UTAMA
EDISI 80 Th. IV 11 - 24 Mei 2014
2
Janji Caleg Realisasikan Masyarakat Bali Sejahtera Pemilihan Umum Legislatif tinggal dua hari lagi yakni Rabu, 9 April 2014, dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat Provinsi Bali, Kabupaten dan Kota telah menuntaskan pendistribusian logistik ke panitia pemungutan suara (TPS). PELAKSANAAN Pemilu kali ini menekankan untuk mampu memberikan kesejukan dan kedamaian kepada setiap masyarakat, termasuk wisatawan dalam menikmati liburan ke Bali. Semua tahapan pemilu telah dilaksanakan dengan baik oleh 12 partai peserta pemilu termasuk melakukan doa bersama lintas parpol dan calon legislatif (caleg) pada penutupan masa kampanye rapat umum Sabtu, 5 April lalu. Doa bersama dipimpin oleh perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama yang dihadiri perwakilan peserta Pemilu 2014 dari unsur partai politik, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bawaslu Bali serta pihak-pihak terkait. Suasana kondusif selama ini diharapkan tetap dapat dipertahankan, jajaran Polda Bali dibantu TNI dan peranserta masyarakat siap mengantisipasi dengan harapan Pemilu di Pulau Dewata dan Indonesia umumnya dapat terlaksana dengan baik dan lancar, tutur Ketua KPU Provinsi Bali Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. Total jumlah pemilih di Bali sebanyak 2.938.377 orang yang terdiri atas pemilih laki-laki 1.456.834 orang dan pemilih perempuan 1.481.543 orang, yang memerlukan 8.094 tempat pemungutan suara (TPS). Sedangkan caleg lintas parpol yang masuk dalam calon tetap (DCT) untuk DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, DPR RI dan DPD RI sebanyak 3.230 orang, di antaranya 1.186 orang caleg perempuan atau 36,7 persen. Jika semua janji-janji caleg yang disampaikan kepada masyarakat saat masa kampa-
nye akan mampu menjadikan masyarakat Bali, tidak ada lagi masyarakat yang miskin. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Panusunan Siregar mengatakan, masyarakat miskin di Bali akhir September 2013 tercatat 186.530 orang atau 4,49 persen dari jumlah penduduk. Jumlah meningkat 24.020 orang atau 0,54 persen dibanding bulan Maret 2013 tercatat 162.510 orang (3,96 persen). Meskipun orang miskin di Bali jumlahnya meningkat, namun tetap menempati urutan kedua tingkat nasional orang miskin terkecil di Indonesia, setelah DKI Jakarta. Penduduk miskin di Bali persentasenya 4,49 persen dari jumlah penduduk, sementara DKI Jakarta tercatat 3,72 persen atau sama-sama meningkat dibanding periode Maret 2013. Di daerah perkotaan di Bali selama periode Maret-September 2013 penduduk miskin bertambah 8.790 orang dari 96.350 orang pada bulan Maret menjadi 105.140 orang pada September 2013. Pe n a m b a h a n p e n d u d u k miskin juga terjadi di daerah pedesaan sebanyak 15.210 orang dari 66.170 orang pada Maret 2013 menjadi 81.380 orang pada September 2013. Persentase penduduk miskin di daerah pedesaan dan perkotaan di Bali sama-sama mengalami kenaikan, yakni di daerah perkotaan pada periode Maret 2013 sebesar 3,90 persen naik menjadi 4,17 persen pada September 2013. Demikian juga penduduk miskin di daerah pedesaan naik dari 4,04 persen pada Maret 2013 menjadi lima persen pada Sep-
tember 2013. Janji Caleg Hampir semua caleg dari DPRD Kabupaten/Kota hingga DPR RI dan DPD RI dalam menarik simpati masyarakat mengkemas visi dan misinya untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta bebas dari korupsi. Ni Luh Putu Suparmi caleg DPRD Bali dari Partai Amanat Nasional (PAN), misalnya mengaku terjun ke panggung politik untuk memperjuangkan nasib masyarakat miskin dengan membuat peraturan daerah (Perda) yang memihak masyarakat kecil. Hal itu menjadi penekanan, karena banyak perda produk hukum selama ini tidak berpihak kepada masyarakat miskin, karena dibuat untuk kepentingan kekuasaan, individu dan kelompok dengan mengabaikan tanggung jawab moral kepada masyarakat miskin. Sedangkan Ni Nyoman Kertiasih, caleg DPRD Provinsi Bali dari Partai Nasional Demokrat mengatakan, siap melawan praktikpraktik korupsi yang menggerogoti bangsa ini serta menjadi motivator pemberantasan korupsi dimulai dari diri sendiri. Hal itu dilakukan karena korupsi telah menjadi “virus” paling mematikan kehidupan bangsa dengan meningkatnya angka kemiskinan di berbagai desa dan kota bahkan membuat
