Metrobali 80

Faktual & Independen

BALIREGION Keterbukaan dan Transparansi Kunci Pemerintahan yang Efektif

EDISI 80 ď Ź Th. IV ď Źď€ 11 - 24 Mei 2014

Harga : Rp. 6.000

Halaman 4

KABAR DAERAH Bupati Suwirta Temui Umat Hindu di Kota Makassar

Halaman 6

DENPASAR Walikota Rai Mantra Pimpin Siswa Pungut Sampah Plastik Halaman 8

HUKRIM

Kasus Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Winasa Dikebut Halaman 13

LIFESTYLE

PRENAGEN Pregnancy Educational Journey di Bali Halaman 16

metro_80.indd 1

5/8/2014 10:34:10 AM

UTAMA

EDISI 80  Th. IV  11 - 24 Mei 2014

2

Janji Caleg Realisasikan Masyarakat Bali Sejahtera Pemilihan Umum Legislatif tinggal dua hari lagi yakni Rabu, 9 April 2014, dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat Provinsi Bali, Kabupaten dan Kota telah menuntaskan pendistribusian logistik ke panitia pemungutan suara (TPS).

PELAKSANAAN Pemilu kali ini menekankan untuk mampu memberikan kesejukan dan kedamaian kepada setiap masyarakat, termasuk wisatawan dalam menikmati liburan ke Bali. Semua tahapan pemilu telah dilaksanakan dengan baik oleh 12 partai peserta pemilu termasuk melakukan doa bersama lintas parpol dan calon legislatif (caleg) pada penutupan masa kampanye rapat umum Sabtu, 5 April lalu.

Doa bersama dipimpin oleh perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama yang dihadiri perwakilan peserta Pemilu 2014 dari unsur partai politik, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bawaslu Bali serta pihak-pihak terkait.

Suasana kondusif selama ini diharapkan tetap dapat dipertahankan, jajaran Polda Bali dibantu TNI dan peranserta masyarakat siap mengantisipasi dengan harapan Pemilu di Pulau Dewata dan Indonesia umumnya dapat terlaksana dengan baik dan lancar, tutur Ketua KPU Provinsi Bali Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

Total jumlah pemilih di Bali sebanyak 2.938.377 orang yang terdiri atas pemilih laki-laki 1.456.834 orang dan pemilih perempuan 1.481.543 orang, yang memerlukan 8.094 tempat pemungutan suara (TPS). Sedangkan caleg lintas parpol yang masuk dalam calon tetap (DCT) untuk DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, DPR RI dan DPD RI sebanyak 3.230 orang, di antaranya 1.186 orang caleg perempuan atau 36,7 persen.

Jika semua janji-janji caleg yang disampaikan kepada masyarakat saat masa kampa-

nye akan mampu menjadikan masyarakat Bali, tidak ada lagi masyarakat yang miskin. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Panusunan Siregar mengatakan, masyarakat miskin di Bali akhir September 2013 tercatat 186.530 orang atau 4,49 persen dari jumlah penduduk.

Jumlah meningkat 24.020 orang atau 0,54 persen dibanding bulan Maret 2013 tercatat 162.510 orang (3,96 persen).

Meskipun orang miskin di Bali jumlahnya meningkat, namun tetap menempati urutan kedua tingkat nasional orang miskin terkecil di Indonesia, setelah DKI Jakarta.

Penduduk miskin di Bali persentasenya 4,49 persen dari jumlah penduduk, sementara DKI Jakarta tercatat 3,72 persen atau sama-sama meningkat dibanding periode Maret 2013. Di daerah perkotaan di Bali selama periode Maret-September 2013 penduduk miskin bertambah 8.790 orang dari 96.350 orang pada bulan Maret menjadi 105.140 orang pada September 2013.

Pe n a m b a h a n p e n d u d u k miskin juga terjadi di daerah pedesaan sebanyak 15.210 orang dari 66.170 orang pada Maret 2013 menjadi 81.380 orang pada September 2013. Persentase penduduk miskin di daerah pedesaan dan perkotaan di Bali sama-sama mengalami kenaikan, yakni di daerah perkotaan pada periode Maret 2013 sebesar 3,90 persen naik menjadi 4,17 persen pada September 2013.

Demikian juga penduduk miskin di daerah pedesaan naik dari 4,04 persen pada Maret 2013 menjadi lima persen pada Sep-

tember 2013. Janji Caleg Hampir semua caleg dari DPRD Kabupaten/Kota hingga DPR RI dan DPD RI dalam menarik simpati masyarakat mengkemas visi dan misinya untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta bebas dari korupsi.

Ni Luh Putu Suparmi caleg DPRD Bali dari Partai Amanat Nasional (PAN), misalnya mengaku terjun ke panggung politik untuk memperjuangkan nasib masyarakat miskin dengan membuat peraturan daerah (Perda) yang memihak masyarakat kecil.

Hal itu menjadi penekanan, karena banyak perda produk hukum selama ini tidak berpihak kepada masyarakat miskin, karena dibuat untuk kepentingan kekuasaan, individu dan kelompok dengan mengabaikan tanggung jawab moral kepada masyarakat miskin.

Sedangkan Ni Nyoman Kertiasih, caleg DPRD Provinsi Bali dari Partai Nasional Demokrat mengatakan, siap melawan praktikpraktik korupsi yang menggerogoti bangsa ini serta menjadi motivator pemberantasan korupsi dimulai dari diri sendiri. Hal itu dilakukan karena korupsi telah menjadi “virus” paling mematikan kehidupan bangsa dengan meningkatnya angka kemiskinan di berbagai desa dan kota bahkan membuat

masyarakat apatis dan menderita.

Jika dipercaya masyarakat menjadi anggota Dewan kehadirannya untuk melakukan perubahan agar praktik korupsi bisa diminimalisir dengan titik pusat dari diri sendiri yang akhirnya virus antikorupsi akan menjalar dan mempengaruhi pola perilaku birokrasi yang selama ini doyan korupsi.

Jika sudah ada iktikad baik dari diri sendiri secara otomatis akan bisa melakukan perubahan meski tidak radikal dan hanya bersifat gradual, tetapi tetap akan berpengaruh besar dalam tatanan kehidupan masa depan. Bila korupsi berhasil diminimalisir bahkan kalau bisa diberantas sampai ke akar-akarnya, aspek-aspek lain seperti program pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam akan bisa diperbaiki semuanya, karena masalah korupsi dasar yang mengakibatkan semua aspek kehidupan menjadi kacau balau.

Prihatin kekerasan Siti Nur Asiah, Caleg DPRD Kota Denpasar dari Partai Nasdem mengaku prihatinkan terhadap kekerasan dan diskriminasi kaum hawa dan anak sehingga perlu langkah konkret untuk menyosialisasikan UU Perlindungan Perempuan dan Anak guna meminimalkan kasus-kasus tersebut.

UU Perlindungan Perempuan

dan Anak sebetulnya sudah cukup bagus, namun, hanya saja kegiatan sosialisasinya sangat terbatas untuk kelangan tertentu saja sehingga sebagian besar belum mengerti dengan hak-haknya sebagai perempuan maupun anak.

Kondisi itu diperparah lagi sosialisasi hanya dilakukan di kalangan kaum perempuan, sehingga kaum laki-laki jarang yang tahu substansi materi perundangundangannya. Praktik diskriminasi juga masih dialami kaum perempuan termasuk hak atas warisan dimana kaum perempuan hak-haknya kurang mendapatkan perhatian.

Sementara Ni Luh Kadek Dwi Anggraeni, caleg DPRD Bali dari Partai Hanura, jika dipercaya sebagai wakil rakyat akan memperjuangkan nasib kader pos pelayanan terpadu (Posyandi) yang selama ini hanya menerima honor Rp120.000 per tahun.

Nasib Posyandu sangat memprihatinkan, seperti tidak dihargai padahal mereka sudah meninggalkan pekerjaannya untuk mengurus Balita. Honor sekecil itu jelas tidak manusiawi karena kalau dihitung perbulan hanya mendapatkan Rp10.000 perbulan, ironisnya dirapel setelah bekerja selama satu tahun baru mendapat Rp120.000.  TM-MB

Pemerhati Pertanian Ingatkan Caleg Terpilih PEMERHATI bipariwisata mencapai dang pertanian dari 70 persen.

Universitas Udayana Badan Pusat StatisDenpasar Prof Wayan tik (BPS) Bali mencatat, Windia mengingatkan masyarakat miskin di para calon anggota legBali hingga Septemislatif yang terpilih untuk ber 2013 mencapai merealisasikan janjinya.

186.530 orang atau “Petani dan nelayan 4,49 persen dari jumbutuh perhatian,” kata lah penduduk Pulau Kepala Pusat Penelitian Dewata, meningkat Subak Unud itu di Den24.020 orang atau pasar, Senin (21/4).

0,54 persen dibandMenurut dia, keing pada Maret 2013 miskinan di Bali setercatat 162.510 orang Prof Wayan Windia bagian besar masih (3,96 persen). Pendialami oleh para petani dan nelayan duduk miskin di daerah perkotaan di Bali karena sektor pertanian hanya mampu bertambah 8.790 orang dari 96.350 memberikan kontribusi terhadap pem- orang pada bulan Maret 2013 menjadi bentukan produk domestik regional bruto 105.140 orang pada September 2013.

(PDRB) hanya 18 persen. Padahal sektor Selain itu juga terjadi penambahan

metro_80.indd 2

penduduk miskin di daerah pedesaan sebanyak 15.210 orang dari 66.170 orang pada Maret 2013 menjadi 81.380 orang pada September 2013.

Dengan demikian persentase penduduk miskin di daerah pedesaan dan perkotaan di Bali sama-sama mengalami kenaikan, yakni di daerah perkotaan pada periode Maret 2013 sebesar 3,90 persen naik menjadi 4,17 persen pada September 2013. Demikian juga penduduk miskin di daerah pedesaan naik dari 4,04 persen pada Maret 2013 menjadi lima persen pada September 2013.

Windia mendesak wakil rakyat yang terpilih dalam Pemilu lalu dapat melakukan tekanan politik kepada pemerintah agar lebih memperhatikan sektor pertanian dan subak, karena kemiskinan paling banyak terjadi pada petani.

Organisasi pengairan tradisional

bidang pertanian (subak) di Bali kini sangat terdesak oleh sistem pajak bumi dan bangunan (PBB) yang didasarkan atas lokasi atau nilai jual objek pajak (NJOK).

Sistem pajak yang demikian itu sangat menindas petani. Ia menanyakan kenapa dasar pajaknya adalah asset yang dimiliki petani, padahal kalau PNS, dasar pajaknya adalah gaji yang diterimanya.

Apa pemerintah berkehendak agar petani menjual sawahnya, tanya Windia.

Untuk itu perjuangan wakil rakyat hasil Pemilu legislatif 9 April 2014 sangat penting dalam menyelamatkan sektor pertanian dan kelestarian subak di Pulau Dewata. “Kalau sektor pertanian di Bali hancur, dan subak juga hancur, maka kebudayaan Bali juga akan goyah,” ujar Windia. Gejala kehancuran sektor pertanian dan subak di Bali kini mulai terasa dengan adanya alih fungsi lahan.  TIM-MB

5/8/2014 10:34:16 AM

UTAMA

EDISI 80 

Menunggu Janji Caleg Terpilih Pemilu Legislatif sudah dilaksanakan tangal 9 April 2014 yang lalu. meskipun disana-sini masih ada persoalan yang masih harus diselesaikan. Para Caleg ketarketir dengan hasil suaranya.

SEBAGIAN yang memprediksi mendapat suara kecil dari laporan beberapa saksi di beberapa TPS, terlihat lemas, namun yang masih memiliki harapan jumlah suaranya berjumlah besar, sibuk menurunkan saksinya untuk menghimpun jumlah hasil suaranya. Sementara itu berbagai harapan masyarakat terhadap para Caleg yang terpilih semakin jelas tertumpu kepada figur Caleg yang memiliki potensi untuk jadi. siapapun Caleg yang jadi nanti diharapkan untuk tidak lupa dengan janjinya. Sebab, kalau tidak amanah dan lupa pada janjinya akan kuwalat dan akan kena masalah dikemudian hari.

Paling tidak 5 tahun, bahkan tidak sampai, masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan janjinya ketika tidak menunjukkan salah satu janji yang digembar-gemborkan sebelum Pemilu. Menjadi anak bangsa di negeri ini rasanya sumpek. Bagaimana tidak sumpek?

Hampir setiap hari, setiap jam, setiap menit, pendengaran kita dijejali pelbagai suara hiruk pikuk eforia politik. Mulai dari awal kampanye,tahapan pemilu sampai hasil penghitungan suara,belum lagi partai,dan beberapa caleg yang keok dan mendapat suara minim ada yang stres masuk rumah sakit jiwa sampai bunuh diri akibat tidak siap mental.Caleg yang menang menaburkan suasana kegembiraan dan sebaliknya caleg yang gagal terhempas dan kecewa.Namun semua itu adalah pertarungan politik yang memang harus ada yang kalah dan menang. semestinya harus disikapi dengan legowo dan lapang dada.

Calon kandidat dari pelbagai Partai Politik (Parpol) yang pernah mengobral janji. Pada kampanye lalu segera harus membuat rumu-

metro_80.indd 3

Th. IV 11 - 24 Mei 2014 3

san setidaknya janji janji tersebut ditepati. Jangan setelah terpilih malah enak-enak mengumbar kesenangan yang berkepanjangan tanpa memikirkan dan memperjuangkan nasib rakyat, alangkah edialnya mereka mereka yang terpilih harus mengemban amanah rakyat karena anda dipilih dan diberikan kepercayaan oleh rakyat maka berjuanglah kedepan untuk benar benar membela rakyat.

Coba saja kita segarkan ingatan kita pada peristiwa lima tahun pertama seusai reformasi dan lima tahun kedua setelah Pemilu digelar. Betapa garangnya para kandidat meneriakkan kata-kata, “Kita akan perbaiki kehidupan bangsa dan negara ini agar lebih baik dari masa lalu, bila kalian memilih saya.”

Tapi apa kenyataannya? Kehidupan yang digembar para kandidat waktu itu, tak secuil pun ditepati setelah mereka terpilih sebagai wakil rakyat dan pemimpin negri ini.

Alih-alih memperjuangkan kehidupan rakyat yang moratmarit menuju ke arah perbaikan hidup, berpikir untuk memperbaiki sektor riel perekonomian bagi kesinambungan dunia usaha mikro pun tak terbayangkan. Apalagi ingin mengangkat derajat hidup rakyat jelata menjadi lebih baik seperti yang pernah terucapkan. Its nonsens.

Sedari awal dimulainya kampanye Parpol, banyak orang menduga, perebutan kursi kekuasaan hanyalah permainan politik yang

bertujuan sekedar untuk mencari kekuasaan dan keuntungan semata.

Apapun jalan yang akan dilakukan para kandidiat pada dasarnya bermotif merebut kekuasaan agar memperoleh keuntungan finansial belaka. Bagaimana tidak kita mencurigai mereka. Kalau dana yang digelontorkan bagi kampanye

dirinya agar terpilih sebagai anggota legeslatif, bisa mencapai puluhan bahkan hingga ratusan juta rupiah. Jelas pengeluaran itu semua tercatat rapi dalam jurnal hitunghitungan untung-rugi layaknya sistem pembukuan perseroan. Jelas hal ini menandakan ketidak-tulusan para kandidat berlaga dalam pesta pemilihan wakil rakyat lima tahu-

nan. Bila kalkulasi perhitungan raba-rugi yang selalu dikedepankan, yang terjadi kemudian bukan tidak mungkin, negeri ini akan dipenuhsesaki para politisi pedagang sapi, bukan negarawan. Hal itulah yang menjadikan seluruh rakyat, merasa kawatir dan miris ketika mendengar dan melihat para clon pemimpin negeri ini dalam mengobral janji.

Kita semua tahu persis, cara berpikir para politisi pedagang sapi.

Kita pun mengerti cara dan sepak terjang para politisi pedagang sapi, ketika mereka melakukan negosiasi untuk memperjuangkan kepentingan rakyat sesuai janji yang pernah terucapkan.

Rasanya, tak satu pun, dalam benak mereka, berusaha untuk menepati janji-janji yang telah terucap sewaktu maju mencalonkan diri sebagai kandidat wakil rakyat. Yang ada dalam pikiran, tak lebih dan tidak kurang yaitu bagaiamana cara bernegosiasi agar dana mereka secepatnya kembali dengan jalan korupsi Sudah berapa banyak wakil rakyat yang tertangkap tangan melakukan tindakan tercela terlibat kasus-kasus korupsi.

Berapa banyak pula dana-dana rakyat yang dikeluarkan buat mengaji, menyediakan fasilitas dan bepergian ke luar negeri kalau pada akhirnya merekapun lupa pada janji yang pernah diteriakkan sewaktu kampanye. Apa yang terjadi, setelah mereka melupakan janjinya, justru melakukan korupsi!

