Nusa Khatulistiwa April 2013 by Aditya Fahmi

www.nusakhatulistiwa.com

Nusa Khatulistiwa

Wisma Antara Suite 206 Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17 Jakarta 10110 www.nusakhatulistiwa.com info@nusakhatulistiwa.com

Dari Redaksi Salam Nusa Khatulistiwa! Dalam terbitan April 2013 ini Redaksi Nusa Khatulistiwa sengaja mengangkat keberhasilan Indonesia di bidang perekonomian melalui kolom Fokus. Tujuannya agar dapat menjadi pendorong semangat kita semua untuk mencapai keberhasilan di bidang lain, demi kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masih berkaitan dengan usaha memajukan Indonesia, kolom Agenda juga menyajikan pemikiran Menko Polhukam mengenai penyiaran, demokrasi dan estafet kepemimpinan nasional, serta dunia usaha Indonesia yang disarikan dari paparan beliau saat menjadi pembicara pada Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia, Wisuda Sarjana Universitas Nasional, dan Munas Asosiasi Pengusaha Nasional Indonesia beberapa waktu berselang. Khusus mengenai pembangunan Papua, dihadirkan pula sekelumit tentang pertemuan Menko Polhukam bersama pejabat dari Jakarta dengan Gubernur dan para Bupati/Walikota se-Papua. Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi kekayaan sumber enerji, kolom Cakrawala diisi dengan upaya pengembangan enerji alternatif. Sedangkan kolom Luar Negeri tampil dengan upaya pemberdayaan kekayaan demografi Indonesia, terutama yang domisilinya tersebar di seantero jagad ini. Redaksi pun menyuguhkan tulisan yang dipandang bermanfaat bagi pembaca setia Nusa Khatulistiwa dalam kolom Opini, Sidik, Teropong, Tajuk, Destinasi, Diary SIKIB, dan Klinik sebelum diakhiri dengan visualisasi Lensa Peristiwa. Selamat membaca.

Pembina Langgeng Sulistyono Wakil Pembina Agus R. Barnas Penanggung Jawab dan Pemimpin Umum Dadang Irawan Pemimpin Redaksi Sagom Tamboen

Wakil Pemimpin Redaksi Beben Nurpadillah Dewan Redaksi DFO. Tambunan Harsanto Adi Rahardjo Mustadjab Zulkomar Redaksi Pelaksana Yuwono Saputra Aditya Nur Fahmi

Fotografer Zaenuddin Sekretaris/Tata Usaha Lisya Laela Endang S Bendahara Khaerul Alam

Distribusi Agus T. Moro Usman Sahuri Saryanto Desain Grafis/Layout Pro Cakrawala Percetakan Pro Cakrawala Isi diluar tanggung jawab percetakan

Daftar Isi Fokus Melaju Lebih Pesat

Agenda Demokrasi Dan Estafet Kepemimpinan 2014 Membangun Indonesia Melalui Penyiaran Mari Serius Benahi Papua! Dunia Usaha Maju, Indonesia Kuat

Sampul

Cakrawala

Melaju Lebih Pesat

Upaya Mengembangkan Energi Alternatif

10 12 14 16

Opini

Edisi 3 April 2013

Moralitas Hakim Dalam Memutus Perkara Yang Manusiawi

Untuk Kalangan Sendiri, Tidak Untuk Diperjualbelikan

Sidik Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi

Tajuk Whistleblower

Teropong

Taksu

Destinasi Wisata Di Ibukota

Luar Negeri Indonesia Diaspora

Diary SIKIB Training Of Trainers Gerakan Perempuan Berserri

Klinik

Manfaat Durian Bagi Kesehatan

Lensa Peristiwa

FOKUS

MELAJU LEBIH PESAT

Wakil Presiden RI, Boediono | Foto: lensaindonesia.com

akil Presiden RI, Prof. Dr. Boediono dalam beberapa kesempatan menyebutkan bahwa sekarang ini Indonesia termasuk the lucky one. Digambarkan beliau bahwa bahtera negara kita masih dapat terus melaju dalam â&#x20AC;&#x153;cuacaâ&#x20AC;? global yang belum

menentu. Turbulensi yang hebat belum atau mungkin bisa saja tidak terjadi, tetapi turbulensiturbulensi kecil, anak-anak dari turbulensi besar itu bisa datang kapan saja. Ada dan bisa terjadi nanti pada waktunya, jika dunia ini tidak melaksanakan apaapa yang perlu dilakukan untuk

Nusa Khatulistiwa April 2013

menstabilkan dan kembali menggairahkan kegiatan ekonomi. Turbulensi-turbulensi kecil itu dapat berkembang menjadi bencana maha dahsyat yang menenggelamkan bahterabahtera bangsa-bangsa. Beruntung kita memang sampai sekarang dapat mengambil

FOKUS

langkah-langkah yang tepat pada waktunya. “Kalau kita melihat sekeliling kita, bahtera-bahtera negara lain banyak yang melambat, banyak yang miring-miring, ada yang karam hampir berhenti bahkan, dan itu semua sebagai gambaran di mana kita memang harus tetap waspada”, pesan Wapres.

“

Seorang kawan berkelakar, Indonesia mungkin beruntung karena tahun ini saja paling tidak kita telah merayakan 3 kali tahun baru di awal tahun. Bulan Januari kita merayakan tahun baru Masehi, Februari kita merayakan tahun baru Imlek, dan Maret kita merayakan tahun baru Saka. Tahun baru selalu identik dengan harapan dan doa-doa. Sehingga merayakan tahun baru 3 bulan berturut-turut bisa dibayangkan “gunungan” doa yang menyertai langkah bangsa ini. Gurauan itu mungkin hanyalah obrolan warung kopi yang tak penting. Namun tunggu, mari kita renungkan bersama, jangan-jangan maknanya bisa jadi amat dalam.

agama menemukan rumahnya. Tentu, Indonesia akan maju jika sukses menjaga harmoni dan optimisme publik, termasuk kelompok-kelompok minoritas. Kita akan maju apabila seluruh warga yang ada di dalam rumah besar Indonesia dijamin dan dilindungi harkat dan martabatnya, sehingga tak ada satu pun rakyatnya yang tidak melantunkan: “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya”. Tak ada satu pun yang tidak mencintai “tanah air

yang buruk tentang negeri ini. Banyak sekali memang dari kita orang Indonesia yang kerap mengeluh dan mengatakan bahwa negara ini masuk dalam kelompok negara gagal, failed state, karena korupsi yang kian merajalela, pembangunan yang tidak dibarengi oleh pemerataan, pelaksanaan Ujian Nasional yang molor dan amburadul, juga misalnya karena Timnas sepakbola kita tak kunjung “unjuk gigi”, bahkan di level regional sekalipun. Faktanya, untuk menjawab pesimisme itu, ekonomi kita terus tumbuh dalam demokrasi yang makin kokoh. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2012 pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) kita mencapai 6,23 persen dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011. Dengan pertumbuhan ekonomi yang positif dan berada di kisaran angka pertumbuhan 6 - 6,5% itu, Indonesia berhasil menanjak ke posisi 16 besar dunia. Pada tahun 2014, sesuai proyeksi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) diharapkan PDB Indonesia akan mencapai angka US$ 1,2 trilyun dengan pendapatan per kapita US$ 4.800 dan “naik kelas” menjadi kekuatan ekonomi ke-14 dunia. Dan pada tahun 2025, diharapkan PDB Indonesia akan menembus angka US$ 3,8 s.d 4,5 trilyun, menjadi kekuatan ekonomi ke-12 dan terus tumbuh menjadi kekuatan ekonomi ke-8 besar dunia pada tahun 2045. Kita berdoa

...bahtera-bahtera negara lain banyak yang melambat, banyak yang miringmiring, ada yang karam hampir berhenti bahkan, dan itu semua sebagai gambaran di mana kita memang harus tetap waspada

Kita tentu akan segera menyadari bahwa tahun baru Masehi, Imlek dan Saka merupakan tahun baru yang berakar dari tradisi agama tertentu yang semuanya kebetulan bukan merupakan mayoritas di negeri tercinta Indonesia. Namun kita tahu, di Indonesia segenap penganut

-- Wakil Presiden RI, Boediono

yang takkan hilang dari kalbu” ini. Sebagaimana pepatah yang diajarkan di sekolah-sekolah dasar kita: “Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh”. Namun dalam suasana yang cukup mengembirakan karena ekonomi Indonesia yang terus tumbuh, tidak jarang sebenarnya kita mendengar suara-suara pesimis dari orang Indonesia, kita sendiri, yang seolah jenuh dengan semua pemberitaan

Nusa Khatulistiwa April 2013

FOKUS

bersama, dengan usaha dan kerja keras segenap anak bangsa, 100 tahun setelah Indonesia merdeka, kita dapat menempati posisi terhormat di pentas internasional sebagai top ten players, sehingga rakyat kita dapat semakin sejahtera, bahagia dan sentosa. Di era kecanggihan IT ini, dimana konektivitas atau keterhubungan antar masyarakat menjadi syarat mutlak bagi pertumbuhan dan kelancaran kegiatan perekonomian bangsa kita telah well connected. Meskipun tersebar di berbagai pelosok tanah air yang begitu luas, masyarakat kita telah dapat menikmati manfaat dari kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika, hingga menjadi sebuah â&#x20AC;&#x153;masyarakat yang terhubungâ&#x20AC;? dengan baik. Kita memiliki 39 juta pengguna facebook â&#x20AC;&#x201C; menempati peringkat ke-2 dunia, 10 juta twitter users, 45 juta pengguna internet, lebih dari 8 juta pengguna blackberry, dan 285 juta pelanggan telepon seluler. Fakta ini tentu sangat menggembirakan dan menjadi pendorong aktivitas perekonomian rakyat. Sebagai buah manis perekonomian domestik yang makin membaik dewasa ini, jumlah penduduk kelas menengah Indonesia semakin meningkat lebih dari separuh jumlah populasi. Peningkatan jumlah penduduk kelas menengah tentunya dibarengi dengan peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan penguasaan teknologi. Dengan modal demografi yang luar biasa itu, Indonesia secara perlahan namun pasti, akan menjadi pasar tenaga kerja yang kompetitif bagi berbagai jenis usaha barang dan jasa. Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah penduduk ke-4 terbesar di dunia dan rumah bagi 41% populasi ASEAN. Keunggulan demografi ini tentu menyediakan market yang sangat potensial bagi konsumsi berbagai produk. Dengan keunggulan demografi semacam itu, ditambah dengan kebijakan fiskal yang prudent, tidak mengherankan jika arus investasi yang masuk ke Indonesia dari tahun ke tahun

Nusa Khatulistiwa April 2013

FOKUS

semakin besar yang membuka peluang lapangan kerja dan meningkatkan kemakmuran. Dengan fondasi ekonomi ini, Indonesia diprediksi akan memainkan peran lebih penting dalam perekonomian global. Bank Dunia memproyeksikan Indonesia, bersama dengan Brazil, China, India, Korea Selatan dan Rusia, akan berkontribusi lebih dari separuh tingkat pertumbuhan ekonomi dunia pada 2025.

