Panwas Pinjam Dana ke Pihak Ketiga

KUDUS – Lantaran belum memiliki anggaran, Panitia Pengawas (panwas) Kabupaten Kudus terpaksa harus utang ke pihak ketiga. Padahal, Panwas telah dilantik dan harus menjalankan tugas sejak akhir Agustus lalu.

Ketua Panwas Kabupaten Kudus, Wahibul Minan mengungkapkan, alokasi anggaran untuk Panwas dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, baru diajukan pada APBD Perubahan Kudus 2017. Namun, sayangnya hingga kini APBD Perubahan 2017 belum kunjung dibahas.

”Jadi memang belum ada anggaran. Untuk operasional kegiatan yang sudah kami laksanakan, terpaksa kami harus menutupinya melalui pinjaman pihak ketiga,” kata Minan, Jumat (15/9).

Padahal, menurut Minan, sejak dilantik Panwas diharuskan segera bekerja dan membutuhkan dana operasional. Salah satunya adalah pembentukan Panwascam yang saat ini tengah dilaksanakan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk Panwas Kabupaten Kudus telah disusun oleh Bawaslu Provinsi bersama Pemkab Kudus. Untuk pelaksanaan Pilkada 2018, Panwas Kabupaten Kudus membutuhkan anggaran Rp 3,5 miliar. Dikatakan, dari total anggaran tersebut, sebesar Rp 900 juta di- antaranya akan dialokasikan pada APBD Perubahan 2017. Sementara sisanya akan dialokasikan dalam APBD 2018.

”Namun, dengan belum dibahasnya APBD Perubahan, tentu anggaran belum bisa dikucurkan,” tukasnya. Minan juga berharap ada komitmen dari legislatif untuk bisa mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan. Sebab, jika nanti alokasi anggaran tidak sesuai perencanaan, tentu akan membuat proses pengawasan Pilkada di Panwas Kabupaten kurang maksimal.

■ Tak Masalah Sementara, Ketua DPRD Masan membenarkan kucuran anggaran untuk Panwas Kabupaten Kudus memang baru akan di- alokasikan dalam APBD Perubahan 2017. Sesuai rencana, pembahasan APBD Perubahan 2017 akan dilaksanakan pada Oktober mendatang. ”Sebelumnya akan didahului pembahasan KUA PPAS baru dilanjutkan pembahasan APBDP 2017,” tandasnya. Disinggung mengenai besaran anggaran yang diajukan Panwas, menurut Masan, tidak ada masalah.

DPRD siap mendukung dan memperjuangkan kebutuhan anggaran tersebut selama tujuannya untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada Kudus 2018 mendatang.”Yang terpenting, pelaksanaan pilkada bisa berjalan sukses. Jadi, kebutuhan anggaran yang diajukan akan tetap kami penuhi,” ujarnya.■ tom-ad

BUKA: Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Catur Sulistyanto saat melihat panel komputer yang mengatur pembukaan pintu air bendungan Klambu ■ Foto: Ali Bustomi-ad

Air Kedungombo Dibuka, Petani Awali Musim Tanam

KUDUS – Sesuai rencana, pembukaan pintu air saluran irigasi Kedungombo untuk wilayah Kecamatan Undaan, akhirnya mulai dibuka Jumat (15/9). Penggelontoran air tersebut sekaligus memastikan musim tanam I di wilayah Undaan dan sekitarnya bisa segera dilakukan. Pembukaan pintu saluran air tersebut dilakukan di Bendung Klambu. Ikut menyaksikan pembukaan pintu air tersebut Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Catur Sulistyanto bersama perwakilan kelompok tani di Kudus.

”Kami memang ingin memastikan pembukaan saluran air ini dilakukan sesuai jadwal,” kata Catur.

Menurutnya, selain mencukupi kebutuhan air untuk awal musim tanam, gelontoran air tersebut diharapkan juga menjadi salah satu solusi krisis air bersih yang sempat terjadi di beberapa wilayah di Kecamatan Undaan. Sebab, dengan terisinya sungai dan saluran irigasi, diharapkan sumur warga bisa kembali berair.

■ Buka Pintu Tak hanya itu, gelontoran air juga akan menyelamatkan ratusan hektar tanaman palawija dan cabe yang ditanam petani di saat musim kemarau ini. Sebab, meski tanaman palawija, tetap membutuhkan pasokan air agar produksinya tinggi.

Koordinator Pusat pengaturan pintu Bendung Klambu, Slamet Riyadi menegaskan bila pihaknya telah melaksanakan komitmen untuk membuka pintu air sesuai jadwal yakni tanggal 15 September.

