WARTA BURUH MIGRAN NOMOR XII EDISI FEBRUARI 2012

| Edisi XII | Februari 2012

Warta Buruh Migran Klik www.buruhmigran.or.id Salam Redaksi

Yogyakarta

Kebijakan BNP2TKI melalui Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor PER.04/KA/V/2011 tentang Petunjuk Teknis Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja Secara Perseorangan menjadi polemik bagi BMI di beberapa negara penempatan.

Kebijakan tersebut berbunyi ”Calon TKI Perseorangan tidak dibenarkan bekerja pada pengguna perorangan atau rumah tangga tetapi bekerja pada pengguna berbadan hukum.”.

Gayung pun bersambut, kebijakan BNP2TKI diikuti oleh KJRI Hong Kong melalui Serat Edaran (SE) No 2524 dan Sistem Online. Apa motivasi dibalik kebijakan tersebut?. Pada dasarnya kebijkan penolakan kontrak mandiri banyak merugikan BMI. Buruh Migran harus mengurus perpanjangan kontrak kerja atau kontrak baru setelah terkena PHK melalui PPTKIS. Secara otomatis mereka (BMI.red) harus berhadapan dengan potongan gaji hingga 7 bulan lamanya.

Pada edisi ini redaksi Warta Buruh Migran akan memperbincangkan persoalan kontrak kerja mandiri.

Catatan Fera Nuraini dan Rahim Sitorus akan melengkapi pengetahuan kita tentang polemik kontrak kerja mandiri.

Selamat membaca.

Tim Redaksi Penanggung Jawab Yossy Suparyo Muhammad Irsyadul Ibad Pimpinan Redaksi Fika Murdiana Tim Redaksi Muhammad Khayat Fathulloh Sindy Nur Fitri Kontributor Fera Nuraini Tata Letak Wahyu Widayat N Ilustrator Irvan Muhammad

Dokumentasi PSD-BM

Diskusi

“Media Advokasi Buruh Migran” Oleh: Fika Murdiana R Kamis, 23 Februari 2012 Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSDBM) menggelar diskusi terkait media advokasi buruh migran dalam rangkaian acara Jagongan Media Rakyat 2012 di kampus Akademi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD). Dalam diskusi kali ini, PSDBM sengaja mengambil tema media advokasi karena media mempunyai peran penting untuk membantu perjuangan buruh migran.

Diskusi ini turut menghadirkan Fathulloh pegiat PSDBM, Akhmad Fadli dari Pusat Teknologi Komunitas Mahnetik Cilacap, Lily

Alamat Redaksi Jl.Veteran Gg.Janur Kuning No.11A Pandean Umbulharjo Yogyakarta, Telp/Fax:0274-372378 E-mail:redaksi@buruhmigran.or.id Twitter: @infoburuhmigran Facebook: buruh migran Portal: http://buruhmigran.or.id Penerbitan buletin ini atas dukungan:

Purwani pegiat SERUNI Banyumas, dan Cindy Nur Fitri selaku moderator diskusi.

Sesi awal diskusi diawali oleh pemutaran film dokumenter berdurasi 16 menit tentang pendampingan buruh migran di Cilacap yang dilakukan oleh LAKPESDAM NU. Kemudian dilanjutkan diskusi singkat terkait film dan sharing terkait media yang selama ini digunakan oleh PSDBM. Fathulloh memantik diskusi dengan cerita seputar pengalaman PSDBM menggalang komunitas BMI di dunia maya untuk bergerak dan mengambil peran dalam menyuarakan isu-isu

Seluruh tulisan dan foto dalam buletin ini dilisensikan dalam bendera Creative Common (CC). Siapapun bisa mengutip, menyalin, dan menyebarluaskan sebagian atau keseluruhan tulisan dengan menyebutkan sumber tulisan dan jenis lisensi yang sama, kecuali untuk kepentingan komersil.

Halaman 1 | Warta Buruh Migran | Februari 2012

buruh migran dan penanganan kasus. Sementara itu, Lili Purwani sebagai praktisi advokasi buruh migran mengungkapkan peran penting media dalam perjuangan buruh migran. [ ]

02 | Sekilas Peristiwa Hong-Kong

Taiwan

BMI ABK di Taiwan, Keluhkan Pemerasan Agen Oleh: Atin Safitri

Minggu (29/01/12), beberapa ABK bertemu dengan Atin Safitri, Ketua ATKI Taiwan di sebuah stasiun di Taipei dan mereka mendiskusikan permasalahan yang sedang dihadapi. Tumijan (26), menceritakan soal perusahaan agen tenaga kerja yang pernah meminta uang jaminan padanya. Ketika masuk PT. Nuraini Indah Perkasa di Jakarta, Tumijan harus membayar biaya sebesar 7 juta Dokumentasi Fera Nuraini

rupiah.

BMI Hong Kong Kembali Demo di Depan KJRI Oleh: Fera Nuraini

Minggu, 26 Februari 2012 sekitar 70-an Buruh Migran Republik Indonesia (KJRI) di Hong Kong untuk berunjuk rasa

menuntut

diberlakukannya

kontrak

mandiri,

mencabut sistem online, Surat Edaran (SE 2524), stop pelarangan menunggu visa di Macau atau China serta izinkan BMI untuk pindah PPTKIS atau agen dan menurunkan biaya penempatan.

