Nusa Khatulistiwa Januari 2013 by Aditya Fahmi

www.nusakhatulistiwa.com

Nusa Khatulistiwa

Wisma Antara Suite 206 Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17 Jakarta 10110 www.nusakhatulistiwa.com info@nusakhatulistiwa.com

Dari Redaksi Salam Nusa Khatulistiwa! Nusa Khatulistiwa edisi perdana tahun 2013, kembali hadir dalam genggaman pembaca. Namun sebelum membaca hidangan selengkapnya, terlebih dahulu kami segenap awak Nusa Khatulistiwa mengucapkan â&#x20AC;&#x153;Selamat Tahun Baru 2013â&#x20AC;? disertai harapan semoga tahun 2013 menjadi tahun kebahagiaan kita semua. Refleksi kondisi bidang politik, hukum dan keamanan nasional selama tahun 2012 yang telah kita lalui bersama, menjadi suguhan terdepan dalam edisi ini. Maksudnya tidak lain dari besarnya harapan redaksi akan partisipasi pembaca untuk mewaspadai sekaligus menemukan solusi atas permasalahan bidang politik, hukum dan keamanan yang kemungkinan masih kita hadapi pada tahun 2013, terutama konflik sosial. Karena itu pula kolom Fokus dan Liputan Khusus kali ini, sengaja menyoroti penanganan konflik sosial. Mengingat pentingnya beberapa hal yang disampaikan Menko Polhukam, Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto pada berbagai kesempatan, sebagian diantaranya disajikan dalam kolom Agenda. Kuliah umum di Singapura guna memenuhi undangan dari the Rajaratnam School of International Studies medio Desember 2012, serta pembekalan kepada Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Gerakan Pemuda Ansor dan sambutan pada Peringatan Hari Ulang Tahun ke-6 Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) pada awal Januari 2013, dinilai sangat layak untuk ditampilkan. Selanjutnya pembaca setia Nusa Khatulistiwa jangan sampai melewatkan sajian pada kolom Cakrawala, Sidik, Teropong, Diary SIKIB, Opini, Destinasi dan Klinik. Akhirnya, kami ajak cuci mata menikmati Lensa Peristiwa. Selamat membaca. Pembina Langgeng Sulistyono Wakil Pembina Agus R. Barnas

Dewan Redaksi Harsanto Adi DFO. Tambunan Rahardjo Mustadjab

Penanggung Jawab dan Pemimpin Umum Dadang Irawan

Redaksi Pelaksana Yuwono Saputra Gatot Yoga P. Aditya Nur Fahmi

Pemimpin Redaksi Sagom Tamboen

Fotografer Zaenuddin

Wakil Pemimpin Redaksi Beben Nurpadillah

Sekretaris/Tata Usaha Lisya Laela Endang S Bendahara Khaerul Alam Distribusi Agus T. Moro Usman Sahuri Saryanto

Desain Grafis/Layout Pro Cakrawala Percetakan Pro Cakrawala Isi diluar tanggung jawab percetakan

Daftar Isi Fokus Konflik Sosial dan Penanganannya

Liputan Khusus Optimalisasi Penegakan Hukum Dalam Penanganan Konflik Sosial

Regulasi Inpres No 2 Tahun 2013 Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013.

Sampul

Agenda

Konflik Sosial Dan Penanganannya

Demokrasi, Keamanan dan Kesejahteraan: Pengalaman Indonesia

Edisi 1/ Januari 2013

Puncak Perayaan Hut Ke-6 Bakorkamla Audiensi Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional GP Ansor The Royal Funeral Ceremony Of His Majesty Norodom Sihanouk

Untuk Kalangan Sendiri, Tidak Untuk Diperjualbelikan

12 16 19 21

Cakrawala Pro dan Kontra RUU Kamnas

Opini Perspektif Hukum dan HAM Mengenai Perdagangan Manusia

Sidik

Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Hukum Internasional

Tajuk Khusus Ada Mutiara Dalam Lumpur

Refleksi Catatan Akhir Tahun Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Teropong Eksotika Mentawai

Destinasi Wisata Akhir Pekan Di Buitenzorg

Diary SIKIB Habis Gelap Terbitlah Terang

Program Desa Sehat di Garis Terdepan Indonesia

45 46

Klinik Merawat Kecantikan Dengan Jambu Air

FOKUS

Konflik Sosial dan Penanganannya

ehidupan masyarakat seringkali diwarnai benturan atau konflik. Perbedaan kepentingan antar individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lain, dalam suatu interaksi sosial merupakan potensi terjadinya konflik. Berbagai kepentingan yang diusung oleh individu, kelompok atau organisasi yang saling berinteraksi dalam kehidupan sosial, dapat berjalan serasi, tetapi pada suatu ketika mungkin akan saling berbenturan. Manakala kepentingan-kepentingan yang saling berlawanan ini tidak mampu diakomodir melalui kesepakatan atau dukungan sistem pranata dan mekanisme sosial yang berlaku, besar kemungkinan benturan kepentingan yang tajam akan mengarah menjadi konflik.

Kata konflik berasal dari bahasa Latin confligere yang artinya saling memukul. Menurut kamus Webster, conflict berarti: clash, competition, or mutual interference of incompatible, forces or qualities (as ideas, interest, wills). Dalam pengertian sosiologis, konflik dapat dipahami sebagai suatu proses sosial di mana seseorang atau sekelompok orang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Wujud konflik yang paling jelas adalah perang. Dua atau lebih bangsa atau suku bangsa saling bertempur dengan maksud menghancurkan atau membuat pihak lawan tidak berdaya. Pihak-pihak yang terlibat konflik, didasari keinginan untuk mencapai suatu hasil dari yang dipersengketakan.

Nusa Khatulistiwa Januari 2013

FOKUS

Konflik mengandung spektrum yang sangat luas, mulai dari konflik kecil antar perorangan, konflik antar keluarga, konflik antar kampung sampai dengan konflik yang melibatkan massa dalam jumlah besar. Apabila faktor-faktor pendukung telah mencukupi, konflik akan memasuki wilayah adu kekuatan, baik secara psikis maupun fisik, bahkan bisa dalam bentuk tindakan ekstrim berupa teror dan kekerasan bersenjata.

menjadi etika sosial dalam perikehidupan masyarakat Indonesia. Terutama kebebasan yang tidak diimbangi dengan kesadaran untuk menghormati hak-hak orang lain dan lemahnya kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi role of the game atau pranata hukum dan sosial yang berlaku. Demikian juga, tumpang tindih regulasi atau ketiadaan aturan yang menyebabkan ketidakpastian hukum.

Konflik dapat terjadi secara horizontal yang melibatkan kelompok-kelompok di dalam masyarakat, bisa juga secara vertikal dimana suatu kelompok berhadap-hadapan (visĂ -vis) dengan pemerintah. Kebhinnekaan senantiasa mengandung kerawanan-kerawanan. Bila kerawanankerawanan tidak mampu dimanajemeni dengan baik akan dapat memunculkan ketegangan. Apabila ketegangan ini tak dapat diatasi, pada gilirannya akan meningkat menjadi bentrokan secara fisik. Bilamana eskalasi bentrokan meluas dan derajat kekerasan meningkat, akan dapat berkembang menjadi teror. Selanjutnya, jika hal ini tidak mampu ditanggulangi akan mudah berubah menjadi gerakan pemberontakan, termasuk separatisme (Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2002: 42-43).

Konflik sosial yang terjadi saat ini dan juga ke depan merupakan irisan dari berbagai masalah, bukan disebabkan oleh single factor. Namun pada umumnya konflik di Indonesia memiliki karakter lokal yang kental dan khas. Kemajemukan dan keberagaman masyarakat menjadikan masyarakat Indonesia mudah terfragmentasi, sekaligus tersegregasi dalam berbagai identitas lokalitas atau primordial. Banyaknya konflik yang seringkali tidak bertalian dengan kebijakan pemerintah pusat, menjadikan penanganannya kerapkali sangat sulit dilakukan. Oleh karenanya diperlukan pengelolaan yang berkesinambungan dan komprehensif, melibatkan berbagai instansi dan stakeholders dengan cara multiapproach mengedepankan local wisdom.

Konflik massal tidak akan terjadi secara serta merta, melainkan senantiasa diawali dengan adanya potensi yang mengendap di dalam masyarakat. Kemudian berkembang memanas menjadi ketegangan dan memuncak sebagai konflik. Agar potensi konflik tidak tumbuh menjadi kekuatan yang merusak, maka langkah pertama yang harus dilakukan oleh para pejabat pemerintah, khususnya para Kepala Daerah, harus cermat dan peduli mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berkembang dalam masyarakat di daerahnya.

Saat ini terjadi kecenderungan merosotnya sikap etis dalam berpolitik berupa pergeseran orientasi dari seharusnya untuk kemaslahatan umum menjadi sekadar pemenuhan kepentingan atau kekuasaan. Akibatnya, konflik bernuansa Pemilu/Pemilukada antar elit politik dan massa pendukung partai politik atau kandidat banyak terjadi di berbagai daerah. Hal ini tercermin dalam jumlah kasus yang disengketakan di Mahkamah Konstitusi terkait Pemilukada sepanjang tahun 2012. Dari 77 Pemilukada di 6 provinsi, 18 kota, dan 53 kabupaten, sebanyak 76,62% diantaranya atau 59 daerah (4 provinsi, 12 kota dan 43 kabupaten) diputuskan melalui MK. Hal ini menunjukkan kurangnya kedewasaan kandidat dan pendukung di dalam menerima kekalahan. Namun sisi positifnya, terlihat makin tingginya kesadaran hukum masyarakat untuk menyelesaikan konflik dan sengketa melalui saluran hukum.

Akar masalah konflik. Konflik selalu ada di setiap organisasi dan masyarakat, meskipun seseorang tidak bisa melihatnya. Umumnya konflik muncul ke permukaan manakala kepentingan individu atau kelompok orang sudah terganggu dan terancam. Derajat konflik sangat tergantung pada seberapa besar individu atau kelompok merasa terancam dan dirugikan. (H. Kusnadi, HMA., 2002: 58). Tingginya konflik di Indonesia antara lain disebabkan karena belum terinternalisasikannya etika berdemokrasi

Pelaksanaan Pemilukada di beberapa daerah juga memperlihatkan kentalnya fragmentasi dalam politik lokal yang menjadi salah satu sumber benturan dan kegaduhan. Pesan-pesan bernuansa sektarian dan primordial yang dapat mengoyak bingkai harmoni dan

Nusa Khatulistiwa Januari 2013

FOKUS

kesatuan, menjadi sesuatu yang menonjol akhir-akhir ini.

Berbagai jenis konflik Sepanjang tahun 2012, terjadi 114 konflik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, yaitu di Sulawesi Tenggara (33 kasus), Papua (16 kasus), Jawa Barat (10 kasus), DKI Jakarta (9 kasus), Sumatera Utara (8 kasus), NTT (6 kasus), Sulawesi Utara (5 kasus), NTB (5 kasus), Lampung (3 kasus), Maluku (4 kasus), Maluku Utara (4 kasus), DIY (2 kasus), Jawa Timur (3 kasus), Bali (1 kasus) dan Jawa Tengah (1 kasus). Tercatat 75 orang meninggal dunia (74 masyarakat sipil dan 1 aparat TNI) dan 611 korban lukaluka. Tidak mudah menggolongkan konflik di Indonesia. Namun setidaknya dapat dibedakan antara lain: 1.

Konflik antar penganut agama, yang disebabkan oleh perbedaan penafsiran tentang ajaran agama, penodaan agama, serta sengketa pendirian tempat

Kerukunan umat beragama fondasi utama pembangunan | foto:www.kpindo.com

ibadah. 2.

Konflik bernuansa kesukuan yang dipicu oleh sentimen primordialisme, sikap ekstrim atas perbedaan kebiasaan, cara pandang dan adat istiadat.

Konflik Pemilukada akibat perebutan pengaruh, ketidakpahaman pada aturan, ketidaknetralan penyelenggara dan birokrasi di daerah, money politics dan kecurangan kandidat serta pendukungnya.

Konflik sosial ekonomi yang dipicu kecemburuan sosial ekonomi, antara lain perebutan sumbersumber ekonomi, dan perselisihan hubungan industrial.

Konflik agraria/lahan yang disebabkan oleh tumpang tindih regulasi dan perizinan, sengketa batas wilayah, sengketa hak ulayat, atau penyerobotan lahan.

Upaya perdamaian bentrok warga di Balinuraga, Lampung | foto:www.antaralampung.com

Nusa Khatulistiwa Januari 2013

FOKUS

Konflik sumber daya alam (SDA) akibat perebutan SDA antar masyarakat dan/atau antara masyarakat dengan pelaku usaha, serta distribusi hasil SDA yang tidak seimbang.

Konflik lainnya seperti tawuran antar pendukung kesebelasan sepakbola, perkelahian antar kampung dan kelompok, diakibatkan hal yang biasanya sepele.

Untuk mengelola konflik sosial dan membangun perdamaian, diperlukan langkah-langkah yang cepat dan komprehensif dalam penyelesaiannya. Langkah ini perlu diperkuat dengan penerbitan berbagai kebijakan sebagai road map penyelesaian konflik. Hal yang tidak kalah pentingnya, mengoptimalkan peran Kepala Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, sesuai dengan pasal 27 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Setiap Kepala Daerah harus dapat memaksimalkan pengelolaan keamanan di daerahnya dan memberdayakan segenap komponen masyarakat di daerah untuk mewujudkannya (RED).

Fanatisme berlebihan suporter sepakbola memicu tindakan anarkis | foto: dari berbagai sumber

Pemilu sebagai wujud implementasi hak berdemokrasi | foto: dari berbagai sumber

Nusa Khatulistiwa Januari 2013

LIPUTAN KHUSUS

Optimalisasi Penegakan Hukum Dalam Penanganan Konflik Sosial

ajak pendapat Kompas yang dirilis Senin, 7 Januari 2013 menyoroti kinerja aparat penegak hukum yang dinilai publik kurang memuaskan. Hasil jajak pendapat mencatat, dalam tiga tahun terakhir, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja kepolisian, kejaksaan dan kehakiman (pengadilan) tidak pernah melampaui angka 25 persen. Bahkan jika dicermati lebih jauh, tingkat kepuasan terhadap satu atau dua lembaga penegak hukum tersebut cenderung berkisar di bawah 20 persen. Hasil jajak pendapat lainnya oleh Litbang Kompas pada akhir tahun 2012, mengungkapkan hal yang sama. Satu dari dua responden menyuarakan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah dalam mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat. Dalam hal menjaga dan merawat gagasan kebinekaan, lebih dari

separuh responden menyatakan ketidakpuasannya terhadap pemerintah. Meski demikian, ketidakpuasan publik terhadap kinerja lembaga hukum secara umum tidak berarti kiamat bagi lembaga-lembaga ini. Pada tahun 2013, publik masih menyimpan harapan terhadap perbaikan kinerja lembaga hukum. Enam dari 10 responden jajak pendapat meyakini, penegakan hukum secara umum akan lebih baik pada tahun 2013 ini. Realitas kebhinnekaan bangsa Indonesia dengan berbagai kompleksitasnya, meliputi conflict of interest, perbedaan latar belakang budaya, suku, agama, ras dan kesenjangan sosial, sangat rentan menjadi faktor pemicu terjadinya konflik dan gangguan keamanan. Hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia dalam upaya merawat demokrasi

Nusa Khatulistiwa Januari 2013

LIPUTAN KHUSUS

yang dicita-citakan. Dalam sebuah masyarakat majemuk seperti Indonesia, mozaik keragaman merupakan realitas. Bangunan kebangsaan dan kehidupan masyarakat dibangun di atas landasan kemajemukan. Persoalannya adalah bagaimana mengelola perbedaan tersebut menjadi sebuah kekuatan bagi terbentuknya multikulturalisme. Demokrasi merupakan pilihan bangsa Indonesia dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, manakala etika berdemokrasi belum terinternalisasi menjadi etika sosial dalam perikehidupan masyarakat sehingga memicu anarkisme dan konflik, hukum harus tegak sebagai panglima. Dus, kebebasan harus tunduk pada aturan dan pranata. Dengan demikian, keamanan masyarakat dapat terpelihara dari ancaman konflik dan kekerasan. Pemerintah memprediksi peristiwa kekerasan, konflik komunal, hingga benturan horizontal masih akan marak terjadi di tahun 2013 dengan semakin menghangatnya suhu politik menjelang Pemilu 2014. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun meminta agar pemerintah pusat dan daerah bersinergi dalam mencegah serta mengatasi permasalahan itu. “Bagaimana secara struktural, sinergi antara tadi itu baik secara level horizontal maupun vertikal, dari pusat maupun dari daerah, itu terpadu di dalam upaya penanganan konflik dan upaya penegakan penjaminan keamanan di daerah. Sehingga masing-masing struktur apakah itu pemerintah daerah, apakah itu teritorial, apakah itu aparat keamanan kewilayahan, aparat intelijen, masingmasing secara struktural berpadu untuk menghadapi setiap konflik yang ada di wilayahnya masing-masing”, demikian antara lain arahan Presiden SBY dalam Sidang Kabinet Terbatas membahas Peningkatan Keamanan Dalam Negeri di Istana Bogor, Senin (7/1/2013). Sidang kabinet diikuti para pejabat tinggi yang menangani masalah politik, hukum dan keamanan diantaranya Menko Polhukam Djoko Suyanto, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Jaksa Agung Basrief Arief, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman. Hadir pula Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Agama Suryadhama Ali, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam. “Prediksi, analisis jajaran polhukam memang eskalasi ke depan, masih menjadi tantangan yang harus dihadapi

“

Masyarakat memang menyukai proses demokrasi, namun masyarakat lebih menyukai keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari, kedua kebutuhan itu perlu disinergikan -- Menteri Koordinator Polhukam Djoko Suyanto

Bidang

”

dengan serius,” kata Menteri Koordinator Bidang Polhukam Djoko Suyanto kepada pers seusai sidang kabinet terbatas tersebut. “Masyarakat memang menyukai proses demokrasi, namun masyarakat lebih menyukai keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari, kedua kebutuhan itu perlu disinergikan”, imbuhnya. Guna menjawab harapan masyarakat akan ketanggapsegeraan dan aksi cepat dalam menghentikan konflik sosial dan kekerasan dan menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum dan keamanan dalam negeri yang kondusif untuk mendukung kelancaran pembangunan nasional, pemerintah menerbitkan Inpres No. 2 Tahun 2012 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013 (RED).