“Sesuai jadwal, tadi jam 6 sudah kita buka untuk pintu yang mengarah ke Klambu Wilalung dengan debit air 2 kubik perdetik dan pintu kanan yang mengarah ke Kayen Pati dengan debit air 4 meter kubik perdetik,” ujarnya. Ditambahkan, air gelontoran tersebut akan sampai ke pintu air Kalirejo (Babalan) sekitar pukul 14.00 WIB. Kemudian akan dibagi ke arah Desa Undaan Lor dan yang ke Timur ke arah Desa

■ Korupsi Pengadaan Benih Tebu Jateng 2013

Kutuk. “Alhamdulilah, nanti malam atau paling tidak besok pagi tanaman cabai saya sudah bisa mendapatkan air,” kata Habib, petani cabe asal Desa Kutuk, Kecamatan Undaan yang ikut hadir dalam pembukaan pintu air tersebut. Hal senada juga diungkapkan Ketua Kelomtan Rukun Tani Desa Karangrowo, Hawi Sukamto. Menurutnya, dengan penggelontoran air ini, diharapkan pada pekan depan petani sudah bisa memulai musim tanam I.

”Dengan musim tanam tepat waktu, tentu akan membuat produktivitas padi untuk wilayah Kudus tetap terjaga,” tandasnya.■ tom-ad

Dua Terdakwa Dihukum Ringan, Jaksa Banding

SEMARANG - Kejati Jateng menempuh upaya banding atas putusan 18 bulan penjara, dua terdakwa perkara korupsi pengadaan benih tebu pola II tahap II di Kabupaten Pati pada Dinas Perkebunan (Dinbun) Provinsi Jateng tahun 2013. Vonis terhadap terdakwa Hamim Teja Permana, Direktur CV Intraco Pratama (IP) dan Andri Priyanto, pelaksana itu dinilai jaksa ringan.

“Kami menempuh banding. Sebelumnya kami menuntut keduanya dipidana masing-masing tiga tahun penjara. Vonis itu hanya separonya,” kata Slamet Widodo, jaksa Kejati Jateng mengungkapkan, Jumat (15/9).

Menanggapi hal itu, pengacara kedua terdakwa, Heru Wismanto menyatakan, banding merupakan hak jaksa. Meski pihaknya tak mengajukan banding pula, namun pihaknya akan mengajukan sanggahan atau kontra memori atas banding jaksa.

“Kami tidak mengajukan banding, tapi akan membuat kontra memori banding,” kata dia di Pengadilan Tipikor Semarang.

Pengadilan sebelumnya menjatuhkan pidana 18 bulan penjara keduanya. Hakim menyatakan korupsi terjadi bersama Ir Mahfudi Husodo pemilik CV IP dan Ir Soesiati Rahayu MM PKKom, mantan Kepala Seksi Teknologi Benih Bidang Produksi pada Dinbun Provinsi Jateng serta sejumlah pihak lain.

“Perbuatan terdakwa tidak berdiri sendiri. Ada keterkaitan oleh KPA PPKom, Panitia Pengadaan, PPHP, saksi Suranto Suko dan Mahfudi Husodo sebagai pemilik CV Intraco Pratama. Atas peran itulah terjadi korupsi benih tebu,” kata hakim pada sidang dipimpin Sunarso sebelumnya.

Selain pidana badan, Hamim dan Andri juga dipidana denda Rp 50 juta subsidair sebulan kurungan. Keduanya juga dibebani mengembalikan kerugian negara. Hamim Rp 94 juta subsidair enam bulan. Andri Rp 220 juta diperhitungkan penitipan sebelumnya Rp 220 juta.

Jaksa sebelumnya meminta majelis menjatuhkan pidana tiga tahun dan denda Rp 50 juta ke kedua terdakwa. Serta pidana membayar Uang Pengganti.

Dalam putusannya, majelis mengembalikan sejumlah barang bukti ke penyidik Polda Jateng untuk pengembangan perkara Mahfudi Husodo. Beberapa barang bukti lain, seperti uang Rp 459 juta dikembalikan ke kelompok tani Makmur Mandiri dan Makmur Jaya. “Uang tunai Rp 4 miliar dikembalikan ke kelompok tani Subur Makmur dan Tani Makmur melalui KPTR Tebu Mandiri,” kata hakim.

