indonesia. Hal itu, ditandai dengan masuknya investasi asing dari berbagai sector: pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.

kewajiban bagi segenap pemuda, pelajar, maupun mahasiswa yang di pandang sebagai ujung tombak pembangunan bangsa dan negara tercinta: adalah mempertebal tembok perlawanan. Dalam perkembangannya, pemuda Indonesia membutuhkan orientasi terstruktur, yang benar-benar mengantarkan mereka ke depan pintu kemerdekaan, dengan arti sebenar-benarnya kemerdekaan.

IPPMD, yang berdiri pada tanggal 12 Januari 2007, hingga kini telah berusia 6 tahun. Usia ini jika di samakan dengan usia manusia, maka ia masih dikategorikan usia anak-anak, setingkat usia Sekolah Dasar. IPPMD akan selalu di orientasikan kepada pembangunan daerah, “berbasiskan kelestarian lingkungan�: hingga mampu melawan atas investasi industri pertambangan yang mengancam lingkungan di Dondo. Pun, agar berarbenar mampu mencetak kader yang militant dan revolusioner, yang nantinya akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah; Kecamatan Dondo.

Namun, berbagai dinamika muncul kepermukaan. Pelaksanaan kegiatan bagi para penerus bangsa ini: mengalami kendala, meskipun tidak berarti. Kongjuktur politik baik dari internal maupun eksternal organisasi, menerpa bagai angin topan: pertama, keterlibatan seluruh anggota yang masih minim, disebabkan oleh kesadaran berorganisasi. Kedua, keterlibatan dari pemerintah Kecamatan dan desa, yang masih minim. Kesemuanya adalah dapat dilihat dari konjuktur politik yang ada.

Di era globalisasi, mempunyai efek yang cukup signifikan, yang memaksa masuk dan selalu mencari calon korbannya: dalam bentuk investasi. Dapat dilihat, semakin hari, semakin mengikis sendisendi kehidupan abnormal tatanan sosial masyarakat. Untuk mempertahankan adat istiadat, maka merupakan suatu

Hingga saat ini IPPMD selalu berkolaborasi dengan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam Sulteng) dalam melaksanakan setiap kegiatan: sebagai basis perlawanan atas ekspansi industri pertambangan. Jatam Sulteng, juga telah berkontribusi atas suksesnya kegiatan Pekan Raya Dondo tersebut: baik materi maupun ide.

33


JatamersNews

Teropong

JatamersNews

Laporan Khusus

IPPMD Laksanakan Pekan Raya Dondo Moh. Rifai M. Hadi

Dies Natalis atau hari jadi Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Dondo (IPPMD) yang ke-VI, merupakan suatu tulang punggung akan eksistensi sebuah organisasi, dalam mencetak kader-kader yang berkualitas dan militan. Mengingat, dalam perayaan ulang tahun IPPMD ke-VI, maka IPPMD melakukan beberapa item kegiatan: penampilan seni tradisional, modern, pameran, dan kuliner. Kegiatan ini, dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2012, di gedung Balai Desa Tinabogan, Ibu Kota Kecamatan Dondo. Kegiatan ini, di buka langsung oleh Camat Dondo, Urip Halim, S.Pd. Kegiatan ini mempunyai tujuan: meningkatkan rasa cinta Kader terhadap IPPMD, mempererat hubungan kekeluargaan antara IPPMD Palu dan IPPMD Tolitoli, mengenalkan serta mempertahankan seni dan budaya lokal kepada masyarakat luas, meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat Dondo. Kecamatan Dondo, adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten 32

Tolitoli, yang terdiri dari 14 Desa, yang didiami oleh kultur masyarakat dari latar belakang suku yang berbeda-beda: Suku Dondo, Lauje, Buol, Kaili, Bugis, dan mandar. Keberagaman suku inilah yang kemudian saling berinteraksi satu sama lain. Yang membentuk tatanan masyarakat di Kecamatan Dondo. Tentunya, di butuhkan dari mereka adalah kontribusi dalam membangun daerah Kecamatan Dondo, baik dari segi pengelolaan Sumber Daya alam, melestarikan adat, seni dan budaya. Bahkan, yang saling di butuhkan adalah rasa saling menjaga kerukunan antara warga yang diorientasikan pada keamanan daerah. Di sisi lain, keterlibatan peran pemuda sangat dibutuhkan dalam pembangunan daerah, berbasiskan kelestarian lingkungan. Potensi pemuda, yang berada di daerah Kecamatan Dondo yang terdiri dari beberapa suku tersebut, sangat potensial dan memiliki peluang untuk maju dan berkembang. Kehadiran Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Dondo (IPPMD), sebagai wadah pemersatu di kalangan Pemuda,

Kondisi Masyarakat Di Sekitar Cagar Alam Morowali Cagar Alam Morowali berbatasan dengan beberapa kecamatan. Salah satunya adalah kecamatan Soyo Jaya kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Soyo Jaya terdiri dari sembilan desa di antaranya: Tamainusi, Tandoyondo, Lembah Sumara, Tambayoli, Sumara Jaya, Malino, Malino Jaya, Panca Makmur, dan Uwe Bangke. Tetapi lima dari ke sem bilan desa tersebut— Tambayoli, Lembah Sumara, Sumara Jaya, Tandoyondo dan Tamainusi—yang lebih dekat dengan pall batas cagar alam yang dipasang di sebelah timur.