Nusa Khatulistiwa Januari 2013

REGULASI

Inpres No 2 Tahun 2013 Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013.

alam rangka menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum dan keamanan dalam negeri yang kondusif dalam mendukung kelancaran pembangunan nasional, pemerintah menerbitkan Inpres Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013, sebagai dasar dan pedoman bagi masing-masing instansi terkait untuk secara terkoordinasi, terintegrasi, terarah dan terkendali menuntaskan penanganan gangguan keamanan akibat konflik sosial dan terorisme.

Latar belakang Penerbitan Inpres dilatarbelakangi oleh evaluasi bidang Polhukam tahun 2012, khususnya di bidang pengelolaan Kamtibmas dan penanggulangan terorisme. Dari hasil evaluasi, ditemukan adanya konflik di berbagai daerah dengan beragam latar belakang termasuk kasuskasus terorisme, yang tidak tuntas diselesaikan. Oleh karenanya, diperlukan sinergi atau keterpaduan antar aparat keamanan, pemerintah daerah dan civil society melalui peran aktif tokoh-tokoh masyarakat, dalam melaksanakan deteksi dan cegah dini terhadap setiap potensi konflik sosial dan kejahatan terorisme. Sinergi antar berbagai elemen tersebut sangat diperlukan dalam menuntaskan akar masalah konflik sosial dan terorisme serta penyelesaiannya. Inpres dimaksudkan sebagai upaya peningkatan efektivitas penanganan gangguan keamanan dan keterpaduan antara aparat keamanan, pemerintah daerah, masyarakat, para tokoh, serta organisasi sosial kemasyarakatan, agar dapat bertindak cepat, terkoordinir dan terpadu dalam mencegah secara dini terjadinya maupun berlarutnya konflik sosial. Kesemuanya itu diharapkan akan bermuara pada terwujudnya sistem penanganan gangguan keamanan dalam negeri yang lebih responsif dan handal, serta semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sejumlah pejabat pusat dan daerah menjadi penerima instruksi dalam Inpres tersebut, yaitu: Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko Kesra, Mendagri, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Ka. BPN, Ka. BIN, Ka. BNPT, Ka. Badan Informasi Geospasial, Para Gubernur, dan Para Bupati/Walikota. Adapun pokok-pokok instruksi dalam Inpres tersebut, sbb: Diktum pertama Meningkatkan efektivitas penanganan gangguan keamanan dalam negeri secara terpadu, sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Diktum kedua Pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut pada diktum pertama dilakukan dengan: 1. Membentuk Tim Terpadu Tingkat Pusat dan Tingkat Daerah dengan mengikutsertakan semua unsur terkait, guna menjamin adanya kesatuan komando dan pengendalian serta kejelasan sasaran, rencana aksi, pejabat yang bertanggung jawab pada masing-masing permasalahan, serta target waktu penyelesaiannya; 2. Mengambil langkah-langkah cepat, tepat, dan tegas serta proporsional, untuk menghentikan segala bentuk tindak kekerasan akibat konflik sosial dan terorisme, dengan tetap mengedepankan aspek hukum, menghormati norma dan adat istiadat setempat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia; 3. Melakukan upaya pemulihan pada pasca konflik yang meliputi penanganan pengungsi, rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi agar masyarakat dapat kembali memperoleh rasa

Nusa Khatulistiwa Januari 2013

REGULASI

aman dan dapat melakukan aktivitas seperti sediakala; dan 4. Merespon dengan cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial, guna mencegah lebih dini terjadinya tindak kekerasan. Diktum ketiga

Dalam rangka penghentian tindak kekerasan: 1. Dalam keadaan tertentu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dibantu oleh unsur Tentara Nasional Indonesia, unsur Kementerian/Lembaga terkait, dan unsur Pemerintah daerah. 2. Menyiapkan pos komando dengan memanfaatkan fasilitas instansi pemerintah terdekat, guna mendukung kelancaran pengendalian, kegiatan administrasi dan logistik, serta pusat informasi. 3. Mengikutsertakan lembaga pemerintah lainnya, masyarakat, para tokoh, serta organisasi kemasyarakatan.

Diktum keempat Anggaran untuk peningkatan efektivitas penanganan gangguan keamanan dalam negeri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Diktum kelima Menugaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagai Ketua Tim Terpadu Tingkat Pusat untuk: 1. Menyusun rencana aksi terpadu nasional penanganan gangguan keamanan dalam negeri; 2. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan peningkatan efektivitas penanganan gangguan keamanan dalam negeri; 3. Memberikan penjelasan kepada publik secepatnya tentang terjadinya gangguan

keamanan dalam negeri sebagai akibat konflik sosial dan terorisme serta perkembangan penanganannya; dan 4. Melaporkan pelaksanaannya kepada Presiden. Sedangkan di tingkat daerah, pada diktum keenam, Para Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai Ketua Tim Terpadu Tingkat Daerah diinstruksikan untuk: 1. Menyusun rencana aksi terpadu penanganan gangguan keamanan dalam negeri di daerahnya dengan berpedoman pada rencana aksi terpadu nasional; 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan efektivitas penanganan gangguan keamanan dalam negeri di daerahnya; 3. Segera memberikan penjelasan kepada publik mengenai terjadinya gangguan keamanan dalam negeri di daerahnya sebagai akibat konflik sosial dan terorisme serta perkembangan penanganannya; dan 4. Melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Dalam mendukung keterpaduan aksi, pada diktum ketujuh, Para Menteri KIB II dan para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang terkait agar memberikan dukungan sesuai kebutuhan dalam penyelesaian gangguan keamanan sesuai dengan akar permasalahan, sehingga peningkatan efektivitas penanganan gangguan keamanan dalam negeri terlaksana dengan baik. Pada bagian akhir, diktum kedelapan, Inpres ditutup dengan penekanan penutup agar para penerima instruksi melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sungguhsungguh dan penuh tanggung jawab. Tindak lanjut Inpres Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013, segera akan dibentuk Tim Terpadu Tingkat Pusat yang diketuai oleh Menko Polhukam dan Tim Terpadu Tingkat Daerah yang diketuai oleh Gubernur, Bupati/Walikota dan disusun Aksi Terpadu Nasional Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, mencakup tahap penghentian, pemulihan dan pencegahan, sebagai penjabaran Inpres tersebut (RED).

Nusa Khatulistiwa Januari 2013

AGENDA

Kuliah Umum Menko Polhukam di Rajaratnam School of International Studies, Singapura.

Demokrasi, Keamanan dan Kesejahteraan: Pengalaman Indonesia

“

Demokrasi mengubah paradigma kebijakan keamanan di Indonesia dari yang semula berpusat pada negara menjadi lebih berorientasi pada individual-wellbeing”, demikian disampaikan oleh Menko Polhukam, Djoko Suyanto dalam kuliah umum yang disampaikan di Rajaratnam School of International Studies, Singapura, Senin (10/12). Menko Polhukam menjelaskan, di dalam kegairahan demokrasi di Indonesia, pertumbuhan ekonomi naik dengan mengesankan dan stabil. Bahkan berbeda dari anggapan umum, dinamika dari kebebasan berserikat ternyata tidak berelasi secara negatif dengan tingkat

produktivitas buruh. Malahan menjadi aspek bermartabat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Indonesia menurutnya adalah satu dari sedikit negara yang mampu bertahan dari krisis ekonomi dunia. “Tingkat produktivitas buruh menyumbang secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia”. Mengutip pemikiran Mohammad Hatta, di awal kuliahnya Djoko Suyanto menekankan, demokrasi adalah sebuah ideal yang sejak mula diperjuangkan Indonesia. “Hatta, salah satu pendiri republik yang kami cintai, segera setelah kami merebut kemerdekaan, menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia hanya bisa langgeng dalam

Nusa Khatulistiwa Januari 2013

AGENDA

Kuliah Umum Menko Polhukam di Rajaratnam School of International Studies, Singapura Foto: Nusa Khatulistiwa

Nusa Khatulistiwa Januari 2013

AGENDA

Kunjungan kehormatan Menko Polhukam ke PM Singapura Foto: Nusa Khatulistiwa

Nusa Khatulistiwa Januari 2013

AGENDA

demokrasi”, katanya. Mungkin tidak ada hubungan kausal antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun sebagaimana disampaikan oleh Amartya Sen, Djoko Suyanto mengingatkan “Dalam negara demokrasi tidak pernah terjadi kelaparan. Bahkan sejumlah studi menunjukkan makin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, makin kecil kemungkinan sebuah negara berputar pada otoriterisme”. Agar demokrasi Indonesia dapat menyumbang pada kesejahteraan, maka ia harus membuahkan institusi-institusi publik yang transparan, akuntabel, dengan governance yang baik. Demokrasi juga harus memungkinkan partisipasi publik yang makin besar dalam pembuatan kebijakan publik dan mengawasi pelaksanaannya. “Indonesia tidak membutuhkan orang kuat, melainkan pemerintahan yang efektif dengan civil society yang kuat”, tegasnya. Lebih lanjut, Menko Polhukam menyatakan, demokrasi Indonesia yang sehat dan bersahabat dan ditopang ekonomi yang kuat, adalah sumber dari pengaruh penting Indonesia pada negara-negara ASEAN dan stabilitas kawasan. Namun ia mengingatkan, demokrasi

tidak bisa ditanam dari luar pagar. “Pemajuan demokrasi dan hak asasi di satu bangsa pada hakekatnya ditentukan oleh kemauan dan dialektika dalam bangsa itu sendiri”. Kuliah umum yang diselenggarakan oleh RSIS Nanyang Technological University ini dihadiri oleh mahasiswa, pengajar, akademisi, pengusaha, politisi, dan pejabat pemerintahan Singapore. Nampak hadir, Acting Minister for Social and Family Development Singapore, Mr. Chan Chun Sing, dan Chief of Defence Force LG, Mr. Neo Kian Hong. Pada kesempatan terpisah, Menko Polhukam juga diwawancarai secara ekslusif oleh stasiun TV Channel News Asia. Isu-isu yang menjadi topik wawancara diantaranya mengenai keamanan Indonesia, terorisme, situasi perburuhan di Indonesia, masalah Papua dan pemimpin Indonesia di masa datang. Sebelum acara, Menko Polhukam memenuhi undangan makan pagi dari Deputi Perdana Menteri Singapura, Mr.Teo Chee Hean. Usai pelaksanaan kuliah umum, Menko Polhukam melakukan kunjungan kehormatan kepada Mr. Lee Hsien Loong (RED).

Nusa Khatulistiwa Januari 2013

AGENDA

PUNCAK PERAYAAN HUT KE-6 BAKORKAMLA

Sinergitas Pengelolaan Perairan Yurisdiksi Nasional Dalam Rangka Optimalisasi Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum di Laut

alam rangka Peringatan HUT ke-6 Badan

Menko Polhukam, Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto

Koordinasi

selaku Ketua Bakorkamla.

Keamanan

Laut

(Bakorkamla)

yang jatuh pada tanggal 29 Desember 2012,

dilaksanakan acara puncak perayaan ulang tahun di Gedung OB Syaaf Armabar, Jakarta, Rabu (9/01/13). Acara dihadiri oleh seluruh pejabat dan pegawai Bakorkamla, serta tamu undangan yang merupakan perwakilan stakeholders Bakorkamla. Turut hadir,

Dalam sambutannya, Menko Polhukam menyampaikan bahwa

kunci

utama

terwujudnya

keamanan,

keselamatan dan penegakan hukum di laut yang optimal adalah adanya sinergi antar stakeholders terkait keamanan laut. Seluruh instansi yang memiliki

Nusa Khatulistiwa Januari 2013

AGENDA

kewenangan dalam pengelolaan keamanan laut, harus

pengelolaan pemerintahan dan pembangunan, utamanya

memiliki visi yang sama bahwa kewenangan pengaturan,

menyangkut pengelolaan laut dan perairan, banyak

pengawasan, perlindungan dan pengelolaan atas laut

instansi berdasarkan peraturan perundangan yang

yang didasari oleh kedaulatan (sovereignty) dan hak

memiliki tugas, fungsi dan kewenangan dalam penegakan

berdaulat (sovereignty right) negara atas laut, semata-

hukum dan penyelenggaraan keamanan di laut. Hal

mata ditujukan untuk melindungi kepentingan nasional

tersebut menunjukkan bahwa masalah keamanan laut

di laut.

yang memiliki dimensi hukum dan dimensi keamanan,

â&#x20AC;&#x153;Seluruh stakeholders terkait keamanan laut harus dapat bersinergi dan meningkatkan koordinasi, baik dalam bidang kebijakan maupun dalam bidang operasional di lapangan,

merupakan permasalahan lintas sektor dan lintas fungsi yang memerlukan pola pendekatan koordinasi yang efektif.

sehingga memiliki satu pola pikir dan pola tindak yang sama

Bakorkamla yang hadir berdasarkan Perpres No. 81 Tahun

guna menjamin tegaknya kepentingan nasional di lautâ&#x20AC;?, ujar

2005 mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan

Menko Polhukam.

kebijakan

Sebagai negara kepulauan, perairan Indonesia memiliki potensi ekonomi yang menjadi sumber kesejahteraan, namun pada saat yang sama mengandung tantangan keamanan dengan berbagai permasalahannya. Dalam

dan

pelaksanaan

kegiatan

operasional

keamanan laut secara terpadu. Pembentukan Bakorkamla merupakan pilihan kebijakan yang diambil Pemerintah untuk mewadahi kebutuhan guna menjawab persoalanpersoalan pengelolaan laut dan perairan dengan segala kompleksitasnya, baik menyangkut dimensi hukum

Nusa Khatulistiwa Januari 2013

AGENDA

maupun dimensi keamanan. Keberadaan Bakorkamla

Korkamla ini, dan bukan di Pusat atau di Jakartaâ&#x20AC;?, imbuh

dimaksudkan untuk menjembatani persoalan-persoalan

Menko Polhukam.

yang

muncul, baik dari

aspek regulasi

maupun

pelaksanaan di lapangan sebagai filling the gap antar instansi dengan instansi lainnya.

Pada kesempatan ini, Kalakhar Bakorkamla, Laksdya TNI Bambang Suwarto dalam laporannya menyampaikan bahwa Bakorkamla dalam kurun waktu 2007-2012 telah

Sesuai dengan fungsi dan tugasnya, Bakorkamla terus

berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar

berupaya mengkoordinasikan dan menjalin kerjasama

Rp. 692 milyar. Pencapaian ini merupakan hasil Operasi

antar stakeholders terkait maupun dengan para pengguna

Bersama yang dilaksanakan oleh Bakorkamla didukung

jasa maritim di dalam dan luar negeri. Untuk itulah,

oleh seluruh stakeholders.

