Tabel 22. Analisis Pengaruh Stakeholder Rencana Zona Sendang Maerakoco

Bagi hasil menurut terminologi asing dikenal dengan profit sharing. Profit sharing dalam ekonomi diartikan pembagian laba. Dengan demikian, bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana. Dalam pembangunan, sudah sewajarnya terdapat keterlibatan stakeholder. Keterlibatan stakeholder kemudian dapat mendukung proses pembangunan melalui investasi dana terhadap proyek yang akan dibangun. Tentunya, stakeholder tidak serta – merta memperoleh keuntungan penuh, melainkan harus membagi hasil dengan pemilik lahan sehingga ada hubungan timbal balik antara penyedia lahan (masyarakat) dan investor (stakeholder).

Menurut Stand Akuntasi Pemerintah (SAP), aset adalah sumberdaya yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah, dan dapat diukur dalam satuan uang, termasuk di dalamnya sumberdaya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber –sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam hal ini, beberapa aset yang terdapat di kawasan perancangan adalah lahan yang digunakan untuk rumah masyarakat serta lahan yang digunakan untuk obyek wisata, seperti Makam Sunan Pandanaran dan Masjid Golo. Status kepemilikan aset yang ada di kawasan perancangan jelas, karena pemilik lahan adalah masyarakat dan pemerintah setempat, sehingga memudahkan dalam proses pembangunan dan kerjasama dengan stakeholder terkait.

Untuk mendukung proses pembangunan, keterlibatan stakeholder tentu dibutuhkan. Dalam hal ini, keterlibatan stakeholder dapat dilihat dari investasi yang dilakukan serta kepemilikan asset sebagai salah satu produk dalam proses perencanaan. Privatisasi / swastanisasi asset kemudian perlu dilakukan agar dapat memberikan timbal balik terhadap keterlibatan stakeholder. Kebijakan privatisasi merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengalihkan Sebagian atau keseluruhan asset yang dimiliki negara kepada pihak swasta.

Beberapa kasus Swastanisasi asset di Kawasan perancangan terlihat di beberapa obyek, salah satunya adalah asset permukiman. Asset permukiman terdiri dari beberapa lahan, termasuk lahan yang digunakan masyarakat untuk membangun rumah. Dalam hal ini, pihak swasta kemudian akan mengambil alih Sebagian lahan untuk dikembangkan sebagai penginapan yang kemudian akan menghasilkan keuntungan, yang sesuai dengan konsep BOO sebagai konsep manajemen pengelolaan di Kawasan perancangan. Di sisi lain, ada beberapa asset yang tidak dapat dialih tangankan, karena memang merupakan tanggungjawab dari pemerintah setempat. Beberapa contohnya adalah obyek wisata yang terdapat di Kawasan perancangan, seperti Makam Sunan Pandanaran dan Masjid Golo. Kedua asset ini merupakan obyek wisata utama di Kawasan perancangan, dan juga merupakan asset pemerintah setempat. Sehingga untuk keterlibatan stakeholder hanya sebatas dalam proses pembangunan, dan yang mengelola tetap masyarakat setempat sebagai tanggungjawab atas kepemilikan asset tersebut, sesuai dengan konsep PPCP sebagai konsep manajemen pengelolaan di Kawasan perancangan.

KawasanPerancangan harus dilakukan pengelolaan dengan melibatkan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta dan masyarakat. Setiap stakeholder memiliki peran serta saling mendukung dan berintegrasi dalam pembangunan dan pengelolaan kawasan perancangan “Paseban Heritage Tourism”. Stakeholder yang terlibat di kawasan perancangan diidentifikasi enam zona.

Tiap zona terdapat stakeholder eksisting dan rencana yang saling berkaitan dan memiliki perannya masing- masing baik peran dalam pengambilan keputusan (policy creator), peran mengkoordinasikan stakeholder yang terlibat (coordinator), peran memfasilitasi (facilitator), peran melakukan pelaksanaan kebijakan (implementor) dan yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar rencana berjalan sesuai sasaran (accelerator). Peran stakeholder dalam hal ini memiliki kepentingan dan pengaruh masing-masing terhadap pembangunan dan pengelolaan yang akan dilaksanakan.

Eksisting

Pada zona makam Sunan Pandanaran melibatkan 11 stakeholder pada kondisi eksisting dan 4 stakeholder rencana yang akan terlibat dalam proses pembangunan dan pengelolaan. Stakeholder yang memiliki kepentingan dan pengaruh tinggi saat ini berperan sebagai stakeholder kunci dimana mereka memiliki kewenangan legal dalam hal mengambil keputusan, yaitu Dinas Purbakala, Pemerintah Kabupaten Klaten, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Tabel 12. Analisis Pengaruh Stakeholder Eksisting Zona Makam Sunan Pandanaran

Pengaruh Rendah Pengaruh Tinggi

Kepentingan Rendah   Pemdes Paseban Masyarakat Desa Paseban

 Dinas Pariwisata  Kecamatan Bayat  Juru Kunci Makam Sunan

Kepentingan Tinggi BUMDes Desa Paseban  Dinas Purbakala  Pemerintah Kab. Klaten  Pemerintah Prov. Jawa

Tengah

Sumber : Hasil Analisis Kelompok B 2.1, 2019