Desa Tambayoli. Lokasi pelabuhan dan lintasan kapal yang keluar menuju Kota Kolonodale melewati hutan bakau yang sudah masuk dalam kawasan Cagar Alam Morowali. Selain akses laut, juga terdapat akses darat, hanya sayangnya jalan yang dilalui rusak parah dan hampir tidak ada lagi yang melintasi jalan tersebut. Selain dari Kolonodale, jalan menuju Soyo Jaya juga bisa ditempuh melalui desa Tayawa Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-una, dengan jarak tempuh selama empat jam dengan menggunakan kendaraan bermotor.

Kecamatan Soyo Jaya, bisa ditempuh m elalui kota Kolonodale dengan menggunakan kapal laut, jarak tempuh selama tiga jam, kapal hanya sekali dalam sehari secara bergantian keluar m asuk ke Kecam atan Soyo Jaya. Pelabuhan di Soyo Jaya tepat berada di

Secara um um , m asyarakat di Kecamatan Soyo Jaya sebagian besar mengandalkan pertanian sawah dan kakao sebagai tanaman andalan untuk kebutuhan ekonomi sehari-hari. Untuk persawahan, masyarakat melakukan panen pertanian sawah sebanyak tiga 17


JatamersNews kali dalam setahun. Hasil pertanian m asyarakat Soyo Jaya setiap minggunya di kumpulkan oleh pembeli di kecamatan tersebut untuk di pasarkan ke beberapa kabupaten seperti Tojo Unauna, Poso, dan Banggai melalui akses darat ke Desa Tayawa, biasanya sampai mencapai lima ton setiap sekali angkut. Hal ini m em buktikan b a h w a kecamatan tersebut memiliki lahan sawah yang cukup luas. Uniknya, di Kecamatan Soyo Jaya jika menanam padi, tidak dilakukan s e c a r a serem pak oleh semua petani, sehingga memungkinkan para petani mengalami gagal panen karena hama yang menyerang tidak merata. Problem ham a tersebut membuat sebagian petani tidak secara serius mengurus pertanian sawah mereka, banyak yang mulai memilih keluar dari wialayah Soyo Jaya dan ada pula yang beternak sapi di padang. Jumlah penduduk setiap tahunnya bertambah, dan juga kebutuhan akan lahan pertanian semakin bertambah pula. Karena kebutuhan akan lahan semakin besar, m aka penduduk yang tidak memiliki tanah terpaksa keluar dari wilayah tersebut. Para petani juga mulai merasakan sempitnya lahan pertanian, 18

Laporan Khusus wilayah mereka tidak bisa di perluas lagi karena factor hutan yang begitu disakralkan oleh pemerintah, sehingga semacam ada ancaman jika meluaskan pertanian ke arah hutan akan berhadapan dengan aparat Negara dan tidak segan-segan untuk di penjarakan. Hal tersebut pernah terjadi kepada seorang petani di Tamainusi, karena mengambil kayu hasil hutan di luar Cagar Alam M o r o w a l i tepatnya di desa Malino, warga tersebut harus berurusan hukum dengan Polsek Petasia.

JatamersNews yang di investasikan mahal sekali, dan berbeda dengan industri yang lain. Salah satu karakter yang tidak pernah berubah dari zaman kolonial sampai pada zaman kapitalistik, adalah ekonomi kita berbasis pada pengelolaan sumber daya alam, tetapi dengan nilai tambah yang sangat kecil; intinya keruk—kirim—dan tidak pernah diproses dalam negeri.

Kegiatan Pemerintah selama ini, seolah-olah percaya, atas ekspansi pertambangan yang berkesinambungan—pro terhadap lingkungan. Padahal sangat jelas, bahwa tidak ada praktek pertambangan pro lingkungan jika sistemnya adalah sistem yang kapitalistik. Pemerintah, tidak kurang menjadi agen kapitalis, yang senantiasa memberikan IUP yang sama sekali merugikan rakyat.

Hal itu mengakibatkan dalam benak m asyarakat secara um um bahwa mengambil hasil hutan seperti kayu untuk keperluan rumah, pasti akan bermasalah dengan penegak hukum setempat. Padahal jauh sebelum ada penetapan kawasan atau pun penunjukan kawasan Cagar Alam Morowali, perkampungan mereka sudah ada, bahkan hutan yang kini masuk dalam Cagar Alam Morowali adalah tempat kehidupan masyarakat asli setem pat sejak turun tem urun. Tambayoli, Tandayondo dan Tamainusi, adalah perkampungan tua yang jauh sebelum kemerdekaan telah di huni oleh tau Taa Wana (Suku Wana). Kini telah menjadi desa yang berhadap-hadapan secara langsung dengan kawasan Cagar Alam Morowali. 31


JatamersNews ditembak, dan lain sebagainya. Hanya atas nama struktur pembagian keuntungan koorporasi kegiatan pertambangan. Satu soal tentang tenaga kerja, bahwa karakter industri pertambangan, tenaga kerja selalu sedikit. Umumnya industry pertambangan: tehnologinya agak maju. Kemudian buruh yang bekerja harus mempunyai SDM yang maju. Jika melihat secara n a s i o n a l , perbandingan upah antar sector, misalnya: sektor pertambangan adalah sektor yang paling tinggi, dibanding dengan sektor yang lain. Kurang lebih 3 juta/bulan. Sektor lain, hanya 1000an. Struktur ketenagakerjaan di Indonesia sendiri, dalam data statistik, bahwa di Indonesia bisa di sebut sebagai tenaga pekerja: yang menerima gaji, menerima upah, dan lain sebagainya. 30

