Himpunan Mahasiswa Hukum Ekonomi
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
LEXECON, EDISI 1 TAHUN 2023
Analisis Dampak Kebijakan Merchant Discount Rate (MDR)
Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) bagi Usaha Mikro (UMI)
Ditinjau dari Aspek Hukum Ekonomi
Alfani Rizky Prameswari, Tsaqif Athallah Belvan
Abstrak
Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan salah satu implementasi
Visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 berupa layanan transaksi menggunakan QR
Code yangdiluncurkan oleh Bank Indonesia (BI) padatahun 2019.Terhadap layanan QRIS ini, BI mengenakan 2 (dua) jenis biaya, yaitu Merchant Discount Rate (MDR) dan biaya settlement yang dibebankan kepada merchant. Pemerintah meniadakan biaya MDR untuk sementara demi keberlangsungan usaha, terutama UMKM yang mendominasi pasar di Indonesia, akibat pandemi Covid 19. Namun, per Juli 2023, seluruh transaksi yang menggunakan QRIS akan dikenakan MDR seperti semula. Ketentuan ini menuai pro dan kontra dari merchant dan Pengguna Jasa, terutama merchant kategori Usaha Mikro dengan tarif MDR 0,3%. Hal ini dipandang sebagai suatu hal berdampak buruk oleh merchant kategori Usaha Mikro sebab pendapatan yang bisa mereka peroleh per harinya akan menurun. Akan tetapi, di sisi lain, pemerintah beranggapan bahwa pengenaan MDR ini sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan QRIS karena biaya yang mereka kenakan tersebut akan digunakan sepenuhnya untuk biaya operasional QRIS. Berdasarkan hasil penelitian, eksistensi QRIS dalam sistem pembayaran telah terbukti memberikan kemudahan transaksi bagi pelaku usaha, bertambahnya jumlah merchant yang menyediakan layanan QRIS menjadi pertanda bahwa layanan tersebut mempunyai manfaat yang besar hingga saat ini. Adanya pengenaan biaya
MDR untuk biaya operasional QRIS mempunyai manfaat jangka panjang dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan oleh sebab itu selaras dengan tujuan Hukum Ekonomi Pembangunan.
Kata kunci: QRIS, Merchant Discount Rate (MDR), Usaha Mikro, Dampak.
A. Latar Belakang
Dalam menjalankan fungsi dan tujuannya sebagaimana termaktub dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia (BI)
sebagai bank sentral di Indonesia diberikan wewenang untuk menjaga dan mengawasi
berbagai hal di sektor keuangan di Indonesia. Adapun tujuan BI meliputi pemeliharaan
stabilitas Sistem Pembayaran. Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup
Himpunan Mahasiswa Hukum Ekonomi
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
LEXECON, EDISI 1 TAHUN 2023
seperangkat aturan, lembaga, mekanisme, infrastruktur, sumber dana untuk
pembayaran, dan akses ke sumber dana untuk pembayaran, yang digunakan untuk
melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.1 Penyelenggaraan sistem pembayaran Indonesia dilakukan untuk mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional sehingga menjamin fungsi BI dalam proses pengedaran uang, kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan, serta mendukung inklusi keuangan.
Dalam rangka memenuhi prinsip penyelenggaraan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal, dengan tetap memperhatikan stabilitas, perluasan akses, perlindungan konsumen, praktik bisnis yang sehat, serta penerapan praktik terbaik (best practices), BI bersama dengan industri sistem pembayaran telah
mengembangkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang merupakan penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code.2 Para pihak dalam pemrosesan transaksi QRIS terdiri atas Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), Lembaga Switching3 , Merchant Aggregator4, dan pengelola National Merchant Repository, sedangkan pemrosesan transaksi QRIS dilakukan oleh PJSP yang telah memperoleh persetujuan dari Bank
Indonesia.5 PJSP terdiri atas Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), yaitu bank atau lembaga selain bank yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada
pengguna jasa dan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP), yaitu pihak yang menyelenggarakan infrastruktur sebagai sarana yang dapat digunakan untuk melakukan pemindahan dana bagi kepentingan anggotanya.
Untuk memastikan penyelenggaraan layanan pembayaran menggunakan QRIS di Indonesia dapat berjalan dengan baik, BI menyusun aturan pelaksanaan mengenai
1Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran.