Bakorkamla telah membentuk dan mengoperasionalkan berbagai alat deteksi dini serta Satgas Tim Korkamla di daerah yang berhadapan langsung dengan ALKI. â&#x20AC;&#x153;Persoalan-persoalan tindak pelanggaran dan tindak pidana baik illegal, un-reported dan un-regulation justru berada di halaman depan kita, di daerah-daerah penugasan Tim

Puncak acara perayaan ulang tahun Bakorkamla ini dimeriahkan oleh beberapa bintang tamu seperti Seno, Keny Jo dan Hudson dan pementasan Raksamahiva Choir yang akan mengikuti perlombaan paduan suara internasional di Budapest, Hongaria. Acara ditutup dengan pengundian Grand Prize (RED).

Nusa Khatulistiwa Januari 2013

AGENDA

AUDIENSI PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL GP ANSOR

Bersetia Menjaga Demokrasi dan Keindonesiaan

sai menggelar Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) selama 5 hari di Pondok Pesantrean Al-Ittifaq, Kampung Ciburial, Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada KamisSenin tanggal 10-14 Januari 2013, sejumlah pengurus pusat dan peserta pelatihan melakukan audiensi ke kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat 15 Jakarta Pusat yang diterima langsung oleh Menko Polhukam, Djoko Suyanto. Audiensi dihadiri oleh Pengurus Pusat GP Ansor yang dipimpin oleh Ketua Umum GP Ansor, Nusron Wahid beserta sekitar 90 orang peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Angkatan III Gerakan

Pemuda Ansor. Ketua Umum GP Ansor, Nusron Wahid menyampaikan maksud kedatangan peserta pelatihan untuk melakukan audiensi dengan Menko Polhukam, yaitu guna mendapatkan pembekalan mengenai update situasi politik, hukum dan keamanan, sekaligus langkah pemerintah menyikapi berbagai persoalan terkini yang dihadapi, sebagai bekal bagi peserta pelatihan di masa mendatang. Menko Polhukam menyampaikan kegembiraannya melihat perkembangan GP Ansor yang sejak dirintis pada tahun 1924, dengan nama Syubbanul Wathan atau

Nusa Khatulistiwa Januari 2013

AGENDA

pemuda tanah air, telah berkembang menjadi gerakan kepemudaan yang modern. GP Ansor yang berakar pada paham dan tradisi ke-Islam-an ternyata masih tetap dapat mempertahankan prinsip dan sikap pluralismenya dalam menjaga kehidupan bernegara yang harmonis. Dalam kesempatan tersebut, Menko Polhukam mengingatkan pentingnya tiga hal yang menjadi tugas segenap warga negara. Pertama, tugas mempertahankan demokrasi dan negara bangsa dari ancaman kekerasan dan intolerasi. “Demokrasi memungkinkan berbagai kelompok mendefinisikan masa depan Indonesia secara berbeda-beda. Namun demikian tidak boleh memaksakan pemikiran suatu kelompok tertentu tentang ke-Indonesia-an kita bersama. Oleh karena itu, dalam demokrasi kita dorong keterlibatan semua komponen bangsa dalam menjaga demokrasi dan karena itu demokrasi perlu dilindungi oleh hukum”, ujar Menko Polhukam. Kedua, tugas menempatkan politik pada makna dan tempatnya yang tepat. “Kita masih melihat banyaknya politik yang dipraktikkan dalam tujuan

yang sempit, politik transaksional. Kita harus bertekad untuk memperbaiki keadaan ini dan mengembalikan politik dalam dimensi etisnya. Sehingga kebijakan publik yang dihasilkan tidak dibebani oleh kepentingan privat dan transaksional”, imbuhnya. Ketiga, tugas untuk senantiasa mengembangkan sikap kenegarawanan. “Kenegarawanan bukan hanya dari pemimpin negara dan pemimpin organisasi massa. Sikap kenegarawanan dapat lahir dari setiap individu warga negara. Tahun ini tahun politik. Semua orang bersiap-siap menyongsong pemilu yang dapat membuat kita terbelah dalam kutub-kutub politik masing-masing. Ada saat orang akan bersaing demi kemenangan masingmasing, namun di atas segalanya, ketika semua sudah selesai, maka pemenangnya cuma satu, yaitu Indonesia”, demikian dikatakan Menko Polhukam. ”Saya berharap melalui pelatihan kepemimpinan yang baru saja saudara-saudara laksanakan, dapat muncul tunastunas pemimpin Indonesia masa depan. Pemimpin yang memiliki wawasan kebangsaan yang utuh”, pungkasnya di akhir pembekalan (RED).

Nusa Khatulistiwa Januari 2013

AGENDA

Kesedihan rakyat Kamboja melepas kepergian sang raja | foto: www.voacambodia.com

The Royal Funeral Ceremony Of His Majesty Norodom Sihanouk

16 Delegasi Negara Memberikan Penghormatan Terakhir

nam belas delegasi negara menghadiri prosesi kremasi mantan raja Kamboja, Norodom Sihanouk, yang meninggal dunia pada 15 Oktober 2012 di Beijing, China. Para delegasi tersebut bersama-sama dengan puluhan ribu warga Kamboja memberikan penghormatan terakhir bagi mendiang Raja Sihanouk yang dikremasi pada Senin, 4 Februari 2012 di Veal Preah Meur Square, yang terletak di halaman Royal Palace. Kepala negara/pemerintahan yang hadir yaitu, Perdana Menteri Perancis Jean-Marc Ayrault, Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung, Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra, Perdana Menteri Laos Thongsing Thammavong, Wakil Presiden Filipina Jejomar C. Binay dan Wakil PM Singapura Tharman Shanmugaratnam.

Delegasi negara lainnya dipimpin oleh pejabat setingkat Menteri/Menteri Koordinator, yaitu Menko Polhukam, Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto, mewakili Pemerintah Indonesia. Dr. M. Mangapati Pallam Raju, Minister of Human Resource Development, mewakili Pemerintah India. Dr. Tan Sri Koh Tsu Koon, Senator and Minister in the Prime Ministerâ&#x20AC;&#x2122;s Department, mewakili Pemerintah Malaysia. Honorable Deepak Obhrai, Parliementary Secretary for Foreign Affairs, mewakili Pemerintah Kanada. Pehin Dato Suyoi Haji Osman, Minister of Development, mewakili Pemerintah Brunei Darussalam. Mr. Jia Qinglin, Chairman of the National Committee of the Chinese Peopleâ&#x20AC;&#x2122;s Political Consultative Conference, mewakili Pemerintah China. Mr. Tin Naing Thein Senior Union Minister of The President Office, mewakili

Nusa Khatulistiwa Januari 2013

AGENDA

Perdana Menteri Perancis JeanMarc Ayrault

Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung

Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra

Perdana Menteri Laos Thongsing Thammavong

Wakil Presiden Filipina Jejomar C. Binay

Wakil PM Singapura Tharman Shanmugaratnam

Menko Polhukam RI Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto

Minister of Human Resource Development India Dr. M. Mangapati Pallam Raju

Dr. Tan Sri Koh Tsu Koon Senator and Minister in the Prime Ministerâ&#x20AC;&#x2122;s Department, Malaysia

Deepak Obhrai Parliementary Secretary for Foreign Affairs Canada

Pehin Dato Suyoi Haji Osman Minister of Development Brunei Darussalam

Jia Qinglin Chairman of the National Committee of the Chinese Peopleâ&#x20AC;&#x2122;s Political Consultative Conference China

Tin Naing Thein Senior Union Minister of The President Office Myanmar

Ha Kum-Loul Presidential Chief of Staff, Korea Selatan

Lieutenant General John Sanderson Australia

His Imperial Highness Pangeran Akishino Jepang

Nusa Khatulistiwa Januari 2013

AGENDA

Pemerintah Myanmar. Mr. Ha Kum-Loul Presidential Chief of Staff, mewakili Pemerintah Korea Selatan. Lieutenant General John Sanderson, mewakili Pemerintah Australia. Sedangkan Jepang, pada kesempatan itu mengirimkan utusan khusus dari keluarga kerajaan, His Imperial Highness Pangeran Akishino.

Bapak Persatuan Raja Sihanouk bergelar His Majesty Preah Bat Samdech Preah NORODOM SIHANOUK, Heroic King, Father of Independence, Territorial Integrity and Unity of the Khmer Nation “Preah Borom Ratanak Kaudh”, lahir di Phnom Penh, Kerajaan Kamboja, pada hari Selasa, bertepatan dengan hari ke-11 bulan waxing atau bulan ke-12 kalender lunar. Hari kelahirannya masuk dalam tahun Anjing pada penanggalan Catvasaka (Budhist Era 2465) atau tanggal 31 Oktober 1922. Antara tahun 1930 – 1940, Sihanouk bersekolah di Francois Baudoin Primary School dan Preah Sisowath High School di Phnom Penh. Dan melanjutkan pendidikannya di Chasseloup Laubat French High School di Saigon (Ho Chi Minh City), Vietnam. Sihanouk naik tahta pada hari Selasa atau hari ke-9 bulan waxing (bulan ke-12 kalender lunar) tahun Ular (Trisaka, Budhist Era 2484) atau tanggal 28 Oktober 1941. Raja Sihanouk dikaruniai 14 anak dari enam pernikahan. Dia turun tahta pada 2004, setelah memimpin negara itu melewati perjuangan berat merdeka dari Perancis, kemudian perang saudara, pemberontakan Khmer Merah dan pengasingan, sebelum akhirnya memasuki masa damai sampai sekarang.

Bela Sungkawa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, mendiang Raja Norodom Sihanouk adalah sahabat bangsa Indonesia, sehingga kesedihan atas meninggalnya mantan pemimpin Kamboja itu juga dirasakan Indonesia. “Raja Norodom Sihanouk dikenal rakyat Indonesia sebagai pemimpin yang memiliki andil bagi perjuangan dan kemajuan Kamboja. Beliau dikenal sebagai negarawan sejati, sebagai pemersatu, dan telah berperan di dalam menjaga keutuhan Kamboja dan bahkan dalam upaya memajukan negara tersebut,” kata Presiden SBY dalam keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta, Senin, 15 Oktober 2012. Atas nama pribadi dan bangsa Indonesia, Presiden menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Raja Sihanouk, yang dikenang oleh bangsa Indonesia sebagai sosok yang hangat dan juga bersahabat. Menurut Presiden SBY, sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno, Raja Sihanouk yang dikenal dengan senyumnya yang khas itu, telah menjalin hubungan yang sangat baik dengan para pemimpin Indonesia. Sebagai bentuk ungkapan bela sungkawa, Presiden menugaskan Menko Polhukam Djoko Suyanto untuk mewakili kepala negara dan pemerintah, menghadiri puncak upacara kremasi mantan raja Kamboja itu. Pada kunjungan tersebut, Menko Polhukam berkesempatan melakukan pertemuan bilateral dengan Deputi Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri Kamboja, H.E. Mr. Hor Namhong, untuk membahas peningkatan hubungan bilateral kedua negara. Sebagai sesama negara ASEAN, kerjasama bilateral yang erat dengan Kamboja sangat diperlukan demi mewujudkan cita-cita kemajuan dan kemakmuran kawasan (RED).

Nusa Khatulistiwa Januari 2013

CAKRAWALA

Pro dan Kontra RUU Kamnas

UU Kamnas merupakan RUU inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk mensinergikan seluruh aktor penyelenggara keamanan nasional menghadapi dinamika permasalahan nasional pada masa kini dan ke depan. Berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 41A Tahun 2009 tanggal 1 Desember 2009, RUU Kamnas ditetapkan sebagai salah satu RUU yang diprioritaskan pembahasannya dalam Prolegnas 2010-2014. Pada tanggal 23 Mei 2012, setelah menjaring masukan dari berbagai kalangan, baik melalui Seminar dan Focus Group Discussion (FGD), maupun masukan dari kalangan ahli hukum dan akademisi, serta setelah melalui pembahasan pada tingkat kementerian teknis dan sidang kabinet, pemerintah menyampaikan draft RUU Kamnas tersebut kepada Pimpinan DPR untuk dilakukan pembahasan. Setelah melalui pembahasan pada tingkat Pansus, pada tanggal 11 April 2012 Pansus RUU Kamnas mengirimkan permintaan penyempurnaan (revisi) draft RUU Kamnas

kepada Presiden RI. Merespons permintaan Pansus, pada tanggal 9 Mei 2012, Presiden RI telah mengirimkan kembali draft penyempurnaan RUU Kamnas kepada DPR RI. RUU Kamnas merupakan rancangan undang-undang yang bersifat sistemik, dengan tujuan untuk melindungi kepentingan nasional dalam rangka merespons kompleksitas ancaman, sekaligus sebagai perwujudan amanat reformasi yang memiliki implikasi pada sektor keamanan secara luas. Oleh karenanya, sangat wajar jika proses pembahasannya sangat alot. Baik pemerintah maupun DPR terkesan sangat hati-hati merumuskan pasal demi pasal RUU yang diharapkan dapat memperkuat sistem keamanan nasional Indonesia.

Pro dan Kontra Dalam setiap pembahasan rancangan undang-undang, wajar jika beberapa simpul dalam masyarakat mempunyai

Nusa Khatulistiwa Januari 2013

CAKRAWALA

sikap yang berbeda terhadap rancangan undangundang tersebut. Perbedaan pendapat yang terjadi di masyarakat seperti ini merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi dan sekaligus sebagai pertanda bahwa perbedaan pendapat diyakini akan memperkaya hasil yang akan didapatkan. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin dalam acara diskusi bertema: “RUU Kamnas: Mengancam Kebebasan Berdemokrasi” yang digelar oleh Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan di Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (22/10/12) menyatakan RUU Kamnas sangat berbahaya karena dapat mengancam kebebasan berdemokrasi. “Banyak pasal-pasal karet yang dapat diselewengkan oleh penguasa demi kepentingan politiknya”, ujarnya. Tudingan tersebut dibantah oleh Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro. Menurut Menhan, sebagaimana disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat dengan Pansus RUU Kamnas di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/10/12), tidak ada yang perlu dikhawatirkan terhadap RUU Kamnas. Justru RUU Kamnas memberi ruang memberdayakan seluruh komponen bangsa untuk ikut berperan serta secara aktif dalam sistem keamanan nasional sesuai kompetensinya. “Masyarakat tidak hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subyek”, ujarnya. Penyusunan RUU Kamnas didasarkan pemikiran bahwa permasalahan keamanan nasional bukanlah hanya milik kementerian/institusi bidang keamanan, tetapi memerlukan peran integratif dari semua elemen/komunitas nasional. “UU Kamnas nantinya diharapkan merupakan sistem yang mengintegrasikan penyelenggaraan sistem keamanan nasional secara komprehensif yang mencakup spektrum permasalahan luas pada skala nasional”, kata Menteri Pertahanan. RUU Kamnas tidak akan mendegradasi peran Polri sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun justru dimaksudkan untuk mempertegas peran Polri, baik secara organisasi maupun tupoksinya. Pada sisi lain, RUU Kamnas tidak akan mengubah peran TNI sebagaimana diamanatkan dengan tegas dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Tidak terdapat

“UU Kamnas nantinya diharapkan merupakan sistem yang mengintegrasikan penyelenggaraan sistem keamanan nasional secara komprehensif yang mencakup spektrum permasalahan luas pada skala nasional” -- Purnomo Yusgiantoro. Menteri Pertahanan

ruang dalam RUU Kamnas untuk mengembalikan peran TNI seperti pada masa Orde Baru, sebagaimana dikhawatirkan banyak kalangan. Terkait kekhawatiran RUU Kamnas akan mengancam demokrasi dan kebebasan pers, Purnomo menyatakan: “RUU Kamnas tidak bertentangan dengan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sehingga tidak benar apabila RUU Kamnas ini akan mengurangi kebebasan Pers”. Apalagi dengan adanya keterlibatan unsur masyarakat dalam Dewan Ketahanan Nasional, ke depan kebijakan dan strategi keamanan nasional akan ditetapkan melalui forum yang demokratis. Sudah barang tentu kita sangat mengharapkan Indonesia yang lebih baik dan aman sentosa di masa depan. Indonesia yang damai dan aman dari konflik sosial yang dapat memporak-porandakan bangunan negara dan bangsa. Semoga segala polemik tentang RUU Kamnas dapat segera terselesaikan, sehingga energi yang penting dapat segera difokuskan untuk membangun sistem keamanan nasional yang teruji, dan ampuh menghadapi segala ancaman dan tantangan (RED).