Beberapa catatan Namun demikian, terdapat beberapa catatan kaki yang mendesak untuk dapat diselesaikan dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi

Indonesia ke depan. Hal-hal tersebut diantaranya: (1) pemajuan kualitas sumber daya manusia (SDM), (2) pemerataan hasil-hasil pembangunan, dan (3) penyediaan serta pengembangan infrastruktur. Dalam hal pemajuan kualitas sumber daya manusia, saat ini Indonesia memiliki 55 juta orang skilled workers dan sekitar 53% populasi yang berkontribusi terhadap 74% PDB. Pada tahun 2030, diprediksi akan dibutuhkan 113 juta orang skilled workers untuk memenuhi kebutuhan peningkatan market opportunity dari US$ 0,5 trillion menjadi US$ 1,8 trillion, serta peningkatan rasio kontribusi populasi terhadap PDB, yakni 71% populasi terhadap 86% PDB. Oleh karenanya, perlu dipersiapkan social

Nusa Khatulistiwa April 2013

engineering melalui peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan. Pemerintah saat ini tengah mematangkan konsep kurikulum pendidikan 2013 guna menjawab tantangan rekayasa sosial tersebut. Hal lainnya adalah pemerataan pembangunan. Pemerintah terus berupaya memastikan agar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bersifat lebih inklusif sehingga semakin banyak penduduk bisa menikmatinya. Inklusivitas perlu demi mengatasi persoalan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Melalui kebijakan Masterplan Percepatan Perluasan dan Pengurangan Kemiskinan (MP3KI) yang disinergikan dengan MP3EI, pemerintah terus

FOKUS

mengupayakan perbaikan sistem jaminan sosial dan peningkatan taraf hidup masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Pemerintah juga mendorong pemberdayaan masyarakat miskin, di mana pemerintah memfasilitasi pembangunan dan program berbasis inisiatif warga. Untuk pengusaha kecil dan lemah, pemerintah memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan persyaratan yang sangat ringan dan murah. Upaya menyediakan kebutuhan dasar seperti air, rumah, serta transportasi murah untuk rakyat miskin terus diupayakan semaksimal mungkin. Di samping itu, alokasi anggaran untuk bantuan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat yang kurang beruntung terus diupayakan untuk dinaikkan setiap tahun.

Pembangunan dan penyediaan infrastruktur akan memastikan supply side economy yang memadai. Ini pada gilirannya akan menjamin efektivitas pengelolaan potensi sumber daya alam yang berlimpah di Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam ini bukan hanya untuk memenuhi lonjakan permintaan domestik, akan tetapi juga ditingkatkan nilai tambahnya untuk pasar internasional. Ketersediaan infrastruktur yang layak dan memadai serta berkualitas juga menjadi syarat keharusan (necessary condition), sekaligus merupakan nilai tambah bagi upaya menarik minat investasi.

Stabilitas Polhukam Satu hal yang tidak boleh dilupakan bahwa seluruh agenda yang

Nusa Khatulistiwa April 2013

masih menjadi catatan kaki itu hanya mungkin dibangun dalam kondisi stabilitas politik, hukum dan keamanan yang mantap dan dinamis. Sehingga penciptaan dan pemeliharaan stabilitas polhukam sebagai prasyarat pembangunan ekonomi demi mewujudkan kesejahteraan rakyat, sama sekali jangan sampai terabaikan. Dengan semakin mekar dan matangnya demokrasi di negeri ini, Indonesia tidak lagi dipandang sebagai negara yang menjalankan sistem politik yang otoriter. Sebagai konsekuensi perubahan paradigma sistem politik kita, pendekatan keamanan (security approach) demi stabilitas dan pembangunan ekonomi yang digunakan di masa lalu, dewasa ini telah bergeser menjadi pendekatan kesejahteraan (prosperity approach). Namun

FOKUS

demikian, tidak berarti pengelolaan keamanan dan ketertiban masyarakat untuk mewujudkan suatu kondisi stabilitas dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak lagi menjadi prioritas bersama. Stabilitas nasional tetap menjadi prioritas utama agar proses pembangunan berjalan dengan baik dan mencapai target yang direncanakan. Stabilitas nasional, dalam arti stabilitas politik, hukum, dan keamanan merupakan modal utama dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, memperbaiki iklim investasi dan mendorong kemajuan roda perekonomian. Untuk itulah stabilitas nasional tetap menjadi prioritas, apalagi dalam waktu dekat ini di mana kita akan segera menyongsong tahun-tahun politik

yang sudah pasti dinamis, riuh dan bising. Di atas semua itu yang paling penting adalah selalu menjaga optimisme publik akan kebersatuan, harmoni dan toleransi. Sebab, sebagaimana disampaikan pada awal tulisan ini turbulensi-turbulensi kecil akan dapat berubah menjadi turbulensi besar manakala kita tidak siap menghadapinya, juga apabila kita abai mengatasi karena disibukkan dengan perdebatan yang tidak perlu diantara kita sendiri. Dalam suasana perekonomian global yang masih tidak menentu ini, tentu yang paling pertama kita harus selalu menjaga agar jangan sampai bahtera kita oleng karena kegaduhan yang kita ciptakan sendiri. Deadlock politik dan meluasnya konflik, akhirnya dapat menimbulkan keguncangan di dalam bahtera kita. Pada akhirnya

Nusa Khatulistiwa April 2013

keputusan yang diperlukan untuk menghadapi bahaya yang datang dari luar atau bahaya yang sudah terakumulasi sebelumnya tidak dapat diambil. Masalah seperti ini dapat terus membebani bahtera negara, tanpa ada penyelesaian dan bahkan bisa memperberat langkah di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu. Menyongsong hari kebangkitan nasional yang akan segera kita peringati, ada satu renungan mendasar: â&#x20AC;&#x153;Jika bukan kita yang mencintai rumah kita sendiri, siapa lagi?â&#x20AC;? Sebagaimana Margareth Thatcher, The Iron Lady yang belum lama berpulang berujar : â&#x20AC;&#x153;If you want to change your country, lead itâ&#x20AC;?. Jangan berhenti mencintai Indonesia. Mari bersama-sama menjadi pendayung, agar bahtera NKRI milik kita dapat melesat lebih pesat (RED).

AGENDA

Menko Polhukam menyampaikan orasi ilmiah pada wisuda diploma, sarjana dan pascasarjana UNAS | Foto: Nusa Khatulistiwa

ORASI ILMIAH PADA WISUDA DIPLOMA, SARJANA DAN PASCA SARJANA UNIVERSITAS NASIONAL

DEMOKRASI DAN ESTAFET KEPEMIMPINAN 2014 “Pergantian kekuasaan politik yang dijalankan secara damai, konsensual, bertata-krama menjadi penting. Mekanisme yang demikian dapat membantu memastikan sirkulasi elit berjalan secara normal, tanpa iritasi, sekaligus memberikan demokrasi jalan hidup yang lebih panjang untuk masa-masa setelahnya”. Demikian antara lain pokok pikiran yang disampaikan Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto yang disampaikan di hadapan 759 wisudawan/wisudawati Universitas Nasional, pada acara Sidang Senat Terbuka Wisuda Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana Universitas Nasional, Jakarta hari Minggu tanggal 7 April 2013 di Jakarta Convention Centre. Para wisudawan terdiri atas mahasiswa Pasca Sarjana-S2, Sarjana-S1, Diploma III dan Diploma IV dari berbagai Fakultas dan

Program Studi di Universitas Nasional yang lulus pada tahun akademik 2012-2013. Sidang Senat Terbuka dipimpin langsung oleh Rektor Universitas Nasional Drs. Amry Bermawi Putera, MA. Menyinggung tentang calon pemimpin di masa depan, Menko Polhukam menyatakan di dalam demokrasi mesti didorong pemimpin yang mampu melanjutkan kegairahan kehidupan sosial dan ekonomi, sehingga makin memupus pesimisme dan nihilisme kaum muda serta akar rumput. Pada saat bersamaan, diperlukan pribadi pemimpin yang blemish-free, yakni pemimpin yang memiliki rekam-jejak baik dan bersih dari kemungkinan-kemungkinan skandal. “Pemimpin yang memiliki banyak persoalan, cenderung mengkompensasikan kekurangannya itu ke dalam

Nusa Khatulistiwa April 2013

AGENDA

berbagai tindakan dan petualangan ekonomi dan politik yang ekstrim guna mendapatkan perhatian. Mencari pemimpin di era demokrasi, tidak boleh sekedar “beda”. Juga tidak boleh sekadar karena yang bersangkutan sering beredar di televisi dan koran-koran”, ujarnya. Menko Polhukam juga menambahkan: “Konfirmasi politik mengenai komitmen elit dan para calon pemimpin baru, haruslah diukur melalui sebuah mistar politik yang panjang yang melibatkan rekam jejak, perjalanan ide dan perilaku politik para kandidat. Di titik ini, peran sejarawan, media, pengamat, aktivis dan eksponen penggerak reformasi di kampus-kampus, menjadi sangat penting. Merekalah yang memegang memori kolektif mengenai latar belakang, rekam jejak dan kapasitas elit tersebut”. Pada bagian akhir orasi ilmiahnya, Menko Polhukam menitipkan pesan kepada para wisudawan agar jangan mudah menyerah dan harus berani menolak godaan untuk capaian yang instan. “Keberhasilan bukan cuma soal prestasi, melainkan juga bagaimana cara saudarasaudara dalam mencapainya. Tinggi rendah nilai diri kita

bukanlah pertama-tama ditentukan oleh apa yang mampu kita dapatkan, namun terutama oleh apa yang mampu kita pertahankan. Hari ini bukanlah “pelabuhan akhir”, meminjam kata-kata Sutan Takdir Alisyahbana. Begitu “Layar Terkembang”, maka petualangan, tanah, dan dunia baru yang tidak saudara-saudara kenal sebelumnya, telah menanti anda. Untuk itulah saudara memerlukan semangat dan keberanian baru”. “Layar baru saja Anda kembangkan, jagalah bahtera demokrasi ini, agar sampai ke pelabuhan berikutnya dengan selamat”, pungkasnya. Sementara itu, Rektor Unas dalam sambutannya mengemukakan bahwa di tengah perkembangan negara dewasa ini, sehubungan dengan akan segera berakhirnya kepemimpinan nasional, dibutuhkan pemimpin bangsa yang memiliki perilaku jujur dan tulus dalam menjalankan roda kepemimpinan. Kepada para wisudawan/ wisudawati, Rektor Unas berharap mereka dapat menjadi motor penggerak pembaharuan demi kemajuan bangsa ke depan sesuai dengan bidang keilmuannya (RED).

