Warta Buruh Migran Edisi Juni 2021

Edisi Juni 2021

EDISI NOVEMBER 2020

WARTA BURUH MIGRAN w w w . b u r u h m i g r a n . o r. i d

BERITA UTAMA

INFEST Yogyakarta Perluas Penerima Manfaat Program Pelindungan Pekerja Migran di Kabupaten Ponorogo

KABAR MIGRAN

OPINI

SOSOK

Praktik Perdagangan Orang dalam Bisnis Penempatan Pekerja Migran

Pemberdayaan Pekerja Migran Melalui Koperasi

Yogya Pramono: Solidaritas Sesama Pekerja Migran di Malaysia

WARTA BURUH MIGRAN Pusat Sumber Daya Buruh Migran merupakan inisiatif pengelolaan pengetahuan, pendidikan, dan advokasi yang bertujuan untuk mendukung perbaikan pelayanan serta pelindungan kepada pekerja migran, keluarga, mantan, dan calon pekerja migran.

Media ini didedikasikan bagi kelompok pekerja migran sebagai bahan rujukan pengetahuan dan pembelajaran dari ragam inisiatif perbaikan tata kelola pelindungan dan pelayanan pekerja migran. Inisiatif ini dikelola oleh INFEST Yogyakarta.

SUSUNAN REDAKSI Penanggungjawab Muhammad Irsyadul Ibad Pemimpin Redaksi Ridwan Wahyudi Tim Redaksi Anny Hidayati, Edi Purwanto, Fadillah Adkiras, Nisrina Muthahari, Sofwan Hadi Tata Letak Azka Maula Alamat Redaksi Infest Yogyakarta Jl. Wonocatur Gg. Menur No.456, RT.11/ RW.35, Wonocatur, Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55198 Telp./fax 0274 -380839 — Warta Buruh Migran diterbitkan oleh Pusat Sumber Daya Buruh Migran, INFEST Yogyakarta dengan dukungan AWO International melalui pendanaan dari Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) Pemerintah Jerman. Isi, pandangan, dan pernyataan dari terbitan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab INFEST Yogyakarta sebagai mitra dan tidak mencerminkan pandangan AWO international dan/atau BMZ.

Siapapun bisa mengutip, menyalin dan me nye barluaskan sebagian atau keseluruhan tulis an dengan menyebutkan sumber tulisan dan jenis lisensi yang sama, kecuali untuk kepentingan komersil.

SALAM REDAKSI WARTA BURUH MIGRAN edisi Juni Tahun 2021 hadir di hadapan pem-

baca. Pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) menjadi tema utama Warta Buruh Migran edisi ini. Redaksi telah menyiapkan 15 tulisan dari para kontributor dan pegiat pelindungan pekerja migran. Sebagai ber ita utama, kami hadirkan kabar tentang aktivitas pendampingan yang dilakukan INFEST Yogyakarta di Kabupaten Blitar dan Ponorogo.

Edisi kali ini, redaksi juga menyajikan hasil wawancara dengan Barno Kepala Desa Bringinan, Kecamatan Jambon, Ponorogo. Saat ini, Desa Bringinan telah mempunyai Peraturan Desa (Perdes) mengenai pe lindungan PMI. inisiatif ini penting untuk melihat sejauh mana kesiapan desa untuk melindungi warganya yang bekerja di luar negeri. Barno juga berkisah tentang proses yang dilakukan di Bringinan serta tantangannya.

Pada rubrik Opini, Anwar Maarif mengisahkan pengalaman Serikat Bu ruh Migran Indonesia (SBMI) merintis koperasi. Pemberdayaan ekonomi purna PMI menjadi salah satu pendekatan yang dilakukan oleh SBMI. Kemudian, Figo Kurniawan menyoroti tentang kasus perdagangan orang dalam penempatan PMI. Tulisan Figo berangkat dari hasil laporan inves tigasi SBMI pada 2020.

Pada rubrik sosok, redaksi mengangkat kisah Ketua Yoga Pramono, Ketua Jaringan Komunikasi Organisasi Pekerja Migran Indonesia (KOMI) di Jo hor Bahru, Malaysia. Meskipun jauh dari kampung halaman dan keluarga, solidaritas pekerja migran di Malaysia cukup kuat. Mereka berserikat dan berjejaring sebagai media untuk mengembangkan diri, kapasitas, dan saling menolong.

Pada rubrik kebijakan, redaksi mengulas ringkas peraturan pembebasan biaya penempatan PMI dan Konvensi ILO Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan. Pembebasan biaya penempatan telah menjadi amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Pada pasal 30 UU PPMI telah tertu lis dengan lugas bahwa, “Pekerja Migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan.” Merujuk pada pasal tersebut, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indo nesia Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Selamat membaca.

BERITA UTAMA

INFEST Yogyakarta Perluas Penerima Manfaat Program Pelindungan Pekerja Migran di Kabupaten Ponorogo Oleh Anny Hidayati

Y

ayasan Lembaga Kajian Pengembangan Pen­d idikan, Sosial, Agama, Ke­b u­d ayaan (INFEST) Yogyakarta telah me­nye­l eng­g a­ ra­kan program pelindungan pekerja migran Indo­ nesia (PMI) di Kabupaten Ponorogo sejak tahun 2018. Selain di Ponorogo, program dengan tajuk “Pelindungan Pekerja Migran dari Hulu ke Hilir ” ini juga berjalan di Kabupaten Blitar, Malaysia, dan Hongkong.

Pada siklus pertama (2018-2021) di Kabupaten Ponorogo, program dilakukan di tiga desa ya­itu

Desa Pondok Kecamatan Babadan, Desa Bringinan Kecamatan Jambon, dan Desa Gelanglor Ke­ camatan Sukorejo. Kemudian, pada siklus kedua (2021-2023) ini, ada penambahan dua desa sebagai penerima manfaat program. Setelah dilakukan pe­ neraan dengan mempertimbangkan keberadaan PMI, kesiapan administrasi dan sosial, keberadaan komunitas terhadap enam desa, akhirnya terpilih dua desa yakni Desa Pager, Kecamatan Bungkal dan Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong.

Edisi Juni 2021 | Warta Buruh Migran

3

BERITA UTAMA ▶ Sosialisasi program di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Rabu (28/4/2021).

Sebagai langkah awal, INFEST mengadakan so­ sialisasi program di masing-masing desa. Se­lasa, (27/4/2021) sosialisasi digelar di Desa Karang­patihan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Ke­c amatan Balong, Ari Wahyu Basuki, kepala desa, perangkat desa dan para purna PMI dari Desa Karang­patihan.

melalui proses yang legal dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kepala Desa Karangpatihan Eko Mulyadi ber­ha­rap program INFEST bisa bermanfaat bagi ma­syarakat Desa karangpatihan. Hal senada juga diungkapkan oleh Ari Wahyu. Dalam sambutannya, ia mengungkapkan terima kasih kepada INFEST Yogyakarta dan bisa berkolaborasi dengan de­sa untuk memberdayakan dan meningkatkan ke­terampilan purna PMI.

Sementara itu, Joko Setyawan dari Dinas Pem­ berdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo berharap agar komunitas pekerja migran Indonesia (KOPI) yang akan terbentuk nantinya dapat bersinergi dengan pemerintah desa. Ma­sya­ rakat dapat berkonsultasi dan mencari informasi terkait migrasi kepada KOPI. Joko juga mengatakan bahwa KOPI di desa lain telah banyak berkontribusi dan membantu desa dalam banyak hal.

"Penting bagi para PMI untuk mengetahui hakhaknya dan dapat menggunakan hasil jerih pa­ yahnya untuk hal-hal produktif. Kepada pemerintah desa, kami berharap dapat memberikan pem­ber­ dayaan dan peningkatan keterampilan bagi para PMI yang telah pulang ke desa, sehingga mereka bisa bertahan di desa merintis usaha dan tidak kembali ke luar negeri," ujar Ari Basuki.

Kemudian, pada Rabu, (28/4/2021) sosialisasi juga dilangsungkan di Desa Pager. Bertempat di Balai Desa Pager, sosialisasi dihadiri oleh perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo, kepala desa, perangkat desa, para purna PMI Desa Pager.

Muhammad Khudori, perwakilan Dinas Tenaga Ker­ja Kabupaten Ponorogo menyampaikan pesan agar masyarakat yang akan bekerja ke luar negeri 4

Warta Buruh Migran | Edisi Juni 2021

“Kami juga berharap agar program INFEST dapat bermanfaat bagi masyarakat, saling bersinergi dan koordinasi,“ tutur Khudori.

Dalam rangkaian sosialisasi ini, para purna PMI juga mengungkapkan kasus yang pernah mereka alami, diantaranya jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak, penahanan dokumen dan pajak yang tidak dibayar. Khudori, berpesan supaya ma­ sya­rakat tetap berhati-hati ketika akan dan sedang bekerja ke luar negeri. Ketika ada masalah, PMI bisa mengadukan kasusnya ke perwakilan negara Indonesia yang ada di negara tersebut.

Sumber: https://buruhmigran.or.id/ en/2021/04/29/infest-yogyakartaperluas-penerima-manfaat-programpelindungan-pekerja-migran-dikabupaten-ponorogo/

BERITA UTAMA

▶ Diskusi penggalian informasi untuk penyusunan modul kewirausahaan bagi pekerja migran di Ponorogo (3/5/2021)

Peneraan untuk Penyusunan Modul Kewirausahaan bagi Calon Pekerja Migran Oleh Fadillah Adkiras

Y

ayasan Lembaga Kajian Pengembangan Pen­di­dikan, Sosial, Agama, dan Kebudayaan (INFEST) Yogyakarta melakukan peneraan untuk penulisan modul kewirausahaan bagi ca­lon pekerja migran Indonesia (PMI) beserta ke­l uar­ ganya. Pada 3 Mei 2021, proses peneraan di­lang­ sung­k an di Kabupaten Ponorogo dengan me­l i­ batkan perwakilan KOPI De­sa Bringinan, Pondok, dan Gelanglor. Kemudian, pada 4 Mei, proses pe­ ne­raan dilangsungkan di Blitar dengan melibatkan per­w akilan KOPI Desa Gogodeso, Jatinom, dan Pandan­arum.

