Nusa Khatulistiwa Juni 2012 by Aditya Fahmi

Dari Redaksi Pembina Langgeng Sulistyono Penanggungjawab F.H.B Sulistyo Wakil Penanggungjawab Dadang Irawan Pemimpin Redaksi Dadang Irawan Wakil Pemimpin Redaksi Heru Winarko Redaksi Pelaksana Beben Nurpadilah Rahardjo Mustadjab Fathnan Harun Staf Redaksi Yuwono Saputra, Gatot Desain Grafis/Layout Pro Cakrawala Bendahara Khairul Alam Sekretaris/Tata Usaha Lisya, Endang

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, edisi ketiga Majalah Nusa Khatulistiwa dapat kembali hadir menyapa para pembaca setianya. Tentu saja redaksi mengucapkan terima kasih atas bantuan semua pihak sehingga majalah ini dapat diterbitkan tepat pada waktunya. Inovasi dan pembaharuan adalah hal yang mutlak dalam setiap proses kerja. Sadar akan hal itu, kami terus menerus mencoba melakukan berbagai perbaikan agar majalah ini semakin mendapatkan tempat di hati para pembaca, sekaligus menampilkan tampilan yang lebih segar. Oleh karenanya, dalam edisi ini kami mencoba melakukan perubahan-perubahan dalam design layout dengan tampilan yang lebih fresh. Mudah-mudahan upaya ini berkenan di hati para pembaca sekalian. Pada edisi ketiga ini, kami mencoba mengangkat isu Papua sebagai fokus utama. Sejalan dengan upaya pemerintah untuk membangun Papua yang lebih baik, kami merasa perlu untuk menyajikan informasi yang lebih berimbang dan ter-update mengenai persoalan yang terjadi di Papua dewasa ini. Harapan kami, para pembaca akan mendapatkan sudut pandang yang lebih komprehensif memahami isu Papua. Akhirnya selamat membaca. Salam Persatuan!

Distribusi Usman, Agus T. Moro, Saryanto Fotografer Zaenuddin Kontributor Sagom Tamboen, Amiruddin Usman, Suhartoyo

Majalah Internal KEMENKO POLHUKAM

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110 Telp. 021 - 3521121, 3520145

Daftar Isi Fokus

Membangun Papua Yang Lebih Baik

Liputan Khusus

Ayo Membangun Papua! : Rangkuman Wawancara dengan Menko Polhukam Tentang Papua

Agenda

Kunjungan Kerja Menko Polhukam dan Rombongan ke Provinsi Papua dan Papua Barat The 3rd International Meeting Of High Level Officials Responsible For Security Matters, St. Petersburg dan Pembekalan Menko Polhukam Kepada Para Dubes RI Se-Uni Eropa

Luar Negeri

Merajut Kembali RI-Rusia

Cakrawala Pancasila Ku Mewaspadai “Bencana” di Jalan Tol

Aspirasi

Bumi Pertiwi Menggugat

15 17 23 26 29

Opini

Mengakhiri Mitos Bangsa Yang Kalah

Tips

Pengelolaan Infomasi di Lingkungan Instansi Pemerintah

Diary SIKIB

Indonesia Pintar : Peresmian 27 Rumah Pintar

Resensi “Di Timur Matahari”

Klinik

Buah Merah Pusaka Herbal Dari Papua

Teropong

Edisi 3/ Juni 2012 Untuk Kalangan Sendiri, Tidak Untuk Diperjualbelikan

37 39 40

42 44

Bakar Batu Wujud Ucapan Syukur dan Kegembiraan

Summer Night di St. Petersburg

Lensa Peristiwa

Destinasi

Ayo Membangun Papua!

Regulasi

Kewenangan Presiden Untuk Mengangkat Wakil Menteri

Sampul

FOKUS

Membangun Papua Yang Lebih Baik “Di sana pulauku yang ku puja slalu, Tanah Papua, pulau indah, hutan dan laut mu yang membisu slalu, cenderawasih burung emas. Gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri yang ku puja slalu keindahan alam mu yang mempesona sungaimu yang deras mengalirkan emas…..sio ya Tuhan, trima kasih…” Sangat disayangkan bahwa meskipun memiliki potensi kekayaan alam yang luar biasa, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat masih tertinggal jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Kondisi geografis Papua yang bergunung-gunung dengan lembah-lembah dan tebing yang curam, serta sebaran penduduk Papua yang tinggal di wilayah-wilayah terpencil di hutan-hutan pegunungan dan pesisir pantai yang terisolir menyebabkan pembangunan belum dapat dilaksanakan secara merata.

Itu baru daratannya, perairan Papua dikenal menyimpan potensi hasil laut yang luar biasa, ikan berbagai jenis, cumi, teripang, udang, rumput laut yang tidak akan habis jika dieksploitasi secara baik. Belum lagi potensi ekonomi yang terus dan berkelanjutan dari sektor pariwisata. Laut dan pantai Papua yang indah dan budaya asli masyarakatnya yang masih lestari, merupakan daya tarik yang menjadi magnet sangat kuat bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Destinasi wisata favorit di Papua antara lain, Kepulauan Raja Ampat di Papua Barat, yang terdiri atas kumpulan 610 pulau di ujung Barat Papua, Lembah Baliem serta Taman Nasional Laurentz di Pegunungan Jaya Wijaya, yang diakui banyak kalangan penggiat pariwisata memiliki potensi wisata kelas dunia.

Nusa Khatulistiwa Juni 2012

Foto oleh Sony Seniawan “Di Timur Matahari”

irik lagu “Tanah Papua” dinyanyikan hadirin yang memenuhi tempat acara silaturahmi Menko Polhukam dengan tokoh masyarakat, adat, agama, pemuda dan tokoh perempuan serta Forkompinda Provinsi Papua Barat, sekaligus menandai akhir kunjungan Menko Polhukam dan rombongan selama 3 hari ke Jayapura, Timika dan Manokwari. Suasana haru dan khidmat sangat terasa – sebagaimana juga dirasakan oleh Nusa Khatulistiwa – sungguh luar biasa karunia Tuhan untuk Papua! Alangkah tepat ungkapan yang mengatakan bahwa “Papua adalah surga kecil yang jatuh ke bumi”. Segudang alasannya, hutan Papua sangat kaya akan sumber kekayaan flora dan fauna, terdiri atas ribuan spesies pohon, bunga dan tanaman perdu. Ratusan spesies satwa, mamalia, kupu-kupu, serangga, dan burung – termasuk diantaranya burung langka yang menjadi ikon Papua: Cenderawasih. Di samping kekayaan hayati dari hutan Papua, tanah Papua menyimpan mineral dan bahan tambang yang sangat bermanfaat bagi kehidupan umat manusia, diantaranya tembaga, nikel, perak, besi, granit, pasir kwarsa, batu kapur dan emas. Selanjutnya, potensi sumber energi: minyak bumi, gas alam, batubara dan uranium.

FOKUS

Persoalan kedua, kualitas SDM masyarakat Papua yang masih tertinggal dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua dan Papua Barat saat ini masih menempati posisi 5 besar paling buncit di antara wilayah-wilayah lainnya di Indonesia, bersama dengan Provinsi Maluku Utara, NTT dan NTB. Hal ini sangat kontras dengan potensi kekayaan alam yang berlimpah yang ada di bumi Papua. Upaya Pemerintah Melalui UU No. 21 Tahun 2001, Provinsi Papua (dan Papua Barat) mendapatkan status Otonomi Khusus. Otonomi Khusus memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah Provinsi Papua dan Papua Barat untuk membangun wilayahnya dengan memperhatikan kekhususan dan corak budaya masyarakatnya. Hal ini juga disertai dengan peningkatan anggaran yang cukup signifikan bagi Provinsi Papua dan Papua Barat. Pada tahun 2012 saja, pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp 30 Triliun untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Belum termasuk dana sisa anggaran lebih (SAL) dalam APBN-P 2012 sebesar lebih dari Rp 3 Triliun. Tetapi persoalan di Papua seakan tak kunjung tuntas, media massa kerap kali mengabarkan berbagai permasalahan yang membelit Papua, mulai dari tudingan kegagalan Otsus, kejadian kekerasan, demonstrasi, aksi anarkis, sampai pada anggapan pemerintah melakukan pembiaran terhadap rakyat Papua. Apa sesungguhnya yang terjadi di kedua provinsi paling Timur itu? Semua pihak perlu melihat secara obyektif, bagaimana kesungguhan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua dalam kerangka konstitusi dan bingkai NKRI, secara damai, adil dan bermartabat melalui Otonomi Khusus. Kebijakan pemerintah terhadap Papua jelas, yakni mengedepankan pendekatan kesejahteraan guna meningkatkan perekonomian dan taraf hidup rakyat, bukan mengedepankan kebijakan keamanan. Bahkan untuk menjamin implementasi Otsus dalam suatu program yang konkrit dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, berdasarkan masukan dan hasil evaluasi berbagai stakeholders atas pelaksanaan Otsus di masa lalu, pemerintah menerbitkan Perpres No. 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua

dan Provinsi Papua Barat, sebagai bentuk penajaman atas Inpres No. 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antar sektor dan wilayah sekaligus guna melaksanakan monitoring atas rencana aksi yang telah ditetapkan, dibentuk Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B) melalui Perpres Nomor 66 tahun 2011. Kedua perpres dimaksud difokuskan kepada sinergitas akselerasi pembangunan di Papua, khususnya meningkatkan ketahanan pangan, pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan, pembangunan infrastruktur dasar dan affirmative action bagi pengembangan kualitas SDM putra-putri asli Papua. Persoalan pokok Permasalahan di Papua secara garis besar terdiri atas 2 masalah pokok yang harus dicarikan solusinya. Pertama, aspek kesejahteraan adalah bagaimana mengejar ketertinggalan Papua dari wilayah lain di Indonesia. Bagaimana infrastruktur dasar, pelayanan kesehatan, pusat-pusat perekonomian, dan sarana/prasarana pendidikan dibangun secara merata di seluruh wilayah Papua. Pendidikan yang berkualitas dan tersebar secara merata di seluruh wilayah Papua, merupakan kunci untuk mengejar ketertinggalan Papua dari wilayah-wilayah lain di Indonesia. Kurikulum pendidikan juga harus mampu menjawab persoalan riil masyarakat Papua dan memperhatikan kekhasan tradisi. Seperti misalnya budaya Suku Kamoro di pesisir Mimika yang erat dengan Sungai, Sampan dan Sagu (3 S) kurang cocok jika kurikulum pendidikannya memasukkan mata pelajaran bertani dan berladang. Kekhasan budaya masyarakat Papua ini perlu mendapatkan atensi khusus agar dapat diformulasikan menjadi kurikulum muatan lokal sebagai pelengkap dan penunjang kurikulum nasional. Kedua, persoalan keamanan. Bagaimana agar kondusifitas keamanan terjaga demi kesinambungan pembangunan. Dalam kaitan ini, perlu atensi terhadap kecenderungan peningkatan eskalasi gangguan Kamtibmas yang terjadi sejak bulan Mei s.d Juni 2012. Namun demikian, generalisasi bahwa seolah-olah seluruh Papua sedang mengalami situasi kurang kondusif, tentunya kurang bijak dan menjurus provokatif. Bahwa benar, realitasnya

Nusa Khatulistiwa Juni 2012

Foto oleh Ayos Purwoaji

FOKUS

Kole-kole perahu tradisional Suku Kamoro yang digunakan sebagai alat transportasi sejak ribuan tahun lalu saat migrasi pertama dari seberang Pasifik.

â&#x20AC;&#x201C; tanpa bermaksud mengecilkan kejadian konflik atau kekerasan itu sendiri â&#x20AC;&#x201C; telah terjadi konflik-konflik skala kecil di beberapa wilayah, namun perlu dipahami secara jernih bahwa Papua sedemikian luas. Konflik di satu wilayah tidak boleh diartikan seluruh Papua tidak aman, dan kenyataannya bahwa konflik-konflik itu tidak sampai mengganggu kehidupan sosial masyarakat Papua secara makro. Kehidupan ekonomi dan interaksi sosial masyarakat berjalan seperti biasa. Kegiatan adat dan budaya serta geliat pariwisata Papua tidak mengalami kendala. Seminggu pasca kerusuhan yang terjadi Sentani medio Juni 2012, kegiatan Festival Danau Sentani tetap berjalan dengan aman dan sukses. Peran Media Massa dan masyarakat. Salah satu pilar yang sangat menentukan dalam upaya percepatan pembangunan Papua adalah media massa.

Bagaimana media massa dapat memberikan atmosfer pemberitaan yang positif, menghilangkan prasangka dan provokasi yang tidak perlu. Ya, media massa memiliki pilihan untuk menentukan sudut pemberitaan atau angle mana yang dipilih, memberikan view yang komprehensif dan berimbang dalam memandang permasalahan yang terjadi di Papua. Di samping media massa, seluruh komponen dan elemen masyarakat Papua, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, birokrat, aparat keamanan, harus bersama-sama memberikan kontribusi yang positif dan sehat untuk membangun tanah papua demi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Satu hal yang pasti, kekerasan hanya akan menghasilkan kekerasan baru. Sehingga berbagai persoalan harus diselesaikan secara damai untuk memecahkan akar permasalahan dan menemukan solusinya. (red)

Nusa Khatulistiwa Juni 2012

FOKUS

Papua Tanah Damai Oleh Velix V. Wanggai Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah

elama ini terdapat tudingan beberapa kalangan dan pengamat bahwa pemerintah tidak memiliki desain pembangunan bagi Papua serta melakukan pembiaran terhadap rakyat Papua. Apakah benar?

“Papua tanah damai” atau “Papua land of peace” merupakan komitmen yang ditegaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sejak 2004 lalu hingga saat ini. Pendekatan yang damai, dialog, dan bermartabat menjadi pijakan Presiden SBY di dalam mengelola Papua. Berulang kali Presiden SBY selalu memberikan arahan kepada kementerian/ lembaga, termasuk TNI/Polri, untuk mengelola Papua dengan hati, tidak berpikir business as usual, perlu terobosan, dan bahkan thinking outside the box. Ketika SBY mendapat amanah untuk menjadi presiden kedua kali,maka sejak 20 Oktober 2009 pemerintah KIB II telah mendeklarasikan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan atas konflik yang masih terjadi di tanah Papua. Setelah Aceh damai, Papua menjadi pekerjaan rumah

dari KIB II ini. Lima posisi dasar (standing position) pemerintah bagi Papua adalah, pertama, menguatkan kedaulatan NKRI dengan tetap menghormati keragaman dan kekhususan rakyat dan wilayah Papua. Kedua, menata dan mengoptimalisasi pelaksanaan UU No 21/2001 perihal otonomi khusus bagi Papua. Ketiga, melakukan affirmative policies sebagai sebuah diskriminasi positif dan rekognisi atas hakhak dasar rakyat Papua seperti akses ke perguruan tinggi bermutu, karier di birokrasi dan TNI/Polri maupun pengusaha asli Papua. Keempat, mendesain strategi,kebijakan, dan program, termasuk pembiayaan, guna percepatan pembangunan wilayah dan

Nusa Khatulistiwa Juni 2012

Petani di Papua yang disambut oleh putranya sepulang dari memanen hasil kebunnya

pemberdayaan rakyat Papua. Kelima, mengedepankan penghormatan atas HAM dan mengurangi tindak kekerasan, baik yang dilakukan kelompok-kelompok separatis Papua maupun oknum aparat negara di luar batas kepatutan. Dengan lima posisi dasar di atas, desain kebijakan yang komprehensif bagi tanah Papua telah dirumuskan sejak periode II kepemimpinan SBY. Pertama, pemerintah membenahi desain perencanaan untuk Papua. Pada langkah awal ini, agenda Papua diletakkan secara khusus di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010â&#x20AC;&#x201C;2014. Pemerintah membalikkan pendekatan dari sektoral menuju dimensi kewilayahan yang lebih kental. Konteks wilayah yang luas dan zona ekologi yang beragam menjadi pijakan utama bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan kluster-kluster kewilayahan yang sesuai dengan budaya rakyat Papua. Untuk itu, Papua juga ditempatkan sebagai koridor Papua-Kepulauan Maluku di dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Saat ini pula pemerintah bersama Pemda sedang menyelesaikan Rencana Tata Ruang Wilayah Papua (RTRWP) yang menghormati hak-hak adat

Sumber foto: Sinar Goro Belawan

Foto oleh David Peckham - Tracinglight

FOKUS

Suasana pasar tradisional â&#x20AC;&#x153;Pasar Baruâ&#x20AC;? Merauke, Papua

rakyat secara berkelanjutan. Hadirnya Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) ditujukan pula untuk menyinergikan perencanaan sektoral dan regional bagi Papua. Kedua, pemerintah membenahi desain regulasi untuk Papua. Dengan desentralisasi yang bersifat asimetris, Presiden SBY selalu menekankan agar desain kebijakan dan program-program sektoral harus disesuaikan dengan konteks ke-Papua-an dalam payung Otonomi Khusus. Di sinilah Presiden mendorong semua regulasi sektoral agar sejalan dan selaras dengan semangat dasar dan prinsip-prinsip utama dari otonomi khusus seperti regulasi perkebunan, perikanan, pertambangan, kehutanan maupun regulasi politik pemilihan kepala daerah. Penataan regulasi itu tentu saja menyangkut aspek kewenangan dan urusan antarlevel pemerintahan maupun lembaga- lembaga negara lainnya, baik MK, MA, DPR maupun lembaga lain. Memang, masih ada kendala yang dihadapi untuk menyelaraskan desain sektoral dan desain otonomi khusus.Hal ini adalah pekerjaan rumah kita. Ketiga, sejalan dengan tekad untuk mengedepankan

Nusa Khatulistiwa Juni 2012

Foto oleh David Peckham - Tracinglight

FOKUS

aspek kesejahteraan, pemerintah serius untuk membenahi desain pembiayaan untuk Papua. Dalam konteks itu, sejak 2005 hingga 2012 ini pemerintah melanjutkan desentralisasi fiskal bagi Papua dengan meningkatkan alokasi dana baik dana kementerian/ lembaga maupun dana perimbangan serta dana otonomi khusus bagi Papua. Tahun 2012 ini saja pemerintah telah mengalokasikan dana sekitar Rp 30 triliun untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Bahkan, untuk mendorong percepatan pembangunan tanah Papua, dana sisa anggaran lebih (SAL) dalam APBN-P 2012 sebesar lebih dari Rp 3 triliun dialokasikan kepada Papua untuk peningkatan konektivitas ke seluruh pelosok kampung Papua. Foto oleh David Peckham - Tracinglight

