Page 1

www.nusakhatulistiwa.com


Dari Redaksi Pembina Langgeng Sulistyono

Salam Nusa Khatulistiwa!

Wakil Pembina Agus R. Barnas

Redaksi kembali menghadirkan edisi November 2012 ke hadapan pembaca setia Nusa Khatulistiwa. Fokusnya berkaitan dengan sejarah perjuangan kemerdekaan, karena bulan November setiap tahun selalu diperingati dan dikenang sebagai kerelaan �Arek-arek Suroboyo� yang mempresentasikan kemajemukan bangsa untuk berkorban jiwa raga demi bangsa dan negara tercinta Indonesia. Sikap yang patut dan tetap relevan untuk diteladani dalam konteks kekinian demi terwujudnya cita-cita bersama.

Penanggung Jawab dan Pemimpin Umum Dadang Irawan Pemimpin Redaksi Sagom Tamboen Wakil Pemimpin Redaksi Beben Nurpadillah Dewan Redaksi Heru Winarko Harsanto Adi DFO. Tambunan Rahardjo Mustadjab Redaksi Pelaksana Yuwono Saputra Gatot Yoga P. Aditya Nur Fahmi Fotografer Zaenuddin Sekretaris/Tata Usaha Lisya Laela Endang S Bendahara Khaerul Alam Distribusi Agus T. Moro Usman Sahuri Saryanto

Kerjasama di kawasan Asia Tenggara, terutama menyangkut pilar politik dan keamanan merupakan aspek penting yang perlu senantiasa menjadi perhatian Indonesia. Mengingat peran strategis Indonesia yang sudah mendapat pengakuan dari negara-negara sekawasan, maka KTT ASEAN ke-21 menjadi sorotan khusus redaksi bulan ini. Seperti edisi-edisi sebelumnya, redaksi tidak lupa menyuguhkan Agenda, Cakrawala, Luar Negeri, Destinasi, Klinik, Diary SIKIB, Lensa Peristiwa dan lain-lain. Selamat membaca.

Redaksi.

Desain Grafis/Layout Pro Cakrawala Percetakan Pro Cakrawala Isi diluar tanggung jawab percetakan

Nusa Khatulistiwa

Nusa Khatulistiwa

Wisma Antara Suite 206 Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17 Jakarta 10110 www.nusakhatulistiwa.com info@nusakhatulistiwa.com


Daftar Isi Fokus Implementasi Nilai-Nilai Kepahlawanan bagi Kemajuan Bangsa

4

Liputan Khusus Gelar Pahlawan Nasional bagi Sang Proklamator

8

Agenda Upacara Peringatan Hari Pahlawan di Tugu Pahlawan Surabaya

12

12 Kepala Negara Hadiri Bali Democracy Forum ke-5

14

Menko Polhukam Pimpin Delegasi RI Pada Pertemuan APSC ke-8 di Kamboja Pertemuan Menko Polhukam dengan Kepala Perwakilan RI di Kawasan Amerika

16

Sampul

18

Implementasi Nilai-Nilai Kepahlawanan Bagi Kemajuan Bangsa

Edisi 7/ November 2012

Cakrawala Membangun Confidence Building Measures (CBMs) ASEAN

21

Untuk Kalangan Sendiri, Tidak Untuk Diperjualbelikan

Luar Negeri Buku Putih “Australia in the Asian Century�

26

Opini Law As Culture

30

9

Varia Kedeputian

Pemantauan Program Pendayagunaan Aparatur Di Provinsi Sulawesi Utara

34

Teropong Eksotisme Budaya Sunda

37

Destinasi Wisata Kota Tua di Surabaya

19

42

Diary SIKIB Acara Bersih-Bersih di Banjir Kanal Timur

Kolom

Ketika Panggung Pelajar Beralih Ke Jalan

Klinik

44 46

Nanas Buah Tropis Kaya Manfaat

47

Lensa Peristiwa

49

39


FOKUS

FOKUS

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN BAGI KEMAJUAN BANGSA

P

eringatan Hari Pahlawan menjadi wahana refleksi bagi setiap anak bangsa bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai kepahlawanan dan patriotisme dalam konteks kekinian. Pengalaman bangsa Indonesia yang sarat akan pahit getirnya penindasan, diskriminasi dan eksploitasi di masa lalu yang menyulut perlawanan rakyat yang sangat massive di berbagai wilayah, memang layak untuk dikenang. Salah satu di antaranya, Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya yang menjadi monumen abadi semangat kepahlawanan dan perjuangan tak kenal menyerah para pendahulu kita yang terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Heroisme “arek-arek Suroboyo� menginspirasi perjuangan rakyat mengusir

4

penjajah di berbagai pelosok tanah air yang kemudian ditahbiskan sebagai simbol nasional perlawanan terhadap kolonialisme dan kita kenal sebagai Hari Pahlawan. Namun demikian, hidup tidaklah boleh terus surut ke masa silam, karena kehidupan senantiasa bergerak maju mengikuti dinamika kekinian. Semangat bela negara sebagaimana ditunjukkan oleh para pahlawan terdahulu, harus diejawantahkan dalam wujud karya nyata melalui inovasi dan kreasi yang dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa, peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Semangat kepahlawanan dan kerelaan berkorban sebagaimana digelorakan para pendahulu

Nusa Khatulistiwa November 2012


FOKUS

kita, haruslah terus menjadi sumber inspirasi untuk memajukan perikehidupan rakyat Indonesia, sejajar dengan bangsa-bangsa maju di berbagai belahan dunia. Manusia tidaklah hidup sekadar untuk memerangi keburukan seperti penjajahan, penindasan dan kebodohan. Lebih dari itu, manusia hidup dengan tujuan yang mulia, menghadirkan kebaikan dan kesejahteraan bagi sesamanya. Dalam konteks ini, patriotisme dan heroisme di masa kini haruslah diarahkan bukan sekedar membebaskan dan memerdekakan bangsa dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Semua itu masih tetap penting dan relevan, serta menjadi bagian besar dalam agenda pembangunan bangsa kita. Namun kini, semangat kepahlawanan perlu diimplementasikan terutama bagi perjuangan tak kenal menyerah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat, serta kemerdekaan atas belenggu korupsi, diskriminasi, tindakan anarkis, dan ekstremisme serta terorisme. Dinamika kehidupan masyarakat akhir-akhir ini senantiasa diwarnai dengan konflik kepentingan yang menjadi keprihatinan bersama. Persoalan yang sesungguhnya bisa diselesaikan dengan segera melalui semangat persatuan dan kesatuan, dapat memicu timbulnya persoalan besar yang berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, sebagai akibat lunturnya persatuan dan kesatuan atau merosotnya rasa nasionalisme.

Oleh karena itu, jiwa dan semangat patriotisme serta rasa persatuan dan kesatuan sebagaimana telah ditunjukkan oleh para pejuang bangsa terdahulu, harus terus dihidupkan dan diteladani dalam satu derap langkah bersama yang disesuaikan dengan dinamika kekinian untuk membangun negeri yang kita cintai ini. Kita semua harus bersyukur telah menikmati kemerdekaan dan pembangunan yang luar biasa. Semua ini tidak lepas dari perjuangan tanpa pamrih para pendahulu kita yang rela mengorbankan jiwa dan raganya bagi bangsa dan negara. Jasa dan pengorbanan para pahlawan harus terus menjadi inspirasi, harus terus menjadi semangat dan pendorong bagi generasi kini untuk berbakti bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini.

Nusa Khatulistiwa November 2012

5


FOKUS

foto | simply norma

foto | jaringnews.com

foto | kompasiana.com

foto | kompasiana.

Implementasi semangat kepahlawanan dalam pembangunan Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk nomor empat terbesar di dunia, setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat yang pada tahun 2010 mencapai 237,6 juta jiwa atau bertambah 32,5 juta dari jumlah penduduk tahun 2000. Jumlah penduduk yang semakin besar ini tentu membawa tantangan sekaligus peluang untuk bekerja lebih keras dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan kesempatan kerja, menghilangkan kemiskinan, meningkatkan pendidikan dan kesehatan, kualitas infrastruktur, serta pelayanan publik. foto | bloomberg.com

6

Nusa Khatulistiwa November 2012


FOKUS

foto | merdeka.com

Pemerintah senantiasa berkomitmen menyelenggarakan pembangunan nasional yang berkesinambungan demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Diakui bahwa hasil-hasil pembangunan masih belum dapat memuaskan semua pihak. Masih ada target-target pembangunan yang belum tercapai. Untuk itu, dibutuhkan kerja bersama secara sinergis seluruh komponen bangsa untuk percepatan atau akselerasi pembangunan agar hasilnya segera dapat dirasakan oleh masyarakat.

Namun akselerasi tersebut hanya mungkin jika dilakukan dalam satu keterpaduan upaya dan kerja keras pemerintah yang manunggal dengan rakyatnya dengan dijiwai semangat kepahlawanan yang tak kenal menyerah. Semangat kepahlawanan itu harus tetap hidup di tengah beratnya tantangan yang kita hadapi, di tengah-tengah pusaran arus globalisasi yang dapat melemahkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan kita (RED).

Nusa Khatulistiwa November 2012

7


LIPUTAN KHUSUS

LIPUTAN KHUSUS

Acara Penganugerahan Gelar Pahlawan Foto | Rusman Setpres

GELAR PAHLAWAN NASIONAL BAGI SANG PROKLAMATOR

M

enjelang peringatan Hari Pahlawan setiap tahun, pemerintah RI sebagaimana biasanya menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada putra-putra terbaik bangsa yang telah berjuang dengan gigih dan mendharmabhaktikan hidupnya bagi bangsa dan negara, baik pada era pergerakan kemerdekaan, revolusi fisik, dan pasca kemerdekaan. Momentum tahunan Peringatan Hari Pahlawan terasa sangat istimewa di tahun 2012 ini, dengan dianugerahkannya gelar Pahlawan Nasional kepada Dwi Tunggal, Soekarno-Hatta oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Rabu (7/11/2012). Gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden dan Wakil Presiden Pertama RI tersebut diterima masing-masing oleh pihak keluarga Soekarno diwakili Guntur Soekarnoputra, dan Meutia Hatta mewakili keluarga Mohammad Hatta.

8

Keputusan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional bagi Bung Karno dan Bung Hatta tertuang dalam Keppres Nomor 83/TK/2012 bagi Bung Karno dan Keppres No 84/TK/2012 bagi Bung Hatta. Kedua Keppres tersebut ditandatangani Presiden Yudhoyono pada tanggal 7 November 2012. Rasanya tak perlu lagi diperdebatkan tentang apa istimewanya penganugerahan gelar Pahlawan Nasional bagi kedua Bapak Bangsa tersebut. Sebagaimana ditegaskan Presiden SBY dalam sambutannya, jelas bahwa jasa kedua tokoh tersebut melampaui semua imajinasi kita tentang kebesaran tokoh sejarah bangsa-bangsa. Bung Karno dan Bung Hatta adalah representasi ide tentang Indonesia yang besar, bersatu, adil dan makmur yang meneguhkan kemajemukan sebagai kekuatan, bukan kelemahan.