Sungguh sangat memalukan dan menyedihkan sekali.

Menang atau kalah adalah keniscayaan dalam sebuah permainan. Meraih kemenangan ataupun mendapatkan kekalahan seperti dalam pemilu legislaitf 2009 juga sesuatu yang pasti terjadi.

Siapa yang tidak ingin memenangkan sebuah permainan? Bahkan dengan menempuh segala cara seperti Praktek Politik Uang atau Money Politic. Dalam politik, semua menjadi mungkin. Kekalahan tipis bisa menjadi kemenangan mutlak atau sebaliknya. Kemenangan atau kekalahan, keduanya memiliki konsekuensi, baik positif maupun negatif.

Konsekuensi positif dalam sebuah kemenangan bisa berar ti selangkah menuju sebuah harapan.

Konsekuensi negatifnya bisa memunculkan sikap arogan dan percaya diri yang berlebihan. Konsekuensi negatif dalam sebuah kekalahan bisa berarti hilangnya kepercayaan diri, stress, hingga tindakan anarkhis, konsekuensi positifnya adalah keharusan menerima ke k a l a h a n s e b a g a i s e b u a h kenyataan dilandasi kesadaran untuk melakukan koreksi diri dan belajar untuk berjiwa besar.

Siap atau tidak siap, para Calon Legislatif akan menerima kenyataan; kemenangan atau



kekalahan. Dalam politik, jarang terjadi hasil seri. Kalaupun terjadi, pasti mengundang kontroversi. Kontroversi juga sering terjadi karena proses yang tidak lazim; kemenangan diraih karena proses rekayasa dimenangkan dan ke k a l a h a n d i t e r i m a k a r e n a ada proses rekayasa dikalahkan, dengan terhormat maupun dengan tidak terhormat. Dalam hal ini, pecundang bisa disulap menjadi pemenang.Dalam pertarungan memperebutkan suara terbanyak, semangat untuk memenangkan diri sebangun dengan semangat untuk mengalahkan orang lain; calon anggota legislative lain, dalam satu partai maupun antar partai politik. Ini juga merupakan konsekuensi logis yang tak terbantahkan dari sebuah permainan politik yang mayoritas kotor. Banyak orang yang tidak percaya dengan jargon dan ideologi politik bersih. Karena tidak percaya bahwa manusia itu sempurna.

Hampir semua aktifitas politik ada dan masuk dalam lingkaran skandal korporatis. Bahasa halusnya koalisi; permanent maupun temporal. Pada kenyataannya, tidak ada koalisi yang permanen.

Semua bersifat temporer. Ini menjadi pilihan karena tujuan poilitik berubah-rubah, termasuk tujuan untuk meraih jabatan dan kekuasaan baik legislatif maupun eksekutif presiden dan wakil presiden.

Keduanya terbuka sekali untuk diperdagangkan diperjualbelikan dengan cara-cara licik-kotor meski dibalut dengan semanis apapun jargon-jargonnya. Karena pembalut utama politik adalah Kepentingan Pemilu legilasitf 9 April 2009 sudah selesai. Konsekuensinya, sedikit saja yang menang, yang kelak berhak menduduki kursi di parlemen. Lebih banyak kalah, sebab kuota kursi di parlemen terbatas sementara jumlah calon legislatif yang sangat banyak itu, tidak mungkin akan jadi semuanya, bukan? Masyarakat sudah menghabiskan lebih dari lima menit untuk mencontreng karena bingung dan tidak mengenal siapa yang mau dipilih. Tapi, masyarakat sudah menjatuhkan pilihan dengan mencontreng yang berarti amanat sudah diberikan kepada calon wakil rakyat yang menang. Masyarakat juga sudah memenuhi haknya untuk memilih meski pilihannya harus kalah dan tersisih.

Menang atau kalah bukan persoalan penting bagi masyarakat.

Pada saatnya nanti, kemenangan atau kekalahan tersebut beserta kebijakan-kebijakan yang akan dimunculkan, pasti akan diklaim dan diambil alih oleh Partai Politik, menjadi sebuah kemenangan, kekalahan, dan kebijakan partai politik. Masyarakat hanya sudah memenuhi apa yang sudah menjadi haknya; mencontreng, menitipkan amanatnya kepada para wakil rakyat, berharap wakil rakyat akan memenuhi apa yang menjadi harapan masyarakat maka janji janji caleg terdahulu ketika anda terpilih hanya ada satu kata ”penuhi janjimu”rakyat sudah menanti.  Sutiawan

5/8/2014 10:34:17 AM

BALIREGION

4

EDISI 80  Th. IV  11 - 24 Mei 2014

 Presiden Buka Konferensi OGP Asia-Pasifik

Keterbukaan dan Transparansi Kunci Pemerintahan yang Efektif

Keterbukaan dan transparansi merupakan kunci sukses pemerintahan yang efektif. Keterbukaan dan transparansi juga akan membantu pemerintah merespon kebutuhan publik secara lebih cepat dan tepat. Demikian disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato pembukaan Konferensi Open Government Partnership (OGP) Regional AsiaPasific, di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Selasa (6/5).

“PEMERINTAHAN yang terbuka dan transparan merupakan sumber kepercayaan bagi publik dan sebagai dasar yang baik bagi kerja sama yang berkelanjutan antar pemerintah, termasuk untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah regional dan global,” kata Presiden SBY. Selain pemerintahan yang terbuka dan transparan, juga diperlukan partisipasi masyarakat. Itulah sebabnya dalam Konferensi OGP kali ini, Indonesia sebagai ketua bersama dengan Meksiko, memberikan penekanan khusus pada partisipasi publik.

OGP 2014 ini mengangkat tema besar ‘Unlocking Innovative Openness: Impetus to Greater Citizen Engagement’.

Presiden SBY juga menyampaikan gagasannya tentang cara meningkatkan keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam pemerintahan yang terbuka dan transparan.

Pemerintah yang terbuka dan transparan, lanjut SBY, harus bekerja sama dengan warga dan masyarakat sipil berdasarkan asas kepercayaan. Asas kepercayaan tersebut akan

memungkinkan pihak-pihak terkait sebagai mitra, untuk memecahkan masalah mendesak bersama-sama. “Tidak semua warga negara dan masyarakat sipil memiliki kapasitas dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan yang terbuka. Oleh karena itu, kita perlu memberdayakan masyarakat sehingga mereka dapat secara aktif terlibat dalam ruang publik. Ini termasuk pemberdayaan melalui berbagai langkah administratif, hukum, dan kelembagaan,” terang SBY. Sebelumnya, Ketua UKP4 (Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) Kuntoro Mangkusubroto menjelaskan, OGP merupakan inisiatif multilateral. Tujuannya adalah mengamankan komitmen negara-negara sedunia untuk mempromosikan transparansi, meningkatkan partisipasi publik, melawan korupsi dan meningkatkan penggunaan teknologi baru untuk membuat pemerintah lebih terbuka, efektif, dan terjaga akuntabilitasnya.

Setelah dua tahun OGP telah bertransfor-

masi menjadi sebuah gerakan global. Saat ini, terdapat 64 negara dan sekitar 200 organisasi masyarakat sipil bergabung dalam organisasi ini. Sebagai ketua bersama (co-chairs) dengan Meksiko, Indonesia bertekad untuk memperkuat gerakan global ini sejalan dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi di kawasan.

OGP pertama kali digagas oleh delapan negara pada September 2011, melalui Deklarasi Open Government dan menerbitkan rencana aksi OGP dengan komitmen reformasi.

Kedelapan negara tersebut adalah Indonesia, Brasil, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat. Konferensi OGP 2014 dihadiri oleh pemimpin lembaga kemitraan, para duta besar, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional. Hadir pula Gubernur Bali Made Mangku Pastika yang mendampingi Presiden SBY serta jajaran menteri KIB II hadir, antara lain, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menlu Marty Natalegawa, Mendikbud Mohammad Nuh, Menkominfo Tifatul Sembiring, dan Seskab Dipo Alam.  AD-MB

Rumah Sakit Jejaring JKBM Diminta Tepat Waktu Ajukan Klaim RUMAH Sakit ataupun Puskesmas yang menjadi jejaring Program JKBM diharapkan tepat waktu dalam pengajuan klaim setiap bulannya, guna menghindari keterlambatan pembayaran. Harapan tersebut disampaikan Kepala Biro Humas Setda Provinsi Bali Ketut Teneng dalam keterangan persnya, Minggu (4/5).

Himbauan ini disampaikan menyusul adanya tunggakan klaim JKBM 2013 di RSUP Sanglah yang mencapai Rp. 16 milyar lebih. Dari hasil koordinasi dengan Kadis Kesehatan dr. Ketut Suarjaya diperoleh informasi bahwa tunggakan klaim JKBM pada rumah sakit terbesar itu terjadi untuk bulan Oktober, Nopember dan Desember 2013. Adanya tunggakan itu, jelas Kadiskes, bukan karena Pemprov tak mau atau tak mampu membayar. Tunggakan disebabkan keterlambatan pengajuan klaim dari pihak RSUP Sanglah ke Pemprov Bali.

Lebih jauh dr.Suarjaya menerangkan, mengacu pada Pergub Nomor 54 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan JKBM, jelas disebutkan bahwa klaim harus diajukan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya. Selain mengacu pada

dr. Ketut Suarjaya Pergub, Dinas Kesehatan sejatinya telah melakukan langkah proaktif guna mencegah timbulnya masalah ini. Pada tanggal 6 Desember 2013, Dinkes secara khusus menggelar rakor dengan seluruh RS dan

metro_80.indd 4

Puskesmas jejaring JKBM. Dalam rakor tersebut telah ditekankan bahwa pihak RS dan Puskesmas harus mengajukan klaim paling lambat tanggal 15 Desember 2013.

Entah karena persoalan apa, pihak RSUP Sanglah terlambat mengajukan klaim untuk tagihan Oktober, November dan Desember. Selain melalui surat resmi, dalam sejumlah kesempatan Kadiskes juga sudah mengingatkan pihak manajemen agar segera mengajukan klaim. Hanya saja, hingga batas waktu, klaim tak kunjung diajukan sehingga tak bisa diproses. Alhasil, klaim JKBM RSUP Sanglah untuk tiga bulan tersebut akhirnya menjadi tunggakan dan sesuai mekanisme keuangan, baru bisa dibayar pada anggaran perubahan 2014.

Secara rinci, Suarjaya mengurai jumlah klaim JKBM RSUP Sanglah yang menjadi tunggakan. Bulan Oktober, klaim JKBM RSUP Sanglah sebesar Rp. 5.187.697.477,92 dan baru diajukan pada 31 Desember 2013. Sedangkan klaim Nopember dan Desember masing-masing sebesar Rp. 5.060.081.110,92 dan Rp. 6.173.672.163,78 yang baru diajukan pada tanggal 17 Januari dan 4 Pebruari

2014. “Totalnya mencapai Rp. 16 milyar lebih,” tandasnya. Karena pengajuannya terlambat, otomatis tak bisa terbayar pada induk 2014 dan nantinya akan dilunasi pada anggaran perubahan 2014.

Sementara untuk 2014, tak ada keterlambatan dalam pengajuan oleh pihak RSUP Sanglah. Bahkan, Klaim Januari sebesar Rp. 5.938.718.878,32 telah terbayar dan Pebruari sebesar Rp.5.384.694.196,43 telah diproses di Biro Keuangan. Bercermin dari pengalaman ini, ke depannya Pemprov kembali mengingatkan agar pihak rumah sakit dan Puskesmas jejaring JKBM mengikuti prosedur pengajuan klaim sebagaimana yang tertuang dalam Pergub.

Hal ini sangat penting untuk menghindari terulangnya kasus tunggakan yang dapat berdampak pada pembayaran Jaspel bagi tenaga medis. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada pelayanan yang dapat merugikan masyarakat luas. Kata Teneng, JKBM merupakan program yang manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat. Jadi, sudah sepatutnyalah semua pihak ikut mengawal dan menyukseskan program ini.  AD-MB

Pendiri : Nyoman Sutiawan ; Pemimpin Umum : Nyoman Sutiawan ; Pemimpin Redaksi : I Gede Sutarya, Redaktur Khusus : I Wayan Redika ; Redaktur Pelaksana : Boby Andalan ; Anggota Redaksi : Sutiawan, Sutarya, Boby Andalan, dan Hana Sutiawati ; Karangasem : Budiasa, Bangli : Budi Krista, Klungkung: Susarjana ; Buleleng : Emha Dien Syamsuddin, Jembrana : Komang Darmadi; Fotografer : Matsya Deva Nagendra ; Marketing /Sirkulasi: Gede Semadi Penerbit : CV Prana Bali Grafika ; SIUP : 0326/22-09/PK/III/2011 Alamat Redaksi /Sirkulasi : Jalan Gunung Sari V/88 Denpasar Barat, Telp 0361-482852 ; Email : metrobali@ymail.com

5/8/2014 10:34:18 AM

BALIREGION Bali Bertahap Sebarkan “JKBM” ke RS Swasta PEMERINTAH Provinsi Bali berkomitmen secara bertahap akan menyebarkan layanan kesehatan gratis dalam program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) bekerja sama dengan berbagai rumah sakit swasta.

“Secara bertahap memang akan disebarkan pada lebih banyak RS swasta karena kami menyadari memang masyarakat yang akan menggunakan JKBM tidak semuanya dapat dilayani di RSUD (rumah sakit umum daerah),” kata Gubernur Bali Made Mangku Pastika saat menggelar simakrama (temu wicara) bulanan dengan masyarakat di Denpasar, Sabtu (3/5).

Namun, kata dia, RS swasta yang akan diajak bekerja sama untuk memberikan layanan kesehatan gratis yang dimulai Pemprov Bali sejak Januari 2010 itu sebelumnya harus memenuhi sejumlah persyaratan.

“RS swasta harus lolos verifikasi dulu karena kami tidak ingin jika pelayanan yang diberikan kepada masyarakat asal-asalan. Pada dasarnya RS swasta tidak memberikan layanan gratis, tetapi pemerintah daerah yang akan membayarkan klaim atas layanan kesehatan yang diterima masyarakat,” ujarnya.

Pastika mengemukakan bahwa ada beberapa RS swasta yang sebelumnya sudah sepi pasien. Namun, setelah bekerja sama memberikan layanan JKBM menjadi kebanjiran

pasien. Saat ini sudah ada enam RS swasta di Bali yang turut melayani JKBM, yakni RS Parama Sidhi, RS Kerta Usadha, dan RS Karya Dharma Usadha (Kabupaten Buleleng), kemudian RS Puri Raharja dan RS Bhakti Rahayu (Kota Denpasar) serta RS Ganesha di Kabupaten Gianyar. “Ada beberapa rumah sakit swasta di Tabanan yang saat ini sedang dalam verifikasi,” ujar Pastika.

Sementara itu, peserta simakrama Lanang Sudira dari Gianyar memberikan acungan jempol untuk pelayanan RS swasta yang sudah bekerja sama memberikan layanan JKBM. “Yang saya sayangkan, mengapa hanya baru satu RS swasta di Gianyar yang memberikan layanan JKBM? Padahal, masyarakat sangat membutuhkan, sedangkan layanan kesehatan di RSUD tidak sebagus yang diberikan RS swasta,” kata Sudira.

Peserta lainnya, Prof. Dr. A.A. Muninjaya, meminta pemerintah daerah juga meningkatkan kualitas layanan kesehatan dasar di puskesmas. “Pelayanan kesehatan dasar perlu direvitalisasi. Puskesmas jangan sampai hanya mengobati penyakit pusing, keseleo, dan masuk angin. Di sisi lain, perlu digugah kesadaran masyarakat untuk mengutamakan pencegahan penyakit.

Jangan terjebak, baru memperhatikan kesehatan ketika sudah sakit,” kata Muninjaya.  AN-MB

Th. IV 11 - 24 Mei 2014 5

EDISI 80 



Pemprov Bali Lanjutkan Program “Tirtayatra” ke India Pemerintah Provinsi Bali berencana melanjutkan program “tirtayatra” atau kunjungan spiritual ke tempat-tempat suci di India yang diperuntukkan bagi para “pemangku” atau penanggung jawab pura.

“KALAU memungkinkan kami akan melanjutkan dengan memberangkatkan sekitar 80 pemangku setiap tahunnya dan mudah-mudahan disetujui Dewan juga untuk tahun-tahun mendatang,” kata Gubernur Bali Made Mangku Pastika saat menggelar simakrama atau temu wicara bulanan dengan masyarakat, di Denpasar, Sabtu (3/5).

Pihaknya berharap lewat kegiatan “tirtayatra” tersebut ada aspek pembelajaran terkait agama yang bisa didapatkan pimpinan umat Hindu di Bali itu selama berada di India. “Tujuannya sama sekali tidak untuk mengindiakan Bali, ataupun sebaliknya membuat Bali menjadi seperti India. Paling tidak, ada pencerahan yang bisa didapatkan dari kegiatan tersebut,” ujar Pastika.