Kegiatan Yang jumlahnya sekitar 38 juta jiwa. Sementara, orang yang bekerja di Indonesia, sekitar 118 juta jiwa di tahun 2012. Sebetulnya, dari sekian juta orang bekerja tersebut— sebanyak 67 juta jiwa disebut sebagai pekerja rentan. Pekerja rentan itu adalah orang yang bekerja di sektor pertanian—hari ini dapat gaji, besok istirahat lagi, lusa tanahnya di rampas, kerja di sektor informal, dan kapan saja bisa di gusur oleh k a p i ta l i s me . Implikasinya adalah, pekerja mudah untuk di tekan dengan gaji yang rendah. Karena di Indonesia punya cadangan pekerja yang cukup besar. Karakter industri pertambangan, sangat pelik dalam menyerap tenaga kerja. Karena dalam industri pertambangan, yang paling disebut sebagai industri yang berbasis pada capital intensif. Maksudnya, teknologi

JatamersNews

Laporan Khusus

Desa yang Tereksploitasi Tambayoli, dalam bahasa tau Taa Wana biasa disebut Tameyoli yang artinya tempat titian jumlah penduduk Desa Tambayoli 128 Kepala keluarga, sekarang hampir tidak ditemukan lagi Tau Taa Wana yang tinggal di desa tersebut, mayoritas penghuni desa Tambayoli adalah migrasi dari Sulawesi Selatan. Orang-orang Taa Wana kini tinggal di dalam hutan meninggalkan perkampungaan lama mereka. Mereka turun ke perkampungan hanya kerana memiliki keperluan ekonomi menjual damar, dan membeli keperluan sehari-hari. Biasanya Tau Taa Wana datang menjual damar kepada pengumpul di desa Tambayoli, dalam seminggu bisa mencapai tiga ton yang terkumpul. Di sebelah Timur dan Selatan desa Tambayoli terdapat pall batas Cagar Alam Morowali, jaraknya hanya lima puluh meter dari perkampungan yang biasanya di sebut masyarakat wilayah Palla-Palla, di sebelah selatan hanya mencapai tiga puluh meter dari pemukiman masyarakat Desa Tambayoli, sejak lama mereka tidak berani mengusik wilayah tersebut untuk keperluan pertanian maupun tambak ikan, sehingga masyarakat terpaksa hanya bertani sawah

dan sebagian lainnya jika ingin bersawah maka harus menjadi buruh tani atau pinjam sawah dengan mekanisme bagi hasil. Itulah tragedi petani di Tambayoli, mereka butuh tanah tapi karena kehendak pemerintah menetapkan Cagar Alam di wilayah desa

mereka, maka dengan patuh mereka tidak berani mengusik Cagar Alam tersebut. Kini dengan kehadiran PT. Gema Ripah Pratama, keyakinan mereka terhadap sakralnya cagar alam telah hilang. Mereka merasa ditipu oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Karena sejak dahulu, hutan bakau yang berada di depan mata mereka, ingin di olah menjadi tambak ikan, tetapi pihak BKSDA tidak mengisinkan upaya itu, karena wilayah tersebut dianggap telah masuk ke dalam kawasan cagar alam 19


JatamersNews Morowali dengan bukti adanya tanda alam diwilayah bakau itu. PT. Gema Ripah Pratama, telah membabat hutan bakau sepanjang 1.200 Meter kearah utara menjulur kearah laut lepas, dengan lebar 15 meter. Pembabatan hutan bakau/mangrove dilakukan untuk keperluan membuat jalan koridor penampungan dan pemuatan ore nikel oleh perusahaan. Tindakan membabat hutan mangrove pernah di hentikan pada November 2011 oleh Kepala Seksi Konservasi Wilayah II BKSDA yang bertugas di Kolonodale atas nama John Fitlan Launde. Tindakan John Fitlan Launde bukan tanpa sebab untuk menghentikan aktifitas pembabatan mangrove oleh PT. Gema Ripah Pratama, awalnya masyarakat terus mempertanyakan kepada pihak perusahaan, “Apakah bisa menebang hutan mangrove didalam kawasan cagar alam?� Dengan enteng pihak perusahaan menyatakan kepada warga bahwa mereka telah melaporkan kepada pihak Balai konservasi. Tetapi setelah pihak balai konservasi mengecek ke wilayah penebangan dan mengukur pall batas cagar alam, maka ditemukan menurut Kepala 20

Laporan Khusus Seksi Konservasi bahwa PT. Gema Ripah Pratama telah masuk kewilayah cagar alam Morowali dan tindakan membabat tersebut harus di hentikan. Atas tindakan menghentikan aktifitas PT. Gema Ripah Pratama oleh John Fitlan Launde, selaku Kepala Seksi Konservasi, maka pada malam harinya, teknisi lapangan perusahaan atas nama Abdi, mendatangi pihak tim yang di pimpin oleh Jhon Fitlan di tempat penginapan desa Lembah Sumara untuk membicarakan keberlanjutan p e n e b a n g a n mangrove, tetapi Kepala Seksi Konservasi, Jhon Fitlan Launde hanya memberikan ultimatum untuk tidak lagi melakukan aktifitas di wilayah tersebut tanpa ada proses hukum atas tindakan mereka yang membabat hutan mangrove yang berada didalam kawasan cagar alam Morowali. Sempat terhenti aktifitas tersebut, pada Januari 2012, perusahaan memulai aktifitas lagi di wilayah yang sama, hingga membuat pelabuhan ore nikel didalam kawasan cagar alam Morowali dengan diameter 50 kali 70 Meter persegi tanpa ada upaya dari pihak