Sejalan dengan keberpihakan alokasi dana untuk Papua itu, pemerintah kini berupaya keras untuk melakukan renegosiasi kontrak karya pertambangan yang dirasakan tidak adil bagi tanah Papua maupun Pemerintah Indonesia. Harapannya, hasil dari renegosiasi ini menghadirkan manfaat sosial ekonomi bagi rakyat kebanyakan di tanah Papua. Keempat, pemerintah berupaya untuk menata desain Nusa Khatulistiwa Juni 2012

FOKUS

“Perdamaian melalui pembangunan” (peace through development)

Sumber: google.com

Papua tanah damai bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kolektif kita semua. Di sinilah komunikasi konstruktif bagi Papua diletakkan, yakni komunikasi menuju Papua tanah damai.

kelembagaan pemerintahan daerah Papua. Dengan kekhususan yang dimiliki dalam payung otonomi khusus, pemerintah selalu berikhtiar untuk menguatkan kapasitas lembaga eksekutif, DPRP, dan MRP (Majelis Rakyat Papua). Setelah status MRP terkatung-katung sejak 2001–2004, Presiden SBY berupaya keras untuk menerbitkan PP No 54/2004 tentang MRP. Presiden SBY menghargai MRP sebagai lembaga representasi kultural rakyat Papua karena lembaga ini mewadahi utusan perempuan, adat, dan tokoh agama. Demikian pula dalam konteks kelembagaan ini, telah diterbitkan

Desain Dasar Penataan Daerah (Desartada) 2010–2025 yang memberi ruang bagi hadirnya provinsi-provinsi baru di tanah Papua sebagaimana diamanatkan dalam UU Otonomi Khusus. Bagi Presiden SBY, pemekaran kelembagaan pemerintahan harus diletakkan pada penajaman pelayanan publik, percepatan pembangunan, dan partisipasi rakyat dalam pembangunan dan politik lokal. Empat bagian desain Semua situasi

agenda di atas merupakan yang saling terkait dalam komprehensif bagi Papua. ini bisa jalan dalam damai. Pemerintah sangat

Nusa Khatulistiwa Juni 2012

menjunjung setiap anak bangsa di tanah Papua untuk bebas berekspresi sebagaimana amanat dan tuntutan konstitusi 1945. Setiap langkah pemerintah diikhtiarkan untuk mewujudkan Papua tanah damai. “Perdamaian melalui pembangunan” (peace through development) menjadi pedoman utama bagi pemerintah. Papua tanah damai bukanlah tugas pemerintah saja untuk mewujudkannya, tetapi hal ini merupakan tugas kolektif kita semua. Di sinilah komunikasi konstruktif bagi Papua diletakkan, yakni komunikasi menuju Papua tanah damai. (**)

LIPUTAN KHUSUS

Ayo Membangun Papua! Rangkuman Wawancara Dengan Menko Polhukam Tentang Papua

Menko Polhukam. Djoko Suyanto, saat diwawancara oleh wartawan disela-sela kunjungan kerja ke Provinsi Papua dan Papua Barat

ada tanggal 18-20 Juni 2012 Menko Polhukam, Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto, beserta rombongan yang antara lain terdiri atas Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BIN melakukan kunjungan kerja untuk mengadakan komunikasi konstruktif dengan berbagai elemen masyarakat dan jajaran pemerintah daerah Provinsi Papua dan Papua Barat. Nusa Khatulistiwa secara khusus menghimpun hasil wawancara dengan wartawan dan intisari pertemuan dengan elemen-elemen masyarakat di Jayapura, Timika dan Manokwari sebagai berikut:

Terkait dengan pernyataan-pernyataan Menko Polhukam selama ini yang cenderung hanya fokus terhadap aspek keamanan, padahal banyak aspek lain yang perlu menjadi perhatian di Papua. Selaku Menteri yang mengemban tanggung jawab di bidang politik, hukum dan keamanan, sudah pasti saya harus terfokus untuk mengkoordinasikan aspek politik, hukum dan keamanan tanpa mengabaikan aspek lainnya. Dari pernyataan-pernyataan saya, media massa tentu bebas menentukan angle yang dipilih untuk diangkat sebagai bahan publikasi. Namun, publikasi seyogyanya dapat memberikan pembelajaran kepada masyarakat

Nusa Khatulistiwa Juni 2012

â&#x20AC;&#x153;Policy-nya jelas, pendekatan yang dikedepankan lebih pada pendekatan kesejahteraan dan ekonomi. Pendekatan keamanan tentu diperlukan juga untuk menciptakan rasa aman. Ketika kita mengadakan pertemuan dengan berbagai elemen masyarakat, terungkap bahwa semua pihak ingin Papua damai, bukan hanya damai antara aparat dan masyarakat, tetapi juga antar sesama masyarakatâ&#x20AC;?. 11

LIPUTAN KHUSUS

dengan view yang komprehensif dan berimbang antar kepentingan berbagai stakeholder, terutama antara kepentingan pemerintah dan masyarakat. Bahwa ada aksi-aksi kekerasan dan konflik di beberapa tempat di Papua memang harus diakui, tetapi bukan berarti kekerasan tersebut terjadi di seluruh Papua. Dan yang lebih penting lagi, sekecil apapun kejadian atau peristiwa yang terjadi di Papua, pemerintah tidak pernah meremehkannya. Tetapi media massa hendaknya jangan terlalu membesar-besarkan setiap kejadian. Perlu juga dipahami bahwa Irian Barat yang kini menjadi Provinsi Papua dan Papua Barat baru belakangan bergabung dengan negara kita dalam wadah NKRI, sehingga start-nya untuk membangun praktis belakangan. Di samping faktor geografi dan budaya masyarakat yang memiliki perbedaan dengan daerah lain, sarana dan prasarana yang ada dan yang perlu dibangun di Papua dan Papua Barat juga tidak sama dengan wilayah lain. Oleh karenanya, media massa perlu menyoroti semuanya secara komprehensif antara kondisi riil di lapangan dengan keseriusan pemerintah untuk membangun Papua. Papua tidak boleh dilihat hanya pada 1 titik, karena luasnya yang hampir 3 x luas Pulau Jawa. Perlu kejujuran untuk mencermati berbagai kejadian di seluruh Papua. Kejadian negatif yang terjadi di Waena misalnya, begitu luas dipublikasikan oleh media massa, padahal dalam waktu yang hampir bersamaan terdapat kegiatan positif di Sentani yang melibatkan bukan hanya masyarakat lokal tetapi juga wisatawan asing, yaitu Festival Danau Sentani. Dalam membangun Papua, pemerintah tentu tidak hanya memperhatikan aspek keamanan. Terbukti pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui pemberian Otonomi Khusus dengan memperhatikan masukan dan saran dari berbagai kalangan untuk mewujudkan Papua yang maju dan sejahtera. Policy-nya jelas, pendekatan yang dikedepankan lebih pada pendekatan kesejahteraan dan ekonomi. Pendekatan keamanan tentu diperlukan juga untuk menciptakan rasa aman. Ketika kita mengadakan pertemuan dengan berbagai elemen masyarakat, terungkap bahwa semua pihak ingin Papua damai, bukan hanya damai antara aparat dan masyarakat, tetapi juga antar sesama masyarakat. Kekerasan yang dilakukan aparat terhadap masyarakat Papua sering menjadi fokus perhatian khalayak di dalam

negeri maupun di manca negara, terutama oleh pihakpihak yang selama ini menginginkan lepasnya Papua dari bingkai NKRI. Padahal, kekerasan antar sesama masyarakat dan antar suku seringkali terjadi di Papua, yang penyelesaiannya belum dapat dilaksanakan secara komprehensif, yaitu penyelesaian secara adat yang diikuti dengan penyelesaian secara hukum. Persoalan seperti ini tentu tidak dapat diselesaikan secara sepihak oleh pemerintah dan aparat keamanan, tetapi memerlukan partisipasi dan dukungan sepenuhnya dari segenap elemen masyarakat, utamanya para kepala suku, pemuka adat dan agama, serta keterlibatan masyarakat Papua itu sendiri. Terkait keluhan Otsus yang belum optimal dan kualitas SDM yang masih rendah. Salah satu isu yang banyak diangkat selama pertemuan dengan elemen masyarakat di Papua adalah terbatasnya peluang dan kesempatan bagi putra asli Papua untuk berkontribusi dalam membangun Papua. Untuk memecahkan persoalan ini kebijakan pemerintah sudah sangat jelas, yaitu dengan mengeluarkan Inpres No. 5/2007 yang ditingkatkan lagi dengan Perpres No. 65/ 2011 tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (P4B), yang salah satu substansinya berkaitan dengan pemberdayaan putra asli daerah Papua. Masalah yang dihadapi sekarang ialah bahwa kebijakan dasar belum dijabarkan dalam bentuk peraturanperaturan daerah, karena tanpa penjabaran itu sektorsektor swasta misalnya, tentu tidak bisa diwajibkan untuk merangkul putra asli Papua untuk berperan di sektor perbankan, perniagaan, perhotelan dan pariwisata, walaupun beberapa pihak sudah mengupayakan keterlibatan putra asli daerah di bidang-bidang tersebut. Masalah Sumber Daya Manusia yang selama ini merupakan penghambat kontribusi putra asli daerah dalam membangun Papua memang harus dipecahkan dengan affirmative action yang harus dilakukan secara bersinergi oleh berbagai kalangan, tidak hanya oleh pemerintah. Sektor swasta dan pemerintah daerah harus berperan aktif untuk mendidik dan menyiapkan mereka agar siap memasuki dunia kerja. Jakarta tidak bisa bekerja sendiri untuk memecahkan masalah SDM di Papua, sebagaimana daerah lain yang juga berusaha keras mengembangkan sumber daya manusia di daerah masing-masing. Keberhasilan pembangunan di

Nusa Khatulistiwa Juni 2012

LIPUTAN KHUSUS

Papua dengan adanya Otonomi Khusus, sangat banyak ditentukan oleh daerah Papua sendiri. Terkait tuntutan kemerdekaan Papua yang masih sering disuarakan. Suara-suara yang menginginkan kemerdekaan Papua memang masih sering terdengar, tetapi suara tersebut merupakan aspirasi dari segelintir orang yang mengatasnamakan masyarakat Papua. Buktinya, selama pertemuan yang dilakukan dengan elemen masyarakat di Jayapura, Timika dan Manokwari, tidak terungkap adanya keinginan masyarakat untuk melepaskan diri dari pangkuan Ibu Pertiwi. Justru yang disuarakan adalah keinginan untuk membangun Papua lebih cepat dan keberpihakan pada putra asli Papua untuk berperan serta dalam membangun Papua dengan semangat damai. Terkait tudingan adanya kekeliruan Pemda dalam menerjemahkan Otsus. Saya tidak dalam posisi memberikan judgement tentang ada tidaknya kekeliruan Pemda dalam menerjemahkan Otsus, sebab Otsus dan implementasinya di lapangan memerlukan kerjasama dari segenap elemen masyarakat. Lembaga-lembaga masyarakat, lembaga-lembaga adat dan perguruan tinggi serta segenap warga masyarakat memiliki kewajiban yang sama untuk memonitor pelaksanaan Otsus tersebut. Kementerian dan Pemda telah membuat daftar program untuk memajukan Papua, namun pada kenyataannya diakui belum bisa memenuhi sasaran sampai ke pelosok-pelosok Papua, akibat kondisi geografis dan minimnya sarana dan prasarana transportasi. Karena itulah, diperlukan dukungan segenap masyarakat bukan hanya dalam pelaksanaan, tetapi juga dalam melaksanakan pemantauan terhadap pembangunan berdasarkan skala prioritas, agar hasilnya dapat segera dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat Papua.

Masalahnya pun sudah jelas, yaitu perlunya monitoring. Secara struktural monitoring dilaksanakan oleh badan yang memang berfungsi untuk melakukan tugas tersebut, baik yang ada di Pusat maupun di Daerah, namun masyarakat bersama elemen-elemen di Papua dapat membantu melakukan pengawasan melalui DPRD, lembaga-lembaga masyarakat, dan pers. Itu yang harus dibudayakan. Terkait tudingan lambannya pemerintah menangani konflik di Papua dan sinyalemen adanya kepentingan asing. Pemerintah tidak memiliki keinginan dan kepentingan sekecil apapun untuk melalaikan apalagi membiarkan terjadinya konflik yang dapat menghambat pembangunan di Papua. Pemerintah dan aparat justru sangat berkepentingan untuk menciptakan suasana damai di Papua, sehingga pembangunan dapat segera berhasil. Secara alamiah, tidak seorangpun apalagi yang namanya aparat menginginkan terjadinya konflik atau berkeinginan memelihara konflik. Memang, konflik tidak mungkin 100% kita hentikan, terutama di Papua dengan kondisinya yang memiliki kekhususan dalam berbagai aspek. Apalagi di antara penduduk asli Papua, sedikit saja ada perselisihan dapat menimbulkan kekerasan antar kelompok yang lebih besar. Sekarang dan ke depan, mulai dilakukan pendekatan hukum selain pendekatan adat dan budaya. Kalau dulu hanya diselesaikan secara adat, sekarang ditindaklanjuti dengan penegakan hukum. Namun, mengingat sifat primordialisme di Papua masih sangat kuat, penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan proporsional dengan memperhatikan kearifan lokal. Tentang sinyalemen adanya kepentingan asing dalam berbagai peristiwa yang terjadi di Papua, saya tentu tidak ingin menanggapi dan membuat polemik baru, sebelum ada fakta yang sangat kuat yang dapat membuktikan benar tidaknya dugaan tersebut.

Terkait adanya kesan Pemda tidak melaksanakan Otsus dengan sebaik-baiknya padahal Pemerintah Pusat sudah menggelontorkan banyak sekali dana.

Terkait optimisme dan target penyelesaian masalah Papua.

Saya mengapresiasi masyarakat yang mengkritisi penyaluran dan penggunaan dana Otsus untuk Papua. Kita mengerti bahwa program pembangunan Papua sudah jelas disusun bersama dengan pola bottom up.

Saya dan kita semua harus optimis bahwa segala permasalahan di Papua akan dapat diselesaikan. Tetapi, tentu kita juga harus sadar bahwa memperbaiki keadaan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi

Nusa Khatulistiwa Juni 2012

AGENDA

jika ada yang berpikiran bahwa jika Menko Polhukam datang ke Papua, besoknya Papua akan tentram dan aman. Selama 3 hari berkunjung ke Papua dan Papua Barat, kita mengidentifikasi permasalahan di Jayapura, Timika, Manokwari yang hampir mirip, antara lain Otsus dan pembangunan yang belum menyentuh masyarakat pada lapisan bawah, serta potensi SDM putra asli yang masih rendah, dan tidak adanya lembaga yang secara khusus menanganinya. Oleh karena itulah melalui Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang dibentuk oleh pemerintah, berbagai permasalahan tersebut diharapkan dapat segera diselesaikan. Terkait langkah Pemerintah Pusat dalam membantu Pemda. Dalam rangka membantu Pemda untuk menerjemahkan keinginan Pusat, Pemerintah Pusat melakukan langkah antara lain dengan membentuk desk khusus penanganan masalah Papua di tiap kementerian untuk melakukan supervisi terhadap semua program pembangunan sektor yang menjadi kewenangannya. Sedangkan, pembangunan aspek kewilayahan yang dilaksanakan Pemda, supervisi dan kontrolnya dilaksanakan oleh masyarakat melalui DPRD dan elemen lain yang ada di daerah. Terkait usulan dialog damai oleh Jaringan Damai Papua (JDP) Kedatangan saya beberapa kali ke Papua, demikian juga kehadiran pemuka agama dan tokoh masyarakat Papua ke Jakarta yang diterima oleh Presiden, Wapres, Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Kepala UP4B, dan pejabat negara lainnya merupakan bagian dari dialog damai yang dimaksudkan oleh JDP. Bahwa formatnya mungkin belum seperti yang diharapkan oleh JDP atau pihak lain, tetapi dalam setiap pertemuan selalu terbangun komunikasi konstruktif dan pemahaman yang sama memandang permasalahan yang terjadi di Papua. Persoalannya bahwa tokoh Papua yang ikut dalam setiap pertemuan belum sepenuhnya merepresentasikan masyarakat Papua secara keseluruhan. Sebagai contoh, dalam pertemuan di Jayapura, Timika dan Manokwari belum merepresentasikan semua pihak di Papua, sebab masih ada kelompok-kelompok lain yang merasa belum terwakili. Dalam pertemuan tersebut, bukan berarti tidak ada yang berbicara keras dan kritis bahkan marah-marah, tetapi pertemuan tersebut saya nilai tetap membuahkan

hasil positif berupa kesamaan pemahaman terhadap berbagai persoalan yang terjadi di Papua. Kalau ada statement para pengamat seolah-olah tidak ada dialog dan ada pembiaran di Papua, juga jaringan komunikasi buntu, semuanya itu tidak benar. Terkait keinginan berbagai pihak untuk melaksanakan komunikasi dalam format yang lebih besar. Berbicara komunikasi yang konstruktif dengan pihakpihak di Papua, pertanyaannya apakah menyangkut substansi atau kuantitas ? Dialog dengan peserta yang banyak belum tentu dapat berlangsung efektif dan menghasilkan hasil yang positif bagi masyarakat Papua. Sebaliknya, peserta yang terbatas atau sedikit tetapi didahului dengan menyepakati substansi yang akan dibahas, diyakini akan lebih bermanfaat untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi. Bagi pihak yang termasuk dalam kelompok garis keras, sudah ada forum tersendiri yang mitra dialognya terdiri atas tim tersendiri, sebab mereka belum mau turun untuk berdialog di kota. Komunikasi atau dialog dengan mereka harus dilakukan sangat hati-hati dan telaten. Masalah Papua berbeda dengan Aceh yang memiliki satu pimpinan yang menjadi panutan masyarakat. Di Papua sulit menemukan sosok individu yang benar-benar dapat dipandang dan diakui sebagai representasi mayoritas masyarakat Papua. Terkait penyidikan pelaku penembakan Penyelidikan dan penyidikan terkait penembakan yang baru-baru ini terjadi di Papua tentu tidak mudah. Sudah ada 3 (tiga) orang yang ditangkap dan 1 (satu) orang yang terpaksa ditembak karena mencoba melawan petugas, namun pengakuan dari ketiganya belum dapat membuat persoalan menjadi terang. Kalau ada anggapan bahwa telah terjadi pembiaran oleh pemerintah atau aparat keamanan, tidak benar sama sekali karena aparat sedang mengembangkan penyelidikan dan penyidikan. Diperlukan kesabaran semua pihak, karena aparat keamanan tidak boleh menyidik dengan cara-cara kekerasan guna menghindari pelanggaran HAM. Saya pribadi menginginkan proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilaksanakan secepatnya, tetapi semuanya akan sangat tergantung pada kinerja aparat terkait yang sudah barang tentu juga mempunyai keinginan untuk dapat segera mengungkap misteri penembakan tersebut.