Korupsi dilakukan Hamim dan Andri atas pengadaan benih tahun 2013 berpagu Rp 17.902.400.000 dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 13.721.600.000. Atas pengadaan itu, Mahfudi Husodo usai menemui Teguh Winarno Haruno Ke- pala Dinbun Jateng membentuk tim pengurus terdiri dua terdakwa dan anak buahnya. Pemilik PT Indonesia Teknologi Multi (ITM) itu bersama timnya dan Direktur PT Hidayah Nur Wahana (HNW), Sutrisno meminjam sejumlah nama perusahaan untuk lelang. Lima panitia pengadaan menetapkan HPS dan proses lelang. Lelang diikuti PT HNW, PT Hidup Indah Utama, CV Datrias Manru Sejahtera (DMS),PT Unisari Adiprima,PT Karya Mudajaya,PT Bumi Wanabakti dan PT ITM. PT ITM dinyatakan menang.

■ Rekayasa Lelang Kemenangan disanggah CV DMS. DMS menilai terjadi rekayasa lelang dan melapor ke Dinbun Jateng dan Kementerian. Dari investigasi digelar lelang ulang dan diikuti 19 perusahaan. Empat lolos, dua diantaranya CV IP dan PT Putra Pribumi Nusantara (PPN). Keduanya diketahui berkongkalikong.

PT PPN yang menang, dibatalkan dan diganti CV IP dengan dinyatakan sebagai pelaksana pengadaan 171.520 kuintal seharga satuan Rp 78,4 ribu perkuintal. Sebagai kelompok tani penerima bantuan, Makmur Mandiri, Makmur Jaya, Tani Makmur da Subut Makmur.

Mahfudi yang ditahan di Kejagung atas perkara korupsi, memanggil tim di rutan untuk rapat atas kekosongan keuuangan CV IP karena semua asetnya disita Ke- jagung. Prosesnya, uang muka proyek Rp 2,6 miliar dicairkan. Namun sebagian digunakan untuk proyek lain di Jember. Pelaksanaan pengadaan menemui masalah karena kesulitan mencari benih.

Pelaksanaannya terdapat adendum atau perubahan perjanjian kontrak yaitu tentang penambahan waktu pekerjaan. Meski begitu jaminan pelaksanaan juga tidak ditambah. Adendum kedua dilakukan atas perubahan varietas bibit. Perubahan kontrak diajukan ke Ir Heny Christianti, Kabid Dishutbun Pati. Diketahui adendum fiktif karena dibuat setelah kontrak selesai.

Pelaksanaan CV IP tidak pernah mengerjakan pengadaan karena semua benih yang memenuhi dari petani sendiri. CV IP hanya melakukan pergantian uang pengganti benih yang sudah ditanam petani sesuai CPCL melalui KRTR Tebu Mandiri san KPTR Tebu Lestari. Pemeriksaan barang dan serah terima barang tidak pernah dilakukan. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) hanya menandatangani berita acara pemeriksaan saja.

Dari total pembayaran Rp 13,4 miliar dipotong PPh Rp 201 juta hanya Rp 24,3 juta yang bisa dipertanggungjawabkan. Sebesar Rp 13,2 miliar disimpangkan dan menjadi kerugian negara ■ rdi-ad

Bawa Sabu, Pedagang Ditangkap

MUNGKID- Seorang pedagang asal Kertek, Wonosobo, FI (55), ditangkap Satuan narkoba Polres Magelang. Saat ditangkap di wilayah Desa Danurejo, Mertoyudan, FI kedapatan membawa narkoba jenis sabu-sabu.

“Sabu-sabu seberat 0,6 gram ditemukan dalam dompet di saku belakang celana tersangka. Barang haram itu, terbungkus plastik model paketan kecil diselipkan dalam dompet,” kata Kasat Narkoba Polres Magelang Eko Sambodo, Jumat (15/9).

Dalami pemeriksaan, pelaku dinyatakan positif narkoba. Namun, dia mengaku hanya sebagai pemakai. Polisi akan mengembangkan kasus ini untuk memburu pemasok Narkotika jenis sabu ini,” imbuh Iptu Mulyono, yang memimpin penangkapan tersangka.

Barang bukti lain yang diamankan polisi berupa satu buah tisu warna putih, satu buah hp merk Maxtron warna hitam, satu buah celana panjang kain warna coklat, dan satu buah dompet warna coklat.Guna mempertangungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di dalam sel Mapolres Magelang. Dalam kasus ini, tersangka dijerat dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ■ TB-ad

Sepertiga DAK SMP Tak Terserap

MUNGKID- Tiga paket kegiatan yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan jenjang SMP di Kabupaten Magelang tak dapat dilaksanakan. Yakni, untuk pembangunan gedung perpustakaan dan pengadaan buku perpustakaan, serta pengadaan alat peraga pelajaran IPA.