Peneraan ini menjadi proses pengamatan awal se­ kaligus penggalian informasi untuk proses pe­nu­ lisan modul kewirausahaan. Untuk itu, melibat­kan ang­g ota KOPI sebagai sumber informasi men­ja­ di penting supaya modul bisa diaplikasikan dan sejalan dengan kebutuhan komunitas. Sebab, pa­

da periode 2021-2023, selain memperluas pe­ ne­rima manfaat program, INFEST Yogyakarta ju­ ga mulai memfokuskan diri pada pendampingan ke­w irausahaan kepada enam KOPI di Blitar dan Po­norogo. Proses pendampingan kewirausahaan untuk mempersiapkan kemandirian masing-masing komunitas.

Peneraan dilakukan oleh konsultan INFEST Yogyakarta untuk penulisan modul kewirausahaan, Ayu Dini Kartika Putri. Secara teknis, peneraan di­ lakukan dengan metode wawancara kepada satu per satu informan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan antara lain mengenai pengalaman, bentuk usaha, taktik, kendala dan bagaimana dukungan keluarga terkait usaha yang pernah maupun se­ dang dilakukan. Selain itu, pertanyaan mengenai harapan dan manfaat yang diinginkan dari modul kewirausahaan ini juga diajukan.

Edisi Juni 2021 | Warta Buruh Migran

5

BERITA UTAMA Proses peneraan berlangsung lancar dan interaktif.

Sebagian besar peserta dapat menceritakan ba­ gaimana keadaan usaha yang sedang mereka ja­ lan­kan saat ini beserta kendala. Ada pula salah satu anggota KOPI yang telah memiliki usaha cu­ kup besar dan justru membagikan pengalaman usahanya kepada anggota KOPI yang lain saat ke­ giatan ini berlangsung.

Para peserta yang belum memiliki usaha antusias mengikuti kegiatan ini. Mereka juga berharap agar mo­dul ini bisa diaplikasikan dan menjadi pan­du­an dalam merancang kegiatan usaha. Di akhir per­ temuan, dilakukan diskusi singkat tentang ren­cana pengembangan ekonomi komunitas di masingmasing desa.

Sumber: https://buruhmigran.or.id/ en/2021/05/25/perencanaan-modulkewirausahaan-bagi-calon-pekerjamigran-beserta-keluarganya-diblitar-dan-ponorogo/

“Senang bisa terlibat dan berharap ada pelatihan karena pernah merintis usaha dan gagal kare­na ma­ najemen waktu yang buruk,” ujar Khairul Rah­manto, ang­gota KOPI Desa Pondok, Ponorogo yang saat ini sedang merintis usaha sembako.

KABAR BLITAR

KOPI Desa Jatinom Bergerak Merancang Ekonomi Komunitas Oleh Suparno, KOPI Desa Jatinom

J

umat malam, (19/2/2021) anggota dan pe­ ngurus KOPI Desa Jatinom berdiskusi penuh se­mangat untuk mewujudkan mimpi tentang ke­mandirian ekonomi komunitas. “Bagaimana para pegiat pe­lin­dungan pekerja migran dapat bekerja se­cara maksimal bila urusan perut dan dapur ti­dak terjamin,” ujar Edi Purwanto, pendamping pro­gram Yayasan Lembaga untuk Pengembangan Pen­didikan, Sosial, Agama, dan Budaya (INFEST) Yogyakarta.

Edi menambahkan, fokus pendampingan program yang dilakukan INFEST Yogyakarta pada tahun 2021 ini ialah pengembangan ekonomi komunitas. Selama tiga tahun, Infest Yogyakarta telah menginisiasi dan memberdayakan KOPI di tiga desa di Blitar, Desa Jatinom, Gogodeso, dan Pandanarum. Selama tiga tahun itu, KOPI di masing-masing desa telah belajar mengenai tata kelola organisasi, penulisan berita, penanganan kasus hingga advokasi kebijakan di level desa.

“Pada dasarnya tujuan utama KOPI adalah menolong orang lain dengan agenda kegiatan pada Tahap I atau 3 tahun pertama yaitu pertama Organisasi Komunitas, kedua Pengembangan di Desa, ketiga Ekonomi Komunitas,” ujar Edi. Untuk pengembangan ekonomi, INFEST Yogyakarta memberikan kebebasan kepada komunitas untuk menentukan sendiri jenis produk yang akan dibuat dan dipasarkan. Juga, mengenai tata cara pemasaran

6

Warta Buruh Migran | Edisi Juni 2021

KABAR BLITAR

K U d u U

O

▶ Pertemuan KOPI di Blitar untuk membahas usaha komunitas

dan pengelolaan usaha akan diserahkan kepada ko­ munitas. Yayasan INFEST juga akan menyediakan ban­tuan modal yang sifatnya stimulan kepada ma­ sing-masing KOPI yang merencanakan dan me­lak­ sanakan kegiatan ekonomi produktif.

“Beberapa pelatihan pernah digelar di Desa Jatinom.

Pelatihan terakhir yang diikuti oleh Kader Desa Jatinom ialah pelatihan membuat sirup kweni atau pakel. Saya mengusulkan mendirikan food court yang bergerak memasarkan produk-produk hasil olahan kader Desa Jatinom,” ujar Cindy Dwi Lestari, anggota KOPI Desa Jatinom.

“Kita dapat mengembangkan budidaya lele dengan pasar untuk konsumsi dan untuk kolam pancing, jadi apabila sudah melebihi berat konsumsi maka lele akan dibesarkan dan dipasarkan di kolam pancing,” usul Waluyo, Ketua KOPI Desa Jatinom.

Selanjutnya, KOPI Desa Jatinom akan menindaklanjuti pertemuan malam itu melalui pertemuan dengan agenda khusus merancang kegiatan ekonomi yang bermanfaat bagi anggotanya. Beberapa usulan yang sudah masuk antara lain pembuatan sirup kweni atau pakel, ternak lele dan budidaya cacing maggot. Dan, pada Mei atau Juni akan diadakan pelatihan bagi anggota KOPI untuk pembekalan pengembangan ekonomi komunitas.

Sumber: https://buruhmigran.or.id/ en/2021/02/20/kopi-desa-jatinombergerak-merancang-ekonomikomunitas/

Edisi Juni 2021 | Warta Buruh Migran

7

KABAR PONOROGO

KOPI Desa Pondok Usulkan Percetakan dan Toko Kemitraan untuk Rencana Usaha Komunitas Oleh Arif Yulianto, Pegiat KOPI Desa Pondok

M

ungkin masih banyak yang asing dengan nama Komunitas Pekerja Migran Indonesia atau disingkat KOPI. KOPI sendiri berang­ gotakan pekerja migran aktif, purna migran, ke­luar­ga migran, perwakilan dari perangkat desa, per­wakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pe­mu­da, serta masyarakat yang peduli dengan isu pe­ker­ja migran. Di Ponorogo ada tiga komunitas KOPI yang aktif yakni Desa Pondok, Desa Bringinan, dan Desa Gelanglor. Komunitas ini lahir dari proses pen­dampingan yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Kajian Pengembangan Pendidikan, Sosial, Agama dan Kebudayaan (INFEST) Yogyakarta.

Pada periode sebelumnya, INFEST fokus pada pro­ gram peningkatan kapasitas anggota KOPI, melalui berbagai macam pelatihan, di antaranya pelatihan para­legal, manajemen organisasi, jurnalistik, pe­ nge­lolaan informasi, perencanaan apresiatif de­sa, dan sebagainya. “Kegiatannya banyak, di anta­ranya mengadakan pelatihan pelatihan untuk mengem­ bangkan sumber daya manusia dan pengalaman dari anggota,” terang pegiat KOPI Desa Pondok, Abdul Hadi.

8

Warta Buruh Migran | Edisi Juni 2021

Pada periode di tahun 2021 ini, INFEST mulai fo­ kus pada upaya pemberdayaan ekonomi KOPI. Se­ bagai­mana pada Jumat, (20/2/2021), pengurus dan anggota KOPI dari tiga desa di Ponorogo membuat perencanaan usaha yang nantinya akan dikelola oleh masing-masing komunitas. “Pada periode ini KOPI akan berlatih membangun usaha, sehingga masing masing kopi dari tiga desa diminta membuat usulan program usaha,” jelas Anny Hidayati, Pendamping Program INFEST di Kabupaten Ponorogo.

Masing-masing komunitas kemudian mengajukan rencana usaha yang akan dijalankan. Usulan usaha itu antara lain usaha penggemukan sapi dan kambing, ternak lele, dan usaha budidaya bawang merah. Se­ men­tara, pegiat KOPI Desa Pondok mengusulkan rencana usaha percetakan, menjual alat tulis kantor (ATK), serta toko kemitraan. Usaha percetakan dan ATK dipilih karena di Desa Pondok banyak terdapat perkantoran serta sekolah sehingga usaha di bidang ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan para kar­ yawan perkantoran dan siswa sekolah.

Sedangkan toko kemitraan dipilih karena di Desa Pondok banyak pengrajin dan industri rumahan yang kesulitan dalam mempromosikan dan me­ma­ sarkan produknya. Diharapkan dengan adanya pen­ dampingan usaha dari INFEST, para pengrajin dan industri rumahan ini berkembang dan bisa memenuhi kebutuhan para pekerja migran di luar negeri, khu­ susnya yang berasal dari Desa pondok.

Semoga segala rencana dan niat baik ini bisa ter­ wujud. Amiin.

Sumber: https://buruhmigran.or.id/ en/2021/03/22/kopi-pondok-usulkanpercetakan-dan-toko-kemitraanuntuk-rencana-usaha-komunitas/

KABAR PONOROGO

KOPI Desa Gelanglor Dampingi Kasus Pembayaran Sisa Pajak PMI di Taiwan Oleh Anny Hidayati

“Saya ucapkan terimakasih kepada teman-teman KOPI, yang telah membantu masalah saya. Akhirnya saya menerima pengembalian sisa pajak selama satu tahun di Taiwan,“ ungkap IE.

M

eskipun masih seumur jagung, keberadaan Komunitas Peduli Pekerja Migran Indonesia (KOPI) Desa Gelanglor telah memberikan manfaat bagi masyarakat. Terbentuk pada September 2020, KOPI Desa Gelanglor beranggotakan para pekerja migran Indonesia (PMI), purna PMI dan ke­ luarganya serta orang-orang yang mempunyai ke­ pedulian terhadap isu PMI. Berbagai kegiatan pe­latihan telah diikuti oleh KOPI, antara lain pelatihan penanganan kasus PMI. Melalui pelatihan ini di­ha­rapkan para pegiat KOPI mampu membantu ma­sya­rakat apabila ada yang mengalami masalah sa­at bekerja di luar negeri atau sebelum berangkat dan setelah kepulangan ke desa.