2QR Code Pembayaran adalah kode dua dimensi yangterdiri atas penanda tiga pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan sudut kanan atas, memiliki modul hitam berupa persegi titik atau piksel, dan memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter, dan simbol, yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran nirsentuh melalui pemindaian. (Pasal 1 angka 4 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/12/PADG/2023 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran)
3Lembaga Switching adalah lembaga yang menyelenggarakan switching dalam Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). (Pasal 1 angka 7 PDAG 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran)
4Merchant Aggregator adalah pihak selain Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang melakukan akuisisi pedagang (merchant) dan meneruskan dana hasil Transaksi QRIS kepada pedagang (merchant) melalui kerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran. (Pasal 1 angka 11 PDAG 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran)
5QRIS, “Bank Indonesia” https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx diakses 12 Juli 2023.
Himpunan Mahasiswa Hukum Ekonomi
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
LEXECON, EDISI 1 TAHUN 2023
penggunaan QRIS dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Implementasi
Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran (yang selanjutnya disebut
PADG QRIS). QRIS juga digunakan dalam agenda pemberdayaan Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (UMKM) sertapercepatanpemulihanekonomi nasional. Perkembangan
transaksi yang difasilitasi dengan Standar Nasional QRIS ini diarahkan untuk
mendukung tercapainya target inklusi keuangan nasional melalui perluasan akses pembayaran digital kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah pelosok
atau wilayah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T).
Bagi BI, inklusi keuangan menjadi metode dalam menurunkan kemiskinan serta
kesenjangan sosial dan layanan digital berplatform internet menjadi metode dalam
meningkatkan sasaran inklusi keuangan.6 Inklusi keuangan dinilai dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat individu maupun pelaku usaha sebab bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat, meningkatkan penyediaan, meningkatkan
penggunaan,danmeningkatkankualitaspenggunaanprodukdanlayananjasakeuangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan OJK Nomor 76/POJK.07/2016. Keberadaan pembayaran digital QRIS akan mendorong pengembangan usaha UMKM yang selanjutnya akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Penguatan dan pemberdayaan UMKM dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengembangkan perekonomian nasional, mengingat kontribusi UMKM terhadap
Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 60,5%.7 Pembagian antara Usaha
Mikro (UMI), Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan
Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut:
Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah
Kekayaan
Bersih/Modal
Usaha
Paling banyak Rp1 miliar Lebih dari Rp1 miliar dan paling banyak. Rp5 miliar
Lebih dari Rp5 miliar dan paling banyak Rp10 miliar
6Rita Atarwaman, Paskanova Christi Gainau, dan Wildo Natalio Christo Muriany, “Pengaruh Financial Technology terhadap Inklusi Keuangan UMKM PenggunaQRIS”, Jurnal Akuntansi Kontemporer (JAKO), 15(2), (September 2023), hlm. 144
7Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia HM.4.6/553/SET.M.EKON.3/10/2022, “PerkembanganUMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah” https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-
umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah, diakses 5 Agustus 2023.
Hasil Penjualan Tahunan
Paling banyak Rp2 miliar
Lebih dari Rp2 miliar dan paling banyak Rp15 miliar
Lebih dari Rp15 miliar dan paling banyak Rp50 miliar
Saat ini, transaksi QRIS didominasi oleh transaksi pembayaran yang dilakukan pada pedagang UMKM. Hadirnya QRIS diharapkan dapat mewujudkan pembayaran yang lebih cepat dan mudah, mengingat pembayaran dapat dilakukan hanya dengan cara memindai QR Code sehingga dapat meningkatkan jumlah transaksi pedagang, transaksi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja tanpa batasan jam operasional, serta menjamin keamanan dan keaslian uang pembayaran melalui pembayaran nirsentuh yang secara langsung terhubung ke rekening pribadi Pengguna Jasa.
Untuk menarik antusiasme para pedagang agar menggunakan QRIS sebagai sarana transaksi pembayaran dalam usahanya, BI memberlakukan ketentuan Merchant
Discount Rate (MDR) QRIS untuk merchant kategori Usaha Mikro (UMI) yang
seharusnya dikenakan 0,7% menjadi sebesar 0% saja. Tanpa biaya yang perlu dikeluarkan, pedagang mendapatkan berbagai keuntungan, meliputi potensi penjualan
meningkat karena dapat menerima pembayaran berbasis QR apapun, peningkatan branding, terhindar dari uang palsu, pencatatan transaksi secara otomatis dan bisa dilihat setiap saat, hingga membangun informasi credit profile untuk memudahkan memperoleh kredit ke depan, serta keuntungan lainnya.