Meski udara dingin namun tidak menyurutkan semangat BMI untuk terus menuntut KJRI sebagai perwakilan pemerintah Indonesia di Hong Kong yang selama ini dinilai sangat merugikan BMI. Cerita tentang rumitnya pengurusan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) juga masih terus menimpa BMI yang pulang ke tanah air. Tingginya biaya yang dibebankan agen kepada BMI saat pindah majikan dan pelayanan KJRI yang tidak memuaskan terus menjadi sorotan BMI. KTKLN yang katanya gratis namun nyatanya harus bayar Rp 700 ribu lebih. Dan seperti biasanya tidak ada satu pun staf dari KJRI yang turun untuk menemui BMI. Demo akan terus dilakukan setiap Minggu sampai tuntutan ini dipenuhi dan berpihak kepada BMI. [ ]

Dokumentasi Atin Safitri

Indonesia (BMI) kembali mendatangi Konsulat Jenderal

Selain itu, ia masih harus membayar potongan setiap bulannya dengan perhitungan utang bank sebesar Nt.5500 atau sekitar Rp.1.644.500 selama 12 bulan.

Setelah mendapat penawaran kerja di Taiwan, Tumijan dimintai uang jaminan oleh PT. Nuraini Indah Perkasa sebesar 15 juta rupiah, dengan alasan setelah 3 bulan di Taiwan ia tidak bermasalah, uang jaminan tersebut akan dikembalikan. mintai uang jaminan 15 juta, bagaimana saya bisa membayar?, Tetapi karena saya sangat membutuhkan pekerjaan itu, terpaksa saya jual sepeda motor sehargal 5 juta dan kekurangan 10 jutanya, saya pinjamkan dari uang koperasi dengan bunga Rp.300.000 perbulan. Saat saya hanya diberi kwitasi dengan nominal 13 juta, PT tampak bertele-tele

menjawabnya.�

berbincang dengan Atin Safitri. [ ]

Halaman 2 | Warta Buruh Migran | Februari 2012

tutur

Tumijan,

saat

03 | Sekilas Peristiwa

Dokumentasi PSD-BM

Banyumas

Keterlibatan Seruni dalam sosialisasi Gerakan Desa Membangung yang digalang desa-desa di Wilayah Banyumas ini merupakan bagian dari upaya melibatkan desa dalam pengawasan migrasi. GDM yang diinisiasi secara partisipatif oleh pemerintah desa diharapkan dapat lebih memperkuat kapasitas pengelola desa, termasuk dalam penanganan buruh migran. [ ]

Seruni Sosialisasikan Isu Cilacap

TKI Kepada Aparat Desa Oleh: Muhammad Irsyadul Ibad

Isu buruh migran atau yang dikenal dengan sebutan tenaga kerja Indonesia (TKI) menjadi isu penting pedesaan. Desa menjadi

unit

pemerintahan

terkecil

yang

terhubung

BM Cilacap Dikabarkan Meninggal di Singapura Oleh: Muhammad Ridlo Susanto

langsung dengan kelompok pekerja yang rentan ini. Desa secara tidak langsung dilibatkan dalam soal migrasi, seperti

CILACAP - Buruh Migran Indonesia (BMI) asal Dusun

amanat Undang-undang No 39 tahun 2004 tentang Tata

Klepusari,

Laksana penempatan TKI. Situasi tersebut menyebabkan

Cilacap, Jawa Tengah, bernama Siti Marsinah binti

perangkat desa harus terlibat secara aktif dalam usaha

Sanwarjo dikabarkan meninggal karena gantung diri di

mengawal migrasi warga untuk bekerja di luar negeri.

Singapura.

Itulah sepenggal cuplikan diskusi dan sosialisasi penanganan

Keluarga mengaku mendapat kabar meninggalnya Siti

buruh migran yang disampaikan oleh Paguyuban Peduli

dua

Buruh Migran dan Perempuan Seruni Banyumas pada

menyebutkanb Siti dikabarkan meninggal Ahad lalu

lokakarya Gerakan Desa Membangun (GDM) di Desa Beji,

(05/02/12). Diinformasikan pula, Jumat pekan ini

Kedungbanteng, Banyumas (19/02/2012).

jenazah almarhumah akan tiba di rumah duka.

Narsidah Sanwi (34), pegiat Seruni, turut mengungkap

“Jenazah Siti kabarnya masih berada di Jakarta,” kata

perlunya keterlibatan aparat desa dalam penanganan kasus

ayah Siti, Sanwarjo, Kamis (09/2).

TKI. Keterlibatan aparat desa untuk penyelesaian kasus akan

Keluarga mengaku tidak mendapat firasat apapun

memberikan

terkait kematian Siti. Pasalnya, selama di Singapura, Siti

efek

berbeda

kepada

pihak

yang

hari

Desa

yang

Pahonejan

lalu.

Kecamatan

Informasi

Majenang,

awal

tersebut

bertanggungjawab, seperti calo dan pelaksana penempatan

mengabarkan baik-baik saja.

tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS).

“Kami jadi kaget, kok tiba-tiba ada berita buruk seperti ini,” tutur Sanwarja.

