03 | Sekilas Peristiwa Flores
BP3TKI Kupang Sosialisasi Program di Ile Boleng Undang-Undang
Nomor
39
Tahun
2004
tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri telah
berjalan
kurang
lebih
delapan
tahun.
Walau
demikian, banyak masyarakat Flores Timur yang belum tahu dan belum memahami maksud dan tujuan UU ini. Melihat kondisi tersebut, Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kupang bertempat di Balai Desa Riawale, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur melakukan sosialisasi Program Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri (18/04/12). Kegiatan ini dihadiri 102 warga Riawale dan warga lima Desa sekitar.
Pada
sesi
tanya
mempertanyakan
jawab,
tentang
banyak
keberadaan
warga
yang
PPTKIS
yang
selama ini beroperasi di wilayah Flores Timur. Disamping itu, warga juga mempersoalkan keberadaan Kantor Pelayanan Keimigrasian untuk wilayah Flores yang letaknya di Maumere, Kabupaten Sikka. Menurut warga, seharusnya kantor tersebut berada di Larantuka, Ibu Kota Kabupaten Flores Timur karena sejauh ini, orang Flores Timur yang paling banyak menjadi buruh migran. Warga juga
mengeluhkan
tentang
minimnya
perhatian
Pemerintah terhadap perantau asal Ile Boleng dan juga
“Sosialisasi ini sangat bermanfaat bagi
wilayah-wilayah lainnya yang selama ini sering diperas
masyarakat Ile Boleng yang selama ini
buruh angkut di Pelabuhan Laut Larantuka.
terbiasa
dengan
Mudah-mudahan menyadarkan
sistem
migrasi
kegiatan
mengatakan semua hal yang dikeluhkan itu tidak akan terjadi seandainya warga mau mengikuti Peraturan
pentingnya bermigrasi secara legal sehingga
Pemerintah untuk bermigrasi secara legal sesuai UU No.
mempersulit
Ile
dapat
Menanggapi pertanyaan serta keluhan warga, Sony
Boleng tentang
tidak
warga
ini
ilegal.
kita
ketika
menemui
39 Tahun 2004.
Keberadaan UU No. 39 Tahun 2004
memang masih banyak menuai kritik.
persoalan di tanah rantau�, Banyak pasal dalam undang-undang tersebut terkesan demikian, Kepala urusan Pemerintahan Kecamatan Ile
masih kurang berpihak pada buruh migran. Beberapa
Boleng yang didaulat membuka kegiatan tersebut.
pasal terkesan lebih memposisikan PPTKIS sebagai pihak yang paling berkuasa atas sebuah kesepakatan kerja,
Kegiatan ini sendiri dipandu Sony Seran, salah seorang staf
sementara daya tawar buruh migran masih sangat
BP3TKI Kupang. Sony mengatakan UU No. 39 Tahun 2004,
minim. Banyak lubang pada regulasi tersebut butuh
tidak dibuat untuk mempersulit masyarakat yang ingin
diimbangi komitmen yang kuat dari pejabat BP3TKI di
bermigrasi ke luar negeri. Justru sebaliknya, UU ini dibuat
daerah
untuk mempermudah serta melindungi setiap warga
perlindungan buruh migran. (Rusdi Lewar)
negara yang ingin bermigrasi.
Halaman 3 | Warta Buruh Migran | April 2012
untuk
lebih
mengutamakan
kepentingan