JatamersNews menguasainya adalah dari hulu hingga ke hilir. Contohnya: nikel di Indonesia, sudah di produksi sejak Orde Baru oleh PT. Inco (sekarang PT Vale). Perusahaan-perusahaan nikel raksasa, telah menguasai nikel di Indonesia, mulai dari penambangan sampai dengan kegiatan pemurnian. Itu yang disebut konsentrasi industri pertambangan pada klas kapitalis TNC tersebut. Jadi, jika melihat industri pertambangan dunia, terutama pada nikel, karakternya seperti itu— terkonsentrasi ditangan segelintir perusahaan-perusahaan trans nasional. Berbicara tentang penerimaan Negara, perlu dikaji secara ekonomi—politik. Sekarang, pemerintah, dalam sistem yang kapitalistik, dianggap sebagai pemilik tanah; bukan petani, bukan pula masyarakat adat. Jika ada investasi pertambangan yang merampas tanah, itu karena pemerintah mendefinisikan dirinya sebagai penguasa atas tanah, dan sumber daya alam. Hal itu menjadi konsekuensi logis, dan terjadi dimanamana, bukan hanya di Indonesia.

Kegiatan Sejarah munculnya kapitalisme pertama di Inggris juga melalui mekanisme itu; merampas tanah petani; disingkirkan mereka dari kegiatan pertanian kemudian dialihkan menjadi buruh. Bagaimana membagi keuntungan perusahaan dari kegiatan operasional? Secara teori, ada tiga: (1) uang yang masuk ke perusahaan itulah yang disebut dengan keuntungan. (2) uang yang dimasukkan ke pemerintah dalam bentuk pajak atau yang disebut dengan royalty. (3) buruh, karena terlibat dalam kegiatan produksi (dalam bentuk upah) dan juga ada dalam bentuk lain misalnya, premi. Jadi, prinsipnya ada 3 hal untuk menghasilkan uang dalam kegiatan industri pertambangan. Buruh sebetulnya di eksploitasi lebih banyak. Tapi sayangnya pemerintah kita, merelakan semuanya, termasuk; hutan di tebang, buruh di eksplotasi, keselamatan kerja buruh juga tidak begitu di perhatikan, petani disingkirkan, dirampas tanahnya, 29


JatamersNews Morowali misalnya, menjadi penyuplai bijih besi ke kerajaan Gajahmada sekitar 500-600 tahun yang lalu. Pun, sebelum kemerdekaan, di Kulawi ada namanya Tambang mika yang diambil oleh Jepang. Tapi mereka disana, petani dipekerjakan secara paksa untuk mengambil mika. Tapi, Problem p e r ta m b a n g a n hubungan dengan penerimaan Negara tidak bisa dilihat semata. Perlu dilihat pula: sebagai soal yang terisolasi dari masalah social atau masalah ekonomi—politik yang lebih luas. Yang bisa disebut problem produksi yang kapitalistik. Perubahan iklim terjadi besar-besaran setelah revolusi industri. Apa substansi revolusi Industri? adalah lahirnya kapitalisme. Jadi, kapitalisme lah yang menyumbang terhadap kerusakan sumber daya alam. Tetapi, perdebatan soal ini, hilang di Indonesia. Padahal 28

Kegiatan para Founding Fadhers kita: Soekarno, Hatta dan lain-lain, sangat anti Kapitalisme dan anti imprealisme. Karakter industri pertambangan itu seperti apa? Dapat dilihat pada konsentrasi kapital di tangan segelintir TNC (Trans nasional corporation). S e p u l u h perusahaan nikel terbesar di dunia, tapi hari ini jauh l e b i h t er kon s e ntras i lagi, yang dulunya sepuluh tapi saat ini, banyak yang hilang, katakanlah PT Inco, yang diambil alih oleh PT Vale, karena kompetisi. Terkosentrasi. Artinya, perusahaan itu menguasai mulai dari industri hulu sampai dengan hilir. Jadi, jika hari ini pemerintah kita berbicara tentang hilirisasi, itu sebenarnya akan menghadapi satu problem secara struktural. Mengapa? Karena karakter industri pertambangan yang dikuasai oleh trans nasional corporation, dan cara

JatamersNews Balai Konservasi untuk menghentikan aktifitas itu. Berlanjut dari rangkaian cerita diatas, mangrove yang telah ditebang kemudian dibersihkan dan di timbun dengan material dari pegunungan sebelah timur desa Tambayoli yang juga berbatasan dengan cagar alam morowali. Celakanya pihak perusahaan dalam membangun pelabuhan membutuhkan kayu untuk di jadikan pancang dilokasi pelabuhan yang akan di bangun. Sebelumnya ada perusahaan yang di sub kontrakkan untuk mengadakan kayu, oleh pihak PT. Sumber Jati Pratama Selatan di tawarkna pohon kelapa dengan panjang 10 meter dan per pohon di hargai Rp. 400.000. Tetapi pihak kepala desa Tambayoli menyampaikan kepada pihak perusahaan, bahwa batang kelapa tidak cocok untuk di jadikan sebagai tongkat pancang di pelabuhan, kepala desa Tambayoli menawarkan kayu besi untuk di jadikan pancang di pelabuhan tersebut.

