Page 1

| Edisi XIII | April 2012

Warta Buruh Migran Klik www.buruhmigran.or.id Salam Redaksi

Hong Kong

Pada terbitan kali ini redaksi akan menyoroti kebijakan ratifikasi konvesi PBB tentang perlindungan buruh migran dan keluarganya. Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak Seluruh Buruh Migran dan Anggota Keluarganya, menyebutkan bahwa hak-hak buruh migran dikategorikan menjadi dua, hak asasi untuk buruh migran dan keluarganya secara umum dan hak buruh migran berdokumen (melakukan migrasi secara legal). Indonesia dengan jutaan warganya yang menjadiburuh migran, dirasa butuh segera meratifikasi Konvensi PBB tersebut. Beberapa tulisan pada edisi April 2012 ini akan mengkaji

kebijakan

perlindungan

di

ratifikasi dalamnya,

baik

dari

substansi

maupun

pelbagai

konsekuensi logis ketika diterapkan dalam kebijakan.

Tim Redaksi Penanggung Jawab Yossy Suparyo Muhammad Irsyadul Ibad Pimpinan Redaksi Fika Murdiana Tim Redaksi Muhammad Khayat Fathulloh Sindy Nur Fitri Kontributor Ario Adityo (indies) Tata Letak Wahyu Widayat N Ilustrator Irvan Muhammad Alamat Redaksi Jl.Veteran Gg.Janur Kuning No.11A Pandean Umbulharjo Yogyakarta, Telp/Fax:0274-372378 E-mail:redaksi@buruhmigran.or.id Twitter: @infoburuhmigran Facebook: buruh migran Portal: http://buruhmigran.or.id Penerbitan buletin ini atas dukungan:

Peluncuran Buku BHSI Hong Kong Akhirnya buku “BHSI Bangkitkan BMI dengan Virus Investasi” diluncurkan. Bertempat di lapangan Victoria Park, Causway Bay, Hong Kong yang dihadiri sekitar 100 Buruh Migran Indonesia (BMI), Minggu 15 April 2012. Rihanu Alifa, salah satu penulis dari buku ini berharap dengan berinvestasi sedini mungkin, mudah-mudahan tidak ada lagi BMI yang bolak-balik jadi buruh migran di luar negeri. Semoga dengan buku BHSI, virus investasi semakin menyebar ke seluruh pelosok negeri sehingga semua orang bisa mengelola keuangan dengan bijak, berinvestasi dunia dan akhirat. Grup BHSI yang dibentuk tanggal 19 Agustus 2011 ini telah membawa virus bagi BMI Hong Kong untuk berlomba-lomba berinvestasi dan mengelola keuangan dengan baik dan bijak. Jangan sampai menjadi BMI untuk ke dua kalinya. Mumpung masih di Hong Kong, kelola gaji dengan baik dan benar untuk bekal masa depan nanti dan salah satunya dengan berinvestasi. Tentu ini juga yang diharapkan oleh para BMI yang tergabung dalam komunitas BHSI. Selain berinvestasi emas batangan, investasi akhirat juga tidak dilupakan oleh para BMI. BMI tetap menyisihkan sebagian gajinya

untuk

disumbangkan

bagi

orang

yang

sangat

membutuhkan. “Menabung itu biasa, tapi berinvestasi ini baru ok”, slogan BHSI yang akan terus dijadikan virus bagi sesama Seluruh tulisan dan foto dalam buletin ini dilisensikan dalam bendera Creative Common (CC). Siapapun bisa mengutip, menyalin, dan menyebarluaskan sebagian atau keseluruhan tulisan dengan menyebutkan sumber tulisan dan jenis lisensi yang sama, kecuali untuk kepentingan komersil.

Halaman 1 | Warta Buruh Migran | April 2012

BMI dimanapun berada. Dengan hadirnya buku ini, semoga warga BHSI kususnya dan warga lain umumnya semakin sadar akan arti pentingnya berinvestasi sejak dini. [ ]


02 | Sekilas Peristiwa

Taiwan

Regenerasi Kepengurusan ATKI Taiwan Oleh: Atin Safitri

Salah satu tantangan bagi setiap organisasi Buruh Migran

ATKI Taiwan terus berusaha menjadi organisasi BMI

Indonesia di negara penempatan adalah menjaga proses

yang dinamis, menjadi ruang untuk berhadapan

regenerasi dan transfer pengetahuan berorganisasi pada

dengan banyak persoalan, baik persoalan di Indonesia,

anggota baru. Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI)

perwakilan pemerintah di Taiwan, persoalan di tempat

Taiwan misalnya, mereka memiliki tradisi pemilihan ketua

kerja, PPTKIS, agensi di Taiwan, majikan, dan banyak

setiap 2 tahun sekali (mengikuti masa kontrak kerja).

lagi

Pada

Minggu

(15/04/12),

pegiat

ATKI

Taiwan

melangsungkan pemilihan ketua di Taman 228, Taiwan. Acara tersebut turut dihadiri perwakilan Asia Pasific Mision for Migran (APMM), perwakilan Ikatan Pekerja Indonesia Taiwan

(IPIT),

dan

Taiwan

International

Workers

Association (TIWA).

membangun solidaritas dan perjuangan antar buruh di

negara

penempatan.

