Jatamers 2016

Page 1

Edisi II Tahun 2016

JatamersNews

www.jatamsulteng.com

Jatam Sulteng

@JatamSulteng


JatamersNews Penanggung Jawab : Syahrudin Ariestal Douw, SH. Pimpinan Redaksi : Marianto S Redaktur Pelaksana : Ramadhani. Sekretaris : Susanti Idris. Bendahara : Rahma. Dewan Redaksi : Aristan, Isman, SH, Moh. Hamdin, Amran Tambaru, Dedi Irawan. Kontributor : Moh. Amirudin A, Moh. Taufik, Adriansa, Moh. Tauhid.

JatamersNews

Serba Serbi

Sigi, dan Tojo Una-Una. Selebihnya masih kurang memberikan informasi.

pemerintah Morowali menaruh

Melakukan pendampingan korban, memfasilitasi pembangunan institusi berbasis korban ditingkat komunitas, dan berjuang hak masyarakat adat dan perempuan.

informasi yang diajukan. Akhirnya, sengketa melalui Komisi Informasi Publik menjadi pilihan, dan pemerintah

Salam lestari. Puji syukur Alhamdulillaah atas terbitnya bulletin terkait tata kelola hutan dan Lahan di Sulawesi Tengah, atas kerjasama antara Koalisi Yayasan Tanah Merdeka-Jatam Sulteng, bersama The Asia Foundation. Sebagaimana diketahui bersama, carut marut tata kelola hutan dan lahan di Sulawesi Tengah didominasi oleh dua sektor: Perkebunan dan pertambangan. Dua sektor ini telah menjadi primadona selama bertahun-

kecurigaan atas upaya permintaan

setelah adanya sengketa informasi tersebut dengan terpaksa memberikan data/informasi yang dibutuhkan. Hingga sekarang Morowali telah mencabut 98 Izin dan yang tersisa pertambangan.

adalah 55

Izin

tahun. Sulteng, dengan luas 6,2juta hektar ini adalah tanah kaya dengan sumber daya alam. Sawit tumbuh subur, pun tanahnya penuh dengan mineral dan gas. Investor datang berduyun-duyun. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan data jumlah Izin Usaha Perkebunan, yakni 36 IUP. Juga jumlah Izin Usaha Pertambangan sebanyak 255 IUP.

melakukan eksploitasi

karena

terkendala dengan belum adanya Morowali contohnya, walaupun secara keseluruhan sangat terbuka kepada masyarakat sipil, tetapi pada awalnya

JATAM Sulteng adalah organisasi non pemerintah yang bekerja untuk meluaskan informasi dan advokasi dampak-dampak negatif industri tambang.

Salam Redaksi

ini kedua perusahaan berhenti

Kabupaten Tojo Una-una pun demikian, saat ini perusahaan pertambangan yang ada berjumlah

smelter pemurniaan. Dan jumlah setoran dana reklamasi hanya Rp. 250 juta. Kebebasan informas di harapkan menjadi spirit demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawap secara bersamaan. Kebebasan informasi, di satu sisi harus mendorong akses publik terhadap inf romsi secara luas. Sementara di sisi lain, kebebasan inf ormasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategi.

28, dari ke 28 Perusahaan tersebut yang resmi melakukan aktiv itas eksploitasi terdapat dua perusahaan, diantaranya adalah PT. Artaindo Jaya Abadi dan PT. Ina Touna Mining, saat 19


Serba Serbi

JatamersNews Dalam tata Kelola Hutan dan Lahan,

Di Sulawsei Tengah, sejak Tahun 2009

banyaknya Izin Pertambangan dan

hingga 2014 terdapat 543 Izin

Perkebunan skala besar menyebabkan ruang-ruang hidup rakyat dicaplok secara sepihak. Dari

Pertambangan, dari angka tersebut, setelah melakukan permohonan inf ormasi mengenai semua

prilaku investasi yang sejak awal tidak terbuka, menyebabkan

persyaratan pertambangan tersebut, lebih banyak yang memiliki masalah.