Nusa Khatulistiwa Januari 2013

OPINI

Perspektif Hukum dan HAM Mengenai Perdagangan Manusia

Oleh Harkristuti Harkrisnowo

emberitaan tentang perdagangan manusia, pada beberapa waktu terakhir ini di Indonesia makin marak, baik dalam lingkup domestik maupun yang telah bersifat lintas batas negara. Perdagangan manusia memang bukanlah suatu hal yang baru di muka bumi ini, bahkan negara-negara yang kini dianggap sebagai negara besar pada awalnya banyak berhutang pada penduduk ‘negara miskin dan lemah’ yang dibawa secara paksa untuk bekerja di perkebunan ataupun pabrik. Masalah perbudakan merupakan sejarah hitam umat manusia, yang bahkan juga telah direkam dalam kitab-kita suci. Sejarah juga telah mencatat berbagai peperangan yang disebabkan karena isu perbudakan, misalnya yang terjadi antara Amerika Utara dan Selatan pada abad-abad lalu. Apakah dengan masyarakat dunia yang makin beradab

ini maka perbudakan menghilang? Secara yuridis formal memang demikian, karena tidak satupun negara lagi yang mengakui dan mentolerir perbudakan. Akan tetapi tidak berarti bahwa fenomena ini sudah menghilang seluruhnya dari muka bumi. Komunitas internasional masih menengarai adanya kegiatan setara dalam bentuknya yang lebih ‘modern’ yang kemudian dinamakan sebagai bentuk-bentuk perbudakan kontemporer (contemporary forms of slavery). Global Survivor Network, setelah mengadakan penelitian mendalam selama dua tahun, menerbitkan “Crime & Servitude: An Expose in the Traffic in Women for Prostitution from the Newly Independent States” yang khusus mengungkapkan praktek perdagangan perempuan di negara bekas Uni Sovyet.

Nusa Khatulistiwa Januari 2013

OPINI

Menurut informasi yang diterbitkan oleh US Department of Justice dan publikasi yang diterbitkan oleh PBB, data kasar yang ditemukan berkenaan dengan perdagangan manusia antara lain:

Lembaga yang sama juga memproduksi dua film dokumenter: pertama, berdurasi 28 menit diberi judul “Sex Trade : An Investigative Documentary” yang kemudian disampaikan ke Komite HAM PBB, sedang kedua, berjudul “Bought and Sold”, yang berisikan materi yang dimuat dalam penerbitan “Crime & Servitude”. Beberapa temuan yang cukup signifikan, antara lain: •

Sindikat kriminal memperoleh keuntungan sekitar tujuh milyar dolar setiap tahun dari perdagangan sekitar empat juta perempuan di dunia;

•

Bisnis perdagangan yang paling menguntungkan adalah yang bertujuan memperdagangkan seks;

•

Setiap hari ribuan perempuan dan anak perempuan dari wilayah transisi dijerat dengan janji-janji manis dan muluk untuk memperoleh penghidupan dan pekerjaan yang menarik di luar negeri;

•

Melalui berbagai sarana transportasi, sebagian besar dari mereka dikirim ke Jerman, Swiss, Jepang, Macau dan

•

–

700 ribu sampai dengan empat juta orang setiap tahun diperjualbelikan (dijual, dibeli, dikirim, dan dipaksa bekerja di luar kemauannya) di seluruh dunia;

Amerika Serikat, baik secara legal maupun tidak;

–

Perdagangan perempuan terus berkembang karena pemerintah, pejabat dan juga warga masyarakat enggan mengungkapkannya, sehingga menimbulkan impunity;

Sebagian besar manusia yang diperdagangkan berasal dari negara-negara berkembang yang rendah tingkat ekonominya untuk dibawa ke negara-negara maju;

–

Sebagian besar dari korban tersebut adalah perempuan dan anak-anak;

–

Para korban umumnya dijanjikan kehidupan yang lebih baik, pekerjaan dengan imbalan yang menarik oleh sang pedagang;

–

Umumnya mereka dipaksa bekerja sebagai pelacur, pekerja paksa, pembantu rumah tangga, bahkan pengemis;

–

Untuk mengendalikan mereka biasanya dipakai upaya kekerasan atau ancaman kekerasan;

–

Lebih dari 2,3 juta perempuan bekerja di industri seks di luar keinginan mereka, dan diperkirakan sekitar 40 % adalah anak di bawah umur.

Walaupun data resmi menyebutkan bahwa setiap tahun hanya 50.000 orang perempuan meninggalkan Rusia selama-lamanya, ternyata angka ini sebenarnya mencapai ratusan ribu.

Masalah ini juga mengemuka dalam berbagai pertemuan komunitas internasional yang diselenggarakan oleh PBB, dan pada umumnya dikaitkan dengan kegiatan organized crime. Keprihatinan yang mendalam akan masalah perdagangan manusia ini membuat negara-negara di dunia sepakat untuk menetapkan U.N. Convention Against Transnational Organized Crime’s Protocol, dan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 2 November 2000.

Nusa Khatulistiwa Januari 2013

Sebagai bagian dari negara berkembang, sulit bagi Indonesia

OPINI

untuk dikecualikan dari fenomena ini. Untuk Indonesia sendiri, seperti halnya kondisi perdagangan manusia yang terjadi di berbagai belahan dunia, berdasarkan informasi yang disampaikan baik oleh media massa maupun penelitian-penelitian yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dan LSM menunjukkan bahwa sebagian besar korban perdagangan manusia adalah perempuan dan anak-anak. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa perilaku tidak adil terhadap perempuan dan anak merupakan ancaman terus menerus bagi mereka di manapun di dunia, utamanya di negara-negara berkembang. Pada dasarnya dua masalah pokok berkenaan dengan perdagangan manusia, khususnya perdagangan perempuan dan anak, adalah konstruksi sosial tentang perempuan dan anak, dan kedua adalah masalah perekonomian (rendahnya tingkat sosial ekonomi) khususnya dalam negara-negara berkembang. Perilaku terhadap perempuan dan anak pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial masyarakat setempat terhadap posisi dan peran perempuan dan anak. Dalam tatanan yang lebih luas, berbagai peristiwa yang terjadi dewasa ini telah cukup kiranya untuk menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan bukan hanya dijumpai dalam novel dan di negaraseberang atau antah berantah, tapi juga terjadi di Indonesia. Telah diketahui bersama bahwa Indonesia adalah suatu masyarakat yang patriarkhal, sebagaimana juga umumnya di negara-negara lain di dunia. Patriarkhal sebagai suatu

Gadis-gadis di bawah umur korban sindikat perdagangan manusia | foto: dari berbagai sumber

struktur komunitas dimana kaum lelaki yang memegang kekuasaan, dipersepsi sebagai struktur yang menderogasi perempuan yang nyata baik dalam kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku masyarakat. Sebagai contoh sederhana saja, perumusan tentang kedudukan istri dalam hukum perkawinan, kecenderungan untuk membayar upah buruh wanita di bawah upah buruh pria, serta kecenderungan mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan dalam bidang pendidikan, merupakan salah satu refleksi keberadaan perempuan dalam posisi subordinat dibandingkan dengan laki-laki. Dalam berbagai masyarakat di dunia, termasuk pula di Indonesia, keberadaan perempuan yang selalu subordinatif dibanding kaum pria ini membawa sejumlah konsekuensi yang merendahkan peran mereka dalam masyarakat. Pada saat mereka masih berada di bawah naungan orang tua, anak perempuan dipandang sebagai milik (property) sang ayah, sehingga semua keputusan ada di tangan Nusa Khatulistiwa Januari 2013

ayah. Ketika beranjak dewasa, posisi ayah kemudian banyak digantikan oleh saudara laki-laki-laki. Pada saat mereka memasuki perkawinan, pembayaran mahar atau mas kawin banyak dipandang sebagai pamoli atau pembeli wanita untuk masuk ke dalam keluarga si suami, sehingga dianggaplah mereka sebagai milik suami. Menempatkan anak perempuan lebih rendah daripada anak lelaki di beberapa negara telah banyak menimbulkan infanticide terhadap bayi perempuan, sebagaimana dilaporkan oleh berbagai sumber. Dalam kondisi yang dipicu oleh konstruksi sosial politik semacam ini, fenomena perdagangan manusia menjadi salah satu bentuk viktimisasi yang dialami khususnya oleh perempuan (dan juga anak). Hal kedua berkenaan dengan kondisi perekonomian Indonesia sebagai bagian dari negara-negara berkembang. Mayoritas populasi dengan tingkat pendidikan rendah, membatasi mereka pada bentuk-bentuk pekerjaan yang menghasilkan upah yang layak. Di

OPINI

wilayah pedesaan, lahan pertanian yang makin lama makin menipis membuat pekerjaan sebagai petani juga jauh berkurang, seperti halnya pekerjaan sebagai nelayan akibat persaingan yang tidak seimbang dengan kapal pencari ikan besar dan juga trawls yang menguasai lautan. Dalam kondisi perekonomian yang lemah, konstruksi masyarakat yang ada akhirnya juga menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih tidak menguntungkan dibandingkan dengan laki-laki. Rendahnya lapangan kerja yang diakibatkan oleh rendahnya tingkat perekonomian di wilayah rural, telah mendorong terjadinya tingkat urbanisasi yang tinggi, antara lain karena kota dipersepsi sebagai suatu tempat dimana pekerjaan mudah dicari. Sebagai akibatnya, berbagai upaya dilakukan untuk merekrut perempuan (khususnya perempuan muda dan anak perempuan) dari wilayah pedesaan untuk bekerja di wilayah perkotaan. Walau awalnya memang sungguh-sungguh kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan lapangan kerja yang legal untuk mereka, akan tetapi maraknya industri seks di perkotaan dan tempat-tempat lain meningkatkan terjadinya pemasokan perempuanperempuan muda, utamanya ke rumah-rumah pelacuran. Kondisi semacam ini bukan hanya terjadi antara desa dan kota (urbanisasi), namun juga sudah terjadi secara lintas negara (trans-nasional). Dalam bidang ketenagakerjaan, pengalaman pahit yang diderita banyak tenaga kerja perempuan yang bekerja di luar negeri sebagai pekerja domestik,

sebagaimana diungkapkan media pada akhir-akhir ini, hanya merupakan sebagian penderitaan yang mereka alami karena mereka perempuan. Peristiwa yang lebih memprihatinkan lagi adalah ketika mereka dikirim ke luar negeri untuk menjadi pekerja seks komersial, tanpa sepengetahuan mereka ketika akan berangkat. Hal yang disebut terakhir ini merupakan salah satu bagian dari kegiatan yang disebut sebagai perdagangan manusia. Sayang sekali data yang komprehensif dan akurat mengenai perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia belum pernah dicatat dengan seksama, terutama karena sulitnya mendeteksi fenomena yang tentu saja dilakukan secara sembunyisembunyi ini.

Hukum perdagangan manusia Hukum terhadap perdagangan manusia di Indonesia sendiri pada dasarnya telah dijumpai dalam KUHP yang mulai berlaku sejak tahun 1918. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa penjajahanpun perdagangan manusia (khususnya perbudakan) sudah dianggap sebagai tindakan tidak manusiawi yang layak mendapatkan sanksi pidana. Selain KUHP, perlindungan terhadap perdagangan manusia juga dijumpai dalam berbagai ketentuan perundang-undangan. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjadi UU payung (umbrella act) bagi perlindungan HAM setiap orang yang berada di Indonesia, khususnya Pasal 3 yang menekankan bahwa setiap orang

Nusa Khatulistiwa Januari 2013

dilahirkan dengan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, serta hak setiap orang atas perlindungan HAM dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Dilihat dari perspektif hukum pidana, perbuatan memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki, telah dilarang oleh Pasal 297 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun”. Dalam hal ini Buku I KUHP tentang Ketentuan Umum tidak memberikan penjelasan mengenai makna ‘perniagaan’. Terhadap hal ini R. Soesilo, berpendapat bahwa: “…yang dimaksudkan dengan ‘perniagaan atau perdagangan perempuan’ ialah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula di sini mereka yang biasanya mencari perempuanperempuan muda untuk dikirmkan ke luar negeri yang maksudnya tidak lain akan dipergunakan untuk pelacuran…” Penjelasan Soesilo ini tampaknya selaras dengan rumusan-rumusan yang ada dalam instrumen HAM yang pada dasarnya memang memandang bahwa ‘perdagangan perempuan dan anak’ sebagai kegiatan untuk memasok kebutuhan industri seks belaka. Namun apabila dikaitkan dengan kondisi masa ini, harus dibuka kemungkinan bahwa perdagangan perempuan dan anak tidak hanya ditujukan untuk eksploitasi seksual. Dilihat dari rumusan dalam Pasal 297, memang tidak ada unsur pembatasan tujuan

OPINI

perdagangan perempuan dan anak laki-laki, sehingga seharusnya pasal ini dapat saja dikenakan pada siapapun yang melakukannya, terlepas dari tujuannya. Dari ketentuan yang ada dalam KUHP tersebut, sebenarnya perdagangan perempuan dan anak dapat diproses secara hukum. Bahwa sampai saat ini sedikit kasus perdagangan perempuan yang sampai ke pengadilan, tentunya bukan dikarenakan kelangkaan peraturan pidananya. Kemungkinan proses pencarian bukti yang mengalami kesulitan, karena umumnya kegiatan semacam ini dilakukan oleh organisasi secara rapih. Helge Konrad mengemukakan bahwa perdagangan manusia atau “human trafficking” merupakan masalah yang kompleks, dan banyak hal yang menjadi faktor pendorong. Ia menyatakan bahwa: “The causes of trafficking are complex. While there are numerous contributing factors, which have to be analysed and taken into account in political decision making – the unequal economic development of different countries; mass unemployment in many countries of origin, but also inequality; discrimination and genderbased violence in our societies; the prevailing market mechanisms; the patriarchal structures in the source and destination countries; the demand side including the promotion of sex tourism in many countries of the world; the mindsets of men, etc. – the primary root cause is poverty, most particularly among women”.

Kompleksitas masalah “human trafficking” diperberat lagi dengan ketidaktahuan dari para korban. Sebagian korban “human trafficking” dengan rela membayar seseorang untuk dapat pergi dan masuk ke suatu negara dan bekerja di industri prostitusi. Setelah bekerja sebagai pelacur beberapa lama, dia dapat kembali ke negara asalnya dengan membawa sejumlah uang yang dapat dimanfaatkan untuk menyokong kehidupan keluarga. Mengetahui data perdagangan manusia, tidaklah mudah. Beberapa sumber data tidak dapat menjelaskan secara pasti berapa jumlah “human trafficking”. Tetapi sebagai suatu gambaran dapatlah dikemukakan bahwa pada bulan Maret 2001, European Commission melaporkan bahwa setiap tahun, sebanyak 120.000 wanita dan anak-anak diperdagangkan ke Eropa Barat. Demikian pula, laporan dari UNICEF/OHCHR/OSCE/ODHR periode Juni 2002, yang melaporkan bahwa di Moldova, 90% remaja (18 – 29 tahun) meninggalkan Moldova untuk bekerja di negara lain. Demikian pula, sekitar 60% anak Albania bekerja di negara Eropa sebagai pekerja seks. International Organisation for Migration (IOM) memberi estimasi bahwa 170.000 orang telah dijual ke Balkan. “Human trafficking” khususnya yang berkaitan dengan wanita, merupakan bisnis terbesar ketiga setelah “drug trafficking” dan “trafficking in weapons”. “Human trafficking” merupakan bisnis yang menguntungkan, karena “low risk, expendable, reuseable and resellable’. Sering menjadi sasaran sindikat

Nusa Khatulistiwa Januari 2013

“human trafficking” adalah daerahdaerah setelah terjadinya konflik, karena daerah ini merupakan daerah di mana masyarakat sipil belum stabil dan penegakan hukumnya masih lemah. Daerah-daerah demikian ini memberi peluang bagi terjadinya aktivitas kriminal dari kejahatan terorganisasi.