Keterbatasan

masa

kepengurusan selama 2 tahun, bahkan terkadang kontrak kerja belum selesai mereka harus pulang, tidak membuat pegiat-pegiat ATKI Taiwan patah semangat untuk menjaga ritme perjuangan. “Dengan berorganisasi, maka BMI di Taiwan saling berbagi pengetahuan. Organisasi akan menjadi ruang untuk membangun solidaritas, memperjuangkan, dan mempertahankan

hak-hak

BMI.

Selain

memperkuat

organisasi, ATKI Taiwan juga harus melakukan kerja jaringan

dengan

Atas

dasar

tersebut

ATKI

Taiwan

melakukan pelbagai kegiatan dari diskusi, seminar, penanganan kasus, hingga demontrasi untuk menuntut dikembalikannya hak-hak BMI yang dirampas. Acara

pemilihan

ketua

ATKI

Taiwan

diwarnai

pembacaan puisi oleh Dwi (25) pegiat wilayah Yi Lan. Puisi yang dibacakan berjudul Kaum Perempuan

Proses berorganisasi merupakan instrumen penting dalam migran

lainnya.

pelbagai

pihak

untuk

memperluas

kampaye persoalan BMI di Taiwan� tutur Atin Safitri, Ketua ATKI Taiwan yang terpilih untuk kedua kalinya.

Halaman 2 | Warta Buruh Migran | April 2012

Indonesia, sebuah sajak tentang perempuan yang berabad-abad ditindas dan diperas. Puisi berjudul Perjuangan Ibu Kartini juga dibacakan Hani (26), pegiat di wilayah Tai Chung. Acara kemudian ditutup dengan hiburan tebak berhadiah dan foto bersama yang dipandu Anie Inayah (25), pegiat ATKI Taiwan wilayah Tao Yuan.


03 | Sekilas Peristiwa Flores

BP3TKI Kupang Sosialisasi Program di Ile Boleng Undang-Undang

Nomor

39

Tahun

2004

tentang

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri telah

berjalan

kurang

lebih

delapan

tahun.

Walau

demikian, banyak masyarakat Flores Timur yang belum tahu dan belum memahami maksud dan tujuan UU ini. Melihat kondisi tersebut, Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kupang bertempat di Balai Desa Riawale, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur melakukan sosialisasi Program Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri (18/04/12). Kegiatan ini dihadiri 102 warga Riawale dan warga lima Desa sekitar.

Pada

sesi

tanya

mempertanyakan

jawab,

tentang

banyak

keberadaan

warga

yang

PPTKIS

yang

selama ini beroperasi di wilayah Flores Timur. Disamping itu, warga juga mempersoalkan keberadaan Kantor Pelayanan Keimigrasian untuk wilayah Flores yang letaknya di Maumere, Kabupaten Sikka. Menurut warga, seharusnya kantor tersebut berada di Larantuka, Ibu Kota Kabupaten Flores Timur karena sejauh ini, orang Flores Timur yang paling banyak menjadi buruh migran. Warga juga

mengeluhkan

tentang

minimnya

perhatian

Pemerintah terhadap perantau asal Ile Boleng dan juga

“Sosialisasi ini sangat bermanfaat bagi

wilayah-wilayah lainnya yang selama ini sering diperas

masyarakat Ile Boleng yang selama ini

buruh angkut di Pelabuhan Laut Larantuka.

terbiasa

dengan

Mudah-mudahan menyadarkan

sistem

migrasi

kegiatan

mengatakan semua hal yang dikeluhkan itu tidak akan terjadi seandainya warga mau mengikuti Peraturan

pentingnya bermigrasi secara legal sehingga

Pemerintah untuk bermigrasi secara legal sesuai UU No.

mempersulit

Ile

dapat

Menanggapi pertanyaan serta keluhan warga, Sony

Boleng tentang

tidak

warga

ini

ilegal.

kita

ketika

menemui

39 Tahun 2004.

Keberadaan UU No. 39 Tahun 2004

memang masih banyak menuai kritik.