Nusa Khatulistiwa Juni 2012

AGENDA

Kunjungan Kerja Menko Polhukam dan Rombongan ke Provinsi Papua dan Papua Barat

Menko Polhukam disambut dengan tarian adat di Manokwari, Papua Barat

enko Polhukam didampingi Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono, SE, Kapolri, Jenderal Polisi Timor Pradopo, Ka. BIN, Letjen TNI Marciano Norman, dan Mendagri yang diwakili oleh Dirjen Kesbangpol Kemdagri, Tanribali Lamo melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat pada tanggal 18-20 Juni 2012. Turut dalam rombongan Deputi I/Poldagri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Judy Harianto, Deputi V/ Kamnas, Irjen Pol Bambang Suparno dan para pejabat dari Kemenko Polhukam, Kemenko Kesra, Kemdagri, Mabes TNI, Mabes Polri dan BIN. Agenda kunjungan dimaksudkan untuk melakukan tatap muka secara langsung dalam kerangka komunikasi konstruktif dengan representasi Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan di Papua, serta Forkompinda Provinsi Papua dan Papua Barat guna melakukan inventarisasi masukan dan aspirasi masyarakat Papua dalam kaitan dengan

Menko Polhukam disambut tarian adat di Timika, Provinsi Papua

upaya percepatan pembangunan Papua sekaligus evaluasi pelaksanaan Otsus. Kunjungan dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi yaitu Jayapura dan Timika, Provinsi Papua dan Manokwari, Provinsi Papua Barat. Di ketiga lokasi tersebut, Menko Polhukam dan rombongan melaksanakan rangkaian pertemuan dengan representasi masyarakat Papua dan Forkompinda. Menko Polhukam juga secara khusus membahas permasalahan Pilgub Papua di Kantor Gubernur Provinsi Papua dengan anggota KPU, Bawaslu, KPUD, Bawasda, Ketua DPRP, Ketua MRP, Pansus Pemilukada DPRP dan jajaran Pemerintah Provinsi Papua. Dalam berbagai pertemuan dengan tokoh-tokoh Papua, yang mewakili representasi masyarakat adat, ormas, agama, pemuda dan perempuan tersebut telah terinventarisir berbagai masukan

Nusa Khatulistiwa Juni 2012

AGENDA

Suasana Pertemuan Menko Polhukam dengan Tokoh Masyarakat, Agama, Adat, Pemuda dan Perempuan di Jayapura

Menko Polhukam memberikan keterangan pers usai pertemuan membahas Pilgub Papua di Kantor Gubernur Papua.

yang konstruktif bagi percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, antara lain berkait dengan masalah Otsus dan implementasinya, penegakan hukum, pendidikan, kesehatan, keamanan dan konflik, pendekatan budaya, affirmative action dan peran UP4B. Kunjungan untuk melaksanakan dialog dan komunikasi konstruktif dengan elemen-elemen masyarakat di Papua ini menepis anggapan bahwa selama ini ada kebuntuan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat di Papua. Menko Polhukam di sela-sela acara kunjungan menyampaikan, â&#x20AC;&#x153;Tidak benar ada pembiaran terhadap rakyat di Papua, komunikasi secara berlanjut terus terjalin, diantaranya Presiden beberapa kali berkenan menerima perwakilan tokoh-tokoh gereja tanah Papua baik di Istana Negara maupun di Kediaman Cikeas. Demikian pula dengan Wapres yang berkenan menerima

Acara Silaturahmi dengan Tokoh Masyarakat, Agama, Adat, Pemuda dan Perempuan di Manokwari

perwakilan masyarakat Papua. Pada level Menteri, Menko Polhukam bersama menteri-menteri terkait beberapa kali melaksanakan kunjungan ke Papua dan berdialog dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan jajaran pemerintah daerah.â&#x20AC;? Lebih lanjut disampaikan Menko Polhukam â&#x20AC;&#x153;Pola-pola komunikasi konstruktif juga dilaksanakan, dan itu sering. Oleh UP4B, demikian pula Desk Papua di Kemenko Polhukam yang secara berlanjut melaksanakan pertemuan dengan elemen-elemen masyarakat Papua dari berbagai kalanganâ&#x20AC;?. Kunjungan kerja Menko Polhukam berjalan dengan lancar dan diskusi konstruktif dapat dilaksanakan dengan hangat dan dinamis dalam semangat yang sama untuk membangun Papua dan menjadikan tanah Papua tanah damai. (red)

Nusa Khatulistiwa Juni 2012

AGENDA

Red Square di Moskow

The 3rd International Meeting Of High Level Officials Responsible For Security Matters, St. Petersburg dan Pembekalan Menko Polhukam Kepada Para Dubes RI Se-Uni Eropa

ada tanggal 4 - 11 Juni 2012 Menko Polhukam dan rombongan melaksanakan kunjungan kerja ke St. Petersburg, Federasi Rusia dan Brussel, Kerajaan Belgia. Turut dalam rombongan Deputi I/Poldagri, Mayjen TNI Judy Harianto, Deputi VII/Kominfotur, Marsda TNI Bambang Sulistyo, Staf Ahli Menko Polhukam, Laksma TNI Dadang Irawan dan beberapa pejabat Kemenko Polhukam. Turut bergabung dalam rombongan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Yazirwan Uyun.

Kunjungan Kerja ke Rusia Agenda utama kunjungan kerja ke Rusia adalah untuk menghadiri The 3rd International Meeting of High Level Officials Responsible for Security Matters, yang merupakan forum tahunan inisiatif pemerintah Rusia guna membahas persoalan-persoalan mutakhir di bidang keamanan internasional. Adapun agenda yang dibahas dalam konferensi internasional yang dilaksanakan pada

Nusa Khatulistiwa Juni 2012

AGENDA

Konferensi The 3rd International Meeting of High Level Officials Responsible for Security Matters

tanggal 7 - 8 Juni 2012 tersebut adalah (1) Main directions and problem of the maintenance of the global energy security; (2) Improvement of ways and means of fighting piracy in the context of the national, regional and international security dan (3) Consolidation of the efforts of the world community in the maintenance of international information security. Sebagaimana pertemuan pertama di Sochi tahun 2010 dan pertemuan kedua di Ekaterinburg tahun 2011, Pertemuan Ketiga High-ranking Officials Responsible for Security Matters berjalan dengan baik, konstruktif, bermanfaat, dan kontributif dalam membentuk sikap saling pengertian di antara para delegasi dari berbagai negara tentang isu-isu strategis di bidang keamanan, khususnya energy security, maritime security dan information security. Pertemuan dihadiri oleh delegasi dari 58 negara termasuk Indonesia, wakil Dewan Keamanan PBB, kantor UN Drugs and Crime (UNODC), dan International Maritime Organization (IMO).

Nusa Khatulistiwa Juni 2012

AGENDA

Pertemuan Menko Polhukam dengan Dubes RI Moskow dan Staf KBRI Moskow

Sehari sebelumnya, Menko Polhukam dan rombongan mengunjungi KBRI Moskow dan melaksanakan pertemuan dengan Dubes RI Moskow dan Staf KBRI Moskow. Pertemuan membahas perkembangan hubungan diplomatik RI-Rusia dan prospek kerjasama RIRusia. Menko Polhukam, Djoko Suyanto, mendengarkan secara langsung laporan Dubes RI Moskow tentang update situasi dan kebijakan pemerintah Rusia, serta kondisi penghidupan WNI di Rusia yang rata-rata tidak menemui kendala. Pemerintah Rusia sangat menghargai Indonesia sebagai kawan lama yang memiliki memori historis sebagai dua bangsa yang bersahabat.

AGENDA PERTEMUAN Pertemuan dibuka oleh Sekjen Dewan Keamanan Federasi Rusia, N.P. Patrusev yang menyampaikan ucapan selamat dari Presiden Vladimir Putin. Dalam sambutan yang dibacakan N.P. Patrusev, Presiden Putin antara lain menyatakan bahwa pertemuan tersebut telah menjadi forum yang terstruktur untuk membahas isu-isu kemanan global antara lain terorisme internasional, perdagangan obat terlarang, dan keamanan energi. Presiden Putin juga mengharapkan didorongnya kerjasama antar negara yang saling memberikan manfaat dalam menangani isuisu keamanan global dimaksud. Dalam pertemuan tersebut Menko Polhukam memberikan pandangan pemerintah RI dalam mengelola

dan mengatasi masalah-masalah global energy security. Pemerintah Indonesia telah memiliki program pengurangan emisi karbon sebanyak 26% tahun 2020 atau 41 % di tahun yang sama apabila mendapatkan dukungan internasional. Dalam mengatasi masalah tersebut Indonesia mementingkan pelaksanaan energi efisiensi, konservasi dan diversifikasi energi untuk menghadapi peningkatan kebutuhan energi domestik maupun global. Dalam bidang kerjasama energi internasional, Indonesia menekankan pentingnya â&#x20AC;&#x153;accessibilityâ&#x20AC;?, keselamatan dan kebebasan navigasi dari setiap transportasi sumber-sumber energi. Indonesia juga menyampaikan atensi tentang â&#x20AC;&#x153;awarenessâ&#x20AC;? global terhadap dampak melonjaknya harga minyak yang diakibatkan oleh konflikkonflik regional yang mempengaruhi keamanan dan keselamatan lalu lintas sumber energi. Konflik-konflik di antara negara-negara hendaknya jangan sampai berdampak kepada negara-negara yang tidak terlibat secara langsung. Sementara itu, para peserta dari berbagai negara menekankan pentingnya tindakan bersama dari komunitas internasional sebagai solusi mengatasi permasalahan berbasis pada perimbangan kepentingan negara produsen, negara transit dan konsumen serta pentingnya dialog antar mereka dalam menghadapi dinamika transformasi industri energi. Isu lain yang mendapat perhatian adalah upaya bersama menghadapi perompakan utamanya pada kawasan perairan yang menjadi urat nadi transportasi internasional. Para peserta mencatat pentingnya peningkatan efektivitas menghadapi perompakan dan mengeliminasi akar masalah, yang berbasis pada masalah sosial dan ekonomi. Para peserta juga menekankan perlunya memformulasikan perangkat hukum internasional yang relevan. Dari paparan dan pandangan yang disampaikan negara-negara peserta, terdapat kesamaan persepsi tentang perlunya peningkatan kerjasama dalam rangka menghadapi isu-isu keamanan global yang

Nusa Khatulistiwa Juni 2012

AGENDA

Pertemuan Bilateral Menko Polhukam dengan Sekjen Dewan Keamanan Federasi Rusia

semakin kompleks berkenaan sulit menanggulanginya secara unilateral. Pertemuan juga menyepakati untuk melanjutkan penyelenggaraan pertemuan internasional sejenis. Dalam kaitan ini, Pemerintah Rusia menyatakan akan menyelenggarakan The 4th High-ranking Officials Responsible for Security Matters pada tahun 2013.

PERTEMUAN BILATERAL MENKO POLHUKAM - SEKJEN DEWAN KEAMANAN RUSIA Di sela-sela acara Konferensi, telah dilaksanakan pertemuan bilateral antara Ketua Delri, Menko Polhukam RI dengan Sekjen Dewan Keamanan Federasi Rusia, N.P. Patrusev. Dalam pertemuan yang berlangsung dalam suasana yang hangat dan bersahabat, kedua pihak sepakat untuk segera menindaklanjuti kerjasama yang telah direncanakan, antara lain finalisasi MoU antara Kantor Kemenko Polhukam RI dengan Dewan

Keamanan Rusia. Tindak lanjut terhadap hal tersebut akan dikomunikasikan melalui saluran diplomatik. Pada kesempatan ini Mr. Patrusev juga mengangkat masalah status state loan dan kelanjutan investigasi kecelakaan pesawat Sukhoi Superjet 100 di Gunung Salak, Bogor. Menanggapi hal tersebut, kemenko Polhukam akan mengkoordinasikannya dengan Kementerian/ Lembaga terkait.

KUNJUNGAN KERJA KE BRUSSEL Lawatan ke Eropa sekaligus juga dimanfaatkan oleh Menko Polhukam untuk melaksanakan pertemuan dengan para kepala perwakilan RI se-Uni Eropa di Brussel, ibukota kerajaan Belgia. Pertemuan dilaksanakan di Chateu Du Lac, Genval, Belgia. Chateu Du Lac dulunya merupakan lokasi pabrik minuman Schweppes yang

Nusa Khatulistiwa Juni 2012

AGENDA

Pertemuan Menko Polhukam dengan 15 Duta Besar RI Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) dari seluruh wilayah Uni Eropa dan 4 orang Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI)

disulap menjadi sebuah resort pada tahun 1981. Di lokasi yang indah dan tenang tersebut, Menko Polhukam melaksanakan pertemuan dengan 15 Duta Besar RI Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) dari seluruh wilayah Uni Eropa dan 4 orang Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI). Acara diawali dengan kata sambutan dari Dubes RI Brussel, Arif Havas Oegroseno yang menyampaikan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Menko Polhukam dan rombongan serta para Dubes dan KUAI se-Uni Eropa. “Kehadiran Pak Djoko untuk memberikan update situasi di dalam negeri, khususnya persoalan politik, hukum dan keamanan, sungguh sangat berarti bagi pelaksanaan tugas para Dubes di negara akreditasi masing-masing”, ujar Havas. Menko Polhukam membuka pembekalannya dengan menyampaikan ucapan syukur atas kesehatan sebagai karunia Tuhan yang paling berharga, “Terlebih syukur

kita tidak hanya diberikan sehat, tapi juga waras…..”, kata mantan Kasau tersebut, yang langsung disambut tepuk tangan oleh para hadirin. Menko menyatakan surprise atas atensi hampir seluruh Kepala Perwakilan RI di Uni Eropa, yang menandakan betapa forum interaksi seperti ini ternyata memang menjadi dambaan para Kepala Perwakilan di luar negeri. Oleh karenanya, Menko mengajak para Dubes dan KUAI untuk memanfaatkan pertemuan yang sangat berharga tersebut semaksimal mungkin untuk saling bertukar pikiran dan berdiskusi tentang berbagai masalah di bidang politik, hukum dan keamanan sebagai bekal penugasan para Dubes di negara akreditasinya masing-masing. “Saya mulai dari situasi politik dalam negeri, sepertinya sangat noisy....tapi jika kita lihat dari stabilitas secara makro, situasi yang sangat noisy tersebut masih bisa dikelola dengan baik. Meskipun antara pemerintah dengan DPR hubungannya nampak sangat dinamis. Namun tidak

Nusa Khatulistiwa Juni 2012

AGENDA

Menko Polhukam menyampaikan sambutan pada jamuan makan malam di KBRI Brussel

lalu ada penggulingan kekuasaan atau sebaliknya DPR dibubarkan….artinya masih bisa dikelola dengan baik. Bagaimana hukum? Ternyata hukum itu tidak kaku.... beberapa tahun lalu mungkin sebuah peraturan, undangundang, dirasakan paling pas. Karena juga dibuat oleh ahli hukum namun dalam perkembangannya nilai yang dianggap benar tersebut bisa saja berubah.” Lebih lanjut tentang keamanan, Menko Polhukam menyampaikan bahwa meskipun ada dinamika di sanasini namun secara umum stabilitas keamanan nasional terjaga dan terkelola. “Bukan berarti keamanan yang baik itu tidak ada masalah di sana-sini, kita masih stabil meskipun ada dinamika”. imbuh Menko Polhukam.

besar terhadap Papua sudah dimulai sejak tahun 2007 dengan keluarnya Inpres No. 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Namun diakui kurang fokus karena dikoordinir oleh Menteri Koordinator dengan tugas-tugas harian yang sudah sangat banyak. Hingga dengan launching UP4B diharapkan pemerintah dapat lebih fokus dalam membangun kesejahteraan dan ekonomi Papua hingga dapat setara dengan wilayah lain di Indonesia.” Kunjungan kerja ke Brussel ditutup dengan jamuan makan malam oleh Menko Polhukam bagi para Kepala Perwakilan se-Uni Eropa dan tokoh masyarakat di Belgia yang diselenggarakan di KBRI Brussel. (red)

Secara khusus, Menko Polhukam menyampaikan tentang isu Papua. “Policy pemerintah tentang Papua sangat jelas. Pendekatan terhadap Papua bukan pendekatan keamanan namun ekonomi dan kesejahteraan. Perhatian

Nusa Khatulistiwa Juni 2012

LUAR NEGERI

Merajut Kembali RI-Rusia Oleh: Djauhari Oratmangun

Bagi sebagian kalangan masyarakat umum Indonesia, Rusia adalah dunia kelabu bahkan cenderung hitam kelam. Bagi masyakarat Rusia, Indonesia merupakan negara eksotis tetapi belum tersentuh. Mungkinkah keduanya bermesraan sebagai kawan akrab yang saling mengisi dalam suka dan duka?

asmerah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah karena ia yang membentuk karakter bangsa kedepan. Masa lalu adalah landasan bagi masa depan. Dan bangsa besar adalah mereka yang mengambil pelajaran dari perjalanan sejarahnya sendiri dan sejarah bangsa-bangsa lainnya. Begitu Presiden Soekarno berpesan. Bila saja masih tersisa ingatan yang cukup kuat, maka Uni Soviet adalah teman lama Indonesia yang yang telah cukup teruji kesetiaannya. Rentetan sejarah memberikan bukti yang cukup kongkrit. Meski dalam perkembangannya terjadi dinamika karena adanya perbedaan kiblat idiologi, namun sebenarnya kawan lama ini tidak pernah meninggalkan Indonesia. Setia sepanjang waktu. Tidak lekang karena panas dan tidak lapuk karena hujan.

Geliat kemesraan hubungan itu hakekatnya dimulai secara formal sejak Indonesia menggelorakan kemerdekaannya di tahun 1945. Negeri terluas di dunia itu merupakan salah satu negara awal yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Inilah pijakan awal makna kemitraan strategis kedua negara dalam tataran politik global, yaitu penghormatan dan pengakuan atas eksistensi dan martabat bangsa Indonesia. Secara katagoris dapat dikatakan Uni Soviet mendukung kemerdekaan dan menafikan penjajahan dan penindasan. Menidakkan dengan lantang konsep exploitation de lâ&#x20AC;&#x2122;homme par lâ&#x20AC;&#x2122;homme. Tidak lama, hanya berselang 5 tahun (1950), Indonesia dan Rusia melakukan akad nikah dalam suatu hubungan yang sangat penting sebagai dasar dan modal awal yang tidak bisa ditawar untuk lahirnya sebuah kemesraan riil dua bangsa. Indonesia

Nusa Khatulistiwa Juni 2012

LUAR NEGERI

dan Rusia mengikatkan tali silaturahim dalam bentuk hubungan diplomatik.

bangsa tanpa harus terpasung pada aspek ideologis politis.