Nusa Khatulistiwa April 2013

AGENDA

Menko Polhukam membuka secara resmi acara Rakornas KPI Tahun 2013 | Foto: Nusa Khatulistiwa

RAPAT KOORDINASI NASIONAL KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI)

MEMBANGUN INDONESIA MELALUI PENYIARAN

enko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto menyampaikan keynote speech sekaligus membuka secara resmi Rakornas KPI Tahun 2013 yang dilangsungkan di Hotel Ayodya, Nusa Dua, Bali pada tanggal 1-2 April 2013. Turut hadir dan menyampaikan sambutan, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring. Rakornas KPI yang penyelenggaraannya dirangkaikan dengan peringatan Hari Penyiaran Nasional (Hasiarnas) ke-80 tersebut mengusung tema: “Membangun Indonesia Melalui Penyiaran” dan dihadiri oleh jajaran Komisioner KPI, KPID, serta para praktisi penyiaran. Ketua KPI Pusat Mochamad Riyanto dalam laporan singkat yang disampaikan di awal acara mengatakan bahwa Rakornas akan membahas beberapa agenda

penting dan diharapkan dapat menghasilkan serangkaian rekomendasi, utamanya terkait optimalisasi fungsi dan kewenangan KPI sesuai dengan UU No. 32/2002 tentang Penyiaran. Agenda penting lainnya, yaitu membahas proses alih teknologi digitalisasi di bidang penyiaran Indonesia. “Perkembangan teknologi digitalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi di bidang penyiaran, telah mendesak adanya pembenahan yang lebih partisipatif dan sunguh-sungguh terhadap perkembangan dunia penyiaran di masa yang akan datang, baik oleh pemerintah, KPI, Masyarakat dan seluruh Lembaga Penyiaran di Indonesia”, ungkapnya. Agenda Rakornas KPI 2013 dibagi menjadi tiga isu utama, yaitu: Kelembagaan, Isi Siaran dan Perijinan. Tiga agenda lain juga dibahas secara khusus, yaitu: Blueprint Digitalisasi, Sistem Stasiun Jaringan (SSJ), dan Regulasi

Nusa Khatulistiwa April 2013

AGENDA

Menko Polhukam berbincang dengan Menkominfo di sela-sela acara Rakornas KPI | Foto: Nusa Khatulistiwa

Penataan Perijinan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB). Dari keenam bidang utama tersebut, selanjutnya diturunkan menjadi 29 rekomendasi. Rekomendasi yang disepakati pada Rakornas KPI 2013 antara lain berkenaan dengan penguatan literasi media, draf peraturan penyiaran pemilu dan pemilukada, standarisasi program KPI dan tahapan perijinan bagi lembaga penyiaran. Sedangkan Menkominfo Tifatul Sembiring dalam sambutannya mengingatkan para pemilik media penyiaran untuk tidak memanfaatkan materi penyiarannya sebagai alat kampanye menjelang Pemilu 2014. “Media penyiaran jangan dijadikan alat bagi pemilik media. Dalam hal ini saya ingatkan, media harus menjadi pencerdas kehidupan bangsa, jangan digunakan untuk memukul lawan politik, lahan konflik. Itu tidak fair!” Ditambahkannya, “Independensi dan idealisme awak media tidak boleh dikorbankan. Harus dipisah antara pemilik modal dengan pekerjanya yang adalah wartawan”. Senada dengan Menkominfo, Menko Polhukam yang tampil sebagai

Menko Polhukam menyampaikan keynote speech pada Rakornas KPI tahun 2013 | Foto: Nusa Khatulistiwa

pembicara kunci menyampaikan kata “membangun” yang merupakan tema besar Rakornas KPI 2013 menjadi sangat penting. “Tak terelakkan lagi media penyiaran merupakan sarana yang sangat efektif dalam membentuk opini, mengkonstruksi kejadian, menjadi sarana transfer nilai dan pesan yang segera dapat mempengaruhi khalayak umum. Saudara-saudara sudah pasti sangat paham untuk mengimplementasikan membangun tersebut dalam perspektif ini”, ungkapnya. Di hadapan ratusan insan penyiaran yang hadir di Nusa Dua, Bali, lebih lanjut Menko Polhukam menitipkan pesan agar seluruh insan penyiaran dapat turut aktif menjadi motor penggerak demokrasi. “Media penyiaran terikat pada suatu agenda bersama. Ia harus mampu meningkatkan kualitas demokrasi dengan makin mengaktifkan “the use of public reason”, membangun kehidupan publik yang berpengetahuan, kritis sehingga mampu terlibat dalam perbincangan dan pengambilan keputusan yang menentukan nasib warga lainnya. Hanya melalui cara itu penyiaran kita bisa bermanfaat bagi demokrasi dan perluasan keadilan”,

Nusa Khatulistiwa April 2013

ujar Menko Polhukam. “Saudarasaudara sekalian, disinilah peran yang sebenarnya dihadapi oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Bagaimana mengelola pesan dan isu tersebut. Tugas yang tidak ringan, namun sangat mulia demi pembangunan Indonesia, menuju masa depan yang lebih cerah dan baik”. Media massa, khususnya media penyiaran, dewasa ini telah berkembang dengan jangkauan atau influential capacity yang sangat luas dalam ruang publik melebihi entitas lainnya. Survey Edelman Trust Barometer mengungkapkan kepercayaan publik terhadap media yang mencapai 77%, jauh melebihi kepercayaan publik terhadap pemerintah yang hanya 47%. Hasil survey ini sekaligus membuktikan influential capacity media massa sebagai sarana yang sangat efektif untuk mentransfer nilai dan pesan yang dapat segera mempengaruhi khalayak. Oleh karenanya, hadirnya media yang jernih, berintegritas dan berorientasi semata-mata demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat, tetap menjadi tumpuan harapan (RED).

AGENDA

Menko Polhukam menyampaikan pengarahan kepada gubernur serta bupati dan walikota se-Papua | Foto: Nusa Khatulistiwa

PERTEMUAN DENGAN GUBERNUR SERTA BUPATI/WALIKOTA SE-PAPUA

MARI SERIUS BENAHI PAPUA!

enko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto beserta sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dan pejabat negara menggelar pertemuan atau Rapat Koordinasi dengan Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati/Walikota sePapua, serta pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk membahas percepatan pembangunan di Provinsi Papua. Pertemuan diselenggarakan di Hotel Travellers, Sentani, pada hari Rabu, tanggal 10 April 2013. Menteri dan Pejabat Negara dimaksud adalah Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo, Kepala BIN Letjen TNI Marciano Norman, Kepala UP4B Letjen TNI (Purn) Bambang Dharmono, dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak. Dalam sambutannya pada awal pertemuan, Menko Polhukam mengatakan bangga atas proses pemilihan kepala daerah di Provinsi Papua yang berjalan sangat baik

dan damai. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Papua telah dewasa dan mampu menjalankan proses demokrasi, menyampaikan aspirasi dan memilih pemimpinnya dengan baik tanpa harus berselisih satu sama lain. Walaupun masih dijumpai adanya ketidakpuasan dan perselisihan di antara para kandidat, namun hal tersebut dapat diselesaikan secara damai melalui jalur hukum. “Dengan terpilihnya Saudara Lukas Enembe sebagai Gubernur Papua ada harapan besar bagi kita semua untuk dapat membangun Papua lebih cepat guna mengejar ketertinggalannya dari daerah-daerah lain. Kehadiran saya bersama menteri-menteri lain menunjukkan betapa seriusnya pemerintah pusat memperhatikan pembangunan Indonesia bagian timur, khususnya Papua”, tegas Menko Polhukam. Menko Polhukam menjelaskan bahwa sejak Otsus diberlakukan di Papua, telah dicanangkan pemberlakuan pendekatan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan di Papua. “Oleh karena itu, pada hari ini saya membawa beberapa menteri terkait perekonomian dan kesejahteraan rakyat untuk membicarakan bagaimana kita memajukan Papua ke depan, prioritas apa yang bisa

Nusa Khatulistiwa April 2013

AGENDA

Suasana pertemuan dengan gubernur serta bupati dan walikota se-Papua | Foto: Nusa Khatulistiwa

disinkronkan dengan program-program Gubernur maupun Bupati/ Walikota”, lanjut Menko Polhukam. Gubernur Papua Lukas Enembe yang baru saja dilantik oleh Mendagri atas nama Presiden RI pada hari Selasa, tanggal9 April 2013 di Stadion Mandala, Jayapura menyatakan bahwa pertemuan ini merupakan langkah yang sangat baik bagi pemerintahannya. “Kita bersyukur hari ini orang-orang penting dari Jakarta datang ke Papua. Ini merupakan wujud perhatian yang sangat besar dari Pemerintah Pusat”, ujarnya. Lukas Enembe melanjutkan,

prioritas pembangunan selama kepemimpinannya adalah mengentaskan kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, keterisolasian dan ketidakadilan. “Papua bangkit yang mandiri serta rakyat sejahtera, hanya terwujud bila kami mampu mengentaskan persoalan tersebut”, imbuhnya. Dalam Rapat Koordinasi ini beberapa Menteri diberikan kesempatan untuk paparan tentang program pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan di Papua. Setelah itu dilanjutkan dengan tanya jawab dan mendengarkan masukan dari para Bupati/Walikota. (RED).