Mengingat Desa Gelanglor merupakan salah satu kantong PMI di Ka­bupaten Ponorogo.

Salah satu kasus yang didampingi ialah masalah yang dialami oleh warga Gelanglor berinisial IE. Men­ da­patkan laporan dari IE, Tohari, Ketua KOPI Desa Gelanglor bersama para pegiat lainnya bergerak cepat dengan menyusun data dan kronologi kasus.

Selanjutnya tim penanganan kasus KOPI Gelanglor menganalisis pokok perkara yang dihadapi oleh IE dan strategi penanganannya.

Cerita ringkas perkara yang dihadapi IE adalah pa­ da Januari 2020, IE diberhentikan sepihak dari per­ usahaan tempatnya bekerja di Taiwan. Namun, uang sisa pembayaran pajak pekerja migran belum di­kem­ balikan oleh perusahaan penempatan.

IE diberangkatkan ke Taiwan oleh PT. Citra Catur Utama Karya (CCUK) pada Juni 2018 dengan pe­ker­ jaan di perusahaan alat rumah tangga. Selama satu setengah tahun, semua pekerjaan berjalan lancar.

Namun, pada Januari 2020, terjadi kesalahpahaman antara IE dengan petugas keamanan perusahaan.

Setelah ditangani oleh kepolisian Taiwan, IE di­pu­ langkan ke Indonesia. Pada saat dipulangkan, hakhak IE sudah diberikan, termasuk dokumen penting.

Namun demikian, kembalian sisa pajak selama satu tahun di Taiwan belum diberikan oleh perusahaan penempatan. Oleh karena itu, IE kemudian me­la­ porkan kasus ini kepada KOPI Desa Gelanglor.

Setelah semua data dan kronologi kasus IE lengkap, KOPI Desa Gelanglor mengadukan kasus ini kepada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Laporan ini kemudian diteruskan kepada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taiwan. Setelah mendapatkan data lengkap dari IE, pegawai KDEI kemudian menghubungi pihak per­ usahaan penempatan.

Berdasarkan peraturan Taiwan, bagi semua pekerja migran harus membayar pajak sebesar 6% dari gaji kotor yang kurang dari $NT 370.000 setahun.

Sementara jika melebihi nilai tersebut tapi kurang dari $NT 990.000, maka pekerja migran dikenakan 13% setahun. Terkadang, nilai pajak yang dibayarkan oleh pekerja migran melebihi dari prosentase pajak yang dibebankan, sementara perusahaan penempatan sudah terlanjur memotong secara penuh. Untuk itu, dalam mengatasi hal ini diperlukan perhitungan yang cermat dan alat bukti yang mencukupi serta valid.

Diperlukan waktu sekitar empat bulan untuk proses penyelesaian pembayaran sisa pajak IE. Hingga, pada Februari 2021, IE memberikan kabar kepada KOPI Desa Gelanglor bahwa dia sudah menerima pengembalian sisa pajak.

“Saya ucapkan terimakasih kepada teman-teman KOPI, yang telah membantu masalah saya. Akhirnya saya menerima pengembalian sisa pajak selama satu tahun di Taiwan,“ ungkap IE. Sumber: https://buruhmigran.or.id/ en/2021/04/05/kopi-desa-gelanglordampingi-kasus-pembayaran-sisapajak-pmi-di-taiwan/

Edisi Juni 2021 | Warta Buruh Migran

9

KABAR MIGRAN

▶ Ilustrasi: buruhmigran.or.id

Praktik Perdagangan Orang dalam Bisnis Penempatan Pekerja Migran Oleh Figo Kurniawan

P

ermasalahan pekerja mi­ gran Indonesia (PMI) me­ ru­p akan persoalan yang sangat kompleks. Akibat ke­ren­ tanannya, pekerja migran se­ ring­k ali menjadi korban dalam pro­ses migrasi yang sejatinya ber­ tu­juan untuk memperbaiki kon­ disi perekonomian untuk masa de­p an diri dan keluarganya. Ti­ dak hanya menjadi korban pe­ nyik­s aan, penyekapan, dan gaji tidak dibayar, sebagian pekerja migran bahkan ada yang terjebak dalam praktik perdagangan orang dengan modus pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

Melalui analisis dokumen pe­ na­n gan­a n kasus, Serikat Bu­r uh

10

Mi­gran Indonesia (SBMI) meng­ ung­k ap adanya pelanggaran prak­tik migrasi yang cenderung mengarah pada kasus per­d a­ gangan orang. Dalam dokumen la­­poran investigasi SBMI bertajuk “Je­ratan Perdagangan Orang da­ lam Bisnis Penempatan Buruh Mi­gran” (1), kelompok yang pa­ ling rentan menjadi korban per­ dagangan orang yaitu pekerja mi­ gran yang bekerja di sektor Pekerja Rumah Tangga (PRT); Anak Buah Kapal (ABK) Perikanan yang be­ kerja di kapal berbendera asing; ser ta perempuan-perempuan yang ditempatkanke luar negeri dengan iming-iming materi yang menggiurkan bermodus pengantin pesanan.

Warta Buruh Migran | Edisi Juni 2021

Dalam kurun waktu delapan tahun (2012-2020), dari 1.519 kasus PMI sektor PRT yang diadvokasi SBMI, 262 kasus (17,2%) telah memenuhi tiga unsur indikasi adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yaitu proses, cara, dan tu­ juan. Sayangnya, proses hukum penanganan kasus TPPO dengan korban pekerja migran seringkali tidak berjalan maksimal. Ada be­ berapa faktor penyebab ter­ken­da­ lanya penanganan kasus melalui jalur hukum antara lain: 1. Pelaku masih saudara atau bahkan saudara kandung; 2. Seringkali korban dan keluarga mendapatkan ancaman dan intimidasi

KABAR MIGRAN dari pihak luar untuk tidak melanjutkan kasusnya ke ranah hukum. Bahkan, ada beberapa yang meminta untuk mencabut kuasanya dari SBMI dengan mencoba untuk menyuap; 3. Korban memilih penyelesaian kasus yang cepat, sementara proses penanganan melalui jalur hukum lebih lama; 4. Adanya oknum dari pihak penyidik yang tidak berperspektif korban dan cenderung menyalahkan korban. Kondisi tersebut menyebabkan korban enggan melaporkan dan meneruskan aduannya; 5. Adanya penyidik yang tidak memiliki kecukupan pengetahuan tentang tindak pidana perdagangan orang, sehingga laporan ditolak, dan/atau dihentikan, atau tuntutannya menjadi ringan karena tidak mendasarkan UU PTPPO dalam berkasnya.

Mirisnya, berdasarkan laporan in­ vestigasi yang dilakukan SBMI, je­ ratan perdagangan orang dalam bisnis penempatan PMI ke luar ne­geri dilakukan sesuai prosedur dan peraturan yang melibatkan pu­luhan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

De­ngan demikian, terjebaknya para pekerja migran dalam praktik per­ dagangan orang bukan sematama­ta karena ketidaktahuan atau ke­kurangpahaman mengenai ta­ta cara proses migrasi yang se­suai prosedur, melainkan karena ada­nya praktik kotor yang di­la­kukan pelaku bisnis pe­nempatan pekerja migran.

Pun demikian, praktik per­d a­ gangan orang yang mengor­ban­

kan para ABK yang bekerja di kapal-kapal berbendera asing.

La­p oran investigasi SBMI me­ nye­but adanya keterlibatan per­ usahaan penempatan ABK (man­ ning agency) di Indonesia yang melakukan perekrutan dan pe­ nempatan di kapal ikan luar ne­ geri. Modus perekrutan yang di­ lakukan oleh sponsor sebagai per­p anjangan tangan manning agency antara lain dengan meng­ gunakan iming-iming gaji besar, proses mudah, bekerja di atas ka­pal yang bagus, bekerja di ne­ ga­ra maju, situasi kerja baik ser­ ta mendapatkan bonus tinggi.

Laporan investigasi SBMI juga me­ nyebut, para ABK tersebut menjadi kor­ban TPPO dengan praktik per­ budakan modern (modern sla­very).

Bahkan, sembilan dari 11 indikator kerja paksa yang ditetapkan Inter­ national Labour Organization (ILO) telah dialami ABK, yaitu 1) Pe­nyalahgunaan kerentanan; 2) Meng­a lami penipuan mulai dari pro­ses keberangkatan, saat ber­ ada di atas kapal dan saat ke­ pulangan ke daerah asal; 3) Ak­ s e s p e rg e r a ka n d i b a t a s i ; 4 ) Pe­­nahanan dokumen pribadi; 5) Men­d apatkan kekerasan verbal dan fisik; 6) Penahanan hak gaji, bo­nus tangkap, dan uang jaminan; 7) Mendapatkan intimidasi dan an­ cam­an; 8) Pembatasan atas akses kebebasan ABK untuk meng­akhiri hubungan kerja; serta 9) Kon­disi kerja yang tidak layak serta jam kerja berlebih.

Terkait kasus TPPO dengan mo­dus pengantin pesanan yang merupakan bentuk dari per­da­gangan manusia, laporan inves­tigasi SBMI menyebut adanya ke­terlibatan berbagai pihak baik lem­baga maupun perorangan.

Bah­kan, masyarakat kerap kali ti­

dak menyadari bahwa mereka te­ lah berpartisipasi dalam kegiatan perdagangan manusia. Hampir sa­ma dengan kasus sebelumnya, proses hukum kasus perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan juga tidak berjalan mak­ simal.

Laporan investigasi SBMI me­ nyim­pulkan, dalam penyelesaian perkara pidana pengantin pe­san­ an, sering kali hukum lebih menge­ depankan hak-hak ter­sang­ka atau terdakwa daripada korban. Banyak kasus, korban kejahatan kurang mendapatkan pelindungan hukum yang memadai. Bagaimanapun, migrasi ketenagakerjaan antar ne­gara terjadi karena adanya fak­ tor pendorong dan faktor pe­na­ rik. Kemiskinan dan susahnya la­p angan kerja di dalam negeri me­rupakan faktor pendorong uta­ ma masyarakat, khususnya ma­ syarakat di wilayah kantong ke­ mis­kinan di pedesaan melakukan migrasi ketenagakerjaan hingga ke luar negeri. Sementara faktor penariknya antara lain adanya pangsa pasar kerja yang terbuka luas di luar negeri.