Sejak itulah, di tengah persaingan antara ideologi sosialis dan kapitalis pasca Perang Dunia Kedua, Indonesia dan Rusia mengisi hubungan bilateralnya melalui kemitraan strategis ideologis politis. Tidak main-main, kemitraan ini telah mengangkat nama Indonesia dalam percaturan global dan menjadikannya sebuah negara yang disegani baik oleh teman maupun lawan. Eksistensi Indonesia sebagai salah satu negara pemimpin dunia menjadi sebuah keniscayaan.

Uniknya lagi, tiupan angin keterbukaan itu berjalan dalam irama yang sama. Bagaimana tidak, Rusia menanggalkan komunisme dan menapaki jalan demokrasi. Sosialisme ditinggalkan diganti liberalisme. Di sisi lain, Indonesia membuang jauh-jauh ide sentralistik dan mengangkat tinggi-tinggi desentralisasi dan kemerdekaan individu, sedangkan dalam bidang ekonomi mengedepankan sistem yang lebih transparan dan akuntabel.

Kemitraan strategis Indonesia-Rusia saat itu tidak saja memberikan makna terhadap keseimbangan politik global, tetapi yang lebih penting adalah bangkitnya negara-negara dunia ketiga yang bersatu untuk memperoleh martabat dan tempat yang setara dalam percaturan internasional. Indonesia saat itu tampil sebagai pelopor dan pemuka yang disegani. Dalam batas tertentu, kemitraan strategis keduanya telah melahirkan keberhasilan Indonesia memboyong kembali wilayah Irian Barat (saat ini Papua) ke pangkuan ibu pertiwi. Pada akhir 1960-an hingga akhir 1980-an, hubungan kedua negara mengalami titik nadir sejalan dengan perubahan orientasi ideologis politis Indonesia yang didasarkan pada pertimbangan pragmatisme politik ekonomi. Aneka kerjasama mengalami kemerosotan tajam. Meski begitu, patut disyukuri bahwa kondisi tersebut tidak mengakibatkan hubungan kedua negara terganggu secara serius. Pada era tersebut hubungan diplomatik keduanya tetap terjaga pada level yang cukup layak guna mempertahankan hubungan â&#x20AC;&#x153;pisah ranjangâ&#x20AC;? tersebut agar tidak jatuh talak tiga.

Kemitraan Strategis Babak Baru Seperti sebuah kebetulan saja, Indonesia dan Uni Soviet bermetamorphosis dalam waktu yang hampir bersamaan. Uni Soviet berubah bentuk menjadi Rusia akibat gerakan perestroika dan glasnost pada awal tahun 1990-an, sedangkan Indonesia menggelindingkan orde reformasi pada akhir 1990-an. Perubahan mendasar inilah yang tanpa sengaja telah kembali manautkan ikatan kedua

Kemitraan strategis ini sebenarnya lebih memberikan jalan yang lebar dan lempang untuk menciptakan manfaat ekonomi, keamanan, perdamaian dan kesejahteraan kedua bangsa. Rusia tetap besar dalam arti yang luas sedangkan Indonesia kembali leading dalam percaturan regional. Simbiomutualisme inilah yang merupakan dasar paling kuat bagi berlangsungnya hubungan strategis jangka panjang. Tanpa banyak disadari, kemitraan strategis ini merupakan sebuah alternatif jawaban dalam menghadapi dunia yang semakin modern dan tanpa batas, diwarnai pergeseran nilai-nilai yang sangat kompleks. Di satu sisi, negara-negara Barat yang terus berupaya menunjukan supermasinya di bidang politik, keamanan, dan ekonomi, faktanya mengalami keterpurukan ekonomi yang pada akhirnya akan menurunkan pengaruh politik dan keamanan globalnya. Di sisi lain, saat ini tumbuh kekuatan baru seperti China, Rusia, India yang semakin mampu mempengaruhi politik-keamanan dan ekonomi global. Kawasan pertumbuhan ekonomi juga bergeser dari kawasan Eropa-Atlantik ke kawasan Asia Pasifik. Selain itu, perubahan-perubahan yang kompleks dan kompetitif tersebut pada dasarnya menimbulkan peluang dan tantangan yang saling berhadapan. Sekelompok negara dan masyarakat yang mampu bersaing dan menangkap peluang dapat terus meningkatkan kesejahteraannya sampai pada tingkat yang sangat tinggi. Namun, perubahan tersebut juga mengakibatkan sekelompok negara dan masyarakat yang tidak mampu bersaing tetap terperangkap pada jurang kemiskinan dan keterpurukan.

Nusa Khatulistiwa Juni 2012

LUAR NEGERI

Jurang perbedaan pembangunan tersebut disisi lain telah membuka pintu bagi munculnya ancaman-ancaman baru (non-traditional threats) seperti terorisme, separatism, kejahatan lintas negara terorganisir (perdagangan obat, perdagangan manusia), penyakit menular berbahaya, kelangkaan makanan, kelangkaan energi, dan sebagainya. Menghadapi fakta-fakta pergeseran geopolitik dan geoekonomi tersebut, kemitraan Indonesia dan Rusia menjadi semakin signifikan dan mestinya menunjukkan kemampuannya dalam mengantisipasi perubahan dan kompetisi global tersebut. Bahkan terus memainkan perannya dalam mempengaruhi tata politik dan ekonomi global untuk masyarakarat dunia yang lebih aman, damai dan sejahtera. Indonesia yang semakin sejahtera dan modern akan terus berperan di kawasan ASEAN, Asia Timur, Asia Pasifik dan anggota aktif G-20. Demikian halnya Rusia yang tambah sejahtera dan terbuka semakin berpengaruh di CIS, Eropa, Asia Pasifik dan bahkan G-8 dan G-20. Keduanya memiliki kemiripan emosional dalam bentuk multietnis dan multiagama, serta sama-sama menuju negara yang demokratis dan modern.

umum memiliki kesamaan prinsip-prinsip dasar seperti mulitilateralisme, keseimbangan dan pragmatisme. Jujur, suara-suara indah diatas sebenarnya masih berbentuk segumpal harapan yang menggantung di langit nan tinggi. Jauh dari kenyataan. Tantangan terberatnya adalah stigma yang melekat di pikiran sebagian anak bangsa bahwa Rusia masih berkostum komunis dan pandangan warga Rusia bahwa Indonesia adalah negeri yang sangat jauh. Stigma dan pandangan ini harus segera dikikis secepat kilat melalui pendidikan dan diseminasi informasi yang berkesinambungan. Masyarakat yang secara realitas geografis sudah terbelah oleh jarak 9500 km tersebut harus segera bangkit dan merajut kembali untaian cara pandang, pola pikir dan sikap. Ini semua tidak pernah bisa dilakukan sepihak oleh Indonesia, apalagi KBRI Moskow, tetapi juga merupakan kewajiban pemerintah Rusia plus pihak-pihak terkait. Tanpa itu semua, kemesraan kembali Indonesia-Rusia akan berhenti pada tingkat asa atau bahkan hanya bertengger sesaat di langit utopia.() (Penulis adalah alumni FE UGM, Dubes RI untuk Rusia dan Belarusia)

Dalam forum internasional keduanya juga secara

Nusa Khatulistiwa Juni 2012

CAKRAWALA

Pancasila Ku

enomena yang kita saksikan sejak roda Reformasi digulirkan merupakan bukti betapa dahsyatnya implikasi, dan resiko dari sebuah perubahan yang harus diterima bangsa Indonesia. Ini sebuah realita, berakhirnya era Rezim Orde Baru, dan lahirnya sebuah era baru yang disebut Era Reformasi. Kelahiran Era Reformasi membuka pintu kebebasan â&#x20AC;&#x153;seluas-luasnyaâ&#x20AC;? bagi setiap insan bahkan seluruh bangsa, untuk memilih atau menentukan model kehidupannya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, banyak yang tidak menyadari bahwa nilai atau harga sebuah pilihan dan kebebasan sangat mahal. Artinya, ada harga yang tak terpikirkan atau terbayangkan sebelumnya harus dibayar sebagai konsekuensi logis dan sekaligus resiko yang harus dihadapi dan diterima oleh bangsa ini, sekalipun pahit rasanya. Pintu kebebasan yang terbuka lebar, pada satu sisi membawa angin perubahan dan menumbuhkan alam demokrasi, serta mewacanakan paradigma baru bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, pada sisi lain kebebasan tersebut menumbuhsuburkan berbagai paham, anasir, kebiasaan dan niat serta tindakantindakan yang tidak sejalan dengan budaya, Idiologi dan falsafah hidup bangsa Indonesia Pancasila, juga tidak sejalan dengan Konstitusi UUD 1945, dan Kebhinekaan. Karena pada faktanya baik paham, anasir, kebiasaan maupun niat dan tindakan dimaksud yang umumnya dipengaruhi atau diadopsi dari budaya asing dari hari ke hari semakin nyata, dan terus menggerus nasionalisme, cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, toleransi, kepedulian sosial serta etika moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Wujud nyata dari paham, anasir,

kebiasaan, dan niat serta tindakantindakan dimaksud pengejawantahannya dilakukan lewat aksi-aksi radikal, terorisme, premanisme, fanatisme sempit atau intoleransi, hedonisme, narkotikisme, nepotisme dan perilaku korup yang semakin intens dan meluas ke berbagai sektor, dan tersebar di berbagai wilayah nusantara. Kondisi Ini merupakan ancaman nyata terhadap supremasi hukum, keamanan, keadilan, kesejahteran, persatuan dan kesatuan, keselamatan dan keutuhan bangsa serta NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karenanya, negara tidak boleh kalah apalagi menyerah, ancaman harus dieliminir, pelakunya harus ditindak secara tegas dan konsisten sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Segenap Demonstrasi anarkis komponen bangsa harus ambil bagian dalam pembelaan negara. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi, UUD 1945 pasal 27 ayat (3). Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Dalam konteks ini, pembelaan negara harus dimaknai, dan dimaksudkan sebagai upaya segenap warga bangsa untuk memberikan kontribusi positif dan konstruktif dalam menanggulangi berbagai permasalahan bangsa yang saat ini terus menggerus dan merusak berbagai aspek kehidupan, sehingga pembangunan nasional dapat terus berlangsung. Selain itu, segenap komponen bangsa wajib melandasi sikap dan prilaku kehidupannya dengan falsafah hidup bangsa, yaitu Pancasila. Karena Pancasila merupakan satu-satunya paradigma, tata nilai, pranata sosial, dan model kepribadian yang unggul yang tidak dimiliki oleh bangsa lain di dunia ini.

Jati Diri Bangsa Menurut rekam jejaknya, sejak awal masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk baik ditinjau dari suku, etnik,

Nusa Khatulistiwa Juni 2012

CAKRAWALA

agama, adat istiadat, maupun status sosialnya, yang terhimpun dan dipersatukan oleh komitmen, tekad dan semangat kebangsaan, serta cita-cita bersama. Dengan demikian, pada dasarnya masyarakat Indonesia adalah masyarakat pejuang yang memiliki landasan mental dan moral, semangat kebersamaan dan komitmen yang tinggi. Oleh karena itulah, pada era-era yang lampau, masyarakat dunia sangat mengenal bangsa Indonesia sebagai bangsa pejuang, santun, toleran, gotong royong, bersahaja, religius dan nasionalis. Akan tetapi semenjak reformasi digulirkan, semuanya berubah, sejarah bangsa dilupakan (melupakan sejarah sama halnya melupakan jasajasa para pendiri negara, dan asal usul diri sendiri), nilai-nilai luhur kebangsaan diabaikan, sehingga tak mengherankan berbagai paham, aliran, niat dan tindakan, serta prilaku yang sifatnya merusak sendi-sendi kehidupan nasional mengemuka saat ini.

Kilas Balik Seputar Pancasila Tonggak sejarah nasional yang diawali dengan kebangkitan nasional pada tahun 1908, kemudian menghasilkan sumpah pemuda pada tahun 1928, dan selanjutnya pada tahun 1945 Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Tiga periode waktu tersebut merupakan fundamental berdirinya NKRI. Dalam periode inilah lahir dan terhimpun nilai-nilai luhur yang menjadi ciri khas sikap, dan perilaku para pejuang atau the founding fathers kita. Nilai-nilai luhur tersebut sesungguhnya merupakan sikap dan

ekspresi spontan, dan tulus yang keluar dari jiwa para pejuang dalam menghadapi, dan mengelola berbagai situasi dan keadaan ketika itu. Sikap dan perilaku para pendiri negara inilah yang dirahmati Tuhan Yang Maha Kuasa, dan menjadi magnit dalam mempersatukan semua suku bangsa ke dalam satu komitmen, tekad dan semangat serta tujuan bersama, sehingga bangsa Indonesia sukses merebut kemerdekaan dari bangsa penjajah. Nila-nilai luhur inilah yang menginsipirasi the founding father â&#x20AC;&#x153;Bung Karnoâ&#x20AC;? merumuskan (butir-butir) Pancasila sebagai dasar negara yang dipublikasikan lewat pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila secara resmi dideklarasikan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Eksistensi Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa, ideologi dan dasar negara sangat populer, khususnya diera orde baru. Era orde baru merupakan era keemasan Pancasila, karena pada saat itu doktrin Pancasila disebarluaskan, baik melalui kurikulum pendidikan maupun melalui penataran P4. Pada era inilah baik ideologi, paham, aliran, niat maupun tindakantindakan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa berhasil dicegah-tangkal. Meskipun demikian, dalam praktek atau pengamalan butir-butir Pancasila dalam sendi-sendi kehidupan nasional terdapat ketimpangan. Pada satu sisi elit pemerintah mengindoktrinasi atau memaksa masyarakat untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam segenap aspek kehidupan secara

Nusa Khatulistiwa Juni 2012

murni dan konsekuen, akan tetapi pada sisi lain, para elit penyelenggara negara justru tidak menghayati, dan mengamalkan Pancasila secara murni dan konsekuen. Oleh karenanya, sebagian kalangan berpandangan bahwa Pancasila merupakan alat atau senjata indoktrinasi, dan politik pemerintah dalam melanggengkan kekuasaan. Pasca berakhirnya rezim orde baru, Pancasila kehilangan pamornya, jangankan dihayati atau diamalkan, disebut saja menjadi tabu. Hampir seluruh anak bangsa enggan berbicara tentang Pancasila, termasuk para elit penyelenggara negara. Pancasila mendapat stigma sebagai produk orde baru, dan dianggap sebagai alat indoktrinasi pemeritahan orde baru, sehingga sebagian besar generasi masa kini hampir-hampir tidak lagi mengetahui atau memahami makna Pancasila. Itulah sebabnya, berbagai paham, aliran, niat dan tindakan yang tidak sejalan dengan falsafah hidup bangsa, ideologi dan dasar negara dengan sangat mudah masuk, dan eksis di negeri ini. Berbagai aksi dan tindakan-tindakan yang bersifat merusak, dan merugikan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara seperti, anarkhisme, radikallisme, terorisme, fanatisme, premanisme, narkotikisme, hedonisme, nepotisme dan perilaku korup merupakan bukti pengejawantahannya (fenomena faktual), dan sekaligus sebagai bukti terpinggirkannya Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa, ideologi dan dasar negara. Karenanya, tidaklah mengherankan jika wakil ketua MPR, Ahmad Farhan Hamid mengatakan, bahwa penyelenggara negara jauh

CAKRAWALA

dari jiwa Pancasila, banyak pejabat KKN, dan masih jauh dari cita-cita mensejahterakan rakyat, sebaliknya banyak rakyat yang dirugikan. Patut disyukuri, beberapa tahun belakangan ini gaung Pancasila mulai diperdengarkan lagi oleh sebagian kalangan, termasuk pemerintah. Setahun yang lalu, tepatnya tanggal 1 Juni 2011 dalam pidatonya, Presiden SBY menyampaikan pentingnya revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila dalam kehidupan nasional. Pancasila dimasa kini merupakan salah satu pilar kebangsaan yang semestinya diakui, diterima dan dipraktekan oleh segenap komponen bangsa dalam sendi-sendi kehidupan nasional. Oleh karenanya, pemerintah telah berkomitmen dan mengambil langkah untuk memperkuat empat pilar kebangsaan dengan mengajak serta berbagai komponen bangsa lainnya.

Pancasila Kepribadian Bangsa Pancasila merupakan sistem nilai atau tata nilai, dan pranata sosial yang berakar pada budaya bangsa yang mengandung nilai-nilai luhur, dan menjadi sikap serta prilaku para pejuang kemerdekaan atau the founding fathers negeri ini. Ditinjau dari rumusan atau butir-butirnya, maka Pancasila adalah produk paripurna yang tak ada duanya di negara manapun. Jika direnungkan dan disikapi secara bijak, maka butir-butir Pancasila sesungguhnya mencerminkan turunan dari sifatsifat ilahi atau penjabaran dari ajaran Sang Pencipta Alam Semesta. Oleh karenanya, Pancasila layak disebut sebagai paradigma kehidupan bangsa,

dan model kepribadian yang unggul karya para pendiri negara. Dengan demikian, tidak ada alasan apapun bagi setiap warga negara untuk menolak atau meminggirkannya, apalagi mengganti Pancasila dengan paham lain. Seyogyanyalah setiap warga negara menyadari, mengakui dan menerima Pancasila sebagai kepribadian bangsa, serta mengaktualisasikannya dalam segenap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penguatan Pancasila Penguatan Pancasila perlu dilakukan dalam rangka membangun kembali karakter atau kepribadian bangsa. Penguatan dimaksud tentunya harus didukung dengan kebijakan nasional, dan komitmen seluruh komponen bangsa. Kebijakan nasional ini dibutuhkan sebagai dasar legalitas untuk membentuk wadah dan perangkat-perangkat penyelenggara lainnya. Dalam pelaksanaannya, penguatan Pancasila dapat dilakukan lewat metode penyuluhan atau sosialisasi kepada seluruh komponen bangsa, dan harus diimplementasikan dalam segenap aspek kehidupan nasional. Penguatan juga harus dilakukan dalam dunia pendididikan nasional melalui kurikulum sekolah. Hal ini dimaksudkan agar sejak dini anak-anak bangsa yang masih belia sudah memiliki fondasi kebangsaan yang kuat. Dengan demikian, ke depan anak-anak bangsa ini terus bertumbuh dan berkembang dengan dilandasi fondasi kebangsaan yang kuat akan menjadi kader-kader pengganti yang memiliki integritas dan kapabilitas, serta komitmen

Nusa Khatulistiwa Juni 2012

yang tinggi terhadap cita-cita nasional. Mereka-mereka inilah yang diharapkan mampu membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, kuat, jaya dan terhormat pada masa mendatang.