Nusa Khatulistiwa April 2013

AGENDA

Presiden RI menyampaikan sambutannya pada Munas APINDO IX | Foto: www.setkab.go.id

MUSYAWARAH NASIONAL IX ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO)

DUNIA USAHA MAJU, INDONESIA KUAT

enko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto, Jaksa Agung Basrief Arief, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono dan Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo hadir sebagai narasumber pada sesi diskusi membahas masalah politik, hukum dan keamanan serta pengaruhnya terhadap dunia usaha yang dilaksanakan dalam rangka Munas IX APINDO pada tanggal 8 April 2013 di Hotel JS Luwansa Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan. Munas IX APINDO dibuka secara

resmi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dihadiri sekitar 1000 orang perwakilan dari Asosiasi Pengusaha dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN). Munas IX APINDO mengusung tema “Dunia Usaha Maju Indonesia Kuat”. Menko Polhukam dalam paparannya mengatakan bahwa situasi politik dan keamanan Indonesia secara makro tidak seburuk yang diberitakan di media massa. “Tanpa mengecilkan arti konflik-konflik yang terjadi, namun kita melihat pembangunan di masyarakat terus Nusa Khatulistiwa April 2013

berjalan”, ujarnya. “Adanya jaminan kebebasan berbicara dan kesetaraan seluruh warga menunjukkan bahwa demokrasi dan HAM dijunjung tinggi. Tinggal bagaimana kita semua merawat demokrasi dan kebebasan yang telah diberikan itu dengan mengupayakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan bersama”, imbuh mantan Panglima TNI tersebut. Ditanya soal kemungkinan eskalasi gangguan keamanan menjelang Pemilu 2014, Menko Polhukam mengatakan bahwa kemungkinan itu hanya akan terjadi jika ada sumbatan

AGENDA

Presiden RI membuka secara resmi Munas APINDO IX | Foto: www..news.loveindonesia.com

ekspresi dalam masyarakat. Menanggapi keluhan pengusaha soal lemahnya penegakan hukum terkait dengandemo buruh, Menko Polhukam menyoroti kurangnya jumlah polisi dibandingkan jumlah pendemo. Untuk itu, dihimbau agar pengusaha dan buruh lebih mengedepankan cara-cara dialog dalam menyelesaikan masalah.

tetap fokus kepada ekonomi bangsa. “Kami merasa ekonomi penting untuk pembangunan kita. Momentum yang sudah begini baik, tidak boleh kita lepaskan dan tidak boleh kita mundur. Kami merasa dalam menghadapi pemilu satu tahun lagi, masalah kestabilan politik, keamanan, dan kepastian hukum ini penting sekali”, imbuhnya.

Sementara itu, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono menyoroti perlunya TNI bersinergi dengan kepolisian daerah guna mengatasi gangguan keamanan. Caranya, kata Panglima TNI, pimpinan satuan TNI di daerah harus selalu menempel dengan Kapolda sehingga ketika bantuan dibutuhkan, bisa diberikan secara cepat. Pernyataan Panglima TNI tersebut diamini oleh Kapolri Jenderal Polisi Timor Pradopo. “Sinergi dan koordinasi antara TNI dan Polri harus ditingkatkan di masamasa yang akan datang”, imbuh sang mantan Kapolda Metro Jaya.

Dalam sambutannya, Presiden SBY menyampaikan terima kasih kepada APINDO yang telah ikut berkiprah mengembangkan dunia usaha Indonesia. “Pada saat krisis global 2008 lalu, APINDO bersama pemerintah bekerja bersama agar efek kejatuhan ekonomi global tidak memberikan dampak yang signifikan kepada perekonomian nasional. Buahnya manis serta indah, ekonomi kita selamat, dan marilah kita pelihara dan jaga kebersamaan seperti itu”, kata Presiden.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Nasional APINDO Sofyan Wanandi meminta agar walaupun Indonesia memasuki tahun politik, pemerintah harus

Presiden mengajak kalangan pengusaha untuk terus bersamasama menangkap peluang dan mengembangkan ekonomi yang kuat, seimbang, adil, dan berkelanjutan. “Tahun lalu dan tahun ini, jadwal kunjungan tamu negara meningkat tajam untuk membangun kemitraan

Nusa Khatulistiwa April 2013

dengan Indonesia membahas kerja sama ekonomi. Ini merupakan peluang yang harus dapat kita manfaatkan”, katanya. Presiden SBY juga berterimakasih atas kritik dan masukan APINDO terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang membelenggu kinerja pembangunan, sehingga perlu dievaluasi, serta adanya kebijakan yang masih menjadi hambatan atau bottlenecking bagi dunia usaha di daerah. Hadir dalam pembukaan Munas IX APINDO, antara lain Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Mensesneg Sudi Silalahi, Menperin MS Hidayat, Menankertrans Muhaimin Iskandar, Mentan Suswono, Jaksa Agung Basrief Arief, Kepala BKPM Chatib Basri, Ketua KEN Chairul Tanjung dan Gubernur DKI Joko Widodo. Munas yang berlangsung selama tiga hari, yaitu tanggal 8-10 April 2013 itu diramaikan dengan sejumlah kegiatan, antara lain pameran UKM binaan APINDO dan seminar yang membahas sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan tema Munas. (RED)

CAKRAWALA

UPAYA MENGEMBANGKAN

ENERGI ALTERNATIF

ada bulan Maret 2012, isu kenaikan bahan bakar minyak (BBM) kembali mengemuka seiring rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp1.500 (dari Rp4.500 menjadi Rp6.000). Hampir setiap hari di berbagai kota di Indonesia, mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan untuk menentang rencana pemerintah. Beberapa diantaranya bahkan

berujung pada terjadinya bentrokan antara aparat dengan massa. Tentu saja ada pihak yang mendukung keputusan pemerintah, namun jumlahnya tenggelam oleh sorak dan riuhnya masyarakat yang menentang rencana tersebut. Akhirnya, pemerintah memutuskan untuk

Nusa Khatulistiwa April 2013

menunda kenaikan harga BBM, sesuai rekomendasi yang dihasilkan pada Rapat Paripurna DPR tanggal 31 Maret 2012. Setahun kemudian, tepatnya bulan April 2013, rencana itu mengemuka lagi dan tentu saja disambut dengan pro dan kontra. Persoalan BBM di Indonesia memang pelik dan seringkali

bernuansa sangat politis. Tak heran jika pemerintah selalu menjadi sasaran bulan-bulanan politikus yang oportunis dan kelompok oposan, setiap kali akan membahas permasalahan tersebut. Mungkin tidak ada masalah yang begitu menyedot perhatian masyarakat dan media massa, seperti isu kenaikan harga BBM. Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa BBM dan listrik yang mereka konsumsi, sesungguhnya berharga sangat mahal dan jauh di atas harga yang dibanderol Pertamina dan PLN. Praktek subsidi menyebabkan pemborosan, karena masyarakat selalu menganggap BBM dan listrik mudah didapat dengan harga murah. Akibatnya, subsidi BBM selalu melebihi kuota yang pada gilirannya membebani APBN. Pembengkakan konsumsi BBM juga berdampak tidak sehat bagi neraca perdagangan, dengan naiknya impor minyak secara signifikan. Dari sisi ketahanan energi, negara kita menjadi lemah dan sangat bergantung supply energi dari luar. Penggunaan BBM bersubsidi secara salah juga dilakukan dalam skala yang jauh lebih besar oleh sejumlah perusahaan tambang dan perkebunan di beberapa wilayah. Kemacetan lalu-lintas yang terjadi di kota-kota besar, terutama Jakarta, juga secara signifikan berkontribusi dalam pemborosan subsidi. Menurut Sutanto Suhodo, pengamat transportasi dari Universitas Indonesia, kemacetan di Jakarta diperkirakan menyumbang pemborosan subsidi BBM sekitar Rp10 triliun per tahun. Kenyataan ini membawa kita pada satu kesimpulan bahwa persoalan subsidi BBM akan selalu menjadi tantangan dan benang kusut yang membawa resiko terhadap stabilitas sosial, politik dan keamanan. Bertitik tolak dari itu, harus mulai dipikirkan langkah alternatif guna mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak, jika kita tidak ingin selalu berkutat pada perdebatan yang sama setiap tahun, ketika konsumsi BBM melebihi kuota dan harganya membumbung tinggi. Dalam sebuah kesempatan diskusi, Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (2000-2009) Purnomo Yusgiantoro berbicara panjang lebar mengenai eksplorasi minyak di Indonesia. Menurut Purnomo,

“

CAKRAWALA

...negara jangan lagi bergantung pada minyak.

-- Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (2000-2009) Purnomo Yusgiantoro

pada masa akhir pemerintahan Orde Baru, dirinya telah mengingatkan agar negara jangan lagi bergantung pada minyak. “Tetapi tetap saja bergantung dan 30 persen pendapatan masih dari minyak. Jadi, kalau dikatakan secara makro Indonesia tidak melakukan diversifikasi memang betul. Karena orang selalu merujuk ke pendapatan minyak”. Padahal minyak di negara kita sudah dieksplorasi sejak seratus tahun silam dan produksinya terus menyusut. “Waktu disedot dia mencapai peak, begitu sampai peak dia sudah tak bisa sustain lagi. Decline itu sudah terjadi tahun 1996”, urai Purnomo. Pengurasan terjadi karena target penerimaan minyak waktu itu besar sekali. Secara alami, produksi minyak mentah Indonesia terus merosot, sementara konsumsi BBM tak pernah turun seiring meningkatnya jumlah penduduk dan kegairahan ekonomi. “Para ahli perminyakan telah memperkirakan penurunan produksi minyak mentah negara kita. Penyebabnya, faktor alamiah dari kandungan dan faktor manajemen. Kebanyakan lapangan minyak yang kita miliki juga telah uzur”. Setelah menurunnya produksi minyak, harapan kita beralih ke gas bumi. Cadangan-cadangan gas Indonesia tersebar di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Papua. Berbanding terbalik dengan minyak, produksi gas nasional selalu merangkak naik. Namun, pasokan gas ke industri selalu kurang. Pada tahun 2011, dari komitmen pasokan gas sebesar 868 juta metrik kubik per hari, realisasi untuk industri hanya terpenuhi 65 persennya. Penyebabnya adalah terbatasnya infrastruktur transmisi dan distribusi gas

Nusa Khatulistiwa April 2013

CAKRAWALA

Selain gas, harapan pemenuhan kebutuhan sektor energi, khususnya untuk industri juga bertumpu pada batubara nasional. Hal ini terjadi karena kebanyakan konsumen gas berada di Jawa, sedangkan sebagian besar cadangan gas berada di luar pulau itu. Selain gas, harapan pemenuhan kebutuhan sektor energi, khususnya untuk industri juga bertumpu pada batubara. Bisnis batu bara pernah sangat menggiurkan. Banyak orang yang kaya mendadak dari bisnis ini. Tetapi sejak September 2012, keadaannya berbeda. Banyak perusahaan tambang batubara yang mengerem produksinya. Permintaan sedang lesu sehingga harganya anjlok. Jika sebelumnya harga batu bara bisa mencapai 110 dolar per ton, saat ini tinggal 80-an dolar per ton. Hal ini diakibatkan adanya perlambatan perekonomian global. Redupnya gairah pasar global itu justru menjadi berkah, sehingga terdapat persediaan yang cukup untuk kebutuhan dalam negeri. Padahal selama ini untuk menjaga amannya pasokan batu bara guna mencukupi kebutuhan domestik, pemerintah harus mengeluarkan aturan yang mewajibkan perusahaan mengalokasikan produksi untuk pasar domestik (domestic market obligation/DMO). Namun, walaupun sudah ada ketentuan wajib pasok dengan harga yang tidak jauh berbeda dengan harga pasar internasional, kenyataannya PLN masih sering mengalami kekurangan pasokan. Hal ini akibat banyaknya perusahaan yang menawarkan batu bara kepada PLN dengan spesifikasi yang lebih buruk daripada yang diekspor.