“Kalau ada kasus seperti pemalsuan, langsung saja

Keluarga meminta agar jenazah Siti diotopsi untuk

laporkan ke polisi. Ini agar ada efek jera dan agar institusi

mengetahui penyebab kematian sebenarnya. Dengan

desa dihormati,” ungkap Narsidah tegas menggapi uraian

demikian, apapun yang terjadi keluarga akan lega. Kalau

kasus dari salah satu desa yang tidak ditindaklanjuti ke

pun benar Siti meninggal gantung diri, keluarga bisa

kepolisian.

menerima dengan ikhlas. [ ]

Halaman 3 | Warta Buruh Migran | Februari 2012

04 | Kajian

Kritik Atas SE No 2524 dan Sistem Online di Hong Kong Oleh: Fera Nuraini

Sitem online diterapkan sejak Maret 2011, sistem online

Sebagai penguat upaya penerapan sistem online

merupakan

ditetapkan

tersebut, pada 14 Oktober 2011 lalu, KJRI mengeluarkan

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong

sebuah Surat Edaran (SE) nomor 2524 yang ditujukan

sistem

komputerisasi

yang

untuk mengikat Perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan agen di Hong Kong. Melalui sistem tersebut, PPTKIS wajib mengirimkan data-data para TKI yang akan dikirim ke agen di Hong

kepada Asosiasi PPTKI Hong Kong (APPIH) sebagai mitra kerja pemerintah dalam urusan pelaksana penempatan TKI. Surat ini bertujuan mengatur para agen antara lain:

Kong melalui komputer dalam jaringan (daring/online), begitu juga sebaliknya.

1. Dilarang menggunakan dan atau bekerja

sama

dengan sub agen Menurut Bambang Susanto, Konsul pelayanan warga di

2. Tidak mengambil TKI dari satu agen ke agen lain

KJRI Hong Kong, sistem ini bertujuan untuk memudahkan

atau dari PPTKIS satu ke PPTKIS lainnya yang

KJRI memantau PPTKIS dan agen yang melanggar

tidak sesuai ketentuan

ketentuan dan agar lebih mudah melacak keberadaan TKI ketika

keluarga

mencari.

Berbeda

dengan

versi

pemerintah, TKI di Hong Kong lebih melihat sistem ini akan banyak merugikan mereka. Keberadaan sistem online akan membuat TKI tidak diperbolehkan pindah dari PPTKIS dan agen di mana ia ditempatkan selama 2 tahun pertama bahkan mungkin selamanya.

Halaman 4 | Warta Buruh Migran | Februari 2012

3. Tidak memindahkan TKI dari satu agen ke agen lain atau dari PPTKIS satu ke PPTKIS lain 4.

Tidak melakukan overcharging dalam proses pembaharuan penempatan

kontrak atau

atau

pada

pemindahan

TKI

proses pada

majikan baru 5. Tidak menitipkan atau mengirimkan TKI menunggu visa di Macau atau China

untuk

05 |Kajian Melalui SE 2524, KJRI Hong Kong meminta kerja sama para

tetap HK$21.000 atau sekitar 24 juta rupiah dan bukan

agen yang terdaftar di KJRI dan anggota Asosiasi PPTKI

HK$15,000 seperti yang tetepkan pada 2008. Fakta yang

Hong Kong (APPIH) untuk tidak melanggar hak-hak TKI,

terjadi,

antara lain :

menurunkan biaya penempatan menjadi HK$15,000

pada

tahun

2008

pemerintah

terpaksa

karena perlawanan sengit BMI dan semakin banyak BMI 1.

Tidak melakukan penahanan paspor TKI dan upah

yang menolak melunasi potongan.

di bawah standar (underpay) 2. Memperkerjakan TKI tidak sesuai dengan kontrak

Sayang seiring berjalan waktu hingga tahun 2011, KJRI

kerjanya

masih menggunakan angka HK$21.000 sebagai besaran

3. Memberikan informasi tidak benar kepada majikan

biaya penempatan. Artinya kebijakan menurunkan biaya

tentang TKI, sehingga menyebabkan TKI mendapat

penempatan di tahun 2008 seolah menjadi kebijakan

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK/interminit) dan

“lipstik” untuk meredam penolakan dari TKI Hong

majikan melakukan kebiasaan PHK TKI lebih dari

Kong.

satu kali.

Sekilas mengamati kebijakan KJRI Hong Kong di atas

Melalui Kebijakan SE No 2524 dan sistem online TKI

memang tampak manis, tetapi jika kita benturkan dengan

Hong Kong tetap terjebak jerat potongan gaji hingga 7

fakta atau kenyataan, maka kita akan menjumpai betapa

bulan tanpa ada jaminan selesai 2 tahun kontrak.

semakin terang keberpihakan KJRI hanya kenapa PPTKIS

Bahkan jika TKI terkena PHK, mereka masih terancam

dan agen di Hong Kong.

terkena potongan 7 bulan lagi.

Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? mari kita amati kebijakan

tersebut

secara

kritis.