Kepeloporan Jika seluruh komponen bangsa sepakat, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap Pancasila, maka seluruh anak bangsa atau warga negara wajib mendasari sikap dan prilaku kehidupannya dengan nilainilai yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks ini, diperlukan kepeloporan baik dari elit birokrat, elit politik, tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Artinya, para elit dan tokoh dimaksud harus terlebih dahulu menerima, memahami, menghayati dan mengamalkankan Pancasila dalam sikap dan prilaku kehidupannya sehari-hari. Melalui kepeloporan inilah masyarakat dapat melihat wujud konkrit pengamalan Pancasila, sehingga dapat meneladaninya. Jika demikian adanya, maka konsistensi sikap dan prilaku seluruh anak bangsa yang didasari nilai-nilai Pancasila diyakini akan mampu membangun karakter atau kepribadian bangsa, dan pada gilirannya akan berdampak positif dan konstruktif bagi terwujudnya supremasi hukum, keamanan, persatuan dan kesatuan, keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran segenap bangsa Indonesia. Merdeka! (dfot)

CAKRAWALA

Mewaspadai â&#x20AC;&#x153;Bencanaâ&#x20AC;? di Jalan Tol Oleh: Sagom Tamboen, SIP

tidak mungkin lagi keluar dari jalan bebas hambatan. Melewati jalan bebas hambatan dengan dikenai sejumlah biaya, ternyata tetap saja tidak dapat tiba di tujuan sesuai waktu yang diharapkan.

Hal berbeda terjadi dan dialami penduduk DKI Jakarta dan penduduk dari daerah lain yang memiliki kepentingan untuk datang ke Jakarta. Jalan bebas hambatan yang dibangun di dalam kota Jakarta ternyata tidak selamanya memberikan rasa nyaman dan puas bagi masyarakat. Justru sebaliknya, pada waktu-waktu tertentu sering memunculkan rasa kesal, jengkel, marah, dan berbagai perasaan lain, bila sudah terjebak dalam kemacetan dan

Selain perasaan seperti diuraikan di atas, terdapat hal penting lain yang perlu menjadi perhatian banyak pihak, yaitu berkaitan dengan keamanan dan keselamatan jiwa manusia dan harta benda. Khususnya bagi pengguna jalan layang bebas hambatan dan jalan layang biasa non tol yang berada dibawahnya, seperti yang menghubungkan Cawang dengan Tanjung Priok. Di kedua jalan bertingkat ini, kemacetan sungguh luar biasa secara bersamaan pada waktu-waktu tertentu. Kendaraan dari berbagai jenis dan ukuran yang masing-masing penuh dengan muatan, sama sekali tidak bergerak alias diam ditempat dalam waktu yang cukup lama. Truck dan tronton penarik kontener yang baru keluar dari/dan mau masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok, serta kendaraan lain berjejer

ejalan dengan pertumbuhan dan kebutuhan mobilitas penduduk, hampir semua negara dan kota di dunia menghadapi permasalahan di bidang perhubungan, khususnya sektor perhubungan darat. Baik sebagai penghubung antar kota maupun kebutuhan prasarana dalam satu kota. Pembangunan jalan bebas hambatan atau yang lebih dikenal dengan â&#x20AC;&#x153;jalan tolâ&#x20AC;?, menjadi salah satu solusinya. Banyak negara dan kota besar yang memiliki jalan bebas hambatan dan manfaatnya sudah dirasakan penduduk.

Nusa Khatulistiwa Juni 2012

CAKRAWALA

di sisi kanan dan kiri jalan layang. Jalan yang hanya ditopang oleh satu tiang penyangga di bagian tengah dengan jarak tertentu satu dengan yang lain. Beban yang sungguh berat dan berulang secara rutin minimal dua kali dalam sehari. Karena itu akan timbul pertanyaan: â&#x20AC;&#x153;Sejauh mana dan sampai kapan jalan layang bebas hambatan di dalam kota Jakarta mampu menahan beban berat akibat kemacetan yang berulang setiap hari?â&#x20AC;? Seandainya jalan layang bebas hambatan tidak kuat lagi menahan beban dan terjadi hal yang tidak diinginkan (misalnya roboh), maka pertanyaan berikutnya: â&#x20AC;&#x153;Siapa yang akan bertanggungjawab terhadap korban bencana kemanusiaan(korban meninggal/lukaluka dan kerugian harta benda), baik yang jatuh dari jalan layang bebas hambatan maupun yang tertimpa di jalan biasa yang berada di bawahnya, dan bagaimana cara menghitung besaran ganti rugi bagi mereka?â&#x20AC;? Tentu tidak seorang pun penduduk Indonesia cq. DKI Jakarta menginginkan kejadian seperti ini. Namun perlu disadari

bahwa jalan layang hanyalah buah karya manusia dan daya tahannya berdasarkan perhitungan di atas kertas, tidak selalu sesuai dengan beban nyata yang dipikul di lapangan. Kekhawatiran seperti ini mungkin terlalu berlebihan, tetapi lebih baik khawatir dahulu daripada menyesal kemudian. Untuk mengurangi beban ruas jalan layang bebas hambatan yang sering mengalami kemacetan panjang dan dalam waktu yang lama, sebaiknya dilakukan pengaturan terhadap truck dan tronton penarik kontener yang akan melewatinya. Misalnya melarang truck dan tronton penarik kontener bermuatan penuh memasuki jalan layang bebas hambatan setiap hari pada pukul 07.00 -10.00 WIB dan pukul 16.00-20.00 WIB. Di luar waktu tersebut, pada umumnya kendaraan masih dapat bergerak (walaupun agak lambat), sehingga akumulasi beban yang dipikul jalan layang bebas hambatan tidak terlalu berat. Semoga kekhawatiran ini tidak akan pernah menjadi kenyataan.(**)

Nusa Khatulistiwa Juni 2012

ASPIRASI

Bumi Pertiwi Menggugat Kerusakan lingkungan akibat illegal logging

umi dan langit beserta seluruh isinya (alam semesta) sesungguhnya diciptakan Tuhan bagi kesejahteraan dan kemakmuran seluruh umat manusia. Setiap suku bangsa yang mendiami bumi seyogyanya mendapatkan bagiannya, sesuai dengan keberadaannya di suatu negara bangsa di mana mereka bermukim. Masalahnya adalah, pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan seluruh potensi kekayaan sumber daya alam yang ada dalam lingkup suatu negara bangsa sangat ditentukan oleh kebijakan, dan kearifan atau kebijaksanaan serta keinginan luhur para pemimpin negara bangsa masingmasing. Jika kebijakannya didasarkan pada kearifan atau kebijaksanaan yang tulus, keinginan yang luhur dan diproyeksikan untuk kepentingan kesejahteraan dan kemakmuran bersama, maka sejahteralah seluruh rakyat negara bangsa tersebut. Akan tetapi, jika kebijakannya hanya didasarkan pada formalitas dan mengedepankan kepentingan kelompok atau golongan tertentu, maka sengsaralah rakyatnya, dan kacaulah negara bangsa tersebut. Besarnya Rahmat Tuhan bagi bangsa Indonesia semestinya disadari dan disyukuri, karena selain menganugerahkan kemerdekaan, Tuhan Semesta Alam

juga menganugrahkan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa bagi bangsa ini, meskipun harus melalui sebuah perjuangan panjang, dan akbarnya pengorbanan the founding fathers. Tentu saja anugerah tersebut merupakan aset bangsa (nasional) yang patut disyukuri, dan tidak boleh dihambur-hamburkan, melainkan harus dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, bangsa dan negara sebagaimana yang diamanatkan oleh Konstitusi, UUD NRI Tahun 1945 (inilah maksud Tuhan menganugerahkan kekayaan SDA kepada bangsa Indonesia, yakni untuk memakmurkan bangsa ini, bukan bangsa lain). Oleh karenanya, kebijakan pemerintah untuk memanfaatkan potensi kekayaan sumber daya alam nasional sebagai salah satu sumber utama devisa negara, dan modal dasar pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur merupakan langkah yang tepat, dan patut didukung oleh seluruh komponen bangsa. Walaupun demikian, pada realitanya antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan seringkali tidak sinkron, bahkan menyimpang dari arah kebijakan dan regulasi yang ada sehingga kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran yang dicita-citakan the founding fathers masih jauh dari harapan. Padahal sepanjang kurun waktu puluhan tahun,

Nusa Khatulistiwa Juni 2012

ASPIRASI

eksplorasi dan eksploitasi kekayaan sumber daya alam nasional terus dilakukan, baik di daratan, di gununggunung, di lembah-lembah, di lautan maupun di dalam perut bumi. Lebih jauh lagi, menurut opini dan sorotan publik terkait dengan pengelolaan SDA adalah, bahwa di era reformasi ini eksplorasi dan eksploitasi kekayaan sumber daya alam nasional semakin intens, meluas dan terkesan tidak terkendali. Bahkan Ketua KPK, Abraham Samad mengatakan bahwa kekayaan SDA dikelola secara tidak adil. Eksploitasi kekayaan SDA hanya dinikmati pengusaha dan penguasa, sementara masyarakat setempat tetap saja miskin. Belum lagi maraknya sengketa lahan/ agraria antara masyarakat dengan perusahaan yang terjadi hampir merata diseluruh wilayah nusantara (data sementara mengindikasikan kurang lebih ada 1700 kasus agraria) sebagai akibat mudahnya memperoleh ijin alih fungsi hutan atau lahan, konsesi, perkebunan dan lain sebagainya sehingga terjadi konsentrasi, penguasaan dan pengusahaan lahan oleh perusahaan-perusahaan besar namun tidak pernah diselesaikan secara tuntas. Tentu saja kondisi ini sangat merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Dampak konkrit dari semuanya itu adalah, keberadaan hutan alam (primer), hutan adat, hutan mangrove, lahan gambut, rawa-rawa, aneka satwa dan tumbuh-tumbuhan langka, serta sumber-sumber air bersih, dan sumber-sumber energi yang tidak terbarukan dari waktu ke waktu kian menyusut. Kerusakan dan pencemaran lingkungan terjadi di berbagai wilayah nusantara, akibatnya ekosistem terganggu, suhu bumi meningkat tajam, anomali cuaca, banjir, tanah longsor dan kekeringan kerap kali terjadi, dan menimpa masyarakat akar rumput. Bumi Pertiwipun turut merana, menggeliat derita, dan kini menggugat, tetapi kemana?

Permasalahan Apabila berbagai pandangan atau opini publik yang berkembang ditelisik secara cermat dan jujur, maka rangkaian permasalahan pengelolaan sumber daya alam bagaikan mata rantai, yang berkaitan erat dengan berbagai pihak berkepentingan. Akan tetapi, jika diurai maka sumber dari rangkaian permasalahan tersebut, indikasinya cenderung mengarah atau bermuara kehulu atau pada sosok pengambil kebijakan atau keputusan,

baik di tingkat pusat maupun daerah. Argumen mendasarnya adalah, karena para pengambil kebijakan atau keputusan inilah yang merumuskan, menyusun kebijakan, dan yang sangat menentukan boleh tidaknya sebuah perusahaan atau korporat mendapatkan ijin konsesi dan atau ijin usaha, juga yang memiliki akses untuk melakukan koordinasi, menilai, menimbang, melakukan pengawasan dan evaluasi, serta memiliki otoritas untuk mengambil tindakan cepat, dan tepat terhadap perusahaan atau para pengelola yang melanggar peraturan perundang-undangan. Dalam banyak kasus pelanggaran hukum yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, selain karena tumpang tindih regulasi, ternyata para pengambil kebijakan khususnya di daerah, seperti oknum Gubernur, Bupati, Kepala Dinas dan lain sebagainya justru banyak yang terlibat karena penyalahgunaan wewenang atau jabatan (abuse of power). Fenomena ini memberikan keyakinan kepada kita, bahwa kebijakan yang tidak didasari kearifan atau kebijaksanaan yang tulus, keinginan luhur dan kepentingan kesejahteraan masyarakat, pastilah merusak dan merugikan rakyat, bangsa dan negara. Jadi tidaklah mengherankan jika kekayaan sumber daya alam nasional sangat mudah

Nusa Khatulistiwa Juni 2012

ASPIRASI

digerus oleh para pihak yang tidak memiliki integritas atau hanya mengedepankan keuntungan finansial, dan mengabaikan etika moral, kesejahteran masyarakat, kelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) di Indonesia. Kemudahan berinvestasi, dan memperoleh ijin usaha, khususnya di sektor kehutanan, perkebunan dan pertambangan menjadi salah satu faktor utama menyusutnya luas hutan alam (primer), berkurangnya sumber energi tak terbarukan dan mineral lainnya, serta meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Sementara itu, kehidupan masyarakat tradisional dan masyarakat pedalaman yang bergantung pada hasil hutan semakin terpuruk. Pertanyaannya adalah, apakah devisa negara yang diperoleh dari hasil pengelolaan sumber daya alam nasional kita sebanding dengan besaran atau volume kekayaan sumber daya alam yang dieksploitasi oleh para pengelola/perusahaaan, plus kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi? Sadarkah kita jika suatu ketika kekayaan sumber daya alam nasional akan habis, sehingga tidak lagi mampu menopang pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development, lantas dengan sumber daya apalagi negara dapat mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana dicanangkan oleh the founding fathers atau para pendiri negara ini ?

Diskursus Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 33 diantaranya mengamanatkan kepada kita semua, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Mencermati dan memahami amanat ini, tentunya kita harus sepakat terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan negara dalam konteks ini adalah pemerintah sebagai representasi negara, (dalam teori dasar tentang negara dikatakan bahwa yang disebut dengan negara adalah, adanya wilayah, pemerintah yang berdaulat, masyarakat, serta diakui negara lain). Pemerintah sebagai representasi negara didasarkan pada sistem politik negara kita, yang menganut sistem demokrasi, di mana Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Oleh karenanya, setelah Presiden terpilih diambil sumpahnya, maka secara otomatis Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara telah memiliki mandat dari seluruh rakyat Indonesia untuk mengatur, mengelola seluruh kekayaan alam, dan menjalankan pemerintahan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian menjadi jelas bahwa amanat UUD NRI Tahun 1945 pasal 33 tersebut harus dijalankan secara murni dan konsekuen oleh pemerintah sebagai representasi negara yang menerima mandat dari seluruh rakyat Indonesia.

Nusa Khatulistiwa Juni 2012

Menyikapi kondisi pengelolaan kekayaan sumber daya alam selama ini, yang cenderung merugikan rakyat, bangsa dan negara, maka seyogyanya pengaturan dan pengelolaan kekayaan sumber daya alam Indonesia dievaluasi, dan ditata ulang secara cermat dan hati-hati serta terukur, agar hasilnya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Pengaturan dan pengelolaannya seyogyanya didasarkan pada keinginan luhur dan kebutuhan yang sungguh-sungguh mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara konkrit dan menyeluruh, keberlangsungan pembangunan nasional secara terus menerus (sustainable development), kelestarian lingkungan dan terpeliharanya keberlangsungan ekologi. Sebagai pertimbangan yang patut diperhatikan dalam pengaturan dan pengelolaan sumber daya alam nasional di antaranya adalah, regulasinya, perijinannya, pengawasannya, penegakan hukum, kondisi sumber daya alam yang sudah dalam kondisi minim atau kritis, kondisi sumber daya alam yang sulit dikontrol menurut kondisi geografi, track record perusahaan, dan lain sebagainya. Namun demikian, yang terpenting dari semua aspek tersebut adalah hati nurani dan integritas seluruh stakeholders di bumi pertiwi. Inilah sebenarnya yang sedang digugat Bumi Pertiwi kepada kita semua. Semoga. (dfot)

REGULASI

Kewenangan Presiden Untuk Mengangkat Wakil Menteri

residen Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri pada Jumat (8/6) di Istana Negara. Perpres tersebut merupakan respon Presiden SBY atas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 79/PUU-IX/2011 tertanggal 5 Juni 2012 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian. Mahkamah Konsitusi dalam putusan Nomor 79/PUU-IX/2011 menegaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Wakil Menteri adalah bagian dari kewenangan Presiden. Atas dasar itu, Mahkamah Konstitusi menghapuskan Penjelasan Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa jabatan Wamen adalah jabatan karir dan Wamen bukan merupakan anggota kabinet. Dengan demikian penjelasan Pasal 10 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum meningkat.

menurut Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”, sementara Pasal 17 ayat (2) berbunyi: “Menterimenteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”. Bertolak dari Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) dari UUD 1945 tersebut, MK sampai pada pendapat bahwa pengangkatan Wamen adalah bagian dari kewenangan Presiden untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Baik diatur maupun tidak diatur dengan UU.

Legal reasoning

Walaupun Pasal 17 UUD 1945 hanya menyebutkan bahwa Presiden berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan Menteri-Menteri Negara, tanpa menyebutkan kewenangan untuk mengangkat WakilWakil Menteri; namun MK berpendapat bahwa jika Presiden berwenang untuk mengangkat Menteri, logikanya Presiden pun juga berwenang mengangkat Wakil Menteri.

Pemohon berpendapat bahwa pengangkatan Wakil Menteri (Wamen) oleh Presiden tidak sejalan dan bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Akan tetapi MK berkesimpulan bahwa tidak terdapat masalah terhadap konstitusionalitas Pasal 10 (batang tubuh) UU Kementerian Negara. Tetapi yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 adalah Penjelasan Pasal 10 UU Kementerian Negara yang berbunyi: “Yang dimaksud dengan Wakil Menteri adalah pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet”.

Hal ini karena, UUD 1945 hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok, maka untuk pelaksanaan lebih lanjut diatur dengan UU. Baik diatur maupun tidak diatur dalam UU, pengangkatan Wakil Menteri sebenarnya merupakan kewenangan dari Presiden. Dengan demikian dari sudut substansi tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam konteks ini. Hal tersebut berarti bahwa bisa saja sesuatu yang tidak disebut secara tegas dalam UUD 1945 kemudian diatur dalam UU, sepanjang hal yang diatur dalam UU tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Logika hukum (legal reasoning) yang digunakan oleh para hakim konstitusi dalam memutuskan perkara pengujian UU Nomor 39 Tahun 2008 terhadap UUD 1945 dimulai dari konstruksi berpikir MK tentang kedudukan Presiden dalam sistem Pemerintahan berdasarkan UUD 1945.