Beberapa pekan lalu, Gubernur Bali beserta rombongan “pemangku” telah melaksanakan “tirtayatra” ke India dengan dibiayai APBD setempat. Di sana mereka mengunjungi berbagai tempat suci agama Hindu dan Sungai Gangga. Pada acara simakrama itu, salah satu peserta Dr Wayan Suarjaya dari Tabanan menyampaikan harapannya agar program “tirtayatra” terus dilanjutkan oleh Pemprov Bali.

“Kesempatan itu akan menambah pengalaman para pemangku yang setiap hari telah bergelut dengan kegiatan ritual,” ujarnya.

Dengan acara tersebut, lanjut Suarjaya, juga menambah pengalaman pemangku terkait praktik ajaran Agama Hindu antara di India dengan Bali.  AN-MB

 Apel Hardiknas 2014

Beasiswa Miskin Diharapkan Tekan Angka Putus Sekolah di Bali

GUBERNUR Bali Mangku Pastika menyampaikan program-program beasiswa miskin baik yang berasal dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kab./Kota diharapkan mampu menekan angka siswa putus sekolah di Bali. “Program seperti beasiswa miskin, sekolah berasrama dan sebagainya saya harapkan mampu memotivasi para orang tua untuk semakin bersemangat menyekolahkan anaknya sehingga angka putus sekolah di Bali dapat ditekan”, ujarnya saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2014 bertempat di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar, Jumat (2/5).

Menurutnya selain beasiswa miskin, pemerintah dengan sekuat tenaga mendorong akses layanan pendidikan di Bali sehingga ketersediaan dan keterjangkauan sarana prasarana pendidikan bisa diberikan pada wilayahwilayah miskin di Bali yang biasanya memiliki tingkat putus sekolah yang tinggi

metro_80.indd 5

di Bali seperti Buleleng, Bangli, Karangasem dan Klungkung.

Sementara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam sambutannya yang dibacakan Gubernur Pastika menyampaikan yang paling mendasar dalam dunia pendidikan sekarang ini mencakup akses mendapatkan layanan pendidikan yang dipengaruhi oleh ketersediaan dan keterjangkauan. Beberapa kebijakan dan program seperti BOS, Bantuan Siswa Miskin, Bidikmisi, pengiriman guru ke daerah terpencil, bantuan operasinal PTN, Pendirian Perguruan Tinggi Negeri Baru, Sekolah berasrama merupakan bagian dari upaya meningkatkan akses secara inklusif dan berkeadilan. Dan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dipengaruhi oleh tiga hal yaitu ketersediaan dan kualitas guru, kurikulum, sarana dan prasarana.

Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun kali ini mengambil tema “Pendidikan untuk Peradaban Indonesia yang Unggul” yang diikuti oleh PNS dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar, PNS dilingkungan Pemprov. Bali, Siswa SMP, SMA/SMK se Kota Denpasar, Mahasiswa PTN/PTS se Bali, Guru dilingkungan sekolah di Denpasar, PNS Kopertis Wilayah VIII dan peserta lainnya. Hadir pula Sekda Provinsi Bali, FKPD Provinsi Bali dan Kota Denpasar serta undangan lainnya.  AD-MB

Pemprov Bali Bentuk Tim Pemantau Program ‘’Gerbangsadu’’ PEMERINTAH Provinsi Bali akan membentuk tim yang melibatkan pejabat Eselon III dan IV di lingkungan pemprov setempat untuk memantau pelaksanaan program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) Mandara di 177 desa.

“Tim ini bertugas melihat langsung kondisi masyarakat pada desa penerima program Gerbangsadu,” kata Gubernur Bali Made Mangku Pastika saat menggelar rapat pembahasan berbagai isu strategis dengan jajarannya, di Denpasar, Jumat (2/4).

Ia mengingatkan jangan sampai jadwal tim tersebut turun ke lapangan mengganggu tugas kedinasan pejabat yang bersangkutan. Setiap desa yang menerima program Gerbangsadu Mandara mendapatkan dana hibah Rp1,02 miliar untuk pengembangan kegiatan ekonomi produktif (80 persen atau Rp800 juta) dan pembangunan infrastruktur (sebanyak Rp200 juta atau 20 persen) serta dana operasional Rp20 juta.

Pada pertemuan tersebut, Pastika juga meminta seluruh jajarannya untuk mengawal dan memastikan berbagai program Bali Mandara lainnya agar dapat berjalan dengan baik dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. “Terkait dengan penyaluran dana bansos, saya harapan segera dituntaskan dan saya minta Sekda Bali mengawal dana bansos agar pemanfataannya tepat sasaran dan pertanggungjawaban beres.

Sedangkan kepada Biro Keuangan tolong komunikasikan dengan pihak terkait, jika masih ada proposal untuk dana bansos 2013 yang belum

bisa dicairkan,” ujarnya.

Pada bidang kesehatan, ia berharap agar SKPD terkait dan sungguh-sungguh dan bertindak cepat mewujudkan pembangunan rumah sakit pratama tahun ini di Nusa Penida (Kabupaten Klungkung), Kabupaten Karangasem dan Buleleng. Selain itu, program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) agar terus dikawal, bagi masyarakat yang belum mempunyai kartu JKBM tetap harus mendapatkan pelayanan.

Sementara itu, untuk memajukan bidang pendidikan, pengembangan SMK Bali Mandara dan kartu pintar beasiswa miskin menjadi fokus perhatian Gubernur Bali. Dia minta pembangunan SMK Bali Mandara dapat dipercepat dan jangan terlalu banyak ornamen yang tak terkait dengan proses belajar mengajar dan kartu pintar beasiswa miskin juga diharapkan bisa cepat terealisasi.

“Untuk mendukung kelancaran berbagai program, Bappeda saya minta menyusun anggaran yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya mengenai porsi pendanaan yang diamanatkan,” kata Pastika.

Pada pertemuan tersebut, hadir antara lain Sekda Bali Cok Ngurah Pemayun, Kepala Bappeda Putu Astawa, Kadis Kesehatan dr Ketut Suarjaya, Kadis Pendidikan TIA Kusuma Wardhani, Kepala BPMPD Ketut Lihadnyana, Kepala BKD Ketut Rochineng, Karo Humas Ketut Teneng dan pimpinan SKPD dari sektor pertanian dalam arti luas.  AN-MB

5/8/2014 10:34:19 AM

KABARDAERAH

EDISI 80  Th. IV  11 - 24 Mei 2014

6

Putu Kamawijaya cek jalan hotmik yang baru dikerjakan

Kualitas Jelek, Dewan Pertanyakan Pengerjaan Jalan KUALITAS jalan hotmik di Banjar Kebebeng, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo dipertanyakan. Pasalnya dibeberapa lokasi, jalan seperti jalan menuju setra Pergung nampak bergelombang. Diduga CV Sinar Tunas Karya yang mengerjakan proyek tersebut bekerja asal-asalan.

Dari informasi warga setempat, Selasa (6/5) mengatakan proyek jalan hotmik itu dikerjakan selama tiga hari. Padahal panjang jalan sekitar satu kilo meter lebih. Sementara kondisi jalan masih bergelombang. Melihat kondisi tersebut, warga pun menyampaikannya kepada Putu Kamawijaya, salah seorang anggota Komisi S DPRD Jembrana.

Keluhan warga langsung ditindaklanjuti dengan melihat langsung ke lokasi. “Benar, kualitasnya kurang bagus, dibeberapa tempat masih bergelombang karena tidak rata. Hotmiknya juga sudah pecah-pecah” ujar Putu Kamawijaya, Selasa (6/5).

Lanjut, Putu Kamawijaya juga meragukan ketebalan projek yang memakan anggaran hingga Rp.300.570.000 dari APBD. Disinyalir ketebalan hotmik kurang dari 3 cm. “Kalau begini pengerjaannya, saya pesimis jalan ini bisa bertahan lama, jangan-jangan belum satu tahun sudah rusak” tandasnya.

Sementara itu, Kadis PU Jembrana IGP Mertadana, dikonfirmasi Selasa (6/5) mengaku akan mengeceknya. Dan karena masih menjadi tanggungan rekanan, ia pun akan meminta rekanan untuk segera menservicenya. “Itu masih tanggungjawab rekanan, termasuk jalan yang belum dihotmik” pungkasnya.  MT-MB

Wagub Sudikerta Minta Kabupaten – Kota Berkoordinasi dengan Panitia WAKIL Gubernur Ketut Sudikerta meminta Kepala Biro Kesra Provinsi Bali dan para Kepala Bagian Kesra kabupaten/ kota se-Bali melakukan koordinasi aktif terkait dana punia yang akan diserahkan kepada panitia penyelenggara piodalan di Pura Mandara GiriSemeru Agung, Lumajang agar sesuai dengan aturan dan tidak menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dikemudian hari. Hal ini di sampaikan Wagub Sudikerta saat memimpin rapat persiapan karya labuh gentuh, panca wali krama miwah pengusabhaan Pura Mandara Giri-Semeru Agung, Selasa ( 6/5) di Bale Pesandegan Pura Besakih, Karangasem.

Piodalan di Pura Mandara Giri – Semeru Agung sesuai rencana akan mulai nyejer dari tanggal 12 sampai 26 juli mendatang. Namun rangkaian acara sudah dimulai sejak 13 Mei mendatang. Sementara tepat pada tanggal 9 juli akan dilakukan upacara tawur malikrama, yang bersamaan dengan pemilihan calon presiden. Sehingga pada kesempatan ini, juga disampaikan agar pengayah di pura mandara giri-semeru agung tetap aktif dan tidak meninggal kegiatan yang ada di pura.

Sesuai data yang tercatat, punia yang nantinya akan di serahkan pada piodalan ini, adalah 550 juta dari pemerintah provinsi bali, 790 juta dari Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, 250 dari kabupaten karangasem, 75 juta dari kabupaten jembrana, 225 dari kabupaten gianyar, 35 juta dari kabupaten Tabanan, 25 juta dari kabupaten Buleleng, sementara kabupaten Klungkung dan Bangli masing masing menyerahkan 20 juta rupiah.

Dengan jumlah punia yang berbeda beda, Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta meminta agar para kabag kesra bertindak transparansi untuk menghindari permasalahan dikemudian hari. 

metro_80.indd 6

Bupati Suwirta Temui Umat Hindu di Kota Makassar Serangakaian program study banding ke Kota Makassar selama tiga hari pekan lalu, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menyempatkan diri bertemu Umat Hindu di Kota Makassar, Jumat (2/5) malam. Bupati yang saat itu didampingi Ketua Dekranasda Klungkung Nyonya Ayu Suwirta, Kadiskopperindag, Komang Darma Suyasa, Kabag Umum, Made Seger, Kabag Humas, I Wayan Parna bersama staf dan jurnalis, diterima dengan hangat sejumlah tokoh umat di sana seperti Ketua PHDI Kota Makassar, I Nyoman Supartha, Pembimas Hindu Depag Sulsel, Simon Kendek Paranta, Sekretaris Banjar Makassar I Made Semadi, pengurus WHDI dan pemuda Hindu (Peradah).

TIBA di Pura, bupati dan rombongan beserta tuan rumah melakukan persembahyangan bersama dipimpin Ida Pinandita, I Wayan Nentra. Usai sembahyang dilanjutkan dengan berbincang santai di lantai dua gedung Vyata Karma pura setempat. Dalam perbincangan tersebut, sekretaris Banjar Makassar I Made Semadi menyebutkan, jumlah krama Hindu di Makassar ada sekitar 5000an KK, namun yang terdaftar sebagai krama hanya 400 KK. Umat Hindu di Makassar tetap menjalankan budaya dan agama sebagaimana dilakukan umat Hindu di Bali.

Sementara itu, Bupati Suwirta mengaku salut melihat antusias umat Hindu di Kota Makassar. Suwirta

melihat umat sangat taat dalam menjalankan agama.

“Satu contoh, bagaimana umat menjaga kebersihan dan kesucian pura. Sehabis muspa, masing masing umat langsung membersihkan bekas sarana yang dimanfaatkan untuk sembahyang kemudian membuangnya ke tempat sampah yang telah tersedia. Itu saya kira hal yang patut dipertahankan bahkan patut ditiru oleh kami yang hidup di Bali,” ujarnya.

Usai berbincang bincang hampir satu jam, tampak Bupati Suwirta medana punia yang diterima Ida Pinandita, I Wayan Nentra dan dalam kesempati itu juga warga antusias meminta foto bareng bupati, terutama ibu ibu.  SUS-MB

BRSUD Tabanan Dinilai Tim Akreditasi Pusat

UNTUK mengetahui sejauh mana mutu pelayanan kesehatan di Badan Rumah Sakit Umum Daerah (BRSUD) Tabanan, tim penilai dari lembaga independen penyelenggara akreditasi melakukan penilaian akreditasi terhadap rumah sakit negeri satusatunya di Tabanan tersebut, Senin (5/5) kemarin.

Survey yang dilakukan oleh surveyor akreditasi dari komisi akreditasi sejak tahun 2012 lalu tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa rumah sakit menitikberatkan sasaran pada keselamatan pasien dan meningkatkan mutu pelayanan.

Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari ini, diawali dengan presentasi dari Direktur BRSUD Tabanan dr. Nyoman Susila mengenai program peningkatan mutu dan keselamatan pasien (PMKP) di BRSU Tabanan.

Dalam presentasinya, dr. Susila menjelaskan ada 4 dimensi mutu yang harus sesuai dengan standar

akreditasi RS, diantaranya kemanan (safety), efektifitas, efisiensi dan keadilan/ kesamaan pelayanan (equity).

Berdasarkan dimensi mutu tersebut, terdapat 26 indikator mutu yang harus diperhatikan, seperti indicator klinis, indicator manajerial dan indicator sasaran internasional keselamatan pasien. “Setelah memenuhi standar pelayanan RS yang berlaku, maka mutu pelayanan BRSUD Tabanan harus dapat ditingkatkan secara berkesinambungan,” jelasnya.

Pencapaian implementasi indikator mutu RS tidak hanya dilakukan di internal saja, namun BRSUD juga melakukan perbandingan pencapaian dengan RS yang setingkat di Bali, yakni RSUD Wangaya, Denpasar. Menurutnya, dengan melakukan perbandingan tersebut diharapkan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien akan mampu memenuhi target yang diharapkan.

Terdapat tiga surveyor yang akan menilai mutu pelayanan BRSUD Tabanan, diantaranya penilai akreditasi manajemen yang dipimpin oleh Dr. dr. Meliana Zailani, penilai akreditasi medis oleh Dr. Lina Julianty dan penilai akreditasi keperawatan oleh Yaha Zahara.

Dr. dr. Meliana Zailani menjelaskan, penilaian akreditasi RS dilakukan melalui evaluasi penerapan standar akreditasi RS. Kars, seperti standar pelayanan berfokus pada pasien, standar manajemen rumah sakit, standar keselamatan pasien RS, dan standar MDGs (Milenium Developmen Goals). Sementara tingkat kelulusan akreditasi dan kriterianya, meliputi tingkat dasar, tingkat madya, tingkat utama dan tingkat paripurna.  EB-MB

5/8/2014 10:34:19 AM

KARANGASEM

7 Th. IV 11 - 24 Mei 2014

EDISI 80 



 6.336 Siswa SMP Ikuti UN

Satu Siswa Tak Ikut Ujian, Dirawat di RSUD Karangasem

Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMP di Kabupaten Karangasem, dimulai serempak di 52 sekolah dengan peserta sejumlah 6.336 baik SMP Negeri, Swasta, MTsn, SMP Satu Atap, SMPN LB,serta SMP terbuka Selain itu, ditemukan satu siswi SMP Negeri I Amlapura terpaksa mengikuti UN susulan lantaran terkena Demam Berdarah (DB) dan dirawat di RSUD Karangasem.

SISWI SMP Negeri I Amlapura yang tidak bisa mengikuti UN ini adalah Ni Nyoman Wahyu Meitriyani, (14) siswi asal Jalan kapten Gebun, Amlapura ini terpaksa mengikuti UN susulan 12 Mei mendatang dikarenakan didiagnosa dokter terkena DB. Menurut Ni Made Sriwati, ibu dari Ni Nyoman Wahyu Meitriyani mengatakan, sang anak sendiri mengeluh sakit panas sejak Jumat lalu. Saat itu, sempat diajak ke salah seorang dokter. Namun, belum sempat mendapat penanganan, panasnya semakin meninggi, dan muntah-muntah. Tak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pihak keluarga lantas membawa ke UGD RSUD Karangasem. “Baru tadi pagi DB-nya muncul,” ujar Ni Made Sriwati, pada Senin (5/5).

Ditambahkannya, sang anak sempat ngotot untuk ikut UN, dan pihak sekolah juga berencana membawakan soal ke RS. Namun, atas saran dokter yang menan-

ganinya, disarankan agar selama masa perawatan untuk tidak berpikir terlalu keras.