Sepanjang akar persoalan migrasi tidak segera mendapatkan so­ lusi yang tepat, proses migrasi ke­t e­n agakerjaan antar negara yang berpotensi menjadikan bu­ ruh migran sebagai korban per­ da­g angan orang masih akan te­rus berlangsung. Sebagai pe­ nye­lenggara negara, pemerintah mempunyai tanggung jawab men­ carikan solusi untuk me­mas­tikan para buruh migran yang meng­adu nasib ke negeri orang dapat ter­ lindungi secara maksimal.

Dengan segala daya upaya, pe­me­ rintah di segala tingkatan, baik pe­

Edisi Juni 2021 | Warta Buruh Migran

11

KABAR MIGRAN merintah pusat, pemerintah pro­­vinsi, pemerintah kabupaten/ko­ta hingga pemerintah desa ha­rus menyediakan dan membuka lapangan kerja yang seluas-luas­nya agar masyarakat tidak perlu melakukan migrasi ke luar negeri yang berpotensi menjadi korban TPPO. Melalui Gugus Tugas Pen­ce­gah­ an Tindak Pidana Per­da­gang­an Orang Pemerintah harus meningkatkan sosialisasi untuk mencegah ter­ja­ dinya praktik perdagangan orang de­ngan modus penempatan pe­ kerja migran dan berbagai modus lainnya. Pemerintah Daerah juga harus menguatkan peran Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di daerah masing-masing.

Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan Pe­ker­ja Migran (BP2MI) harus mem­per­ kuat pengawasan, agar proses pe­nempatan buruh migran Indo­ nesia tidak masuk dalam jeratan praktik perdagangan orang. Agar perlindungan terhadap bu­r uh migran bisa lebih optimal, Ke­ men­terian Ketenagakerjaan harus se­g era menyelesaikan seluruh per­­aturan turunan mandat dari Undang Undang No 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), yang seharusnya selesai pada 22 No­ vem­ber 2019.

yang menangani kasus tindak pi­dana perdagangan orang, ter­ uta­ma di Polda dan Polres yang berada di daerah kantong pe­ ngirim buruh migran. Dalam hal penyediaan informasi tentang tata cara migrasi yang aman dan adil, terkait pendataan, pemantauan, dan pemberdayaan calon Buruh Migran Indonesia, Pemerintah Desa harus menjalankan perannya secara maksimal sebagaimana diamanatkan UU PPMI. Sumber: https:// buruhmigran. or.id/ en/2021/04/27/ praktikperdaganganorang-dalambisnispenempatanpekerja-migran/

Terkait proses hukum penanganan kasus TPPO, khususnya yang ber­­ modus pengiriman buruh mi­gran, pihak kepolisian sebagai ins­ti­tusi penegak hukum harus me­n ing­ katkan kapasitas para pe­nyidik

OPINI

Pemberdayaan Pekerja Migran Melalui Koperasi Oleh Anwar Ma’arif, Sekretaris Jenderal SBMI

▶ SBMI Mart di Ngantang Malang, dikelola oleh Koperasi SBMI. Foto: SBMI.

12

P

ekerja migran Indonesia (PMI) mengalami ba­n yak per­­s oalan, baik sebelum, pa­da saat mau­pun sesudah be­ kerja. Dari pembacaan atas ber­ bagai tantangan dan persoalan itu­­lah, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) merancang ber­b agai program dan kegiatan an­t ara lain pengorganisasian,

Warta Buruh Migran | Edisi Juni 2021

advokasi kasus dan kebijakan, riset, pendidikan dan pelatihan, me­dia dan informasi, serta pem­ berdayaan.

Bagi SBMI, pembelaan hak dan pemberdayaan pe­kerja migran me­r upakan dua kegiatan yang sa­ling berhubungan. Pekerja mi­ gran sering kali kesulitan dalam

OPINI menghadapi kasus pelanggaran hak. Tak ja­rang, mereka berada dalam posisi rentan dan lemah.

Dalam kondisi inilah, dukungan dan pembelaan hak pekerja migran mendesak untuk dilakukan.

Sementara, pemberdayaan da­ pat diartikan sebagai proses, ca­ ra, perbuatan menguatkan, men­ dapatkan tenaga untuk melakukan tindakan. Ada beragam cara pem­ berdayaan yang dilakukan oleh SBMI, di antaranya melalui bantuan modal, pelatihan, dan pem­b en­ tukan koperasi. Dalam pem­ ber­d ayaan eko­n omi, semangat so­lidaritas dan kebersamaan te­ rus dijaga. Untuk itulah, bentuk koperasi yang dapat menaungi ke­pentingan dan usaha ekonomi anggota menjadi pilihan.

Dalam menjalankan program pem­ berdayaan, SBMI bekerja sama de­ ngan dengan berbagai lembaga mulai dari lembaga pemerintah, jejaring organisasi, lembaga sosial, hingga dan organisasi antar negara di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa.

Pemberdayaan dalam bentuk ban­ tuan permodalan dipandang cara yang cepat untuk membantu me­ mulihkan keadaan pekerja migran yang lemah. Kendati, di satu sisi, pendekatan ini dipandang kurang mendidik, seperti memberi ikan tanpa kail. Pendekatan ini di­da­ sarkan atas kondisi bahwa mem­ perjuangkan hak pekerja migran bukan pekerjaan mudah. Ada ba­ nyak hambatan dan tantangan, baik dari internal maupun eksternal.

Oleh karena itu, norma-norma inter­ nasional memandang perlu adanya prinsip penyelesaian (remedy) da­ lam pembelaan dan pemenuhan hak pe­kerja migran serta pemulihan dari

trauma yang dialami. Dalam konteks tindak pidana perdagangan orang, prinsip itu masuk dalam istilah reintegrasi.

Jadi, selain memberikan ban­tu­ an permodalan, SB­M I juga me­ lakukan penguatan melalui ber­ bagai pe­l atihan, antara lain: pe­latihan keterampilan, tata bo­ ga, migrasi ketenagakerjaan, a d­v o k a s i , p e n g o r g a n i s a s i ­ an, literasi dan pengelolaan ke­ uangan, penggalangan dana, me­nulis, analisis kebijakan, serta ke­mampuan diplomasi. Keragaman pe­latihan ini disesuaikan de­ngan kapasitas peserta migran yang men­jadi peserta latih.

Sebagai contoh, SBMI be­k er­­ ja­s ama dengan Ke­m en­t e­r i­a n Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak me­nye­l eng­ garakan pelatihan untuk ca­lon PMI. Pelatihan ini bertajuk “Penguatan Mental Ca­l on Pekerja Migran Indonesia”. Program ini sudah ber­jalan lebih kurang lima tahun.

Dalam modulnya ada beberapa kecakapan yang diajarkan, meliputi gender dan migrasi, migrasi ke­te­ nagakerjaan, komunikasi afek­tif, mengenal kepribadian dan menge­ lola stres.

Kemudian, SBMI juga melakukan pemberdayaan man­t an pekerja migran melalui pelatihan ke­ te­r ampilan usa­ha kecil dan me­ ne­n gah berdasarkan potensi dan sumber daya desa. Melalui program ini diharapkan para man­ tan pekerja migran memiliki sum­ ber-sumber ekonomi produktif untuk menunjang kesejahteraan keluarganya. Dalam proses ini, tantangan pasca pro­duksi, khu­ susnya pemasaran menjadi tan­ tangan utama. Oleh karena itu,

pada tahun 2020, SBMI men­coba untuk menciptakan ruang untuk memasarkan produk-produk hasil karya mantan pekerja migran termasuk anggota keluarganya melalui “SBMI Mart”.

Koperasi Serikat Buruh Migran Indonesia Melalui Koperasi SBMI, pengelola dapat meng­or­ganisir keuangan, keterampilan dan hasil produk m a n t a n p e ke r j a m i g r a n d a n anggota keluarganya. Dengan demikian, Koperasi SBMI dapat dimaknai sebagai sintesis dari pemberdayaan melalui bantuan permodalan dan pelatihan keterampilan yang selama ini dilakukan.

Pada debut pertamanya, SBMI mendirikan dua SB­MI Mart. SBMI Mart salah satu unit usaha yang di­ kembangkan oleh Koperasi SBMI. Pertama didirikan di Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pa n c o r a n , J a k a r t a S e l a t a n .

Dan, yang kedua berada di Ke­ ca­m atan Ngantang, Kabupaten Malang. Berangkat dari dua lokasi ini, SBMI Mart rencananya akan dikembangkan terus menerus s e s u a i d e n g a n ke m ­ ampuan pengurus dan anggota Koperasi SBMI di berbagai daerah.

Koperasi SBMI sudah diinisiasi sejak 2018. Nama Koperasi SBMI sendiri berangkat dari refleksi pe­n ga­l aman sebelumnya. Pada 2009, SBMI pernah menginisiasi pendirian koperasi berbasis program pemerintah. Kekhasan berada pada penamaannya yaitu diawali dengan nama “Koperasi Purna Tenaga Kerja Indonesia (TKI)”. Sudah puluhan Koperasi Purna TKI didirikan oleh SBMI di pelbagai daerah. Tentu saja

Edisi Juni 2021 | Warta Buruh Migran

13

OPINI

KEBIJAKAN

pendirian koperasi ini menjadi wujud nyata dari ikhtiar yang baik dari pemerintah.

Namun demikian, seiring ber­ja­ lannya waktu, pe­n gelolaan ko­ pe­r asi ini semakin jauh dari je­ jaring dan solidaritas SBMI. Jadi, meskipun dalam ang­garan dasar dan anggaran rumah tangganya su­dah disepakati bahwa sebagian keuntungan di­per­untukkan untuk mendanai kegiatan SBMI, na­ mun seiring kemajuan koperasi dan pergantian pengu­rusnya, ter­ jadi perubahan dalam anggaran dasar dan rumah tangganya. Ke­ beradaannya seakan men­jadi ahis­ toris. Walhasil nama SBMI hil­ang dalam ang­g aran dasar dan ru­ mah tangganya. Hal ini tentu saja disayangkan karena mimpi ke­ man­dirian serta kerja keras pegiat SBMI terdahulu tidak ada jejaknya.