perlawanan

atas

Akibatnya pada April 2016, jumlah Izin

investasi yang menggusur juga meningkat. Akhirnya, kriminalisasi

tersebut berkurang menjadi 255 secara keseluruhan sisanya

terhadap mereka yang melawan perampasan lahan setiap tahun mengalami peningkatan.

pemerintah telah resmi mencabut Izinizin perusahaan.

masyarakat

Untuk itu, dalam upaya pembangunan dan tuntutan keterbukaan informasi,

Upaya meminta informasi bukan hal yang mudah, awalnya masyarakat sipil yang terlibat dalam NGO berkirim surat

diharapkan kedepan upaya kriminalisasi pejuang agraria menjadi berkurang. Informasi yang diminta

mengani kebutuhan informasi tentang pertambangan, kawasan hutan dan juga perkebunan, dari tindakan

oleh masyarakat menganai kawasan hutan, pertambangan dan

tersebut, banyak juga pemerintah daerah yang belum memberikan

perkebunan saat ini bukan lagi hal

informasi secara menyeluruh sesuai

yang terlarang. Dengan demikian pemerintah mengakomodir setiap

permintaan. Kabupaten yang secara umum baik dalam hal keterbukaan

adanya permintaan informasi oleh masyarat yang membutuhkan.

informasi adalah Morowali, Kota Palu,

18

JatamersNews

Pengantar Redaksi

Sumber daya alam memang harus diolah. Namun, peruntukan manfaat dan cara pengelolaan sumber daya alam itu harus mengikuti kaidah keadilan, partisipatif dan berwawasan lingkungan. Bulletin ini berisi tentang hasil kerja-kerja YTM-Jatam dalam usaha-usaha mendorong penyelamatan sumber daya alam dalam kurun dua tahun terakhir. Bulletin kali ini berisi beberapa tema, yakni uji keterbukaan akses informasi terhadap dokumen publik di SKPD. Update informasi pertambangan di Sulawei Tengah dan juga berisi laporan investigasi reklamasi pasca tambang. Semoga bulletin dapat memberi manfaat kepada kita semua, dan dapat menjadi media publikasi dalam mendorong TKHL yang lebih baik di Sulawesi Tengah.. Selamat Membaca...

3


JatamersNews

JatamersNews

Serba Serbi

Keterbukaan menghambat proses pembangunan. I n f o r m a s i Tuntutan keterbukaan informasi, Publik menjadi menjadi penting dalam hal tata kelola p e n t i n g memperbaiki sebagai upaya pemerintahan. Sehingga dengan m em b a ng u n adanya keterbukaan inf ormai g o o d memperkuat peran dan pelibatan governance, ditengah keterpurukan masyarakat sipil dalam mengontrol tata kelola pemerintahan. Korupsi kinerja pemerintah. disemua sektor merajalela, sehingga 4

17


JatamersNews

Teropong

amanat pasal 100 Undang-undang

ditinggalkan begitu saja tanpa

nomor 4 tahun 2009 tentang

reklamasi dan pasca tambang,

Pertambangan

dan

manf aatnya untuk memulihkan

Batubara, serta pasal 33 Peraturan

kembali lingkungan, mengurangi

Pemerintah nomor 78 tahun 2010.

potensi

Mineral

Melalui Koalisi YTM dan JATAM Sulteng, kami sedang mendorong Gubernur untuk membuat Pergub

bencana alam

JatamersNews

Laporan Utama

serta

memanfaatkan uang rekalamasi pasca tambang sesuai dengan peruntukannya.

mengenai penyelamatan wilayahwilayah

16

bekas

galian

yang

Dalam kurun tujuh tahun belakangan, E k s p a n s i pertambangan di Sulawesi Tengah berlangsung masif.

Sedangkan berdasarkan status IUP, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Tengah mencatat sebanyak 127 IUP operasi produksi, dan sisanya baru eksplorasi.

Tercatat, sejak tahun 2009 hingga Februari 2014 jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batubara di provinsi ini mencapai 443 izin. IUP sebanyak itu hampir menyebar di seluruh kabupaten/kota kecuali Kabupaten Banggai Kepulauan.