Kendala Perundangundangan Ada 3 faktor yang penting dalam masalah penegakan hukum, yaitu faktor substansi, faktor struktural, dan faktor kultural. Demikian pula halnya dalam masalah penegakan hukum untuk perdagangan manusia, masing-masing faktor ini berkontribusi dalam penegakan hukum untuk penanggulangan masalah yang sudah terjadi sejak lama di belahan dunia manapun, termasuk di Indonesia. Sejalan dengan perkembangan zaman, ternyata perdagangan manusia mengalami perkembangan dalam hal bentuk-bentuk perbuatan dan modus operandinya, meskipun hakikatnya tetap sama yaitu pengeksploitasian manusia oleh manusia lainnya. Bahkan selaras dengan semakin kompleksnya masalah manusia dan perkembangan teknologi yang demikian pesat, praktek perdagangan manusia yang terjadi di masa sekarang lebih sulit untuk dideteksi, karena tersamar dalam kegiatan yang legal dan melampaui batas-batas teritorial suatu negara. Mengingat lebih kompleks dan sulit terdeteksinya perbuatan perdagangan manusia, maka tentunya diperlukan peraturan yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini.

OPINI

Pengaturan perdagangan manusia dalam perundang-undangan Indonesia, seperti telah dipaparkan terdahulu, sebenarnya bukan sama sekali tidak ada tetapi dinilai sangat kurang memadai. Melihat demikian luasnya pengertian perdagangan manusia, memang tidak ada pasal yang dapat digunakan untuk menjaring semua perbuatan yang dikategorikan sebagai perdagangan manusia dalam batasan yang berlaku sekarang menurut masyarakat internasional. Namun sesungguhnya ada 2 pasal yang dapat digunakan untuk menjaring sebagian perbuatan perdagangan manusia, yaitu pasal 297 KUHP tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur dan pasal 324 KUHP tentang perdagangan budak belian. Pasal 297 KUHP secara khusus mengatur perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur. Dilihat dari sudut korbannya, hampir seluruh kasus yang ditemukan oleh peneliti, korbannya adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur (termasuk bayi). Hanya sebagian kecil kasus yang menyangkut tenaga kerja Indonesia yang korbannya juga laki-laki dewasa yang tidak masuk dalam korban yang dilindungi oleh pasal 297 KUHP. Melihat kondisi yang terjadi sekarang ini, yaitu dengan adanya korban laki-laki dewasa maka selayaknya peraturan ini tidak membatasi korbannya hanya pada wanita dan anak laki-laki di bawah umur saja. Kelemahan lain dari pasal 297 KUHP ini adalah hanya membatasi ruang lingkup pada eksploitasi seksual, artinya pasal ini baru dapat menjaring perdagangan manusia apabila korbannya

digunakan untuk kegiatan yang bersifat eksploitasi seksual. Meskipun dalam kenyataannya, tujuan eksploitasi seksual merupakan bagian terbesar dalam perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, namun tidak dapat dipungkiri adanya bentuk-bentuk lain yang tujuan untuk menjadikan korban sebagai tenaga kerja, pembantu rumah tangga, bahkan untuk perdagangan anak (bayi) tujuannya adalah untuk adopsi. Demikian juga dengan penggunaan pasal 324 KUHP. Pasal ini pun sesungguhnya telah melarang perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perdagangan manusia. Tidak berbeda dengan pasal 297 KUHP, dalam pasal inipun disebutkan obyeknya secara khusus, yaitu budak belian. Dengan demikian keberlakuan pasal ini sempit sekali. Dengan telah dihapusnya perbudakan di Indonesia, maka menjadi pertanyaan, apakah berarti pasal ini harus dianggap tidak berlaku lagi, karena hal yang diaturnya telah dihapuskan. Dalam kenyataannya, pasal ini memang tidak pernah disinggung apalagi dibahas dalam pembicaraan tentang perdagangan manusia. Seolaholah pasal ini telah dicabut sejalan dengan dihapuskannya perbudakan di Indonesia. Sesungguhnya untuk menjaring para penjual tenaga kerja, pasal ini dapat digunakan. Meskipun tentunya mengundang perdebatan tersendiri,tidakkah mengkategorikan tenaga kerja sebagai budak belian berarti melakukan penafsiran analogi ataukah hanya sekedar memperluas arti kata sesuai dengan perkembangan masyarakat? Nusa Khatulistiwa Januari 2013

Bila ingin menghindari perdebatan teoritis yang tidak pernah berakhir ini, ada jalan keluar lain yang dapat ditempuh yaitu segera mensahkan RKUHP yang telah mempunyai ketentuan yang mengatur masalah perdagangan manusia. Akan tetapi sebelumnya masih perlu dilakukan kajian ulang terhadap pasalpasalnya agar sinkron dan tidak menimbulkan kesulitan dalam penegakannya. Dalam kenyataannya, kendala dalam perundang-undangan Indonesia untuk masalah perdagangan manusia, tidak hanya mengenai hukum materilnya. KUHAP sebagai ketentuan yang mengatur proses beracara pidana, ternyata dinilai sudah kurang memadai untuk menangani kasus-kasus yang terjadi saat ini, misalnya dalam hal organized crime. Pengungkapan dan pembuktian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh sindikat ini yang biasanya banyak terjadi dalam hal perdagangan manusia, memerlukan ketentuan khusus terutama yang berkaitan dengan para korbannya. Harus ada ketentuan yang memberikan perlindungan pada mereka, antara lain misalnya dalam hal pemberian kesaksian yang tidak harus dilakukan di depan persidangan. Ketentuan ini dibuat dengan maksud menghindarkan korban dari tindakan balas dendam organisasi si pelaku.**** (Disadur dari: Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia, Sentra HAM UI, 2003)

SIDIK

Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Hukum Internasional

encucian uang atau money laundering merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang mengemuka dalam dekade terakhir. Penanggulangan kejahatan transnasional ini utamanya ditujukan untuk menutup akses para pelaku kejahatan terhadap hasil-hasil kejahatannya. Dengan tertutupnya akses untuk menikmati hasil kejahatan, diharapkan akan mencegah pelaku melakukan kejahatan atau memberi efek jera untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya. Istilah money laundering berasal dari Amerika Serikat. Istilah ini mempunyai sejarah yang panjang sejak tahun 1930. Pada waktu itu para pelaku kejahatan terorganisir menyembunyikan dan menyamarkan harta hasil tindak pidana dengan cara melakukan investasi pada perusahaan binatu atau laundery (Yunus Husein, 2007: 41). Sebagai transnational organized crime, penanganan money laundering seringkali berkaitan dengan masalah lintas yurisdiksi negara lain, sehingga dalam penanganannya memerlukan kerjasama internasional. Dalam kaitan inilah, sejak tahun 2000, Indonesia masuk menjadi anggota Asia Pasific Group on Money Laundering (APG) yang didirikan pada tahun 1998.

Sejarah mencatat, kelahiran rezim hukum internasional guna memerangi kejahatan pencucian uang tidak dapat dilepaskan dari upaya masyarakat internasional memberantas kejahatan perdagangan gelap narkoba. Masyarakat internasional yang frustasi terhadap upaya pemberantasan perdagangan gelap yang tak kunjung berhasil, menginisiasi sebuah paradigma baru dalam memberantas kejahatan. Tidak lagi memfokuskan pada upaya menangkap pelaku, namun lebih pada penyitaan dan perampasan harta kekayaan yang dihasilkan dari kejahatannya. Logika yang ditegakkan adalah harta kekayaan merupakan mata rantai yang paling lemah dari suatu rangkaian kejahatan yang dapat dibekukan, disita dan dirampas untuk melemahkan operasi sindikat kejahatan terorganisir. Dikeluarkannya United Nations Convention Againts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 (Vienna Convention 1988), menandai lahirnya rezim hukum internasional untuk memerangi kejahatan pencurian uang sebagai hasil perdagangan gelap narkotika dan obat-obatan terlarang. Vienna Convention 1988 dipandang sebagai tonggak sejarah yang menandai perhatian masyarakat internasional untuk menetapkan rezim hukum

Nusa Khatulistiwa Januari 2013

SIDIK

internasional anti pencucian uang. Meskipun pada pokoknya, masih terbatas pada upaya memerangi drug trafficking. Hal terpenting dalam konvensi tersebut adalah substansi yang mengokohkan terbentuknya International Anti Money Laundering Legal Regime yang merupakan salah satu upaya menetapkan rezim hukum internasional baru anti money laundering. Rezim ini pada dasarnya bertujuan memberantas pencucian uang dengan strategi untuk memerangi hasil kejahatan (proceeds of crime) terbatas pada hasil kejahatan narkoba dan psikotropika sebagai predicate crime (tindak pidana asal). Di samping itu, rezim hukum internasional anti pencucian ini menentukan pula arah kebijakan untuk melakukan kriminalisasi pencucian uang dengan standar-standar tertentu, tetapi tetap memberi tempat untuk kedaulatan hukum masing-masing negara (state souvereignity). Meskipun belum mencakup aturan tentang pencegahan money laundering, Sebagaimana diketahui, money laundering merupakan proses yang melibatkan proceeds of crime dari berbagai kejahatan yang lebih kompleks, seperti korupsi,

terorisme, penyelundupan, perdagangan manusia, penipuan, penculikan, penyuapan, penggelapan, tindak pidana di bidang perpajakan, tindak pidana perbankan dan lain-lain. Atas dasar itulah tampaknya Vienna Convention 1988 belum cukup menjadi dasar hukum yang komprehensif untuk mengatasi kejahatan money laundering yang berdimensi luas. Dewasa ini,dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, modus pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang (dana) atauÂ harta kekayaan hasil tindak pidana semakin berkembang. Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara, agar sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum, sehingga mereka tetap dapat leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut, baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Umumnya upaya itu dilaksanakan melalui berbagai transaksi keuangan dan perniagaan, agar tampak seolaholah berasal dari kegiatan yang sah/legal. Pencucian uang umumnya dilakukan melalui 3 (tiga) tahap. Pertama, tahap penempatan/placement, yakni

Nusa Khatulistiwa Januari 2013

SIDIK

uang (dana) yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana/kejahatan diubah ke dalam bentuk yang kurang atau tidak menimbulkan kecurigaan melalui penempatan pada sistem keuangan dengan berbagai cara. Kedua, tahap pelapisan/layering, yaitu melakukan transaksi keuangan yang kompleks, berlapis dan anonim dengan tujuan memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya ke berbagai rekening, sehingga sulit untuk dilacak asal muasal dana tersebut. Ketiga, merupakan tahapan dimana pelaku memasukkan kembali dana yang sudah kabur asal usulnya ke dalam harta kekayaan yang tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegaiatan bisnis yang sah ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana (tahap integrasi).

Perkembangan upaya masyarakat internasional International initiatives untuk memerangi kejahatan money laundering bergulir dari waktu ke waktu melalui berbagai fora internasional. Basle Committee atau Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices yang berkedudukan di Basle, Swiss, mengeluarkan Statement on Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money Laundering pada tahun 1988. Secara umum statement menegaskan peran perbankan dan para pimpinan bank dalam mencegah dimanfaatkannya bank oleh para pelaku kejahatan. Statement juga menggarisbawahi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sangat berpengaruh terhadap stabilitas perbankan, dan kepercayaan tersebut dapat terkikis apabila masyarakat mengetahui bahwa suatu bank terlibat dalam kegiatan kejahatan. Upaya internasional lainnya yang cukup monumental muncul pada tahun 1989, yaitu pada saat negaranegara yang tergabung dalam G-7 Countries menyepakati dibentuknya the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) sebagai suatu gugus tugas dengan tugas menyusun rekomendasi internasional untuk memerangi money laundering. FATF merupakan

intergovernmental body sekaligus suatu policy-making body, berisikan para pakar di bidang hukum, keuangan dan penegakan hukum yang membantu yurisdiksi negara dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. FATF melakukan kerjasama dengan beberapa badan dan organisasi internasional antara lain ADB (Asian Development Bank), IMF (International Monetary Fund), Interpol, IOSCO (International Organization of Securities Commissions), serta APG (Asia Pacific Group on Money Laundering), dan Councilof Europe MONEYVAL. FATF untuk pertama kalinya pada tahun 1990 mengeluarkan 40 recommendations sebagai suatu kerangka yang komprehensif untuk memerangi kejahatan money laundering. Sebagai reaksi dari tragedi WTC atau yang dikenal dengan peristiwa 11 September 2001, rekomendasi FATF secara garis besar mencakup kerangka umum, peran sistem hukum nasional, sistem hukum pidana dan penegakan hukum, peran sistem keuangan dalam memberantas tindak pidana pencucian uang, serta kerjasama internasional. Indonesia saat ini tengah berjuang untuk keluar dari dokumen Public Statement FATF, karena dianggap sebagai negara/jurisdiksi yang belum dapat memenuhi komitmen rencana aksi yang disampaikan kepada FATF dalam mengatasi kelemahan strategis, terkait dengan pendanaan terorisme. Terdapat 15 negara dalam kelompok ini, yakni Cuba, Bolivia, Ethiopia, Ghana, Indonesia, Kenya, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Sao Tome and Principe, Sri Lanka, Syria, Tanzania, Thailand, dan Turki. Apabila hingga pertemuan FATF Plenary bulan Februari 2013 mendatang Indonesia belum dapat menunjukan perkembangan yang berarti terkait pelaksanaan Rekomendasi FATF, maka akan dikenakan “countermeasure” terhadap Indonesia. Sebagai gambaran, saat ini hanya Iran dan Korea Utara yang dikenakan “countermeasure” oleh FATF. Counter-measure FATF dikhawatirkan akan memberikan dampak buruk bagi perekonomian Indonesia, terutama karena posisi Indonesia yang saat ini sudah mendapatkan Investment Grade (RED).

Nusa Khatulistiwa Januari 2013

TAJUK KHUSUS

Ada Mutiara Dalam Lumpur Oleh : Bung Komar

uang pengadilan bagi kebanyakan orang identik dengan ruang angker yang harus dihindari. Pengadilan adalah ruang untuk mengadili merekamereka yang melanggar hukum dan tempat dimana mereka yang berperkara mencari dan menemukan keadilan. Namun dalam praktek yang secara telanjang disaksikan oleh publik, keadilan itu tidak pernah di temukan di ruang pengadilan. Secara berseloroh putri bungsu saya berargumen bahwa itu terjadi akibat timbangan yang dijadikan lambang keadilan adalah timbangan jadul yang tingkat keakuratannya sangat lemah. Apalagi pada dasar timbangan jadul itu telah dipenuhi debu dan daki serta telah termakan

oleh zaman. Coba ayah usulkan agar lambang keadilan itu diganti dengan timbangan digital yang biasa kami pergunakan di laboratorium sekolah, khususnya laboratorium kimia. Timbangan keadilannya sangat tepat dan adil. Sebagai orang tua, saya harus membenarkan pendapatnya dengan sebuah anggukan. Lihatlah bagaimana peradilan kita terkesan menyegerakan dan membesar-besarkan hal-hal kecil, tetapi melambatkan dan menyepelekan hal-hal besar hingga berlarut-larut. Masih ingatkah kita soal pengadilan di Palu terhadap bocah 15 tahun karena mencuri sandal Briptu Ahmad Rusdi Harahap, atau seorang kakek, Rawi 66 tahun di Sinjai, Sulawesi

Nusa Khatulistiwa Januari 2013

Selatan terancam hukuman karena mencuri segenggam merica, atau PN Denpasar yang memvonis bersalah anak kecil yang menjambret Rp. 1.000,-. Bandingkan bagaimana ruang pengadilan terkesan lamban dan lembek menegakkan prinsip hukum kepada para pelaku korupsi. Jarijari tangan ini tidak cukup untuk menghitung kasus korupsi yang dibebaskan dan kemudian terbukti adanya penyelewengan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum, bahkan oleh hakim agung sekalipun. Pengadilan bukan lagi tempat untuk mencari dan menegakkan keadilan, melainkan telah menjelma menjadi ruang untuk memenangkan perkara dengan berbagai cara halus dan

TAJUK KHUSUS

kasar, walau secara kasat mata jelas pelanggaran hukumnya. Ironisnya bukan hanya pengacara yang memperjuangkan kliennya untuk memenangkan perkara, bahkan penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim berjuang pula untuk memenangkan perkara, akibatnya yang selalu kalah adalah negara. Negara ini di keroyok secara massif oleh pelaku-pelaku di ruang pengadilan. Mereka adalah sebuah persekongkolan jahat yang bernama mafia peradilan/hukum yang menggerogoti negara. Negara benar-benar dibuat geram selama hampir 40 tahun. Itulah sebabnya pada awal pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, Presiden SBY membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, disamping keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terus memburu pelaku korupsi kelas kakap yang ternyata banyak dilakukan oleh anggota legislatif dan pejabat publik eselon I, II, dan III serta walikota dan bupati di beberapa daerah.