Diskon 0% yang diberikan BI kepada merchant tersebut juga telah beberapa kali diperpanjang. Akan tetapi, pada akhir bulan Juni 2023, BI melalui Konferensi Pers
Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia mengubah MDR QRIS yang awalnya sebesar
0% menjadi 0,3% bagi Usaha Mikro (UMI) dan 0,7% bagi usaha lainnya.8 Penyesuaian ini diberlakukan efektif oleh pemerintah mulai 1 Juli 2023. Hal ini tentu menimbulkan banyak protes dari berbagai pihak yang mempertanyakan implikasi dari kebijakan ini yang berpotensi menimbulkan kenaikan harga berbagai produk barang dan jasa yang diperjualbelikan. Berangkat dari kondisi tersebut, maka Penulis ingin membahas
beberapa hal terkait perubahan regulasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai berikut:
8Bank Indonesia, “BI 7-Day Reverse Repo Rate Tetap 5,75%: Sinergi Menjaga Stabilitas dan Mendorong Pertumbuhan” https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2516523.aspx diakses 12 Juli 2023.
Himpunan Mahasiswa Hukum Ekonomi
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
LEXECON, EDISI 1 TAHUN 2023
a. Bagaimana dampak perubahan regulasi Merchant Discount Rate (MDR) Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terhadap Merchant dan Pengguna
Jasa?
b. Apakah pemberlakuan Merchant Discount Rate (MDR) bagi Usaha Mikro
(UMI) pengguna Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam
kegiatan pembayaran sejalan dengan tujuan dari Hukum Ekonomi
Pembangunan?
B. Pembahasan
1. Dampak Perubahan Regulasi Merchant Discount Rate (MDR) Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terhadap Merchant dan Pengguna Jasa
Dalam menggunakan layanan QRIS, BI mengenakan 2 (dua) jenis biaya yang perlu dibayarkan oleh merchant sebagai pengguna QRIS, yaitu biaya Merchant Discount Rate (MDR) dan biaya Settlement. MDR merupakan biaya yang dikenakan
oleh penyelenggara sesuai standar yang ditetapkan oleh BI, sedangkan biaya settlement merupakan biaya administrasi transfer dana ke rekening merchant untuk setiap kali transfer dalam satu hari.9 Per tanggal 1 Juli 2023, Bank Indonesia mulai
memberlakukan MDR sebesar 0,3% dari total nilai transaksi khusus bagi merchant
skala Usaha Mikro (UMI), MDR sebesar 0,7% dari total nilai transaksi untuk merchant
skala Usaha Kecil dan Usaha Menengah, MDR sebesar 0,6% dari total nilai transaksi untuk layanan pendidikan, dan MDR 0,4% dari total nilai transaksi untuk layanan SPBU.
Keluhan yang dialami berbagai merchant dengan pengenaan biaya ini adalah
bahwa berdasarkan Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021, merchant dilarang untuk membebankan biaya apapun terkait QRIS kepada konsumen
sehingga merchant merasa keuntungan yang dapat diperolehnya menjadi berkurang.
Akibatnya, merchant dapat menjadikan perubahan aturan ini sebagai alasan bagi
mereka untuk menaikkan harga produk-produknya. Hal ini memberikan efek domino
pemberlakuan QRIS yang alih-alih dibebankan kepada merchant justru secara tidak
9Made Irma Lestari, “Kesediaan Micro Merchants Membayar Merchant Discount Rate (MDR) dan Biaya Settlement Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS): Studi Eksplorasi pada Usaha Mikro Kecil Menengah”, InFestasi, 19(1) (Juni 2023) https://journal.trunojoyo.ac.id/infestasi/article/view/19695/8364, hlm 40.
Himpunan Mahasiswa Hukum Ekonomi
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
LEXECON, EDISI 1 TAHUN 2023
langsung menjadi beban Pengguna Jasa. Kondisi ini menyebabkan keluhan terkait
MDR tidak hanya dilontarkan oleh merchant, tetapi juga Pengguna Jasa.