persoalan di tanah rantau�, Banyak pasal dalam undang-undang tersebut terkesan demikian, Kepala urusan Pemerintahan Kecamatan Ile

masih kurang berpihak pada buruh migran. Beberapa

Boleng yang didaulat membuka kegiatan tersebut.

pasal terkesan lebih memposisikan PPTKIS sebagai pihak yang paling berkuasa atas sebuah kesepakatan kerja,

Kegiatan ini sendiri dipandu Sony Seran, salah seorang staf

sementara daya tawar buruh migran masih sangat

BP3TKI Kupang. Sony mengatakan UU No. 39 Tahun 2004,

minim. Banyak lubang pada regulasi tersebut butuh

tidak dibuat untuk mempersulit masyarakat yang ingin

diimbangi komitmen yang kuat dari pejabat BP3TKI di

bermigrasi ke luar negeri. Justru sebaliknya, UU ini dibuat

daerah

untuk mempermudah serta melindungi setiap warga

perlindungan buruh migran. (Rusdi Lewar)

negara yang ingin bermigrasi.

Halaman 3 | Warta Buruh Migran | April 2012

untuk

lebih

mengutamakan

kepentingan


04 | Kajian

Ratifikasi dan Konsekuensinya! Oleh: Ario Adityo

Usaha tahunan yang dilakukan oleh gerakan Buruh

Buruknya

praktek

penempatan,

perlindungan

dan

Migran Indonesia (BMI) untuk mendorong ratifikasi

pelayanan terhadap BMI seharusnya dapat diakhiri dengan

Konvensi PBB Tahun 1990 Tentang Perlindungan

langkah ratifikasi ini, Ratifikasi konvensi memang bukan

Hak Seluruh Buruh Migran dan Anggota

obat yang dapat menyembuhkan segala penyakit dalam

Keluarganya atau yang popular disebut sebagai

sistem dan praktek buruk penempatan, perlindungan dan

Konvensi Buruh Migran, pada akhirnya

pelayanan terhadap BMI, namun setidaknya prinsip-prinsip

membuahkan hasil. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

dan standar-standar internasional dapat dipakai dalam

mengesahkan langkah ratifikasi ini pada awal bulan

rencana tindak lanjut pemerintah menuju perbaikan.

ini (12/4) dalam sidang paripurnanya. Hampir mayoritas Fraksi di dalam DPR mendukung langkah

Konvensi Buruh Migran

adopsi ini, artinya ini dapat dipandang sebagai

Ratifikasi konvensi buruh migran ini menjadi tuntutan

adanya kehendak politik dari DPR terkait

umum bagi gerakan BMI karena aturan internasional telah

perlindungan BMI, jika tak dapat dikatakan sebagai

menetapkan beberapa prinsip dan penetapan-penetapan

sebuah usaha menjelang pemilu 2014.

internasional terkait hak buruh migran dan anggota keluarganya.

Beberapa

prinsip

yang

terdapat

dalam

konvensi ini adalah hak untuk berserikat dan beroganisasi, hak untuk bebas bergerak, hak atas pekerjaan yang layak, hak atas hidup, hak untuk bebas dari perbudakan, hak kebebasan berpikir, hak untuk beragama dan berkeyakinan, hak untuk tidak diskriminasi dan serangkaian hak-hak dasar lainnya.

Sementara itu cakupan dari konvensi ini adalah bagi BMI, anggota keluarga BMI, BMI tidak berdokumen, calon BMI dan mantan BMI, tanpa memandang agama, kebangsaan ataupun status. Dalam

konvensi

ini

melaksanakan

isi

pemerintahan

disuatu

yang

memiliki

konvensi negeri

ini

kewajiban

adalah

yang

telah

negara

untuk atau

meratifikasi

konvensi ini. Negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi dan mempromosikan isi dari konvensi ini.

Halaman 4 | Warta Buruh Migran | April 2012


05 |Kajian

Konsekuensi Langkah ratifikasi ini memiliki arti bahwa pemerintah

Sementara di tingkat bilateral yaitu antara Indonesia

berkewajiban

dan

dengan negeri penempatan adalah meninjau ulang

standar-standar konvensi dalam seluruh kebijakan dan

seluruh nota kesepahaman diantara kedua pihak.

aturan

aturan

Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk menyodorkan

perlindungan yang mengikuti isi konvensi, jika sebuah

nota kesepahaman yang sesuai dengan prinsip dan

negara belum mempunyai aturan yang dimaksud.

standar internasional yang termakhtub dalam konvensi.