Wajah peradilan kita bukan hanya buram tetapi memang telah menjadi kubangan lumpur. Tetapi bukan berarti bangsa ini harus menyerah dan pasrah dengan keadaan itu. Bukankah di tengah masyarakat yang baik selalu saja ada yang berpikiran picik, dan di tengah masyarakat yang rusak selalu saja masih ada yang berpikiran baik. Begitupun di tengah lumpur hukum, tentu masih ada mutiara yang berharga di dalamnya. Seperti berita yang terpampang di profil facebook POLRES SIDOARJO. Ini katanya kasus nyata yang terjadi di Kota Sidoarjo. Alkisah, di ruang sidang pengadilan, seorang hakim duduk tercenung menyimak tuntutan jaksa PU terhadap seorang nenek yang ditruduh mencuri singkong. Nenek ini berdalih bahwa hidupnya miskin, anak lelakinya sakit, dan cucunya kelaparan. Namun seorang lelaki yang merupakan manajer dari PT yang memiliki perkebunan singkong tetap pada tuduhannya, dengan alasan agar menjadi contoh bagi warga lainnya. Hakim menghela nafas dan berkata: “maafkan saya, bu”, katanya sambil memandang nenek itu. “Saya tak dapat membuat pengecualian hukum, hukum tetap hukum, jadi anda harus dihukum. Saya mendenda anda Rp. 1 juta dan jika anda tidak mampu bayar maka anda harus masuk penjara 2,5 tahun, seperti tuntutan jaksa PU”. Nenek itu tertunduk lesu, hatinya remuk redam. Namun tiba-tiba hakim mencopot topi toganya, membuka dompetnya kemudian mengambil dan memasukkan uang Rp. 1 juta ke Nusa Khatulistiwa Januari 2013

topi toganya serta berkata kepada hadirin yang berada di ruang sidang. “Saya atas nama pengadilan, juga menjatuhkan denda kepada tiap orang yang hadir di ruang sidang ini, sebesar Rp. 50 ribu, karena menetap di kota ini, dan membiarkan seseorang kelaparan sampai harus mencuri untuk memberi makan cucunya”. Hakim kemudian berdiri dan berkata, “Saudara panitera, tolong kumpulkan dendanya dalam topi toga saya ini lalu berikan semua hasilnya kepada terdakwa”. Sebelum palu diketuk, nenek itu telah mendapatkan sumbangan uang sebanyak Rp. 3,5 juta dan sebagian telah dibayarkan ke panitera pengadilan untuk membayar dendanya. Setelah itu dia pulang dengan wajah penuh kebahagiaan dan haru dengan membawa sisa uang termasuk Rp. 50 ribu yang dibayarkan oleh manajer PT yang menuntutnya. Si nenek datang ke pengadilan sebagai terdakwa dan di dalam ruang pengadilan ia mendapatkan keadilan dari putusan pengadilan yang dipimpin oleh hakim yang adil. Inilah peradilan yang ideal dimana putusan pengadilan bak “putusan Tuhan” yang memiliki keadilan. Pengadilan yang dipimpin oleh hakim yang memposisikan diri sebagai “ wakil Tuhan” di bumi. Jika anda tak pernah mendengar / membaca berita atau kisah nenek ini, anda dapat berkesimpulan tentang sudut pandang media massa kita, bawa wajah hukum yang berkubang lumpur adalah berita, sedangkan mutiara dalam lumpur bukan berita. Lalu apa yang harus dilakukan oleh bangsa ini? Singkirkan lumpurnya, temukan mutiaranya!

REFLEKSI

Catatan Akhir Tahun Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

ndonesia telah memilih jalan demokrasi. Kebebasan politik yang luas diselenggarakan, praktik berorganisasi terbuka lebar, tuntutan hak dan akomodasi berbagai kepentingan juga tumbuh di mana-mana. Partai-partai politik baru lahir menandai partisipasi yang terbuka lebar, dan masih banyak contoh lainnya. Tapi yang paling penting, dalam praktik kekuasaan kini, tak ada otoritas yang bisa dimonopoli. Bahkan dalam lini kekuasaan negara paling kecil sekalipun. Otoritas dan kekuasaan makin dapat diakses oleh berbagai pihak karena demokrasi makin menjadi modus kehidupan. Pada sisi lain, demokrasi Indonesia tumbuh dalam lingkungan dunia yang sedang berubah. Penyusunan dan pembaruan tata kelola serta infrastruktur kepolitikan kita berpapasan dengan transformasi besar yang terjadi di belahan lain dunia. Pada saat Indonesia menikmati era demokrasi, dunia terbelah dalam perang dan berbagai krisis baru. Era perang dingin digantikan oleh perang melawan teror, sementara krisis ekonomi besar datang melanda berbagai negara di Eropa dan Amerika.

Dalam kehidupan sosial, pergeseran besar terjadi dalam bentuk dan skala yang belum pernah kita alami sebelumnya. Masyarakat dewasa ini sudah tidak asing dan makin dalam terlibat dengan dunia informasi dan kehidupannya seolah-olah digerakkan oleh berita dan industri media. Pada satu sisi, keadaan ini menumbuhkan harapan dan ekspektasi yang sangat tinggi pada demokrasi, akibat mudah dan berlimpahnya informasi dan gagasan maupun media ekspresi yang dapat menjadi rujukan atau perbandingan bagi kualitas hidup di dalam negeri. Namun pada sisi lain, keadaan ini membentuk tipe manusia baru dalam masyarakat yang serba ingin cepat namun sekaligus cepat bosan. Masyarakat yang terpukau oleh kebaruan dan menyukai penampilan, sekalipun kurang esensial. Hal-hal tersebut, tak pelak, mempengaruhi cara masyarakat dalam memandang dan menilai keadaan politik, hukum dan keamanan di negerinya, Indonesia.

Nusa Khatulistiwa Januari 2013

REFLEKSI

Politik: Dimana Letak Kemaslahatan Publik? Pengalaman selama tahun 2012 diwarnai kecenderungan menguatnya pemaknaan yang keliru terhadap politik. Konflik, sengketa dan transaksi di berbagai level telah mengubah persepsi umum mengenai politik. Politik yang seharusnya merupakan â&#x20AC;&#x153;kumpulan upaya untuk mencapai kemaslahatan umumâ&#x20AC;?, makin bergeser maknanya menjadi sekadar instrumen kepentingan dan pertukaran. Pengalaman Indonesia di tahun 2012 menunjukkan kemerosotan etika dalam politik yang berakibat pada kemerosotan rasa aman dan kemaslahatan bersama. Tantangan utama demokrasi kita masih belum berubah, yakni mencari format atau disain ketatanegaraan yang paling tepat untuk mendamaikan sistem presidensialisme dengan kehidupan multi-partai. Benturan dan kegaduhan yang menjadi ciri kepolitikan kita pada tahun 2012 bersumber pada relasi tak-selaras (incompatible) di antara dua paham itu: presidensialisme dan multipartisme. Ketegangan yang seringkali menghabiskan energi, perhatian dan â&#x20AC;&#x2DC;ongkos politikâ&#x20AC;&#x2122; yang mahal, bahkan menyita perhatian yang seharusnya diberikan kepada kepentingan masyarakat luas. Penting untuk dicatat, kasus-kasus korupsi yang terungkap belakangan ini berlangsung juga dalam hubungan dan kombinasi unik dari dua paham dimaksud dalam sistem ketatanegaraan kita. Pelbagai kasus yang terjadi memperlihatkan bagaimana korupsi menjadi buah dari relasi antara pihak dalam birokrasi dengan pihak dalam lembaga legislatif. Soal lain dalam kepolitikan kita di tahun 2012 adalah fragmentasi yang makin kental dalam politik lokal. Perlu selalu diingat, otonomi daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong partisipasi dan perluasan tanggung jawab politik pada tingkat lokal. Itulah tujuan sebenarnya dari desentralisasi. Namun demikian, dalam sejumlah praktik, otonomi sering disalah-mengerti sebagai monopoli elit dan penguasa lokal yang sering bercampur dengan sentimen primordial. Praktik ini sering memicu konflik lokal yang bisa meluas dan secara langsung merusak prinsip demokrasi itu sendiri. Itu sebabnya aspirasi pemekaran daerah perlu diteliti secara hati-hati. Kita mesti memastikan apakah aspirasi itu memang dimaksudkan untuk memperluas partisipasi

dan tanggung-jawab politik atau hanya sekadar alat dari kepentingan elit lokal yang kurang bertanggung jawab. Soal lain yang juga penting untuk diperhatikan adalah persilangan kepentingan antara berbagai lembaga negara dan intra lembaga-lembaga demokrasi; ketegangan antara KPK dan Kepolisian, KPU dengan Bawaslu, konflik internal Partai Politik yang meskipun terisolasi secara internal namun tetap mendatangkan kekhawatiran. Dalam soal penyelenggaran Pemilu yang tinggal setahun lagi, pemerintah memperhatikan secara sungguhsungguh persoalan dan tugas yang mesti dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum. Pemilihan Umum merupakan salah satu elemen dasar dari integritas demokrasi kita yang mesti kita jaga supaya pelaksanaanya berlangsung secara demokratis dan transparan. Penyelenggaraan Pemilu harus memperkuat demokrasi, bukan malah membawa demokrasi ke dalam krisis. Ini soal yang harus dikerjakan bersama oleh berbagai institusi demokrasi di Indonesia. Pada intinya yang penting kita jadikan catatan, bahwa iritasi dalam hubungan ketatanegaraan antara berbagai lembaga negara, kemandegan dan ketidakefektifan akibat desain ketatanegaraan kita, serta politik lokal yang dikelola secara monopolistik dan sengketa antar lembaga negara seringkali justru malah mempertebal psikologi risiko dan menjauhkan kita dari tujuan nasional kita.

Mencari model akomodasi sosial yang tepat untuk menghindari konflik Indonesia telah dikenal sebagai negara yang pernah didera konflik sosial, baik berbasis agama, etnis maupun konflik antar kelompok-kelompok. Selain itu, kepolitikan Indonesia juga sering diwarnai oleh ekspresi aktif gerakan buruh, konflik agraria dan masyarakat adat, serta konflik di sekitar sumber daya alam. Sejarah membuktikan bahwa Indonesia senantiasa bisa melampaui dan mentransformasi konflik sosial ke dalam infrastruktur hukum dan demokrasi. Namun demikian, perlu juga untuk mulai dipahami bahwa masyarakat majemuk yang tersegregasi oleh berbagai kepentingan, ideologi, variasi dalam aspirasi kebudayaan serta kelas sosial tidak akan pernah dapat mencapai suatu

Nusa Khatulistiwa Januari 2013

REFLEKSI

harmoni total yang stabil. Dalam masyarakat majemuk di manapun, konflik menjadi kemungkinan yang pasti dan tak terhindarkan. Keadaan ini lebih penting untuk diakui ketimbang ditutup-tutupi. Pengalaman dari masa lalu memberikan kita pembelajaran bahwa konflik yang diredam secara kurang bijak malah sering menimbulkan korban, kambing hitam dan menyimpan api dalam sekam. Sementara pengakuan akan potensi konflik justru akan membawa kita ke arah sikap yang produktif untuk terus mencari solusi secara beradab. Sepanjang tahun 2012 kita masih menyaksikkan beberapa konflik yang menonjol, yakni konflik agraria, konflik industrial dan konflik di sekitar sumber daya alam. Terdapat variasi yang berbeda mengenai kuantitas konflik sebagaimana dicatat oleh berbagai lembaga hak asasi manusia, namun beberapa yang menonjol dan memicu kekerasan serta konflik komunal adalah konflik agraria di Sumatara Selatan dan Lampung. Menjelang akhir tahun, konflik berbasis etnis juga terjadi di Lampung yang mengakibatkan kematian dan kerusakan yang serius. Di Kalimantan dan Sulawesi persoalan pribadi antara segelintir orang menimbulkan ketegangan di beberapa lokasi. Di beberapa daerah konflik di lahan perkebunan masih terus berlangsung. Dalam hal konflik dalam relasi industri, fenomena yang penting untuk diperhatikan adalah daya tawar kalangan pekerja di Indonesia yang terus menguat selama beberapa tahun belakangan ini. Pemerintah memandang gejala ini secara positif, karena penguatan daya tawar pekerja merupakan tanda positif dari menguatnya demokrasi dan menguatnya politik kesejahteraan di Indonesia. Penguatan daya tawar pekerja menunjukkan menguatnya kebebasan berserikat dan berkumpul, serta perluasan akomodasi politik pemerintah terhadap organisasi pekerja di Indonesia. Namun demikian pemerintah juga memperhatikan secara seksama batas-batas rasional ekonomis dari gejala ini, mengingat pertumbuhan ekonomi dan beberapa bidang dalam dunia usaha kita belum cukup kuat untuk mengakomodasi tuntutan pekerja. Di titik ini, pemerintah mendorong kesadaran dan kemandirian politik kesejahteraan dari pekerja yang lebih matang, rasional dan dewasa hingga mampu mencakup berbagai kepentingan. Relasi yang baik antara pekerja-dunia

usaha dan pemerintah bisa menjadi modal besar bagi pembaruan dan pemajuan watak demokrasi di Indonesia. Konflik di sekitar sumber daya alam, dalam hal ini di sektor pertambangan dan perkebunan, perlu mendapatkan perhatian yang serius. Sepanjang tahun 2012, sektor sumber daya alam selain identik dengan kemakmuran juga identik dengan konflik. Hal ini berkaitan dengan beberapa faktor, yakni kesenjangan ekonomi antara pemilik sumber daya alam dengan warga sekitarnya, konflik lahan dan persoalan ekosistem. Sumber daya alam terkait erat dengan kecenderungan dan perlombaan perburuan sumber-sumber energi. Kecenderungan ini akan berlangsung panjang dan akan menjadi salah satu soal yang penting di masa depan. Dengan demikian, mudah untuk memperkirakan bahwa konflik dan ketegangan sosial di seputar wilayah ini masih akan terus berlangsung pasca 2012. Kita perlu terus berupaya untuk mencari dan menemukan formasi baru yang makin baik, dan bisa menyelaraskan kepentingankepentingan penyediaan energi dengan kemakmuran, kesetaraan dan kelangkaan lingkungan.

Intoleransi dan gerak ke arah pra-Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi dengan umat Muslim terbesar di dunia. Karena itu, Indonesia dipuji sebagai negara yang mampu memadukan demokrasi dengan Islam. Namun demikian, bersamaan dengan itu, harus diakui pula bahwa Indonesia juga dikuatirkan karena gejala intoleransi dan menguatnya artikulasi sosial-politik kelompok-kelompok garis keras keagamaan. Selama tahun 2012, pemerintah mengakui bahwa kasus-kasus intoleransi masih terjadi dan merugikan kebersamaan kita sebagai bangsa. Sejumlah kasus perusakan rumah ibadah, penyerangan terhadap jemaat agama lain serta politisasi agama dalam kepentingan politik lokal, masih dialami saudara-saudara kita dari kelompok minoritas di beberapa tempat, terutama di Jawa Barat. Pemerintah menganggap ini persoalan yang sangat mendasar. Bukan karena Indonesia mendapatkan kritik dan perhatian internasional yang cukup besar, melainkan karena prinsip dasar Indonesia sebagai komunitas

Nusa Khatulistiwa Januari 2013

REFLEKSI

bersama telah mendapatkan ancaman. Sebab Indonesia sebagai ideal yang didirikan oleh para pendiri bangsa adalah Indonesia yang menaungi semua kelompok dan golongan. Kekerasan, intoleransi dan diskriminasi sebagai gerak menyimpang yang tidak dapat diterima. Berhadapan dengan persoalan kekerasan, intoleransi, dan diskriminasi pada dasarnya pemerintah telah mengambil posisi yang jelas, yakni bahwa pluralisme dalam kebhinnekaan Indonesia harus dilindungi. Kebebasan untuk menjalankan agama dan kepercayaan harus dijamin. Terhadap mereka yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyampaikan aspirasi keagamaan, pemerintah telah bertindak tegas melalui berbagai upaya hukum. Namun demikian, pemerintah juga mengakui bahwa menata kehidupan sosial yang harmonis dalam masyarakat yang plural ini bukan perkara mudah. Apalagi bila soal itu berkaitan dengan politik, baik di level nasional maupun lokal. Dalam konteks kepolitikan kita saat ini, ada wilayah-wilayah yang memang secara langsung bisa diintervensi oleh pemerintah, namun sebaliknya ada wilayah yang tidak dapat diintervensi pemerintah. Tanpa bermaksud membela diri atas masih berlangsungnya berbagai kasus intoleransi, pemerintah terus berupaya mencari solusi yang terbaik dalam jalur hukum di Indonesia untuk melindungi kebhinnekaan dan menjamin hak-hak asasi dan hak konstitusional seluruh warga. Dalam hal pemerintah diberikan otoritas untuk melakukan intervensi sepenuhnya, mengupayakan penegakan hukum secara tegas dan patut adalah pilihan yang pasti. Namun, dalam kasus di mana pemerintah belum dapat mengintervensi secara langsung, pemerintah selalu mendorong upaya penyelesaian secara dialogis dalam konteks politik kewarganegaraan yang setara.