Dalam konteks yang sama, UUD 1945 juga tidak menentukan adanya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang lebih dikenal dengan sebutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun dengan Ketetapan MPR Nomor: VII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; yang kemudian ditindaklanjuti

Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan

Nusa Khatulistiwa Juni 2012

REGULASI

dengan pembentukan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dibentuklah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menuntut dan menyidik tindak pidana korupsi tertentu. Padahal di dalam sistem peradilan pidana kita sudah ada kepolisian sebagai penyidik dan kejaksaan sebagai penuntut umum perkara pidana. Jadi pada intinya kewenangan Presiden untuk mengangkat Wakil Menteri tidak bertentangan dengan UUD 1945 jika dipandang dari sudut pengutamaan tujuan yang hendak dicapai (doelmatigheid) atau nilai kemanfaatan dalam rangka memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Dengan demikian Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dipandang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Meskipun substansi Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dipandang tidak menimbulkan konstitusionalitas, akan tetapi pengaturan yang terkandung dalam Penjelasan Pasal 10 UU tersebut dalam praktiknya telah menimbulkan persoalan legalitas, yakni ketidakpastian hukum karena tidak sesuainya implementasi ketentuan tersebut dengan hukum kepegawaian atau peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan dan birokrasi. Hal ini antara lain dikarenakan bahwa Penjelasan Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tersebut telah menimbulkan norma baru, padahal hal demikian tidak diperbolehkan dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut MK, persoalan legalitas yang muncul dalam pengangkatan Wakil Menteri, antara lain, adalah : a. Pertama, terjadi eksesifitas dalam pengangkatan Wakil Menteri, sehingga tampak tidak sejalan dengan latar belakang dan filosofi Pembentukan UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara atau dengan perkataan lain hal itu menjadi tidak sejalan dengan maksud semula (original intent) pembentukan UU dimaksud. Salah satu latar belakang terpenting dan keharusan konstitusional untuk membentuk UU tentang Kementerian Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (4) UUD 1945 dimaksudkan untuk membatasi agar dalam membentuk kementerian negara guna melaksanakan tugas-

tugas pemerintahan, Presiden melakukannya secara efektif dan efisien. Jabatan Menteri dan Kementerian tidak boleh diobral sebagai hadiah politik terhadap seseorang atau salah satu golongan, sekaligus tidak dapat sembarangan dibubarkan tanpa analisis yang mendalam bagi kepentingan negara dan bangsa. Berdasar fakta hukum sekarang, yakni pembentukan yang tanpa job analysis dan job specification yang jelas telah memberi kesan kuat bahwa jabatan Wakil Menteri hanya dibentuk sebagai kamuflase politik dan membagi-bagi hadiah politik. Hal ini nyatanyata tidak sesuai dengan filosofi dan latar belakang pembentukan UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang dalam implementasinya menimbulkan persoalan legalitas sebagaimana akan diuraikan pula pada uraian berikutnya. b. Kedua, saat mengangkat Wakil Menteri Presiden tidak menentukan beban kerja secara spesifik bagi setiap Wakil Menteri, sehingga tidak terhindarkan memberi kesan kuat sebagai langkah yang lebih politis daripada mengangkat pegawai negeri sipil (PNS) secara profesional dalam jabatan negeri. Apalagi seleksi jabatan Wakil Menteri dilakukan secara sama dengan pengangkatan Menteri, yakni didahului dengan fit and proper test di tempat dan dengan cara yang sama dengan seleksi dan pengangkatan Menteri. Hal tersebut menjadi sangat politis dan tidak sesuai dengan hukum kepegawaian yang sudah lama berlaku, terutama jika dikaitkan dengan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. c. Ketiga, menurut Penjelasan Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Jabatan Wakil Menteri adalah Jabatan karier dari PNS, tapi dalam pengangkatannya tidaklah jelas apakah jabatan tersebut merupakan jabatan struktural ataukah jabatan fungsional? Persoalannya jika dianggap jabatan struktural maka yang bersangkutan haruslah menduduki jabatan Eselon IA; yang berarti, sesuai dengan hukum kepegawaian, pembinaan kepegawaiannya di bawah pembinaan Sekretaris Jenderal. Akan tetapi, jika jabatan Wakil Menteri tersebut diperlakukan sebagai jabatan fungsional, masalahnya menjadi aneh, karena jabatan fungsional itu bersifat tertentu terhadap

Nusa Khatulistiwa Juni 2012

REGULASI

satu bidang dan bukan jenis profesi dan keahlian yang berbeda-beda yang kemudian dijadikan satu paket dengan jabatan fungsional. Padahal jabatan fungsional harus ditentukan terlebih dahulu di dalam peraturan perundang-undangan dengan mengklasifikasi masing-masing jabatan fungsional ke dalam jenis tertentu. Para Wakil Menteri yang berasal dari perguruan tinggi misalnya, semuanya sudah mempunyai jabatan fungsional akademik. Pertanyaannya, kalau jabatan Wakil Menteri dianggap sebagai jabatan karier fungsional, maka bisakah seorang PNS memiliki dua jabatn fungsional sekaligus berdasarkan peraturan perundangundangan? d. Keempat, masih terkait dengan jabatan karier, jika seorang Wakil Menteri akan diangkat dalam jabatan karier dengan jabatan struktural (Eselon IA), maka pengangkatannya haruslah melalui seleksi dan penilaian oleh Tim Penilai Akhir (TPA) yang diketuai oleh Wakil Presiden atas usulan masing-masing instansi yang bersangkutan. TPA tersebut kemudian mengusulkan pengangkatannya kepada Presiden dalam bentuk penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) untuk kemudian dilantik oleh Menteri/ Jaksa Agung/Kapolri dan pejabat yang setingkat sesuai penempatan yang bersangkutan. Menurut fakta di persidangan, para Wakil Menteri diangkat tanpa melalui prosedur tersebut dan pelantikannya dilakukan oleh Presiden sendiri di Istana Negara, sehingga prosedurnya menggunakan prosedur yang berlaku bagi Menteri, bukan prosedur yang berlaku bagi PNS yang menduduki jabatan karier. e. Kelima, nuansa politisasi dalam pengangkatan jabatan Wakil Menteri tampak juga dari terjadinya perubahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sampai dua kali, yakni menjelang (dengan Perpres Nomor 76 tahun 2011, tanggal 13 Oktober 2011) dan sesudah (Perpres Nomor 77 tahun 2011, tanggal 18 Oktober 2011) pengangkatan Wakil Menteri pada bulan Oktober 2011 yang oleh sebagian masyarakat dipandang sebagai upaya menjustifikasi orang yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Wakil Menteri supaya memenuhi syarat tersebut. Perubahan-perubahan

Perpres tersebut tampak dibuat secara kurang cermat sehingga mengacaukan sistem pembinaan pegawai sebagaimana telah diatur dengan peraturan perundang-undangan yang ada lebih dulu. f.

Keenam, komplikasi legalitas dalam pengangkatan Wakil Menteri seperti yang berlaku saat ini juga muncul terkait dengan berakhirnya masa jabatan. Jika Wakil Menteri diangkat sebagai pejabat politik yang membantu Menteri, maka masa jabatannya berakhir bersama periode jabatan Presiden yang mengangkatnya. Akan tetapi, jika Wakil Menteri diangkat sebagai pejabat birokrasi dalam jabatan karier, maka jabatan itu melekat terus sampai dengan tiba masa pensiunnya atau berakhir masa tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk jabatan karier, sehingga tidak serta merta berakhir dengan jabatan Presiden yang mengangkatnya. Pertanyaannya, kapan berakhirnya masa jabatan Wakil Menteri berdasarkan fakta hukum yang ada sekarang ini? Apakah bersamaan dengan masa jabatan Menteri yang dibantunya dan dalam periode Presiden yang mengangkatnya; ataukah dapat berakhir sebelum atau sesudah itu? Disinilah letak komplikasi legalitas itu.

Apabila Wakil Menteri ditetapkan sebagai pejabat karier sebagaimana dimaksudkan dalam Penjelasan Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, maka tidak ada posisinya dalam susunan organisasi kementerian, sehingga hal tersebut menimbulkan kerancuan. Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, keberadaan penjelasan Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan telah membelenggu kewenangan eksklusif Presiden dalam hal mengangkat dan memberhentikan Menteri/Wakil Menteri berdasarkan UUD 1945, sehingga penjelasan tersebut harus dinyatakan inkonstitusional.

Nusa Khatulistiwa Juni 2012

OPINI

Mengakhiri Mitos Bangsa Yang Kalah

agai prajurit yang kalah di medan tempur, semakin panjang deretan politikus yang kalah saat maju dan dihadapkan pada problem politik dan birokrasi kenegaraan. Tragisnya, umumnya mereka terjungkal oleh ranjau korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Karenanya, cerita seputar politisi Indonesia adalah sebuah cerita panjang tentang kekalahan yang berdampak pada keterpurukan dan kehancuran sebuah bangsa dengan kekayaan alam yang demikian melimpah.

dicarikan kambing hitam pada pihak lain, entah lawan politik atau kekuatan asing. Karenanya, teori konspirasi menjadi laku dan terkenal di negeri ini. Semua kehancuran negeri adalah akibat kekuatan asing yang sengaja ingin merusak Indonesia. Sasaran paling populer adalah jaringan Yahudi dan sekutunya. Berikutnya sisa-sisa kekuatan Orde Lama dan Orde Baru. Siapa pun politisi, entah duduk di eksekutif maupun legislatif, ingin mencitrakan diri bersih, cinta bangsa, dan benar-benar bekerja untuk rakyat.

Saya sungguh ingin tetap optimis dan positif melihat nasib bangsa ini. Namun, saya juga harus realistis. Kisah politik Indonesia adalah cerita panjang tentang perjalanan dan nasib bangsa yang serba kalah, sejak zaman VOC sampai sekarang. Sampai-sampai muncul guyon yang pahit tentang citra bangsa Indonesia. Amerika Serikat (AS) dikenal sebagai bangsa sombong, Belanda bangsa pelit, Jepang dikenal karena disiplin dan kerja keras, lalu apa kata orang tentang Indonesia? Bangsa yang korup dan dihinggapi penyakit dengki pada sesamanya. Jika ada orang atau kelompok yang berhasil, bukannya didukung tetapi dijegal agar samasama gagal.

Mereka seakan tak kenal salah. Apabila gagal mengurus negara, penyebabnya bukan pada mereka tetapi pada pihak lain, sehingga di negeri ini tabu bagi pejabat negara dan politisi mengakui kesalahan dan minta maaf kepada rakyat.

Seringkali bangsa ini terjerat kubangan the self-destroying nation, bangsa yang sedang menghancurkan diri sendiri. Tragisnya, semua kegagalan dan kehancuran seringkali

Ada pertanyaan sinis dan menyakitkan, apa yang menyamakan semua mantan presiden negeri ini? Cukup satu kata: kalah. Semua kalah, sehingga di negeri ini tak ada yang disebut bapak bangsa yang diagungkan dan dijadikan model dalam mencintai dan membangun Tanah Air. Semua presiden turun takhta karena diempas gelombang demonstrasi, sehingga masing-masing mengidap luka politik. Anehnya, tokoh-tokoh yang ikut menurunkan presiden, saat ganti berkuasa, perilakunya tak beda dengan pendahulunya. Para antropolog dan psikolog perlu serius meneliti, mengapa elite politik

Nusa Khatulistiwa Juni 2012

bangsa ini mudah sekali lupa diri dan tidak memiliki konsistensi moral politik? Ada teori, secara antropologis bangsa ini tergolong sebagai the defeated culture. Sebuah bangsa yang ditakdirkan Tuhan untuk selalu kalah. Kemudian teori ini dibantah, karena Tuhan tidak akan mengubah nasib satu kaum, bila mereka tidak mau mengubah nasib dirinya. Yang lain berpendapat, ini semua akibat dimanja alam yang subur sehingga menjadi malas. Yang lain lagi berpendapat, karena tidak mengenal siklus empat musim, bangsa Indonesia tidak terbiasa membuat perencanaan dan antisipasi ke depan sebagaimana mereka yang mengenal musim salju yang mencekam. Lainnya menyebutkan, kehancuran mental bangsa ini akibat terlalu lama dijajah sehingga suasana batinnya selalu ingin marah, memberontak, mencari jalan pintas, dan mereka hanya tunduk pada pemimpin yang kuat. Akibat lama dijajah, baik oleh kekuatan asing maupun pemerintahnya sendiri, masyarakat tidak memiliki tradisi hidup teratur dan disiplin kecuali diancam dengan senjata. Dari berbagai pandangan itu, ada pandangan lain yang rasanya paling tepat. Yaitu, semua kebobrokan yang terjadi ini akibat tidak adanya keteladanan dari atas. Sebagai masyarakat yang kuat dengan

OPINI

tradisi paternalisme, sesungguhnya mengatur bangsa ini tidak sulit. Kuncinya, para penguasa harus memberi contoh yang baik dan konsekuen. Bagaimana rakyat akan taat hukum, bila melihat atasannya seenaknya melanggar hukum tanpa sanksi. Bagaimana mungkin pegawai rendahan tidak malas dan tidak ingin korupsi, bila menyaksikan atasannya hidup mewah dari korupsi, kerjanya hanya sibuk dengan acara protokoler yang serba basa-basi. Sekali lagi, kata kunci dari semua kehancuran ini adalah tiadanya keteladanan dari atas. Andaikan para petinggi negara dari dahulu mempraktikkan hidup transparan dan sederhana, pasti kita hidup aman dan makmur, terhindar dari jerat utang dan krisis berkepanjangan seperti ini. Jadi, siapa sebenarnya yang menghancurkan bangsa ini? Tak lain adalah elitenya sendiri. Mereka menghancurkan martabat dan harga dirinya di depan rakyat dan masyarakat dunia dengan mengorbankan kepentingan bangsa. Nurani rakyat amat terluka dan tidak mudah untuk membangkitkannya lagi kecuali ada kekuatan radikal yang menghentakkan eksistensi kita sebagai bangsa. Mari kita belajar dari pengalaman bangsa Jepang. Hancurnya Hiroshima dan Nagasaki pada Perang Dunia II, dijadikan momentum dan tekad bangsa Jepang untuk bangkit melawan Barat, tetapi dalam wujud ledakan produksi teknologi otomotif dan elektronika yang amat kompetitif sehingga Barat dibuat kelabakan.

â&#x20AC;&#x153;Pertanyaannya, dari mana harus melakukan perbaikan saat virus korupsi dan pesimisme telah merata ke seluruh tubuh birokrasi dan menjalar ke masyarakat? Jawabnya, tekad dan keteladanan dari atasâ&#x20AC;? -- Komaruddin Hidayat Juga Jerman (Barat), Korea Selatan, Malaysia, dan China, semuanya melakukan konsolidasi dengan melakukan perbaikan spektakuler di bidang pendidikan, memperkuat riset teknologi, investasi modal nasional, dan menegakkan supremasi hukum. Yang terjadi di negeri ini justru konspirasi politik untuk melecehkan hukum yang menghancurkan etika berbangsa. Saya sulit menduga-duga perasaan dan pikiran para elite politik dan pemeritahan kita saat bangsa lain sibuk berkompetisi dan menjalin kemitraan dalam percaturan dunia di bidang sains dan ekonomi, tetapi di sini justru sibuk saling menjegal dan memfitnah lawan politik semata untuk memenangkan pemilu dengan cara tidak elegan. Tragisnya lagi, saat jabatan telah diraih, agenda pertama adalah memperkaya diri dan setor ke partainya meski dengan jalan korupsi. Aura demikian tentu tidak akan mendatangkan berkah dan rasa nyaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang muncul adalah komunikasi politik yang pengap, masing-masing merasa diri paling benar sambil menjatuhkan yang lain. Ketulusan, keikhlasan, kesungguhan, dan profesionalisme tidak tercermin

Nusa Khatulistiwa Juni 2012

dalam panggung perpolitikan Indonesia. Wajar bila daftar orang yang kalah kian panjang dari tahun ke tahun. Yang memilukan, kekalahan aktor politisi kita telah berdampak amat signifikan pada kehancuran dan kerugian negara dan bangsa yang kian tak berdaya menghadapi ganasnya ekspansi kekuatan asing di bidang ekonomi, sains, dan persenjataan. Saya teringat keluhan Mahathir Mohamad yang merasa gagal mendidik bangsa Melayu agar memiliki tradisi kerja keras dan disiplin tinggi. Meski Malaysia telah menunjukkan kemajuan yang amat mengesankan dalam memajukan diri, namun Mahathir tetap menyimpan keraguan bahwa bangsa Melayu tidak akan sanggup berkompetisi dengan bangsa China dalam tradisi bekerja keras dan ambisi untuk berprestasi. Pertanyaannya, dari mana harus melakukan perbaikan saat virus korupsi dan pesimisme telah merata ke seluruh tubuh birokrasi dan menjalar ke masyarakat? Jawabnya, tekad dan keteladanan dari atas. Kalau tidak mau dan tidak mampu, akankah nasib bangsa akan ditentukan hanya oleh sekelompok orang yang sedang berkuasa? Saya ingin bersikap positif dan optimistis terhadap bangsa kita, tetapi yang selalu terbayang adalah perilaku politisi yang rakus, hanya memikirkan diri disertai sifat iri dan dengki, tidak rela melihat orang lain sukses. Mungkin persepsi saya salah. Bagaimana menurut Anda? () (Komaruddin Hidayat, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)

TIPS

Pengelolaan Infomasi di Lingkungan Instansi Pemerintah

i era transparansi dan keterbukaan,tudingan berbagai kalangan terhadap lembaga informasi pemerintah yang dinilai lamban dan kurang akurat dalam menyampaikan informasi kepada publik perlu menjadi atensi semua pihak. Akibatnya terjadi kekurangpercayaan media massa dan masyarakat terhadap informasi yang bersumber dari pemerintah, berkembangnya isu yang merugikan pemerintah, kesalahan persepsi masyarakat internasional tentang kondisi sebenarnya di Indonesia sehingga sangat merugikan pemerintah (investasi dan pariwisata), keterlambatan instansi operasional dalam penanggulangan masalah, terjadinya suasana panik di kalangan tertentu (bisnis dan warga masyarakat asing) utamanya dalam peristiwa kerusuhan sosial dan semakin maraknya pemberitaan media asing tentang berbagai kelemahan dan ketidakmampuan pemerintah.