Atas saran dokter itulah, pihak sekolah menyarankan agar sang anak mengikuti ujian susulan. “Sempat bersikeras ikut UN, namun kondisinya masih belum sembuh benar,dan sekolah menyarankan agar ikut UN susulan,” ujarnya lagi.

Sementara itu, Kadisdikpora Karangasem, I Gede Ariyasa mengatakan, pelaksanaan UN SMP sudah dikawal sebaik mungkin, untuk mengantisipasi tidak terjadi kekurangan pelayanan dan menjamin proses pelaksanaan agar tidak menyebabkan peserta mengalami kendala.

Penyebaran petugas pengawas pun telah dilakukan sebaik mungkin sehingga peserta dengan tenang bisa mengikuti UN. Kepada pengawas dan jajaran Disdikpora diharapkan bisa menjamin pelaksanaan tekhnis UN - SMP bisa berjalan lancar dan sukses

untuk tahun ini.

Ditambahkan lagi, untuk peserta UN SMP tahun ini seluruhnya berjumlah 6.336 orang dari 52 sekolah termasuk SMP terbuka dan SMP Satu Atap, MTs Negri 1 sekolah, SMP Swasta 3 sekolah, sisanya merupakan SMP Negeri, untuk standart nilai kelulusan minimal 5,25. “Secara umum kami berharap agar pelaksanaan UN di Karangasem bisa berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Sedangkan, dari informasi yang berhasil dikumpulkan, untuk UN SMP hari pertama, sedikitnya sebanyak 11 siswa yang tak ikut UN. Mereka absen dengan berbagai alasan,

Kepala PIP Sambangi Infrastruktur Hasil Pinjaman di Karangasem

KEPALA Pusat Investasi Pemerintah (PIP) melakukan cheking penggunaan dana PIP yang dipinjam Pemkab Karangasem untuk membangun Pasar Amlapura Timur dan UKM Centre serta RSUD Karangasem, diterima Wakil Bupati Karangasem I Made Sukerana, SH. Kepala Pusat Investasi Pemerintah Soritaon Siregar saat meninjau kedua infrastruktur tersebut Rabu (30/4) mengatakan, tujuan melaksanakan pemantauan langsung ke lapangan adalah utuk mengetahui gambaran sebenarnya pemanfaatan dana pinjaman PIP yang sudah dikucurkan kepada pemkab Karangasem. Disamping itu yang lebih penting adalah mengetahui efektifitas sarana insfrastruktur yang dibiayai sesuai dengan rencana dan berdampak positif bagi masyarakat.

Pada dasarnya bantuan pinjaman yang diberikan adalah untuk memberikan kesempatan bagi daerah untuk membiayai prospek pertumbuhan ekonomi daerah dan optimalisasi pelayanan produktif masyarakat sehigga medorong kemajuan ekonomi makro,

metro_80.indd 7

memberdayakan potensi UMKM demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Soritaon mengharapkan agar dilakukan peataan dibidang kebersihan, ketertiban dan kenyamanan pasar sehigga tercipta kondisi lebih baik setelah adanya sarana infrastruktur baru.

Ditambahkan, pemberian pinjaman kepada Pemkab Karangasem ditujukan untuk pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Karangasem dalam jangka waktu 5 tahun dengan masa tenggang 12 bulan dengan bunga pinjaman sebesar 7,75% efektif per tahun. RSUD dinilai PIP memiliki keterbatasan ruang rawat inap untuk menampung jumlah pasien yang makin bertambah. PIP disatu sisi sangat pro aktif dalam mendukung pembangunan infrastruktur daerah dengan membiayai proyek-proyek yang dinikimati langsung masyarakat seperti rumah sakit, pasar, jalan, listrik dsb, dalam menjalankan peran sebagai katalisator dalam percepatan pembangunan memberi manfaat ekonomi, sosial dsb. Pemberian pinjaman kepada pemkab Karangasem adalah wujud harapan tersebut yang diawali dengan analisa kelayakan secara hati-hati termasuk 5 unsur penting didalamnya terhadap kemampuan keuangan Pemkab Karangasem agar tidak membebani APBD. PIP sudah membantu investasi untuk membiayai pembangunan Pasar Tradisional dan UKM Centre senilai Rp. 49.870.000.000.

Wakil Bupati I Made Sukerana, SH meminta PIP terus membantu Karangasem untuk kembali dapat fasilitas pinjaman membangun infrastruktur pasar barat mengingat masih ada pedagang yang belum kebagian berjualan di pasar yang baru. Bantuan PIP sagat besar manfaatnya dalam mendukung memajukan perekonomian dan pembangunan infrastruktur Karangasem.  BUD-MB

seperti di SMP Terbuka Selat, dua dari 15 siswa di sekolah tersebut absen tanpa keterangan. Di SMP Muhamadiah Karangasem, satu dari 27 siswa yang terdaftar tidak ikut ujian dengan alasan berhenti sekolah. Hal yang sama juga terjadi di MTsN Amlapura, dari 123 siswa, sebanyak satu orang siswa juga tak ikut UN karena berhenti sekolah.

Di kecamatan Kubu, sebanyak tiga orang di antaranya tidak hadir pada hari pertama UN kemarin. Satu orang siswa SMPN 1 Sidemen juga tak ikut UN karena meninggal dunia, dan satu orang di SMPN I Amlapura, lantaran sakit DB.  BUD-MB

Bupati Karangasem Temui Tenaga Magang di Jepang BUPATI Karangasem I Wayan Geredeg bersama jajaran pejabat pemerintah daerah setempat menemui sejumlah tenaga magang yang dipekerjakan Koperasi Tzukuba di Hibaraki, Jepang.

“Kami bertemu langsung dengan 35 tenaga magang di beberapa tempat di Hibaraki,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karangasem I Gusti Nyoman Arya Sulang dalam keterangan persnya di Denpasar, Senin (28/4).

Bupati Geredeg yang berstatus sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek instalasi air bersih di kabupaten paling timur Provinsi Bali itu berada di Jepang selama dua hari.

“Kunjungan Bupati itu untuk menjaga rasa saling percaya dan konsisten menjalankan program kerja sama,” kata Arya Sulang. Kendati tidak didapati masalah serius, pihaknya tetap meminta Koperasi Tzukuba memantau upah yang didapat para tenaga kerja magang itu agar tetap sesuai standar hidup layak di negeri sakura itu.

“Kepercayaan untuk menyiapkan tenaga kerja tidak mudah karena pihak Jepang sangat ketat dan konsekuen dalam menerapkan sanksi atas pelanggaran disiplin kinerja. Untuk itu pengiriman peserta magang setiap tahun perlu dievaluasi dan diawasi agar tidak membuat masalah di tempat kerja,” ujarnya. Ia menganggap pengiriman tenaga magang ke Jepang itu sebagai salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

Arya Sulang menyebutkan bahwa hingga saat ini tenaga kerja asal Kabupaten Karangasem yang sudah bekerja di Jepang sebanyak 128 orang, namun 74 orang di antaranya telah habis masa kontraknya. Selain memperoleh gaji, selama di Jepang para tenaga magang itu mendapatkan fasilitas pemondokan dan bahan kebutuhan pokok.  BUD-MB

5/8/2014 10:34:20 AM

DENPASAR

8

EDISI 80  Th. IV  11 - 24 Mei 2014

Walikota Rai Mantra Pimpin Siswa Pungut Sampah Plastik Rangakain kegiatan memperingati Hari Pendidikan Nasional di Kota Denpasar dengan gelaran berbagai kreatifitas siswa dilaksanakan Pemerintah Kota Denpasar yang dipusatkan dipedestrian Jl. Kamboja Denpasar.

Meningkatkan Kemampuan Aparat Desa/Kelurahan DUSUN/KEPALA Lingkungan sebagai pelayan terdepan mampu menempatkan diri sebagai motivator, dinamisator, penggerak pembangunan ditengah-tengah dinamika masyarakat.

Sehingga segenap kebijaksanaan Pemerintah Daerah dapat dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya.

“Meningkatkan kemampuan atau wawasan aparat Desa/Kelurahan khususnya Kepala Lingkungan dan Kepala Dusun dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat. Serta menghasilkan aparatur yang tanggap, tangkas, tangguh dan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dengan demikian Kecamatan Denpasar Barat menggelar Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bagi Kepala Lingkunga/Kepala Dusun, di Ruang Pertemuan Kantor Camat Denpasar Barat, Senin (5/5). Bimtek ini di buka secara resmi Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra di dampingi Camat Denpasar Barat IB Joni Ariwibawa.

Camat Denpasar Barat IB Joni Ariwibawa mengatakan, Bimtek ini sangat perlu dilaksanakan, karena Kepala Dusun/ Kepala Lingkungan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus mempunyai wawasan, pandangan dan persepsi yang sama dalam menterjemahkan kebijakan Pemerintah Daerah. Tidak hanya Kepala Dengan bimtek ini mereka akan dapat pemahaman,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, bimtek ini dilaksanakan selama tiga hari mulai dari tanggal 5 Mei sampai 7 Mei 2014 mendatang dan akan dilanjutkan study banding ke Pemerintah Kota Yogyakarta. Sedangkan materi yang diberikan dalam bintek ini adalah Sosialisasi Shaba Upadesa, tugas dan fungsi Kadung/ Kaling, administrasi kependudukan, pengelolahan kebersihan, penanggulangan dan pencegahan penyakit menular, deteksi dini gangguan kamtibmas, tata cara penanggulangan bencana alam secara dini dan pembauran kebangsaan. “Untuk perserta dalam bintek ini melibatkan Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan sebanyak 112 orang, yang terdiri dari 75 Kepala Dusun, 37 Kepala lingkungan dan pendamping 10 orang,” katanya.

Sementara, Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra mengatakan, dari hasil penelitihan yang telah dilakukan dari rekan-rekan Jogyakarta dari tahun 2012 lalu. Setelah direkomendasi dari masalah yang diteliti di Desa Panjer, Sidakarya dan Sesetan, ternyata kasus Demam Berdarah sulit ditangani.

Disebabkan karena, daerah itu maju maka kasus Demam Berdarah juga pesat. “Daerah itu berkembang tapi tidak diikuti dengan prilaku yang maju, hal ini saya perlu sampaikan kepada Kepala Dusun/Kepala Lingkungan,” katanya.

Dengan demikian, Kepala Dusun/Kepala Lurah yang perlu dihapal adalah jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kepadatan penduduk, karena hal ini sebagai kunci didalam mengambil kebijakan baik tingkat lingkungan, Kelurahan, Desa dan Kecamatan. “Kalau tidak melihat data ini kita akan banyak mengadapi permasalahan, pertama masalah sosial yang tinggi dan dana sosialnya akan keluar lebih tinggi, kedua menyangkut masalah lingkungan seperti lingkungan yang kumuh,” ujar Rai Mantra Lebih lanjut dikatakan, masalah yang pesat di Kota Denpasar adalah urbanisasi, karena tingkat prilakunya yang tidak mengerti dan paham. Hal itu menimbulkan lingkungan yang tidak sehat dan terjadi Deman Berdarah. Studikasus ini akan diberikan kepada Kepala Lingkunga/Desa maupun Lurah untuk dipahami.  AYU-MB

metro_80.indd 8

KEGIATAN ini memberikan ruang dan kesempatan bagi semua sekolah di Kota Denpasar agar terus berkreasi dan berinovasi. Salah satunya dengan menggelar pameran teknologi dan inovasi SMK (sekolah menengah kejuruan) se-Kota Denpasar, serta pada Minggu (4/5) mengambil start di lapangan Gor Ngurah Rai Denpasar menggelar jalan santai sambil memungut sampah plastik yang diikuti 1500 siswa sekolah.

Jalan santai sambil memungut sampah plastik ini dipimpin langsung Walikota I.B Rai Dharmawijaya Mantra. Dengan berbekal kantong plastik Walikota Rai Mantra bersama ribuan siswa dan guru menelusuri rute JL. Melati, JL.WR. Supratman, Nusa Indah, Hayam Wuruk, dan finish di Jl. Kamboja sambil memungut sampah plastik.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar IGN Eddy Mulya mengatakan memperingati Hari Pendidikan Nasional Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menggelar berbagai kegiatan bekerjasama dengan salah satu media cetak di Kota Denpasar lewat gelaran jalan santai sambil memungut sampah plastik.

Kegiatan jalan santai ini melibatkan siswa sekolah Negeri dan Swasta diantaranya Kepala Taman Kanakkanak, siswa SD, SMP, SMA/SMK, serta pimpinan lembaga kursus di Kota Denpasar. Jalan santai ini disamping untuk berolahraga juga mengajak para siswa untuk ikut dan peduli terhadap lingkungan, dengan berbekal kantong plastik para siswa dapat ikut peduli

lingkungan memungut sampah plastik disepanjang rute yang dilalui.

Lebih lanjut dikatakan event ini dimaksudkan sebagai ruang publikasi dan promosi bagi seluruh SMK se-Kota Denpasar baik negeri maupun swasta untuk menampilkan kemampuan engeneringnya dan kemampuan teknologinya serta program unggulan di SMK masing-masing. Dengan demikian para pelaku dunia usaha akan melihat bahwa kurikulum untuk dunia usaha harus digagas oleh SMK. Ketika mereka terjun ke dunia usaha bisa cepat beradaptasi.

“Mudah-mudahan melalui gelar teknologi dan inovasi SMK ini semakin meningkatkan jiwa wirausaha muda mandiri bagi generasi muda,” harap Eddy Mulya.

Gelar teknologi dan inovasi yang rutin dilaksanakan tiap tahun, kali ini diikuti oleh seluruh SMK se-Kota Denpasar baik negeri maupun swasta yang telah dibuka secara resmi Walikota I.B Rai Dharmawijaya Mantra, beberapa waktu lalu.  PUR-MB

Pemkot Denpasar Gelar Bimtek Tenaga Kearsipan Dan Dokumentasi 2014

DALAM upaya menertibkan penataan dokumen yang berkaitan dengan barang daerah serta untuk meningkatkan kualitas pengelola barang milik daerah, Pemkot Denpasar melalui Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Tenaga Kearsipan dan Dokumentasi “Pengelolaan Arsip Aset” Kota Denpasar Tahun 2014. Kegiatan ini dihadiri langsung Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra yang sekaligus membuka acara dengan penyematan tanda peserta dan pemukulan gong, Senin (5/5) di Hotel Nirmala, Jalan Mahendratta Denpasar. Hadir juga dalam kesempatan ini Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar I Gusti Agung Rai Anom Suradi, DPRD Kota Denpasar AA Gd Mahendra, Direktur Kearsipan daerah ANRI Widarno dan Kepala

Badan Perpustakaan dan Arsip provinsi Bali Luh Putu Haryani serta SKPD terkait lainnya.

Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar I Gst Agung Rai Anom Suradi dalam laporannya mengatakan, adapun tujuan dari Bintek ini untuk memberikan pemahaman baik secara teori maupun praktek mengenai tata cara di dalam proses pengelolaan arsip aset yang mendasari penataan, pemberkasan dan penyimpanan arsip kepada para Pejabat Eselon IV yang menbidangi pengelolaan aset dilingkungan Kota Denpasar. Serta untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme para pejabat eselon IV di dalam mengelola arsip dan barang milik daerah.

Lebih lanjut Anom Suradi jugan menambahkan, Bintek ini diikuti sebanyak 34 orang Pejabat Eselon IV yang membidangi Pengelolaan Aset di lingkungan Pemkot Denpasar. Kegiatan Bimtek ini dilaksanakan selama 5 hari yang dimulai dari tanggal 5 Mei sampai dengan 9 Mei 2014 mendatang.

Sementara itu Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra dalam sambutannya menyambut baik serta memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Bintek Tenaga Kearsipan dan Dokumentasi Pengelolaan Arsip Aset Kota Denpasar ini. Dimana didalam manajemen aset arsip diperlukan pemahaman reformasi birokrasi secara komprehensif pada unsurunsur pengelola maupun pada pengguna aset agar menjadi lebih baik kedepannya.  AYU-MB

5/8/2014 10:34:20 AM

MANGUPURA

9

EDISI 80  Th. IV  11 - 24 Mei 2014

 Badung Terima Citra Daerah Dalam Arsip

Kepala ANRI : Badung Miliki Komitmen Jaga Warisan Budaya Bupati Badung, A.A. Gde Agung menerima “Citra Daerah Kabupaten Badung Dalam Arsip” dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Drs. Mustari Irawan, MPA , di Ruang Kerta Gosana Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Rabu (7/5). Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil ketua DPRD Kabupaten Badung Made Sunarta, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, Kompyang R. Swandika beserta pejabat terkait di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung.