Untuk itu, Koperasi SBMI menjadi semangat baru bagi kreativitas pengurus dan anggota. Semangat itu terlihat dari antusiasme ang­ gota untuk bergotong royong da­ lam permodalan. Masing-masing anggota berkontribusi sebesar Rp 500 ribu sebagai iuran pokok bagi anggota Koperasi SBMI. Melalui usaha koperasi ini diharapkan ke­ mandirian ekonomi mantan pekerja migran dan organisasi dapat ter­ wujud.

Sumber: https:// buruhmigran. or.id/ en/2021/04/27/ pemberdayaanpekerja-migranmelalui-koperasi/

14

Warta Buruh Migran | Edisi Juni 2021

Sekilas tentang Peraturan Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Redaksi

P

embebasan biaya penempatan telah menjadi amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI).

Pada pasal 30 UU PPMI telah tertulis dengan lugas bahwa, “Pekerja Migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan.” Merujuk pada pasal tersebut, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2020 ten­t ang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Peraturan kepala BP2Mi tentang pembebasan bia­ ya penempatan ini telah diundangkan pada 15 Juli 2020.

Dengan demikian, aturan ini harusnya berlaku efektif pada 15 Januari 2021 atau enam bulan setelah diundangkan. Namun demikian, Kepala BP2MI Benny Ramdhani menyatakan bahwa masa transisi im­plementasi Peraturan BP2MI tentang pembebasan biaya penempatan diperpanjang hingga 15 Juli 2021.

Komponen Biaya Penempatan yang Dibebaskan Dalam Peraturan BP2MI pasal 3 ayat (2), PMI tidak di­be­ bankan biaya penempatan yang meliputi: a. tiket keberangkatan; b. tiket pulang; c. Visa kerja; d. legalisasi Perjanjian Kerja; e. pelatihan kerja; f. sertifikasi kompetensi kerja g. jasa perusahaan; h. penggantian paspor; i. surat keterangan catatan kepolisian;

KEBIJAKAN j. Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia; k. pemeriksaan kesehatan dan psikologi di dalam negeri; l. pemeriksaan kesehatan tambahan jika negara tertentu mempersyaratkan; m. transportasi lokal dari daerah asal ke tempat keberangkatan di Indonesia; dan n. akomodasi.

Komponen biaya penempatan pelatihan kerja dan kompetensi kerja dibebankan kepada Pemerintah Daerah yang dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pe­ merintah dan/atau swasta yang terakreditasi. Se­ mentara, biaya penempatan selain kedua hal tersebut dibebankan kepada Pemberi Kerja.

Jenis Pekerjaan yang Dibebaskan dari Biaya Penempatan Pada pasal 3 ayat (3), jenis pekerjaan PMI yang di­ bebaskan dari biaya penempatan meliputi: a. pengurus rumah tangga; b. pengasuh bayi; c. pengasuh lanjut usia (lansia); d. juru masak; e. supir keluarga; f. perawat taman; g. pengasuh anak; h. petugas kebersihan; i. pekerja ladang/perkebunan; dan j. awak kapal perikanan migran.

Hanya saja, pada pasal 8 (a) disebutkan bahwa biaya penempatan masih bisa diberlakukan hanya pada calon PMI yang sudah memiliki identitas pekerja migran Indonesia.

Sumber: https://buruhmigran. or.id/2021/03/04/sekilas-tentangperaturan-pembebasan-biayapenempatan-pekerja-migranindonesia/

Mengenal Konvensi ILO Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan

H

ingga hari ini, Pemerintah Indonesia be­ lum meratifikasi Konvensi Per­bu­ruhan Inter­nasional Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan atau dikenal juga dengan “ILO 188”. Pa­dahal, Indonesia merupakan salah satu negara asal awak kapal perikanan terbesar yang be­kerja di kapal asing.

Menurut data Badan Pe­lindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) 2011-2019, terdapat 30.864 awal kapal Indo­nesia yang bekerja di kapal berbendera asing. Sementara, menurut data Kementerian Luar Negeri, dalam ren­tang waktu 2013-2015, ter­dapat 200.000 awak kapal yang bekerja di ka­pal berbendera asing.

Konvensi ILO Nomor 188 Konvensi ILO 188 merupakan instrumen in­ ter­nasional yang mengatur pelindungan ke­ pada awak kapal perikanan. Konvensi ini te­lah disahkan pada 14 Juni 2007 dan mulai ber­ laku pada tahun 2016. Konvensi ini ILO 188 terdiri dari sembilan bagian berisi mengenai minimum layanan, usia, pengupahan, kerja kontrak, akomodasi dan makanan, pelindungan kesehatan dan perawatan medis, jaminan so­ sial, serta kepatuhan penegakan hukum.

Konvensi ILO 188 telah diratifikasi oleh 18 ne­ gara antara lain Angola, Bosnia, Kongo, Ar­gen­ tina, Prancis, Maroko, Lithuania, Estonia, Nor­ wegia, Inggris, Namibia, Senegal, Denmark, Afrika Selatan, Belanda, Portugal, Polandia, dan Irlandia Utara. Sementara, Indonesia sampai hari ini belum meratifikasi Konvensi C188. Begitu pula dengan Tiongkok, Taiwan, dan Korea

Edisi Juni 2021 | Warta Buruh Migran

15

KEBIJAKAN Selatan di mana banyak pekerja mi­ gran Indonesia yang bekerja se­ba­ gai awak kapal di negara ter­se­but.

Sesuai dengan pasal 2, konvensi ini berlaku untuk awak kapal dan semua jenis kapal penangkap ikan yang terlibat dalam kegiatan pe­ nang­kapan ikan ko­mersial. Artinya, konvensi ini tidak berlaku untuk kapal pencari ikan tradisional. Pe­ lin­dungan konvensi ini diberikan ke­pada awak kapal yang bekerja di kapal penangkapan ikan dengan pan­jang 24 meter atau lebih atau yang biasa di laut selama tiga hari.

Awak kapal yang dimaksud da­ lam konvensi ini ialah setiap orang yang dipekerjakan atau be­­ker­ ja dalam kapasitas apapun atau me­laksanakan pekerja­an di ka­pal penangkap ikan, ter­ma­suk me­re­ ka yang bekerja di ka­pal dan di­­ bayar berdasarkan pem­b a­g i­a n ha­sil tangkapan tetapi ti­dak ter­ ma­suk mualim (ja­batan per­wira di departemen dek), per­so­nil la­ut, aparat negara, dan pe­­ker­ja ber­ basis daratan yang me­­lak­sa­na­kan tugas di kapal pe­nang­kap ikan.

Bentuk Pelindungan di Kapal Penangkap Ikan Berikut beberapa bentuk pe­lin­ dungan yang diatur dalam Kon­ vensi ILO 188: Usia Konvensi ILO 188 menetapkan usia minimal un­tuk bekerja di kapal pe­ nangkap ikan ialah 16 ta­hun atau usia 15 tahun bagi mereka yang sudah mengikuti pelatihan atau pendidikan di bidang penangkapan ikan. Sementara untuk pekerjaanpekerjaan tertentu di atas ka­pal yang dapat meng­ganggu ke­se­hat­

16

an, keselamatan dan moral re­maja tidak boleh di bawah 18 tahun.

Pemeriksaan Medis Semua awak kapal yang bekerja di kapal pe­n ang­k ap ikan harus mem­pu­nyai sertifikat medis sah yang menyatakan mereka fit un­tuk me­lak­sanakan tugas. Pihak ber­ wenang yang berkompeten ha­rus me­netap­kan sifat dan isi pe­me­rik­ sanaan medis.

Waktu Istirahat Setiap negara anggota yang me­ nan­d atangani konvensi ILO 188 harus menetapkan undang-un­ dang, peraturan, atau tindakan la­in yang meng­­haruskan pemilik kapal yang meng­ibarkan ben­de­ranya untuk me­mastikan ka­pal dioperasikan de­ ngan cara yang aman dan me­ma­ dai di ba­wah kendali nahkoda yang ber­kompeten. Setiap awak kapal di­ berikan waktu istirahat yang teratur dan cukup untuk menjaga kesehatan dan keselamatan me­reka. Waktu istirahat minimal tidak boleh kurang dari: 10 jam untuk jang­ka waktu 24 jam dan 77 jam un­tuk jangka waktu 7 hari.

Daftar Awak Kapal Konvensi ini menyatakan bahwa setiap kapal harus membawa daftar awak kapal, dimana salinannya harus diserahkan kepada pihak ber­wenang di darat sebelum atau saat kapal berangkat.

Perjanjian Kerja Awak Kapal Awak kapal berhak untuk memiliki salinan per­janjian kerja yang mu­ dah dipahami. Pemilik kapal juga harus mempunyai kontrak yang menyediakan kondisi pekerjaan dan kehidupan yang layak di kapal.

Dan, dalam konvensi ini juga meng­

Warta Buruh Migran | Edisi Juni 2021

a­tur bahwa negara anggota ju­ga harus mempunyai aturan yang meng­­a tur sarana penyelesaian per­­­se­lisihan terkait perjanjian ker­ja.

Gaji dan Repatriasi Setiap awak kapal harus dipastikan memperoleh gaji bulanan atau gaji tetap lainnya. Awak kapal ju­ga ber­ hak atas sarana untuk mengi­rim­ kan se­bagian atau seluruh gaji yang mereka terima ke­p ada keluarga tanpa dipungut biaya. Se­mentara itu, biaya pemulangan atau repatriasi karena per­janjian ker­ja berakhir ditanggung oleh pe­milik kapal.

Perawatan dan Pelindungan Kesehatan Kapal penangkap ikan wajib mem­ bawa peralatan medis dan obatobatan yang memadai untuk la­ yanan kesehatan di kapal. Awak kapal juga berhak atas perawatan medis di darat dan hak untuk di­ kirim ke darat dengan cepat un­tuk dirawat apabila mengalami ce­dera atau sakit serius. Untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja setiap awak kapal harus diberikan baju dan alat pelindung pribadi. Selain itu, awak kapal juga harus menerima pelatihan dasar dan mem­punyai pengetahuan yang me­m a­d ai mengenai peralatan ke­­se­lamatan dan tindakan ke­se­lamatan. Setiap awak kapal ju­g a berhak untuk mendapatkan pelindungan jaminan sosial dengan prinsip kesetaraan.