Profesionalisme aparat penegak hukum dan akses terhadap hukum dan keadilan. Selain tantangan intoleransi dan konflik sosial, salah satu soal yang mengemuka sepanjang tahun 2012 adalah soal penegakan hukum dan akses terhadap hukum dan keadilan. Sejumlah kalangan menilai bahwa untuk Indonesia, soal terpenting bukan terletak pada substansi

hukum melainkan pada penegakan hukumnya. Setelah era reformasi, kita ketahui bahwa Indonesia melakukan pendekatan neo-institusionalisme yang menekankan pada pembangunan institusi-institusi demokrasi dan instalasi hukum. Dalam soal ini, sejumlah kritik bahkan menyebutkan bahwa di Indonesia nyaris terjadi â&#x20AC;&#x2DC;inflasi hukumâ&#x20AC;&#x2122;, yakni penggunaan hukum yang berlebihan, sehingga hal-hal yang bisa ditangani melalui mekanisme sosial dan kebudayaan, kita selesaikan melalui jalur hukum. Soal lain yang cukup menonjol selama tahun 2012 adalah profesionalisme penegak hukum. Kita harus mengakui bahwa memang masih ada soal dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Sejumlah kasus suap yang melanda aparat peradilan kita merupakan salah satu contoh. Masalah lain yang juga krusial adalah akses kepada hukum bagi rakyat kecil. Pemerintah menyadari bahwa dalam kondisi ketidakmerataan ekonomi dan sosial, masyarakat terbawah menjadi pihak yang lebih rentan secara hukum. Menghadapi keadaan ini, pemerintah terus mempertimbangkan secara jernih dan sungguh-sungguh berbagai upaya untuk memudahkan akses hukum yang murah bagi masyarakat. Pemerintah juga senantiasa memperhatikan dengan seksama berbagai kasus yang menimpa golongan masyarakat terbawah agar hukum tetap berlaku adil bagi mereka.

Perlindungan tenaga kerja di luar negeri Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan tugas konstitusional yang diemban oleh pemerintah. Tugas ini berlaku menyeluruh dan universal, apalagi terhadap saudara kita yang bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran. Berkaitan dengan itu, sepanjang tahun 2012 terdapat beberapa kasus menonjol menyangkut perlindungan TKI, terutama yang terancam hukuman mati di Arab Saudi, Malaysia dan RRT. Pemerintah selain membentuk Satgas untuk melakukan upaya pembebasan hukum terhadap sejumlah TKI yang menghadapi masalah di luar negeri, juga membentuk Tim Terpadu untuk melindungi Warga Negara Indonesia yang berada di negara-negara yang sedang mengalami konflik.

Nusa Khatulistiwa Januari 2013

REFLEKSI

Pemanasan Poso: kembalinya â&#x20AC;&#x2DC;far enemyâ&#x20AC;&#x2122; dalam terorisme di Indonesia

penyerangan terhadap Polsek Pirime di Kabupaten Lani Jaya yang menewaskan 3 anggota kepolisian.

Indonesia telah berhasil mengatasi persoalan terorisme dengan menggunakan penegakan hukum yang tegas. Namun demikian, sepanjang tahun 2012 terdapat sejumlah serangan teroris yang bisa menjadi ancaman serius di masa depan, apabila tidak segera ditangani dengan baik.

Namun demikian, terdapat hal yang menggembirakan di Papua pada tahun 2012. Pilgub Papua yang awalnya tertunda-tunda lebih dari satu tahun akibat perselisihan KPUD dan DPRP, akhirnya bisa diselesaikan setelah keluarnya keputusan MK pada September lalu.

Serangan teroris di tahun 2012 dapat dipetakan dalam dua pola. Pertama, sepanjang tahun 2012 polisi menjadi target utama serangan teroris. Kejadian ini merupakan reaksi atas keberhasilan polisi dalam menangkap lebih dari 95 tersangka teroris di tahun 2012. Kedua, munculnya â&#x20AC;&#x2DC;far enemyâ&#x20AC;&#x2122; yang kembali popular sebagai obyek serangan teroris. Hal ini diketahui dari digagalkannya ancaman teroris yang berencana melakukan serangan terhadap berbagai kepentingan asing di Indonesia. Gejala lain yang juga muncul dalam tahun 2012 adalah terbentuknya Mujahidin Indonesia Timur yang dibentuk oleh beberapa kelompok kecil teroris. Mereka kembali menjadikan wilayah Poso sebagai tempat pelarian serta basis perlawanan. Di wilayah bekas konflik ini, kelompok teroris melakukan aksi teror terhadap polisi dan kelompok warga lainnya dalam rangka melemahkan aparat keamanan serta mengobarkan kembali konflik agama. Pemerintah akan terus mengupayakan penegakan hukum yang tegas dan mengedepankan pencegahan untuk mengantisipasi kejahatan teror.

Dinamika Papua 2012 Selama tahun 2012 terdapat beberapa kasus yang menunjukkan kecenderungan gangguan terhadap keamanan. Insiden kekerasan yang cukup menonjol melibatkan dua kelompok utama. Pertama, KNPB (Komite Nasional Papua Barat), kelompok pro kemerdekaan yang sebelumnya hanya melakukan aksi-aksi unjuk rasa menuntut referendum kini meningkatkan perlawanan dengan kekerasan. Mereka melakukan berbagai aksi penembakan di Jayapura dan peledakan di Wamena. Kedua, kelompok bersenjata TPN OPM di wilayah Pegunungan Tengah yang makin aktif melakukan berbagai aksi penyerangan terutama terhadap aparat keamanan. Misalnya pada akhir November lalu terjadi

Terhadap masalah gangguan keamanan, pemerintah sedari awal telah menekankan bahwa pendekatan terhadap persoalan di Papua mengedepankan keadilan dan kesejahteraan. Terhadap mereka yang mengutamakan kekerasan, Pemerintah menerapkan penegakan hukum dan keamanan yang tegas dan proporsional. Keluarnya putusan MK membuat semua pihak yang berselisih pada akhirnya setuju untuk segera menyelenggarakan Pilgub secepatnya. Kita berharap pada awal tahun ini Pilgub Papua bisa dilaksanakan hingga mendorong berbagai kemajuan dan makin memulihkan kondisi damai dan aman di Papua.

Renungan Memasuki tahun 2013 tantangan besar menghadang, yakni segera mengupayakan agar politik menjadi jalan menuju terwujudnya kebaikan umum. Segenap aktivitas individu, organisasi dan lembaga-lembaga kepolitikan akan diarahkan pada kontestasi politik 2014, sehingga 2013 merupakan gerbang ke arah kontestasi menuju perubahan elit kepolitikan. Dalam orientasi itu, bagi sejumlah orang yang sudah bersiap-siap, dua tahun ke depan menjadi tahun tancap gas demi kepentingan semata-mata perubahan. Namun bagi mereka yang saat ini tengah bekerja sebagai pelayan publik, dua tahun ini tetap harus menjadi tahun yang penuh arti dan tanggung-jawab. Menyimak masa lalu, Indonesia sering didera berbagai masalah, namun dari masa lalu juga kita tahu bahwa Indonesia senantiasa mampu melampaui dan ke luar dari masalah-masalah itu. Salah satu kunci kemampuan kita ke luar dari jurang kelabu itu adalah masih terbitnya sejumput kehendak untuk tetap bersatu. Kita punya waktu dua tahun untuk memperkokoh berbagai pendasaran esensial dalam politik, demokrasi dan kebangsaan, secara bersama-sama! *****(TIMSUS).

Nusa Khatulistiwa Januari 2013

TEROPONG

Eksotika Mentawai

uku Mentawai merupakan penghuni asli Kepulauan Mentawai. Turun temurun, Suku Mentawai tinggal di empat pulau besar di kepulauan Mentawai, yakni Sibora, Siberut, Pagai Utara serta Pagai Selatan. Nenek moyang Suku Mentawai diperkirakan datang ke Pulau Siberut sekitar 3.000 tahun yang lalu. Asal usul mereka belum diketahui secara jelas dan banyak pendapat mengenainya. Ada pendapat yang menggolongkan mereka dalam kelompok bangsa Polynesia. Ada juga yang berpendapat mereka termasuk dalam rumpun bangsa proto-malayan (melayu tua). Sampai saat ini kebudayaan Mentawai relatif masih asli karena keterisolasian dan belum banyak dipengaruhi oleh kebudayaan lain. Tradisi yang khas adalah penggunaan tato di sekujur tubuh yang terkait dengan peran dan status sosial penggunanya.

Struktur Sosial Sistem kekerabatan Mentawai bersifat patrilinial. Mereka tinggal di rumah besar di tanah-tanah suku yang disebut â&#x20AC;&#x153;umaâ&#x20AC;?. Seluruh makanan, hasil hutan dan pekerjaan dibagi dalam satu uma. Struktur sosialnya bersifat egalitarian dan menjunjung tinggi kebersamaan. Setiap anggota dewasa dalam uma mempunyai kedudukan yang

sama kecuali â&#x20AC;&#x153;sikereiâ&#x20AC;? (dukun) yang mempunyai hak lebih tinggi, karena dipercaya dapat menyembuhkan penyakit dan memimpin upacara keagamaan.

Budaya Tradisional Menurut agama tradisional Mentawai (Arat Sabulungan) seluruh benda hidup dan segala yang ada di alam mempunyai roh atau jiwa (simagre). Roh dapat terpisah dari tubuh dan bergentayangan dengan bebas. Jika keharmonisan antara roh dan tubuhnya tidak dipelihara, maka roh akan pergi dan dapat menyebabkan penyakit. Konsep kepercayaan ini berlaku dalam kehidupan seharihari masyarakat. Mereka percaya, tindak tanduk dan perilaku keseharian yang tidak sesuai dengan adat dan kepercayaan dapat mengganggu keseimbangan dan keharmonisan roh. Upacara keagamaan dipimpin oleh para Sikerei yang dipercaya dapat berkomunikasi dengan roh dan jiwa yang tidak dapat dilihat orang biasa. Roh makhluk yang masih hidup maupun yang telah mati akan diberikan sesaji. Dalam prosesi ini, mereka akan menghiasi rumah adat (uma), menyajikan daging babi dan menarikan tarian (turuk) untuk menyenangkan roh, sehingga mereka akan mengembalikan keharmonisan alam semesta. Selama

Nusa Khatulistiwa Januari 2013

TEROPONG

acara, berbagai tabu atau pantangan (kekei) terhadap berbagai aktivitas keseharian akan dijalankan dengan ketat. Makanan pokok masyarakat Mentawai adalah sagu (Metroxylon sagu), pisang dan keladi. Makanan lainnya seperti buah-buahan, madu dan jamur diramu dari hutan atau ditanam di ladang. Sumber protein seperti rusa, monyet dan burung diperoleh dengan berburu menggunakan panah, sementara ikan dipancing dari kolam atau sungai. Kesederhanaan hidup suku Mentawai terlihat dari cara mereka berpakaian. Pada umumnya, pakaian suku Mentawai masih tradisional. Kaum lelaki Mentawai masih mengenakan kabit yakni penutup bagian tubuh bawah yang hanya terbuat dari kulit kayu. Sementara bagian tubuh atas dibiarkan telanjang begitu saja tanpa mengenakan sehelai kain. Sedangkan bagi kaum wanita, untuk menutup tubuh bagian bawah mereka menguntai pelepah daun pisang hingga berbentuk seperti rok. Sementara untuk tubuh bagian atas, mereka merajut daun rumbia.

Arsitektur Arsitektur bangunan rumah adat Mentawai terbuat dari kayu berbentuk panggung. Di bawah rumah tersebut digunakan sebagai tempat pemeliharaan ternak, seperti babi. Selain Uma sebagai bangunan utama yang biasanya dihuni oleh 5 hingga 7 kepala keluarga dari keturunan yang sama, masyarakat Mentawai juga mengenal macam bangunan lain, yakni lalep, tempat tinggal yang di peruntukan suami istri yang pernikahannya sudah dianggap sah secara adat. Biasanya lalep terletak di dalam Uma. Bangunan lainnya adalah rusuk, yakni suatu pemondokan khusus, tempat penginapan bagi anak-anak muda, para janda dan mereka yang diusir dari kampung atau orang-orang yang diasingkan karena melanggar aturan adat Suku Mentawai.

Suku Mentawai | foto www.joeyl.com

Secara umum, Uma dibangun tanpa menggunakan paku, tetapi dipasak dengan kayu menggunakan sistem sambungan silang bertakik. Bangunan Uma menyerupai atap tenda memanjang yang dibangun diatas tiang-tiang. Atap terbuat dari rumbia yang menjulur ke bawah sampai hampir mencapai lantai rumah. Kerangka bangunan, terdiri dari lima perangkat konstruksi dari tonggaktonggak, balok-balok, dan tiang-tiang penopang atap. Kerangka bangunan ini dibangun berjejer melintang ke belakang dan saling berhubungan dengan balok memanjang. Kekuatan struktur Uma dihasilkan oleh teknik ikat, tusuk dan sambung sedemikian rupa. Bahan Uma diambil dari alam sekitar dan dipilih yang bermutu baik. Pembagian ruangannya cukup sederhana, di bagian depan adalah serambi terbuka yang merupakan tempat untuk menerima tamu dan ruang keluarga berkumpul dan bercakap-cakap pada malam hari. Sedang pada bagian dalam digunakan untuk ruang tidur keluarga. Di ruangan ini terdapat pula perapian yang digunakan untuk memasak. Dinding sebelah dalam diatas tempat masuk diperkokoh dengan selembar papan yang dihiasi gambar (tagga) atau ukiran, sedangkan ruangan dibawahnya dan sisi kanan dan kirinya tidak berdinding. Pola-pola ornamen atau dekorasi rumah Mentawai, sangat dipengaruhi oleh pengaruh India. Wujudnya berupa bentukan sulur-sulur yang bentuk tumbuh-tumbuhannya dengan dedaunan dan bunga-bungaan (RED).