Secara umum, kelemahan lembaga informasi pemerintah, dapat dipetakan sebagai berikut: (1) informasi yang masuk jauh lebih banyak dibanding dengan yang dikeluarkan, (2) adanya kecenderungan institusionalpersonal untuk menanggapi suatu peristiwa secara responsive-defensive, (3) keterbatasan kemampuan untuk melaksanakan pendekatan agresif proactive-preventive, (4) keterbatasan dalam mendayagunakan media dan jalur komunikasi modern, (5) kekurangmampuan dalam analisis kebutuhan informasi masyarakat, (6) keengganan menjalin kontak komunikasi langsung (hotline) dengan organisasi yang dianggap oposan, terutama LSM, (7) keengganan mendayagunakan pakar informasi/ komunikasi terutama dari kalangan universitas (akademis), (8) keengganan memberikan informasi yang bersifat

Sebuah Terobosan kontroversial, (9) hanya personel tertentu saja yang diberikan tanggung jawab untuk memberikan informasi kepada media massa, (10) setiap kali terjadi bencana atau situasi krisis lainnya, tidak ada laporan situasi harian yang disebarluaskan kepada media massa atau populasi sasaran lainnya. Kecenderungan dominasi “the politic of problem solving” masih kental dibandingkan “the logic of problem solving”. Dengan kata lain, lembaga informasi pemerintah mengalami sindrom terlampau sedikit (too little syndrome), terlampau pelit (too mean syndrome), terlampau takut (too afraid syndrome), terlampau terlambat (too late syndrome), terlampau tidak menentu (too uncertain syndrome), terlampau berceceran (too fragmented syndrome). Lebih lanjut, lembaga informasi pemerintah juga mengalami krisis kesenjangan strategi – kegagalan mengembangkan kebijaksanaan dan program untuk menangani masalah dan isu yang sesungguhnya, krisis struktural – pengorganisasiannya menyebabkan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan sasarannya, kesenjangan ideologis dan kekuatan – sumber memadai tetapi tidak ada kehendak untuk menggunakannya… “where there is the will there is not the power, where there is the power there is frequently not the will”, kesenjangan pengetahuan dan ketenagakerjaan… “the real enemy of the human spirit is man’s own stupidity in regard to his social arrangements” dan kesenjangan kredibilitas – kesenjangan antara retorika dan realitas. Saran pemecahan Bertolak dari fakta dan realitas tersebut di atas, lembaga informasi pemerintah perlu melaksanakan berbagai upaya guna mengoptimalkan

Nusa Khatulistiwa Juni 2012

pelaksanaan fungsi sehingga dapat mencapai tujuannya. Upaya tersebut antara lain, modernisasi seluruh perangkat keras dan perangkat lunak informasi dan komunikasi yang digunakan sehingga dapat mengakomodasi sistem informasi dan komunikasi terkini, serta mengembangkan pendekatan agresif, proaktif, preventif, dan mitigatif. Selanjutnya, lembaga informasi pemerintah perlu mendayagunakan pakar informasi dan komunikasi serta analis politik, ekonomi dan sosial dari lingkungan universitas dan instansi terkait sebagai konsultan tetap atau tidak tetap, sekaligus menciptakan relasi dan komunikasi aktif langsung, antara lain melalui kontak “hot line”, dengan organisasi media massa dan organisasi swadaya masyarakat (NGO’s) yang berpengaruh dan oposan terhadap pemerintah, baik di dalam maupun di luar negeri. Upaya yang sama juga dilakukan dengan instansi/ organisasi terkait. Setiapkali terjadi peristiwa nasional yang menonjol (antara lain bencana/kerusuhan sosial), lembaga informasi pemerintah perlu menyusun dan menyebarluaskan laporan situasi harian (sitrep) baik melalui internet maupun bentukbentuk lain “press release”. Terakhir, yang tidak kalah pentingnya perlu memberikan kesempatan kepada lebih banyak personel informasi untuk menyampaikan pesan-pesan perkembangan situasi setiap kali terjadi peristiwa nasional yang menonjol sesuai dengan tanggung jawab instansional maupun koordinatif.(DI)

DIARY SIKIB

Indonesia Pintar :

Peresmian 27 Rumah Pintar

Ibu Ani Bambang Yudhoyono saat memberikan sambutan pada acara peresmian 27 Rumpin di Tangerang, Banten

bu Negara, Hj. Ani Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Herawati Boediono, Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiah, Ibu Ratna Djoko Suyanto, Ibu Okke Hatta Rajasa, Ibu Silvia Agung Laksono, serta Ketua Umum Persit Kartika Chandra, Kiky Pramono Edhie Wibowo meresmikan 27 rumah pintar (Rumpin) yang tersebar di 12 provinsi di Indonesia. Peresmian 27 Rumpin yang dilaksanakan di Rumah Pintar Baladika, Kesatrian Gatot Soebroto, Grup-1 Kopassus, Kota Serang, Provinsi Banten, Kamis (7/6), tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti yang dilakukan oleh Ani Yudhoyono. Beberapa Rumpin yang diresmikan di antaranya Rumpin Dadap Tangerang (Banten), Rumpin Ardya Cendikia TNI-AU Makassar (Sulsel), Rumpin Cendikia Halim (Jakarta), dan Rumpin Halalan (Sumut).

usia 4-15 tahun. Program ini juga dimaksudkan untuk membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendirian 27 Rumpin yang merupakan hasil kerjasama SIKIB, TNI, Sinar Mas dan Yayasan Tunggadewi tersebut bertujuan untuk meningkatkan minat belajar anak

Di dalam sambutannya, Ibu Negara juga menyampaikan pesan Presiden SBY mengenai tanggung jawab pendidikan, bahwa upaya peningkatan kualitas

“Kami berharap, program ini dapat menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai perkembangan usia anak. Sehingga kita bisa mengoptimalkan potensi anak,” tegas Ani Yudhoyono. Dijelaskan, metode pembelajaran yang diterapkan di Rumpin tersebut adalah menggunakan pendekatan penuh kegembiraan, pembelajaran berorientasi makna, kecerdasan majemuk dan sebagai sekolah yang berorientasi pada keterampilan hidup. “Intinya, isi dan proses pembelajaran dirancang sedemikian rupa, agar dapat belajar dengan menyenangkan,” imbuhnya.

Nusa Khatulistiwa Juni 2012

DIARY SIKIB

juga meluncurkan 150 unit mobil pintar, termasuk dua mobil yang dioperasikan di Lebanon, dan dua yang ada perbatasan Kalimatan. Program SIKIB untuk membantu mencerdaskan anak bangsa lainnya adalah motor pintar yang kini sudah mencapai 404 unit dan 3 kapal pintar.

pendidikan merupakan tanggung jawab bersama sehingga peran peningkatan kualitas pendidikan harus dilakukan semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. “Dengan semakin banyaknya partisipasi masyarakat dalam pendidikan maka upaya kita bersama untuk mencerdaskan anak bangsa, sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 45 dapat diwujudkan lebih cepat lagi” ujar Ibu Negara. Dalam pesan yang lain Ibu Negara juga menyampaikan agar keberadaan Rumpin dapat dijaga dan dirawat dengan baik. “Hanya kita semua yang bisa menjamin rumah pintar dapat berjalan. Kami di SIKIB dan para mitra hanya berupaya membidani lahirnya Rumpin, namun tidak mungkin bisa mengelolanya sendiri,” kata Ibu Negara. Ibu Negara juga mengajak semua pihak untuk manfaatkan Rumpin dengan sebaik-baiknya, diisi dengan kegiatan yang bermanfaat serta dijaga kebersihannya agar tetap bermanfaat bagi orang banyak. “Apapun yang dilakukan, walaupun kecil, asalkan dilandasi niat baik dan ketulusan maka akan menghasilkan sesuatu yang besar di masa depan” tegasnya. Kepada para pengelola, Ibu Negara berharap dapat menggali kreativitasnya agar Rupim dapat berkembang. “Rumah pintar harus menjadi oase yang menyejukan bagi rakyat,” kata Ibu Ani.

Pada kesempatan ini, Ibu Ani berharap semakin banyak Rumpin yang dapat didirikan sehingga pada tahun 2014 akan ada 500 unit Rumpin. “Hal ini merupakan cita-cita dan keinginan dari kita semua. Merupakan tantangan bagi kami, bukan pekerjaan yag mudah, dengan tekad, kerja keras, dukungan berbagai pihak yang peduli dan cinta kepada anak-anak Indonesia, insya Allah target itu dapat tercapai,” ujar Ibu Ani. Di tempat yang sama, Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah mengungkapkan, pihaknya sangat berterima kasih dengan adanya pendirian Rumpin di Serang. Menurutnya, Rumpin dapat dijadikan suatu sarana pendidikan non formal yang dapat menciptakan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. “Saat ini pendidikan memang difokuskan pada anak usia dini, hingga pendidikan wajib belajar 12 tahun. Adanya Rumpin ini tentunya sangat membantu peningkatkan pendidikan formal dan informal. Pendidikan dalam pembangunan merupakan faktor dominan, karena SDM sangat ditentukan oleh pendidikan, baik aparatur dan posisi lain dalam pembangunan,” paparnya. Selain peresmian Rumpin, Ibu Negara juga memberikan alat permainan edukatif dan sejumlah buku kepada 27 Rumpin yang baru saja diresmikan. Selesai meresmikan, Ibu Negara meninjau sejumlah fasilitas Rumpin Baladika, seperti Sentra Lalu Lintas, Sentra Kesehatan, Sentra Rumah Pohon, Sentra Radio, Sentra Herbalia, dan diakhiri dengan penanaman pohon di halaman sekitar rumpin. Menutup kegiatan, Ibu Ani melakukan peninjauan keliling asrama Grup-1 Kopassus didampingi KSAD-Jenderal Pramono Edhie Wibowo sambil menaburkan benih ikan lele di kolam Batalyon 13 Grup-1 Kopassus.(**)

Sejak diluncurkan pada tahun 2005, hingga Juni tercatat telah didirikan 292 unit Rumpin. Selain rumpin, SIKIB

Nusa Khatulistiwa Juni 2012

RESENSI

“Di Timur Matahari”

agi itu seperti pagi hari biasanya... Matahari terbit di timur menyinari pulau ini... Papua, pulau paling timur dari Indonesia, dimana cahaya matahari selalu meneranginya terlebih dahulu... Namun, tidak bagi Mazmur, Thomas dan teman-temannya. Pagi itu mereka masih menunggu kedatangan cahaya itu, cahaya yang akan menerangi mereka dari gelapnya kebodohan... Tapi seperti hari-hari yang telah berlalu cahaya itu tak kunjung datang... GURU!!! Mazmur setiap hari selalu menunggu kedatangan guru pengganti di sebuah lapangan terbang tua, satusatunya penghubung kampung itu dari kehidupan diluar sana, kampung mereka berada di daerah pegunungan tengah Papua, daerah yang cukup sulit untuk dijangkau. Pagi itu ia memandang penuh harap kelangit, semoga hari itu ada pesawat yang datang dan membawa guru pengganti karena sudah 6 bulan tak ada guru yang mengajar, setelah Mazmur melempar pandangannya kepada bapak Yakob, seorang pria berumur yang masih menjaga tradisi,dan dari bapak Yakob, Mazmur tau guru tidak juga datang... Diapun berlari kesekolah dan memberi kabar kepada temantemannya, Thomas, Yokim,Agnes dan Suryani yang dengan setia selalu menunggu kabar itu...”Guru pengganti belum datang, kita menyanyi saja”... Kembali kalimat itu yang keluar dari mulut Mazmur... Karena guru tidak pernah datang akhirnya ke lima anak ini mencari pelajaran di alam dan lingkungan sekitar... Lewat pendeta Samuel, ibu dokter Fatimah, om Ucok dan om Jolex mereka mendapatkan banyak pengetahuan. Namun sebuah kejadian mengubah semua itu, Ayah Mazmur terbunuh oleh Joseph, ayah dari Agnes, dan paman dari Yokim dan Suryani... Pertikaian antar kampung tak bisa dihindari. Kabar kematian Blasius

KESAN MENONTON FILM DI TIMUR MATAHARI Film garapan pasangan Ari Sihasale dan Nia Zulkarnaen yang berjudul Di Timur Matahari mengambil lokasi di Papua. Film garapan Ari dan Nia tentang tanah Papua ini bukan yang pertama kali, di mana pada tahun 2006 rumah

ayah Mazmur sampai kepada Michael, adik dari Blasius yang sejak kecil diambil oleh mama Jawa yang tinggal dan belajar di Jakarta, Michael terpukul mendengar itu, bersama Vina istrinya, dia memutuskan untuk kembali ke Papua dan mencoba menyelesaikan permasalahan ini... Namun tidak segampang yang dipikirkannya, karena adik bungsunya Alex menentang semua pemikiran modern dari Michael. Perang!!!! Itu jalan satu-satunya bagi Alex untuk membalas kematian Blasius. Orang Dewasa bisa saja bertikai, namun tidak bagi Mazmur, Thomas dan ketiga sahabatnya, walaupun kampung mereka bermusuhan, ayah Mazmur terbunuh oleh ayah Agnes, tapi mereka tetap berkawan dan berusah mendamaikan kedua kampung ini... Sanggupkah suara anak-anak ini mendamaikan konflik yang semakin memanas? Dan akankah guru yang dinanti datang??? Saksikan kisah selengkapnya dalam film “DI TIMUR MATAHARI” produksi Alenia Pictures. Alenia Pictures 2012 Untuk INDONESIA tercinta...We love Papua

produksi itu pernah ke Papua untuk membuat film Denias. Apa yang melatarbelakangi Ari dan Nia kembali ke Papua? Mereka kembali ke Papua dengan membawa pesan damai. Menurut mereka, Papua juga adalah Indonesia, dan menurut mereka Papua juga cinta damai. “Kalau ingin tahu tentang Papua, ya kita harus ke sana dan ini Nusa Khatulistiwa Juni 2012

adalah usaha kita untuk memotret kehidupan di sana.” Ari selalu membawa ciri khas suatu daerah di setiap filmnya dan kali ini film berawal dari inspirasi sebuah peristiwa di Papua yang sempat memanas yang dapat disaksikan di berbagai media. Ari dan Nia berusaha membuktikan kalau di sana aman-aman saja.

RESENSI

kekerasan itu akan melahirkan kekerasan baru.

Sutradara Ari Sihasale bersenda gurau dengan para pemain dan crew di sela syuting film â&#x20AC;&#x153;Di Timur Matahariâ&#x20AC;?

Film ini diawali ketika anakanak seumur SD di Papua yang mendongak ke langit menanti sesuatu, mereka memang melihat ke angkasa, tetapi yang mereka tunggu bukan pesawatnya, melainkan seorang guru yang diharapkan akan turun dari pesawat, yang akan mengajar mereka. Ari dan Nia dalam setiap filmnya melibatkan anak-anak dan figur-figur yang dekat dengan mereka, seperti halnya guru. Guru dianggapnya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa itu tak kunjung datang, mereka pun menghabiskan waktu menunggu dengan bermain bola, menyanyi, sampai mencari kerja. Sayang, keceriaan mereka harus terusik oleh konflik antarsuku yang terjadi. Anak-anak yang seharusnya menikmati masa kanakkanak dengan penuh ceria dan damai harus menyaksikan konflikkonflik yang terjadi.

dan tersebarnya penduduk yang jauh dari jangkauan transportasi, mahalnya pembangunan infrastruktur, berakibat sangat terbatasnya pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan mereka. Tidak sedikit tenaga guru dan dokter dari luar Papua yang merasa terbebani untuk melayani di Papua, namun jumlahnya memang tidak signifikan dibanding dengan kebutuhan, sekaligus posisi ini belum dapat diisi oleh putra-putri Papua sendiri. Digambarkan dalam film tersebut bahwa sudah 6 bulan tidak ada guru yang mengajar. Mereka menanti dan terus menanti sampai kapan? Bagaimana nasib pendidikan dan masa depan mereka, sedang putra-putri Papua yang mendapatkan kesempatan belajar di luar Papua jumlahnya tidak banyak, sehingga kontribusi untuk memajukan pendidikan di Papuapun belum banyak dapat diharapkan .

Ada beberapa hal yang perlu direnungkan lebih jauh ketika kita menyaksikan film ini. Kita masih menyaksikan keterbelakangan pendidikan anak Papua, kekurangan tenaga guru, kekurangan tenaga meds, terutama dokter dan perawat. Luasnya wilayah Papua

Kultur kekerasan masih mewarnai kehidupan sebagian masyarakat Papua, sehingga hal itu tidak saja berdampak kepada sekadar jatuhnya korban dan hilangnya harta benda, tetapi yang lebih-lebih lagi membuat luka yang dalam kepada generasi muda Papua yang akhirnya Nusa Khatulistiwa Juni 2012

Peran gereja, khususnya gereja Katolik dan Kristen sangat besar di Papua. Pasca keberadaan para misionaris asing yang datang ke Papua, maka tugas pelayanan gereja dilanjutkan oleh para Romo dan Pendeta lokal. Keberadaan mereka sangat dihormati di Papua. Berbagai persoalan, termasuk pertikaian antarsuku dapat diredakan berkat pelibatan Romo dan Pendeta Papua. Ari dan Nia dalam film ini ingin mengangkat betapa indahnya tanah Papua, tetapi juga pesanpesan khusus, terutama pesan kemanusiaan dan film ini ditutup oleh Ari dan Nia dengan adegan bagaimana kemelut permasalahan antar orang dewasa akhirnya membuat anak-anak bersuara, meneriakkan keinginan polos mereka, yaitu perdamaian di antara dua suku yang tengah berperang. Nyanyian tulus mereka akhirnya mampu meluluhkan senjata orangorang dewasa yang selama ini teracung tinggi-tinggi untuk saling melawan. Perubahan yang dibawa Mazmur dan kawan-kawan melalui nyanyian serta prinsip kedamaian mereka membuat orang-orang akhirnya mau bergandengan tangan. Masih ada harapan untuk Papua dan harapan itu harus terus dibangun dengan komitmen bersama, tidak hanya yang tinggal di Papua, tetapi juga yang ada di luar Papua untuk menjadikan Papua yang lebih baik, lebih damai dan lebih sejahtera.(**)

KLINIK

Buah Merah Pusaka Herbal Dari Papua

rovinsi Papua dan Provinsi Papua Barat terletak di wilayah paling Timur negara Republik Indonesia dan merupakan daerah kaya akan sumber daya alam. Tanahnya yang luas dipenuhi oleh hutan dan dikelilingi laut dengan keanekaragaman biotanya. Luas daratan Papua meliputi 21,9% dari total daratan di seluruh Indonesia yaitu seluas 421.981 km2, membujur dari Barat ke Timur (Sorong-Jayapura) sepanjang 1,200 km (744 mile) dan dari utara ke selatan (Jayapura-Merauke) sepanjang 736 km (456 mile). Selain tanah yang luas, sepanjang pesisir Papua berderet gugusan pulau-pulau besar dan kecil. Di pesisir Utara terdapat Pulau Biak, Numfor, Yapen dan Mapia. Di sebelah Barat Pulau Salawati, Batanta, Gag, Waigeo dan Yefman. Di pesisir Selatan terdapat Pulau Kalepon, Komoran, Adi, Dolak dan Panjang. Sebagian besar (75%) wilayah Papua ditutupi oleh hutan belantara. Bagian tengah wilayah Papua merupakan kawasan pegunungan Maoke sepanjang 640 Km di mana terdapat Puncak Jaya (5.050 m) dan Puncak Mandala (4.700 m) yang merupakan puncak tertinggi di Indonesia. Hutan hujan tropis Papua ini menyimpan berbagai jenis flora dan fauna, yang konon merupakan yang terlengkap di Asia. Mulai dari jenis vegetasi dan satwa pesisir sampai pegunungan salju. Salah satu potensi hasil hutan Papua yang sangat terkenal adalah buah merah atau pandanus conoideus. Buah yang menjadi maskot provinsi Papua ini termasuk dalam famili

atau ada pula yang kuning ketika tua, bentuknya panjang lonjong, dengan panjang 50-120 cm dan berdiameter 10-25 cm. Habitat buah merah tersebar di pulau Papua serta di Maluku. Tanaman ini dapat tumbuh pada dataran rendah hingga ketinggian 2.500 meter. Manfaat Buah Merah.