KEPALA ARSIP Nasional Republik Indonesia (ANRI) Drs. Mustari Irawan, MPA dalam sambutannya mengatakan, “Citra Daerah Dalam Arsip” merupakan salah satu program prioritas ANRI dalam mewujudkan pemanfaatan arsip statis melalui akses public yang modern untuk kemaslahatan bangsa dan kepentingan dunia internasional. “ Program ini telah digagas sejak 1998 dengan menerbitkan buku serial Citra Provinsi Dalam Arsip yang dilanjutkan dengan Citra Daerah Kabupaten dan Kota,” ungkapnya.

Mustari Irawan menambahkan, dipilihnya Kabupaten Badung menerima “Citra Daerah Dalam Arsip” dikarenakan pimpinan daerah Kabupaten Badung mempunyai perhatian yang sangat besar serta antusias terhadap masalah kearsipan.”Kearsipan di Kabupaten Badung sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tata kelola kearsipan, hal ini tidak terlepas dari dukungan pimpinannya yaitu Bupati Badung. Bupati Badung sangat menyadari pentingnya arsip dalam membuat suatu

perencanaan dan pembangunan di Kabupaten Badung sehingga Badung berturut-turut berhasil meraih penghargaan Pangripta Nusantara Utama dalam melaksanakan perencanaan dan pembangunan daerah serta berturut-turut meraih opini WTP dari BPK ,” tambahnya.

Sementara itu Bupati Gde Agung mengatakan, arsip daerah sangat berharga, mengingat pengalaman sejarah dimana tahun 1999 kantor Pemerintah Kabupaten Badung di Lumintang diamuk massa sehingga semua arsip termasuk sejarah badung, data-data tanah yang menjadi asset termasuk data penting lainnya habis hangus terbakar, sementara data pendukung tidak tersimpan sebagaimana tata kelola arsip daerah yang baik. “ Kondisi ini menyebabkan kami sulit melakukan pendataan terhadap asset daerah. Akibatnya Badung sempat mendapatkan opini disclaimer dari BPK. “ papar Gde Agung.

Gde Agung juga mengatakan, pengelolaan dan penyelamatan arsip akan sangat

Ny. Ratna Gde Agung Jadi Narasumber Pada Seminar Peran Gaya Hidup Terhadap Kanker Mulut Rahim

KETUA Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Kabupaten Badung Nyonya Ratna Gde Agung menjadi salah satu narasumber pada Seminar Interaktif “Peran Gaya Hidup Terhadap Kanker Mulut Rahim” yang diselenggarakan Siloam Hospitals Bali di Ballroom Hotel Sunset 100, Jl. Sunset Road, Kuta, Minggu (4/5) lalu. Istri Bupati Badung ini menjadi salah satu dari 15 narasumber dalam seminar yang diikuti sekitar 800 peserta tersebut.

Pada kesempatan tersebut Ny. Ratna Gde Agung menyampaikan program-program yang dilaksanakan YKI Cabang Badung.

Dijelaskan, guna menanggulangi penyakit kanker khususnya di Kabupaten Badung, YKI Badung terus berupaya melakukan program-program baik program promotif maupun program preventif. Program pro-

metro_80.indd 9

motif yang dilaksanakan YKI Badung yakni dengan memberikan pengetahuan/mengedukasi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Badung mulai dari siswa SD, SMP, SMA, PKK dan seluruh masyarakat Badung.

“Vaksinasi yang diberikan kepada siswi SMA kelas I memang sangat ideal, karena mereka dianggap melakukan hubungan intim dan atas pertimbangan faktor pembiayaan,” imbuh Ny. Ratna Gde Agung.

Ny. Ratna Gde Agung juga mengajak para dokter agar lebih memberikan perhatian kepada penderita kanker khsusnya penderita kanker mulut rahim. Karena dengan demikian para penderita kanker akan merasa lebih aman, nyaman dan tersugesti untuk mendapatkan kesembuhan.

Sementara dr. I Gusti Ngurah Made Bayuningrat, SpOG,MM, CHt selaku panitia menjelaskan bahwa kanker serviks merupakan penyebab angka kematian tertinggi kedua setelah kanker payudara.

Penderita kanker serviks jumlahnya sangat besar. Setiap tahun tidak kurang dari 15.000 kasus kanker serviks terjadi di Indonesia, sehingga disebut sebagai penyakit pembunuh nomor satu di Indonesia.  RED-MB

Bupati Badung, A.A. Gde Agung menerima Citra Daerah Dalam Arsip dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Drs. Mustari Irawan di Puspem Badung mendukung ketersediaan bukti otentik, bukti sejarah dan rekam jejak perjalanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang telah dilakukan selama ini. “Pengelolaan dan penyelamatan arsip adalah tanggung jawab kita bersama dan harus terus dilkembangkan dan disosialisasikan bukan hanya lingkup pemerintahan akan tetapi dapat digetok tularkan ke lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi baik politik maupun kemasyarakatan dan perseorangan sehingga dapat diwujudkan masyarakat

sadar arsip di Kabupaten Badung,” kata Gde Agung.

Sebelum acara penyerahan Citra Daerah Kabupaten Badung Dalam Arsip, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Drs. Mustari Irawan, MPA beserta rombongan dengan didampingi Bupati Badung A.A. Gde Agung beserta Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, Kompyang R Swandika menyempatkan meninjau pameran foto dengan tema “Badung Dalam Lintasan sejarah”.  RED-MB

Ikuti Penataran, Prejuru Desa Adat se-Badung Terima Buku “Hukum Adat Bali” DALAM rangka meningkatkan pengetahuan dalam melaksanakan pengabdiannya di masyarakat, Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Kebudayaan menyelenggarakan penataran bagi para prejuru Desa Adat se-Kabupaten Badung. Penataran yang dirangkai dengan penyerahan buku berjudul “Hukum Adat Bali” yang disusun oleh Prof. I Wayan P. Windia ini dibuka Bupati Badung diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Kompyang R. Swandika, bertempat di ruang Pertemuan Kriya Gosana Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala. Selasa (6/5). Acara tersebut dihadiri Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali Bapak Rohman, dari Direktur BPR Kanti Made Arya Amitaba, pengarang buku Hukum Adat Bali Prof. I Wayan P. Windia.

Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Kompyang R. Swandika menyampaikan, penataran Prejuru Desa Adat bertujuan untuk meningkatkan Srada bhakti terhadap Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) dalam meningkatkan pemahaman dan penghayatan Adat, Agama dan Budaya, karena pelestarian Adat, Agama dan Budaya merupakan salah satu visi dan misi Kabupaten Badung dalam rangka mewujudkan Badung

yang Shanti dan Jagaditha. Kompyang R. Swandika mengucapkan terima kasih, penghargaan dan apresiasi karena dari Prof. I Wayan P. Windia telah menyusun sebuah buku yang difasilitasi oleh BPR Bank Kanti yang telah dibagikan kepada masyarakat Kabupaten Badung, melalui Desa Adat.

Sementara itu Kadis Kebudayaan IB. Anom Bhasma melaporkan, materi penataran meliputi Tri Hita Karana sebagai sarana dalam perencanaan pembangunan di Desa Adat, Tata hubungan LPD, Desa Adat, Majelis Madya dengan Negara dan Pemerintahan serta Persatuan Pecalang Desa Adat seKabupaten Badung dalam mengemban tugas pengamanan. Tujuan dari penataran ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi para prejuru Desa Adat didalam melaksanakan pengabdiannya di masyarakat.  RED-MB

5/8/2014 10:34:21 AM

DENPASAR

EDISI 80  Th. IV  11 - 24 Mei 2014

10

Walikota Rai Mantra Tinjau UN SMP PELAKSANAAN Ujian Nasional (UN) untuk siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, Senin(5/5). Pelaksanaan UN SMP di Kota Denpasar yang berlangsung aman dan tertib serta ditinjau langsung Walikota I.B Rai Dharmawijaya Mantra. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar tercatat 11.617 Siswa SMP mengikuti UN.

“Sementara laporan yang ada sampai saat ini berjalan lancar dan soal-soal telah didistribusi dengan baik,” ujar Walikota Rai Mantra saat meninjau pelaksanaan UN di SMP N 2 Denpasar yang diikuti 440 siswa. Untuk pelaksanaan UN hari pertama sejak pagi, informasi yang belum masuk terkait dengan jumla siswa yang tidak dapat megikuti UN. Namun lewat informasi dari panitia pelaksanaan UN di masing-masing sekolah dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, informasi terkait pelaksanaan UN akan dapat dikoordinasikan dengan baik. Walikota Rai Mantra mengharapkan para orang tua siswa dapat memberikan perhatian yang lebih kepada anak-anak, disamping belajar secara tekun namun juga berikan suport mental kepada anak-anak, serta dalam pelaksanaan UN ini para siswa berikan ketenangan dalam menjawab soal-soal UN. Sementara Kepala Sekolah SMP N 2 Denpasar I Putu Suarka mengatakan pelaksanaan UN di SMP N 2 Denpasar berjalan lancar dengan siswa yang mengikuti ujian 440 orang siswa. Disamping itu ada salah satu siswa, I Wayan Yoga Praditya Mahendra harus mengikuti UN di rumah sakit karena Demam Berdarah. Hal ini telah ditindaklanjuti oleh panitia dengan membawakan langsung soal UN ke rumah sakit tersebut, serta telah mendapatkan ijin dari para dokter dan orang tua siswa. Lebih lanjut dikatakan di SMPN 2 sendiri masuk dalam Subrayon 2 dengan total siswa 1500 orang yang mengikuti UN tahun ini.  PUR-MB

Pameran Massege Stick Penduduk Asli Australia di Denpasar Kedutaan Besar Australia Jakarta menggelar pameran seni penduduk asli Australia di Maha Art Gallery Denpasar dengan tema “Massege Stick Indigenous Identity in Urban Australia”.

Lukisan yang dipamerkan adalah seni rupa dari sebelas perupa kontemporer Aborigin Australia.

Untuk pameran itu dibuka secara resmi oleh Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra.

KONSUL-Jenderal Australia Majell Hind dalam kesempatannya mengatakan, kehormatan besar dapat memperkenalkan kepada warga Indonesia karya-karya yang dibuat selama 25 tahun terakhir oleh beberapa seniman penduduk asli Australia. ‘’Karya-karya seni tersebut menjelajahi serangkian isu di masyarakat Australia termasuk stereotipe dan identitas budaya,” katanya.

Menurutnya, hubungan pribadi dan budaya sesungguhnya adalah dasar hubungan Australia-Indonesia. Massege Stick menghadiri medium yang kuat melalui mana warga Indonesia dapat memperdalam

pemahaman mereka tentang penduduk Asli Australia Kontemporer.

Dalam acara tersebut menghadiri sejumlah karya penting dari Artbank yang diciptakan oleh 11 seniman penduduk asli, yang tinggal di perkotaan di seluruh Australia.

Para seniman tersebut termasuk Reko Rennie, yang tahun ini akan mendok dengan dukungan Asialink di Cemeti Art House Yogyakarta.

“Kegembiraan besar untuk menghadirkan pameran kontemporer yang istimewa ke Bali,” katanya.

Pameran internasional Message Stick tersebut, dimulai di Turki pada September 2012 lalu dan telah terselenggara di Afrika Selatan,

Thailand, Filipina dan Indonesia yang terakhir.`Selain itu, pameran ini juga bagian dari program seni dan budaya 2014 Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Program tersebut mencakup konser, pameran seni visual, tari, kesusasteraan, adi busana dan pameran keliling ilmu pengetahuan dan inovator.

Majell Hind menambahkan, banyak orang mengenal dengan baik gerakan seni kontemporer penduduk asli Western Desert. Untuk karya seni pameran Massage Stick berbeda, karena karya-karya tersebut bercerita tentang kisah-kisah pribadi di perkotaan Australia selama tiga dasawarsa terakhir.  AYU-MB

Pemkot Denpasar Tindaklanjuti Penilaian Ombudsman OMBUDSMAN Perwakilan Bali beberapa waktu lalu telah melakukan penilaian dibeberapa SKPD Pemkot Denpasar untuk meningkatkan pelayanan publik. Dari penilaian tersebut Ombudsman sebagai lembaga negara pengawas eksternal pelayanan publik yang dibentuk berdasarkan Undangundang No 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI dan UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik telah melakukan penilaian dengan mendatangi langsung masing-masing SKPD Pemkot Denpasar.

Hasil penialain ini telah diserahkan kepada Walikota Denpasar I.B Rai Dharmawijaya Mantra beberapa waktu lalu. Untuk menindaklanjuti penilaian yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat tersebut Walikota I.B Rai Dharmawijaya Mantra didampingi Sekda Kota Denpasar A.AN Rai Iswara melakukan rapat koordinasi dengan pimpinan SKPD Pemkot Denpasar, Jumat (5/2) diruang praja utama kantor setempat.

Walikota I.B Rai Dharmawijaya Mantra mengatakan beberapa SKPD telah menindaklanjuti arahan dari Ombudsman terkait dengan peningkatan pelayanan di

metro_80.indd 10

masing-masing instansi yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Seperti menempatkan kotak saran, ruang pojok untuk ibu menyusui, dan areal merokok bagi masyarakat. Disamping itu Ombudsman juga menyarankan untuk menempatkan visi dan misi masing-masing instansi pada ruang terbuka di kantor setempat. Bagi instansi yang belum menindaklanjuti arahan ini,

Rai Mantra minta agar segera melakukan perbaikan, dengan memecahkan berbagai hambatan yang ada. “Kepala SKPD dapat menata kembali kantor setempat dengan memberikan ruang dan tempat yang nyaman bagi ibu menyusui, menyiapkan tempat merokok, dan menyediakan fasilitas ruang tunggu yang nyaman kepada masyarakat” ujarnya. Lebih lanjut dikatakan

saat ini pemkot Denpasar tidak hanya menyiapkan kotak saran bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan dan tanggapan bagi pembangunan di Kota Denpasar, juga telah menerima dan menjawab saran tersebut melalui website, dan pengaduan rakyat online (Pro Denpasar).

Sementara Sekda Kota Denpasar, A. AN Rai Iswara mengatakan pertemuan kali ini untuk melakukan evaluasi terkait dengan penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman dibeberapa SKPD Pemkot Denpasar beberapa waktu lalu. Dari penilaian tersebut masing-masing SKPD telah melakukan perbaikan sesuai arahan yang diberikan oleh Ombudsman. Dari penilaian ini menurut Sekda Rai Iswara, pihak Ombudsman berencana menjadikan Kota Denpasar sebagai tuan rumah dalam melaunching peringatan hari pelayanan publik Nasional pada 18 Mei mendatang.

«Apa yang menjadi arahan dari Ombudsman ini telah ditindaklanjuti masing-masing SKPD, dengan tetap memgacu pada peningkatan pelayanan publik, lewat motto Sewaka Dharma yakni melayani adalah kewajiban,” ujar Rai Iswara.  SIA-MB

5/8/2014 10:34:22 AM

MANGUPURA

Th. IV 11 - 24 Mei 2014 11

EDISI 80 



 Pantau UN di SMPN 2 Kuta Utara

Gde Agung Minta Kasek Ajak Siswa Hijaukan Sekolah Saat Liburan

Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SMP tahun 2014 ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada Senin, (5/5) ini. Guna memastikan pelaksanaan UN SMP di Kabupaten Badung berjalan dengan baik, Bupati Badung, A.A. Gde Agung langsung memantau UN di SMPN 2 Kuta Utara yang berlokasi di wilayah Dalung, Kecamatan Kuta Utara. Pada pemantauan tersebut Bupati didampingi Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga Ketut Widia Astika, Kabag Humas dan Protokol A.A. Gde Raka Yuda.

JUGA hadir Kasat Pol PP, I Ketut Martha, Pengawas Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Bali, Ni Nengah Nuadi, SPd serta 2 orang petugas dari Polsek Kuta Utara yang bertugas mengamankan pelaksanaan UN dengan menggunakan pakaian preman. Rombongan ini diterima langsung Kepala SMPN 2 Kuta Utara, Drs. A.A. Putu Oka Sujana, M.Si beserta staf.

Bupati Badung A.A. Gde Agung langsung melakukan peninjauan tanpa memasuki ruangan ujian. Dari hasil pantauan tersebut, pelaksanaan UN hari pertama di SMPN 2 Kuta Utara berjalan dengan tertib dan aman. Dari pantauan tersebut Bupati Gde Agung meminta kepada kepala sekolah

serta komite sekolah agar lebih menggiatkan upaya penghijauan di sekolah. “Ajak siswa untuk melaksanakan penghijuan disekolah ini, jangan dibiarkan gersang. Dengan hijaunya sekolah oleh pepohonan akan mempengaruhi proses belajar dan mengajar disini, “ ungkap Gde Agung.