untuk

yang

dimiliki,

mengikuti termasuk

prinsip-prinsip membuat

Seperti disebutkan sebelumnya bahwa konsekuensi dari melakukan

ratifikasi

adalah

untuk

melakukan

penyesuaian peraturan dan undang-undang di tingkat nasional, aturan dan undang-undang harus disesuai dengan apa yang termaktub dalam kovensi. Hal yang paling mendesak bagi pemerintah adalah untuk segera melakukan evaluasi kebijakan terkait penempatan dan perlindungan BMI, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, dan yang paling mendesak adalah meninjau ulang seluruh

Dalam ukuran yang paling minimum, setidaknya, jika kedua kewajiban ini dilakukan maka ruang bagi terwujud perlindungan guna meringankan beban buruh migrant semakin terbuka. Dengan

langkah

ratifikasi

ini,

pemerintah

juga

berkewajiban untuk memberikan laporan tertulis kepada Komite Buruh Migran PBB secara regular terkait pelaksanaan isi konvensi buruh migrant ditingkat nasional. Fungsi control dari organisasi buruh migrant juga penting dalam rangka memastikan isi konvensi

Memorandum

Of

Understanding

(MoU-Nota

dilaksanakan oleh negera.

Kesepahaman) antara pemerintahan Indonesia dan negeri-negeri penempatan, setidaknya inilah hal paling

Organisasi buruh migrant dapat juga memberikan

mendesak yang harus disegera dilakukan.

laporan kepada Komite Buruh Migran PBB perihal pelaksanaan konvensi. Akhir kata selamat bagi organisasi

Ditingkat undang-undang, pemerintah harus segera

buruh migran, ratifikasi bukanlah kemenangan besar,

meyeleraskan rencana revisi UU No 39 Tahun 2004

melainkan langkah kecil dalam perjuangan penegakan

Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar

hak-hak dasar buruh migran.

Negeri (PPTKILN). UU PPTKILN harus dirubah agar spirit dan inti dari UU tersebut tidak lagi memberikan kewenangan yang besar terhadap sektor swasta (dalam hal ini adalah PJTKI dan Agen Penempatan), peran pihak swasta harus ditempatkan dalam kerangka penegakan hak

asasi

manusia.

Penting,

untuk

memastikan

pengakuan terhadap organisasi BMI dalam pembutan kebijakan dan penyelesaian perselisihan kerja antara BMI dengan majikan dan antara BMI dengan PJTKI/Agen penempatan.

Ario Adityo

Dengan demikian proses revisi UU PPTKILN yang sedang berlangsung saat ini di DPR, juga berkewajiban untuk berkonsultasi langsung dengan organisasi massa BMI itu sendiri terutama mereka yang di negeri penempatan. Begitu

pula

dengan

aturan

ditingkat

kementerian,

terutama Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementrian Luar Negeri dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI).

Halaman 5 | Warta Buruh Migran | April 2012

Direktur INDIES Jakarta


06 |Kajian

Jalan Terang Menuju Ratifikasi Konvensi Buruh Migran Oleh: Cindy Nur Fitri Sejak peringatan ke-20 Konvensi PBB Tahun 1990 pada 18 Desember 2010 tahun lalu, desakan dari aktivis dan serikat buruh migran, serta kelompok masyarakat lainnya kepada pemerintah untuk segera mengadopsi konvensi tersebut dalam undang-undang semakin kuat. Telah diketahui bersama pada 22 September 2004 Indonesia telah menandatangani konvensi tersebut. Melalui penandatanganan konvensi, implikasi logis yang menjadi tanggungjawab pemerintah selanjutnya adalah meratifikasi atau menjalankan prinsip-prinsip perlindungan hak-hak pekerja migran dan keluarganya sesuai pasal-pasal yang disebutkan dalam Konvensi Migran 1990.

Setelah menunggu bertahun-tahun lamanya, akhirnya sedikit angin segar berhembus bagi buruh migran Indonesia. Pasalnya, penantian akan itikad baik pemerintah Indonesia untuk melakukan ratifikasi atas Konvensi Buruh Migran Internasional atau yang memiliki nama resmi “United Nations Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and

Members

of

Their

Families�

ini

mulai

menemukan titik terang. Senin lalu (9/4), Komisi IX DPR,

dalam

Kemenakertrans, akhirnya

rapatnya Kemenlu

menyetujui

bersama dan

wacana

dengan

Kemenkumham,

ratifikasi

konvensi

tersebut dan melanjutkan pembahasan RUU menjadi UU. Dukungan dan desakan untuk segera merifikasi konvensi ini mengalir deras melalui sosial media. Sejak awal April, buruh migran, para aktivis maupun pemerhati isu ketenagakerjaan Internasional mulai mengkampanyekan pengetahuan mengenai wacana ratifikasi

konvensi

tersebut

serta

menggalang

dukungan melalui facebook dan twitter. Beberapa pemerhati isu buruh migran juga mengundang