Penambangan batubara | foto: www.isuenergi.com

Nusa Khatulistiwa April 2013

CAKRAWALA

Jika minyak, gas dan batubara tidak mampu mencukupi kebutuhan di dalam negeri, lalu apa alternatif solusi yang lain? Letak Indonesia yang berada di kawasan ring of fire, merupakan kerugian dan sekaligus keuntungan. Dengan berada di kawasan ini, Indonesia rawan terhadap berbagai bencana yang diakibatkan oleh aktivitas magma di perut bumi, mulai dari gunung meletus, gempa vulkanik hingga pergeseran kerak batuan yang dipengaruhi oleh aktivitas vulkanologi. Namun kerugian tersebut terbayar dengan beragam keuntungan yang didapatkan, antara lain tanah yang subur, potensi kekayaan tambang dan sumber energi panas bumi.

Panas bumi merupakan sumber energi panas yang terbentuk secara alami di bawah permukaan bumi yang berasal dari pemanasan batuan dan air bersama unsur-unsur lain yang tersimpan di dalam kerak bumi. Pemanfaatannya dengan mentransfer energi panas tersebut ke permukaan dalam wujud uap panas, air panas atau campuran uap dan air, serta unsur-unsur lain yang terkandung di dalam panas bumi. Indonesia memiliki 40 persen potensi panas bumi dunia. Sayangnya, dari potensi setara 28.000 megawatt (MW) itu baru sekitar empat persen atau sekitar 1.198 MW yang telah dimanfaatkan. Penyebab sulitnya pengembangan panas bumi ialah rendahnya tarif beli listrik oleh PLN (feed in tariff) dan sulitnya mendapatkan perizinan dari Kementerian Kehutanan.Â

Nusa Khatulistiwa April 2013

CAKRAWALA

Indonesia memiliki banyak potensi sumber energi listrik yang terbarukan, seperti mikrohidro, tenaga angin, tenaga surya, atau biomassa

Bagi investor panas bumi, eksplorasi belum dapat terlaksana lantaran terkendala Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi. Dalam aturan itu, panas bumi termasuk pertambangan. Padahal, aktivitas pertambangan dilarang di hutan konservasi. Sementara seluruh kawasan konservasi seluas 26,82 juta hektar dan hutan lindung 28,86 juta hektar ternyata menyimpan potensi panas bumi yang besar. Saat ini, Kementerian Kehutanan bersama Kementerian ESDM mengajukan revisi atas UU itu, agar tak lagi mengategorikan panas bumi sebagai aktivitas pertambangan. Selain panas bumi, Indonesia memiliki banyak potensi sumber energi listrik yang terbarukan, seperti mikrohidro, tenaga angin, tenaga surya, atau biomassa. Ada enam provinsi yang memiliki potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), yaitu Papua (52 sungai berpotensi maksimal hingga 22 gigawatt), Kalimantan Timur (tujuh sungai dengan total potensi mencapai 6.743 megawatt), Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Sumatra Utara (memiliki potensi 250 megawatt), dan Aceh. Belum lagi potensi sumber energi dari cahaya matahari sebagai

Nusa Khatulistiwa April 2013

CAKRAWALA

pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), yaitu di atas 1 terrawatt. Indonesia juga memiliki potensi tenaga angin (bayu) yang sangat besar. Namun pemanfaatannya baru sekitar 1,8 megawatt. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) telah dibangun di sejumlah wilayah, di antaranya di Soe (NTT), Aceh Selatan, dan Bantul, Yogyakarta. Sementara biomassa diperkirakan akan menyumbang sekitar 49.810 megawatt, berasal dari perkiraan produksi 200 juta ton biomassa per tahun dari residu pertanian, kehutanan, perkebunan dan limbah padat. Dengan beragam potensi tersebut, seharusnya persoalan harga BBM dan kebutuhan penyediaan energi tidak perlu sampai menguras tenaga, menyita perhatian dan membuka potensi konflik di masyarakat yang mengoyak harmoni dan stabilitas Polhukam. Semua hanya perlu dimulai, sebagaimana kata pepatah : “Ribuan kilo perjalanan dimulai dari satu ayunan langkah”. (RED)

Nusa Khatulistiwa April 2013

OPINI

Moralitas Hakim Dalam Memutus Perkara Yang Manusiawi

Oleh: Eman Suparman, Ketua Komisi Yudisial RI

Apakah hakim memiliki hak untuk menemukan atau membuat hukum, termasuk di antaranya melakukan interpretasi hukum? Dapatkan seorang hakim mengabaikan kaidah-kaidah (kaidah perilaku), sekalipun itu merupakan sebuah upaya terobosan atau upaya kreatif? Persoalan-persoalan itu menjadi menarik untuk dikaji, misalnya menarik kesimpulan dengan mengabaikan argumentasi para pihak? Dengan kata lain, hakim melakukan tindakan kontroversial dalam memutus sebuah perkara.

akim ketika memutus biasanya memiliki fungsi ganda, pertama, hakim bertugas untuk menerapkan hukum dan yang kedua, hakim harus menemukan atau menciptakan hukum. Terhadap persoalan pertama, sering dikatakan hakim akan menerapkan hukum apabila aturannya sudah ada. Berdasarkan aturan yang menjadi pedoman itu, kemudian hakim akan melakukan langkah-langkah interpretasi

hukum, atau penafsiran hukum. Adapun tugas yang kedua, hakim harus menemukan dan menciptakan hukum yaitu ketika tidak ditemukan aturan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan, maka hakim harus melakukan konstruksi hukum. Kedua tugas itu memperlihatkan bahwa hakim bukanlah sosok yang pasif, namun harus berperan aktif, ketika memutus perkara. Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009

Nusa Khatulistiwa April 2013

Tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan, bahwa â&#x20AC;&#x153;Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakatâ&#x20AC;?. Akan tetapi seberapa dalam hakim memahami makna yang terkandung dalam Pasal 5 ayat (1) tersebut di atas? Seberapa penting sesungguhnya ketentuan itu bagi hakim dalam memutus perkara?

OPINI

Bahwa proses pembacaan teks hukum oleh hakim bukan merupakan proses yang netral dan mengawang-ngawang, namun sebuah pembacaan kontekstual, yaitu pembacaan dimana kekuasaan, ekonomi, sosial budaya dapat mempengaruhi dan menjadi unsur penekan bagi seorang hakim.

Mengadili sebagai Pergulatan Kemanusiaan Tugas hakim sesungguhnya adalah sebuah tugas yang mulia, sebagaimana dijelaskan oleh Roeslan Saleh, tentang sebuah “pergulatan kemanusiaan”, (Rahardjo, 2006;91), yaitu sesuatu yang seharusnya disadari dan dihayati oleh hakim-hakim saat ini. Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa betapa terkurasnya energi hakim saat menjalankan tugasnya, karena harus menjalani sebuah pergulatan batin, harus membuat pilihan-pilihan yang tidak mudah. Hakim saat ini sering mendapat sorotan publik, terutama berkait dengan putusan-putusannya yang bersifat kontroversial. Dikatakan kontroversial karena pertimbangan hukum dalam putusannya cenderung tidak dapat “diterima” oleh kalangan masyarakat luas dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang telah disepakati selama ini. Sekalipun arti kontroversial dalam pengertian di atas tidak selalu bermakna negatif, misalnya beberapa putusan bisa jadi tidak sesuai dengan dogma-aturan atau pendapat kebanyakan ahli hukum.

Hakim terkadang dengan (sangat) berani melakukan lompatan pemikiran untuk melampaui pakem-pakem (doktrin) yang sudah mapan, meski pada situasi yang lain ditemukan juga banyak hakim yang gagasannya berorientasi ke masa lalu, mempertahankan status quo dan tidak memiliki semangat pembaharuan. Kualitas dan kredibilitas seorang hakim ditentukan oleh putusan yang dibuatnya, sebagaimana ungkapan bahwa mahkota atau wibawa hakim terletak pada putusannya. Kewibawaan hakim akan luntur dengan sendirinya kalau putusanputusannya tidak berpihak lagi kepada nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Menurut pembukaan SKB Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tegas mencantumkan “Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya dan pertimbangan yang melandasi atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berdasarkan peraturan perundangundangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat.” Mencermati putusan hakim, paling tidak terkait dengan dua hal, yaitu moralitas dan metodologis. Pertanyaan paling fundamental terkait dengan persoalan moral itu adalah kita tidak berharap bahwa hakim dalam pengambilan keputusannya membuat semacam konspirasi untuk mengkorupsi moral publik. Masalahnya perbuatan itu menjadi sebuah kejahatan tingkat tinggi, yang secara

Nusa Khatulistiwa April 2013

prinsip mencederai nilai dalam masyarakat, karena hakim memutus tidak hanya membaca undangundang, melainkan melakukannya didasarkan kepada pilihan nilai sebagai landasanya. (Rahardjo, 2003; 227). Satjipto Rahardjo, menjelaskan tentang sesuatu yang sangat merusak,yang disebut dengan musuh terselubung, yaitu perbuatan korupsi kekuasaan, berupa pelaksanaan kekuasaan publik yang berkualitas jahat, tidak jujur, lemah empati, tidak bermutu, dan merusak kepercayaan publik. Ia menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang, ceroboh, melakukan pekerjaan asal-asalan, atau di bawah standard, tidak peduli perasaan rakyat, dan sebagainya. (Rahardjo, 2010; 150 – dst). Hal itu dapat menimbulkan problemproblem kompleks, dan dalam rentang waktu yang panjang serta berdampak pada kepercayaan publik. Seharusnya pengadilan/hakim, paling tidak berfungsi sebagai ‘costus morum’ (Hart, 2009:16), yaitu semacam sensor umum dan pemandu perilaku publik, dan ini pada hakikatnya adalah mengorbankan prinsip-prinsip legalitas yang selama ini justru menjadi anutan dari para hakim. Dalam posisinya sebagai sensor umum itu, maka kualitas putusan hakim menjadi sangat menentukan, memiliki pertimbangan tajam yang memihak kepentingan lebih luas, dan situasi demikian itu menempatkan dan mengharuskan hakim untuk ada di garda terdepan dalam menjamin

OPINI

aspek moralitas dan etika.

“

Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim juga diatur beberapa larangan, seperti dilarang melakukan kolusi dengan siapa pun yang berkaitan dengan perkara yang akan dan sedang ditangani. Kemudian dilarang juga untuk menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak-pihak yang berperkara.