Sementara itu Kepala Sekolah SMPN 2 Kuta Utara Drs. A.A. Putu Oka Sujana melaporkan, pihak sekolah akan segera melaksanakan penghijauan dengan melibatkan anak-anak sekolah, usai pelaksanaan UN agar tidak mengganggu proses belajar mengajar. “Jumlah siswa yang mengikuti UN di SMPN 2 Kuta Utara ini sebanyak 179 siswa, terdiri dari 99 putra dan 80 putri dengan mnempergunakan 9

ruangan kelas dan siswa semua hadir. Kelulusan UN ini akan menjadi kelulusan pertama dari SMPN 2 Kuta Utara,” lapornya.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, I Ketut Widia Astika menyampaikan, untuk pelaksanaan UN SMP/MTs di Badung diikuti sebanyak 8.671 siswa. “UN ini akan dilaksanakan

selama 4 hari, tiap hari hanya 1 mata pelajaran. Untuk ujian pertama adalah Bahasa Indonesia,” imbuhnya seraya menambahkan pihaknya menargetkan kelulusan 100 persen UN SMP. Terkait kesiapan SMA dan SMK di Kabupaten Badung untuk menerima lulusan SMP, Widia Astika menyampaikan, sekolah SMA dan SMK di kabupaten Badung siap menerima lu-

lusan SMP di Kabupaten Badung.

LPMP Provinsi Bali, Ni Nengah Nuadi mengatakan, pelaksanaan UN di Kabupaten Badung pada hari pertama berjalan dengan aman dan lancar, belum ditemukan kendala. “Semoga pelaksanaan UN di Kabupaten Badung ini sampai hari terakhir tetap berjalan dengan lancar tanpa ada kendala,” katanya.  RED-MB

30 Pejabat Struktural Eselon IV Badung Ikuti Diklat Kepemimpinan Tk. IV

Badung Raih Penghargaan HKN 2014 PEMERINTAH Kabupaten Badung meraih penghargaan Hari Konsumen Nasional (HKN) tahun 2014. Penghargaan HKN ini diberikan oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali dalam rangka Hari Konsumen Nasional yang jatuh pada tanggal 20 April 2014. Penghargaan diterima Bupati Badung yang diwakili Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kab. Badung I Ketut Karpiana, Rabu (30/4) lalu.

Menurut Direktur Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bali, I Putu Armaya, SH menyampaikan bahwa pemberian penghargaan HKN kepada Pemkab Badung ini, karena Pemkab Badung dinilai peduli terhadap Gerakan Perlindungan Konsumen pada tahun 2013 lalu mampu mensosialisasikan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diseluruh Kecamatan di Kab. Badung.

“Untuk penghargaan HKN merupakan agenda rutin YLPK Bali, dan tahun 2014 memasuki pemberian yang ke-4. Dijelaskan, untuk penghargaan kategori Pemda adalah Pemda yang sudah mensosialisasikan UUPK di semua kecamatan di tahun 2013. Pemberian penghargaan ini juga akan dilaporkan kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan, Koperasi dan Kementerian ESDM RI. Pemberian penghargaan HKN 2014 ini, khusus di Kabupaten Badung diraih oleh Pemerintah Kabupaten Badung, Diskoperindang Kab. Badung, PDAM Tirta Mangutama Kab. Badung dan RSUD Badung.  RED-MB

metro_80.indd 11

SEBANYAK 30 orang pejabat struktural Eselon IV di Pemerintah Kabupaten Badung mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. IV. Kegiatan ini dibuka oleh Bupati Badung yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, I Made Witna di Badan Diklat Provinsi Bali, Tanjungbungkak, Selasa (6/5) kemarin. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Badan Diklat Provinsi Bali, I.B. Sedewa, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Badung, I Gede Wijaya, Kepala Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Badung, A.A. Gede Raka Yuda serta pejabat dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung serta para Widyaiswara.

Dalam sambutan Bupati Badung yang dibacakan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, I Made Witna disampaikan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan unsur utama SDM aparatur negara sehingga mempunyai peranan yang menentukan dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. “PNS harus memenuhi standar kompentensi untuk melaksanakan tugasnya

secara profesional sebagai abdi negara dan abdi masyarakat,” ungkapnya.

Witna menambahkan, membentuk PNS profesional lengkap dengan kompetensi tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Diperlukan waktu dan proses yang panjang salah satunya melalui jalur pendidikan dan pelatihan atau diklat.

Kepala Badan Diklat Provinsi Bali. IB. Sedewa memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Badung yang sudah mempercayakan Badan Diklat Provinsi Bali untuk melaksanakan Diklat PIM IV untuk pejabat Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Lebih lanjut dikatakan, diklat kali ini metodelogi pembelajarannya berubah yakni ada 5 tahapan yang harus diikuti peserta

sehingga dapat mewujudkan pemimpin yang mampu melakukan perubahan dan inovasi.

“Perubahan yang diharapkan ini akan dapat terwujud jika ada sinergitas antara peserta, Widyaiswara serta mentor. Mentor disini adalah atasan dari peserta,” kata Sedewa.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Badung I Gede Wijaya melaporkan, tujuan dari diklat ini untuk membentuk kompetensi kepemimpinan operasional pada pejabat struktural eselon IV yang akan berperan dan melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan di Instansi masingmasing. “Kompetensi kepemimpinan operasional ini akan terlihat pada kemampuan membuat perencanaan kegiatan dan memimpin keberhasilan implementasi pelaksanaan kegiatan tersebut,” jelasnya.

Diklat Kepemimpinan TK IV Prov. Bali akan dilaksanakan selama 98 hari kerja mulai tanggal 6 Mei sampai 25 Oktober 2014 dengan rincian 33 hari kerja untuk pembelajaran klasikal dan 65 hari kerja untuk pembelajaran non klasikal.  AD-MB

5/8/2014 10:34:22 AM

EKONOMIKA

12

EDISI 80  Th. IV  11 - 24 Mei 2014

Menuju Kota Niaga, Klungkung Mencari Ilmu ke Kota Makassar Untuk mewujudkan Klungkung menjadi kota Niaga Bali Timur, yang menjadi cita-cita Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta nampaknya akan segera bergulir. Terbukti, beberapa kajian dan galian potensi dilakukan tidak hanya di Bali namun juga ke luar daerah. Seperti apa yang telah dilaksanakan pada Jumat (2/5) hingga Minggu (4/5), Bupati bersama sejumlah pimpinan SKPD melakukan kunjungan kerja selama tiga hari, sejak Jumat (2/5) hingga Minggu (4/5) ke Pemkot Makassar. Berikut laporan Wartawan Metrobali, Nyoman Susarjana.

MAKASSAR, Sulawesi Selatan sebagai salah satu kota niaga dan jasa diwilayah Indonesia timur.

Kota Makassar adalah kota terbesar di wilayah Indonesia timur, memiliki luas wilayah 175,77 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 1,4 jiwa. Makassar selama ini dikenal sebagai kota niaga sekaligus kota maritim, dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir ini mencapai 9 persen. Memiliki laju perekonomian tinggi, Pemkot Makassar dengan APBD sebesar Rp 2,3 triliun (data 2014), yang mana PAD nya sebesar Rp 550 miliar ini didongkrak dari sektor jasa dan pajak. Salah satu potensi yang berkembang di Makassar adalah keberadaan usaha kecil menengah (UKM), tercatat di Dinas Perindag setempat sebanyak 4.441 UKM. Sementara itu Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta dihadapan Plt Walikota DR H Burhanudin yang juga Sekkot menyampaikan, rombongan Pemkab Klungkung datang ke Makassar dalam rangka belajar pengembangan dan pengelolaan potensi, salah satunya

UKM. “Sebagai bupati baru di Kabupaten Klungkung, wajib untuk menambah wawasan, apa yang ada disini bisa kami bawa ke Klungkung,” ujar Suwirta.

Ia pun menanyakan masalah keberadaan UKM dan kesiapannya dalam rangka kesiapan pelaksanaan AFTA (perdagangan bebas) 2015. Bukan itu saja Suwirta juga menanyakan masalah intensifikasi sumber-sumber PAD dari sektor pajak, sekaligus upaya ekstensifikasi pendulang PAD itu.

Mengingat Kabupaten Klungkung juga memiliki potensi dari sektor UKM dan sumber PAD dari pajak dan retribusi.

Sementara itu Burhanudin menyampaikan bahwa, Makassar dengan 14 kecamatan dan 143 kelurahan, UKM tumbuh subur sejalan predikat yang disandang Kota Makassar sebagai kota niaga dan maritim. Berbagai upaya dilakukan dalam rangka menumbuh kembangkan UKM diantaranya, penguatan permodalan, latihan ketrampilan dan pembinaan-pembinaan baik menyangkut manajemen dan SDM. Termasuk upaya promosi dalam berbagai event

selalu menggandeng pelaku UKM. “Dari sekarang kami mempersiapkan agar UKM bisa meningkatkan daya saing dalam rangka menyambut pelaksanaan perdagangan bebas 2015,” ujar Burhanudin.

Pembinaan lebih dititik beratkan bagi UKM yang belum siap bersaing, imbuhnya.

Ia mengatakan kalau menyangkut pajak, 27 persen PAD Pemkot Makassar bersumber dari pajak, seperti PHR, PBB dan PBHTB. Kendati demikian Burhanudin juga mengakui masih banyak kebocoran dari sektor pajak.

Lantas bagaimana di Klungkung? Dihadapan awak media, Suwirta menyampaikan, untuk UKM di Kabupaten Klungkung perlu lebih didorong agar lebih berkembang seperti kerajinan tenun endek, kain rangrang dan

UKM lainnya. Untuk kesiapan menyambut pelaksanaan perdagangan bebas, Suwirta sependapat perlu ada peningkatan daya saing dan peningkatan SDM. “Kita harus bangun sinergi dengan para pelaku UKM,” ungkapnya.

Menyangkut apa yang menjadi harapannya seperti Klungkung sebagai kota niaga Suwirta mengatakan, Klungkung lebih fokus pada pengelolaan pasar. “ Selain menghidupkan UKM, kita hidupkan pasar,” ujarnya. lebih lanjut Suwirta berencana menghidupkan Pasar Semarapura yang kini masih berjalan tersendat - sendat. Bahkan ia sudah mengkonsep, Pasar Semarapura tetap akan dijadikan pasar tradisional dengan pengelolaan secara modern. “Apakah nanti dikelola oleh perusahaan daerah atau di pihak ketigakan

(dikerjasamakan), yang jelas bisa mendongkrak PAD,” jelas Suwirta.

Menyangkut pajak dan retribusi, Suwirta juga berusaha menekan kebocoran, salah satunya melalui penerapan sistem tol gate. Termasuk penggunaan pajak on line untuk pemungutan PHR. Sebagai Bupati yang ingin menggejot PAD menjadi 100 persen selama kerpemimpinannya, pihaknya berjanji menggerakan semua potensi dan menekan kebocoran yang selama ini diduga terjadi. Oleh sebab, itu Bupati Suwirta mengajak seluruh SKPD Klungkung bersatu padu membangun Klungkung yang lebih maju dan sejahtera. “Kalau kita tidak berani mengambil sikap dan terbosan untuk kepentingan rakyat, maka akan sulit kita wujudkan Klungkung yang unggul dan sejahtra,” tegas Suwirta. 

Soal Pertanian, RI Harus Belajar dari Korsel dan Taiwan KETUA Aliansi Petani Indonesia (API), Mudzakir mengingatkan jika tahun ini merupakan peringatan pertanian keluarga internasional. Ia berharap pada tahun ini pula pemerintah serius untuk mengukuhkan posisi dan menciptakan skema yang dapat mendukung ketahanan pangan keluarga mereka.

Pada akhirnya, hal itu dapat meningkatkan kapasitas produksi pertanian mereka, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Untuk memperingati pertanian keluarga internasional, API yang tergabung dalam Asian Farmers Association (AFA) menggelar Kongres Petani Asia yang dipusatkan di Nusa Dua, Bali.

“Kami menyambut baik pertemuan ini. Tentu saja pertemuan ini akan berdampak pada anggota khususnya petani.

Kami berharap juga dapat terumuskan upaya untuk meningkatkan kapasitas pendapatan, teknologi, pendidikan, akses air, tanah dan lainnya yang dibahas pada pertemuan ini,” imbuh dia, Selasa (6/5).

Nantinya, sambung Mudzakir, pertemuan ini akan melahirkan beberapa

metro_80.indd 12

kegiatan yang direkomendasikan bersama oleh AFA. Mudzakir sedikit menyindir perhatian yang kurang serius dari pemerintah terhadap sektor pertanian. Buktinya, kata dia, anggaran dalam APBN untuk sektor pertanian kurang dari 2 persen.

Padahal, mayoritas masyarakat Indonesia bergerak di sektor pertanian. “70 persen petani di dunia terdapat di Asia, termasuk Indonesia,” katanya. Ia berharap

menjelang suksesi kepemimpinan Negara, semua pihak harus menunjukkan komitmennya terhadap sektor pertanian. Yang terpenting adalah regenerasi atau menggairahkan pertanian kepada anak muda.

Ia mencontohkan di Korea Selatan.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan bagi kaum perempuan yang mau menikahi remaja petani, maka pemerintah akan menanggung biaya perawatan make up

perempuan tersebut. Lain Korea Selatan, beda pula di Taiwan. Di Taiwan, untuk menarik minat anak muda menjadi petani pemerintah memberikan lahan secara gatis untuk digarap.

Pemerintah juga membebaskan biaya pajak lahan pertanian. Selain itu, pemerintah juga memasok bahan baku pertanian. Sementara di Indonesia, belum ada kebijakan jelas tentang sektor pertanian, khususnya kepada anak muda.

Pada sisi lain, alih fungsi lahan kian menggila. Sekjen AFA, Esther mengutip data Koalisi Tanah Internasional memaparkan jika terdapat 6 juta hektar lahan pertanian di kawasan Asia yang beralih fungsi menjadi kepemilikan perusahaan. “Di Afrika terdapat 16 juta hektar lahan yang diambil oleh perusahaan. Saat ini ada 807 transaksi yang tengah dinegosiasikan. Dari jumlah itu, sebanyak 379 transaksi terjadi di Asia Tenggara, di antaranya merupakan transaksi tanah pertanian. Totalnya sebanyak 46 persen dari total transaksi tanah di seluruh dunia,” sebut Esther.  JAK-MB

5/8/2014 10:34:23 AM

HUKRIM

Th. IV 11 - 24 Mei 2014 13

EDISI 80 

Satuan Narkoba Polres Tabanan Tangkap Tersangka Narkoba SATUAN Narkoba Polres Tabanan berhasil menangkap tersangka pengguna sekaligus pengedar narkoba jenis sabu sabu dengan mengamankan tersangka I Putu Riky Satria Mahendra (19) asal Banjar Piling Kawan, Penebel,Tabanan, Sabtu (3/5).

Tersangka diamakan oleh satuan narkoba di pinggir jalan Bingin Ambe, depan sebuah warung di Banjar Anyar Kediri, Tabanan. Tersangka merupakan Target Oprasi,” kata Kapolres Tabanan AKBP Dekananto Eko Purwono.

Di mana saat itu tersangka yang datang dari arah selatan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol DK 3664 ZI, dengan gelagat mencurigakan langsung berhenti di depan sebuah warung melihat ada petugas yang menghampiri, tersangka kaget dan langsung membuang sebuah bungkusan kecil warna putih yang tersangka pegang menggunakan tangan kirinya di samping bawah dekat sepeda motornya.

Saat itu petugas langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka dan mengakui bahwa barang yang di buang merupakan barang miliknya,dan baru di buka plastik kristal warna putih berisi sabu sabu seberat 0,2 gram bruto.

Selanjutnya tersangka langsung digiring ke Polres Tabanan untuk menjalani pemeriksaan.

Selain mengamankan barang bukti sabusabu, polisi juga mengamankan satu unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol DK 3664 ZI milik tersangka. Kini tersangka dikenakan pasal 112 ayat(1) UU nomer 35 tahun 2009 tentang narkotika, ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara maksimal 12 tahun penjara serta denda minimal 800 juta dan maksimal 8 milyar.  EB-MB



Kasus Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Winasa Dikebut Kasus dugaan korupsi perjalanan dinas (SPPD) mantan Bupati Jembrana Gede Winasa dikebut Kejaksaan Negeri (Kejari) Negara. “Sebenarnya Rabu (7/5) besok kami berencana mengekspos kasus ini di BPK RI, tapi karena kami akan diterima tanggal 20 April mendatang, jadi pada tanggal itu akan kami ekspos” ujar Kejari Negara Teguh Subroto, dikonfirmasi Selasa (6/5).

MENURUTNYA meskipun tiket sudah dibeli, pihaknya tetap mengikuti acuan BPK RI. Pihaknya juga ingin tahu bagaimana cara menghitung kerugian Negara dalam masalah ini, sehingga menemukan angka Rp.600 juta.

Lanjut, setelah kasus tersebut diekspos, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan, termasuk memeriksa Winasa dan menetapkan para tersangka. “Selama ini kan kami belum pernah sempat memeriksa Winasa. Ketika dipanggil yang bersangkutan juga tidak pernah hadir. Kalaupun nantinya Pak Winasa ditetapkan menjadi tersangka, sebelumnya harus dilakukan pemeriksaan” ungkapnya.