masyarakat apatis dan menderita. Jika dipercaya masyarakat menjadi anggota Dewan kehadirannya untuk melakukan perubahan agar praktik korupsi bisa diminimalisir dengan titik pusat dari diri sendiri yang akhirnya virus antikorupsi akan menjalar dan mempengaruhi pola perilaku birokrasi yang selama ini doyan korupsi. Jika sudah ada iktikad baik dari diri sendiri secara otomatis akan bisa melakukan perubahan meski tidak radikal dan hanya bersifat gradual, tetapi tetap akan berpengaruh besar dalam tatanan kehidupan masa depan. Bila korupsi berhasil diminimalisir bahkan kalau bisa diberantas sampai ke akar-akarnya, aspek-aspek lain seperti program pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam akan bisa diperbaiki semuanya, karena masalah korupsi dasar yang mengakibatkan semua aspek kehidupan menjadi kacau balau. Prihatin kekerasan Siti Nur Asiah, Caleg DPRD Kota Denpasar dari Partai Nasdem mengaku prihatinkan terhadap kekerasan dan diskriminasi kaum hawa dan anak sehingga perlu langkah konkret untuk menyosialisasikan UU Perlindungan Perempuan dan Anak guna meminimalkan kasus-kasus tersebut. UU Perlindungan Perempuan
dan Anak sebetulnya sudah cukup bagus, namun, hanya saja kegiatan sosialisasinya sangat terbatas untuk kelangan tertentu saja sehingga sebagian besar belum mengerti dengan hak-haknya sebagai perempuan maupun anak. Kondisi itu diperparah lagi sosialisasi hanya dilakukan di kalangan kaum perempuan, sehingga kaum laki-laki jarang yang tahu substansi materi perundangundangannya. Praktik diskriminasi juga masih dialami kaum perempuan termasuk hak atas warisan dimana kaum perempuan hak-haknya kurang mendapatkan perhatian. Sementara Ni Luh Kadek Dwi Anggraeni, caleg DPRD Bali dari Partai Hanura, jika dipercaya sebagai wakil rakyat akan memperjuangkan nasib kader pos pelayanan terpadu (Posyandi) yang selama ini hanya menerima honor Rp120.000 per tahun. Nasib Posyandu sangat memprihatinkan, seperti tidak dihargai padahal mereka sudah meninggalkan pekerjaannya untuk mengurus Balita. Honor sekecil itu jelas tidak manusiawi karena kalau dihitung perbulan hanya mendapatkan Rp10.000 perbulan, ironisnya dirapel setelah bekerja selama satu tahun baru mendapat Rp120.000. TM-MB
Pemerhati Pertanian Ingatkan Caleg Terpilih PEMERHATI bipariwisata mencapai dang pertanian dari 70 persen. Universitas Udayana Badan Pusat StatisDenpasar Prof Wayan tik (BPS) Bali mencatat, Windia mengingatkan masyarakat miskin di para calon anggota legBali hingga Septemislatif yang terpilih untuk ber 2013 mencapai merealisasikan janjinya. 186.530 orang atau “Petani dan nelayan 4,49 persen dari jumbutuh perhatian,” kata lah penduduk Pulau Kepala Pusat Penelitian Dewata, meningkat Subak Unud itu di Den24.020 orang atau pasar, Senin (21/4). 0,54 persen dibandMenurut dia, keing pada Maret 2013 miskinan di Bali setercatat 162.510 orang Prof Wayan Windia bagian besar masih (3,96 persen). Pendialami oleh para petani dan nelayan duduk miskin di daerah perkotaan di Bali karena sektor pertanian hanya mampu bertambah 8.790 orang dari 96.350 memberikan kontribusi terhadap pem- orang pada bulan Maret 2013 menjadi bentukan produk domestik regional bruto 105.140 orang pada September 2013. (PDRB) hanya 18 persen. Padahal sektor Selain itu juga terjadi penambahan
metro_80.indd 2
penduduk miskin di daerah pedesaan sebanyak 15.210 orang dari 66.170 orang pada Maret 2013 menjadi 81.380 orang pada September 2013. Dengan demikian persentase penduduk miskin di daerah pedesaan dan perkotaan di Bali sama-sama mengalami kenaikan, yakni di daerah perkotaan pada periode Maret 2013 sebesar 3,90 persen naik menjadi 4,17 persen pada September 2013. Demikian juga penduduk miskin di daerah pedesaan naik dari 4,04 persen pada Maret 2013 menjadi lima persen pada September 2013. Windia mendesak wakil rakyat yang terpilih dalam Pemilu lalu dapat melakukan tekanan politik kepada pemerintah agar lebih memperhatikan sektor pertanian dan subak, karena kemiskinan paling banyak terjadi pada petani. Organisasi pengairan tradisional
bidang pertanian (subak) di Bali kini sangat terdesak oleh sistem pajak bumi dan bangunan (PBB) yang didasarkan atas lokasi atau nilai jual objek pajak (NJOK). Sistem pajak yang demikian itu sangat menindas petani. Ia menanyakan kenapa dasar pajaknya adalah asset yang dimiliki petani, padahal kalau PNS, dasar pajaknya adalah gaji yang diterimanya. Apa pemerintah berkehendak agar petani menjual sawahnya, tanya Windia. Untuk itu perjuangan wakil rakyat hasil Pemilu legislatif 9 April 2014 sangat penting dalam menyelamatkan sektor pertanian dan kelestarian subak di Pulau Dewata. “Kalau sektor pertanian di Bali hancur, dan subak juga hancur, maka kebudayaan Bali juga akan goyah,” ujar Windia. Gejala kehancuran sektor pertanian dan subak di Bali kini mulai terasa dengan adanya alih fungsi lahan. TIM-MB
5/8/2014 10:34:16 AM