Hakim di Republik Indonesia miskin akan judicial activism, dalam hal ini hakim tidak bisa bersikap kreatif dalam menginterpretasikan hukum dengan baik. Pengertian judicial activism menurut Black Law Dictionary adalah (Garner, 2009: 922 dalam Winarta; 2012 8485): “A philosophy of judicial decision making, whereby judges allow their personal views about public policy, among other factors, to guide their decision, usually with the suggestion that adherents of this philosophy tend to find constitutional violations and are willing to ignore precedent.” Teori judicial activism diperkenalkan oleh Lord Denning, seorang hakim asal Inggris yang pernyataannya telah sangat populer: “Berikan saya hukum yang buruk dengan hakimhakim yang baik, maka saya dapat

...memutus bukan sematamata proses silogisme matematis dan mekanis, namun sebuah makna yang sangat luas -- Hakim Agung Amerika Serikat, Oliver Wendell Holmes Jr.

memberikan keadilan. Tetapi berikan saya hukum yang baik dengan hakim-hakim yang buruk, maka saya tidak dapat melakukannya”. Fakta menunjukkan bahwa kita kurang memiliki hakim dan penegak hukum yang mengerti dan menjalankan judicial activism, sehingga putusanputusan pengadilan tidak disertai dengan penjelasan secara lugas atau landasan putusan dan sikap yang diambil hakim. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan yang dihasilkan oleh para hakim. Lebih lanjut, hakim dalam menjalankan tugasnya juga harus memiliki judicial discretion (Abraham, 1993: 97), “Enlightened by intelligence and learning, controlled by sound principles of law, of firm courage combined with the calmness, of a cool mind, free from partiality, not swayed by sympathy nor warped by prejudice nor moved by any kind of influence save alone the overwhelming passion to do that which is just...”) yaitu sikap imparsial dan independen dalam memutus perkara.

Nusa Khatulistiwa April 2013

Mafia peradilan dan judicial corruption sudah terlalu lama dibiarkan. Itulah sebabnya mengapa hingga kini dalam sistem peradilan dan hukum kita timbul judicial corruption dan tidak adanya sikap judicial discretion dalam diri aparat penegak hukum kita, khususnya para hakim, yang kemudian menimbulkan praktik-praktik mafia peradilan dalam lembaga hukum kita. Tugas hakim menurut Hakim Agung Amerika Serikat, Oliver Wendell Holmes Jr., bahwa memutus bukan semata-mata proses silogisme matematis dan mekanis, namun sebuah makna yang sangat luas “…the life of the law has not been logic; it is has been experience. The felt necessities of the time, the prevalent moral and political theories, institution of public policy avowed or unconscious, even the prejudices which judges share with their fellow…” Holmes juga mengatakan, “The law embodies the story of a nation’s development through many centuries, and it can not be dealt with as if it contained only the axioms and corollaries of a book of mathematics”. Dengan demikian, putusan hakim merupakan cermin dari sikap, moralitas, penalaran, dan banyak hal lainnya yang digambarkan oleh Holmes sebagai pengalaman. Hal itu mengisyaratkan bahwa putusan hakim akan sangat berwatak relativisme cultural, atau dengan mengambil pandangan Brianz Tamanaha tentang “mirror thesis” maka putusan hakim merefleksikan seperti cermin dari si pemutusnya” (Holmes, 1963). Beberapa cacatan

yang hampir sama dapat ditemukan pula dalam buku: Julius J. Marke, The Holmes Reader (1955; 6570) (Tamanaha, 2006; 1-3), (Menski,2006:3-dst).

â&#x20AC;&#x153;

Sekalipun tugas hakim sangat berat, hakim tetaplah seorang manusia biasa yaitu makhluk biologis, yang memiliki juga hak psikologis yaitu untuk menjadi takut, berani, jujur, khilaf, salah, dan lainnya. Hakim juga sesungguhnya terkait dengan orangorang terdekatnya, keluarganya, lingkungan, dan pendidikannya.

Oleh sebab itu, menurut Satjipto Rahardjo, bahwa paling tidak terdapat dua tipe hakim. Pertama, hakim yang apabila memeriksa, terlebih dahulu menanyakan kepada hati-nuraninya atau mendengarkan putusan hati nuraninya dan kemudian mencari pasal-pasal dalam peraturan untuk mendukung putusan tersebut. Kedua, hakim yang apabila memutus terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepentingan perutnya dan kemudian mencari pasal-pasal utuk memberikan legitimasi terhadap putusan perutnya; (Rahardjo, 2003: 225).

Moral, Etika, dan Putusan Hakim Hukum pada dasarnya merupakan sistem terbuka, â&#x20AC;&#x153;pengertian sistem terbuka berarti juga bahwa peraturan-peraturan dalam sistem hukum membuka kemungkinan untuk perbedaan interpretasiâ&#x20AC;?. Penafsiran

hakikatnya

adalah

...putusan hakim merupakan cermin dari sikap, moralitas, penalaran, dan banyak hal lainnya -- Hakim Agung Amerika Serikat, Oliver Wendell Holmes Jr.

puncak kreativitas. Namun demikian kreativitas itu tidaklah harus melanggar etika atau moral bahkan seperti yang banyak saat ini dilakukan secara terbuka dapat melanggar kesusilaan sosial publik, namun bagaimana apabila perbuatan yang melibatkan pejabat hukum, misalnya hakim menerima uang sebagai tanda terima kasih, atau lebih ekstrim hakim menerima suap, jaksa dan pengacara meminta uang pelicin, yang kesemuanya dilakukan di belakang penglihatan publik atau bagaimana apabila hakim tidak cermat dan kurang hatihati dalam memutus? Hakim memihak dalam setiap pemeriksaan, atau mengabaikan fakta dan bukti yang diajukan kepadanya. Bagaimana pula ketika hakim lebih mementingkan kekuasaannya daripada moralitas dan nuraninya? Etika umumnya menjelaskan dan mengatur hal tersebut. Sejumlah aturan hukum bahkan telah mengatur beberapa perbuatan dengan ancaman sanksi cukup berat dan di antaranya masuk ke dalam

Nusa Khatulistiwa April 2013

OPINI

lingkup korupsi. Namun demikian sayangnya, pemahaman terhadap hal itu masih bersifat polemistis. Dalam beberapa kasus misalnya, seolah-olah kejahatan atau melanggar undang-undang itu dipisahkan dengan melanggar kode etik. Penegak hukum selalu mengatakan bahwa hal itu terkait dengan undang-undang dan kejahatan, biarlah prosedur hukum yang melakukan penegakan, untuk sementara etika dipinggirkan. Bahwa aturan hukum/undangundang dan etika/kode etik itu berbeda, setiap orang sudah memahami, namun bahwa penegakan hukum senantiasa melibatkan etika dan penegakan etika senantiasa melibatkan hukum, hal itu juga tidak dapat dinafikan mengingat keduanya bisa saling mengisi. Kita menyadari bahwa pengaruh Barat terhadap pemahaman kita tentang pemisahan hukum dan moral begitu kuat. Pandangan itu sangat jelas didukung oleh pemikiran hukum modern yang cenderung bersifat teknologis dan menjauhkan dirinya dari wacana moral, sebagaimana pemikiran minimalis, yang menyatakan bahwa hukum sudah dijalankan apabila peraturan sudah diterapkan seusai dengan apa yang tercantum di situ. Oleh karena itu, terlihat adanya pengebirian hukum dari kandungan moralnya. Dalam konteks Indonesia, hendaknya dilihat lebih bijaksana, bahwa pemikiran kontemporer melihat hubungan hukum dan moral

OPINI

saling berkelindan. (Menski, 2006; 185-188). Hakim seyogianya betugas untuk kepentingan rakyat dan bukan sebaliknya, dalam hubungan ini pekerjaan hakim menjadi semakin kompleks. Hakim tidak hanya mendengarkan dengan telinga subjektif, tetapi juga dengan â&#x20AC;?telinga sosialâ&#x20AC;?.

makhluk sosial, karena itu, pekerjaan hakim sungguh mulia karena itu bukan hanya memeras otak, tetapi juga nuraninya. Hakim demikian itu, menjadikan dirinya bagian dari masyarakat dan akan selalu menanyakan â&#x20AC;?apakah peran yang bisa saya berikan bagi masyarakat? Pendek kata, hakim model ini akan senantiasa meletakkan telinganya ke degup jantung rakyatnya.

Seorang hakim bukan hanya teknisi undang-undang, tetapi juga

Menegakkan etika tanpa hukum sangat tidak mungkin, demikian

Nusa Khatulistiwa April 2013

pula sebaliknya. Dengan kata lain, keduanya menjadi sesuatu yang berharga untuk ditegakan. Etika dapat menjangkau bagian dalam dari perilaku manusia, dan hukum positif dapat menjangkau bagian luarnya, namun demikian terdapat juga bagian yang dapat dilakukan secara bersama-sama. Hukum sebagai sesuatu yang dipaksakan dari luar, sedangkan etika merupakan kesadaran moral pada bagian dalam. Penegakan hukum tanpa mengikutsertakan penegakan moral/

OPINI

ethics adalah kepalsuan, dan sebaliknya penegakan undang-undang tanpa menyentuh aspek kode etik adalah kepura-puraan. Edgar Bodenheimer, pernah menjelaskan tentang apa yang disebut olehnya dengan â&#x20AC;&#x153;autonomic legislationâ&#x20AC;?. Bahwa â&#x20AC;&#x153;sekalipun kode etik tidak dianggap sebagai bagian dari hukum positif, namun disadari atau tidak kode etik dapat saja, secara diam-diam diadopsi menjadi salah satu jenis sumber hukum formalâ&#x20AC;?. (Valerine J.L. Kriekhoff, 1997 - lihat pula dalam Sidharta, 2006; 109). Moralitas dan etika berisi beragam nilai, dalam kehidupan masyarakat atau profesi tertentu, namun lebih banyak lagi kode etik diisi dan didominasi oleh persoalan prosedur. Sekalipun kode etik bersifat khusus bagi kelompok/profesi atau masyarakat tertentu), namun

hendaknya kode etik cukup luas dan terbuka, terhadap intervensi hukum/undangundang ke wilayah ini, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, tidak ada lagi kode etik menjadi perisai bagi profesi tertentu, atau sebagai tempat bersembunyi perilaku yang tidak patut. Sebaliknya etik menjadi sarana kontrol yang kuat bagi lingkungan profesi tersebut, sekaligus sarana penopang penegakan hukum. Penegakan etik harus memiliki keterbukaan sosial, sehingga memiliki cukup kekuatan untuk memasuki wilayah-wilayah yang tertutup atau wilayah yang sengaja ditutup untuk melindungi otoritas tertentu. Itu artinya bahasa langit (das Sollen) dapat diwujudkan dalam realitasnya. Para hakim harus mampu menjalankan fungsinya yang lebih baik ketika harus memilih

