Komisi III Pantau Pelayanan RSUD

MOJOKERTO -- Geram banyaknya aduan masyarakat terkait buruknya pelayanan pasien, Komisi III DPRD Kota Mojokerto mengelar sidak ke RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo, Senin (3/4). Sejumlah wakil rakyat memantau langsung kondisi antrean pasien di RS yang mencapai ratusan. Tak hanya itu, mereka juga meminta penjelasan persoalan yang sudah berjalan bertahun-tahun dan mendesak adanya inovasi dan pemecahan permasalahan layanan ke manajemen RS plat merah. “Kita memberi atensi khusus atas kroditnya pelayanan di RS ini. Kami mencari tahu akar permasalahan ini agar cepat teratasi,” kata Ketua Komisi III, Febriana Meldyawati. Politisi Banteng ini mengaku memperjuangkan kepentingan wong cilik agar mendapatkan pelayanan yang maksimal.”Kita berharap tak ada lagi keluhan yang dirasakan masyarakat dengan adanya antrean ini,” imbuhnya. Dalam pertemuan yang berlangsung hampir dua jam itu, Komisi III mendapat pemaparan permasalahan dari manajemen RS dan juga langkah pihak RS dalam menyelesaikan masalah.”Butuh inovasi dalam memecahkan masalah yang sudah krodit seperti penambahan loket, tenaga farmasi dan tentunya pemanfaatan teknologi,” tegasnya.

Sementara itu, ditemui usai hearing dengan Komisi III, Direktur RSUD Wahidin Sudiro Husodo, dr Sugeng Mulyadi mengungkapkan bahwa pembenahan manajemen pelayanan RS sejatinya telah masuk agenda program kerja 2017. “Sebenarnya pembenahan layanan ini sudah masuk program kerja 2017, bahkan sudah kami sampaikan dalam pemaparan komitmen kerja dihadapan Walikota. Namun terlanjur ditulis (di koran) mau bagaimana lagi,” keluhnya. Melalui komitmen kerja ini, lanjut ia, maka segala bentuk antrean pasien yang selama ini dikeluhkan akan teratasi. “Program pembena- han layanan kita sudah berjalan, mulai dari pembuatan layanan SMS center, penambahan loket obat dan tenaga medis farmasi, dan e-resep,” paparnya.

Ia optimis dengan adanya inovasi ini segala persoalan antrean pasien yang terselesaikan. “Dengan berjalannya program ini, nantinya tidak ada lagi antrean pasien.

Persoalannya selama ini terletak pada racik obat. Untuk mengambil obat butuh waktu minimal 15 menit sedang pembuatan obat puyer 30 menit,” tandasnya.

Dengan e-resep, maka resep dari dokter poli tidak lagi ditulis secara manual dan ditukar di apotek melainkan resep itu masuk

Pelarangan Alat Tangkap Ikan Harus Ada Solusi

LAMONGAN – Pelarangan beberapa jenis alat tangkap para nelayan oleh pemerintah pusat harus ada solusinya. Pernyataan ini disampikan bupati Lamongan H Fadeli saat menerima kunjungan kerja Wakil Ketua Komisi

IV DPR RI Viva Yoga Mauladi dan Siti Hediati Soeharto di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kecamatan Brondong, Jum’at (31/3).

Bupati Fadeli dalam kesempatan yang sama menyebut akibat dari implementasi Permen Kelautan dan Perikanan itu, hasil tangkapan dan produksi unit pengolahan ikan nelayan Lamongan menurun. Itu terutama karena menurut dia sebanyak 60 persen nelayan Lamongan selama ini menggunakan alat tangkat yang dilarang.

Seperti jenis pukat hela/trawls dan pukat tarik/seins net, payang, dan dogol/centrang. ‘’Permasalahan ini perlu dicarikan solusi terbaik dengan duduk bersama.

Apapun keputusan itu, harus mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan nelayan,’’ katanya. Selama tahun 2016, produksi ikan Lamongan tercatat mencapai sebesar 127.447, 7 ton. Itu dihasilkan dari perikanan tangkap sebanyak 76.139,20 ton, dan perikanan budidaya sebanyak 51.302,60 ton. Sementara dengan jumlah nelayan mencapai 19.030 orang, armada tangkap yang ada sebanyak 3.344 unit, alat tangkap ada 3.825 unit, dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebanyak 5 unit.

Di Lamongan, luas lahan budidaya ikan tercatat seluas 20.448 hektare dengan jumlah warga yang bekerja sebagai pembudidaya ikan tercatat sebanyak 27.554 orang. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Lamongan Agus Mulyono yang hadir dalam acara itu meminta ada revisi atas Permen Kelautan dan Perikanan tersebut. Dia berharap revisi itu bisa membuat nelayan kembali leluasa memanfaatkan hasil laut.

Usulan itu oleh Dirjen Perikanan Tangkap

Tangkal oknum WarTaWan abal-abal dikatakan akan ditindaklanjuti. Dengan melakukan evaluasi sehingga ada kesamaan persepsi dengan keinginan nelayan. Sedangkan Viva Yoga Mauladi menyampaikan dukungan serupa. Dia menyebut aspirasi itu akan dibawa saat sesi dengar pendapat dengan Kementerian Kelutan dan Perikanan, sehingga ada kesamaan persepsi antara nelayan, DPR dan pemerintah.

Sementara nelayan Lamongan selama ini kelimpungan pasca pelarangan penggunaan beberapa jenis alat tangkap oleh pemerintah pusat. Padahal ada 60 persen nelayan Lamongan yang menggunakan alat terlarang tersebut.