Pertama,

melalui

kebijakan tersebut TKI Hong Kong dilarang pindah PPTKIS atau agen. Apa kepentingannya? tidak lain agar TKI terus gaji. TKI yang selesai kontrak ketika akan bekerja kembali harus masuk PPTKIS atau agen yang sama lagi dan harus menerima kebijakan potongan gaji 6 sampai 7 bulan, artinya TKI sengaja diikat dalam jerat pemerasan yang dilakukan PPTKIS atau agen melalui sistem potongan gaji.

Kedua, melalui kebijakan tersebut pemerintah tidak

Dokumentasi BMI Hong Kong

menerus bisa dijadikan “budak” melalui sistem potong

menjamin TKI bisa memejahijaukan PPTKIS atau agen

Dampak lain dari kebijakan ini, TKI Hong Kong terampas

serta menuntut ganti rugi ketika hak-haknya dilanggar.

haknya untuk mencari sendiri majikan secara bebas dan

Melihat kenyataan semacam ini, jelaslah sudah jika KJRI

cepat dengan mendaftarkan diri pada pelbagai agen di

sebagai wakil Pemerintahan Indonesia di Hong Kong tidak

Hong Kong padahal pemerintah Hong Kong membatasi

benar-benar berpihak pada TKI, justru sebaliknya bersama

visa tinggal hanya 14 hari setelah kontrak seselai atau

PPTKIS dan agen menjadikan TKI objek pemerasan.

terkena PHK. Pelarangan kontrak mandiri, kebijakan sistem online dan

Dampak SE No 2524 dan Sistem Online bagi BMI

SE 2524 adalah bukti konkrit kolusi antara KJRI dengan

Hong Kong

APJATI dan APPIH untuk memeras buruh migran. KJRI seolah tampil tegas tetapi pada kenyataannya tidak ada

Kebijakan SE No 2524 dan sistem online meneguhkan

sanksi tertulis yang membuat PPTKIS dan agen jera

besaran biaya penempatan bagi calon TKI Hong Kong -

ketika melakukan pelanggaran pada TKI.

Halaman 5 | Warta Buruh Migran | Februari 2012

06 |Kajian Hal kontradiktif juga ditunjukkan KJRI Hong Kong. KJRI

Hingga memasuki tahun 2012, serikat buruh dari

dengan bangga mengatakan sejak kontrak mandiri bagi

Aliansi Cabut UUPPTKILN No.39/2004 terus menggelar

TKI

jumlah

serangkaian kegiatan demonstrasi, petisi, dialog, dan

pengaduan ke kantor KJRI telah berkurang. Pernyataan

forum akbar untuk memperjuangkan pencabutan SE

yang

memperbarui

kontrak

ditiadakan,

tersebut jelas 360 derajat berbeda dengan fakta yang ada

No 2524 dan Sistem Online, serta memperjuangkan

di mana masih ada ratusan TKI Hong Kong yang terlantar

pemberlakukan kontrak kerja mandiri bagi TKI Hong

dan terpaksa mengandalkan bantuan beberapa organisasi

Kong. [ ]

buruh migran. Mereka yang terlantar ditampung di penampungan (shelter-shelter) grup lokal. Jelas sudah, KJRI salah jika menganggap TKI Hong Kong sudah sejahtera dan angka pengaduan TKI bermasalah turun.

Banyak TKI tidak mengadu ke KJRI, karena mereka sudah

Fera Nuraini,

dapat memastikan aduan mereka akan ditolak KJRI dan

BMI dan Kontributor

pegawai KJRI akan menyuruh mereka kembali ke agen.

PSD-BM di Hong Kong.

Banyak di antara TKI juga merasa tidak nyaman dan risih

(Disarikan dari siaran pers

diperlakukan buruk, bahkan disalahkan ketika mengadu.

Sring

Atin,

BMI

Pegiat

Aliansi Cabut UUPPTKILN

Sebagian yang lain tidak mengetahui di mana letak kantor

No.39/2004)

konsulat.

06 |Kajian

Kontrak Kerja

Mandiri VS BNP2TKI Oleh : Abdul Rahim Sitorus

Kepala

BNP2TKI

Peraturan

Jumhur

Kepala

Hidayat

BNP2TKI

Nomor

menerbitkan

Berdasarkan peraturan Kepala BNP2TKI

PER.04/KA/V/2011

a quo di atas jelas bahwa setiap BMI

telah

tentang Petunjuk Teknis Tenaga Kerja Indonesia yang

PRT

Bekerja Secara Perseorangan tertanggal 26 Mei 2011.

majikan perseorangan atau pengguna

Lampiran I Bab II angka 2 Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor

rumah tangga adalah tidak dibenarkan

PER.04/KA/V/2011tentang Petunjuk Teknis Tenaga Kerja

bekerja

Indonesia

memakai jasa komersial PJTKI dan atau

yang

Bekerja SecaraPerseorangan berbunyi:

“Calon TKI Perseorangan tidak dibenarkan bekerja pada

yang

akan

secara

ditempatkan

perseorangan

pada

tanpa

gensi asing.

pengguna perorangan atau rumah tangga tetapi bekerja pada pengguna berbadan hukum.�

Karena itu penempatan BMI PRT Materi muatan peraturan Kepala BNP2TKI (Peraturan a quo) ersebut di atas memicu persoalan khusus bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Pertanyaan yang muncul kemudian

wajib

menggunakan

jasa

komersial PJTKI / Agensi Asing.

apakah TKI dapat bekerja di luar negeri secara perseorangan

Dengan kata lain, BMI PRT tidak

atau

boleh atau dilarang melakukan

mandiri

langsung

dengan pihak majikan tanpa

menggunakan jasa komersial PPTKIS dan atau Agensi Asing?.