pandan (pandanaceae) dan menjadi flora identitas provinsi Papua. Oleh masyarakat setempat, buah merah sering dijadikan penunjang makanan pokok sehari-hari. Sebagian lagi percaya buah merah memiliki khasiat obat herbal untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Di Papua sendiri buah merah dikenal sebagai kuansu, sedangkan di Maluku dikenal sebagai pandan seran (Maluku) atau saun (Seram) dan sihu (Halmahera). Buah merah (Pandanus conoideus) hidup merumpun hingga belasan batang dengan tinggi hingga mencapai 15 meter. Batang pohon buah merah berwarna coklat dengan bercak putih, berbentuk bulat dan mempunyai hingga lima cabang. Pada batangnya juga terdapat akar udara yang menggantung sampai ketinggian 1 m dari pangkal batang. Daun pohon buah merah berwarna hijau tua, berbentuk pita sepanjangnya antara 90-an cm hingga 320 cm yang pinggirnya berduri-duri kecil. Bunga berwarna kemerahan. Buahnya berwarna merah coklat saat muda dan merah bata, merah kecoklatan,

Nusa Khatulistiwa Juni 2012

Buah merah oleh masyarakat Papua dimanfaatkan dengan cara diperas dan dijadikan campuran untuk sagu, talas, serta ubi kayu. Sisa perasan (ampas) digunakan sebagai makanan ternak. Buah merah juga dapat diolah menjadi minyak sari buah merah. Minyak ini selain digunakan untuk memasak makanan juga dipercaya mampu menjadi penyembuh berbagai penyakit. Penelitian di laboratorium menunjukkan selain mengandung karbohidrat buah merah juga mengandung lipid, asam palmitat, asam linoleat, asam oleat, beta karoten, beta cryptoxanthin, vitamin E, omega 3, omega 9, dan sodium. Kandungan yang terdapat pada buah merah ini dipercaya mampu menjadi anti kanker untuk mengobati berbagai kanker. Juga dapat menyembuhkan tumor, darah tinggi, asam urat, stroke, gangguan pada mata, herpes, kencing manis, ostereoporosis, wasir dan lupus. Klasifikasi ilmiah: Kerajaan: Plantae; Divisi: Magnoliophyta; Kelas: Liliopsida; Ordo: Pandanales; Famili: Pandanaceae; Genus: Pandanus; Spesies: Pandanus conoideus.(**)

TEROPONG

Bakar Batu Wujud Ucapan Syukur dan Kegembiraan

anah Papua menyuguhkan pemandangan alam yang sangat indah, dibingkai hutan belantara dan aliran sungai yang panjang dan berakhir di lautan lepas yang kaya akan hasil laut yang melimpah. Suku-suku pedalaman Papua merajut makna hidup kesehariannya di sini. Kaum adam masih mengenakan koteka, sedangkan kaum hawa berpakaian noken dan bertaskan moge. Sebagian masih berpindah-pindah tempat, atau semi nomaden. Rumah mereka dibangun di atas pepohonan. Dibalik itu semua, suku-suku pedalaman ini menyimpan kekayaan tradisi dan budaya, yang khas dan unik.

sarana untuk memulihkan keharmonisan kehidupan manusia yang terganggu dendam dan peperangan. Pada perkembangannya, tradisi bakar batu ini mempunyai berbagai nama, misalnya masyarakat di Kab. Paniai menyebutnya Gapiia, dan yang lainnya di Kab. Wamena menyebutnya Kit Oba Isogoa ( versi lainnya menyebutnya Barapen ). Kini ritual bakar batu juga diselenggarakan untuk menyambut Tamu Agung yang berkunjung ke daerah Papua seperti kunjungan Gubernur, Presiden dan Tamu Penting lainnya, serta peresmian tempat-tempat penting seperti gereja.

Salah satu tradisi terpenting di Papua yang berfungsi sebagai tanda rasa syukur dan sukacita adalah adanya upacara tradisional yang dinamakan dengan Bakar Batu. Seperti namanya, bakar batu adalah proses memasak makanan dengan batu yang dipanaskan terlebih dahulu. Pesta tradisional ini dibagi dalam tiga tahap, yakni persiapan, bakar babi, dan puncaknya saat makan bersama.

Persiapan diawali dengan masing-masing kelompok/suku menyerahkan babi, sebagai persembahan. Peserta pesta yang lain berkumpul mengelilingi tempat acara, sambil menari-nari. Selanjutnya babi yang telah dipersiapkan tadi dipanah terlebih dahulu. Biasanya yang memanah adalah kepala suku dan dilakukan secara bergantian. Ada pemandangan yang cukup unik dalam ritual memanah babi. Ketika babi yang dipanah oleh para kepala suku langsung mati, pertanda acara akan sukses. Sebaliknya, bila babi yang dipanah tadi tidak langsung mati, diyakini ada yang tak beres dengan acara tersebut. Di tempat lain, peserta ritual sibuk menyiapkan tempat pembakaran. Dibuatlah lubang setinggi lutut biasanya berukuran 2x8 meter. Dasar lubang lalu dilapisi rumput-rumputan dan

Upacara tradisi ini dilaksanakan oleh suku-suku di pedalaman Papua sebagai ekspresi kegembiraan menyambut kelahiran anggota keluarga, menandai peristiwa penting seperti kematian atau mengumpulkan prajurit untuk berperang. Bakar batu juga menjadi

Nusa Khatulistiwa Juni 2012

TEROPONG

daun pisang. Sementara di tempat terpisah, batu-batu berukuran sedang, dibakar dengan kayu hingga panas. Dengan menggunakan jepit kayu khusus, yang disebut apando, batubatu panas itu disusun di atas daundaunan. Diatas batu-batu panas inilah irisan-irisan daging babi dimasak, bersamaan dengan sayursayuran dan ubi. Diatasnya diletakkan lagi batu-batu panas. Lapisan paling atas, ditutup dengan alang-alang atau rerumputan. Setelah itu alangalang yang disusun pada bagian bawah akan disatukan melingkar ke atas mengelilingi bagian tengah. Biasanya alang-alang akan diikat dengan rapi lalu sekelilingnya akan ditaruh batu-batu besar sebagai penyangga. Bagian atas juga akan ditindih dengan batu besar sebagai penutup dan memberi efek tekanan juga sebagai penahan agar uap panas tetap tertahan. Proses memasak ini berlangsung hingga satu setengah jam. Setelah makanan itu matang, semua suku yang hadir pada saat acara bakar batu ini, berkumpul dengan kelompoknya masing - masing dan mulai makan bersama. Tradisi ini dipercaya bisa mengangkat solidaritas dan kebersamaan rakyat Papua. Bakar batu merupakan tradisi warisan leluhur masyarakat pegunungan tengah Papua, seperti suku Dani, Damal, Amungme, Nduga, Moni, dan Mee. Mereka punya tradisi yang sama, seperti beristri lebih dari satu dan tradisi perang antara suku. Tapi suku Mee sudah meninggalkan tradisi ini dan menjadi pihak yang netral dalam perang. Dalam

beberapa kali perang, suku Mee tak lagi memihak siapa pun. Dalam tradisi bakar batu, hanya suku Mee yang punya cara berbeda. Kaum lelaki menyiapkan kayu bakar, batu, dan daun pembungkus makanan. Adapun kaum perempuan menyiapkan sayur dan ubi. Jika makanan hasil bakar batu siap disajikan, suku Mee menghitung lebih dulu orang yang hadir. Saat membagi daging bagi, mereka mendahulukan anak-anak dan perempuan. Sedangkan suku Dani, Damal, Amungme, Nduga, dan Moni punya cara lain. Sayuran dan ubi harus disiapkan perempuan. Sedangkan kayu bakar disiapkan lelaki dari suku yang berperang secara bersama sambil menari-nari. Jumlah babi yang dikorbankan dalam bakar batu tidak harus sama. Untuk peresmian gereja misalnya, babi yang dikorbankan bisa mencapai puluhan. Ini karena yang hadir bisa mencapai ribuan orang. Tapi, untuk bakar batu setelah perang, cukup lima hingga sepuluh ekor babi karena hanya melibatkan suku yang berperang. Masyarakat di luar Papua sering mengkait-kaitkan antara bakar batu dengan perang. Upacara ini sering dikonotasikan sebagai semacam upacara korban bagi jiwa-jiwa yang telah mati dalam perang. Anggapan ini sesungguhnya keliru karena bakar batu sejatinya adalah wujud syukur atas anugerah perdamaian dan syukur atas sukacita dari Tuhan. Dalam upacara bakar batu, tidak

Nusa Khatulistiwa Juni 2012

boleh ada satu orang pun yang tidak kebagian makanan. Semua harus mendapatkan makanan, termasuk perempuan dan anak-anak. Ini merupakan simbolisasi bahwa berkat yang diterima dari Tuhan harus dibagi rata, disyukuri bersama dan dinikmati semua anggota suku.

Kearifan tradisi. Hal unik lainnya dari upacara bakar batu adalah adanya kearifan lokal untuk menjaga nilai nutisi makanan agar tidak banyak terdegradasi. Dirunut dari awal pemrosesannya, bakar batu dengan suhu yang terkontrol dan hanya lewat media panas batu untuk melunakkan umbi dan daging tidak akan terlalu mengurangi nilai gizi makanan. Berbeda dengan cara lain, yakni dengan cara direbus, maka nutrisi akan larut dalam air. Proses kukus dan oven dengan panas yang kadang berlebih juga dapat mengakibatkan degradasi nutrisi. Bakar batu memanaskan secara pelan, konstan, dan suhu yang stabil dilindungi daun-daunan. Rasa, aroma dan kelezatannya tak terbayangkan lagi. Sebuah prosesi menghargai makanan sebagai karunia Tuhan Sang Pencipta. Nilai lebih lainnya, adalah adanya kebersamaan dan tanggung jawab semua anggota kelompok untuk menjalankan apa yang menjadi tugasnya masingmasing dalam upacara. Di saat makanan matang, semua menikmati dengan penuh rasa kekeluargaan. Sebuah makna filosofi yang luar biasa dari daerah paling ujung Timur Indonesia.(YS)

DESTINASI

Summer Night di St. Petersburg

Suasana Kota St Petersburg Kaya Akan Monumen Bersejarah

etiap tanggal 9 Juni, warga kota St. Petersburg memperingati kelahiran Tsar Peter I, yang lebih dikenal sebagai Peter The Great. Sebagai seorang tokoh yang penuh kontroversi bahkan kadang mendapat sorotan negatif, kerja keras Peter I dalam membangun dan menata St. Petersburg, yang kemudian memperoleh predikat sebagai salah satu kota terindah di dunia, patut dikenang. Keindahan dan kemewahan kota St. Peterburg yang konon dirancang sendiri oleh Peter the Great, dengan sentuhan arsitek brilian Jean-Babtiste Leblond dan Pyotr Yeropkin amatlah serasi bersanding dengan panorama alam St. Petersburg yang luar biasa mengagumkan. Pesona keindahan

alam aliran Sungai Neva yang memantulkan sinar keperakan matahari musim panas, sungguh melambungkan perasaan para pelancong bagai berada di sebuah negeri dongeng. Musim panas adalah waktu yang paling tepat untuk mengunjungi St. Petersburg. Taman-taman kota tertata apik dan artistik. Langit biru cerah dengan suhu yang relatif bersahabat bagi kita yang tinggal di daerah tropis, berkisar antara 15-200 Celcius. Namun yang paling mengagumkan adalah kota ini hampir tidak memiliki malam di musim panas. Puncaknya pada tanggal 26 Juni matahari seolah enggan beranjak dari keindahan

Nusa Khatulistiwa Juni 2012

kota St. Petersburg, sepanjang hari terang benderang atau dikenal sebagai â&#x20AC;&#x153;white nightâ&#x20AC;?, yang menjadi daya tarik bagi jutaan pelancong dari seluruh penjuru dunia. Kota kedua terbesar di Rusia ini sering disebut sebagai kota magis, karena keberadaannya yang menghipnotis para turis. Destinasi wisata tersebar di banyak tempat, bahkan menyusuri taman-taman kota St. Petersburg dan menikmati jagung rebus dengan taburan garam khas St. Petersburg sudah cukup menghadirkan sensasi tersendiri. The Hermitage Museum adalah primadona St Petersburg. Terletak di pusat kota, museum ini menempati sebuah istana megah dan menjadi

DESTINASI

tempat bagi sekitar 3 juta karya seni para seniman terkenal, seperti Rembrandt, Da Vinci, juga Michaelangelo. Bagi anda yang menyukai kemiliteran, anda wajib mengunjungi Museum of Artillery, Combat Engineers and Signal Troops yang menempati sebuah benteng. Ada banyak koleksi senjata dari masa lampau hingga sekarang, termasuk pada masa Perang Dunia II dan Perang Dingin. Hampir seluruh bangunan di St Petersburg memiliki desain arsitektur ala Rennaisance. Namun, salah satu bangunan yang wajib Anda kunjungi adalah Church of the Saviour. Ini merupakan katedral ala abad pertengahan yang dibangun persis di tempat terbunuhnya Tsar Alexander II pada 1881 silam. Interior gereja yang sering disebut sebagai â&#x20AC;&#x153;the blody churchâ&#x20AC;? sebagai memori abadi bagi terbunuhnya Tsar Alexander sangatlah spektakuler. Dalam bangunannya seluas 6.000 meter persegi dipenuhi oleh mosaik warnawarni yang membuatnya sangat cantik dan mempesona. Sungai Neva, St Petersburg, Rusia

Setelah berkunjung ke tiga tempat itu, cobalah mengikuti Canal Boat Tour yang berada di sepanjang Sungai Neva. Paling indah bila anda menikmatinya di musim panas. Jika anda memiliki waktu luang, cobalah singgah ke Pulau Vasilievsky yang berisi puluhan destinasi wisata. Salah satu destinasi favorit di Pulau Vasilievsky adalah Andreyevsky Cathedral. Dibangun pada 1780 silam, katedral cantik ini dikelilingi oleh tiga menara lancip. Jika dilihat dari kejauhan, tampak seperti kastil-kastil negeri dongeng. Selain itu, ada pula salah satu museum paling besar di dunia yaitu Naval Museum. Tempat ini berisi runutan sejarah ketentaraan Rusia, termasuk peninggalan Perang Dunia II. The Blue Mosque Selain bangunan katedral dan gereja yang menjadi tempat ibadah agama Kristen Ortodoks, bagi warga Indonesia yang

The Hermitage Museum, St Petersburg, Rusia

Nusa Khatulistiwa Juni 2012

DESTINASI

Menko Polhukam Djoko Suyanto foto bersama dengan delegasi di sela-sela acara International Meeting of High Level Officials Responsible for Security Matters di St. Petersburg

mayoritas Muslim sangat sayang melewatkan Central Mosque, yang lebih dikenal dengan nama The Blue Mosque. Central Mosque dibangun pada waktu kota St. Petersburg masih menjadi ibukota dan menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Rusia. Sejak tahun 1880, umat Muslin di St. Petersburg mengajukan permohonan kepada Raja Nicholas II untuk membangun masjid sebagai tempat ibadah umat Muslim. Permohonan itu baru dikabulkan pada tahun 1906 oleh Raja Nicholas II, melalui Kementerian Dalam Negeri. Setelah dibentuk panitia berjumlah 19 orang, pada tahun 1910 dimulailah pembangunan masjid yang berada di tempat paling utara di benua Eropa ini. Central Mosque memiliki hubungan erat dengan Indonesia. Sejak meletus PD II masjid ini ditutup dan dijadikan gudang oleh pemerintah. Ketika Presiden Sukarno berkunjung ke St. Petersburg dan melihat masjid dijadikan gudang, beliau minta pada Presiden Kruchev untuk membuka masjid ini karena amat dibutuhkan oleh umat Islam. Dan akhirnya, sejak tahun 1956 atas bantuan Sukarno

masjid ini dikembalikan kepada umat Islam, dan sejak saat itu umat Islam kembali dapat menggunakannya untuk melaksanakan ibadah. Balet dan oleh-oleh Berkunjung ke St. Petersburg tak lengkap rasanya jika belum menyaksikan pertunjukan opera dan balet ala Rusia. Tempat yang paling favorit untuk menonton pertunjukan ini adalah Mariinsky Theater dan St Petersburg Opera. Interior Mariinsky Theater akan membawa kita pada memori kanak-kanak tentang istana di negeri impian, tempat putri dan pangeran tinggal di dalamnya. Untuk belanja oleh-oleh, langkahkan kaki anda ke Souvenir Market yang terletak dekat dengan Church of the Saviour. Pasar tradisional ini menjual beragam suvenir dan pernak-pernik khas Rusia, termasuk boneka Matrioska yang terkenal. Di pasar ini juga terdapat penjual crepe yang terkenal. Jangan lupa cicipi crepe khas Rusia dengan isian jamur, karamel, beri, atau caviar.

Nusa Khatulistiwa Juni 2012

Wisata Malam Kurang tertarik dengan cafe dan pub untuk melewatkan malam di St. Petersburg? Jangan khawatir! Anda dapat menikmati keindahan The Bridges on the Neva. Pada malam hari, jembatan ini dihiasi lampulampu temaram yang membuatnya sangat indah dipandang mata dan membuka untuk lewatnya kapal. Anda bisa menikmati pemandangan ini dari bantaran sungainya, sambil terlentang di rerumputan dan dihembus semilir angin malam. Sungguh romantis! Kedua, Anda bisa mengunjungi Saint Isaacâ&#x20AC;&#x2122;s Cathedral. Ini merupakan katedral berkubah tertinggi ketiga di dunia. Untuk mencapai menara tertingginya, anda harus menaiki 400 anak tangga. Namun, perjuangan itu akan sebanding dengan hasilnya. Potret tercantik Kota St Petersburg terbentang di hadapan mata dan dijamin anda akan berpikir untuk kembali lagi ke kota yang bagaikan surga ini.(YS)

LENSA PERISTIWA

L ENSA

Menko Polhukam berbincang dengan Sekjen Dewan Keamanan Rusia pada saat menuju lokasi acara Konferensi

L ENSA

02 Menko Polhukam berfoto bersama Keppri se-Uni Eropa Usai Acara Pembekalan di Chateu Du Lac, Belgia

L ENSA

03 Menko Polhukam didampingi Pj. Gubernur Papua bersiap melakukan kunjungan kerja ke Timika di Bandara Sentani, Papua

Nusa Khatulistiwa Juni 2012