Nusa Khatulistiwa November 2012


LIPUTAN KHUSUS

Penyerahan Gelar Pahlawan Nasional Kepada Keluarga Alm Hatta Foto | Rusman Setpres

Nusa Khatulistiwa November 2012

9


LIPUTAN KHUSUS

10

Penyerahan Gelar Pahlawan Nasional Kepada Keluarga Alm Soekarno Foto | Rusman Setpres

Nusa Khatulistiwa November 2012


LIPUTAN KHUSUS

Di atas semua itu, Bung Karno dan Bung Hatta mewakili ide tentang negara yang berdaulat dan mandiri, negara yang kuat dan sekaligus menghormati kemanusiaan. Bung Karno dan Bung Hatta adalah simbol dan sumber inspirasi perjuangan bangsa Indonesia di seluruh pelosok negeri untuk merebut, membela dan mempertahankan kemerdekaan. Putri Wakil Presiden Pertama RI Mohammad Hatta, Meutia Hatta, mengatakan pihak keluarga Hatta menyambut positif penganugerahan gelar Pahlawan Nasional bagi Bung Hatta “Dari keluarga tentu senang sekali, saya kira rakyat Indonesia pasti ikut bangga, senang Bung Hatta akhirnya dapat gelar Pahlawan Nasional”, kata Mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut di Istana Negara, saat menghadiri upacara penganugerahan gelar. “Saya berterima kasih kepada Pak SBY dan para pemimpin lembaga negara”, kata Meutia. Pernyataan senada disampaikan pihak keluarga Bung Karno, Puan Maharani, cucu Presiden pertama RI, Soekarno yang juga merupakan Ketua Fraksi PDI Perjuangan, yang bersyukur karena pemerintah tak ragu lagi memberikan gelar pahlawan terhadap Bung Karno. “Pemberian gelar Pahlawan Nasional ini adalah salah satu pengakuan nyata terhadap jasa dan pengorbanan beliau untuk negara dan bangsa Indonesia”, ujarnya di Jakarta, Rabu 6 November 2012.

Tinggalkan stigma Ada ajakan menarik yang disampaikan Presiden dalam sambutan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional bagi Soekarno-Hatta, yakni segenap bangsa diajak untuk meninggalkan stigma dan pandangan tidak positif yang mungkin masih melekat terhadap kedua tokoh besar tersebut. Dalam pandangan Presiden, setiap tokoh dimanapun itu pasti memiliki kelemahan dan kekhilafan, namun perjuangan, pengorbanan, serta pengabdian Soekarno-Hatta menurut Presiden jauh melampaui dan jauh lebih besar daripada kekhilafan, kelemahan dan kekurangannya itu. Lebih lanjut Presiden menyampaikan: “Kita tinggalkan segala stigma dan pandangan tidak positif yang tidak perlu dan tidak semestinya. Saya punya

”Menurut ketentuan Undang-Undang No 20 Tahun 2009, gelar Pahlawan Nasional hanya diberikan kepada orang yang tidak cacat hukum. Penganugerahan ini berarti negara mengakui tidak ada cacat hukum bagi Bung Karno” -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie --

keyakinan, bahwa setiap pemimpin hakikatnya ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negaranya. Setiap pemimpin memiliki niat baik dan pikiran jernih untuk membuat bangsanya bersatu, rukun dan maju”. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie salah satu pengusul gelar Pahlawan Nasional untuk Bung Karno menyatakan, tidak perlu ada lagi stigma negatif terhadap Bung Karno karena negara secara tegas telah memberi pengakuan resmi dengan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional. ”Menurut ketentuan UndangUndang No 20 Tahun 2009, gelar Pahlawan Nasional hanya diberikan kepada orang yang tidak cacat hukum. Penganugerahan ini berarti negara mengakui tidak ada cacat hukum bagi Bung Karno”, katanya. Pernyataan senada dikemukakan Megawati, putri Presiden Soekarno yang juga Presiden kelima RI: “Dengan gelar Pahlawan Nasional bagi Bung Karno, hal-hal yang terjadi di masa lalu terkait TAP MPRS XXIII/MPRS/1967 yang selama ini membelenggu Presiden Soekarno secara resmi sudah dinyatakan tidak ada lagi”. TAP MPRS itu sendiri, menurut Jimly, tidak perlu dicabut karena sudah tidak berlaku lagi. Penegasan tidak berlakunya TAP MPRS itu ditandai dengan keluarnya Ketetapan MPR No. 1/MPR/2003 yang meninjau kembali ketetapan MPR dan MPRS sejak 1960-2002 (RED).

Nusa Khatulistiwa November 2012

11


AGENDA

AGENDA

Menko Polhukam menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Pahlawan di Halaman Tugu Pahlawan Surabaya | Foto: Nusa Khatulistiwa

Upacara Peringatan Hari Pahlawan di Tugu Pahlawan Surabaya

M

enko Polhukam, Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto mewakili Presiden RI menjadi Inspektur Upacara pada Peringatan Hari Pahlawan di Halaman Tugu Pahlawan, Surabaya, Sabtu, 10 November 2012. Upacara dihadiri Wakil Presiden RI ke-6 Bapak Try Sutrisno, Gubernur Provinsi Jawa Timur, Soekarwo, Pimpinan dan anggota DPRD, Pangdam V/Brawijaya, Kapolda Jawa Timur, para veteran, akademisi dan guru besar, tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta perwakilan mahasiswa dan pelajar di Kota Surabaya. Upacara bendera tersebut merupakan puncak dari rangkaian kegiatan memperingati peristiwa Pertempuran

12

10 November 1945 dengan tema: “Semangat Kepahlawanan untuk Indonesia Sejahtera� yang terdiri atas kegiatan tasyakuran, ziarah ke Makam Pahlawan dan pergelaran drama kolosal. Menko Polhukam dalam amanat yang disampaikannya di hadapan peserta upacara mengingatkan pentingnya untuk terus mengaktualisasikan dan mengimplementasikan semangat juang para pahlawan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana cita-cita luhur para Bapak Pendiri Bangsa. �Semangat itu harus tetap hidup di tengah beratnya tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan berbangsa

Nusa Khatulistiwa November 2012


AGENDA

Upacara Peringatan Hari Pahlawan di Halaman Tugu Pahlawan Surabaya Foto: Nusa Khatulistiwa

dan bernegara, dalam pusaran arus globalisasi yang dapat melemahkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan”, kata Menko Polhukam. Kehidupan berbangsa dan bernegara akhir-akhir ini senantiasa diwarnai dengan konflik kepentingan yang menjadi keprihatinan bersama. ”Oleh karena itu, jiwa dan semangat patriotisme, kerelaan berkorban serta rasa persatuan dan kesatuan sebagaimana telah ditunjukkan oleh para pejuang bangsa terdahulu, khususnya pejuang yang gugur dalam Pertempuran Surabaya, harus terus dihidupkan dan menjadi inspirasi dalam setiap derap langkah kita bersama yang disesuaikan dengan dinamika kekinian untuk membangun negeri yang kita cintai ini”, demikian ditambahkan Menko Polhukam. Khusus bagi kita sebagai generasi penerus bangsa, semangat bela negara sebagaimana ditunjukkan oleh para pahlawan terdahulu, harus diejawantahkan dalam wujud karya nyata melalui inovasi dan kreasi, yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan bangsa, peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. ”Kita masing-masing memiliki kemampuan untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa. Semangat kepahlawanan dan kerelaan berkorban, haruslah dapat

dijadikan inspirasi dan pedoman pada tugas kita masingmasing. Banyak prestasi yang telah kita capai, namun ada pula yang harus terus diperjuangkan. Kita tidak boleh berpuas diri, karena kehidupan senantiasa bergerak maju, tantangan semakin besar, akan tetapi peluang harus selalu kita ciptakan, sebagaimana cita-cita para pahlawan kita untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia, yang sejajar dengan bangsa-bangsa maju di berbagai belahan dunia”, ujar Menko Polhukam. Dalam upacara tersebut, dibacakan pesan-pesan perjuangan dari beberapa Pahlawan Nasional dan dilaksanakan penyerahan Bintang Gerilya kepada 3 orang veteran, yaitu M. Muharyo Marjo Dipto, Serda Abdul Ghoni dan Serma Harsono. Pertempuran Surabaya yang puncaknya terjadi pada 10 November 1945, merupakan pertempuran terbesar dan terberat yang berlangsung pada masa revolusi fisik. Tidak kurang dari 16.000 putra-putri terbaik bangsa gugur dalam mempertahankan Kota Surabaya dari serangan tentara sekutu. Untuk mengenang semangat juang dan pantang menyerah ”arek-arek Suroboyo”, pemerintah menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan yang wajib diperingati setiap tahun (RED).

Nusa Khatulistiwa November 2012

13


AGENDA

Acara Pembukaan Bali Democracy Forum V Foto: Nusa Khatulistiwa

12 Kepala Negara Hadiri Bali Democracy Forum ke-5

B

ali Democracy Forum (BDF) ke-5 sukses digelar di Nusa Dua, Bali pada tanggal 8-9 November 2012. Hadir dalam forum tersebut sejumlah kepala negara, yakni Perdana Menteri Thailand, Perdana Menteri Timor Leste, Presiden Iran, Sultan Brunei Darussalam, Presiden Korea Selatan, Perdana Menteri Australia, Presiden Afghanistan, Perdana Menteri Turki, Perdana Menteri Papua Nugini, Deputi Perdana Menteri Nepal dan Deputi Perdana Menteri Singapura. Forum BDF juga dihadiri delegasi dari 83 negara Asia Pasifik untuk membahas sejumlah isu, diantaranya keamanan dan perdamaian dalam demokrasi, hak asasi manusia dalam demokrasi, serta demokrasi dan pembangunan ekonomi.

14

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato pembukaan forum bergengsi tersebut menyatakan: “Kita telah melakukan banyak hal selama lima tahun ini, ke depan masih banyak yang harus dilakukan�. Ditambahkannya, “Dari studi atas dampak BDF sangat terkait untuk pemajuan nilai-nilai, prinsip demokrasi di kawasan kita�, ujar Presiden. Forum yang telah memasuki tahun kelima ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antarpemerintah, ajang pertukaran informasi serta berbagi pengalaman soal demokrasi. Presiden juga berharap forum ini tidak hanya menghasilkan sebuah deklarasi bersama, namun harus ada komitmen dan bukti dari masingmasing negara untuk terus menjunjung prinsip-prinsip demokrasi.

Nusa Khatulistiwa November 2012


AGENDA

Menko Polhukam berbincang dengan para Menteri di sela-sela Acara Bali Democracy Forum V | Foto: Nusa Khatulistiwa

Presiden didampingi sejumlah Menteri dan pejabat negara antara lain Mensesneg Sudi Silalahi, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Radjasa, Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu, Menteri ESDM Jero Wacik, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo dan Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tandjung.

lebih dari kawasan Asia dengan tingkat partisipasi yang semakin luas, itu mencerminkan semakin relevannya forum ini�, kata Marty Natalegawa.