Halaman 6 | Warta Buruh Migran | Februari 2012

kontrak mandiri.

07 | Kajian

BMI PRT Melawan BNP2TKI Pengajuan keberatan hak uji materiil (judicial review) terhadap

merupakan larangan kontrak mandiri bagi TKI atau BMI

ketentuan Lampiran I Bab II angka 2 Peraturan Kepala

PRT adalah mengakibatkan kerugian bagi BMI PRT.

BNP2TKI Nomor PER.04/KA/V/2011 tentangPetunjuk Teknis Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja Secara Perseorangan.

Jadi, buruh migran baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama dengan organisasi BMI dapat

BMI atau Organisasi BMI pada dasarnya dapat melakukan

melawan

upaya hukum pengajuan keberatan hak uji materiil (judicial

permohonan

review)

Mahkamah Agung (MA) terhadap ketentuan Bab II

terhadap

kebijakan

BNP2TKI

tersebut

yang

dimohonkan kepada Mahkamah Agung (MA) agar dinyatakan

Kepala

BNP2TKI

keberatan

dengan

hak

uji

mengajukan

materil

kepada

angka 2 Peraturan Kepala BNP2TKI No. 4 Tahun 2011.

batal demi hukum, tidak sah dan tidak berlaku.

Tujuannya agar, pertama, ketentuan Bab II angka 2 Upaya judicial review dapat dilakukan dengan menyebutkan

Peraturan Kepala BNP2TKI No. 4 Tahun 2011(Peraturan

bahwa ketentuan lampiran I Bab II angka 2 Peraturan Kepala

a quo) dinyatakan batal demi hukum karena Kepala

BNP2TKI No. 4 Tahun 2011 yang berbunyi �Calon TKI

BNP2TKI tidak berwenang mengeluarkan Peraturan a

Perseorangan tidak dibenarkan bekerja pada pengguna

quo tersebut. Kedua, Peraturan Kepala BNP2TKI a quo

perorangan atau rumah tangga tetapi bekerja pada pengguna

bertentangan dengan peraturan perundangan yang

berbadan hukum.� merupakan tindakan penyalahgunaan

lebih tinggi tingkatannya sehingga tidak mempunyai

wewenang (detournement de pouvoir) yang dilakukan oleh

kekuatan hukum. Ketiga, peraturan Kepala BNP2TKI a

Kepala BNP2TKI.

quo menimbulkan kerugian nyata bagi BMI PRT di Hong Kong dan Taiwan.

Dalil atau alasan hukum pengajuan judicial review dapat diuji dari 3 (tiga) aspek. Pertama, aspek pembentukan Peraturan

Peraturan Kepala BNP2TKI No.04 Tahun 2011 tentang

Kepala

aspek

Petunjuk Teknis Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja

pertentangan materi Bab II angka 2 Peraturan Kepala BNP2TKI

Secara Perseorangan merupakan regulasi yang hanya

No.04 Tahun 2011 dengan materi aturan Pasal 105, Pasal 106,

bersifat

Pasal 7 huruf a UU PPTKI junto Pasal 52 Permenakertrans No.

menambahi aturan hukum yang sudah ditetapkan oleh

14 Tahun 2010. Ketiga, pemberlakuan ketentuan Bab II angka

Pasal 105 dan Pasal 106 jo Pasal 7 huruf a UU PPTKI

2 Peraturan Kepala BNP2TKI No.04 Tahun 2011 yang

junto Pasal 52 Permenakertrans No. 14 Tahun 2010.

BNP2TKI

No.04

Tahun

2011.

Halaman 7 | Warta Buruh Migran | Februari 2012

Kedua,

penjabaran

saja,

bukan

membuat

atau

08 | Kajian Tetapi pada kenyataannya ada ketentuan baru atau aturan

untuk bekerja di luar negeri. Hal ini diperkuat dengan

baru

atau

penerbitan Pasal 52 Peraturan Menakertrans No. 14

bertentangan dengan UU PPTKI junto Permenakertrans

Tahun 2010, bahwa setiap Calon BMI dapat bekerja di

yang

justru

menyalahi,

meyimpang

tentang aturan penempatan TKI perseorangan. Tegasnya, Kepala BNP2TKI membuat aturan (beleids regel) baru bahwa penempatan TKI perseorangan hanya dibolehkan pada pengguna berbadan hukum, dengan kata lain, menurut Kepala BNP2TKI penempatan TKI perseorangan tidak

dibenarkan

pada

pengguna

atau

majikan

luar negeri secara perseorangan tanpa harus melalui PPTKIS atau agensi asing.

Pengertian kata “setiap Calon TKI� dalam Pasal 52 Peraturan Menakertrans No. 14 Tahun 2010 adalah bersifat umum, tanpa membatasi atau membedabedakan antara TKI sektor informal seperti PRT dengan

perseorangan.