Pada kenyataannya, para pelaku usaha yang menggunakan QRIS dalam sistem pembayarannya membuat ketentuan sendiri, di mana setiap pembeli yang bertransaksi
menggunakan QRIS diharuskan untuk membayar biaya transaksi QRIS sebesar Rp500
(lima ratus rupiah) hingga Rp1.000 (seribu rupiah). Penghitungan biaya ini tidak jarang dilakukan tanpa memperhatikan besaran pengenaan tarif. Bahkan, salah seorang
pedagang mengaku bahwa ia tidak tahu pasti beban biaya yang dikenakan dari QRIS
dan ia tidak ingin menanggung sendiri biaya QRIS tersebut. Hal ini tentu bertentangan
dengan yang telah ditetapkan oleh BI.
Walaupun pengenaan MDR ini menuai berbagai keluhan, tetapi tidak sedikit pula dukungan dan respon positif yang muncul, baik dari merchant maupun Pengguna Jasa. Ira, seorang pengguna jasa QRIS mengaku tidak akan menyadari jika pedagang
menambahkan biaya ke makanan atau minuman yang ia beli dan ia tidak ambil pusing soal tambahan biaya tersebut selama itu untuk kepentingan dalam pengembangan sistem pembayaran. Sebagai “kaum cashless”, ia tidak akan berganti ke metode pembayaran lainnya meski ada tambahan biaya yang dibebankan sebab QRIS adalah metode praktis.
BI kemudian mengeluarkan penetapan MDR baru untuk segmen Usaha Mikro
(UMI) berdasarkan nominal per transaksi secara progresif, di mana transaksi sampai dengan Rp100.000 dikenakan MDR 0% dan transaksi di atas Rp100.000 dikenakan
MDR 0,3%. Penetapan dikeluarkan dengan mempertimbangkan data milik BI terkait volume transaksi di bawah Rp100.000 yang 70%-nya merupakan transaksi Usaha
Mikro (UMI), sehingga QRIS tidak hanya dapat tetap tumbuh, tetapi juga pro-rakyat, sebagaimana diungkapkan oleh Deputi Gubernur BI, Doni Primanto Joewono. Kebijakan ini akan berlaku efektif secepat-cepatnya 1 September 2023 dan selambatlambatnya 30 November 2023 sesuai kesiapan sistem industri.10 Atas kebijakan baru ini, pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang gencar dan efektif, baik kepada merchant maupun Pengguna Jasa agar tidak lagi terjadi misinformasi terkait nominal
10Arrijal Rachman, CNBC Indonesia, “Hore! Transaksi QRIS UMKM di Bawah Rp100.000 Bebas Biaya” https://www.cnbcindonesia.com/market/20230725145352-17-457159/hore-transaksi-qris-umkm-di-bawah-rp10000-bebas-
biaya#:~:text=Dengan%20penetapan%20ini%2C%20transaksi%20sampai,2023%20sesuai%20kesiapan%20sist em%20industri. diakses 25 Juli 2023.
Himpunan Mahasiswa Hukum Ekonomi
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
LEXECON, EDISI 1 TAHUN 2023
pasti biaya yang dikenakan serta pihak yang sudah seharusnya menanggung biaya tersebut.
Ketidakpatuhan merchant, khususnya Usaha Mikro (UMI), terhadap Pasal 52 yang melarang pembebanan biaya QRIS kepada Pengguna Jasa menimbulkan dilema. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, menegaskan jika ada pedagang(merchant) yangmengenakanbiayatambahanbagi pembeli (Pengguna Jasa), maka pembeli dapat secara langsung melaporkan hal tersebut kepada PJP.11 Namun, hal ini tidak serta merta menjadi jaminan ketentuan tersebut akan terlaksana sebagaimana mestinya. Beberapa pembeli yang dikenakan tambahan biaya atas transaksi QRIS oleh pedagang mengungkapkan bahwa dirinya tidak akan melaporkan kejadian ini oleh sebab rasa iba terhadap penjual yang harus menanggung biaya dari omzet penghasilan mereka yang tergolong tidak besar. Lebih lanjut, pembeli lebih memilih untuk mengganti metode pembayaran daripada mempersoalkan mengenai hal tersebut.