Nusa Khatulistiwa April 2013

kepentingan pribadi atau orang lain, memilih kejujuran atau kekuasaan, etika dan moralitas atau gemerincing rupiah emas. Hakim jenis ini apabila memutus, terlebih dahulu akan berkonsultasi dengan nuraninya dan kemudian mencari hukum untuk menopang nuraninya tersebut. Hakim tipe ini merupakan hakim progresif. Situasi saat ini memperlihatkan bahwa pengadilan atau hakim kita mengalami problem filosofis atau lebih khusus problem moralitas. Problem degradasi moralitas yang tidak boleh terjadi pada diri para hakim, karena akan dapat menyeret mereka ke dalam kondisi pengabaian terhadap kepatuhan akan etika perilaku yang telah disepakati. Akibatnya kondisi semacam itu menjadi ancaman bagi pencari keadilan, karena putusan hakim yang akan dijatuhkan menjadi tidak manusiawi ***

SIDIK

KOMISI

KEBENARAN DAN REKONSILIASI

mnesty International pada hari Kamis, tanggal 18 April 2013 merilis sebuah laporan yang menilai pemerintah pusat di Jakarta dan pemerintah daerah di Aceh gagal mengungkap kebenaran adanya praktek pelanggaran HAM berat di Aceh selama masa konflik. Hal ini terbukti dengan belum dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, baik tingkat pusat

maupun di Aceh yang bertugas menyelesaikan persoalan tersebut. Amnesty International mempertanyakan nasib ratusan orang hilang yang masih belum dipertanggungjawabkan. Untuk itu, Amnesty International menuntut pihak berwenang di Indonesia agar mengakui adanya pelanggaran HAM serius di Aceh selama periode konflik di wilayah itu yang berlangsung Nusa Khatulistiwa April 2013

sejak tahun 1976, dan puncaknya terjadi saat operasi militer digelar di Aceh sejak 1989 hingga kesepakatan damai ditandatangani di Helsinki pada tahun 2005. Mereka menyatakan, selama Aceh dilanda konflik, korban tewas berkisar antara 10.000 dan 30.000 jiwa. â&#x20AC;&#x153;Sebagian besar korban jiwa adalah warga sipil dan beberapa tewas akibat penyiksaan yang sering terjadi ketika wilayah

SIDIK

itu dilanda konflik”, kata Direktur Asia-Pacific Amnesty International, Isabelle Arradon. Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha meminta Amnesty International bersikap seimbang dan jangan hanya menyalahkan pemerintah Indonesia dalam kasus ini. “Jadi jangan sepihak ketika mereka bicara soal GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Mereka katakan itu adalah suatu korban atau tindakan terhadap hak asasi manusia tetapi sebaliknya ketika berbicara soal personel militer yang menjadi korban karena mereka menjalani tugas negara untuk menjaga kedaulatan negara NKRI kemudian itu tidak diakui. Itu bagaimana logikanya. Bagi kami itu penting”, ujarnya. Dirjen HAM Kementerian Hukum dan HAM Harkristuti Harkrisnowo menyatakan, seharusnya Amnesty International memahami seluruh konstelasi persoalan di seluruh Indonesia yang tidak sederhana. Menurut Harkristuti, semua masalah dilakukan penyelesaian dengan sangat hati-hati: “Supaya bisa menyelesaikan semua persoalan, tidak sepotong-potong”. Terkait Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh yang belum juga dibentuk karena belum ada dasar hukumnya, Dirjen HAM menyatakan akan segera digelar rapat tingkat Eselon I guna membahas draf RUU KKR, sebelum dibicarakan di tingkat menteri. “Menteri Hukum dan HAM dan Menko Polhukam sudah menyepakati akan mendorong untuk segera masuk ke DPR”, ujarnya dalam wawancara dengan BBC, Jumat (19/4) sore. Release Amnesty International tersebut membuat topik tentang

pembentukan KKR untuk menyelesaikan dugaan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu kembali menghangat. Kalangan

Semua masalah dilakukan penyelesaian dengan sangat hati-hati supaya bisa menyelesaikan semua persoalan, tidak sepotongpotong -- Harkristuti Harkrisnowo Dirjen HAM Kementerian Hukum dan HAM

pegiat HAM sendiri belum satu suara tentang keberadan KKR, karena sebagian tetap menuntut pembentukan peradilan HAM Ad Hoc, dengan menghadirkan para pelakunya di peradilan.

Pengertian dan sejarah Secara umum pengertian Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) merujuk pada sebuah lembaga independen yang dibentuk dan memiliki mandat untuk mengungkapkan kebenaran atas dugaan pelanggaran HAM berat dan melaksanakan rekonsiliasi. Hasil kerja komisi rekonsiliasi ditujukan untuk mengungkapkan kebenaran berkenaan dengan terjadinya peristiwa pelanggaran HAM berat. Berbeda dengan

Nusa Khatulistiwa April 2013

pengadilan, hasil akhir KKR bukan diorientasikan untuk menghukum, tetapi guna tercapainya rekonsiliasi dan terwujudnya perdamaian. Namun, praktek KKR mendapatkan tentangan dari sebagian kalangan penggiat HAM, karena dianggap membiarkan kejahatan tidak dihukum dan menciptakan impunitas bagi pelanggarpelanggar hak asasi manusia yang serius. Sejarah KKR tidak dapat dilepaskan dari berakhirnya politik apartheid di Afrika Selatan. Pada tahun 1995, berdasarkan UndangUndang No. 34 tentang Peningkatan Kesatuan Nasional dan Rekonsiliasi, sebuah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dibentuk di Cape Town. Mandat Komisi ini adalah memberikan kesaksian, mencatat, dan dalam kasus-kasus tertentu memberikan amnesti kepada para pelaku kejahatan pelanggaran hakhak asasi manusia, serta pemberian ganti rugi dan rehabilitasi. Anggotanya yang terkemuka adalah Uskup Agung Desmond Tutu (Ketua), Dr Alex Boraine (Wakil Ketua), Mary Burton, Chris de Jager, Bongani Finca, Sisi Khampepe, Richard Lyster, Wynand Malan, Pendeta Khoza Mgojo, Hlengiwe Mkhize, Dumisa Ntsebeza, Wendy Orr, Denzil Potgieter, Mapule Ramashala, Dr Faizel Randera, Yasmin Sooka dan Glenda Wildschut. Komisi ini merupakan komponen penting dari transisi menuju demokrasi yang penuh dan bebas di Afrika Selatan. Meskipun terdapat sejumlah kekurangan, pada umumnya komisi ini dianggap sangat berhasil.

SIDIK

Karena pendekatan ini dianggap berhasil dalam menangani pelanggaran-pelanggaran HAM yang memiliki implikasi politik yang luas, praktek KKR di Afrika Selatan selanjutnya ditiru di berbagai negara, antara lain di Argentina dengan pembentukan Komisi Nasional untuk Penghilangan Paksa (Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas), di Chili dengan dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación) serta Komisi Nasional Penahanan dan Penyiksaan Politik di El Savador dan Panama dengan dibentuknya Komisi Kebenaran (Comisión de la Verdad), di Fiji dengan dibentuknya Komisi Rekonsiliasi dan Persatuan, di Ghana dengan dibentuknya Komisi Rekonsiliasi Nasional, di Guatemala dengan dibentuknya Komisi Klarifikasi Historis (Comisión para el Esclarecimiento Histórico). Contoh lainnya, dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Korea Selatan, Liberia, Sierra Leone dan Maroco. Demikian pula Peru (Comisión de la Verdad y Reconciliación). Praktek yang hampir mirip dengan KKR, namun digunakan untuk menyelesaikan masalah beban masa lalu antar negara adalah Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) IndonesiaTimor Leste.

Bagaimana di Indonesia? Pada tanggal 7 Desember 2006, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 006/PUUIV/2006 telah membatalkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

UU tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukum putusannya (ratio decidendi), MK menyatakan bahwa pasal yang dibatalkan merupakan pasal jantung dari apa yang menjadi tujuan UU KKR. Sehingga dengan pembatalan pasal ini, maka KKR tidak lagi bisa menjadi tujuannya, karenanya UU KKR perlu dibatalkan secara keseluruhan. MKmenilai adanya“pencampuradukan dan kontradiksi” yang terdapat dalam Pasal 27 UU KKR menyangkut tekanan yang melihat pada pelaku secara perorangan dalam individual criminal responsibility. Padahal peristiwa pelanggaran HAM sebelum berlakunya UU Pengadilan HAM, baik pelaku maupun korban serta saksisaksi lainnya sungguh-sungguh sudah tidak mudah ditemukan lagi. Rekonsiliasi antara pelaku dan korban yang dimaksud dalam undang-undang a quo menjadi hampir mustahil diwujudkan, jika dilakukan dengan pendekatan individual criminal responsibility. Dalam pertimbangan hukum, MK menyebutkan: “Mahkamah berpendapat bahwa asas dan tujuan KKR,sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang a quo, tidak mungkin dapat diwujudkan karena tidak adanya jaminan kepastian hukum (rechtsonzekerheid). Oleh karena itu, Mahkamah menilai undangundang a quo secara keseluruhan bertentangan dengan UUD 1945

Nusa Khatulistiwa April 2013

sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan dinyatakannya UU KKR tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan, tidak berarti Mahkamah menutup upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu melalui upaya rekonsiliasi. Banyak cara yang dapat ditempuh untuk itu, antara lain dengan mewujudkan rekonsiliasi dalam bentuk kebijakan hukum (undang-undang) yang serasi dengan UUD 1945 dan instrumen HAM yang berlaku secara universal, atau dengan melakukan rekonsiliasi melalui kebijakan politik dalam rangka rehabilitasi dan amnesti secara umum.” Meski membatalkan secara keseluruhan UU KKR, dalam pertimbangan hukum putusannya, MK tetap menekankan perlu dan pentingnya pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi bagi bangsa Indonesia. Menurut MK, banyak cara yang dapat ditempuh untuk itu, antara lain dengan mewujudkan rekonsiliasi dalam bentuk kebijakan hukum (UU) yang serasi dengan UUD 1945 dan instrumen HAM yang berlaku secara universal, atau dengan melakukan rekonsiliasi melalui kebijakan politik dalam rangka rehabilitasi dan amnesti secara umum. Melalui putusan ini, MK sesungguhnya menegaskan konstitusionalitas KKR dalam penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu, sebagai bagian dari proses transisi demokrasi. Karena itu MK memerintahkan pembentukan kembali UU KKR yang sejalan dengan UUD 1945 dan hukum HAM internasional. (RED)

TAJUK

SIDIK

Whistleblower Oleh : Rahardjo Mustadjab

ulisan singkat ini dipicu oleh pernyataan Firman Wijaya, penasehat hukum seorang pensiunan bintang tiga polisi yang tersangkut masalah hukum. Pernyataan dimaksud adalah: “Terserah penegak hukum Indonesia memperlakukan seorang whistleblower. Dunia akan mencatat”. Pernyataan itu mengisyaratkan bahwa yang dibelanya adalah seorang whistleblower.