Sumber:https:// buruhmigran. or.id/2021/03/10/ mengenalkonvensi-ilonomor-188tentang-pekerja­ an-dalampenang­kap­anikan/

SOSOK

Solidaritas Sesama Pekerja Migran di Malaysia Oleh Sofwan Hadi

“Meskipun bukan keluarga kan­dung, teman-teman di perantauan itu sudah menjadi saudara dekat,” ujar Yoga Pramono nengah kejuruan (SMK) di Blitar, Jawa Timur. Selepas lulus dari SMK, ia kemudian bekerja di beng­ kel elektronik di Tulungagung.

“Bapak menyarankan saya untuk merantau, ikut saudara yang di Batam,” kisahnya saat dihubungi melalui sambungan telepon. ▶ Yogya Pramono, Ketua KOMI Johor.

M

eskipun bukan keluarga kan­dung, teman-teman di perantauan itu sudah menjadi saudara dekat,” ujar Yoga Pramono, Ketua Jaringan Ko­mu­ nikasi Organisasi Pekerja Mi­gran Indonesia (KOMI) di Johor Bahru, Malaysia, Kamis, (1/4/2021).

Pram, biasa teman-temannya me­ manggil, sudah 10 tahun bekerja sebagai pekerja migran Indonesia (PMI). Ia bekerja di perusahaan alih daya yang memberikan la­ yan­a n kepada perusahaan in­t i yang bergerak di bidang mi­nyak dan gas. Ia bekerja pada sek­tor pabrikasi metal dengan spe­sia­ lisasi pengelasan. Pram lulusan tek­nik elektronik di sekolah me­

Pertama di Batam, Pram bekerja di bidang bangunan. Dua bulan ke­m udian, ia beralih di bidang be­si menjadi asisten tukang las.

Di situlah ia memperoleh ke­t e­ ram­pilan las. Hingga, ketika ada perusahaan alih daya di bidang mi­nyak dan gas bumi di Malaysia yang membuka lowongan kerja, ia turut mendaftar dan lolos. “Du­ nia perantauan itu, pergi pagi pu­ lang malam. Kadang saat tidur pun masih mimpi kerja,” ujar Pram sam­bil tertawa.

Empat tahun di perantauan, Pram turut serta dalam pembentukan komunitas Pejuang Devisa Peduli.

Komunitas ini beranggotakan pe­ kerja migran dan purna PMI da­ri berbagai negara seperti Malaysia, Taiwan, Singapura, Brunei Da­rus­ salam, dan Indonesia. Ak­t i­v itas utama komunitas ini ialah ber­

do­n asi melalui penjualan kaos.

Da­na yang terkumpul kemudian di­sumbangkan kepada pekerja mi­ gran atau keluarganya yang se­ dang mengalami kesulitan.

Dan pada 2017, Pram terlibat da­lam pembentukan KOMI yang di­fasilitasi oleh Yayasan Lembaga Kajian untuk Pengembangan Pen­didikan, Sosial, Agama, dan Bu­d aya (INFEST) Yogyakarta. Dari penuturan Pram, ada lebih ku­rang 12 komunitas di Johor Bahru yang tergabung di KOMI. Se­lain itu, KOMI juga berjejaring de­ ngan organisasi dan komunitas pe­ kerja migran di Indonesia antara lain, Komunitas Pekerja Migran Indonesia (KOPI) di Ponorogo dan Blitar, serta Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). Selain itu, KOMI juga sering berkoordinasi dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Johor Bahru dalam menangani kasus atau per­soalan yang dihadapi PMI. “Aktivitasnya KOMI, lebih sering­ nya membantu proses kepulangan kaum rentan hingga membantu pro­s es pemulangan jenazah PMI ke tanah air. Dibimbing oleh INFEST juga, kita belajar soal hakhak pekerja migran dan sering ber­ hubungan dengan KJRI,” ujarnya.

Edisi Juni 2021 | Warta Buruh Migran

17

WAWANCARA Tergerak dalam Aktivitas Sosial Pada 2015, Pram pernah menga­ lami persoalan kete­nagakerjaan di Malaysia. Proses yang harus di­ laluinya tidak mudah. Butuh waktu lebih kurang dua tahun hingga ka­ susnya bisa selesai. Dalam meng­ urus kasusnya ini, Pram dibantu Tenaganita, lembaga swadaya ma­ sya­rakat di Malaysia yang fo­kus pada pelindungan pe­kerja migran, perempuan, anak, dan pengungsi dari an­c aman eksploitasi serta per­­dagangan orang.

Upaya Pelindungan Pekerja Migran di Desa Bringinan, Kabupaten Ponorogo Oleh Sofwan Hadi

D

Dari pengalaman mengurus per­ karanya, Pram merasa bahwa PMI yang berperkara atau mengalami persoalan di tanah rantau berada pada posisi yang sangat sulit.

Selain waktu, banyak energi yang harus dicurahkan. “Di Malaysia, banyak sekali PMI yang mengalami persoalan dan tidak tahu harus ber­b uat apa dan kepada siapa ha­rus meminta bantuan,” ungkap anak pertama dari tiga bersaudara ini.

esa Bringinan, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur di­­kenal sebagai kantong pekerja mi­­gran Indonesia (PMI) di Ka­ bu­­paten Ponorogo. Sejak tahun 1980, banyak warga Desa Bri­ nginan yang merantau ke lu­ar ne­ geri untuk meningkatkan per­eko­ nomian keluarga. Sebagai upa­ya melindungi calon PMI dan PMI dari Desa Bringinan, termasuk keluarga di kampung halaman, Pe­merintah Desa Bringinan telah mengesahkan Peraturan Desa (Perdes) Bringinan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Untuk itulah, menurut Pram, ko­ munitas atau or­g a­­nisasi PMI di Johor Bahru bi­sa menjadi wadah un­tuk bersolidaritas antar pe­­ker­ja migran. “Saudara kita di sini bukan saudara kan­dung, tetapi teman-te­ man seperantauan. Kalau ki­ta ada apa-apa merekalah yang kita mintai bantuan. Le­­­bih dari itu, ak­tif di ko­mu­ ni­tas sosial ini seperti ter­ge­rak dari hati,” ujar Pram.

Karena upayanya tersebut, pa­ da 2020, Desa Bringinan men­da­ patkan dua penghargaan yakni Hassan Wirajuda Perlindungan WNI Awards dari Kementerian Luar Negeri dan Penghargaan Indonesia Migrant Worker Awards. Berikut kutipan wawancara tim redaksi Warta Buruh Migran dengan Ke­ pala Desa Bringinan, Barno, Kamis, (8/4/2021):

Sumber: https://buruhmigran.or.id/ en/2021/04/13/ solidaritas-sesama-pekerja-migran-di-malaysia/

18

Berapa banyak warga Bringinan yang menjadi PMI? Berdasarkan data desa, pada tahun 2012, total ada 341 warga Bringinan yang bekerja di luar negeri. Jumlah itu cukup besar bisa dibandingkan dengan jumlah

Warta Buruh Migran | Edisi Juni 2021

penduduk Bringinan yang totalnya 1.259 jiwa. Mayoritas bekerja di Malaysia. Namun, jumlah ini se­ makin tahun semakin turun, sam­ pai hari ini. Data 2020, ada sekitar 80 orang yang bekerja di luar ne­ geri dengan negara tujuan yang beragam, seperti Korea, Jepang, Malaysia, Amerika, Taiwan, Hong­ kong, dan Singapura. Kalau dulu, hampir 80 persennya bekerja di Malaysia.

Sejak tahun berapa banyak warga Bringinan yang bekerja di luar negeri?

Seingat saya, paling banyak di era 1980 sampai 1990-an. Angka pas­tinya saya tidak tahu. Karena tidak ada catatan waktu itu. Ratarata bekerja di sektor perkebunan.

Saya masih ingat, kakak saya yang pertama berangkat bekerja ke Malaysia pada 1986. Disusul kakak kedua tahun 1990 dan kakak ketiga pada 1995. Saya berangkat pada tahun 1998.

Anda juga pernah jadi PMI? Iya. Setelah lulus Aliyah, saya bekerja ke Malaysia. Pendorong utamanya karena faktor ekonomi.

Bapak meninggal ketika saya kelas 3 sekolah dasar. Kondisi ekonomi cukup untuk makan dan sekolah sampai Aliyah. Untuk kuliah sudah tidak mungkin. Saya berangkat

WAWANCARA

sebagai ben­t uk kesepakatan bersama selu­r uh elemen yang ada di desa. Masyarakat sebagai inisiatornya, kepala desa dan BPD sebagai fasilitatornya.

▶ Barno, Kepala Desa Bringinan di ruang kerjanya. Foto: Desa Bringinan

pada 14 Desember 2017 dan ber­ henti dulu di Tanjung Pinang. Per­ mit saya di perkebunan sebagai penyadap karet. Empat tahun be­r ikutnya saya pulang. Pulang itu sebenarnya karena diberi cuti se­lama satu bulan. Karena saya me­rasa di rumah sudah nyaman dan banyak beraktifitas di karang taruna, saya tidak balik lagi ke Malaysia. Hehe Faktor pendorong utama warga Bringinan menjadi PMI karena faktor ekonomi?

Ya, sebagian besar begitu. Bri­ nginan ini dulu wilayah miskin.

Se­bagian besar warganya buruh tani. Nyaris tidak ada pegawai atau pedagang. Meskipun area per­taniannya luas, tapi itu hanya di­miliki beberapa orang saja. Se­ mentara yang lain, jangankan un­ tuk punya sepeda motor, me­nye­ ko­lahkan anak saja hanya sampai SMP atau SMA. Itu pun susah pa­ yah. Jadi, untuk meningkatkan per­ eko­nomian, supaya bisa membeli sepeda motor dan membangun rumah ya salah satu caranya men­ jadi PMI.

Apakah kondisi itu masih sama hingga sekarang?

Sekarang jauh berbeda. Mungkin juga karena faktor ekonomi se­ ma­kin sejahtera dan faktor pen­ di­dikan yang semakin tinggi tu­ rut mengubah cara pandang warga. Bahkan sejak adanya Per­ des Pelindungan PMI di Desa Bringinan, tren itu sudah menurun.

Mungkin, selama dua tahun ini ti­ dak lebih dari 20 orang yang be­ kerja ke luar negeri.

Soal Perdes pelindungan PMI di Desa Bringinan, bagaimana dulu prosesnya penyusunannya?