Upacara adat Suku Mentawai | foto www.vimeo.com

Nusa Khatulistiwa Januari 2013

Wanita Suku Mentawai | foto www.corbisimages.com

DESTINASI

Wisata Akhir Pekan Di Buitenzorg

ota Bogor, terletak 54 km sebelah selatan Jakarta yang meliputi wilayah seluas 118,50 km² dan berpenduduk sekitar 1 juta jiwa. Bogor dikenal dengan julukan kota hujan, karena memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Pada masa kolonial , Bogor dikenal dengan nama Buitenzorg yang berarti “tanpa kecemasan” atau “aman tenteram”. Bogor telah lama dikenal sebagai pusat pendidikan dan penelitian pertanian nasional. Salah satunya, Institut Pertanian Bogor yang berdiri sejak awal abad ke-20. Iklimnya yang sejuk dan panorama yang indah, menjadikan Bogor sebagai destinasi favorit warga Jakarta untuk menghabiskan libur akhir pekan. Berbagai tujuan wisata favorit seperti Kebun Raya Bogor, Puncak, Taman Safari Indonesia, dan lain-lain ramai dikunjungi, terutama pada akhir pekan, menyebabkan kemacetan panjang di jalanjalan utama menuju Bogor, seperti jalan tol Jagorawi yang menghubungkan Jakarta, Bogor dan Ciawi. Tidak hanya obyek wisata alam, Bogor juga terkenal sebagai surga belanja dengan jejeran Factory Outlet (FO). Selain objek wisata alam dan belanja, ternyata Bogor juga asyik untuk dijadikan tempat nongkrong bersama teman atau kerabat. Beberapa yang patut dicoba diantaranya: 1. Taman Kencana Taman Kencana atau “Taken” sebutan populernya merupakan sebuah taman kota sekaligus tempat nongkrong yang asyik. Disana pengunjung dapat berkeliling taman menikmati kesejukan udara sambil menonton anak-anak muda yang piawai bermain skate board. 2. Orchard Walk Ternyata Orchard tidak hanya ada di Singapura, tapi juga di Bogor. Orchard Walk berada di dalam

Taman Kencana, Bogor

Orchard Walk, Bogor

Nirwana Epicentrum. Di sana terdapat dua tempat menarik, yaitu water park “The Jungle”, Orchard Walk Mall yang berkonsep pusat perbelanjaan semi terbuka dan Orchard Walk Arcade sebagai tempat favorit untuk nongkrong. Lokasinya yang nyaman ditambah dengan pemandangan langsung ke Gunung Gede, Gunung Pangrango, dan Gunung Salak. 3. Kebun Duren Pak Warso Berlokasi di sekitar Cijeruk, kebun seluas 23 hektar ini tidak hanya ditanami duren tetapi juga buah naga merah dan jambu monyet. Di Kebun Duren Pak Warso disediakan tempat penjualan hasil panen yang ada di Kebun Duren Warso. Mau beli duren, es krim duren, jambu monyet atau buah naga, semuanya segar karena langsung dipetik dari kebunnya. 4. Kebun Wisata Pasir Mukti, Citeureup Kebun Wisata Pasir Mukti merupakan Kebun Wisata Agro yang ramah lingkungan dengan panorama hamparan sawah di antara kebun buah dan kolam ikan. Destinasi wisata keluarga ini terletak di lembah antara Desa Tajur, Pasirmukti dan Gunungsari, Kecamatan Citeureup, Bogor. Berbagai aktivitas menarik seperti membajak sawah, panen ikan, memberi makan itik, restoran yang penuh citarasa, wahana permainan outbond, sampai wisata memancing ikan tersedia lengkap di sini. Bagaimana? Apakah anda tertarik? Jika berminat, selamat mencoba destinasi wisata pilihan redaksi bulan ini…… dan selamat menghabiskan akhir pekan di Buitenzorg!!! RED)

Kebun Duren Pak Warso, Bogor

Nusa Khatulistiwa Januari 2013

Kebun Wisata Pasir Mukti, Bogor

DIARY SIKIB

awasan Pegunungan Doi Tung, terletak di Provinsi Chan Rai di daerah perbatasan Thailand dan bertetangga dengan Laos serta Myanmar. Kawasan ini dulunya terkenal sebagai kawasan Golden Triangle, yang merupakan penghasil opium terbesar di dunia yang dikendalikan oleh Khun Sa. Puluhan tahun lamanya Khun Sa memaksa warga di kawasan Golden Triangle menjadi petani opium. Mereka miskin, tak berpendidikan, terisolasi, dan rawan ditangkap patroli tentara. Kini kondisi tersebut berbalik 180 derajat. Doi Tung telah berubah menjadi salah satu kawasan perkebunan dan tujuan wisata yang makmur, dengan pendapatan per kapita masyarakat di atas rata-rata masyarakat Thailand. Jejak sebagai kawasan yang menakutkan tidak lagi tampak, berganti dengan jajaran perkebunan kopi, macadamia, dan murberry serta rumah bagi berbagai industri kreatif. Perkembangan kawasan ini tidak lepas dari jasa Ibu Suri Srinagarindra (Ibu Raja Bhumibhol Adulyadej) yang sejak 30 tahun lalu telah melakukan program perubahan besar-besaran. Melalui Mae Fah Luang Fondation, sebuah yayasan milik keluarga kerajaan Thailand, Ibu Suri Srinagarindra mengajak penduduk untuk meninggalkan profesi lama sebagai petani opium, dan memberdayakan masyarakat untuk mengubah wajah Doi Tung menjadi kawasan pertanian yang makmur. Tentunya menjalankan misi tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun, memerlukan perjuangan dan kesabaran dalam proses sekitar 30 tahun. Terinspirasi oleh keberhasilan Mae Fah Luang Fondation dalam memberdayakan masyarakat Doi Tung, Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) yang dipimpin oleh Ny. Ratna Djoko Suyanto bekerjasama dengan BNN, Pertamina dan Polda Aceh melakukan kunjungan ke Doi Tung untuk melihat secara langsung model pemberdayaan

DIARY SIKIB

KUNJUNGAN KE DOI TUNG, BEKAS LADANG OPIUM YANG BERUBAH JADI KAWASAN PERTANIAN YANG MAKMUR

Habis Gelap Terbitlah Terang masyarakat yang dilakukan oleh Mae Fah Luang Fondation melalui The Doi Tung Development Project (DTDP). Sebagaimana dimaklumi, permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Indonesia dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Dampaknya yang luar biasa mampu merusak sendi-sendi kehidupan di masyarakat. Hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) berkerjasama dengan Puslitkes UI menunjukkan bahwa jumlah penyalahgunaan Narkoba semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2008 penyalahgunaan Narkoba sebanyak 1.99% (3,3 juta orang) meningkat pada tahun 2011 menjadi 2,2% (3,8 juta orang). Sedang menurut jenis penggunaan, jenis ganja adalah yang paling banyak dikonsumsi. Asumsi prevalensi menurut jenis penggunaan Narkoba, ganja tertinggi prevalensinya yaitu 0,71%, shabu 0,38%, ekstasi 0,30%, heroin 0,18%, hashish 0,01% dan kokain 0,01%. Bekerjasama dengan BNN, SIKIB tidak berhenti pada keprihatinan semata. Aksi nyata dalam melakukan upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba terus digencarkan. Ke depan, SIKIB berkeinginan mewujudkan program Alternative Development (AD) di wilayah lahan Ganja di Indonesia, agar potensi sumber daya alam yang ada dapat didayagunakan bagi kesejahteraan masyarakat tanpa harus terlibat dalam kejahatan Narkoba khususnya ganja. Upaya mulia yang patut didukung oleh semua (RED).

Nusa Khatulistiwa Januari 2013

DIARY SIKIB

BAKTI SOSIAL SIKIB KERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN PDT

Program Desa Sehat di Garis Terdepan Indonesia

ementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) mencanangkan program percepatan pembangunan yang dijuluki ”Bedah Desa” untuk menggenjot pembangunan desa-desa tertinggal, khususnya desa terpencil dan terdepan di wilayah perbatasan Indonesia. Pada medio Desember 2012 lalu, bekerjasama dengan Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB), dilaksanakan program “Bedah Desa” di Entikong, Kabupaten Sanggau, sekaligus peluncuran program “Desa Sehat” oleh Menteri PDT, Helmy Faishal Zaini dan Ketua II SIKIB, Ny. Ratna Djoko Suyanto. Pencanangan itu bersamaan dengan program yang sama di 158 kabupaten daerah tertinggal yang lain di Indonesia. Hadir juga

mendampingi ibu-ibu SIKIB, Istri Gubernur Kalbar, Ny Cornelis, General Manager Fuel Retail Marketing Region Kalimantan PT Pertamina (Persero), Dani Adriananta, SME & SR PP Region I Manager PT Pertamina (Persero), Hermanto Sinaga, serta Jajaran Fuel Retail Marketing dan SME & SR Region Kalimantan. Pertamina merupakan pendukung utama Program Bedah Desa dan Desa Sehat tersebut. Kegiatan diisi dengan Bakti Sosial di SLB Dharma Asih, Pontianak. SIKIB menyerahkan bantuan penunjang sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar. Setelah itu, rombongan berkunjung ke Universitas Tanjungpura

Nusa Khatulistiwa Januari 2013

DIARY SIKIB

(Untan). Rombongan disambut Rektor Untan, Prof Dr Thamrin Usman, DEA, Kasdam XII Tanjungpura, Brigjen Robby Win Kadir, Wakapolda Kalbar, Kombes Safaruddin. Di Untan dilaksanakan serangkaian kegiatan penanaman pohon dan penyerahan 1.500 batang pohon untuk penghijauan areal kampus Untan. Selain itu, dilaksanakan pula kegiatan penyuluhan tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang menghadirkan Direktur Advokasi Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN), dr. Victor Pudjiadi. Rombongan selanjutnya menuju lokasi sunatan massal di RS Pendidikan Untan. Nampak ibu-ibu SIKIB sangat tersentuh dengan suara tangis anak-anak dari keluarga prasejahtera yang mengikuti sunatan massal. Seorang anak yang begitu ketakutan berteriak-teriak menolak untuk disunat. Di sebelahnya, seorang anak nampak pasrah saja disunat sembari menutup mata rapat-rapat dengan kedua tangannya. Acara dilanjutkan dengan perjalanan darat menuju Kabupaten Sanggau. Perjalanan yang ditempuh sekitar 10 jam tersebut melewati jalanan yang berkelak-kelok, menanjak, dan menurun dengan kondisi jalan yang kurang bagus. Guna mengurangi kepenatan, rombongan mengisi waktu dengan berkaraoke menggunakan peralatan audio visual seadanya yang tersedia di dalam bus. Tiba di RS Sanggau, rombongan segera menuju lokasi pengobatan gratis, meliputi operasi katarak, operasi hernia, serta operasi bibir sumbing. Saat di RSUD, rombongan ibu-ibu SIKIB sempat berdialog dan menyemangati para pasien katarak yang baru selesai dioperasi. Kegiatan pengobatan gratis yang dilaksanakan selama 3 hari tersebut melayani 200 pasien operasi katarak, 39 pasien operasi hernia dan 10 pasien operasi bibir sumbing. “Peresmian Desa Sehat ini dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di perbatasan. Bantuan yang diberikan diantaranya berupa rehabilitasi puskesmas, pembangunan kamar jenazah, lemari es jenazah, pembangunan posyandu dan sarana air bersih yang difokuskan untuk Kecamatan Entikong,” demikian

disampaikan Menteri PDT, Helmy Faishal Zaini saat meresmikan program Desa Sehat di Kecamatan Etikong, Rabu (19/12). Hermanto Sinaga selaku SME & SR PP Region I Manager PT Pertamina (Persero) mengatakan bantuan Pertamina selalu menyesuaikan dengan kebutuhan yang bersifat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya pada bidang kesehatan. Operasi katarak, hernia, bibir sumbing, serta pengobatan gratis dan khitanan masal adalah beberapa contohnya. Pertamina juga membantu di bidang pendidikan dengan program Teachers Quality Improvement Program (TEQIP) bekerja sama dengan Universitas Negeri Malang (UNM). “Secara umum kegiatan TEQIP ini sudah memasuki tahun ketiga, tetapi untuk Kabupaten Sanggau baru pertama kali ini,’’ ungkapnya. Program TEQIP tahun ini mengangkat tema: Peningkatan Kualitas Guru Sekolah Dasar Daerah Perbatasan Melalui Pembelajaran Bermakna. Total ada 122 guru yang dikirim ke Malang. Guru yang sudah terlatih tersebut nantinya disiapkan menjadi pelatih di daerahnya. Mereka akan menularkan ilmunya kepada guru-guru lain. Ratna Djoko Suyanto dalam sambutannya menyampaikan, sewaktu pamit akan ke Entikong, Ibu Negara, Ani Bambang Yudhoyono menitipkan salam kepada warga Entikong. “Ibu Negara sangat mendukung kegiatan ini yang merupakan kerja sama yang baik antara pemerintah, swasta, maupun pihak-pihak lainnya”, ujarnya. “Keberadaan SIKIB diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek. Untuk tujuan luhur itu, diimplementasikan 5 pilar program SIKIB, yaitu Program Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Hijau, Indonesia Kreatif, dan Indonesia Peduli.” Lima program tersebut juga diterapkan ke daerah tertinggal, terdepan, terluar, termasuk wilayah perbatasan dengan maksud untuk membantu percepatan pengentasan ketertinggalan. ”Di Desa Entikong, Kabupatan Sanggau, Kalbar, digelar bakti sosial dan pemberian bantuan-bantuan sejak 15-23 Desember, antara lain, perbaikan sarana dan prasarana kesehatan, kebersihan lingkungan, air bersih, buku-buku, seragam sekolah dan alat musik,” ungkapnya (RED).

Nusa Khatulistiwa Januari 2013

KLINIK

Merawat Kecantikan Dengan Jambu Air

ambu air (Syzygium aqueum) adalah tumbuhan dalam suku jambu-jambuan atau myrtaceae yang berasal dari Asia Tenggara. Kerabat dekatnya, Jambu Semarang (Syzygium samarangense), memiliki pohon dan buah hampir serupa, sehingga kedua-duanya kerap dinamai dengan nama umum jambu air atau jambu saja. Umumnya bagian-bagian tumbuhan Jambu Air berukuran lebih kecil dan kurang berbau aromatis apabila dibandingkan dengan Jambu Semarang. Di berbagai daerah, jambu air dikenal dengan nama: Jambu Ayer Mawar (Malaysia), Jambu Cai (Sunda), Jambu Wer (Jawa), Kumpas, Kumpasa, Kombas, Kembes (Sulut), Jambu Jene, Jambu Salo (Sulsel), Machom Phupa atau Chomphu Pa (Thailand) dan Tambis (Philipina). Pohon Jambu Air umumnya berupa perdu, dengan tinggi 3-10 meter. Sering dengan batang bengkak-bengkok dan bercabang mulai dari pangkal pohon. Daun tunggal terletak berhadapan, bertangkai 0,5-1,5 cm. Helaian daun berbentuk jantung jorong sampai bundar telur terbalik lonjong, 7-25 x 2,5-16 cm, tidak atau sedikit berbau aromatis apabila diremas. Bunga kuning keputihan dengan tabung kelopak; daun mahkota bundar sampai menyegitiga berukuran lebih kurang 5-7 mm; benang sari antara 0,75-2 cm dan tangkai putik yang mencapai 17 mm. Buah bertipe buah buni, berbentuk gasing dengan pangkal kecil dan ujung yang sangat melebar (sering dengan lekukan sisi yang memisahkan antara bagian pangkal dengan ujung) berukuran 1,5-2 x 2,5-3,5 cm; bermahkota kelopak yang berdaging dan melengkung. Sisi luar buah berwarna putih sampai merah. Daging buah putih, banyak berair, hampir tidak beraroma dan berasa asam atau asam manis yang kadang-kadang

agak sepat. Jambu air mengandung banyak vitamin A dan vitamin C. Vitamin A sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan mata. Selain itu, vitamin A juga diperlukan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Hal ini disebabkan vitamin A dapat meningkatkan fungsi sel darah putih sebagai antibodi dan antivirus. Sedangkan vitamin C berfungsi sebagai antioksidan yang memiliki manfaat untuk menjaga kesehatan sel, meningkatkan penyerapan asupan zat besi dan memperbaiki mutu sperma dengan cara mencegah radikal bebas yang merusak pembungkus sperma. Disamping sebagai antioksidan, vitamin C juga memiliki fungsi untuk menjaga dan memelihara kesehatan pembuluh kapiler serta kesehatan gigi dan gusi. Jambu air mempunyai kandungan lain seperti : protein, zat besi, kalsium, fosfor, asam sitrat dan asam sulfurik. Manfaat jambu air untuk mempercantik kulit Dengan kandungan vitamin C dan vitamin A sebagai antioksidan, jambu air sangat cocok dimanfaatkan untuk mempercantik kulit. Dalam 100 gram Jambu Air terdapat vitamin C hampir setara dengan jeruk mandarin, yaitu sekitar 22 mg per 100 gram buah. Kandungan vitamin A juga cukup tinggi, meskipun tidak setinggi jeruk mandarin, tetapi jauh lebih tinggi daripada apel. Mengatasi depresi dan melancarkan pencernaan Kandungan air yang segar dalam jambu air dapat menetralisir perasaan tertekan dan depresi. Buahnya yang banyak mengandung serat sangat cocok untuk melancarkan pencernaan dan mencegah terjadinya kanker usus (RED).

Nusa Khatulistiwa Januari 2013

LENSA PERISTIWA

LE NSA

LENSA PERISTIWA

Menko Polhukam menjadi pembicara pada Raker BNPP

Menko Polhukam menyerahkan cindera mata kepada Koordinator Indonesia Programme RSIS Singapore, Ambassador Barry Desker

Nusa Khatulistiwa Januari 2013

LENSA PERISTIWA

LENS A

Menko Polhukam melakukan kunjungan kerja ke Deputi PM /Menlu Kamboja H.E Mr. Hor. Namhong

LENSA

Ibu Ratna Djoko Suyanto menghibur seorang anak dalam acara bakti sosial korban banjir Jakarta

04 50

Nusa Khatulistiwa Januari 2013