TKI sektor formal.

Kebijakan yang tumpang tindih tersebut secara hukum

Setelah memperbandingkan antar regulasi yang ada,

membuat Kepala BNP2TKI berada dalam posisi yang

jelas sudah bahwa sesungguhnya Peraturan Kepala

melampaui kewenangannya atau sudah menyalahgunakan

BNP2TKI a quo baik dari aspek pembentukannya

kekuasaannya.

berfungsi

maupun aspek materinya harus batal demi hukum dan

sebagai pelaksana kebijakan bidang penempatan dan

tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga merupakan

Sebab,

BNP2TKI

hanyalah

perlindungan TKI sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 95

peraturan yang tidak sah dan tidak berlaku umum.

ayat (1) UU PPTKILN.

Tegasnya, Kepala BNP2TKI adalah pejabat

Pada akhirnya kita berharap agar Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat mencabut sendiri Peraturana quo

pelaksana kebijakan dan bukan pembuat

(spontane vernietiging) untuk menghindari ketidak-

kebijakan

PRT di Hong Kong, Taiwan atau di negara penempatan

atau

bukan

pejabat

yang

berwenang mengeluarkan peraturan.

pastian hukum yang berdampak menyengsarakan BMI lainnya. [ ]

Karena itu dapat dipastikan bahwa Kepala BNP2TKI bukanlah pejabat yang berwenang menerbitkan kebijakan regulasi atau aturan kebijakan (beleids regel) pelaksana tentang penempatan dan perlindungan TKI. Peraturan Kepala BNP2TKI No. 4 Tahun 2011 harus batal demi hukum sebab bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan Pasal 5 huruf (b) dan penjelasannya dan juga

Abdul Rahim Sitorus

bertentangan dengan Pasal 95 ayat (1) UU PPTKI. Kepala

Advokat-Kongres Advokat Indonesia (KAI)

BNP2TKI justru seolah tidak mematuhi aturan hukum

Pekerja Bantuan Hukum YLBHI-LBH Yogyakarta

yang

berlaku

memaksa

dan

BMI

membuat PRT

yang

kebijakan

yang

perpanjang

tetap

kontrak

menggunakan jasa agensi asing.

UU PPTKILN sendiri pada dasarnya tidak mewajibkan dan tidak ada memaksa BMI PRT untuk memakai jasa komersial PPTKIS atau agen asing yang berwatak tamak Halaman 8 | Warta Buruh Migran | Februari 2012

09 | Jejak Kasus

Mendesak Pemulangan

Johra Johra bin Sueb dan Munjinah binti Martasari merupakan suami istri asal Kampung Begor Pasar, Kecamatan Pontang, Provinsi Banten yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi pada tahun 2005.

Foto Johra oleh Komunitas BMI Arab Saudi

Saat itu mereka diberangkatkan oleh PT. Dasa Utama yang

Johra dan Munjinah hingga saat ini (24/01/2012)

beralamat di Jalan Persatuan Guru No.28, Petejo Selatan,

masih ditampung di kamar rekan TKI yang bekerja

Kecamatan Gambir, Jakarta Utara. Selama dua tahun dua

sebagai sopir di Arab Saudi, Johra hanya terbaring

bulan, Johra dan istri bekerja di kota Riyadh, Arab Saudi.

kaku

hingga

buang

air

kecil

dan

air

besar

dilakukannya dari tempat tidur. Kondisi semacam Pada tahun 2007, dikarenakan konflik dengan majikan, Johra

ini membuat Munjinah semakin bingung terkait

dan Munjinah akhirnya meninggalkan majikan dan pergi ke

upaya apa yang harus dilakukan. Munjinah dan

Jeddah untuk mengadu nasib. Sejak saat itu, status Johra dan

keluarga

Munjinah berubah, dari legal menjadi Ilegal karena mereka

Indonesia mau peduli dan membantu kepulangan

meninggalkan majikan pertamanya.

mereka untuk menjalani pengobatan di tanah air.

Status TKI ilegal membuat Johra bekerja tidak menetap, ia pindah dari satu majikan ke majikan yang lain. Awal tahun 2011 kondisi kesehatan Johra mulai menurun, Johra mulai terkena darah tinggi dan gejala penyakit gula, pada 12 Januari 2012 Johra dinyatakan terkena stroke. Kondisi Johra sangat memprihatinkan, posisi kaki tertekuk tak bisa diluruskan, sementara seluruh anggota badannya tak bisa digerakkan lagi. Pada 14 Januari 2012, Johra dibawa ke Rumah Sakit Al Jedani. Pihak rumah sakit memberi rujukan untuk menjalani rawat inap dengan biaya sekitar 5000 real saudi atau sekitar Rp.11.500.000. “Dikarenakan tidak adanya biaya, ahirnya Johra dibawa pulang dan dirawat istrinya. Istri dan beberapa kerabat Johra sesama TKI di Arab Saudi saat ini sedang mengupayakan agar kondisi Johra segera diketahui dan mendapat perhatian perwakilan pemerintah Indonesia di Arab Saudi.� tutur Jamil Lee, salah satu rekan Johra saat diwawancarai.