Jika keadaan ini dibiarkan terus menerus, maka bukan tidak mungkin jumlah transaksi QRIS akan berkurang. Pemerintah perlu menggencarkan sosialisasi terkait ketentuan MDR QRIS terbaru, khususnya pemberlakuan MDR 0,3% untuk transaksi
UMI di bawah Rp100.000, sehingga merchant memahami dengan jelas besaran biaya yang dikenakan. Dengan pengetahuan ini, efek domino pembebanan MDR diharapkan
dapat diminimalisasi dan ketentuan Pasal 52 Peraturan BI 23/6/PBI/2021 dapat ditegakkan. Pengguna Jasa tidak perlu dirugikan atas pembebanan biaya yang sudah tidak seharusnya mereka tanggung serta tetap dapat menggunakan metode pembayaran
QRIS yang praktis, dan merchant tidak perlu kehilangan calon pembelinya. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mempertegas kembali penegakan dan pengawasan implementasi
Peraturan PBI terkait pembebanan MDR kepada merchant ini. Alih-alih hanya
menunggu laporan Pengguna Jasa terhadap pelanggaran ketentuan tersebut, sudah sepatutnya PJP bersama dengan BI menjalankan fungsi pengawasannya.
11CNN Indonesia, “Biaya Layanan QRIS Berlaku Juli 2023: Tak Boleh Dipungut ke Konsumen”
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230704140429-78-969332/biaya-layanan-qris-berlaku-juli-2023-takboleh-dipungut-ke-konsumen diakses 25 Juli 2023.
Himpunan Mahasiswa Hukum Ekonomi
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
LEXECON, EDISI 1 TAHUN 2023
2. Kesesuaian Pemberlakuan Merchant Discount Rate (MDR) bagi Usaha Mikro
(UMI) pengguna Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam
Kegiatan Pembayaran dengan Tujuan dari Hukum Ekonomi Pembangunan.
Konsep Hukum Ekonomi Pembangunanmerupakanpengaturanmengenai hukum
yang meliputi pengaturan dan pemikiran hukum mengenai peningkatan dan pengembangan kehidupan perekonomian di Indonesia secara nasional.12 Konsep hukum ekonomi pembangunan ini berusaha diwujudkan dengan mengeluarkan produkproduk hukum positifdi Indonesia yangdimaksudkanuntuk mewujudkantujuanumum
dari konsep tersebut, salah satunya adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan UMKM
(selanjutnya disebut PP UMKM) dengan tujuan agar UMKM dapat terus berkembang
dengan berbagai kemudahan yang diberikan yang pada akhirnya akan berkontribusi
dalam peningkatan dan pengembangan kehidupan perekonomian di Indonesia secara nasional.
Sejak pertama kali diluncurkan, QRIS telah menunjukkan tren yang sangat positif
dari Pengguna Jasa akibat kemudahan penggunaannya. Tidak dapat dipungkiri juga
bahwaketersediaanlayananQRIStelahmenjadisalahsatupertimbangancalonpembeli
dalam menentukan merchant yang akan dikunjunginya. Dengan alasan tersebut, para pelaku UMKM kemudian berlomba-lomba untuk menyediakan layanan QRIS untuk
usahanya masing-masing. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengungkapkan
adanya peningkatan transaksi ekonomi dan keuangan digital pada kuartal II-2023
sebesar 14,82% secara tahunan sehingga mencapai Rp111,35 triliun dari sisi nilai
transaksi Uang Elektronik (UE) dan pertumbuhan 11,6% sehingga mencapai Rp13.827
triliun dari nilai transaksi digital banking. Nominal transaksi QRIS pada kuartal ini pun
turut tumbuh sebesar 104,64% secara tahunan sehingga mencapai Rp49,65 triliun
dengan jumlah pengguna 37 juta dan jumlah merchant 26,7 juta yang didominasi oleh UMKM.