Awalnya, usulan perdes pe­lin­ dungan PMI ini berasal dari as­ pirasi warga, dalam hal ini di­ do­rong oleh Komunitas Pekerja Migran Indonesia (KOPI) Desa Bringinan yang difasilitasi oleh INFEST Yogyakarta pada 2018.

Pemerintah desa menyambut baik, begitu pula dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Saya pikir, penting bagi pemerintah desa untuk punya payung hu­kum yang bisa melindungi war­ga­nya yang menjadi PMI. Saya me­m aknai Perdes ini

Dalam proses penyusunan ini, kami juga banyak belajar. Dulu saya berpikiran, Perdes itu harus meng­a cu terlebih dahulu pada Per­a turan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Daerah. Ma­sa­ lahnya, di Kabupaten Ponorogo ini belum ada peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pelindungan PMI (UU PPMI). Tapi ternyata tidak melulu begitu. Yang penting, desa harus punya dulu Perdes mengenai Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Di situ, jadi dasar bagi desa untuk menyusun Perdes Pelindungan PMI ini, juga UU PPMI dan UU Nomor 6 Tahun 2014 ten­ tang Desa. Beruntung dari proses belajar bersama KOPI dan INFEST, kita bisa belajar tentang regulasi.

Tantangannya?

Per tama tentu soal kapasitas sum­­ber daya manusia di desa be­ lum ahli soal kebijakan. Kedua, ya itu tadi, kita belum punya Per­ des tentang Hal Asal Usul dan Ke­wenangan Lokal Desa. Yang ke­m udian kami rancang, ba­ has, dan sahkan ber­s ama BPD, KOPI, perwakilan dan tokoh ma­ sya­r akat, ser ta to­k oh aga­m a di Desa Bringinan. ke­mu­dian, di Ka­bupaten Ponorogo belum ada per­aturan daerah atau peraturan bupati yang mengatur mengenai pelindungan PMI. Ja­di, kami bolak balik konsultasi ke Kecamatan dan Kabupaten un­tuk proses pe­nyu­ sunan Perdes Pe­lindungan PMI ini.

Yang terpenting niatan kami ba­ik dan

Edisi Juni 2021 | Warta Buruh Migran

19

WAWANCARA tidak ada urusan dengan ke­uangan seperti Perdes Ren­c ana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) atau Anggaran Pen­dapatan dan Belanja Desa (APB­Desa). Perdes Pelindungan PMI Ini lebih ke soal pengaturan dan pelindungan masyarakat yang menjadi PMI. Jadi ya berani saja, jalan terus.

itu, saya bilang, “Pak/Bu, kalau mau dapat surat izin ha­rus datang ke kantor desa,” itu da­sarnya hanya omongan saya se­b agai kepala desa, bukan atas dasar hukum yang mengikat. Se­karang, sebagian besar warga su­dah tahu, untuk layanan surat izin di kantor desa dan akan dilayani petugas di kantor desa.

Apa saja yang diatur dalam Perdes Pelindungan PMI?

Proses pendataan juga penting.

Seandainya ada warga Bringinan yang mau ke luar negeri, harus dipastikan kemana perginya, me­ lalui PT (perusahaan penyalur) apa, alamatnya di mana, job-nya apa? Melalui pendataan ini desa punya arsip lengkap, Misal si A per­ gi ke Malaysia, berangkat tang­gal sekian, melalui perusahaan ini, yang merekrut namanya ini, ikut majikan bernama si B. Kedua, setiba di negara tujuan, PMI ini ju­ga punya tugas untuk mengabari desa berkaitan dengan apakah pe­kerjaanya cocok dengan kontrak atau tidak.

Pertama soal pendataan warga Bri­n ginan yang menjadi calon PMI atau PMI aktif. Secara garis besarnya ya, antara lain soal la­ yanan dokumen, informasi, komu­ nikasi, dan pemberdayaan bagi PMI dan anggota keluarganya.

Bagaimana implementasinya?

Sebagai sebuah kesepakatan, Per­ des ini sebenarnya sangat mem­ bantu. Pertama dia sebagai dasar hukum bagi pemerintah desa untuk melakukan pelindungan. Mi­salnya soal permohonan surat izin bagi calon PMI. Sebelum ada Perdes

nentukan langkah yang tepat, misal komplain ke perusahaan penyalur atau bekerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pe­me­rintah.

Apakah ada tantangan dalam implementasi?

Sampai saat ini, kami masih te­ rus berupaya untuk memenuhi dan melakoni semuanya. Sedikit demi sedikit. Misalnya soal poin kesepakatan perceraian yang men­jadi isu cukup hangat dan ma­sih dianggap sedikit warga sebagai sesuatu yang ribet. Juga soal pem­berdayaan yang sebenarnya sudah kami lakukan sejak lama. Intinya, kita tidak takut menuju perubahan, selama itu untuk kebaikan. Maju terus.

Sumber: https:// buruhmigran. or.id/ en/2021/04/15/ upayapelindunganpekerja-migrandi-desabringinankabupatenponorogo/

Melalui basis data yang jelas, kalau ada permasalahan di negara tujuan di sana, pemerintah desa bisa me­

PANDUAN

Tujuh Pertimbangan Memilih Kursus Online Bagi Pekerja Migran ▶ Ilustrasi oleh chenspec dari pixabay.com.

20

Oleh Tyas Maulita

Warta Buruh Migran | Edisi Juni 2021

A

da banyak cara bagi temanteman pekerja migran un­ tuk terus mengembangkan diri. Mulai dari berkomunitas, ber­ organisasi, mengikuti pelatihan, kur­ sus, bahkan kuliah. Tak se­dikit dari pekerja migran yang meneruskan kuliahnya di negeri rantau. Hal ter­ sebut membuktikan bahwa be­kerja tidak menutup kesempatan me­me­ nuhi dahaga pengetahuan.

Terlebih di masa kini, akses internet turut memudahkan kita untuk meng­ ak­ses ilmu dan pengetahuan. Di sela-sela waktu istirahat dan liburan,

tak ada salahnya meningkatkan ke­ terampilan dengan cara mengikuti kursus yang diselenggarakan secara daring atau kursus online. Lalu, ba­ gaimana cara memilih kursus online yang tepat?

Berikut beberapa pertimbangan yang dapat membantu teman-te­ man mencari program pem­be­la­jaran daring yang sesuai.

1. Kebutuhan dan Minat Sebelum menentukan kursus apa yang akan diambil, ketahui dulu kebutuhan dan minat. Pilihlah bi­ dang apa yang ingin dipelajari dan keterampilan khusus apa yang ingin dikuasai. Misalnya, jika ingin belajar tentang kuliner, tentukan apakah akan memilih kursus dasar me­ masak, kursus membuat kue, atau­ pun kursus bisnis kuliner.

Setelah itu, tetapkan target yang ingin dicapai dari kursus tersebut.

Tanpa target yang jelas, tak me­ nu­tup kemungkinan akan merasa jenuh ketika mengikuti proses be­ lajar. Akhirnya kursus pun berlalu begitu saja tanpa hasil yang berarti.

2. Metode Pembelajaran Ada bermacam-macam metode yang ditawarkan oleh kelas daring seperti: എ Pembelajaran sistem siaran langsung melalui Zoom, live Facebook, atau YouTube. എ Belajar dari video rekaman berbasis laman atau file yang dikirim ke alamat email peserta. എ Belajar dalam grup tertutup di WhatsApp, Facebook, atau Telegram.

Nah, perhatikan metode yang di­ gunakan dalam kursus yang kamu cari. Pastikan perlengkapan yang teman-teman miliki memadai untuk mengikuti sesi pembelajaran. Con­ toh kasusnya, jika sinyal di tempat tinggal teman-teman tidak begitu kuat, sebaiknya jangan memilih kur­sus daring via siaran langsung.

Pasalnya, gangguan sinyal ketika belajar dapat merusak semangat belajar kita.

Atau, pertimbangan lainnya, jika ingin menghemat kuota, maka lebih baik memilih belajar dalam grup de­ ngan materi berupa teks dan gam­ bar. Memilih kursus dengan metode belajar sesuai kemampuan tentu dapat meningkatkan kemungkinan sukses dalam menyerap ilmunya.

3. Harga Kursus Jika pernah mencari kursus online tertentu di mesin pencari seperti Google, biasanya media sosial yang digunakan akan dibanjiri iklan kur­ sus yang berkaitan dengan itu. Se­ telah menemukan kursus yang di­ cari, jangan langsung mendaftar me­lainkan simpan dulu. Jangan ter­ buru-buru mendaftar karena diskon atau bonus karena bisa jadi harga diskon tersebut sama dengan harga normal di tempat lain. Maka dari itu, sebelum melakukan pendaftaran, buatlah perbandingan beberapa kur­sus sejenis yang ada.

Pastikan juga harganya wajar, tidak ter­lalu murah atau terlalu mahal di­­bandingkan kursus serupa. Ji­ ka terlalu murah, sebaiknya se­ li­­diki kualitas dengan melihat tes­ timoni dari orang-orang yang per­­nah mengikutinya. Bahkan, jika kursusnya gratis sekalipun te­tap harus mempertimbangkan kua­litas agar jangan sampai hanya mem­

PANDUAN

buang waktu karena isinya tidak se­ suai kebutuhan.

4. Jadwal Kursus Simak baik-baik waktu pelaksanaan kursus online agar teman-teman dapat mengikutinya dari awal hing­ ga selesai. Untuk kursus online siaran langsung atau live biasanya penyelenggara menyediakan re­ kaman yang dapat dipelajari kem­ bali. Namun, tentunya lebih baik jika dapat mengikuti materi siaran langsung supaya dapat berinteraksi langsung dengan pemateri dan pe­ serta lain di sesi diskusi.

Catatlah jadwal kursus online yang diikuti dan berikan keterangan apa­ kah materi dapat diakses kembali.

Nah, untuk yang sangat sibuk de­ ngan jadwal yang tak menentu, se­ baiknya memilih kursus online beru­ pa rekaman yang dapat diakses se­umur hidup. Dengan begitu, te­ man-teman dapat belajar kapan saja ketika ada waktu senggang.

5. Profil Pemateri Ketahui siapa pemateri yang mengisi kelas online pilihan teman-teman.

Usahakan mencari kursus yang di­latih oleh praktisi di bidangnya.