Bali Democracy Forum ke-5 telah mencapai sasaran, menjadi bagian dari arsitektur demokrasi di kawasan. Hal itu terlihat dari jumlah kepala negara dan pemerintahan yang terus bertambah dari tahun ke tahun untuk mengikuti forum ini. “BDF ke-5 ini telah mencapai hasil seperti yang kita harapkan, bukan saja terlihat dari konsolidasi dalam proses yang semakin mengukuhkan BDF sebagai bagian dari arsitektur demokrasi di kawasan, bahkan juga sekarang semakin terkonsolidasi sebagai suatu forum yang sifatnya

Di sela-sela acara tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Mensesneg Sudi Silalahi, Menko Polhukam Djoko Suyanto dan Menlu Marty Natalegawa melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Islam Iran Mahmoud Ahmadinedjad, Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Afghanistan Hamid Karzai, serta Pertemuan Trilateral dengan Perdana Menteri Australia dan Perdana Menteri Timor-Leste (RED).

Lebih lanjut Marty Natalegawa menjelaskan bahwa Indonesia mampu menjadi tuan rumah dari Bali Democracy Forum berdasarkan capaian yang diraih oleh bangsa Indonesia dalam bidang demokrasi, meskipun masih banyak tantangan dan berbagai hal lain yang harus terus dilakukan.

Nusa Khatulistiwa November 2012

15


AGENDA

Menko Polhukam Pimpin Delegasi RI Pada Pertemuan APSC ke-8 di Kamboja

M

enko Polhukam, Djoko Suyanto memimpin delegasi Indonesia pada Pertemuan ke-8 ASEAN Political and Security Community (APSC) Council di Phnom Penh, Kamboja, Sabtu (17/11). Pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian pertemuan menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-21 ASEAN. Pada pertemuan ke-8 APSC tersebut, Sekretaris Jenderal ASEAN, Dr. Surin Pitsuwan, melaporkan perkembangan dari masing-masing sektor di bawah Pilar Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN dan Implementasi Cetak Biru APSC sebagai tindak lanjut dari hasil yang dicapai pada KTT ke-20 ASEAN bulan April 2012.

Kemajuan lain yang cukup monumental berupa peresmian dan peluncuran ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR), gagasan Indonesia yang mendapat dukungan penuh dari negara-negara anggota ASEAN lainnya pada KTT ke-21 ASEAN, bersamaan dengan diadopsinya ASEAN Human Rights Declaration (AHRD). Meskipun pada ASEAN Ministerial Meeting tidak dilahirkan Joint Communique, namun ASEAN telah berhasil menyepakati ASEAN’s Six Point Principles on the South China Sea. ASEAN juga menyepakati dibentuknya ASEAN Regional Mine Action Center (ARMAC) sebagai tindak lanjut gagasan Kamboja.

Pertemuan ke-8 APSC menghasilkan beberapa kemajuan, antara lain penandatanganan Treaty of Amity and Cooperation (TAC) oleh Brazil, sebagai negara ke31 yang mengaksesi TAC, menyusul Uni Eropa dan Inggris pada bulan Juni dan Juli 2012 lalu.

Di bidang kerjasama pertahanan juga disepakati konsep pembentukan kolaborasi industri pertahanan dan ASEAN Peacekeeping Centers Network. Kerjasama bidang pertahanan di masa depan akan difokuskan pada humanitarian assistance and disaster Relief (HADR),

16

Nusa Khatulistiwa November 2012


AGENDA

maritime security, peacekeeping operation, military medicine dan counter terrorism. Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan, peresmian AIPR merupakan langkah baik bagi ASEAN untuk mempromosikan perdamaian di kawasan. “Indonesia juga menyambut baik diadopsinya AHRD dan dengan demikian Indonesia akan terus mendorong diskusi pengembangan instrumen hukum ASEAN terkait perlindungan dan promosi tenaga kerja migran sebagai bagian dari upaya penegakan hak asasi manusia”, demikian disampaikannya di sela-sela pertemuan APSC. Menko Polhukam juga menggarisbawahi pentingnya mengefektifkan forum dialog guna membahas isu-isu maritim, seperti ASEAN Maritime Forum (AMF) agar forum ini benar-benar dapat berfungsi untuk menentukan prioritas dan strategi kerja sama maritim yang komprehensif.

Sekaligus mengimbau semua negara ASEAN agar bergandengan tangan dan bekerja keras, mengingat waktu yang ada hanya tinggal kurang dari 3 tahun untuk mewujudkan pembentukan Komunitas ASEAN 2015. Menghadapi dinamika dan tantangan global, Menko Polhukam mengusulkan agar ASEAN dapat meninjau secara komprehensif dan mengevaluasi progres yang dicapai, serta menentukan prioritas yang sejalan dengan Cetak Biru APSC. ”Diharapkan Sekretariat ASEAN dapat melakukan kajian ini”, kata Menko Polhukam. Menyangkut isu Laut China Selatan, Indonesia mengajak semua anggota ASEAN untuk memiliki satu sikap dan memulai konsultasi formal dalam penyusunan draft Code of Conduct (COC), Seperti dikatakan Menko Polhukam: ”Diharapkan ASEAN memiliki satu posisi bersama dan tidak menjadi sendiri-sendiri”. Sementara itu, kerja sama dalam kerangka keimigrasian ASEAN akan dilanjutkan dengan pembahasan inisiatif ASEAN Common Visa for non-ASEAN Nationals yang diharapkan dapat meningkatkan promosi dan kunjungan ke negara-negara ASEAN. ASEAN juga akan bekerja keras untuk mewujudkan ASEAN Drug Free pada tahun 2015 (RED).

Nusa Khatulistiwa November 2012

17


AGENDA

Pertemuan Menko Polhukam dengan Kepala Perwakilan RI di Kawasan Amerika Menko Polhukam, Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto pada tanggal 27-28 November 2012 melakukan kunjungan kerja ke Los Angeles, Amerika Serikat dan melaksanakan pertemuan dengan para Kepala Perwakilan RI di kawasan Amerika. Pertemuan dihadiri oleh 20 Kepala Perwakilan RI yang berada di Amerika Utara, Karibia dan Amerika Latin. Pada pertemuan tersebut, Menko Polhukam menegaskan perlunya sikap terbuka dan jujur dari Perwakilan RI di luar negeri dalam menyikapi perkembangan situasi politik dan keamanan di tanah

18

air, guna memberikan pemahaman yang lebih baik tentang Indonesia baru yang demokratis kepada pihak-pihak di LN. “Para Kepala Perwakilan bertugas memberikan informasi yang seimbang (balance) dan sekaligus menyampaikan fakta yang tepat tentang Indonesia�, kata Menko Polhukam pada acara tersebut. Dipahami bahwa perkembangan demokrasi telah membawa suasana kegaduhan (noisy) sebagai akibat partisipasi politik yang luas dari seluruh warga masyarakat dalam melaksanakan hak-hak politiknya. “Situasi

kegaduhan

Nusa Khatulistiwa November 2012

tersebut

tidak

mencerminkan


AGENDA

“Para Kepala Perwakilan bertugas memberikan informasi yang seimbang (balance) dan sekaligus menyampaikan fakta yang tepat tentang Indonesia�

-- Djoko Suyanto, Menko Polhukam --

gangguan keamanan secara nasional sebagaimana tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, dan sebaliknya harus dilihat sebagai suatu proses pendewasaan membawa kematangan berpolitik di tanah air�, lanjutnya. Perkembangan demokrasi tersebut menuntut sikap adaptif dari pemerintah agar demokrasi dapat mencerdaskan dan memberikan kematangan dalam sikap politik para warga

masyarakat di tanah air. “Beberapa catatan gangguan keamanan yang ada kiranya tidak mencerminkan masyarakat Indonesia secara keseluruhan�, imbuh Menko Polhukam. Menko Polhukam juga menyampaikan beberapa isu politik-keamanan yang sering mendapat perhatian di luar negeri. Diantaranya, masalah korupsi yang sering menciptakan sinisme publik karena terjadi di berbagai lapisan birokrasi, termasuk parlemen, serta komitmen pemerintah untuk menegakkan akuntabilitas dan proses hukum yang transparan terhadap para pelakunya; tantangan terkait dengan kejahatan narkotika dan terorisme serta tanggapan pemerintah untuk meningkatkan koordinasi penanganan yang lebih baik dengan membentuk badan khusus terkait masalah ini (BNN dan BNPT); tingkat kejahatan dan kerusuhan di beberapa daerah (seperti radikalisme sekelompok kecil warga masyarakat dan perebutan lahan) yang dapat menimbulkan penafsiran keliru tentang situasi keamanan di tanah air yang cenderung aman ditandai dengan mayoritas penduduk yang moderat. Secara khusus, Menko Polhukam menjelaskan tentang

Nusa Khatulistiwa November 2012

19


AGENDA

5 (lima) kebijakan dasar penanganan Papua, khususnya terkait dengan implementasi Otonomi Khusus dan UP4B, tantangan dan kendala pelaksanaan Otsus mengingat keterbatasan SDM Papua, komitmen Pemerintah untuk menghapuskan impunitas terhadap pelanggaran HAM, serta komunikasi terbuka dengan para tokoh dan warga masyarakat Papua. Menko Polhukam juga menyampaikan pendekatan yang dilakukan pemerintah untuk menangani Papua, bercermin dari keberhasilan dalam proses perdamaian di Aceh. “Trust building menjadi kunci komunikasi meski diakui dalam proses awal terkadang diwarnai kekerasan�, kata Menko Polhukam. Acara Pertemuan Menko Polhukam dengan Kepala Perwakilan RI di Kawasan Amerika berlangsung dalam

20

suasana yang hangat. Sejumlah Kepala Perwakilan merasakan manfaat yang besar, khususnya atas sejumlah update terkait isu-isu krusial menyangkut Indonesia, seperti Papua, terorisme dan tudingan pelanggaran HAM, yang sangat berharga dalam pelaksanaan tugastugas Perwakilan RI di luar negeri. Di sisi lain, diperoleh sejumlah masukan baru dari Kepala Perwakilan RI terkait dengan masalah yang dihadapi sejumlah ABK WNI di beberapa negara di Kawasan Amerika serta catatan tentang tanggapan negara akreditasi dalam menyikapi perkembangan demokrasi di tanah air dan beberapa masalah khusus yang menjadi perhatian internasional, seperti perlindungan minoritas, masalah Papua dan komitmen penegakan hukum oleh Pemerintah RI terhadap pelanggaran HAM. (RED)

Nusa Khatulistiwa November 2012


CAKRAWALA

CAKRAWALA

Membangun Confidence Building Measures (CBMs) ASEAN Oleh : Laksma TNI Halomoan Sipahutar, M.Sc.