Laporan Khusus mengambil kayu besi di Lokasi Busanga dan Tatari yang juga masuk kedalam kawasan cagar alam. Hingga saat ini kedua oknum tersebut tidak pernah di proses secara hukum karena mengambil kayu dari dalam Kawasan Cagar Alam Morowali.

Pihak perusahaan tidak menyanggupi jika yang di butuhkan kayu besi, dengan alasan, kayu besi semuanya berada di dalam kawasan Cagar Alam Morowali. Sehingga perusahaan mengundurkan diri, dan Kepala desa Tambayoli yang bertindak sebagai pihak yang mengadakan kayu besi. Bersama Oknum Kapolsek di Soyo Jaya, kedua orang tersebut bersama-sama mempekerjakan masyarakat setempat 21


JatamersNews

Laporan Khusus

Eksploitasi yang Harus Dipertanggungjawabkan Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah telah berulang kali melaporkan tindakan ini kepada pihak BKSDA Sulawesi Tengah, bahkan Jatam Sulteng bersama Front Penyelamat Kedaulatan Rakyat (FPKR) mendaatangi kantor tersebut dengan massa agar bisa terekspose tentang kerusakan Cagar Alam Morowali, tetapi tidak ada keseriusan pihak BKSDA Provinsi untuk menyelesaikan dan menangkap para pelaku pengrusakan cagar alam. Hingga kesimpulanya bahwa tindakan harus di laporkan kepada Menteri secara langsung.

PT. Gema Ripah Pratama, yang di sebut sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan yang di keluarkan oleh Bupati Morowali Anwar Hafid pada tahun 2011, dengan wilayah konsesi seluas 145 hektar berada d i desa Tambayoli. Perusahaan ini adalah perusahaan yang beralamat di Gowa, Kompleks Hassanuddin Blok C 44. SungguminasaGowa. Sulawesi Selatan. perusahaan yang bergerak di bidang Kontraktor, Supplier, eksportir dan perdagangan umum ini, terus melakukan eksplorasi dan 22

penggalian ke arah Cagar Alam Morowali, bahkan sampai dua ratus meter ke dalam cagar alam. Sinyo Efendi. yang juga keluarga dekat dari Bupati Morowali Anwar Hafid, sering terlihat aktif menghubungi tokoh-tokoh masyarakat di kecamatan untuk melakukan sosialisasi, di tengarai juga bahwa Sinyo Efendi adalah sebagai pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut. Hal ini memperkuat dugaan keterlibatan bupati Morowali dalam

JatamersNews program MP3EI, yaitu: Nikel, bauksit, dan pasir besi. Ketiganya adalah industri bajah, yang menjadi k o m o d i ta s unggulan, dan didalamnya ada tambang: mangan, batubara, yang menjadi pelengkap karena dibutuhkan dalam proses pengolahan industri bajah. Bukan hanya ekspansi tambang di hulu, tetapi ada juga di sektor hilir. Perubahan iklim: menjadi topik yang sangat besar di seluruh pemerintahan dunia melalui PBB selama satu dekade lebih. Dan, sampai sekarang belum berhasil memitigasi perubahan iklim. Beberapa tahun belakangan, ditemukan, bahwa ternyata konversi hutan dan konversi lahan berkontribusi besar terhadap perubahan iklim, sebanyak 20% dari seluruh emisi global. Hal itu, sama dengan kontribusi seluruh armada transportasi sedunia.

Kegiatan Seperti diketahui, bahwa hutan Indonesia terbesar nomor 3 di dunia. Namun, akibat dari kebarakan hutan, ekspansi industri pertambangan, dan perkebunan kelapa sawit, maka hutan di Indonesia menjadi urutan ke empat. Asas desentralisasi, sejak era orde baru, menyebabkan keleluasaan para kepala daerah, mengeluarkan izin “semau gue�, yang mengandung unsur politik untuk menghancurkan hutan. Satu hal yang pasti, bahwa Izin-izin pertambangan sangat tumpang tindih dengan kawasan hutan atau dengan izin tambang lainnya. Penerimaan Negara dari Sektor Pertambangan Ekspansi industri pertambangan: sejarahnya cukup panjang. Ekspansi Pertambangan tidak saja terjadi di zaman sekarang. Tetapi, sudah ratusan tahun lalu. Di Kabupaten 27


JatamersNews banyak kehilangan, atas praktek yang dilakukan. Partisipasi warga atau komunitas yang menyatakan, bahwa kerusakan lingkungan telah terjadi. Tapi, kemudian itu menjadi korban yang di kriminalisasi, atas penolakan terhadap ekspansi pertambangan t e r s e b u t. Ancaman ekspansi industri ta m b a n g , s e l a l u bersandingan d e n g a n w i la y a h wilayah yang dinyatakan sebagai wilayah moratorium. Di satu sisi juga, menimbulkan pertanyaan. Ketika masuk di Taman nasional atau masuk di areal konservasi, akses masyarakat terhadap hutan, di pangkas. Kemudian, tambah dipangkas lagi, dengan masuknya proyek program REDD+.