Dalam memperkuat sistem transaksi digital, BI mempertajam strategi digitalisasi
sistem pembayaran untuk perluasan inklusi ekonomi dan keuangan digital dengan
memperbaharui kebijakan MDR QRIS segmen Usaha Mikro (UMI) berdasarkan
nominal per transaksi secara progresif serta mengakselerasi QRIS melalui perluasan
Himpunan Mahasiswa Hukum Ekonomi
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
LEXECON, EDISI 1 TAHUN 2023
fitur QRIS TUNTAS dan perluasan QRIS antarnegara. Saat ini, BI tidak hanya
menargetkan Warga Negara Indonesia (WNI) saja dalam memberikan layanan QRIS, tetapi jugaWarga Negara Asing (WNA) yangberkunjungke Indonesia. BIjuga bekerja sama dengan beberapa bank di negara-negara ASEAN seperti Thailand, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Vietnam melalui QRIS Cross Border sehingga WNA dari negara yang bersangkutan juga dapat menggunakan layanan QRIS dan tidak perlu lagi menukar mata uang untuk bertransaksi di Indonesia. Inisiasi kerja sama ini secara khusus diharapkan dapat mendukung UMKM, terutama untuk mendorong penetrasi dan eksposur UMKM di pasar global.13
Dampak QRIS terhadap inklusi keuangan dapat dilihat dari salah satu penelitian
Rita, dkk (2023) terhadap pelaku Usaha Mikro coffee shop di Kota Ambon. Kota
Ambon merupakan salah satu kota dengan literasi digital di atas rata-rata skala nasional yang sebagian besar pelaku usahanya telah mengadopsi sistem pembayaran QRIS. Para pelaku usaha yang menerapkan sistem pembayaran ini terbukti terdorong untuk mengeksplorasi berbagai layanan keuangan untuk meningkatkan kinerja usahanya. Selain itu, penggunaan QRIS juga terbukti meningkatkan pendapatan pelaku usaha melalui efektivitas pembayaran karena mudah dioperasikan dan tidak membutuhkan waktu lama. Hal serupa juga terjadi di Kota Magelang sebagaimana temuan Sari & Rinofah(2019)dalampenelitiannya.QRISdenganslogannya,“SatuQRuntukSemua Pembayaran”, memang berusaha meningkatkan potensi UMKM, terutama Usaha Mikro, yang menggunakan layanan QRIS dengan kemudahannya.
Dengan demikian, keberadaan QRIS telah memberikan dampak yang sangat positif bagi pertumbuhan UMKM. Walaupun menuai kritik dari beberapa pelaku usaha
terkait dengan pemberlakuan MDR, manfaat dan inovasi dari layanan QRIS dapat dirasakan secara langsung. Kecenderungan pelaku usaha untuk menggunakan layanan yang dirasa akan mendatangkan keuntungan bagi mereka dapat menjadi salah satu pendorong penggunaan QRIS sebagai sarana transaksi. Semakin nyata efektivitas
penggunaanQRIS,makaliterasidigitalpelakuusahaakansemakinmeningkatdanpada
akhirnya dapat mendukung pula capaian target inklusi keuangan Indonesia.
13Arrijal Rachman, CNBC Indonesia, “Vietnam Ikut Gerbong RI: Jajan di Sana Bisa Pakai QRIS!” https://www.cnbcindonesia.com/market/20230821132733-17-464656/vietnam-ikut-gerbong-ri-jajan-di-sanabisa-pakai-qris, diakses 21 Agustus 2023,
Himpunan Mahasiswa Hukum Ekonomi
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
LEXECON, EDISI 1 TAHUN 2023
Efektivitas penggunaan QRIS ini didorong oleh pengembangan layanan QRIS
oleh BI bersama dengan industri sistem pembayaran dengan biaya MDR yang
dibayarkan oleh pelaku usaha selaku merchant. Selaras dengan pernyataan Kepala
Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Dicky Kartikoyono, bahwa biaya MDR lebih ditujukan untuk mengganti biaya investasi dan biaya
operasional yang terlibat dalam pengembangan transaksi QRIS, saat ini layanan QRIS
sangat beragam mencakup pembayaran, tarik tunai, transfer, bahkan transaksi
antarnegara. Ragam inovasi layanan QRIS yang ada menjadi bukti bahwa kumpulan
dana dari biaya MDR yang dibayarkan pelaku usaha teralokasikan dengan efektif. Pada
akhirnya, besaran pengenaan biaya MDR oleh BI terhadap pelaku usaha pengguna
QRIS memang ditujukan untuk keberlangsungan QRIS dan usaha UMKM, terutama
Usaha Mikro, itu sendiri. Keberadaan QRIS sebagai inovasi layanan finansial yang terbukti mendorong pengembangan usaha UMKM kemudian akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dengan demikian, QRIS
merupakan salah satu inovasi pemerintah yang dapat meningkatkan dan mengembangkan kehidupan perekonomian Indonesia dan oleh sebab itu selaras dengan tujuan konsep Hukum Ekonomi Pembangunan.
C. Penutup
1. Kesimpulan
Bank Indonesia (BI) dalam tujuannya untuk memelihara stabilitas sistem
pembayaran bersama dengan industri sistem pembayaran mengembangkan Quick
Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai pengintegrasi sistem pembayaran menggunakan QR Code dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP).