Sedangkan menurut laporan investigasi lapangan Konsorsium Yayasan Tanah Merdeka (YTM) dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah menyebut sebaran IUP operasi produksi masif terutama di tiga kabupaten yakni; Kabupaten Banggai, Kabupaten 5


JatamersNews Morowali dan Kabupaten Tojo Una-una. Di Kabupaten Banggai terdapat 6 IUP, Morowali sekitar 24 IUP dan Tojo Unauna sebanyak 2 IUP yang telah beraktivitas mengeruk nikel dari perut bumi. Pada Februari 2014 silam, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) merilis hasil koordinasi dan supervisi (Korsup) pengelolaan pertambangan Minerba terkait status seluruh izin konsesi tambang di Sulawesi Tengah. Dalam laporannya, jumlah sebanyak 443 izin sebagian bermasalah karena tidak memenuhi standar Clear and Clean (C&C). Dari keseluruhan IUP yang telah terbit, ada sebanyak 199 izin atau sekitar 45 persen bermasalah karena tidak memenuhi standar C&C. Sehingga IUP yang bermasalah tersebut sebagian besar dicabut oleh pemerintah. Bersamaan dengan itu, pada bulan Februari 2014, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan terkait pelarangan ekspor raw material ke-luar Indonesia terhadap perusahaan 6

JatamersNews

Laporan Utama

Teropong

tambang yang telah melakukan operasi produksi. Pemerintah mendorong setiap perusahaan tambang untuk membangun p a b r i k pemurnian, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan

Dari 14 perusahaan tersebut, hanya

belum dimanfaatkan berdasarkan

ada tiga perusahaan yang melakukan

kebutuhannya. Lahan-lahan yang

kegiatan

ditinggalkan

re kl a m a si

o l e h

p a s c a

perusahaan

tambang,

setelah

s a l a h

diberlakukan

satunya yaitu

Moratorium

nilai tambah dari sektor industri tambang di Indonesia karena dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja.

P

.

pengiriman

Anugerah

bahan

Sakti Utama. Walaupun dalam

m en t ah ,

kenyataannya, perusahaan ini tidak

seharusnya pemerintah menginisiasi

mengikuti kaidah-kaidah reklamasi

agar lahan-lahan tersebut segera

Atas kondisi tersebut, karena belum berstatus C&C dan tidak mampu membangun pabrik pemurnian,

yang baik. Salah satunya, lubang

direklamasi, baik dengan cara

galian tidak dikembalikan struktur

memerintahkan perusahaan yang

tanahnya telebih dahulu.

sempat melakukan eksploitasi

sebagian besar perusahaan tambang di Sulawesi Tengah malah pergi begitu saja dengan tidak melakukan reklamasi di bekas wilayah eksploitasinya. Padahal kewajiban untuk melakukan pemulihan kembali terhadap lahan bekas tambang telah diatur secara tegas dalam UU Minerba No 4 tahun 2009. Di mana, setiap pemegang izin eksplorasi

T

ataupun jika perusahaan-perusahaan Dana Reklamasi dan pasca tambang berdasarkan hasil

inv estigasi

ditemukan berada dalam Bank pemerintah yang disimpan dalam rekening bersama . Dana jaminan reklamasi dan pasca tambang yang

tersebut tidak melaksanakan atau menghilang, maka pemerintah dalam hal ini gubernur segera mencabut izin dan kemudian menunjuk pihak ketiga untuk melakukan kegiatan reklamasi. Hal tersebut sudah sesuai dengan

disetorkan oleh perusahaan tersebut 15


JatamersNews

Teropong

JatamersNews maupun operasi produksi wajib melakukan reklamasi pasca tambang sebagai bentuk tanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang disebabkannya. Pasal 99 UU Minerba menyebutkan, setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi. Sedangkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (“PP 78/2010�), Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang. Reklamasi dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi. Dari pengamatan langsung TIM Investigasi Konsorsium YTM-JATAM Sulteng di lapangan, sebagian besar perusahaan tambang yang telah operasi produksi tidak melakukan kewajiban reklamasi. Di sisi lain, pemerintah sebagai pihak yang berwenang belum terlihat mengupayakan solusi atau menindak tegas terhadap perusahaan