26

Kegiatan Era globalisasi saat ini, bencana alam terus-menerus meningkat: banjir, longsor, dan lain sebagainya. Tapi, pemerintah hanya mampu bicara soal penanggulangan, tak pernah menyentuh pada p o k o k persoalan—pun t i d a k membicarakan sama sekali, soal ongkos yang d i k e lu a r k a n u n t u k penanggulangan banjir, longsor, dan bencana alam yang lain. Pemerintah, masih di kilaukan oleh pendapatan dari eksploitasi sumber daya alam, yang angkanya terus meningkat. Dalam dokument pemerintah— rencana pembangunan. Pemerintah berencana menambah bahan-bahan mentah, yang akan digali, khususnya pada komoditas utama dalam

JatamersNews pelanggengan perusakan cagar alam Morowali. Bagaimana tidak? PT. Gema Ripah Pratama dalam mengambil ore nikel telah merusak pall batas yang dibuat oleh tim BKSDA, hingga kini pall batas tersebut di rusak dan tersisa tinggal besi bekas yang masih menancap di posisi awal. Bahkan jika ditarik garis lurus, PT. GRP telah masuk merusak hutan cagar alam morowali sejauh 30 meter ke dalam cagar alam Morowali, bukan itu saja, galiangalian bekas pengambialn sampel juga terdapat didalam kawasan hingga dua ratus meter kedalam cagar alam tersebut. Tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam, bahkan turut membiarkan upaya pengerusakan hutan dan pengambilan kayu untuk tiang pancang di pelabuhan PT. Gema Ripah Pratama yang diambil dari dalam kawasan cagar alam Morowali tepatnya di diwilayah Tatari dan Busanga yang kayunya berdiameter dua puluh lima. Sebelumnya telah di jelaskan diatas, bahwa pelabuhan Ore nikel milik PT. Gema Ripah Pratama telah masuk dalam kawasan cagar alam Morowali, tetapi terus dibiarkan oleh petugas BKSDA baik

Laporan Khusus provinsi maupun yang ada d i Poso. Bahkan pihak BKSDA beberapa kali mendapatkan secara langsung perusahaan sedang beraktifitas, tetapi tidak ada teguran serius untuk menghentikan pengrusakan hutan oleh perusahaan tambang tersebut. Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah telah berulang kali melaporkan tindakan ini kepada pihak BKSDA Sulawesi Tengah, bahkan Jatam Sulteng bersama Front Penyelamat Kedaulatan Rakyat ( F P K R ) mendaatangi kantor tersebut dengan massa agar bisa terekspose tentang kerusakan Cagar Alam Morowali, tetapi tidak ada keseriusan pihak BKSDA Provinsi untuk menyelesaikan dan menangkap para pelaku pengrusakan cagar alam. Hingga kesimpulanya bahwa tindakan harus di laporkan kepada Menteri secara langsung. Pada awal Desember 2012, Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah (Jatam Sulteng) telah melaporkan perusakan Cagar Alam Morowali oleh PT. Gema Ripah Pratama dengan di sertai bukti-bukti lapangan, yang juga di dukung 23


JatamersNews oleh hampir lima puluh lima ribu orang dari seluruh dunia untuk meminta Menteri kehutanan menindak secara tegas PT. Gema Ripah Pratama. Hingga pada tanggal 25 Desember 2012, penyidik kehutanan dari Kementrian kehutanan mendatangi kantor Jatam Sulteng guna melakukan penyidikan awal dan memulai proses pengambilan Berita Acara Pemeiksaan kepada pelapor. Hingga Maret 2013, penyidik kehutanan terus melakukan upaya pencarian alamat perusahaan PT. Gema Ripah Pratama guna dilakukan pemanggilan dan penyidikan, tetapi semua alamat yang tertera dalam dokumen-dokumen yang dimiliki oleh PT. Gema Ripah Pratama mengenai keberadaan kantor perusahaan tersebut, ternyata tidak ditemukan alamat perkantoran yang dimaksud, baik yang berada di Sulawesi Selatan maupun yang berada di Jakarta. Juga aktifitas di lapangan untuk kegiatan eksploitasi berhent i total, hanya saja terdapat

24

Laporan Khusus beberapa sekuriti yang terus menjaga kantor dan beberapa peralatan berharga milik PT. Gema Ripah Pratama yang berada di desa Tambayoli. Pada bulan Februari 2013, Tim BKSDA kembali turun lapangan, kali ini bukan untuk mengecek lokasi pertambangan, tetapi sedang melakukan penggantian pall batas dari titik nol di desa Tamainusi hingga sepuluh kilometer ke arah Desa Tambayoli dan Sumara Jaya. Beberapa masyarakat mendatangi para petugas yang mengganti pall batas yang telah rusak, tetapi untuk wilayah Tambayoli pihak BKSDA tidak mau sedikit pun pergi melihat wilayah yang telah di rusak oleh PT. Gema Ripah Pratama. Dengan alasan bahwa wilayah tersebut “becek.� Masyarakat terus bertanya-tanya, karena kebanyakan pall batas yang di ganti semua berada di tempat semula yang dahulunya adalah pall batas tua, tidak ada pergeseran sedikitpun.