Berita tentang disetujuinya ratifikasi konvensi buruh migran tersebut sontak menuai sambutan dari segenap kalangan pemerhati buruh migran. “Akhirnya RUU #ratifikasikonvensiburuhmigran tanpa reservasi disetujui oleh kom 9 dan 3 kementrian pd keputusan tingkat 1,� celoteh aktivis buruh migran Anis Hidayah pada akun twitternya. Konvensi Perlindungan Buruh Migran tersebut berisi jaminan perlindungan hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pengakuan peran serta buruh migran dalam pembangunan ekonomi, serta menghapus segala bentuk eksploitasi terhadap buruh migran. Meksiko, Filipina dan Maroko sebagai negara yang banyak mengirim buruh migran ke luar negeri, telah meratifikasi konvensi ini guna melindungi warga negaranya. Sayangnya hingga saat ini, mayoritas negara yang memiliki peran penting dalam isu buruh migran di dunia seperti India, Afrika Selatan, negara-negara di teluk Arab dan termasuk Indonesia, tercatat belum secara resmi meratifikasi konvensi ini. Pembahasan lanjutan dan rencana pengesahan wacana ratifikasi konvensi buruh migran internasional tersebut akan dilaksanakan pada sidang paripurna DPR pada hari Kamis (12/4) mendatang.

khalayak untuk ikut mendukung rencana tersebut dengan mengirim sms kepada beberapa wakil rakyat di Komisi IX DPR.

Cindy Nur Fitri, Pegiat Redaksi PSD-BM Halaman 6 | Warta Buruh Migran | April 2012


07 | Jejak Kasus

Rahma dan Persoalan Layanan RS Rujukan

BNP2TKI Isma Hartini atau biasa dipanggil Rahma, Buruh Migran

Saat dirawat di rumah sakit, Rahma menghubungi Lili

Indonesia (BMI) asal Lampung yang bekerja sebagai

(35), pegiat Jama’ah Al Hikmah dari Tai Chung untuk

Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Taiwan sejak 2005. Ia

meminta bantuan. Lili kemudian melaporkan pengaduan

menjalani kontrak 2 kali (durasi 3 tahun dalam setiap

ke Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) selaku

kontrak) melalui agen bernama Direct Hiring Service

perwakilan pemerintah Indonesia di Taiwan. KDEI

Center (DHSC).

menyarankan pengaduan ke kantor Imigrasi terdekat di Mio Li. Pihak Imigrasi kemudian datang menjenguk dan

Menjelang kontrak kedua selesai pada November 2011,

langsung memproses pengaduan.

Rahma mengalami depresi atas persoalan keluarga. Ia tidak ingin pulang ke Indonesia dan memilih kabur dari

Rawat inap yang dijalani Rahma selama dua minggu

majikan. Persoalan suami yang menghabiskan uang

menghabiskan

kiriman, menelantarkan anak, dan menikah dengan wanita

18.420.000,-. Biaya yang sangat besar tersebut dapat

lain membuat beban pikirannya semakin berat dan

terpenuhi setelah Lili menekan dari pihak majikan untuk

menjadikannya berstatus ilegal di Taiwan.

membayar biaya Rumah Sakit. Sementara biaya untuk

biaya

60.000

NT

atau sekitar

Rp.

denda dan tiket pulang Indonesia ditanggung bersama Tekanan psikologis tersebut berujung pada penyakit liver

oleh KDEI, Indosuara, Al Hikmah, dan Nur Muhamad.

yang harus ia derita. Rahma tiba-tiba jatuh pingsan. Ia kemudian diantar seorang kawannya untuk dirawat di

Persiapan pemulangan Rahma, dilakukan Lili dengan

Rumah Sakit Mio Li. Dokter memvonis penyakit liver yang

menghubungi Anto Budianto, Ketua Yayasan Yatim Piatu

dideritanya sangat parah dan harus menjalani rawat inap.

BMI di Kerawang dan Aan, pegiat Serikat BMI (SBMI) di

Halaman 7 | Warta Buruh Migran | April 2012


08 | Jejak Kasus

Jakarta untuk memproses pengaduan ke BNP2TKI dan

Persoalan

mendasar

bukan

pada

kasus

Johra,

menjemput Rahma di Bandara Suekarno-Hatta. BNP2TKI

melainkan pada standar atau mekanisme mengakses

kemudian menyarankan Rahma dirawat di Rumah Sakit

layanan rujukan BMI sakit dan meninggal yang tidak

Polri Sukanto di Kramat Jati.

terbuka oleh BNP2TKI. Pada kasus Rahma, permintaan surat rekomendasi rujukan ditolak karena BMI yang

Alih-alih berharap mendapat layanan kesehatan, selama

bersangkutan berstatus ilegal, sementara BNP2TKI

dua minggu Rahma di rumah sakit, ternyata ia tidak

memberi surat rekomendasi pada kasus Johra yang

mendapatkan

juga berstatus ilegal.

perawatan

yang

layak.