Mereka yang ahli atau telah terjun di bidang tersebut sudah pasti menge­ tahui seluk beluk keahlian tersebut.

Materi yang disusun berdasarkan pengalaman yang mereka miliki ten­ tunya lebih mudah dipraktikkan da­ ripada sekadar teori.

6. Fasilitas Tambahan Selain sesi pembelajaran sesuai jad­ wal, penyelenggara kursus biasanya menawarkan sejumlah fasilitas tam­ bahan untuk meningkatkan minat calon peserta. Fasilitas tersebut mi­

Edisi Juni 2021 | Warta Buruh Migran

21

PANDUAN salnya sertifikat, grup tanya jawab, bimbingan penyaluran keterampilan, konsultasi privat dengan pemateri, e-book, kursus tambahan, ataupun slide presentasi.

Teman-teman boleh menjadikan fa­ silitas dan bonus tersebut sebagai pertimbangan. Namun, pastikan se­ muanya betul-betul dapat di­man­ faatkan dan bukan sekadar pemanis dari penyelenggara.

Cara Melapor di Rumah Pengaduan Oleh Redaksi

7. Pre-materi Terakhir, pilihlah kursus online yang menyediakan materi pengantar. Tu­ juannya agar kita lebih memahami materi inti dari kursus online ter­ se­but. Materi pengantar biasanya berupa slide, rekaman audio, video, atau tautan ke artikel yang harus dibaca sebelum memasuki materi inti.

Kursus online memang cara belajar alternatif yang sesuai untuk kondisi saat ini. Penyelenggara kursus juga semakin kreatif dalam menyediakan aneka paket belajar. Tinggal ba­gai­ mana memilih kursus yang tepat dan mampu berkomitmen mengikutinya agar pandemi ini memberikan dam­ pak positif dalam peningkatan ke­te­ ram­pilan kita. Semoga ber­man­fa­at.

Sumber: https:// buruhmigran. or.id/ en/2021/04/27/7tujuhpertimbanganmemilih-kursusonline-bagipekerja-migran/

22

K

asus yang dihadapi pe­ kerja migran Indonesia (PMI) beragam. Mulai dari pra penempatan, saat bekerja, hing­ga kembali ke tanah air. Da­ lam menghadapi permasalahan se­­putar ketenagakerjaan ini, calon PMI maupun PMI aktif seringkali ke­ bingungan atau bahkan tidak ta­ hu apa yang harus dilakukan un­ tuk menyelesaikan persoalannya.

Di sisi lain, ada banyak komunitas, organisasi, dan lembaga paralegal yang turut melakukan pendampingan dan penanganan kasus.

Untuk itu, pada 2019, INFEST Yog­ yakarta mengembangkan sis­tem penanganan kasus ber­na­ma Rumah Pengaduan. Da­lam mengem­bang­ kan Rumah Peng­ad ­ uan, INFEST Yogyakarta me­rang­kul sejumlah or­

Warta Buruh Migran | Edisi Juni 2021

ga­nisasi yang selama ini melakukan pelindungan dan penanganan kasus PMI. Me­nurut Muhammad Khayat, Tim Pengembang Rumah Pengaduan dan IT Specialist INFEST Yogyakarta menerangkan Rumah Pengaduan merupakan platform yang meng­ ako­modasi kebutuhan proses peng­ aduan, penentuan organisasi pe­ ngelola kasus, pendokumentasian setiap proses advokasi kasus, hing­ ga analisis data advokasi kasus yang dilakukan organisasi di setiap wilayah.

Selain menjadi alat kerja bersama, Rumah Pengaduan juga menjadi sistem pendokumentasian pe­na­ nganan kasus kolaboratif antar lem­ baga atau paralegal.

Apa Saja Kasus yang Bisa Diadukan?

Banyak kasus yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia. Menurut Nisrina Muthahari, Legal Officer INFEST Yogyakarta ada banyak ra­ gam kasus yang dihadapi PMI, mu­lai dari kasus hilang kontak atau pu­tus komunikasi, overstay, gaji ti­dak dibayar, pemutusan hubungan ker­ja, biaya pe­ nempatan berlebih (overcharging), sakit, meninggal, penempatan tidak sesuai kontrak kerja, penahanan do­ kumen, dan lainnya.

Bagaimana cara mengadukan kasus melalui Rumah Pengaduan 1. Kunjungi laman rumah pengaduan melalui https:// www.rumahpengaduan. buruhmigran.or.id/.

2. Melakukan registrasi menggunakan akun google.

3. Tekan tombol adukan kasus.

4. Selanjutnya, pada halaman pengaduan kasus, pengadu/ pelapor perlu mengisi beberapa form untuk kelengkapan data pelaporan antara lain

എ എ എ എ എ എ

Data Korban Data Pelapor Pihak yang Terlibat Pembiayaan Informasi Penempatan Permasalahan: pra penempatan, penempatan, atau pasca penempatan എ Narasi Aduan: Mengisahkan kronologi kasus. Bisa melalui tulisan, audio, atau video. എ Tuntutan Korban Meskipun tidak wajib mengisi se­m ua form yang tersedia, na­ mun sebisa mungkin, pelapor/ pengadu melengkapi data yang bisa memudahkan proses pe­ nanganan kasus.

5. Pada halaman yang sama kamu bisa memilih organisasi yang ditunjuk untuk mengelola kasus. Lalu, klik Kirim Aduan Kasus. Setiap laporan yang masuk akan mendapatkan nomor pengaduan. Selanjutnya, organisasi penerima kuasa akan menindaklanjuti aduan/

PANDUAN laporan yang telah dibuat dengan langkah-langkah sebagai berikut: എ Mengumpulkan buktibukti dan melakukan verifikasi. Salah satunya melalui pengecekan data di sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). എ Menghubungi dan mengonfirmasi persetujuan penanganan kasus kepada pelapor/ pengadu/korban.

Selama proses penanganan ber­ lang­sung, pengadu/pelapor akan men­dapatkan pemberitahuan dan pem­­baruan informasi mengenai per­­kembangan kasus yang telah di­laporkan.

Sumber: https:// buruhmigran. or.id/2021/04/21/ cara-melaporrumahpengaduan/

BERITA HILANG KONTAK

Amin Bunyamin, Pekerja Migran Asal Tasikmalaya 18 Tahun Hilang Kontak di Arab Saudi Oleh Redaksi

K

asus hilang kontak pekerja migran Indonesia (PMI) kem­bali diterima Rumah Peng­aduan Redaksi Buruh Migran, Sabtu (20/3/2021). Amin Bunyamin, pekerja migran asal Tasikmalaya hi­lang kontak dengan keluarga sejak 2003. Diperkirakan, usia Amin saat ini 66 tahun. Amin sendiri berasal dari Garut dan setelah menikah me­netap di Tasikmalaya.

Edisi Juni 2021 | Warta Buruh Migran

23

Toni Permana, putra Amin me­nu­turkan, ayahnya bekerja di Arab Saudi dengan keahlian menjahit. Amin berangkat menjadi pekerja mi­gran di Arab Saudi pada tahun 2000. Tiga tahun kemudian atau tahun 2003, Amin sempat pulang ke Tasikmalaya selama satu bulan.

Kemudian, ia kembali berangkat kembali ke Arab Saudi.

“Beberapa bulan setelah beliau sam­pai di Arab Saudi, beliau putus

ko­m unikasi dengan keluarga di Tasikmalaya sampai sekarang,” te­ rang Toni.

Toni menuturkan, keluarga sangat berharap bisa kembali bertemu de­ ngan Amin. Terlebih saat ini sang istri sedang sakit. “Terimakasih sudah membuka kembali harapan.

Mengingat ibu saya atau istri beliau sudah mulai sakit-sakitanan. Saya berusaha kembali mencari beliau,

mengingat ibu saya tidak pernah menikah lagi setelah ditinggal beliau,” ungkap Toni.

Sumber: https:// buruhmigran. or.id/2021/03/22/ amin-bunyaminpekerjamigran-asaltasikmalaya-18tahun-hilangkontak-di-arabsaudi/

Tuti, Pekerja Migran Asal Jelimpo Kabupaten Landak Hilang Kontak di Malaysia Sejak 1997 Oleh Redaksi

L

aporan pekerja migran Indo­ nesia (PMI) yang hilang kon­ tak kembali diterima Re­daksi Buruh Migran, (14/3/2021). Tuti, pekerja migran asal Desa Lama­ tongon, Kecamatan Jelimpo, Ka­ bupaten Landak, Kalimantan Ba­rat dilaporkan hilang kontak di Malaysia selama 24 tahun.

Yudas selaku perwakilan keluarga mengungkapkan bahwa sejak be­ rang­kat kerja ke Malaysia pada 1997, pihak keluarga belum pernah mendapatkan kabar dari Tuti. Bah­

kan, sektor pekerjaan, lokasi kerja, dan kontak Tuti pun pihak keluarga tidak ada yang tahu. Sepengetahuan keluarga, Tuti bekerja sebagai pe­ kerja rumah tangga di Malaysia. Se­ lebihnya tidak.

“Pada tahun 1997, ada calo atau agen yang mencari tenaga ker­ ja untuk bekerja di Malaysia se­ba­ gai pembantu rumah tangga. Ta­ hun berganti tahun, keponakan ka­mi tidak pernah kirim berita. Ka­ mi menghubungi calo yang me­re­ krutnya dulu juga tidak ketemu,” te­ rang Yudas.

Pihak keluarga berharap bisa Tuti bisa berkabar dan segera pulang ke

rumah. Tidak ada kabar dan kondisi keluarga selama hampir seperempat abad bukan waktu yang singkat. “Ka­ mi mohon untuk keponakan kami ini untuk segera pulang ke kampung di Kalimantan barat, karena kedua orang tua dan adikmu sangat me­rindukan dirimu,” tambah Yudas me­nyampaikan pesan dari pihak ke­luar­ga.

Sumber: https:// buruhmigran. or.id/2021/03/15/ tuti-pekerjamigranindonesiaasal-jelimpokabupatenlandak-hilangkontaksejak-1997/

Melalui tulisan ini, pihak keluarga berharap agar orang-orang yang mengetahui keberadaan Amin Bunyamin dan Tuti dapat memberitahukan keberadaanya pada Redaksi Buruh Migran di email pengaduan redaksi@buruhmigran.or.id atau kontak pengaduan WhatsApp di +62 813-2801-6440.