JatamersNews saat ini, adalah jumlah kapasitas yang dikeruk, dari tahun 2004 sampai tahun 2012. Bahkan, rencananya pada tahun 2014, akan diperbesar. Pertaanyaan kemudian adalah; diletakkan dimana agenda REDD+, sementara begitu carut-marutnya potret lahan di Indonesia? Berbicara mengenai perubahan iklim. Seluruh garis pantai di Republik ini, dinyatakan sebagai wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim: baik karena naikknya permukaan air laut, kemudian naiknya suhu bumi, dan juga sangat rentan terjadi bencana ekologis. Jika digabungkan antara Peta spasial dan hiruk-pikuk pertambangan dengan peta perubahan iklim, terlihat jelas, bahwa ketidakseriusan pemerintah untuk menempatkan perubahan iklim atau bencana-bencana yang terjadi. Tempat-tempat yang seharusnya tidak dimasuki industri pertambangan— justru sekarang bisa di masuki, karena ada komudifikasi aturan legal, kemudian didukung oleh lembaga keuangan Internasional, sehingga

Kegiatan ruang-ruang yang tadinya “haram� untuk dimasuki oleh industri pertambangan, dan bahkan Undangundang menyatakan tempat tersebut, tidak bisa dilakukan aktivitas pertambangan, sekarang hampir tidak ada tempat yang tidak bisa di tambang. Jadi, seluruh kawasan Indonesia memang sudah ditentukan sebagai wilayah konsesi pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Di Sulawesi Tengah saja ada 350 IUP. Namun, menurut data dari pemerintah pusat sebanyak 211 IUP, yang dinyatakan Clean and Clear, untuk wilayah Sulteng. Dan, itu belum termasuk Kontrak Karya (KK): PT Vale, Exon, Medco, Rio Tinto, CPM, dan Investasi asing yang lain. Maraknya kebijakan pemerintah tentang pengalihfungsian kawasan hutan, untuk industri pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Yang semuanya didasarkan pada, bagaimana mendapatkan rente dari industri pertambangan tersebut. Namun, sesungguhnya jika menghitung secara adil, maka ada 25


JatamersNews “Jatam Sulteng berupaya untuk menggali beberapa hal, sehingga platform gerakan perlawanan terhadap ekspansi pertambangan, baik di wilayah hutan maupun yang merugikan rakyat—semakin mendapatkan tempat,” kata Etal. Dalam kurung waktu lima tahun terakhir; i n d u s t r i pertambangan di Indonesia menjadi topik t e r h a n g a t. Penting kita melihat ada banyak proyek yang terkait, termasuk yang di dalamnya, proyek yang berhubungan dengan kehutanan maupun MP3EI, termasuk pula agenda-agenda mengamankan bahan galian tambang untuk di eksport ke pasar dunia.” Pada peta Indonesia; tanah di Indonesia sudah dikapling sedemikian rupa, sehingga memang ruang hidup 28

Kegiatan dan ruang ekonomi rakyat, sama sekali tak ada, atau tak diberikan kesempatan bagi rakyat, dalam melakukan pengelolaannya. Kelak kemudian, ketika investasi itu harus berjalan—seperti sebuah mesin, dimana semua lahan-lahan sudah dimasukkan dalam bank, sesuai d e n g a n k o m o d i ta s n y a masing-masing. Dari sisa hutan yang ada, k e m u d i a n p e m e r i n ta h berinisiatif untuk m e n ye la m a t k a n hutan, namun hingga saat ini belum berjalan dengan maksimal. Karena, masih terjadi tumpang tindih yang sangat luar biasa. Dua periode pemerintahan SBY, atau kurung waktu 10 tahun terakhir, telah terjadi eksplotasi sumber daya alam secara besarbesaran. Bukan hanya mineral, tetapi sumber daya energi, seperti batubara. Indikator yang kita lihat

Laporan Khusus

JatamersNews

Warga Podi, Antara Banjir Bandang dan Tambang Moh. Irsan

Podi salah satu desa yang berdiri dari tahun 1949, berada di Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una una. Data Kecamatan dalam angka (KDA) BPS 2012, jumlah penduduk Podi sebanyak 872 jiwa, Laki laki 437 jiwa dan perempuan 435 jiwa.. Rata rata penduduknya bekerja dengan prosentase sebagai berikut: nelayan 60 persen dan Petani 30 persen serta pedagang 20 persen. Desa podi sendiri terdiri dari 4 dusun, dan 7 RT. Podi, selama ini di kenal dengan dua identitas daerah yang saling bertolak belakang: banjir bandang dan hasil ikan laut. Tetapi yang lebih menonjol sekali adalah banjir bandang. Banjir bandang di Podi, tidak berbeda jauh dengan tempat lain terdiri luapan air yang sangat besar disertai dengan material ikutan dalam volume kecepatan yang sangat tinggi. Apabila hujan turun selama tiga jam warga harus waspada terhadap aliran sungai Podi, itu terlihat dari debitnya yang nampak naik perlahan-lahan hingga menjadi berubah menjadi luapan besar. Awal mula cerita banjir Bandang paling besar terjadi dalam kurn waktu Tahun