Persoalan

kemudian muncul setelah biaya rawat inap selama dua minggu dan tiket pulang ke Lampung harus ditanggung Rahma sendiri.

Sebagai sebuah layanan, informasi tentang standardisasi dan

BNP2TKI menyatakan tidak bisa memberi surat rujukan yang menjadi prasyarat agar biaya rawat inap di RS Polri Sukanto bisa diakses cuma-cuma oleh BMI. Alasan yang disampaikan BNP2TKI, Rahma adalah BMI ilegal. Lantas apakah bagi BMI kaburan yang menjadi ilegal seperti Rahma juga tidak berhak mendapatkan hak perlindungan dari pemerintah?.

mekanisme mengakses layanan rujukan BMI sakit dan meninggal tidak pernah disampaikan ke publik secara rinci. Informasi layanan harus menjadi informasi publik,

“Layanan rujukan ke RS Polri adalah hak BMI, sayang, sering kali ketika BMI pulang ke Indonesia dalam kondisi sakit, oleh petugas BNP2TKI di bandara tidak dirujuk ke

BNP2TKI pada kasus ini wajib menyampaikan siapa yang berhak

rumah sakit, disisi lain layanan rujukan tersebut, tidak

mendapat layanan tersebut, apa

diinformasikan

prasyarat meminta surat

secara

terbuka

ke

Publik

oleh

BNP2TKI,”tutur Aan, Pegiat SBMI di Jakarta.

rekomendasi, di mana saja BMI bisa Catatan

kronologi

ini

merupakan

tanggapan

atas

informasi tentang layanan rujukan BMI pulang sakit dan meninggal melalui akun twitter BNP2TKI yang dikupas di portal

www.buruhmigran

dengan

tulisan

memperoleh rujukan rumah sakit, serta informasi rinci lainnya.

berjudul

“Belajar Kolaborasi Penanganan dari Kasus Johra”

Terkait hal ini, kami berpesan kepada kawan-kawan

(19/04/12).

BMI semua, bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan selagi kita memiliki niat dan keinginan.

Berdasarkan informasi tersebut, Johra yang berstatus

Maka terus berusaha dan berani untuk mencari jalan

ilegal ternyata bisa memperoleh layanan cuma-cuma di

keluar memperjuangkan hak BMI. Janganlah menjadi

RS Polri sesuai surat rekomendasi BNP2TKI, sesuatu yang

BMI ilegal, jika ada hal yang tidak diinginkan, situasi

tidak diperoleh pada kasus Rahma, saat dirawat di

tersebut akan mempersulit diri kita sendiri.!

rumah sakit yang sama.

Halaman 8 | Warta Buruh Migran | April 2012


09 | Panduan

Menentukan Prioritas Keuangan BMI

Perencanaan keuangan sangat penting untuk keberlanjutan ekonomi Buruh Migran Indonesia (BMI). Tanpa perencanaan yang baik, hasil kerja BMI tidak akan menghasilkan apa-apa. Demi masa depan ekonomi, BMI harus bisa mengatur strategi keuangan. Bukan hanya BMI saja yang dituntut penuh menjalankan fungsi kontrol keuangan, namun keluarga juga punya andil dalam hal ini. Menentukan prioritas keuangan bisa jadi merupakan salah satu kunci untuk menentukan masa depan ekonomi BMI dan keluarga. Berikut ini ada beberapa hal yang bisa dijadikan bahan untuk menentukan prioritas keuangan BMI .

Lunasi hutang biaya migrasi jika ada Mengamati fenomena BMI di beberapa wilayah di Indonesia, mayoritas dari mereka tidak mengeluarkan uang sama sekali untuk keberangkatan menjadi BMI. Banyak diantara mereka yang berhutang dengan caranya sendiri atau menggunakan sistem potong gaji selama kurang lebih 7 bulan. Karenanya, jika ada beban hutang biaya migrasi, BMi harus mengalokasikan gajinya untuk melunasinya.

Dana cadangan untuk kebutuhan 6-12 bulan kedepan Ketika masih bekerja sebagai BMI, mungkin selama itu BMI melakukan pengiriman uang secara rutin kepada keluarga di tanah air setiap kali menerima gaji. Namun setelah BMI berhenti bekerja, mak penghasilan BMI otomatis juga berhenti. Dana cadangan ini berfungsi untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran biaya hidup keluarga selama BMI belum mendapatkan penghasilan kembali. Tidak ada kepastian dengan cara bagaimana atau kapan BMI bisa mendapatkan penghasilan kembali atau kapan penghasilan kembali normal. Masa 6-12 bulan diperkirakan sebagai waktu yang cukup untuk mengusahakan mendapat penghasilan kembali. Dana cadangan juga berfungsi sebagai sumber dana darurat jika terjadi pengeluaran tak terduga yang sifatnya darurat seperti musibah atau bencana.