Pelarangan itu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/Permen-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah

Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.ldam

Organisasi Wartawan Beri Pengertian Muspika Soko

TUBAN - Maraknya oknum wartawan bodrek atau jurnalis abal -abal yang kerap mendatangi sejumlah perangkat desa di Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban membuat gerah dan risih Muspika setempat. Untuk mengantisipasi ulah oknum nakal tersebut, Muspika Kecamatan Soko mendatangkan ketua beberapa organisasi kewartawanan yang ada di Tuban sebagai bentuk antisipasi serta memberikan tips terkait bagaimana menghadapi oknum wartawan bodrek. Dalam pertemuan rutin antara Muspika dan perangkat desa yang ditempatkan di Balai Desa Gununganyar ini mengupas tentang prilaku dan maraknya wartawan bodrek yang ujung- ujungnya hanya meminta uang setelah menakut- nakuti kades maupun perangkat desa dengan suatu masalah yang ada diwilayahnya. “Ini sebagai bentuk antisipasi kami jika nantinya ada oknum yang mengaku ngaku sebagai wartawan atau wartawan bodrek yang ujungnya minta uang saku,” ungkap

Camat Soko, Suwito. “Bukan berarti kita takut, karena saat ini sudah eranya keterbukaan public, akan tetapi cara mereka (Oknum wartawan), yang menurut saya tidak elok. Maka dari itu sengaja kita datangkan ketua organisasi kewartawanan yang ada di Tuban, untuk memberikan pengetahuan serta pema- haman cara kerja para awak jurnalis yang sebenarnya,” tambah Suwito. Akibat tingkah para oknum wartawan bodrek, sejumlah Kades dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamtan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bojonegoro ini, merasa terganggu dan hamper dipastikan setiap bulan para oknum ini selalu mendatangi mereka dengan dalih silaturrahi.

“Kalau benar silaturrahmi kami malah senang, yang jadi masalah kadang mereka tidak pulang pulang, dan secara tidak langsung mengganggu aktivitas kerja khususnya pelayanan pada masyarakat. Dan mereka ini biasanya baru akan pulang jika sudah dikasih uang saku, bahkan tidak jarang mereka meminta secara langsung dan terang terangan,” terang salah satu kades yang tidak mau disebkan namanya.

Ditempat yang sama Kepala Desa Prambontergayang Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, mengucapkan terima kasih atas penjelasan dari Ketua organisasi kewartawanan baik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tuban maupun Ronggolawe Pers Solidarity (RPS) minimal ia mengetahui ciri ciri wartawan professional “Saya berterima kasih kepada dengan adanya penjelasan ini, apalagi kita dikasih nama nama wartawan serta media yang ada di Tuban,” terangnya.lSad ke meja farmasi. “Sehingga bisa langsung disiapkan obatnya tanpa pasien harus mengantri dua kali,” tambahnya. Menurut ia, dalam satu hari pihaknya menangani minimal 400 pasien. Dengan banyaknya jumlah pasien ini maka pihaknya akan menambah jumlah petugas medis yang ada. S”ehingga tahun ini persoalan antrian akan kita selesaikan,” katanya. Tidak hanya itu, pihaknya akan memangkas birokrasi penanganan pasien. “Kita akan menambah 2 kamar operasi lagi dari 7 jadi 9 dan menambah bed di kelas 3 untuk melayani besarnya kebutuhan tempat tidur,” pungkasnya.lari

Minimnya Komputer Menjadi Kendala

WAK i L Bupati Tuban, Noor Nahar Husain juga memantau langsung pelaksanaan UNBK ke sejumlah SMK di Tuban, Senin (3/4). Menurut pria yang pernah menjadi Ketua PC NU Tuban tersebut, meski saat ini SMK dan SMA telah menjadi otoritas dan we wenang Pemerintah Provinsi, pihaknya merasa mempunyai kewajiban untuk mensukseskan UNBK di Kabupaten Tuban, mengingat peserta didik yang sedang berproses mengikuti ujian merupakan putra daerah.

“Tinjauan ke sekolah-sekolah ini tidak sekadar melihat pelaksanaan UNBK, melainkan juga melihat apakah ada problem yang harus segera dibenahi,” ungkap Noor Nahar Husain. Politisi asal Rengel ini pun mengaku ketersediaan komputer di setiap sekolah masih menjadi persoalan. Tidak jarang akibat kendala minimnya perangkat yang ada, membuat pihak sekolah membagi menjadi beberapa shift ujian. “Hampir di semua sekolah dibagi menjadi tiga shift baik negeri maupun swasta, kalau bisa serentak jadi satu pasti enak, tapi sayang perangkatnya minim,” jelasnya. Seperti halnya di SMK YPM Tuban, siswa yang turut serta dalam ujian sekitar 300 orang sementara perangkat yang ada hanya 100. “Dari pantauan di lapangan seperti ini nantinya kita tau persis apa yang menjadi kendala, permasalahan seperti kekurangan perangkat ini akan kita bahas dan bersinergi dengan pihak propinsi, karena bagaimanapun yang siswa ini anak-anak kita, kita jelas menginginkan yang terbaik,” jelas Noor Nahar Husain. Beberapa sekolah yang disinggahi Wakil Bupati Tuban beserta rombongan di antaranya SMKN Tambakboyo, SMK Manbail Futuh, SMK Taruna Jaya Perwira (TJP) dan SMK YPM Ma’arif Tuban.lsad