A

SEAN dibentuk tahun 1967 di Bangkok dengan sikap hati-hati. Kerjasama yang dilaksanakan antar sesama negara anggota ditekankan terbatas pada bidang ekonomi dan sosial budaya, dengan tidak memasukkan bidang pertahanan keamanan. Pernyataan normatif yang ditegaskan pada waktu itu hanya berupa prinsip umum yang berlaku, seperti kedaulatan nasional dan non-intervensi, sebagai rambu-rambu dalam hubungan pertahanan keamanan di antara negaranegara anggota. Perkembangan saat ini dalam komunitas negara-negara ASEAN menuntut adanya pembahasan berkaitan masalah politik dan keamanan, termasuk didalamnya masalah militer. Untuk itu mulailah dibangun rasa saling percaya (Confidence Building Measures/CBMs) diantara negaranegara anggota ASEAN yang berisikan pertukaran informasi dan verifikasi penggunaan kekuatan militer. Sebagai tindak lanjutnya, pada tahun 1994 dibentuk ASEAN Regional Forum (ARF) guna memelihara

perdamaian dan stabilitas di kawasan ASEAN. Berkenaan dengan inisiasi CBMs, ARF menempatkan program ini ke dalam tiga tahapan proses, yaitu: 1) promosi CBMs; 2) membangun Preventive Diplomatic; dan 3) melakukan pendekatan dan elaborasi pada setiap kejadian konflik. Di dalam ASEAN dibentuk Inter-Sessional Support Group (ISG) on CBMs untuk secara konsisten mengembangkan mekanisme CBMs. Implikasi terhadap pembangunan CBMs ASEAN adalah terjalinnya keterbukaan dan saling percaya yang harus dikembangkan di antara negara anggota ASEAN dan antara ASEAN dengan negara-negara tetangga lainnya. Keterbukaan diikuti pula dengan rasa saling menghargai satu dengan yang lainnya. Untuk itu setiap negara memerlukan peningkatan kapasitas nasional masing-masing. Dengan semakin meningkatnya kapasitas nasional, akan tercapai kesetaraan diantara sesama negara anggota ASEAN, sehingga terwujud saling percaya serta saling menghargai dalam kerangka membangun CBMs yang berfungsi dengan baik, guna terciptanya ketahanan regional.

Nusa Khatulistiwa November 2012

21


CAKRAWALA

Sudah menjadi tanggung jawab kolektif semua negaranegara ASEAN melalui kerjasama regional untuk mencegah dan mengatasi perselisihan antar sesama negara anggota melalui cara-cara damai demi terbinanya ketahanan regional. Kerjasama regional menjadi sangat penting guna mendukung tercapainya ketahanan regional yang dapat membawa kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Negara-negara ASEAN harus dapat mengatasi perselisihan-perselisihan bilateral antar negara-negara anggotanya. Dengan adanya CBMs di antara sesama negara anggota ASEAN, maka konflik ataupun perbedaan persepsi keamanan disertai saling curiga dan saling tidak percaya akan dapat diminimalisir, bahkan ditiadakan sehingga tercipta ketahanan regional yang merupakan kebutuhan bangsa-bangsa ASEAN guna menghadapi ancaman atau campur tangan dari luar. Efektivitas CBMs di kalangan negara-negara ASEAN saat ini cukup positif, namun tampaknya hanya sebatas seremonial saja. Permasalahan Blok Ambalat dan sengketa batas laut di Selat Malaka antara RI-Malaysia,

22

permasalahan kontrak air minum dan konflik ekonomi antara Malaysia dan Singapura, perselisihan Kamboja dengan Vietnam, serta permasalahan tumpang tindih klaim di Kepulauan Spratley antar sesama negara anggota ASEAN, merupakan contoh kendala yang menyimpulkan masih belum efektifnya CBMs. Situasi demikian menunjukkan bahwa tingkat rasa saling tidak percaya di antara militer Asia Tenggara masih tinggi. Tentu perlu dicari apa akar masalahnya sehingga CBMs belum terwujud sesuai harapan. Beberapa fakta yang melatarbelakangi kondisi tersebut bila dapat diupayakan solusi pemecahannya akan dapat memberikan jalan menuju apa yang diharapkan bangsa-bangsa ASEAN, yaitu: 1) Latar belakang sejarah hubungan antar negara di kawasan Asia Tenggara. Contohnya konfrontasi RIMalaysia di masa lalu masih membekas di mindset pengambil kebijakan dan militer kedua negara. Begitu pula dalam hubungan antara Malaysia dengan Singapura yang mempunyai sejarah perselisihan tersendiri. 2) Masih adanya sejumlah permasalahan pokok antar negara yang belum selesai sampai saat ini, seperti halnya sengketa

Nusa Khatulistiwa November 2012


CAKRAWALA

batas wilayah, isu perlindungan warga negara maupun kepentingan ekonomi. 3) Permasalahan balance of power. Negara-negara maju yang berkepentingan di Asia Tenggara sengaja menciptakan ketimpangan balance of power di antara negara-negara kawasan. Hal ini terlihat dari perlakuan diskriminatif dalam syarat dan ketentuan penjualan senjata ke kawasan ini. Dengan situasi seperti diuraikan di atas, negaranegara ASEAN utamanya Indonesia harus berkontribusi membangun CBMs ASEAN. Parameter CBMs ASEAN bukan seberapa sering pertemuan antar negara diadakan atau seberapa akrab hubungan pribadi dari pihak-pihak yang terlibat, tetapi harus bisa dilihat dan diimplementasikan di lapangan dengan terciptanya stabilitas keamanan kawasan. Membangun kerjasama bidang keamanan antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam kenyataannya tidak mudah, karena tidak semua negara ASEAN memiliki pemahaman dan kesadaran yang sama tentang regionalisme di Asia Tenggara. Berbeda halnya

dengan pemahaman regionalisme di negara-negara Eropa Barat yang telah terbangun pasca Perang Dunia II yang difasilitasi oleh skema bersama yaitu “Marshall Plan�. Marshall Plan hanyalah fasilitator dalam prosesnya dengan melaksanakan program rehabilitasi dan rekonstruksi Eropa akibat Perang Dunia II yang didukung sepenuhnya oleh AS. Ada sejumlah motivasi yang lebih mendalam dari sekedar proses yang mendorong pengembangannya, yaitu motivasi politik dalam menghadapi musuh bersama dalam Perang Dingin, dan motivasi ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan bangsa. Negara-negara ASEAN yang bersepakat bergabung dalam regionalisme kawasan Asia Tenggara terus berkembang kendati ada perselisihan bilateral antara negara-negara anggotanya. Dalam permasalahan konflik Laut Cina Selatan, semua negara yang terlibat memiliki pandangan bahwa sengketa perlu diselesaikan secara damai melalui jalur diplomatik berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku. Penyelesaian sengketa klaim tumpang tindih di Laut Cina Selatan bukanlah hal yang

Nusa Khatulistiwa November 2012

23


CAKRAWALA

24

Nusa Khatulistiwa November 2012


CAKRAWALA

mudah. Indonesia sebagai anggota ASEAN yang juga mempunyai kepentingan terhadap stabilitas keamanan di kawasan berperan aktif melalui pembangunan CBMs ASEAN guna tercapainya ketahanan regional, sehingga dapat mencegah berkembangnya konflik Laut Cina Selatan. Saat ini peran aktif Indonesia masih terpengaruh oleh lemahnya bargaining power yang dimiliki dengan kapasitas nasional yang belum memadai dalam kemampuan militer atau dalam hal kesejahteraan rakyat. Untuk itu, Indonesia perlu segera meningkatkan kesejahteraan bangsa dari income per capita USD 3500 ke tingkat yang lebih baik, serta meningkatkan kemampuan militer dengan memenuhi program Minimum Essential Force secara tepat waktu dan tepat sasaran, agar bisa tampil maksimal baik di forum perekonomian maupun di forum-forum politik dan keamanan dunia. Dengan

memiliki

pemahaman

dan

kesadaran

regionalisme, negara-negara ASEAN akan dapat mengatasi perselisihan-perselisihan bilateral antar negara-negara anggotanya. Hubungan dan kerjasama yang saling menguntungkan harus tetap dipelihara, kendati terdapat perbedaan dan perselisihan yang cukup pelik untuk diselesaikan dalam waktu yang singkat. Melalui Confidence Building Measures ASEAN, maka semua konflik atau perbedaan persepsi keamanan, termasuk klaim tumpang tindih di Laut Cina Selatan antar sesama anggota ASEAN akan dapat diselesaikan dengan sebaikbaiknya. Demikian pula konflik Laut Cina Selatan antara negara-negara ASEAN dengan Cina, diharapkan akan dapat tercapai upaya penyelesaian damai melalui jalur diplomatik yang dimulai dengan implementasi rekomendasi yang telah disampaikan Indonesia seperti pembentukan Court of Conduct antara negara-negara ASEAN dan Cina, penerapan Rules of The Law dan Rules Of The Sea, dan implementasi Code of Conduct on South China Sea sehingga stabilitas keamanan di kawasan Laut Cina Selatan dapat tercipta dengan baik .

Nusa Khatulistiwa November 2012

25


LUAR NEGERI

LUAR NEGERI

Buku Putih “Australia in the Asian Century”

B

ertepatan dengan Peringatan ke-84 Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2012, Perdana Menteri Australia Julia Gillard meluncurkan Buku Putih “Australia in the Asian Century”. Buku Putih Australia disusun sebagai upaya menghadapi peluang dan tantangan era kebangkitan dan transformasi Asia, memuat berbagai prioritas dan langkah Australia memainkan peran yang lebih besar dikawasan Asia hingga tahun 2025. Selain merupakan roadmap bagi pemerintah, Buku Putih juga menjadi pedoman bagi para stakeholders di Australia untuk menyusun kebijakan yang konkrit terkait

26

peran masing-masing guna mencapai tujuan bersama. Australia memiliki hubungan geografis dan historis dengan negara-negara Asia, terutama Negara kunci seperti China, India, Jepang, Korea Selatan dan Indonesia yang diprediksi akan menjadi negara maju dengan potensi pertumbuhan positif dan pertumbuhan kelas menengah yang semakin besar. Karena itu Australia berpandangan bahwa kelima negara Asia tersebut akan mampu mempengaruhi perekonomian dan lingkungan strategis negaranya.

Nusa Khatulistiwa November 2012


LUAR NEGERI

Buku Putih Australia secara jelas memuat lima prioritas di kawasan Asia, yaitu: Pertama, A productive and resilient Australian economy. Prioritas ini akan diwujudkan melalui penguatan pondasi ekonomi dalam negeri serta mendorong keunggulan komparatif melalui reformasi di berbagai sektor ekonomi. Kedua, Building capabilities for Australia in Asian century. Prioritas ini akan diimplementasikan melalui peningkatan sektor pendidikan dan kemampuan sumber daya manusia untuk mendorong produktivitas dan kinerja masyarakat, termasuk melalui universitas dan lembaga riset. Ketiga, Operating in and connecting to growing Asian markets. Prioritas ini akan dilaksanakan dengan mendorong institusi dan perusahaan agar lebih kompetitif dan inovatif serta pengembangan kolaborasi dengan pebisnis lain dikawasan, menciptakan kawasan yang lebih terbuka, terintegrasi dengan mendorong

perdagangan, investasi dan kemitraan. Keempat, Building sustainable security in the region. Prioritas ini akan diwujudkan melalui terciptanya stabilitas keamanan kawasan dengan membangun saling percaya dan kerjasama, baik secara bilateral maupun regional. Selain itu aliansi Australia dan kehadiran Amerika Serikat dikawasan dipandang akan mendukung stabilitas kawasan. Kelima, Deeper and broader relationship. Prioritas ini akan diimplementasikan melalui pengembangan antar masyarakat yang lebih dalam dan luas diberbagai tingkatan, sekaligus membuka peluang ekonomi dan sosial di kawasan. Melalui berbagai target sampai tahun 2025, Australia berobsesi menjadi satu dari sepuluh negara dengan PDB terbesar dan memiliki sistem pendidikan terbaik kelima di dunia, serta menjadi negara dengan kemudahan

Nusa Khatulistiwa November 2012

27


LUAR NEGERI

28

Nusa Khatulistiwa November 2012


LUAR NEGERI

investasi dan usaha. Karena itulah Australia menetapkan kebijakan baru antara lain memasukkan studi mengenai Asia dalam kurikulum sekolah serta memperkenalkan bahasa Asia prioritas (Mandarin, Hindi, Indonesia dan Jepang) bagi masyarakatnya. Masuknya Indonesia sebagai negara prioritas Australia dalam engagement dengan Asia, menunjukkan betapa pentingnya Indonesia bagi Australia, termasuk adanya pengakuan akan peran Indonesia dikawasan. Oleh sebab itu kerjasama Indonesia-Australia perlu lebih diintensifkan dengan melibatkan berbagai sektor, khususnya yang terkait dengan bidang pendidikan, perekonomian dan hubungan antar masyarakat sebagaimana telah ditetapkan Australia menjadi fokus dalam membangun kemitraan dengan Asia.