Halaman 9 | Warta Buruh Migran | Februari 2012

di

Indonesia

berharap

Pemerintah

Susahnya Memulangkan BMI dari Arab Saudi Informasi keberadaan Johra di Arab Saudi diketahui redaksi Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM) dari BMI bernama Purwanto melalui sosial media Facebook (20/01/11). Informasi awal tersebut membuat redaksi PSD-BM terhubung dengan komunitas BMI Arab Saudi yang mendampingi Johra dan Istri. Kolaborasi penanganan dilakukan antara redaksi dan BMI di Arab Saudi.

Pada 27 Januari 2012, redaksi PSD-BM menghubungi Tiara Marselina, anak Johra berdasarkan nomor yang telah diberikan komunitas BMI di Arab Saudi. Redaksi PSD-BM melalui sambungan telepon, Fathulloh mewakili redaksi menghubungkan keluarga dengan Suparman, staff penanganan kasus di PSD-BM

10 | Kajian Upaya yang dilakukan beberapa BMI di Arab Saudi untuk mengadukan kondisi Johra yang lumpuh ke KJRI Jeddah tak kunjung mendapat balasan dan tindakan cepat. Johra yang ditampung di kamar milik seorang BMI di daerah Rabuwah, Arab Saudi tergolek lemas dengan penanganan seadanya.

Johra dan istrinya harus tinggal di sebuah kamar yang disekat menjadi beberapa ruangan dengan ukuran 1,2×2 meter. Kondisi ini membuat komunitas BMI Arab Saudi mencoba menggalang dana pada sesama BMI di Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Memanfaatkan jejaring sosial Facebook komunitas BMI Arab Saudi menggalang dana di group Facebook “Sharing TKI”. Cara penggalangan dana cukup unik, bantuan yang dikumpulkan tidak harus berupa uang melainkan berupa pulsa telepon. Relawan yang mendampingi Johra membagi pos penggalangan bantuan berdasarkan wilayah. Pulsa yang terkumpul akan dijual untuk ditukar menjadi uang.

di Imigrasi akan kami ambil langsung dari pak Johra di rumah sakit, tidak perlu pak Johra dibawa ke imigrasi(tar’il)” tutur Suryadi pada beberapa TKI yang mendampingi Johra.

Pada TKI yang mendampingi Johra, Suryadi juga menanyakan informasi mengenai tahun berapa Johra masuk saudi?, berapa lama bekerja di majikan asal?, apa alasan Johra lari dari majikan?, serta sejak kapan menderita sakit?. Kunjungan yang dilakukan staf KJRI Jeddah seolah memberikan angin segar dan harapan akan segera ditanganinya persoalan tersebut. Sayang, hingga dua hari setelah kunjungan (21/02/2012) pihak KJRI belum ada yang datang ataupun menghubungi istri dan beberapa TKI yang mendampingi Johra untuk membawanya ke Rumah sakit.

“Ketika coba kami hubungi melalui “Kami akan segera membuatkan sambungan Surat Perjalanan Laksana Paspor Pada 26 Januari 2012 bantuan telepon, kepala staf yang digalang telah mencapai Teknis (SPLP) dulu buat pak Johra, 1290 SAR atau sekitar Rp.3.144.400.

Ketenagakerjaan selanjutnya segera bersama-sama KJRI Jeddah, Budi Hidayat Bantuan yang telah terkumpul Laksana mengatakan, beliau kita bawa ke rumah sakit.” kemudian diserahkan pada baru mengirimkan laporan Munjinah, istri Johra. Secara berkala setiap catatan dinas ke pusat (Kemenlu di Jakarta). Budi bantuan yang masuk serta rekapitulasi hingga Hidayat Laksana juga mengatakan pihak KJRI merasa penggalangan dana selesai dilaporkan oleh pada anggota di bingung mengenai masalah tiket kepulangan Johra. group Facebook “Sharing TKI”.

Kondisi Johra diprediksikan akan membutuhkan sampai empat kursi pesawat”, tutur Braja Musti, Kolaborasi juga dilakukan redaksi PSD-BM dengan salah satu relawan yang mendampingi penanganan menghubungi Migrant Institute Dompet Dhuafa untuk Johra dan istrinya. [ ] mempersiapkan jangka panjang perawatan Johra ketika berhasil dipulangkan. Proses pemulangan sendiri membutuhkan waktu yang lama di KJRI Jeddah. Hingga Minggu (19/02/2012), Suryadi, Wakil Kepala Teknis Ketenagakerjaan KJRI Jeddah datang ke sebuah rumah di Catatan Penanganan Kasus Disusun Bersama kawasan Al-Rabuah 1 Dist Jeddah Saudi Arabia, di mana Oleh Redaksi Pusat Sumberdaya Buruh Migran Johra yang lumpuh akibat stroke dititipkan.

(PSDBM) Dan Komunitas BMI Di Arab Saudi KJRI pun berjanji mengupayakan pemulangan Johra dan istri. Pihak KJRI akan segera membawa Johra ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan sementara sambil menunggu proses pemulangannya diurus.