“Karena tidak tercantum dalam petunjuk teknis Perpres Nomor 123 Tahun 2016 sehingga tak terserap. Nilainya Rp 11,5 miliar, atau sepertiga dari total DAK lebih dari Rp 30 miliar,” kata Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Haryono MPd, Jumat (15/9).

Kabid Pembinaan SMP, Muh Rofi MPd, mengatakan, DAK Pendidikan yang dilaksanakan pada tingkat SMP berupa kegiatan fisik. Yakni, membangun ruang kelas baru (RKB) dan merehab ruang kelas yang rusak berat, dengan anggaran Rp 19,3 miliar.

Terdiri dari Silpa DAK 2009 Rp 74 juta digunakan untuk rehab berat (RB) ruang kelas di SMPN 2 Tegalrejo. Silpa DAK 2011 Rp 740 juta untuk RB di 10 SMP, Silpa DAK 2012 Rp 1,1 miliar untuk RB di 15 SMP, Silpa DAK 2013 Rp 284 juta untuk RB di empat SMP, dan Silpa DAK 2014 Rp 141 juta untuk RB di satu SMP.

Sedang DAK 2017 murni sekitar Rp 987 juta diarahkan untuk RB di tujuh SMP. Serta Rp 564 digunakan untuk membangun RKB di SMPN 2 Borobudur, SMPN 1 Kajoran, SMPN 3 Muntilan dan SMPN 2 Secang. “Dana sudah dicairkan 100 persen,” kata Kasi Sarpras, Zamzin.

Keterangan itu dibenarkan oleh Wakil Kepala SMPN 2 Mertoyudan, Sri Lestari. Tahun ini, sekolahnya menerima bantuan

DAK Rp 222,5 juta awal Juli lalu. Dana itu dimanfaatkan untuk merehab ruang kelas 7a, 7b dan 7c yang rusak berat.

“Agar tak mengganggu kegiatan belajar mengajar, pengerjaan sengaja dipercepat dengan sistem kerja lembur. Akhir September lalu selesai dan langsung bisa digunakan,” kata Sri Lestari, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpras. ■ TB-ad

Ringgit Purwo Meriahkan

Merti Sukogelap

PURWOREJO-Ringgit purwo atau pertunjukan kesenian wayang kulit memeriahkan acara merti desa yang digelar di Desa Sukogelap, Kecamatan Kemiri, baru-baru ini. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Yuli Hastuti, Kepala Dinsos PPA Eni Sudiyati, Camat Kemiri Ari Setyadi.

Bukan hanya dari jajaran eksekutif, merti desa itu juga dihaadiri anggota DPRD dari daerah pemilihan setempat, yaitu Eko Januar Susanto, Mukhtar Praptodihardjo, dan Supangat.

Dalam acara tersebut, sekitar 200 wadah berisi aneka makanan yang disebut ancak/ambeng, disediakan warga untuk para tamu undangan.

Wakil Bupati Yuli Hastuti dalam sambutannya mengungkapkan merti desa, bersih desa, selamatan desa, sedekah bumi atau kegiatan sejenis, pada hakikatnya merupakan sebuah kegiatan yang menjadi simbol rasa syukur masyarakat kepada Tuhan atas segala karunia yang diberikan-Nya.

“Karunia tersebut bisa berupa apa saja seperti rezeki, keselamatan atau juga keselarasan dan ketentraman,” katanya.

■ Wadah

Menurutnya, kegiatan seperti ini juga merupakan sebuah wadah dimana para penduduk bisa membina tali silaturahmi, saling menghormati, serta saling tepa selira. “Hal-hal tersebut, diakui atau tidak, sudah mulai jarang terkespresikan di dalam masyarakat,” ungkapnya.

Oleh karena itu, pihaknya menyampaikan dukungan sekaligus penghargaan kepada seluruh warga Desa Sukogelap, yang masih setia memelihara tradisi yang adiluhung.

“Apabila nilai-nilai yang terkandung dalam kegiatan ini benarbenar diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, saya yakin kehidupan masyarakat Purworejo akan semakin damai dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan,” tegasnya.

Plt Sekdes Sukogelap Darmaji, kegiatan merti desa tidak dilaksanakan rutin setiap tahun. Namun dalam masa jabatan seorang kepala desa, setidaknya dilakukan satu kali merti desa. “Kegiatan ini sudah direncanakan sejak dua tahun lalu, dan baru bisa dilaksanakan tahun ini,” ungkapnya.■ SMNetwork/H43-ad