Peluang dan kesempatan dalam Buku Putih Australia perlu dijadikan rujukan dalam membangun dan membina hubungan bilateral pada masa mendatang. Kepentingan besar Australia terhadap kebangkitan Asia hendaknya dapat diimbangi dengan peningkatan peran Indonesia di Asia, khususnya dikawasan ASEAN, sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia. Selain melalui forum Annual Leaders Meeting, 2+2 Ministerial Meeting (Menlu dan Menhan) dan Australia-Indonesia Dialogue, perlu dijajaki peluang lain yang sejalan dengan kepentingan Indonesia, seperti mendorong saling pengertian antar masyarakat kedua negara, peningkatan hubungan ekonomi melalui investasi dan UKM, serta peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dengan melibatkan pemerintah daerah (RED).

Nusa Khatulistiwa November 2012

29


OPINI

OPINI

LAW AS CULTURE OLEH: KOLONEL SUS SUJONO, SH, MH. Kasubdis Undang Diskumau

foto | Obriam.Devianart

U

ndang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan suatu kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan yang dilaksanakan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun belakangan, kita dihadapkan pada suatu kondisi berupa “krisis lembaga peradilan”, yaitu suatu kondisi

30

ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan karena pengadilan dianggap sudah tidak berpihak lagi kepada keadilan, melalui fakta terungkapnya mafia hukum dalam putusan perkara di pengadilan. Jika putusan pengadilan seharusnya seperti “putusan Tuhan” yang memiliki keadilan, tentunya para hakim pun dalam mengadili juga seharusnya memposisikan sebagai “wakil Tuhan” di bumi. Lalu bagaimana jika hakim yang seharusnya sebagai “wakil Tuhan” menerima suap dalam

Nusa Khatulistiwa November 2012


OPINI

mengadili? Tentu Tuhan dan juga rakyat (suara rakyat adalah suara Tuhan) tidak berkenan. Komentar berupa kritik dan kecaman terhadap pengadilan pun semakin tak terbendung di ruang publik. Kritik dan kecaman tidak akan menyelesaikan masalah, karena masalah sebenarnya ada pada kita sebagai anggota masyarakat. Hukum sebagai budaya atau law as culture belum menyatu dalam diri kita. Perilaku hukum (behaviour of law) belum menjadi kebiasaan dalam perilaku kita. Karena dalam pengadilan terdapat kenyataan saling interaksi antara anggota masyarakat sebagai pencari keadilan dengan pengadilan (hakim-hakimnya) sebagai pemutus keadilan, maka wajah pengadilan dapat dianggap mewakili atau merefleksikan wajah bangsa/ masyarakat kita. Pernyataan Stephen M. Friedman: “tidak ada bangsa yang dapat dikategorikan beradab tanpa mempunyai hukum yang adil dan pengadilan yang baik dan berdaulat”, kiranya tepat untuk menjadi pijakan kita.

Potret Buram Wajah Pengadilan Kita Minimal terdapat 3 (tiga) faktor utama penyebab buramnya wajah pengadilan. Pertama, faktor internal, yaitu lembaga peradilan itu sendiri. Kedua, faktor eksternal, yaitu masyarakat sebagai pencari keadilan, termasuk advokat yang mewakili kepentingan pencari keadilan. Ketiga, sistem hukum sebagai instrumen untuk menghasilkan sebuah keputusan. Faktor internal yang paling menentukan adalah hakim itu sendiri, terutama hakim agung yang memiliki

kekuasaan sebagai pemutus perkara paling akhir dan tertinggi, atau sebagai benteng keadilan terakhir di Mahkamah Agung. Di Indonesia, pengangkatan hakim agung diajukan oleh DPR, sebuah kekuatan politik yang merupakan cerminan suara rakyat. Dalam logika berpikir, sepertinya model demikian cukup ideal karena suara DPR adalah suara rakyat, sehingga kesimpulannya hakim agung diajukan oleh rakyat. Namun dalam implementasinya, publik atau rakyat tidak tahu calon hakim agung yang diajukan. Padahal monitoring calon hakim agung oleh publik ini penting untuk mengetahui rekam jejak para calon. Di AS, dengan pertimbangan begitu pentingnya peran hakim agung pada Mahkamah Agung, proses rekrutmennya dilaksanakan melalui dukungan publik. Dukungan publik dimaksudkan agar hakim tidak datang dari lingkungan yang korup yang akan sangat membahayakan jika yang bersangkutan memegang kekuasaan memutus perkara pada tingkat tertinggi dan terakhir, dan tidak dapat dikoreksi lagi. Sebuah pengadilan tertinggi atau Mahkamah Agung memiliki kata akhir dalam menyampaikan apa yang menjadi hukum, dan ketika hal itu telah disampaikan, statemen bahwa “pengadilannya salah” tidak akan memiliki konsekuensi apapun dalam sistem, artinya tidak akan ada perubahan pada hak atau kewajiban seseorang (H.L.A Hart: Konsep Hukum, 2009). Di sisi lain, faktor sistem hukum Indonesia yang condong ke sistem hukum civil law telah membentuk perilaku hakim atau pengadilan sebagai “corong” undang-undang. Hukum identik dengan undangundang yang endingnya adalah hakim dalam memutus

Nusa Khatulistiwa November 2012

31


OPINI

perkara bertindak sebagai penegak undang-undang (mengedepankan keadilan prosedural), bukan sebagai penegak hukum yang menegakkan keadilan substantif. Selanjutnya faktor eksternal, yaitu masyarakat sebagai pencari keadilan. Menumpuknya perkara-perkara mulai pengadilan tingkat pertama sampai dengan Mahkamah Agung, khususnya perkara perdata yang seharusnya dapat diselesaikan secara perdamaian melalui musyawarah antara para pihak yang bersengketa, memberikan gambaran seolah-olah budaya musyawarah telah terkikis dari budaya kita. Hal tersebut terlihat dari kurang efektifnya UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaga yang sering disebut ADR (Alternative Dispute Resolution) itu, seperti mediasi, arbitrase, dan konsiliasi di AS cukup efektif untuk menyelesaikan perkara perdata, sehingga diadopsi ke Indonesia. Akan tetapi, realitasnya di Indonesia, ADR dapat dikatakan gagal mengurangi penumpukan perkara

32

di pengadilan. Masyarakat lebih senang menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, meskipun masyarakat kurang percaya dengan lembaga pengadilan, karena dalam berperkara mereka tidak lagi melihat substansi atau kedudukan hukumnya. Yang muncul adalah bahwa keyakinan dengan menggunakan power (bisa berupa uang, kekuasaan, dan status sosialnya), mereka akan dapat memperoleh “kemenangan�. Jadi kita tidak dapat menyalahkan buramnya wajah pengadilan hanya dari internal pengadilan semata. Peran masyarakat sangat menentukan dalam mewarnai potret pengadilan tersebut. Masyarakat kita sekarang cederung menyikapi sesuatu dengan sikap yang ambivalen. Di satu sisi mengecam dan mengutuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), akan tetapi pada saat anggota masyarakat menghadapi kepentingan konkritnya (sengketa), maka KKN tetap akan menjadi solusinya. Sikap ambivalen masyarakat tercermin dari reaksi atas kasus video porno artis, hujatan begitu luas namun survei membuktikan pengguna situs porno melalui internet semakin meningkat.

Nusa Khatulistiwa November 2012


OPINI

Law As Culture Pengadilan secara sosial dapat berarti interaksi antara anggota masyarakat selaku pencari keadilan dengan hakim dan unsur penegak hukum dalam proses terciptanya sebuah putusan. Untuk membangun citra hukum nasional dari keterpurukan diperlukan mobilisasi hukum yang positif oleh seluruh penegak hukum dan anggota masyarakat sebagai pencari keadilan. Mobilisasi hukum yang positif adalah tindakan hukum yang memberikan keadilan yang dilawankan dengan mobilisasi hukum negatif, yaitu tindakan hukum dengan tujuan kepentingan material atau mengkomersialkan hukum sehingga hasilnya adalah anti keadilan. Mobilisasi hukum positif hanya dapat dicapai apabila seluruh komponen bangsa khususnya masyarakat merubah paradigma dalam menghadapi sengketa hukum, dari paradigma “memenangkan perkara” menjadi paradigma “menegakkan keadilan”. Dengan demikian pengadilan melalui para hakimnya dalam memutus

perkara akan memposisikan sebagai “wakil Tuhan” di bumi yang putusannya dituntut berkualitas sebagai “Putusan Tuhan”, karena hakim dalam memutus perkara bertanggung jawab kepada Tuhan. Perubahan paradigma di atas dapat diwujudkan melalui law as culture, hukum menjadi pola perilaku, norma kebiasaan atau refleksi perilaku masyarakat. Berperilaku hukum karena kebutuhan, bukan karena takut akan sanksi atau ancaman hukuman. Wajah pengadilan adalah wajah sebuah bangsa, karena bangsa yang memiliki peradaban yang baik tercermin melalui kualitas pengadilan yang menjunjung tinggi keadilan. Pengadilan melalui para hakim-hakimnya agar sadar betul bahwa putusan pengadilan didasarkan kepada demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga putusan hakim akhirnya pantas sebagai wakil Tuhan di bumi dalam memutus perkara.

Nusa Khatulistiwa November 2012

33


VARIA KEDEPUTIAN

VARIA KEDEPUTIAN

Pemantauan Program Pendayagunaan Aparatur Di Provinsi Sulawesi Utara

P

ada tanggal 7 s.d 10 November 2012, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Menko Polhukam bersama Tim melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka Pemantauan Program Pendayagunaan Aparatur di Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan dimaksudkan untuk memperoleh data secara langsung tentang implementasi kebijakan pendayagunaan aparatur dalam aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM Aparatur, pengawasan, akuntabilitas dan pelayanan publik, berikut kendala-kendala yang dihadapi. Data tersebut akan digunakan sebagai bahan masukan untuk

34

merumuskan rekomendasi kebijakan guna optimalisasi penataan pendayagunaan aparatur secara proporsional dan profesional. Obyek sasaran kegiatan diprioritaskan untuk melihat pelaksanaan pembinaan pendayagunaan aparatur di instansi jajaran Pemerintah Daerah, yaitu di Pemerintah Provinsi Sulut, Bappeda Provinsi Sulut dan Unit-unit Pelayanan Terpadu. Selain itu, juga dilaksanakan pemantauan di instansi TNI/POLRI, yaitu Korem 131/STG, Polda Sulut dan Lanud Samratulangi.