14

Laporan Utama yang mangkir tidak melakukan reklamasi pasca tambang tersebut. Pengelolaan pasca tambang di Sulawesi Tengah sejauh ini telah meninggalkan puluhan lubang tambang bekas galian yang tidak dipulihkan. Akibatnya akses masyarakat terhadap lahan pasca tambang menjadi penuh resiko yang dapat mengancam keselamatan jiwa, kesehatan dan tingkat risiko bencana alam. Tingkat kerugian yang dialami oleh masyarakat terutama berkaitan dengan biaya sosial untuk pemulihan lingkungan secara menyeluruh. Pengelolaan pasca tambang sejauh ini tidak terkoordinasi dengan baik dengan pemerintah daerah akibat tidak adanya regulasi daerah yang tegas. Selain itu dampak yang ditinggalkan tambang adalah efek yang sangat merugikan terhadap manusia, tanah, air, tanaman dan hewan. Secara umum, terkait dengan lokasi tambang yang ditinggalkan atau pasca tambang memiliki konsekuensi lingkungan pada perubahan land scape berupa lubang 7


JatamersNews yang tidak terpakai, lubang yang terkontaminasi oleh tailing atau limbah pembuangan fasilitas. Selain itu, dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan bagi masyarakat yang bekerja dan kondisi tanah yang tidak produktif akibat perubahan vegetasi (WEGEI, 2010).1 Kewenangan Gubernur dalam kuasa dan Monitoring pengelolaan sumber daya alam (SDA) merupakan peluang bagi penyelenggaraan koordinasi pasca tambang menjadi lebih baik. Prinsipprinsip Good Governance dapat diterapkan sebagai standar penilaian pengelolaan lingkungan, social, ekonomi dan budaya untuk melahirkan suatu regulasi yang bersifat instruktif, terkait pengelolaan pasca tambang. Pelaksanaan reklamasi pasca tambang di Sulawesi Tengah perlu mendapat perhatian besar. Lubang-lubang bekas

Laporan Utama tambang yang dibiarkan terbengkalai dapat menjadi persoalan serius, misalnya dapat berakibat banjir karena hilangya resapan air. Meskipun secara nasional telah ada ketentuan yang mengatur persoalan ini seperti UU Minerba dan PP 78 tahun 2010 tetapi di daerah belum maksimal dilaksanakan. Dengan begitu penting mendorong Peraturan Gubernur di Sulawesi Tengah untuk menjawab problem kronis rusaknya lingkungan seperti di atas.

JatamersNews

Teropong

Hasil Investigasi pada tahun 2016

menjadi lahan rusak dan berlubang

ditemukan fakta sebagai berikut; di

akibat eksploitasi.

Kabupaten Banggai terdapat 6

Salah satu fokus kerja kami adalah

(enam) perusahaan yang melakukan operasi produksi, di Tojo Una-una terdapat 2 (dua) perusahaan yang

mendorong adanya upaya reklamasi agar lahan-lahan tersebut dipulihkan kembali atau ditanami dengan

sempat melakukan eksploitasi dengan

tanaman hutan-

mengirimkan bahan

agar fungsinya

mentah keluar, dan di

s e b a g a i

Morowali terdapat 24

penyanggah

1

http://www.wgei.org/wp-content/uploads/2015/10/ 2010_wgea_Mining_Guide_A4_web.pdf (Diakses 10 Mei 2016)

(dua puluh empat)

kehidupan,

perusahaan yang juga

minimal dapat

m e l a k u k a n

k e m b a l i

eksploitasi.

m e n j a d i

Dari aktivitas tersebut

w i l a y a h

terdapat lubang-lubang bekas galian

resapan air.

yang ditinggalkan begitu saja tanpa ada upaya mereklamasi bekas galian tersebut. Lubang-lubang itu telah merubah topograf i lahan, yang menyebabkan kerawanan terhadap