Sebelumnya pihak penyidik Kejari Negara sudah memeriksa belasan saksi dalam kasus ini, diantaranya ajudan, sekpri, serta saksi lainnya. Dalam

pemeriksaan tersebut terungkap, anggaran yang sementinya menggunakan Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia, ternyata dalam terealisasi menggunakan Lion Air. Namun dalam pertanggungjawabannya, tetap menggunakan tiket Garuda Indonesia.

Pihaknya membantah telah menetapkan Winasa sebagai tersangka dalam kasus ini. Pasalnya pihaknya belum pernah memeriksa Winasa. “Bagaimana menetapkan, memeriksa saja belum.

Dia (Winasa) kan tidak pernah datang kalau dipanggil” tandasnya. Sementara,

Winasa yang kini berada di Rutan Negara karena kasus korupsi kompos, sebelumnya kepada wartawan mengatakan, dirinya tidak perlu mempertanggungjawabkan dana perjalanan dinas itu.

Pasalnya dana perjalanan dinas itu menjadi tanggungjawab kuasa pengguna anggaran. “Yang harus membuat pertanggunjawaban adalah kuasa pengguna anggaran yaitu Sekda, bukan Bupati-nya.

Bupati hanya tahu jalan saja, semua diurus Sekda, termasuk tiket, uang perjalanan dan semua kebutuhan lainnya” tandas Winasa.  MT-MB

 Terkait Siswi SMPN 1 Tabanan Gantung Diri

Polisi Periksa Tujuh Saksi

Rektor IHDN Denpasar Jalani Pemeriksaan di Kejaksaan REKTOR Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar Prof I Nengah Dwija menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Bali terkait dengan kasus pungutan liar dana “punia” atau sumbangan dari mahasiswa, Selasa (6/5).

“Informasi dari Kasi Pidsus I Gede Putu Sudharma hal tersebut memang benar, yang bersangkutan diperiksa dari pukul 09.00 WITA,” kata Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Bali Azhari Kurniawan di Denpasar.

Sementara itu, Pembantu Rektor III IHDN Denpasar I Wayan Wisarja sehari sebelumnya menjalani pemeriksaan dalam kasus yang sama. “Saya dimintai keterangan seputar pungutan dana tersebut, namun saya tidak terlalu mengerti mengenai hal itu,” ujar Wisarja.

Pada hari Senin (5/5), selain memanggil PR III, pihak Kejati juga memeriksa mantan Rektor IHDN

metro_80.indd 13

Denpasar I Made Rudia Adiputra dan mantan Biro Umum IHDN I Wayan Supriadi sebagaimana tertera dalam daftar buku tamu di Kejati.

Kasus dugaan pungutan liar di perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama tersebut menetapkan dua orang tersangka yakni, mantan Rektor IHDN Denpasar I Made Titib dan PR II Praptini.

Selain menjadi tersangka dari kasus pungutan liar sumbangan mahasiswa, Made Titib dan Praptini terlebih dahulu ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di kampus tersebut.

Dalam kasus yang terjadi pada 2012 tersebut telah menetapkan tiga tersangka lain yaitu, I Nyoman Suweca (staf adminstrasi IHDN), I Wayan Sudiasa, dan Ni Putu Indra Maritin (keduanya pelakssana proyek di IHDN).  AN-MB

LEONY Alvionita (14) siswi kelas III SMPN 1 Tabanan ditemukan tergantung tak bernyawa di rumahnya Jalan Mawar, Banjar Grogak Gede, Desa Delod Peken, Kabupaten Tabanan, Bali.

Saat ditemukan tewas tergantung, Leony masih mengenakan seragam sekolahnya. Diduga gadis belia itu nekat mengakhiri hidup akibat tak bisa menjawab soal UN untuk mata pelajaran Matematika.

Sebelum mengakhiri hidupnya, Leony sempat berbincang dengan ayahnya. Kala itu, Leony usai dari sekolah mengikuti UN Matematika. Sesampainya di rumah, ayahnya bertanya kepadanya me, Leony mengenai soal-soal yang dihadapinya pada Selasa 6 Mei 2014. Bukan menjawab pertanyaan ayahnya, Leony justru menangis dan lari masuk ke dalam kamarnya.

Tak curiga Leony akan melakukan aksi nekat, orangtuanya membiarkan anaknya menenangkan diri di dalam kamar. Nahas, saat ditengok ke kamar korban yang terkunci itu, gadis manis itu sudah tergantung. Nyawanya meregang.

Keluarga korban kemudian melarikan Leony ke Rumah Sakit Kasih Ibu Tabanan.

Apa lacur, nyawa korban tidak bisa ditolong.

Leony dinyatakan meninggal dunia. Jasad korban dibawa ke rumah duka di Jalan Kargo, Denpasar.

Kepala SMPN 1 Tabanan, Dewa Nyoman Sarjana membenarkan jika korban Leony Alvionita (14) merupakan salah satu siswi di sekolahnya.

Atas kejadian ini, keluarga besar SMPN 1 Tabanan berduka dan merasa prihatin.

Terkait kasus gantung diri siswi SMPN 1 Tabanan, polisi saat ini sedang memeriksa tujuh saksi. Ketujuh saksi itu diminta keterangan, karena sebelumnya polisi belum menemukan

titik terang apa penyebab siswi itu gantung diri.

Kasat Reskrim Polres Tabanan, AKP I Wayan Arta Ariawan saat dihubungi mengatakan, kesimpulan sementara sesuai hasil pemeriksaan luar terhadap jenasah maupun olah TKP, korban murni gantung diri. “Hanya saja motifnya yang belum jelas dan perlu diperdalam lagi, karena sampai di rumah sakit sudah dalam kondisi meninggal.”jelasnya.

Dikatakan, dalam olah TKP, dasi yang digunakan korban untuk gantung diri masih terikat di terali jendela. Sementara untuk memperdalam motif gantung diri, pihak kepolisian hingga kemarin sudah memeriksa tujuh orang saksi diantaranya orang tua korban, adik orang tua korban, tetangga dan beberapa temannya.

“Salah satu teman dekatnya sempat ditanya usai ujian mengenai soal matematika. Dan dijawab ada satu pertanyaan yang susah sekali.

Korban ini termasuk aktif di olahraga karate dan basket, anaknya memang nekatan bahkan sempat punya beberapa pacar.”ujarnya.

Sebelum nekat gantung diri, dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi, korban sampai di rumah sempat bermain dengan adiknya di lantai atas. Ketika ibunya berencana memanggil dia makan siang, dilihat korban dalam posisi tergantung.  JAK-EB-MB

5/8/2014 10:34:23 AM

POLITIKA

EDISI 80  Th. IV  11 - 24 Mei 2014

14

Ketut Suwandhi

Bali Anggarkan Dana Wajib Belajar 12 Tahun DPRD Provinsi Bali berencana menganggarkan dana wajib belajar selama 12 tahun mulai sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. “Kami akan menganggarkan dana dari APBD untuk tingkat SMA, sehingga proses belajar mengajar akan lebih lancar dan siswa miskin bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan tersebut,” kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali Ketut Suwandhi di Denpasar, Selasa (6/5).

Saat ini pemerintah pusat sudah menganggarkan program pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD-SMP). Tetapi di Bali sendiri akan mencoba menganggarkan dana untuk program wajar 12 tahun. “Program ini perlu didukung oleh semua pihak dalam upaya menyiapkan generasi penerus yang lebih andal dalam era globalisasi dan pasar bebas mulai tahun 2015,” kata politikus Partai Golkar Bali.

Suwandhi lebih lanjut mengatakan era globalisasi dan menyambut pasar bebas agar bisa bersaing, maka langkah yang tepat adalah mempersiapkan tenaga andal. “Untuk bisa menjadi tenaga andal, maka sumber daya manusia di Indonesia harus dibekali pendidikan memadai dengan pendidikan yang berkualitas serta dibekali keterampilan,” ujarnya.

Hal senada dikemukakan bahwa anggota DPRD Bali Tutik Kusuma Wardani pendidikan di Indonesia, khususnya di Bali perlu ditingkatkan, mulai dari SD hingga SMA. “Pendidikan menjadi kunci utama dalam memajukan bangsa dan negara. Tanpa pendidikan yang memadai bagaimana SDM kita bisa bersaing?” katanya.

Dikatakan jenjang pendidikan tidak ada batasnya, akan tetapi dari pihak pemerintah daerah harus memperhatikan masyarakat yang memiliki kemampuan bisa bersaing.

“Pemerintah daerah harus memperhatikan kondisi dan nasib generasi muda agar bisa melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi. Saat ini persaingan di dunia akan terus semakin ketat. Untuk mengimbangi itu adalah dengan proses pendidikan yang memadai,” katanya.  AN-MB

 Buka OGP, SBY Sanjung Media Sosial

Harus Siap Terima Kritik

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka pertemuan Konferensi Open Government Partnership (OGP) kawasan Asia Pasifik di Nusa Dua, Bali.

Pada kesempatan itu, Yudhyono menyanjung bagaimana media social mampu menjadi alat komunikasi efektif dalam pengelolaan Negara.

MENURUTNYA, keterbukaan, tranparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam konteks pembangunan menunjukkan kemajuan. Open budget indeks tahun 2012 mengalami kenaikan sehingga Indonesia menjadi yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara.

Keterbukaan, sambung Yudhoyono, dapat diakses melalui internet. “Data pemerintahan yang bisa diakses. Tentu ini mempercepat tujuan pembangunan yang berkelanjutan,” kata Yudhoyono di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali, Selasa (6/5).

Menurutnya, melalui forum OGP keterbukaan pemerintah, dalam hal ini kementerian dan birokrasi tengah diuji. Selain itu, perkembangan teknologi informasi, di mana terjadi lalu lintas komunikasi dua arah, semakin mempercepat penanganan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. “Teknologi informasi lalu lintas dua arah, termasuk media social mempersempit waktu keluhan dan aspirasi. Dia menjadi solusi

untuk masukan dari warga,” sebut Presiden.

Yudhoyono sendiri mengaku semakin mem membuka diri terhadap keluhan dan kritik yang disampaikan warga masyarakat. Salah satunya dengan membuka diri dengan PO BOX dan layanan SMS. “Saya telah menerima 100 ribu surat, 3,5 juta SMS. Lalu 5 juta pada Twitter, 2,6 juta teman di Facebook,” sebutnya.

Yudhoyono merupakan pemimpin Negara kedua yang membuka diri melalui layanan demikian. Menurutnya, bergabung di media sosial harus siap terhadap kritik yang disampaikan secara langsung. Namun, melalui media sosial juga pemimpin akan menjadi dekat dengan rakyatnya.

Mendukung ataupun tidak.

“Bergabung dengan media sosial harus siap menerima kritikan dan masukan. Namun, mendukung ataupun tidak, pasti akan lebih dekat.

Semua berkontribusi positif pada pengelolaan sosial dan stabilitas politik dan kesejahteraan,” imbuhnya. JAK-MB

Legislator Dorong Pemprov Bali Ajukan Anggaran RS ANGGOTA DPRD Bali Wayan Tagel Arjana mendorong pemerintah provinsi setempat untuk kembali mengajukan anggaran rencana pembangunan rumah sakit bertaraf internasional. “Pemerintah Provinsi Bali harus memiliki rumah sakit internasional sebab Pulau Dewata merupakan tujuan wisata dunia,” katanya di Denpasar, Selasa (6/5).

Ia berharap dengan rencana pembangunan rumah sakit umum bertaraf internasional itu kunjungan akan terus meningkat.

Sembari melakukan ‘check up’ misalnya, pasien juga berwisata. Namun juga menyediakan untuk keperluan masyarakat Bali dalam upaya mendukung Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM).

“Saya berharap dengan dibangunnya fasilitas rumah sakit bertaraf internasional, masyarakat umum yang menggunakan kartu JKBM juga bisa terlayani, sehingga dana yang dialokasikan untuk JKBM itu kembali kepada kas daerah,” ujarnya.

Tagel Arjana mengemukakan bahwa kalau dari perencanaan rumah sakit sudah sempat dibahas dan dianggarkan dalam APBD Bali. Namun karena perlu kajian dan gambar detail pembangunan sehingga sampai sekarang belum ada tindaklanjutnya. Rencananya bangunan rumah sakit bertaraf internasional tersebut berada di kawasan Sanur, Kota Denpasar, dengan menggunakan lahan aset Provinsi Bali.

Dia menambahkkan bahwa wacana

untuk pembanguan rumah sakit internasional tersebut sempat mencuat sekitar dua tahun terakhir, namun belakangan ini kembali meredup, sehingga untuk anggaran APBD Induk tidak ada penganggaran untuk rumah sakit internasional itu.

Menurut Tagel Arjana, masyarakat Bali sangat mengharapkan dibangunnya rumah sakit internasional itu, tetapi juga membangun fasilitas pada kelas menengah ke bawah atau yang menggunakan kartu JKBM. “Jika ini terwujud, maka masyarakat yang menggunakan JKBM akan diringankan oleh pasien menengah ke atas. Ini sebagai bentuk kompensasi (sharing), yang kaya membantu yang miskin,” katanya.  AN-MB

PDIP Raih 12 Kursi di Denpasar

I Gede Jhon Dharmawan PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meraih 12 kursi untuk DPRD setempat periode 2014-2019 sekaligus sebagai partai politik pemenang pemilu legislatif. “Raihan suara PDIP tertinggi.

Disusul oleh Partai Golkar dengan delapan kursi, Partai Demokrat enam kursi, Partai

metro_80.indd 14

Gerindra lima kursi, Hanura empat kursi, PKS tiga kursi, dan Partai Nasdem satu kursi,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar I Gede Jhon Dharmawan, Selasa (6/5).

Menurut dia, hasil tersebut dilihat dari rapat pleno KPU Provinsi Bali beberapa waktu yang lalu. Terkait dengan bersamaan jadwal pengumuman dan penetapan anggota Dewan terpilih antara KPU Kota Denpasar dan KPU Provinsi Bali pada tanggal 12 Mei 2014, Jhon menganggap tidak ada masalah “KPU Denpasar hanya menetapkan DPRD Kota Denpasar, KPU provinsi menetapkan DPRD Provinsi Bali, dan KPU

pusat menetapkan DPR dan DPD” ujarnya.

Untuk pengumuman dan penetapan tersebut, KPU Denpasar telah berkirim surat kepada pimpinan partai politik dan menembuskannya kepada calon yang terpilih serta saksi partai. “Kami akan sebarkan surat undangannya,” katanya. Jhon menerangkan, KPU pusat akan melakukan penetapan anggota legislatif terpilih pada tanggal 9 Mei 2014. Sementara di tingkat daerah khususnya Bali, KPU Provinsi memberikan waktu antara tanggal 11-13 Mei 2014.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Bali Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengaku sudah berkoordinasi dengan KPU kabupaten/

kota untuk penetapan di delapan kabupaten/ kota akan digelar bersamaan tanggalnya dengan penetapan di tingkat provinsi, hanya Kabupaten Bangli pada 11 Mei 2014.

“Kami menyarankan pleno penetapan tidak dilaksanakan pada tanggal terakhir yang dijadwalkan atau pada 13 Mei 2014 agar dapat mengantisipasi jika ada kekurangan dan masih ada waktu untuk melakukan perbaikan,” ujarnya.

Untuk pleno penetapan caleg terpilih tingkat DPRD Provinsi Bali akan digelar di Sekretariat KPU Provinsi Bali, Jalan Cok Agung Tresna, Denpasar. Di DPRD Provinsi Bali tersedia 55 kursi.  AN-MB

5/8/2014 10:34:24 AM

ENTERTAINMEN

Th. IV 11 - 24 Mei 2014 15

EDISI 80 



IDI Desak KPID Bali Hentikan Iklan Pengobatan Menyesatkan IKATAN Dokter Indonesia (IDI) Bali mendesak Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali untuk menghentikan siaran iklan pengobatan alternatif di lembaga penyiaran di Bali. Siaran iklan pengobatan alternatif selama ini sangat marak dan cenderung menyesatkan bagi masyarakat. Desakan tersebut disampaikan Sekretaris IDI Bali dr. I Made Sudarmaja dalam rapat koordinasi pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer di Sanur pada Selasa pagi (6/5/2014).

Sudarmaja mengatakan jika iklan pengobatan alternatif yang menyesatkan di lembaga penyiaran tetap dibiarkan maka kondisi tersebut akan sangat membahayakan bagi masyarakat awam. Jangan sampai masyarakat tertipu dengan iklan pengobatan yang menyesatkan.

Menurut Sudarmaja, jika KPID Bali mampu menindak tegas satu atau dua iklan pengobatan saja sudah cukup bagus. Masyarakat akan terselamatkan dari iklan pengobatan yang menyesatkan. “Paling tidak ada usaha untuk menyelamatkan masyarakat, pahalanya cukup bagus bagi KPID Bali.”