“Kami akan segera membuatkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) dulu buat pak Johra, selanjutnya segera bersama-sama kita bawa ke rumah sakit. Nanti pengambilan sidik jari untuk kepantingan pemberkasanHalaman 10 | Warta Buruh Migran | Februari 2012

11 | Panduan

Tata Cara Mengurus Klaim

Asuransi

Asuransi Buruh Migran Indonesia (BMI) merupakan perangkat perlindungan utama yang harus dimiliki BMI. Sementara pada sisi lain, banyak BMI tidak mengetahui apa itu asuransi BMI, bagaimana mengurusnya? dan dokumen apa saja yang dibutuhkan?. Minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh para BMI tentang asuransi membuat dana asuransi yang cukup besar berpotensi diambil oleh pihak yang tidak berhak.

Asuransi BMI melekat pada kebijakan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). jika BMI tidak membayar premi asuransi, maka BMI tidak akan mendapatkan KTKLN. Begitu pun sebaliknya, KTKLN menjadi syarat wajib mengurus asuransi. Kartu Peserta Asuransi (KPA) untuk Tenaga Kerja Indonesia dan kebijakan asuransi TKI diatur pada Pasal 15 ayat (3) Keputusan Menakertrans No. 157 Tahun 2003 tentang Asuransi TKI. Minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh para

Pengurusan klaim disesuaikan dengan

BMI tentang asuransi banyak disebabkan

kategori

karena

dipertanggungkan, dokumen yang harus

PPTKIS

tidak

membayarkan

polis

asuransi BMi yang diberangkatkan. PPTKIS juga banyak yang tidak terbuka soal Asuransi

perkara

yang

akan

dipenuhi antara lain:

TKI. Sebagai upaya memperkaya pengetahuan seputar asuransi TKI, pada edisi Warta Buruh Migran kali ini redaksi memuat panduan yang telah disusun Paguyuban Seruni Banyumas.

Dokumen Umum atau Pokok yang Wajib Disertakan

Semoga bermanfaat. Berikut langkah yang

Panduan Oleh:

Seruni Banyumas

dibutuhkan BMI dan pendampingnya untuk mengurus klaim asuransi TKI.

1. Surat pengajuan klaim yang ditandatangani oleh calon TKI/BMI atau ahli waris dan bermaterai;

Langkah mengurus asuransi TKI: 1. Calon TKI, TKI, dan mantan atau ahlli waris atau kuasanya mengajukan klaim asuransi kepada konsorsium melalui BP3TKI setempat.

2. Klaim diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah terjadinya masalah atau terjadinya resiko yang dipertanggungkan (sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 PER. 23/MEN/XII/2008 TENTANG ASURANSI TKI) 3. Apabila dalam hal pengajuan klaim melewati waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat maka hak menuntut klaim dinyatakan gugur.

Halaman 11 | Warta Buruh Migran | Februari 2012

2. KPA asli; 3. Kwitansi/Bukti asli Pembayaran premi asuransi (dapat diminta di PPTKIS yang memberangkatkan TKI) 4. KTKLN 5. Foto copy identitas diri calon TKI/TKI atau ahli waris; 6. Dalam hal pengjauan klaim asuransi oleh ahli waris maka harus dilengkapi dengan surat keterangan ahli waris (asli) diketahui kepala desa/kelurahan domisili ahli waris;

12 | Panduan Dokumen

untuk

Mengurus

Kasus

TKI

Meninggal Dunia.

1. Surat keterangan kematian dari rumah sakit; 2. Surat keterangan dari kepolisian setempat apabila meninggal karena kecelakaan; 3. Laporan kesehatan (medical report) atau visum dari rumah sakit atau puskesmas; atau 4. Surat keterangan dari perwakilan RI di Negara penempatan; 5. Surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat; Dokumen untuk Mengurus Kasus TKI Sakit (di dalam negeri) 1. Surat keterangan dari rumah sakit atau puskesmas; dan 2. Rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit atau puskesmas

-ObituariSeluruh Redaksi PSD-BM turut berduka cita atas meninggalnya Lia Binti Sanali.

Lia merupakan mantan BMI Arab Saudi asal Dusun Wanagopa, Rt.02, Rw.04, Kelurahan Kerman, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah yang meninggal karena gagal ginjal.

Lia binti Sanali, menghembuskan nafas terakhir Selasa malam (28/02/12) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah Kabupaten Tegal.

Semoga segala amal kebaikannya diterima Tuhan yang Maha Esa. Selamat jalan Lia!.

Halaman 12 | Warta Buruh Migran | Februari 2012

Dokumen untuk Mengurus Kasus TKI Sakit (di luar negeri) 1. Surat keterangan sakit dari rumah sakit dan/atau surat keterangan dokter yang menyatakan perlu perawatan lanjutan di Indonesia; 2. Rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit; atau 3. Surat keterangan dari Perwakilan RI di Negara penempatan; 4. Kecelakaan yang mengakibatkan cacat 5. Surat keterangan dari rumah sakit atau dan/atau surat keterangan dokter yang menyatakan perlu perawatan lanjutan di Indonesia; 6. Surat keterangan dari kepolisian setempat; dan Rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit; 7. Surat keterangan dari Perwakilan RI di Negara penempatan; 8. Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Petugas Gedung Pendataan Kepulangan (GPK) di Bandara jika TKI yang bersangkutan sakit dan dipulangkan ke Indonesia