Berdasarkan hasil investigasi, berikut daftar nama-nama perusahaan dan hasil analisis luas reklamasi berserta data jaminan reklamasi di tiga kabupaten tersebut :

bencana alam, karena hutan sebagai wilayah resapan air, telah beralih 8

13


JatamersNews

Teropong

Berdasarkan amanat Pasal 103

bahan mentah

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

keluar. Hingga

tentang Mineral dan Batu Bara, setiap

berdampak

perusahaan diwajibkan membangun

p

pabrik pengolahan dan pemurnian

berehent inya

dalam negeri, hal tersebut untuk

semua aktivitas

menambah pendapatan Negara dari

perusahaan

sektor mineral. Seiring dengan

pertambangan di Indonesia, termasuk

amanat tersebut, pemerintah resmi

di Sulawesi Tengah.

melakukan moratorium pengiriman 12

a

d

a

JatamersNews

Laporan Utama

Booming Nikel di Sulawesi Tengah

yang tersebar di seluruh Kabupaten Se- Sulawesi Tengah.

pada tahun 2009 ditandai dengan laju pemberian

Sejak dilakukan Koordinasi dan Suvervisi yang dipimpin langsung

izin oleh kepalakepala Daerah tidak bisa terkontrol. Tercatat, 534 jumlah Izin Usaha Pertambangan diluar bahan galian pasir dan batu

oleh Komisi pemberantasan Korupsi (KPK), jumlah IUP makin berkurang. Sebab, ditemukan adanya fakta tumpang tindih perizinan dengan kawasan hutan maupun dengan perusahaan tambang yang lainnya, selain itu juga, ditemukan ada banyak 9


JatamersNews

Laporan Utama

perusahaan yang tidak memiliki

isu pertambangan. Langkah tersebut

kelayakan dokumen serta tidak membayarkan kewajibannya kepada

dilakukan oleh Gubernuratas desakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tercatat hingga April 2016,

pemerintah. Desember 2014 setelah korsub Minerba dilakukan, jumlah IUP mineral yang ada secara keseluruhan menurun drastis. Tercatat IUP yang kategori CNC 244 dan Non CnC 199. Yang secara keseluruhan adalah 443. Seiring dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam mengeluarkan perizinan beralih pada pemerintah Provinsi, hal tersebut mengakibatkan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus melakukan ev aluasi perizinan yang secara langsung juga mendengarkan masukan dari NGO yang focus pada 10

JatamersNews

Laporan Utama

perusahaan yang berkategori CNC ada 168, sedangkan 26 Izin dalam kateori pengusulan untuk dilakukan CNC, serta 61 Izin belum tercatat sama

sekali

s e b a g a i perusahaan yang CNC. Jadi, secara

Berdasarkan tabel diatas, Pemerintah provinsi seharusnya lebih

pemerintah untuk lebih mengefektifkan kerja pemerintah

terbuka lagi kepada masyarakat sipil

keseluruhan jumlah IUP di Sulawesi

yang konseren melakukan advokasi lingkungan dan pertambangan,

dalam hal menata kelola lahan-lahan tambang yang bermasalah. Sehingga

Tengah ada 255 IUP.

misalnya pemerintah harus menjelaskan secara terbuka perusahaan mana saja yang belum

Dari

sisi

penerim aan Negara, berdasarkan jumlah IUP yang ada. Pada Tahun masih terlihat bagaimana perusahaan tambang di Sulawesi Tengah tidak patuh dalam pembayaran, ketidak patuhan tersebut mengakibatkan kerugian Negara yang cukup signifikan.

melaksanakan kewajibannya, sehingga dengan demikian, dorongan untuk mencabut izin maupun

dengan demikian, kontrol atas penggunaan hutan lebih baik, dan bisa mendorong perlindungan kawasan hutan Sulawesi Tengah pada arah yang lebih baik dan menguntungkan masyarakat Sulawesi tengah khususnya.

memblack list pelaku usaha tersebut bisa lebih efektif. Untuk itu selaku masyarakat sipil (NGO) pada intinya siap membantu

11


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.