Menanggapi desakan tersebut, Komisioner KPID Bali I Nengah Muliarta mengapresiasi desakan IDI Bali. namun permasalahanya KPI hanya berwenang menegur lembaga penyiarannya saja. Sedangkan jasa pengobatan alternatifnya merupakan wewenang dinas kesehatan, karena izin prakteknya ada di dinas kabupaten/kota.

Kasus lainnya adalah ketika iklan pengobatan dihentikan di satu lembaga penyiaran maka akan pindah ke lembaga penyiaran lainnya. “Makanya dinas kesehatan harus tegas menertibkan atau melakukan pembinaan terhadap jasa pengobatan alternatif” Kata I Nengah Muliarta.

Menurut Muliarta, KPID Bali paling jauh hanya bisa menanyakan apakah pengobatan alternatif tersebut telah mendapat izin dari instansi berwenang. Kalau sudah memiliki izin maka tidak ada Larangan untuk berpromosi.

“Yang kita tidak tahu kemudian apakah izinya asli atau abal-abal, nah itu diluar kewenangan kami” ujarnya.  MUL-MB

 Gita Harmoni Pramusti Bali

Introspeksi Harmonisasi Dasa Warsa Kebersamaan

Tak terasa sudah sepuluh tahun wadah Pramusti Bali digagas dan telah dibentuk bersama sejak 30 Juni 2004 silam oleh para kalangan artis, musisi, pencipta lagu, dan insan seni Bali. Tepat tahun ini sudah sepuluh tahun menjadi momentum evaluasi dan introspeksi kebersamaan dalam berbagi dan menjaga industri kreatif musik di Bali.

DI TENGAH suasana gejolak kebatinan yang sangat beragam dari para anggotanya Pramusti Bali menyongsong perayaan dasa warsa kebersamaan dengan menggelar acara yang mengangkat tema Gita Harmoni di lapangan TVRI Bali, Renon Denpasar, Minggu (4/5) malam. Kegiatan ini dimeriahkan aksi kocak dari grup lawak Bali, Rare Kual, dan alunan seruling dari Agus Teja Santosa, serta diselingi penampilan Gede Kurniawan dkk, serta didukung oleh penampilan grup band lainnya.

Tak hanya itu, kegiatan yang dipandu oleh Dek Jun Bintang dan Keyza ini pun sempat diwarnai aksi jamming session yang melibatkan sejumlah artis anggota Pramusti Bali seperti Eka Badeng, Gus Mantra, Lanang Mr. Botak, Ketut Warna, dan lainnya, serta dilengkapi paduan suara Mars Pramusti

Bali. Suasana terasa semakin hangat dalam keakraban dengan diselingi makan nasi jinggo bersama sambil duduk lesehan di atas rumput hijau.

Dalam kesempatan itu, juga diadakan penerimaan pendaftaran anggota baru serta bagi-bagi baju kaos gratis warna putih bertuliskan Gita Harmoni: Harmonisasi Dasa Warsa Kebersamaan. Tak lupa pula, Rudolf Dehtu, mantan manager grup band SID, yang juga pegiat musik sempat menawarkan kerjasama kepada anggota Pramusti Bali untuk berjualan lagu karya ciptanya di dunia internet seperti i-tone, dengan syarat dan ketentuan khusus tentunya.

Menariknya, kegiatan ini juga sekaligus sebagai rapat akbar untuk menyampaikan informasi tentang beragam program Pramusti Bali ke depannya. Terlebih lagi, acara ini memang sengaja dikemas

dari, oleh dan untuk anggota Pramusti Bali. “Kiranya, dapat mendorong satu upaya melakukan harmonisasi antara sikap paripolah, laku kita (anggota Pramusti Bali) dalam berkarya dan bersosialisasi dengan senyuman, serta nada dan balutan komposisi keriangan,” ujar Bagus Mantra, selaku Ketua Panitia Gita Harmoni.

Sementara itu, Ketua Pramusti Bali, I Gusti Ngurah Murthana, yang akrab disapa Rahman mengatakan bahwa Gita Harmoni sebagai kegiatan menyosong perayaan dasa warsa Pramusti Bali yang jatuh pada 30 Juni 2014 nanti. Kegiatan ini sekaligus sebagai ajang evaluasi dan introspeksi diri untuk memantapkan semangat kebersamaan dalam melestarikan dan mengembangkan industri musik di Bali ke depannya.

Diakuinya, yang paling mendesak adalah mempersiapkan diri untuk tampil di ajang Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-36 tahun ini. Di mana Pramusti Bali akan tampil dengan garapan Drama Musikal Mahabrata pada 4 Juli 2014 nanti. Selain itu, Pramusti Bali juga dipercaya untuk mengisi acara pagelaran budaya pada 9 Agustus 2014.  WB-MB

Sandia Gita Akan Meriahkan PKB ke-36 Tahun DALAM Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-36 tahun 2014 ini, Kota Denpasar akan tampilkan Sandia Gita, yakni salah satu seni kerawitan yang mengambil inspirasi dari bentuk paduan suara. Namun sebelum Sekaa Kesenian Taman Penasar Gong Kebyar Anak-anak, Wanita dan Dewasa Kota Denpasar menampilkan Sandia Gita dalam ajang PKB mendatang, terlebih dahulu di tampilkan dan dilakukan pembinaan di Wantilan Pura Penataran Agung Penatih.

Penampilan Duta Seni Kota Denpasar ini disaksikan oleh Wakil Walikota Denpasar IGN Jaya Negara didampingi Sekda kota Denpasar AAN Rai Iswara, Asisten II Setda Kota Denpasar Wayan Gunawan dan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Made Mudra.

Ketua Pembina Seni dan Budaya

metro_80.indd 15

Kota Denpasar sekaligus Koordinator Pegelaran Parade atau Lomba I Nyoman Astita mengatakan, pembinaan Tim Propinsi bertujuan untuk melihat kesiapan masing-masing sekaa dan menyesuaikan kriteria yang telah ditentukan. Tidak hanya itu, pembinaan ini juga untuk melihat dari kesiapan materi, agar garapan yang disajikan harus sesuai dengan tema yakni

‘‘Kerta Masa”, yang artinya keharmonisan menuju kesejahteraan. “Saya harapkan hasil yang digarap mencerminkan tematema yang telah ditentukan,” ujar Astita belum lama ini.

Lebih lanjut dikatakan, dalam PKB ke-36 mendatang, Sekaa Kesenian Taman Penasar Gong Kebyar Anak-anak, Wanita dan Dewasa Kota Denpasar yang tampil diantaranya dari Sekaa Gong Kebyar Dewasa Waja Suara Br Wangaya Kajara, Sekaa Gong Kebyar Anak-anak Cipta Dharma Kartiwa dari Br. Paang Kelod dan Sekaa Gong Kebyar Wanita Remaja Putri Wahana Gurnita. Dalam kesempatan juga diserahkan bantuan pembinaan kepada Sekaa yang akan tampil di PKB ke-36 mendatang.

Astita menambahkan, selama ini Duta Kota Denpasar tidak pernah mengece-

wakan. Meskipun demikian Astita tetap mengharapkan agar sekaa yang akan tampil di PKB bisa semaksimal dan menampilkan yang terbaik. “Untuk itu pihaknya selalu memberikan pembinaan kepada sekaa yang tampil secara kontiyu agar tidak ada kesenjangan.

Sementara, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Made Mudra mengatakan, pembinaan Tim Provinsi ini adalah untuk melihat kesiapan semua sekaa. Untuk PKB kali ini Pemerintah Kota Denpasar juga memberikan kesempatan kepada anak-anak Paud dan lanjut usia untuk ikut memeriahkan PKB. “Partisipasi masyarakat sangat besar, sehingga Pemerintah Kota Depasar mendukung kegiatan itu,” katanya.

Menurutnya, gong kebyar wanita remaja putri itu juga hasil pembinan Dinas Kebudayaan saat libur sekolah. Dari sana pihanya mendapat inisiatif agar melakukan pembinaan berlanjutan.  SIA-MB

5/8/2014 10:34:25 AM

LIFESTYLE

EDISI 80  Th. IV  11 - 24 Mei 2014

16

 PRENAGEN Pregnancy Educational Journey di Bali

Libatkan 1000 Calon Ayah dan Ibu PRENAGEN Pregnancy Educational Journey yang digelar di Hotel Aston, Denpasar Minggu (4/5) berlangsung meriah dengan melibatkan 1000 calon ayah dan ibu. Acara tersebut adalah acara lanjutan yang pernah digelar di Bandung dan Semarang. Acara tersebut bagi calon ibu dan ayah di Denpasar Bali ini memiliki makna tersendiri bagi peserta.

Selain ada acara Talkshow dengan melibatkan para pakar dan ahli kandungan, juga diisi dengan senam bayi dan senam ibu hamil.

ACARA yang digelar di Denpasar ini adalah mengulang kesuksesan yang diraih ditahun 2011-2013. Menurut Sylvia L Gunawan, Business Unit Head Nutrition of Woman kegiatan “PRENAGEN Pregnancy Educational Journey” diperuntukan bagi para calon orang tua di berbagai kota di Indonesia.

Kota pertama yang dipilih sebagai tempat pelaksanaan event PRENAGEN Pregnancy Educational Journey adalah Bandung, diadakan di Trans Luxury Hotel pada tanggal 13 April 2013, Pukul. 08.00-12.30 WIB. Acara ini, kata dia memang dikemas secara santai dan penuh kekeluargaan.

Ada banyak aktivitas yang bisa diikuti oleh para calon orang tua dalam acara tersebut. Misalnya, Interactive Talkshow dengan tema Periode Emas Siapkan Anak ke Masa Depan bersama dr. Boy Abidin, SpOG & Ibu Irene F. Mongkar – Pakar Stimulasi Anak Senam PRENAGEN Belly Dance yang bermanfaat untuk memperlancar proses kelahiran.

Ada ruang dan tempat konsultasi kehamilan & menyusui bersama pakar kesehatan. Selain aktivitas tersebut, da juga PRENAGEN store, PRENAGEN digital information corner, Foto booth dan masih banyak aktivitas menarik lainya.

Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kampanye “PRENAGEN sebagai The Caring Expert in Every Motherhood Journey” di tahun 2014. PRENAGEN sebagai ahlinya nutrisi kehamilan dan me-

nyusui ingin selalu menjadi “sahabat terbaik”, menemani para calon orang tua dalam menjalankan peranya, dan memberikan edukasi secara berkelanjutan.

Menurut dr. Boy Abidin, SpOG, dalam proses tumbuh dan berkembangnya sang buah hati yang dimulai sejak bertemunya sel telur dan sel sperma kemudian berkembang menjadi embrio dan kemudian menjadi janin sudah dimulai pertumbuhan sel-sel otak ini dikenal dengan Periode Emas, periode dimana bila terlewat tidak bisa diputar balik.

Dikatakan, penelitian menunjukan bahwa jika jumlah sel otak yang tepat tidak berkembang di masa ini, kekurangan secara permanen dapat terjadi. “Oleh karena itu, masa periode emas pertumbuhan otak adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi otak anak untuk berkembang sesuai dengan potensinya,” kata Boy Abidin.

Lebih lanjut dijelaskan, bahawa pada periode emas ini pertumbuhan sel-sel otak sangat memerlukan unsur gizi yang cukup dan berkualitas, stimulasi yang optimal dan eliminasi faktor-faktor lingkungan yang dapat mengganggu optimalnya tumbuh kembang anak. Periode emas merupakan saat yang tepat bagi calon orang tua untuk mengajarkan kepada bayinya mengenai segala hal tentang kehidupan meskipun sifatnya masih terbatas. Untuk mengoptimalkan perkembangan otaknya di periode emas, para calon orang tua perlu memberikan nutrisi otaknya

Siylvia L Gunawan, Irene F. Mongkar (Pakar Stimulasi Anak) dan dr. Boy Abidin, SpOG dan memberikan stimulus yang berasal dari lingkungan terutama orang tua.

Selain itu, PRENAGEN juga ingin memberikan apresiasi kepada jutaan ibu hamil yang sudah memilih PRENAGEN melalui kegiatan PRENAGEN Pregnancy Educational Journey ini. Selain pembekalan ilmu penting untuk menjadi orang tua, khususnya seorang ibu, agar tetap fit dan aktif di usia kehamilanya disarankan untuk melakukan olahraga teratur 3 kali seminggu sejak usia kehamilan 5-6 bulan. Olahraga yang bisa diikuti seperti senam hamil, yoga, pilates, atau belly dance.

Dikatakan, belly dance berasal dari Timur Tengah dan kini tarian tersebut populer dilakukan ibu hamil. Belly dance merupakan olahraga yang fun dan banyak manfaatnya seperti menguatkan otot panggul, otot perut, menenangkan tubuh, memperbaiki postur , dan mempermudah proses kelahiran.

Untuk menjadi fit & aktif disaat kehamilan harus dibarengi dengan asupan nutrisi yang memiliki peranan penting untuk ibu dan janin.

Rangkaian produk PRENA-

GEN dirancang khusus dan terlengkap, diperuntukan mulai dari persiapan kehamilan, hamil dengan mual dan muntah, hamil, sampai menyusui. Kini PRENAGEN hadir dengan formula baru PRENAGEN BIOFE, rangkaian nutrisi lengkap yang mengandung zat besi, asam float, kalsium, inulin serta vitamin dan mineral yang penting untuk ibu dan membantu tumbuh kembang janin.

Kandungan zat besi telah melalui proses mikroenkapsulasi yang mana ukuranya 3x lipat lebih kecil sehingga lebih cepat diserap tubuh dan rasanya lebih enak.

Sementara itu, Managing Director PT Kalbe Ongkie Tedjasurja mengatakan, dari Kalbe mempunyai salah satu produk yaitu Prenagen. Di mana dalam kesempatan ini pihaknya mengadakan event yaitu Prenagen Education.

“Kami dari Kalbe berharap dengan adanya event ini, ibu-ibu memberikan nutrisi terbaik pada masa kehamilan dan menyusui,” katanya seraya menambahkan pihak Kalbe sudah 30 tahun ada di Indonesia dalam memberikan nutrisi kepada masyarakat Indonesia.

Ditambahkan sejalan dengan program ini, kita harapkan dari Kalbe bisa membantu pemerintah dalam program untuk Indonesia yang lebih sehat. Diharapkan dengan program ini bisa mengecilkan angka kemtian ibu dan anak di Indoesia. “Kita melihat dari pemberian nutrisi yang baik pada masa kehamilan dan masa menyusui di mana 1000 hari pertama itu sangat menentukan bagi pertumbuhan janin yang ada. Dan, ini merupakan periode yang sangat perlu diperhatikan. Ini merupakan inti bagaimana kehidupan anak ini ke depan. Dan, inilah diharapkan sejalan dengan slogan kita yakni untuk memberi inovasi kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, kita juga mensupport kegiatan yang akan berlangsung di 10 kota di Indonesia.

Denny Gunawan Head of Corporate Media Relation Kalbe mengatakan, PRENAGEN Pregnancy Educational Journey akan digelar di 10 kota di Indonesia. Kegiatan di Bali ini merupakan kelanjutan dari kegiatan Prenagen Education di Bandung dan Semarang. Di masing masing kota kegiatan ini melibatkan 1000 calon ibu dan ayah.  SUT-MB

TIPS SENAM HAMIL DI RUMAH -

-

Duduk sila dengan menegakkan punggung, letakkan tangan di atas kaki seperti orang yang sedang bersemedi. Duduk dalam posisi ini untuk beberapa saat dengan mengatur pernafasan. Gerakan ini bisa dilakukan di atas matras, karpet, tikar, atau alas untuk duduk yang lembut lainnya.

Duduk di atas alas lembut (matras, karpet, dll) dengan merenggangkan kedua kaki lurus ke depan. Lalu condongkan tubuh ke belakang dan bertumpu pada siku lengan yang diletakan di lantai. Lakukan gerakkan telapak kaki dengan menegakkan lalu mengarahkan-

-

nya ke bawah hingga posisinya lurus dengan lutut. Gerakkan lainnya yaitu menggerakkan telapak kaki ke samping, lalu tegakkan lurus, ke samping lagi, ulangi gerakan ini sampai merasa cukup.

Berada dalam posisi tidur dengan satu bantal meyangga kepala, lalu angkat kedua lutut kaki menjadi seperti posisi melahirkan. Tarik nafas sedalam-dalamnya lewat mulut, tahan, dan mengejan atau ngeden (seperti saat sedang buang air besar). Jika merasa nafas sudah mau habis, keluarkan lalu tarik nafas kembali, dan ulangi proses ini. 

KOPERASI INDONESIA Jl. Mahoni, Semarapura Kelod Telp/Fax (0366) 22705

metro_80.indd 16

BADAN HUKUM NO. 29/BH/PAD/KWK.22/III/1996 Tanggal : 13 Maret 1996

5/8/2014 10:34:26 AM