Halaman 9 | Warta Buruh Migran | April 2012

Mengalokasikan dana untuk modal awal untuk mendapatkan penghasilan Dengan pengalaman dan keterampilan yang meningkat selama menjadi BMI, tentunya BMI memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan penghasilan di tanah air. BMI bisa membuka usaha sendiri layaknya seorang wirausaha. Banyak sekali jenis bidang usaha yang bisa dijadikan ladang penghasilan bagi keluarga. Barangkali BMI lebih suka membeli tanah, mendirikan bangunan lalu menyewakannya. Ini pun bisa memberikan penghasilan sewa bagi Anda. Sistem pertanian bagi hasil atau ternak bagi hasil juga bisa dipertimbangkan sebagai cara-cara mendapatkan penghasilan kembali.

Mengalokasikan dana keuangan tertentu

untuk

tujuan

Setiap orang pasti memiliki kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan lain yang membutuhkan sejumlah uang untuk mewujudkannya. Contohnya, jika sebelum berangkat belum memiliki tempat tinggal, maka dengan tabungan hasil kerjanya dia berharap bisa membangun rumah sendiri. Bagi BMI yang sudah berumahtangga dan memiliki anak-anak pada umumnya juga ingin bisa mempersiapkan dana pendidikan untuk anak-anaknya. Agar bisa mewujudkan tujuan-tujuan keuangan ini maka BMI harus mengalokasikan jumlah tertentu dari tabungan hasil kerjanya. (Sumber: keuangantki.blogspot.com)


10 | Panduan

Imron Rosyadi (kiri), BMI Korea Selatan dalam sebuah kegiatan bersama Serikat Buruh Migran Korea Selatan (Migrants Trade Union)

Mengenal Lingkungan kerja di Korea Selatan Oleh: Fika Murdiana

Lain lubuk lain belalang, lain negara pasti lain pula

Hal pertama yang harus diketahui oleh BMI adalah ciri

kebiasaan

khas orang Korsel, mereka pekerja keras, disiplin, sigap,

orang-orangnya.

Kira-kira begitu

maksud

peribahasa tersebut untuk menggambarkan keragaman

dan

berusaha

antar daerah. Tentunya sebagai Buruh Migran Indonesia

Karenanya orang Korsel tak segan-segan berlaku keras

(BMI) atau lebih sering disebut Tenaga Kerja Indonesia

dan kasar tehadap BMI demi kedisplinan kerja. Tak

(TKI) harus tahu persis kondisi lingkungan kerja di negara

jarang pula banyak BMI yang sering dimarahi dengan

Tujuan. Kekurangtahuan BMI tentang budaya dan kondisi

kata-kata

kerja negara tujuan bisa jadi menghantarkan BMI ke

mendorong kepala BMI, hal ini sangat biasa terjadi

permasalahan pelik. Tentu saja kekurangtahuan BMI ini

disana. Namun setelah marah, orang Korsel tidak akan

menghambat proses kerja dan kenyamanan bekerja.

menyimpan dendam, persoalan cukup berhenti ketika

kasar,

menujukkan

bahkan

integritas

dengan

kinerjanya.

memegang

dan

usai marah. Umumnya mereka kembali baik dan Salah satu negara favorit pilihan BMI adalah Korea

pekerjaan pun kembali berlanjut.

Selatan (Korsel). Meskipun Korea Selatan termasuk dalam kawasan Asia, namun banyak perbedaan budaya. Berikut

Kedua, terkait dengan hubungan antara atasan (bos)

ini adalah beberapa kebiasaan orang korea Selatan di

dengan bawahan, kesopanan wajib dijaga. Orang Korsel

lingkungan kerja.

jarang sekali melanggar aturan yang dibuat oleh bos, mereka selalu menaatinya, bekerja sigap, cepat dan menunjukkan kerja yang baik.