Nusa Khatulistiwa November 2012


VARIA KEDEPUTIAN

Reformasi Birokrasi dan Otonomi Daerah Pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah dan kualitas pelayanan publik. Namun dalam tataran implementasi penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya dalam ranah manajemen pelayanan publik masih belum menunjukkan hasil yang memadai. Masih terlihat patologi birokrasi yang diskriminatif dan kurang konsisten dalam menerapkan prioritas pelayanan kepada masyarakat. Kondisi faktual lembaga-lembaga publik, masih terdapat banyak kelemahan dan permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai institusi pelayanan masyarakat, seperti belum tertatanya organisasi secara baik, disharmoni peraturan perundang-undangan, terdapat nomenklatur jabatan yang relatif sama antar satker pemerintah sehingga terkesan tumpang tindihnya pelaksanaan tugas dan fungsi, dan belum optimalnya kinerja serta pengembangan sumber daya aparatur. Kesemuanya itu menuntut dilaksanakannya perbaikan secara menyeluruh, tuntas dan berkelanjutan agar terwujud tata pemerintahan yang baik. Pemekaran wilayah juga menambah kompleksitas masalah tersendiri. Dengan mekarnya 11 Pemda Kabupaten di wilayah Sulawesi Utara, terdapat potensi hambatan terhadap upaya percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hal ini berkaitan dengan penyesuaian area organisasi, tatalaksana, peraturan perundangundangan, SDM Aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir dan budaya kerja.

Hasil kegiatan Dari kegiatan pemantauan, ditemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan aparatur dalam konteks birokrasi, yaitu : Pada aspek kelembagaan, berkaitan dengan penjabaran PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Sulut telah memulai langkah-

langkah penataan dan penguatan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan prinsip-prinsip menuju pemerintah bersih dan akuntabel. Namun masih ditemukan beberap permasalahan antara lain: 1. Penempatan pegawai masih belum sepenuhnya disesuaikan dengan latar belakang disiplin keilmuan dan pendidikan jenjang serta pendidikan teknis fungsional, 2. Lokasi fasilitas dan pegawai tersebar secara geografis, sehingga berpengaruh terhadap kondisi kinerja, dan diperlukan pengawasan secara prioritas. Pada aspek pelayanan publik, dalam konteks peningkatan kapasitas kelembagaan untuk melaksanakan pelayanan publik yang prima telah dilakukan pembentukan dan penataan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) melibatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Dari hasil pemantauan terlihat adanya program quick win untuk pelayanan masyarakat umum yang bersifat strategis, antara lain perijinan bidang kelautan dan perikanan (marine culture), perkebunan, pembuatan akte kelahiran, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), serta pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan mengalokasikan dana BOS dari APBD. Namun pada tataran implementasinya, masih ditemukan kurangnya pemahaman dan sikap perilaku para pegawai yang belum mencerminkan azas-azas pelayanan prima yang cepat, tepat, murah, transparan, akuntabel dan equal, (tidak diskriminatif). Hal ini terkendala oleh mindset dan culturset serta sikap primordialisme dengan mengutamakan kelompok dan hubungan kekerabatan yang masih kental. Pada aspek SDM aparatur, pendayagunaan dan transparansi dalam hal rekruitmen pegawai sudah menunjukkan adanya peningkatan yang ditandai dengan adanya sosialisasi, baik melalui media cetak maupun media on line. Penerimaan pegawai juga dilaksanakan melalui kepanitiaan/tim independen dari unsur perguruan tinggi dan Pemda. Namun disisi lain masih ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan : 1. Perhitungan kebutuhan pegawai yang belum tepat, sesuai dengan pendekatan hasil kerja, obyek kerja,

Nusa Khatulistiwa November 2012

35


VARIA KEDEPUTIAN

peralatan kerja, serta tugas jabatan, dan belum adanya pedoman perumusan jumlah pegawai yang didasari atas Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi, 2. Pelaksanaan mutasi dan rotasi jabatan belum sesuai dengan merrit system dengan program assesssment, fit and proper test, 3. Strategi pendayagunaan aparatur belum dilaksanakan sesuai Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi, namun penerapan prinsip-prinsip menuju kepemerintahan yang bersih dan akuntabel telah dilaksanakan. Kondisi ini dikarenakan Tim Reformasi Birokrasi di Pemprov dalam proses pembentukan, dan menunggu Juklak Mendagri. Pada aspek pengawasan dan akuntabilitas aparatur, Gubernur sesuai tugas sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintah kabupaten/kota, telah menerapkan proses perencanaan pembangunan secara bottom up dalam memadukan kepentingan propinsi dan kabupaten/kota sebagai acuan penyelerasan RPJM Kabupaten/Kota dengan RPJM Propinsi. Selain dari itu Pemprov telah menjabarkan Kepres No. 68 Tahun 1995 tentang Jam Kerja Pemerintah Daerah, dengan menggunakan instrumen elektronik. Dalam hal penegakan disiplin, telah diberlakukan reward and punisment. Namun di bidang pengawasan anggaran masih diperlukan penanganan secara prioritas, karena dirasakan dukungan anggaran APBD yang relatif besar tetapi dirasakan masih kurang tepat sasaran dan mengabaikan out come yang diharapkan, sehingga mengakibatkan kinerja dinasdinas masih ada yang kurang optimal. Adapun hasil/ opini pemeriksaan BPK masih WDP (Wajar Dengan Pengecualian) terutama dalam hal inventarisasi aset kekayaan daerah. Pada aspek ketatalaksanaan, ditinjau dari aspek regulasi, masih ditemukan instansi yang belum membuat SOP (Standar Operasional Prosedur). Baru Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja yang sudah mulai membuat SPM (Standar Operasional Pelayanan Minimal). Dari hasil pemantauan ditemukan simpang-siurnya pemahaman aparatur Pemprov terhadap RUU ASN (Aparatur Sipil Negara) berupa kekhawatiran akan hilangnya hak-hak pegawai, sehingga berkembang isu/rumor pensiun dini

36

dengan tawaran uang pensiun yang relatif besar. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang substansi RUU ASN. Gambaran kondisi lainnya, berkaitan dengan aspek keamanan, jajaran TNI/Polri telah membantu penanganan keamanan dan menjadi mediasi serta mendorong penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan potensi permasalahan sosial masyarakat. Hal ini terlihat dengan adanya koordinasi antar pimpinan daerah yang baik dan solid, serta bersama-sama kelompok masyarakat melaksanakan apel bersama yang dikemas dengan kegiatan Tari Peran Minahasa dan Brigade Bangun Indonesia.

Rekomendasi 1. Diperlukan pendampingan dan asistensi teknis oleh K/L terkait secara terprogram dan berkesinambungan dalam upaya peningkatan pendayagunaan aparatur guna mendorong tahapan reformasi birokrasi sesuai dengan Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi. 2. Agar substansi isi RUU ASN dapat dipahami secara utuh/komprehensif oleh seluruh pegawai sebagai aparatur negara, maka upaya yang dilakukan tidak cukup dengan Model Sosialisasi AIDDA (Attentions, Interest, Desire, Deccation, and Aplication), melainkan juga diperlukan pendekatan Model Sosialisasi Pemahaman Sosial melalui tahapan Social Understanding, Social Confident, Social Control dan Social Resposibility sehingga pada akhirnya tercapai Social Aplication/Action. 3. Diperlukan koordinasi yang semakin solid antar institusi Pemerintah dan TNI/Polri dalam rangka menjamin keamanan guna terwujudnya program wisata bahari sebagai program unggulan destinasi wisata turis manca negara.

Nusa Khatulistiwa November 2012

Kedeputian VII/Kominfotur


TEROPONG

TEROPONG

Eksotisme Budaya Sunda

K

ebudayaan Sunda termasuk salah satu kebudayaan tertua di Nusantara. Bahkan, dibandingkan dengan kebudayaan Jawa sekalipun, kebudayaan Sunda sebenarnya termasuk kebudayaan yang berusia relatif lebih tua, setidaknya dalam hal pengenalan terhadap budaya tulis. Hal ini dapat dibuktikan dengan jejak-jejak peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara dan dikenal sebagai kerajaan yang memiliki peradaban yang tinggi dan adiluhung. Sunda berasal dari kata Su, yang berarti bagus atau baik, dan segala sesuatu yang mengandung unsur kebaikan. Sedangkan secara utuh makna dari kata Sunda berarti cahaya, cemerlang, putih, atau bersih. Makna kata Sunda itu tidak hanya ditampilkan dalam penampilan, tapi juga didalami dalam hati. Karena itu, orang Sunda yang ‘nyunda’ perlu memiliki hati yang luhur pula.

Pada umumnya, masyarakat Sunda dikenal memiliki karakter yang periang, ramah-tamah (someah), murah senyum, lemah-lembut, dan sangat menghormati orangtua. Sebagaimana di beberapa suku bangsa lainnya, seperti Jawa dan Bali, di dalam bahasa Sunda diajarkan bagaimana menggunakan bahasa halus untuk berbicara dengan orang yang lebih tua atau tokoh masyarakat. Watak Kasundaan Di dalam budaya Sunda dikenal ajaran tentang jalan menuju keutamaan hidup yang merupakan etos budaya Sunda atau watak Kasundaan, biasa dikenal dengan istilah cageur, bageur, bener, singer dan pinter. Cageur, yakni harus sehat jasmani dan rohani, sehat berpikir, sehat berpendapat, sehat lahir dan batin, sehat moral, sehat berbuat dan bertindak, sehat berprasangka. Bageur, yaitu baik hati, sayang kepada sesama, banyak melakukan

Nusa Khatulistiwa November 2012

37


TEROPONG

Masyarakat Sunda memainkan alat musik angklung

perbuatan terpuji, tidak pelit, tidak emosional, penolong dan ikhlas menjalankan serta mengamalkan, bukan hanya dibaca atau diucapkan saja. Bener, yaitu tidak bohong, tidak asal-asalan dalam mengerjakan tugas pekerjaan, amanah, lurus menjalankan agama, benar dalam memimpin, tidak memalsu atau mengurangi timbangan dan tidak merusak alam. Singer, yaitu penuh mawas diri bukan was-was, mengerti pada setiap tugas, mendahulukan orang lain sebelum pribadi, pandai menghargai pendapat yang lain, penuh kasih sayang, tidak mudah tersinggung jika dikritik tetapi diresapi makna esensinya. Pinter, yaitu pandai ilmu dunia dan akhirat, mengerti ilmu agama sampai ke dasarnya, luas jangkauan ilmu dunia dan akhirat walau berbeda keyakinan, pandai menyesuaikan diri dengan sesama, pandai mengemukakan dan membereskan masalah pelik dengan bijaksana, dan tidak merasa pintar sendiri untuk menyudutkan orang lain.

38

Masyarakat Jawa Barat atau Tatar Sunda secara umum merupakan masyarakat yang religius dan sangat spiritual. Kecenderungan ini tampak dalam konsep silih asih, silih asah dan silih asuh yang berarti saling mengasihi (mengutamakan sifat welas asih), saling menyempurnakan atau memperbaiki diri (melalui pendidikan dan berbagi ilmu), dan saling melindungi (menjaga keselamatan). Kini, hampir sebagian besar masyarakat Sunda beragama Islam, namun sistem kepercayaan tradisional yang dikenal sebagai Sunda Wiwitan yang mengajarkan keselarasan hidup dengan alam dan sesama manusia masih hidup pada sebagian masyarakat Sunda.