Terdapat 2 (dua) jenis biaya yang dikenakan dalam layanan QRIS, yaitu Merchant
Discount Rate (MDR) dan biaya settlement. Dalam hal pembebanan biaya ini, MDR
menuai beragam pro dan kontra dari para pelaku usaha selaku merchant, khususnya
dari pelaku usaha kategori Usaha Mikro (UMI) yang saat ini mendominasi pasar. BI
menyatakan bahwa MDR dialokasikan sepenuhnya untuk pengembangan layanan
QRIS yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi penggunanya. Di sisi lain, MDR
dianggap mengurangi pendapatan para pelaku Usaha Mikro (UMI) yang tergolong
tidak besar. Terlebih lagi, BI melarang pelaku usaha selaku merchant untuk membebankan biaya kepada Pengguna Jasa atau pembeli. Namun demikian, tidak
Himpunan Mahasiswa Hukum Ekonomi
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
LEXECON, EDISI 1 TAHUN 2023
sedikit pelaku usaha yang tetap membebankan MDR kepada pembelinya. Mekanisme
tindak lanjut terhadap larangan pembebanan biaya kepada Pengguna Jasa yang
ditetapkan BI saat ini hanya memungkinkan dilakukan apabila ada laporan terlebih
dahulu. Padahal, tidak sedikit masyarakat yang tidak ingin menindaklanjuti
pelanggaran larangan BI tersebut akibat rasa iba terhadap para pelaku usaha kategori
Usaha Mikro.
Dalam mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
selaku penyokong perekonomian Indonesia, pemerintah menerbitkan Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan UMKM. Melalui PP ini, UMKM diharapkan dapat terus berkembang dan berkontribusi dalam pengembangan kehidupan perekonomian nasional dan oleh
sebab itu selaras dengan konsep Hukum Ekonomi Pembangunan. QRIS sebagai inovasi alat pembayaran digital dengan segala kemudahannya terbukti dapat meningkatkan
pendapatan para pelaku usaha, khususnya pelaku usaha kategori Usaha Mikro (UMI).
Kecenderungan pelaku usaha untuk menggunakan layanan yang dirasa akan
mendatangkan keuntungan bagi mereka dapat menjadi salah satu pendorong
penggunaan QRIS sebagai sarana transaksi. Nominal transaksi QRIS terbukti
mengalami peningkatan signifikan dengan UMKM sebagai pendominasi. Peningkatan
penggunaan QRIS ini akan berbanding lurus dengan tingkat literasi digital masyarakat
sehingga kemudian dapat berkontribusi dalam mencapai target inklusi keuangan nasional. Dengan demikian, QRIS merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan dan mengembangkan perekonomian di Indonesia secara nasional sesuai
konsep Hukum Ekonomi Pembangunan.
Pengenaan MDR bagi QRIS memang bagai dua sisi mata uang. Di satu sisi hal
tersebut menimbulkan protes dari pelaku UMKM karena merasa pendapatan yang diperolehnya berkurang, tetapi, di sisi lain, pemerintah membutuhkan dana sebagai
biaya operasional QRIS demi keberlangsungan QRIS itu sendiri. Pemberlakuan MDR
bagi Usaha Mikro (UMI) berdasarkan nominal transaksi secara progresif merupakan
salah satu cara yang baik dalam menanggapi keluhan dari para pelaku Usaha Mikro (UMI). Namun, dalam praktiknya, belum semua pelaku usaha mendapatkan informasi perihal kebijakan terbaru MDR. Pemerintah dapat bekerja sama dengan Merchant
LEXECON, EDISI 1 TAHUN 2023
Aggregator selaku pihak yang berperan dalam mengakuisisi merchant dan meneruskan
dana hasil transaksi merchant untuk memberikan penegasan dan informasi mengenai
ketentuan MDR terbaru.
Selain itu, melihat kondisi di lapangan saat ini di mana tidak jarang para pelaku
usaha masih membebankan biaya QRIS kepada pelanggannya, sudah sepatutnya PJSP
bersama dengan BI menjalankan fungsi pengawasannya alih-alih hanya menunggu
laporan Pengguna Jasa terhadap pelanggaran larangan pembebanan tersebut. Dengan
demikian,PenggunaJasatidakperludirugikanataspembebananbiaya yangsudahtidak
seharusnyamerekatanggungsertatetapdapat menggunakanmetodepembayaranQRIS yang praktis dan merchant pun tidak perlu kehilangan calon pembelinya.
Himpunan Mahasiswa Hukum Ekonomi
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Wibisono, Christianto. Menelusuri Akar Krisis Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 1998). Hlm. 18.