1990- 1991, banjir menghanyutkan Jembatan dan merendam seluruh rumah warga yang memaksa masyarakat mengungsi di luar Desa Podi. Keadaan genting seperti itu, pemerintah mengambil kebijakan relokasi warga Podi pada tahun 1997. Pemerintah memfasilitasi pembangunan rumah sederhana sebanyak 67 unit rumah untuk warga Podi, sekarang ini menjadi dusun dua. Keseluruhan menghabiskan anggaran kurang lebih 500 juta. Banjir besar kedua terjadi pada tahun 2005 dengan menghanyutkan jembatan dan rumah warga. Pemerintah kembali melakukan relokasi yang kedua terhadap warga pada tahun 2007 di dusun empat dengan membangun 272 rumah, yang sekarang masuk di dusun empat (4) wilayah Desa Podi. Tapi ironi melanda warga Podi, pada bulan September 2012, pemerintah Kabupaten Tojo Una-una memberikan konsesi tambang pada PT Arthaindo Jaya Abadi melakukan penambangan secara mendadak di Desa Podi. Konsesi itu diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tojo Unauna No. 188.45/115//DISTAMBEN. 25


JatamersNews Tanggal 3 April 2012, tentang Perubahan atas keputusan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Biji Besi kepada PT Adiguna Usaha Saemesta menjadi Izin Usaha pertambangan Eksplorasi Biji Besi Kepada PT Arthaindo Jaya Abadi dengan luas 5.000 hektar di Kecamatan Tojo dan Kecamatan Ulubongka kabupaten Tojo una una. Sebuah perusahaan tambang y a n g beralamat di Gedung w i s m a metropolitan II, Lantai 6, Jl. Jendral sudirman Kav 29-31 Rt, Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan. Aktivitas Pertambangan yang dilakukan oleh PT Arthaindo Jaya abadi mengalami banyak masalah di Desa Podi. Dimulai dari titik pusat aktivitas yang hanya berjarak satu kilometer dari perkampungan khususnya dusun dua Podi, kampung relokasi banjir pertama. Beberapa dampak dari aktivitas tersebut air minum mulai tercemar berwarnah merah, dan tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Sekitar 20 tempat kebun warga dirusak oleh aktivitas perusahaan. 26

Laporan Khusus Buldoser Arthaindo menggusur kebun warga tanpa proses pamitan pada petani pemilik kebun. Warga pun resah, karena makin hari kebun kakao dan durian mereka makin tergusur. Warga Podi yang terdiri dari petani dan nelayan, pada bulan Januari 2013, telah melakukan aksi protes untuk menghentikan pekerjaan perusahaan tambang. Warga menuntut perusahaan menutup tambang karena dampaknya sudah mulai terasa. Apalagi sekarang musim hujan, ada tidaknya tambang, banjir akan datang tanpa ada peringatan dini. Untuk diketahui, bila Sungai Podi melupa, jalur transportasi lintas Sulawesi yang menghubungkan Kota Makassar, Manado, Palu dan Kota Luwuk lumpuh total. Hasilnya dilakukan pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Unauna antara perusahaan dan masyarakat Podi. Kesimpulannya dibuat keputusan bersama untuk menghentikan sementara pekerjaan perusahaan sebelum izin ekspor di keluarkan oleh Pemda. Tetapi hanya berselang satu hari, selembar izin ekspor diterbitkan oleh pemerintah dengan tujuan agar Arthaindo tetap melanjutkan aktivitas pertambangan. Masyarakat Podi dengan ketidaktahuannya atas mekanisme dan birokrasi yang rumit dibuat kebingungan dengan kebijakan itu. Mereka terdiam tetapi bukan pasrah, warga Podi hingga kini masih memikirkan cara lain dan berdiskusi melawan praktek pertambangan kapitalistik di wilayah Podi.

JatamersNews

Kegiatan

Catatan Seminar: Ekspansi Tambang: Antara Perubahan Iklim dan Penerimaan Negara “Jatam Sulteng berupaya untuk menggali beberapa hal, sehingga platform gerakan perlawanan terhadap ekspansi pertambangan, baik di wilayah hutan maupun yang merugikan rakyat—semakin mendapatkan tempat,� kata Etal Di awal tahun 2013, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulteng melaksanakan kegiatan Seminar Awal tahun, dengan tema: Ekspansi Tambang: Antara perubahan Iklim dan Penerimaan Negara. Rabu, 6 Februari 2013, di Hotel Central jl. Monginsidi Palu. Pada prinsipnya, kata Etal Douw, Direktur Jatam Sulteng, bahwa Jatam Sulteng melihat, ada begitu banyak kejanggalan, dari proses ekspansi pertambangan di Sulawesi Tengah. Dalam Satu tahun terakhir, massifnya ekspansi pertambangan, yang tidak segan-segan menyingkirkan dan menembaki rakyat. Sehingga, hal ini adalah suatu kecenderungan Negara, yang kemudian memback-up investasi pertambangan.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, Jatam Sulteng mencatat 10 rakyat di tembaki, karena melawan investasi: perkebunan sawit dan pertambangan. Dan, tidak kurang dari 98 orang di kriminalisasi karena menolak tanahnya di rampas, baik tanah adat maupun tanah-tanah yang bersertifikat. Di Sulawesi Tengah, terdapat 350 Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang hampir 80% berada di kawasan hutan, dan celakanya, tidak ada satupun Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), atau alih fungsi kawasan hutan, yang dikantongi oleh investor pertambangan. Ini ada apa? Sehingga, perlu dilihat secara dalam. Dan, seperti apa peranan Dinas Kehutanan kita dalam menjaga hutan?

27


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.