Kesenian Budaya Sunda kaya akan kesenian, diantaranya tari Jaipong, Sisingaan, Wayang Golek, seni musik angklung,

Nusa Khatulistiwa November 2012


TEROPONG

Seren Taun, upacara adat panen padi masyarakat sunda

Nusa Khatulistiwa November 2012

39


TEROPONG

Tari Jaipong, Jawa Barat

Degung Sunda

40

Angklung

Nusa Khatulistiwa November 2012


TEROPONG

Wayang Golek, Jawa Barat

kecapi, suling, degungan dan masih banyak lagi. Degungan adalah seperangkat gamelan yang biasanya terdiri dari gong, saron 1, saron 2, panerus 1, panerus 2, catrik dan suling. Lantunan irama berbagai alat musik yang terpadu dalam satu komposisi inilah yang menghasilkan musik khas sunda yang disebut degungan. Musik degung atau degungan biasa digunakan mengiringi upacara adat, taritarian Sunda, dan hampir semua pertunjukan kesenian di tanah Sunda. Kesenian Sunda yang masih cukup eksis dan menjadi primadona di kampung-kampung di Jawa Barat adalah Wayang Golek. Beberapa keluarga yang menggelar hajatan masih sering menampilkan kesenian Wayang Golek sebagai hiburan untuk menyambut para tamu undangan. Keberadaan kesenian Wayang Golek ternyata mampu bersaing dengan kesenian dangdut yang telah mengalahkan pamor kesenian Jaipong dan sempat berjaya di era tahun 80 sampai 90-an. Ketika masa awal kemunculan kesenian Wayang Golek di masa Kerajaan Padjajaran, fungsi Wayang Golek ada dua, yakni sebagai sarana upacara ritual atau ruwatan,

dan untuk hiburan. Fungsi Wayang Golek untuk ruwatan biasanya digunakan dalam peruwatan rumah, anak, surambi (4 orang putera), pandawa lima (lima orang putera), talaga tanggal kausak (seorang putera diapir dua puteri), dan samudera hapit sindang (seorang puteri diapit dua putera). Wayang Golek untuk hiburan dipergunakan pada perayaan khusus seperti khitanan, perkawinan, hari-hari besar dan penyambutan tamu-tamu negara. Wayang Golek yang saat ini umum dikenal adalah Wayang Golek Purwa yang terbuat dari kayu dengan bentuk menyerupai manusia yang disebut golek. Oleh karena itu disebut Wayang Golek. Setidaknya ada dua macam Wayang Golek dalam Tatar Sunda yakni Wayang Golek Papak dan Wayang Golek Purwa. Wayang Golek merupakan bentuk teater rakyat yang sangat populer di masyarakat. Lakon-lakon Wayang Golek memiliki lakon Galur atau Carangan dan bersumber dari cerita Ramayana dan Mahabrata yang begitu sarat dengan nilai-nilai filosofi kehidupan (RED).

Nusa Khatulistiwa November 2012

41


DESTINASI

DESTINASI

Wisata Kota Tua di Surabaya

N

ama Surabaya, sesuai dengan etimologinya, berasal dari kata Sura atau Suro dan Baya atau Boyo. Dalam bahasa Jawa, suro berarti ikan hiu, sedangkan boyo adalah buaya. Menurut mitos, dua hewan ini adalah binatang paling kuat yang juga menjadi simbol kota Surabaya sampai saat ini. Pendapat lain mengatakan, bahwa nama Surabaya diambil dari istilah Sura Ing Baya, yang berarti “berani menghadapi bahaya�. Surabaya merupakan pelabuhan utama dan pusat perdagangan komersial di wilayah Timur Indonesia, dan merupakan salah satu kota terbesar di Asia Tenggara. Bersama dengan Lamongan di Barat Laut, Gresik di Barat, Bangkalan di Timur Laut, Sidoarjo di Selatan, Mojokerto dan Jombang di Barat Daya, metropolitan Surabaya menjadi satu kesatuan yang dinamakan Gerbang Kertosusila, seperti Jabodetabek. Surabaya terletak di tepi pantai Utara Jawa timur, dan berbatasan langsung dengan Selat Madura di Utara dan Timur, Kabupaten Sidoarjo di Selatan, dan Kabupaten Gresik di Barat. Kota Surabaya berada pada dataran rendah dengan ketinggian antara 3-6 meter di atas permukaan laut. Hal ini juga yang menyebabkan suhu udara di Surabaya tergolong panas dan kering.

42

Sebagai ibukota provinsi, Surabaya merupakan pusat pemerintahan dan bisnis. Perekonomian Surabaya dipengaruhi oleh pertumbuhan baru dalam industri asing dan beberapa segmen industri yang terus berkembang, terutama dalam sektor properti, berupa gedung pencakar langit, mall, plaza, apartemen dan hotel berbintang yang terus dibangun setiap tahunnya. Sebagai metropolitan, Surabaya merupakan rumah bagi banyak etnis dan suku bangsa, seperti Tionghoa, Jawa, Batak, Madura, Bali, Bugis, Sunda. Ada juga warga negara asing, seperti Malaysia, Cina, India, Arab dan Eropa.

Wisata Kota Tua Surabaya merupakan kota pelabuhan penting pada zaman Belanda setelah Jakarta dan Semarang. Sisa-sisa bangunan besar dari perusahaan-perusahaan ternama Belanda banyak terdapat di kota Surabaya. Bangunanbangunan tersebut tersebar di daerah Surabaya Utara seperti jalan Rajawali, Kembang Jepun, Tunjungan, Veteran dan Pahlawan. Di kawasan ini juga terdapat masjid tua Sunan Ampel sebagai salah satu tempat ziarah Walisongo, Tugu Pahlawan yang merupakan maskot kota Surabaya sebagai kota pahlawan, masjid merah Cheng Hoo – sebuah masjid bergaya klenteng, dan jembatan

Nusa Khatulistiwa November 2012


DESTINASI

Masjid Sunan Ampel, Surabaya

Tugu Pahlawan, Surabaya

fenomenal, Jembatan Merah, yang merupakan simbol perlawanan rakyat Surabaya terhadap pendudukan Belanda. Untuk menuju kawasan Kota Tua Surabaya, dari terminal Purabaya, Anda bisa menggunakan bus kota menuju terminal Jembatan Merah. Dari sini Anda bisa mulai menjelajah Kota Tua Surabaya yang cantik. Beberapa bangunan kuno bergaya Eropa yang klasik dan cantik masih terawat dengan baik dan digunakan sebagai perkantoran sampai sekarang, seperti Hotel Ibis Surabaya, Hotel Majapahit, Kantor Gubernur, Kantor Bappeda, Bank Mandiri, Kantor Pos Besar dan Kantor PTPN. Namun banyak juga yang kondisinya kosong, kotor, tak terawat dan menyeramkan. Jalan Kembang Jepun atau Kya-kya yang merupakan pecinan kota Surabaya, pada malam hari ditutup untuk kendaraan dan beralih fungsi sebagai kawasan wisata kuliner. Bangunan yang paling fenomenal adalah hotel Majapahit, dulu merupakan hotel Oranje atau hotel Yamato di jalan Tunjungan, tempat terjadi insiden bendera. Para pejuang Surabaya merobek bendera merah-putih-biru Belanda hingga menjadi merah-putih Indonesia. Jika Anda mengunjungi Kota Tua Surabaya, House of Sampoerna yang terletak di kawasan Kebunrojo – sebuah museum klasik yang dibangun oleh keluarga Sampoerna (dulu pemilik pabrik rokok Sampoerna), menyediakan tur gratis dengan mini bus mengelilingi Kota Tua Surabaya yang dinamai dengan ‘Surabaya Heritage Track’. Tur berlangsung selama 1-2 jam tiga kali dalam sehari, kecuali hari Senin libur.

House of Sampoerna Surabaya

Pada hari-hari libur dipastikan tur ini akan penuh, jadi sebaiknya Anda melakukan reservasi untuk memastikan mendapat tempat duduk. Reservasi dapat dilakukan melalui Tracker Information Center (TIC) dengan nomor telpon (031) 539000 Ext. 24142. Semua tur akan berawal dan berakhir di gedung House of Sampoerna. Di mulai pada pukul 09.00 sampai dengan 16:30. Ada dua macam tur dalam Surabaya Heritage Track, yaitu tur pendek dan tur panjang. Tur pendek diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis dengan rute House of Sampoerna-Tugu Pahlawan-PT Perkebunan Nusantara XIHouse of Sampoerna. Tur pendek akan ditempuh selama 1-1,5 jam. Sedangkan tur panjang diadakan setiap hari Jum’at, Sabtu, dan Minggu yang ditempuh dalam waktu 1,5-2 jam dengan rute House of Sampoerna-TunjunganBalai Kota/Taman Surya-Gedung Kesenian Jawa TimurHouse of Sampoerna. Di dalam bus, pemandu wisata akan menjelaskan sejarah kota Surabaya dan tempat-tempat yang dilalui. Peserta tur juga diperbolehkan mengajukan pertanyaan. Jika di dalam rombongan ada wisatawan asing, maka pemandu wisata akan menjelaskan juga dalam bahasa Inggris. Sesudah atau sebelum mengikuti tur Surabaya Heritage Track, Anda sebaiknya mengunjungi museum House of Sampoerna. Museum ini berisi barang-barang antik milik keluarga Sampoerna saat mulai merintis pabrik rokok di Surabaya sampai dijual ke Phillip Morris. Terdapat mesin pemotong tembakau dan mobil kuno. Di lantai dua museum terdapat toko yang menjual aneka cinderamata, seperti gantungan kunci, kaos, pin, dan lain-lain (RED).

Nusa Khatulistiwa November 2012

43


DIARY SIKIB

DIARY SIKIB

Acara Bersih-Bersih di Banjir Kanal Timur

R

ombongan Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) menggelar kerja bakti di Kelurahan Malakasari, Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (20/11). Para isteri-isteri menteri itu rela berkotor-kotor ria ketika membersihkan sampah di trase kering Banjir Kanal Timur (BKT). Acara kerja bakti tersebut dipimpin oleh Ketua II SIKIB, Ratna Djoko Suyanto dan difokuskan di sekitar pintu air BKT Malakasari. Rombongan SIKIB dibantu oleh staf Kementerian Pekerjaan Umum dan anggota TNI Angkatan Darat, sangat antusias menyusuri BKT dan memunguti sampah-sampah yang berceceran. Kegiatan dirangkai dengan acara Bakti Sosial di RW 05 Malakasari. SIKIB bekerjasama dengan Yayasan Hijau Putih pimpinan dr Erry Supriayadi menggelar acara pengobatan gratis, yakni pengobatan umum, layanan gigi, dan operasi minor. Selain itu, juga disiagakan

44

posko bencana oleh Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan demonstrasi evakuasi korban bencana oleh para relawan. ”Yang paling banyak diminati adalah pengobatan umum dan gigi. Orang periksa gigi dalam sehari bisa 100”, tutur dr. Erry. Pada kesempatan tersebut, para anggota SIKIB juga dipersilahkan untuk sarapan di dapur umum Tagana. Meski hanya berupa nasi bungkus dengan lauk yang sangat sederhana, para isteri Menteri tersebut tak segansegan untuk melahap hidangan yang disajikan, berbaur dengan para peserta lainnya. ’’Kegiatan hari ini merupakan rangkaian dari program SIKIB hingga puncaknya nanti Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon (GPTP) yang dipusatkan di BKT pada tanggal 1 Desember oleh Ibu Negara’’, ucap Ibu Ratna Djoko Suyanto. Pada 2011, gerakan yang sama dipusatkan di Situ Cipule Karawang, Jawa Barat.