Jurnal
Atarwaman,Rita,PaskanovaChristiGainau,danWildoChristoMuriany.“Pengaruh Financial Technology terhadap Inklusi Keuangan UMKM Pengguna QRIS” Jurnal
Akuntansi Kontemporer (JAKO) 15(2) (September 2023), Hlm. 144.
Lestari,MadeIrma.“Kesediaan MicroMerchants Membayar Merchant Discount Rate (MDR)
dan Biaya Settlement Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS): Studi
Eksplorasi pada Usaha Mikro Kecil Menengah”, InFestasi, 19(1), Juni 2023, https://journal.trunojoyo.ac.id/infestasi/article/view/19695/8364. Hlm 40.
Natalina, Sri Anugrah, Arif Zunaidi, Risa Rahmah. (2021). Quick Response Code
IndonesiaStandard (QRIS) sebagai Strategi Survive Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) di Masa Pandemi di Kota Kendiri, ISTITHMAR: Journal of Islamic Economic Development, 5(2).
Peraturan Perundang-undangan
Indonesia. Undang-Undang tentang Bank Indonesia. Nomor 3 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999.
Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang
Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen
dan/atau Masyarakat. Peraturan OJK Nomor 76/POJK.07/2016.
Indonesia. Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Pembayaran, Peraturan Bank
Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020.
Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kemudahan, Pelindungan, dan
Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021.
Indonesia. Peraturan Bank Indonesia tentang Penyedia Jasa Pembayaran. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021.
Himpunan Mahasiswa Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran LEXECON, EDISI 1 TAHUN 2023
Indonesia. Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Implementasi Standar
Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2023.
Internet
Alaydrus, Hadijah. “Tak Lagi Gratis, Segini Tarif Baru QRIS!”
https://www.cnbcindonesia.com/news/20230706131119-4-451905/tak-lagi-gratissegini-tarif-baru-qris. Diakses 6 Juli 2023.
BankIndonesia.“BI 7-Day Reverse Repo Rate Tetap 5,75%: Sinergi Menjaga Stabilitas dan Mendorong Pertumbuhan”
https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/newsrelease/Pages/sp_2516523.aspx. Diakses 22 Juni 2023.
BankIndonesia.“QRIS”
https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx. Diakses 4 Juli 2023.
CNN Indonesia. “Biaya Layanan QRIS Berlaku Juli 2023: Tak Boleh Dipungut ke Konsumen.”
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230704140429-78969332/biaya-layanan-qris-berlaku-juli-2023-tak-boleh-dipungut-ke-konsumen Diakses 4 Juli 2023.
CNN Indonesia, “BI Ungkap 25,4 Juta Pebisnis UMKM Pakai QRIS”
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230510134546-78-947741/bi-ungkap254-juta-pebisnis-umkm-pakai-qris. Diakses 4 Juli 2023.
CNN Indonesia. “Alasan Transaksi QRIS Usaha “Wong Cilik” Kena Biaya 0,3%.”
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230714133152-78-973456/alasantransaksi-qris-usaha-wong-cilik-kena-biaya-03-persen. Diakses 14 Juli 2023.
Rachman, Arrijal. CNBC Indonesia. “Hore! Transaksi QRIS UMKM di Bawah Rp100.000
Bebas Biaya”
https://www.cnbcindonesia.com/market/20230725145352-17457159/hore-transaksi-qris-umkm-di-bawah-rp-100000-bebasbiaya#:~:text=Dengan%20penetapan%20ini%2C%20transaksi%20sampai,2023%20s esuai%20kesiapan%20sistem%20industri. Diakses 25 Juli 2023.
______________. “Vietnam Ikut Gerbong RI: Jajan di Sana Bisa Pakai QRIS!”
https://www.cnbcindonesia.com/market/20230821132733-17-464656/vietnam-ikutgerbong-ri-jajan-di-sana-bisa-pakai-qris. Diakses 21 Agustus 2023.
Jefriando, Maikel. CNBC Indonesia. “BI Tak Terima Apapun dari Tarif QRIS, Lalu Buat Siapa?”
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230713081710-37-453843/bi-takterima-apapun-dari-tarif-qris-lalu-buat-siapa. Diakses 13 Juli 2023.
Himpunan Mahasiswa Hukum Ekonomi
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
LEXECON, EDISI 1 TAHUN 2023
Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
HM.4.6/553/SET.M.EKON.3/10/2022, “Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah”
https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-criticalengine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah. Diakses 5 Agustus 2023.