Halaman 10 | Warta Buruh Migran | April 2012


11 | Panduan

Meskipun terdengar agak tidak demokratis, jika BMI memilih aman ada baiknya menaati aturan yang dibuat selama masih wajar. Hal penting lainnya di lingkungan kerja adalah mengakui kesalahan dengan sportif lalu meminta maaf langsung ketika melakukan kesalahan tanpa dibumbui dengan banyak alasan. Orang Korsel tidak menyukai orang yang tidak sportif dan banyak alasan. Ketiga, seperti negara Timur kebanyakan, Korsel juga

Tampak salah satu TKI Korea yang sedang bekerja di Handuck Electronic

masih menjaga etika kesopanan dan budayanya. Saling menghormati antara atasan dan bawahan, dan saling

Masih terkait dengan orang Korsel dan minuman

membantu anatar senior dan junior itu wajib hukumnya.

beralkohol. Orang Korsel biasa pergi minum ke cafe

Bentuk rasa penghormatan orang Korsel salah satunya

atau bar bersama teman untuk melepas stress. Bagi

adalah dengan memberi salam dan membungkukkan

orang Korsel, seseorang yang diajak minum hingga

badan 45 derajat ketika bertemu. Selain salam ketika

mabuk sudah dianggap sebagai teman. Sehingga

bertemu, orang Korsel juga sangat gemar mengucapkan

rahasia diantara mereka akan aman karena ada rasa

salam sesuai situasi dan kondisi seperti; selamat datang,

saling percaya antar teman.

selamat tinggal, selamat bekerja, dan lainnya.

Hal lain yang perlu diperhatikan oleh BMI laki-laki adalah tempat merokok. Tidak sopan merokok di depan

Soal etika, kebiasaan orang di Korsel adalah menerima

orang tua, atau di tempat umum. Pilihlah tempat yang

sesuatu dengan kedua tangan begitu pula ketika

tidak termasuk kategori tersebut dan tempat lainnya

memberikan sesuatu ke orang harus menggunakan

yang ada larangan merokok.

kedua tangan. Jangan lupa, setelah menerima sesuatu ucapkan

terimakasih.

Begitu

juga

ketika

sehabis

menerima bantuan dari seseorang segera ucapkan terimakasih. Fakta lainnya tentang kebiasaan orang Korsel adalah soal minuman keras atau minuman beralkohol. Orang Korsel baik laki-laki dan perempuam sangat terbiasa menegak minuman beralkohol dalam acara tertentu. Minum minuman jenis ini juga masuk dalam tradisi menyambut orang baru, ritual ini dianggap sebagai penghormatan dan simbol pertemanan. Sedangkan bagi BMI yang mayoritas beragama Islam dan tidak minum alkohol, baiknya ikut minum sedikit saja untuk formalitas menghargai mereka.

Halaman 11 | Warta Buruh Migran | April 2012

Fika Murdiana Knowledge Management PSD-BM


12 | Panduan

Tips Terhindar dari Jeratan Hutang Saat di Penampungan Jika Anda, anggota keluarga, atau tetangga Anda sudah memantabkan diri untuk menjadi TKI. Hal yang penting untuk Anda perhatikan adalah mengantisipasi jeratan hutang. Bukan rahasia umum lagi, bahwa beberapa proses penempatan kerja di luar negeri justru berbiaya. Alih-alih ingin mencari pendapatan di luar negeri, beberapa TKI justru terjerat hutang akibat tingginya biaya penempatan. Berikut adalah beberapa

6. Jangan percaya atau tergiur pada IMING-IMING GAJI TINGGI, jangan percaya 100% pada teman sekalipun 7. Berikan data sponsor, agen dan majikan Anda pada keluarga 8. Jangan mudah percaya pada tawaran gaji besar dan tantangan menggiurkan

tips agar Calon TKI terhindar dari jeratan hutang: 1. Berhati-hatilah memilih agen, cari tahu berapa biaya-biaya yang diperlukan dan cara melunasinya 2. Mintalah Kontrak Kerja dan pelajari secara hati-hati 3. Miliki rekening bank sebelum berangkat bekerja 4. Buruh migran harus curiga terhadap orang yang

9. Pilih pusat pelatihan yang baik dan tanya berapa lama Anda disana ( secara legal, agen dilarang merekrut Anda jika tidak ada lowongan) 10 Pastikan anda terlatih mampu melakukan pekerjaan yang ditawarkan, karena jika tidak, majikan akan marah pada Anda 11. Selalu berdiskusi dengan keluarga dalam setiap keputusan yang Anda ambil

menawarkan pekerjaan (Calo) 5. Pelaku perdagangan manusia tidak selalu berupa sindikat, mereka juga bisa berupa keluarga, tetangga atau bahkan teman

Halaman 12 | Warta Buruh Migran | April 2012

12. Pastikan memperoleh informasi resmi tentang biaya penempatan

WARTA BURUH MIGRAN EDISI APRIL 2012  

Pada terbitan kali ini redaksi akan menyoroti kebijakan ratifikasi konvesi PBB tentang perlindungan buruh migran dan keluarganya. Konvensi P...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you