Nusa Khatulistiwa November 2012


DIARY SIKIB

Sehari sebelumnya, SIKIB juga menggelar Baksos pengobatan gratis di Rutan Wanita Pondok Bambu. Kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ibu tersebut, menggelar pemeriksaan kanker serviks bagi penghuni Rutan. Menurut Ratna, program penghijauan oleh SIKIB tidak hanya berhenti pada menanam pohon semata, tetapi SIKIB dan pihak terkait lainnya berkewajiban untuk merawat dan memeliharanya. Kegiatan penghijauan didukung oleh tujuh organisasi kewanitaan di Indonesia, serta disponsori oleh PT United Tractor dan PT Antam. Penanaman pohon yang diprakarsai SIKIB bertujuan untuk menjadikan kawasan lingkungan Kanal Banjir Timur dan sekitarnya menjadi hijau dan asri serta nyaman. Pada kesempatan tersebut, diserahkan Mobil Hijau dari SIKIB kepada perwakilan Provinsi Papua dan Kabupaten Tuban. Selain itu juga award atau penghargaan untuk pemerhati lingkungan di Indonesia (RED).

Nusa Khatulistiwa November 2012

45


KOLOM

KOLOM

Ketika Panggung Pelajar Beralih ke Jalan Oleh : Bung Komar

Panggung pertunjukan jati diri dan prestasi pelajar bukan lagi di sekolah, Sport Hall atau Youth Centre, melainkan telah beralih ke jalan raya.

P

ada suatu kesempatan di kantin sekolah sebuah SLTA, aku menguping pembicaraan beberapa siswa. ”Lu lihat nih photo gue sama Irwan pas ngelempar batu” kata siswa bertopi dengan sombongnya sambil menunjukkan sebuah suratkabar ibukota. Kemudian kawan-kawannya yang lain menimpali: ”Yang paling jelas di tayangan TV, jelas banget gue ayun-ayunkan samurai dan anak-anak SMA sekian lari terbirit-birit.” Ditimpali lagi oleh lelaki hitam di sampingnya: ”Iye...gue aja sempat ngerekam tayangannya. Lumayan buat kenang-kenangan”. Sambil menyeruak kopi panas, aku berucap: ”Astagfirulllah”, rupanya pelajar-pelajar ini bangga dengan pemberitaan

46

media dan tayangan TV mengenai tawuran yang mereka lakukan. Padahal masyarakat prihatin dan meratap atas hilangnya nyawa anak manusia secara sia-sia hanya untuk persoalan begitu sepele. Jangan-jangan mereka berpikir dan membenarkan bahwa dengan tawuran, eksistensi dan jati diri mereka lebih mudah terekspose media. Lalu kalau mereka sampai berpikir demikian, siapa yang akan kita persalahkan ? Sudahkan tersedia ruang ekspresi yang cukup bagi mereka ? Sudahkah kita semua cukup waktu untuk duduk bersama dengan anak-anak kita, mengajarkan pada mereka bagaimana membangun diri, bagaimana mengekspresikan diri. Kita, para orang tua terlalu sibuk dengan panggung kita sendiri dan lupa

Nusa Khatulistiwa November 2012


KOLOM

bahwa anak-anak kita juga membutuhkan panggung untuk dirinya. Setelah melihat begitu besar angka kematian pelajar akibat tawuran, apa yang ada dalam pikiran pelajar ? Apakah mereka lupa tentang siapa diri mereka bagi bangsa ini ? Ataukah para pendahulu dan tetua republik ini tidak pernah mengingatkan tentang siapa dan akan menjadi apa mereka di panggung bangsa ini kelak? Pengamat pendidikan dari Univ. Paramadina, Abduhzen mengatakan: �Tawuran ini merupakan ekspresi dari kegelisahan dan ketegangan yang ada di masyarakat, utamanya kaum muda�. Pernyataan senada dari Utomo Danan Jaya: �Kondisi sosial masyarakat turut mempengaruhi pembentukan karakter pelajar. Para pelajar banyak dipertontonkan perilaku buruk tokoh masyarakat yang seharusnya menjadi teladan�. Sumber masalahnya dimana? Pada diri pelajarkah atau pada diri pengelola bangsa ini? Atau cukup menimpakan kesalahan pada para pendidik dan mereka yang berhubungan dengan pembentukan karakter pelajar ? Benarlah rupanya bangsa ini sedang terkotak dalam dua gagasan, yang satu berpaling ke masa lalu, sementara yang lain menatap masa depan. Mereka yang berpaling ke masa lalu mengkotakkan diri dalam panggung kekinian, sementara kotak satunya lagi mereka peruntukkan untuk dia yang menatap masa depan menuju panggung yang ia dambakan. Panggung itu sekarang dipergunakan oleh mereka yang berpaling ke masa lalu. Mereka mengingat-ingat apa yang telah mereka lakukan, dan dengan siapa mereka lakukan di masa lalu sehingga merasa berhak atas

panggung kekinian. Mereka tidak menyisakan sedikit ruang pertunjukan bagi mereka yang berpaling ke masa depan. Panggung besar itu dipenuhi oleh mereka dari masa lalu. Tak ada lagi panggung tersisa bagi si penatap masa depan. Tak ada lagi ruang youth center, tak ada lagi ruang sporthall. Ruang-ruang kosong bagi ekspresi muda para pelajar telah dipenuhi oleh pusatpusat perbelanjaan dan hiburan-hiburan tanpa makna. Sementara para pelajar yang dipersiapkan untuk menatap masa depan tak punya ruang ekspresi antara sebelum masuk panggung utama menggantikan peran yang dimainkan oleh si penatap masa lalu yang berkuasa atas kekinian. Wahai para penguasa kekinian..! Ingatlah‌! Anakanakmu lah pemilik masa depan. Ingatlah kekinianpun akan runtuh berganti masa depan, sebagaimana masa lalu berakhir dan berganti kekinian. Para pelajar kita adalah orang-orang yang telah dipanggil oleh kehidupan. Mereka pasti akan menuju ke masa depan, mengikuti langkah dengan kepala tegak. Ketidakperdualianmu tidak akan menghentikan langkah mereka. Panggungpanggung yang engkau penuhi tidak akan membuat mereka kehilangan energi berekspresi. Para pelajar adalah benih yang disemai di sebuah ladang oleh tangan Tuhan yang akan menyeruak dari sekamnya dengan segala kekuatan pertumbuhannya. Ia tidak akan berhenti berekspresi walau kalian tidak menyediakan wadahnya, wadah yang sesuai dengan jiwa pertumbuhannya. Wahai para penguasa kekinian...! Mengapa engkau gusar ketika para pelajar menjadikan jalan raya sebagai panggung ekspresi energinya ? Mengapa engkau gusar ketika pelajar menjadikan tawuran sebagai medan kompetisinya ? Marilah sama-sama kita renungkan bahwa mereka adalah anak-anak kita yang sedang menatap masa depannya. Menepilah ! Beri ruang yang cukup bagi pelajar di panggung kehidupan, agar ia mengekspresikan energi masa depannya, menguatkan dirinya melalui berbagai kompetisi yang terkendali. Jangan biarkan para pelajar, anak-anak kita, anak-anak pemilik masa depan mengalihkan panggung ekspresinya di jalan-jalan raya yang justru menggelisahkan banyak pihak.

Nusa Khatulistiwa November 2012

47


KLINIK

KLINIK

N

Nanas Buah Tropis Kaya Manfaat

anas (Ananas comosus (L.) Merr.) adalah sejenis tumbuhan tropis yang berasal dari Brasil, Bolivia dan Paraguay. Tumbuhan ini termasuk dalam familia nanas-nanasan (Famili Bromeliaceae). Perawakan (habitus) tumbuhannya rendah, herba (menahun) dengan 30 atau lebih daun yang panjang, berujung tajam, tersusun dalam bentuk roset mengelilingi batang yang tebal. Buahnya dalam bahasa Inggris disebut sebagai pineapple karena bentuknya yang seperti pohon pinus. Nama “nanas” berasal dari sebutan orang Tupi untuk buah ini, yakni: anana bermakna “buah yang sangat baik”. Burung penghisap madu (hummingbird) merupakan penyerbuk alamiah dari buah ini, meskipun berbagai serangga juga memiliki peran yang sama.

Buah nanas sebagaimana yang dijual orang bukanlah buah sejati, melainkan gabungan buah-buah sejati (bekasnya terlihat dari setiap ‘sisik’ pada kulit buahnya) yang dalam perkembangannya tergabung, bersama-sama dengan tongkol (spadix) bunga majemuk, menjadi satu buah besar. Buah nanas banyak mengandung vitamin A

48

dan C sebagai antioksidan. Buah nanas juga mengandung kalsium, fosfor, magnesium, besi, natrium, kalium, dekstrosa, sukrosa dan enzim bromelain. Bromelain berkhasiat sebagai anti radang, membantu melunakkan makanan di lambung, serta menghambat pertumbuhan sel kanker. Kandungan seratnya dapat mempermudah buang air besar pada penderita sembelit. Selain khasiat yang sangat beragam, buah nanas memiliki efek samping yang perlu diwaspadai. Beberapa efek samping buah nanas antara lain: 1. Nanas muda sebagai abortivum, bisa menggugurkan kandungan. Dapat digunakan untuk memperlancar haid. Oleh karenanya ibu hamil muda dilarang makan nanas muda. 2. Memicu rematik, karena di dalam saluran cerna, nanas dapat terfermentasi menjadi alkohol yang meningkatkan resiko rematik dan radang sendi. 3. Mengandung kadar gula yang cukup tinggi. Untuk itu penderita diabetes dianjurkan untuk membatasi konsumsi buah nanas berlebihan. (RED)

Nusa Khatulistiwa November 2012


LENSA PERISTIWA

LENSA PERISTIWA

LE NSA

01

Penyematan Bintang Adipurna kepada Presiden Korsel, Lee Myung-bak oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

LE NSA

Menko Polhukam mendampingi Presiden RI saat Pertemuan Bilateral dengan PM Turki, Recep Tayiyip Erdogan

02

Nusa Khatulistiwa November 2012

49


LENSA PERISTIWA

LENS A

03

Penyematan Bintang Gerilya Kepada Para Pelaku Sejarah Pertempuran 10 November di Surabaya

LENSA

Penyerahan Cinderamata Kepada Keluarga Pahlawan oleh Ibu Ratna Djoko Suyanto

04 50

Nusa Khatulistiwa November 2012


Nusa Khatulistiwa - November  

Implementasi Nilai-Nilai Kepahlawanan Bagi Kemajuan Bangsa

Advertisement