Benarkah terdakwa seorang whistleblower? Salah seorang whistleblower ternama, yaitu W. Mark Felt dengan nama samaran “Deep Throat”. Mark Felt membongkar kegiatan melawan hukum yang dilakukan oleh Presiden Richard Nixon dalam kasus pemilihan presiden bertempat di Watergate Hotel tahun 1972. Hasil penyelidikan Mark Felt

Nusa Khatulistiwa April 2013

diberitakan koran The Washington Post yang berujung pada pengunduran diri Nixon, dan hukuman kurungan bagi Kepala Staf Gedung Putih H.R. Haldeman dan penasehat presiden John Ehrlichman. Mark Felt tidak terlibat dalam kasus Watergate atau kasus lain yang terkait. Mark Felt bukan maling teriak maling. Whistleblower banyak terdapat di lingkungan dunia

TAJUK

Jeffrey Wiggand, whistleblower penyimpangan industri rokok di AS

Cheryl Eckard , whistleblower industri farmasi GlaxoSmithKline

usaha. Sebut saja Sherron Watkins, mantan Vice President Enron. Wanita ini mengungkapkan kegiatan pembukuan Enron yang tidak wajar. Pengungkapan ini menyebabkan investigasi SEC (Securities and Exchange Commission) yang berujung pada bangkrutnya perusahaan minyak raksasa Enron sehingga nilai sahamnya melorot tajam. Sherron Watkins tidak terlibat dalam skandal Enron. Sherron Watkins juga jelas bukan maling teriak maling.

perombakan besar peraturan menyangkut industri rokok. Jeffrey Wiggand tidak ikut terlibat dalam skandal industri rokok. Karenanya Jeffrey Wiggand jelas bukan maling teriak maling.

Jeffrey Wiggand membuka fakta penyimpangan dalam industri rokok, ketika ia mengungkapkan bahwa industri rokok sepenuhnya memahami bahwa nikotin bersifat adiktif dan rokok bisa memicu penyakit kanker atau bersifat carcinogenic. Langkah Jeffrey Wiggand berujung pada

Seorang manager quality control bernama Cheryl Eckard pada industri farmasi raksasa GlaxoSmithKline mengingatkan atasannya bahwa standar mutu di salah satu pusat produksi di Puerto Rico amat jauh di bawah tingkat yang diinginkan, sehingga terbuka peluang produk tercemar dan sering mengandung bahan aktif di atas tingkat ambang batas yang membahayakan kesehatan konsumen. Peringatan wanita ini tidak diindahkan. Walaupun sadar karirnya dalam bahaya, tak hentinya dia mengusulkan agar perusahaannya menjunjung Nusa Khatulistiwa April 2013

Marc Hodler , whistleblower suap kepada anggota IOC

tinggi etika demi keselamatan dan kesehatan konsumen. Bukannya bersyukur, GlaxoSmithKline malahan memecat Cheryl Eckard. Nyali Cheryl Eckard tidak menciut, dia kemudian menghubungi pihak berwenang dan meniup peluit tentang penyelewengan industri tempatnya bekerja. Setelah pergulatan masalah hukum yang berlarut-larut, akhirnya pihak GlaxoSmithKline kena denda sebesar $750 juta dan harus membereskan masalah di pabriknya. Selain itu GlaxoSmithKline harus membayar Cheryl Eckard sebesar $96 juta. Cheryl Eckard tidak terlibat dalam penyelewengan GlaxoSmithKline, sehingga Cheryl Eckard tidak bisa dikatakan maling teriak maling. Whistleblower juga ada di bidang olahraga. Terpilihnya suatu kota sebagai tuan rumah Olimpiade

TAJUK

ternyata tak lepas dari suap kepada para anggota IOC (International Olympic Committee) berupa uang, terbang di kelas satu, jabatan bahkan sampai bedah plastik. Semuanya sulit dibuktikan, sampai suatu ketika Panitia Olimpiade Musim Dingin tahun 2002 Salt Lake City tidak dapat menjelaskan kemana menguapnya uang sebesar $400 juta. Tak tahan lagi menyaksikan penyimpangan tersebut, Marc Hodler, seorang anggota IOC membeberkan semuanya di media massa. Berkat pengungkapan Marc Hodler, sejumlah anggota IOC yang nyata-nyata bersalah dipecat dan pihak IOC membuat peraturan baru yang lebih ketat. Marc Hodler tidak ikut belepotan dalam skandal IOC. Oleh sebab itu Marc Hodler bukan maling teriak maling. Ada juga whistleblower di dunia kedokteran. Proyek bernama Tuskegee Syphilis Experiments merupakan lembaran hitam sejarah Amerika. Proyek itu menangani penyakit yang waktu itu tak tersembuhkan. Sayangnya untuk melaksanakan tujuan mulia ini, proyek harus mengorbankan kelompok yang tak diberi pengobatan, yaitu orang berkulit hitam. Tentu saja ini merupakan pelanggaran etika dan pelanggaran Sumpah Hipocrates. Tanpa memikirkan etika, para peneliti mengamati dan mencatat perjalanan penyakit sifilis menggerogoti 399 buruh tani berkulit hitam yang menderita. Padahal sudah ada obat yang tinggal menunggu pembuktian empiris saja. Sadar akan implikasi etisnya, Dr. Peter Buxtun yang mulai menjadi anggota tim riset tahun 1966 mempersoalkan masalah ini. Ketika atasannya memutuskan untuk melanjutkan penelitian ini, tak ada jalan lain bagi Peter Buxtun selain membocorkannya ke pers. Dalam penyelidikan menyusul terkuaknya skandal itu, kedapatan bahwa penyakit sifilis itu ditularkan kepada keluarga orang yang malang itu. Berkat jasa Peter Buxtun, proyek tidak dilanjutkan dan pemerintah harus membayar ganti rugi dan menangani kesehatan seluruh peserta seumur hidup. Peter Buxtun tidak ikut menyeleweng. Peter Buxtun bukan maling teriak maling. Anggota Polri pernah ramai-ramai dikerahkan menonton film Serpico, suatu film drama yang menggambarkan kisah nyata seorang polisi New York bernama Frank Serpico. Setelah bertempur dalam Perang Korea, pemuda Frank Serpico masuk dinas kepolisian New York. Berjiwa patriot yang gagah berani dan berwatak jujur,

Nusa Khatulistiwa April 2013

Frank Serpico merasa sendirian di tengah korps yang bobrok. Bukti kebobrokan seadanya dia kumpulkan, lantas Serpico lapor kepada atasannya. Rekannya banyak yang sebal dan memandangnya sebagai orang baru yang sok disiplin dan sok suci. Sampaisampai, Serpico menerima ancaman langsung maupun tersembunyi. Merasa jiwanya menjadi taruhan, Serpico pergi ke kantor The New York Times dan membeberkan semuanya. Berdasarkan faktafakta yang dimuat di koran, Congress membentuk The Knapp Commission. Testimoni yang dibuat Serpico menjadi dasar bagi New York Police Department untuk berbenah diri. Keberanian Serpico bukan tanpa resiko. Suatu hari ketika dia bertugas tanpa backup, mukanya ditembak. Setelah sembuh, Serpico mengundurkan diri. Serpico kemudian hidup dari bukunya yang jadi best-seller ditambah hasil royalty dari film Serpico yang dibintangi Al Pacino. Serpico menjadi tokoh polisi teladan. Frank Serpico tidak ikut arus jadi polisi bobrok. Serpico bukan maling teriak maling. Beberapa contoh di atas dapat menjelaskan bahwa seorang whistleblower bertekad membantu membongkar pelanggaran dalam lingkungannya demi kepentingan umum, namun tidak ikut berlepotan lumpur!. ***

TEROPONG

TAKSU Orang bilang ada kekuatan-kekuatan dahsyat tak terduga yang bisa timbul pada samudera, pada gunung berapi dan pada pribadi yang tahu benar akan tujuan hidupnya. (Rumah Kaca, Pramoedya Ananta Toer)

iapa tak kenal Bali? Destinasi wisata favorit dunia yang pernah meraih predikat bergengsi sebagai the best exotic destination dari Luxury Travel Magazine ini memiliki pesona daya tarik wisata yang seolah tak habishabis untuk dinikmati. Petualangan bawah laut, wisata pantai, wisata gua, wisata sungai, gunung hutan, budaya dan religi tersaji lengkap dengan wisata belanja dan gemerlapnya dunia malam. Setiap tahun jutaan wisatawan dari berbagai bangsa berbondong-

bondong datang ingin mengecap nikmatnya Bali, pulau Dewata yang dijuluki the last paradise. Meskipun saat ini Pemerintah Daerah Bali mengaku kewalahan dengan persoalan sampah, kemacetan, urbanisasi dan pasokan energi yang senantiasa menjadi tantangan tersendiri, namun pesona Bali seakan tak pernah pudar. Orang Bali percaya bahwa itulah taksu. Aura mistis atau kharisma yang muncul pada diri seseorang, bendabenda sakral atau bangunan suci sebagai wujud berkat Tuhan Yang Nusa Khatulistiwa April 2013

Maha Kuasa. Pada diri seseorang, taksu merupakan energi terpadu dari bakat dan kegigihan untuk membiasakan dengan yang baik dan juga anugerah Sang Pencipta. Di Bali, taksu begitu erat dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum para motivator mendefinisikan dahsyatnya energi positif yang muncul dari pikiranpikiran yang positif seperti dituangkan dalam buku legendaris 7 Habbits of Effective People atau the Secret, orang Bali sudah menemukan the new spirit of excellence, motivasi dalam merevolusi diri yang mereka

TEROPONG

kenal dalam bahasa sederhana: taksu.

Manasas tu para budhir yo buddheh pratas tusah.

Terdapat sebuah kearifan lokal yang tumbuh dalam masyarakat Bali, yaitu bahwa memelihara kesehatan indera agar dapat berfungsi secara sempurna merupakan suatu kewajiban. Memelihara tentu bukan hanya secara fisik, namun juga secara rohani. Misalnya, mata digunakan untuk melihat yang baik, membaca yang baik, serta menatap dengan baik penuh kelembutan. Begitu pun merawat telinga, tidak hanya dilakukan secara fisik dengan rutin membersihkannya, namun juga dalam mendengar ajaran suci, percakapan-percakapan yang mendidik dan perkataan yang sopan. Indera yang sehat sempurna itu digunakan di bawah kendali pikiran yang cerdas dan dilandasi oleh kesadaran budi yang bijaksana. Struktur diri yang demikian itulah yang akan dapat mengimplementasikan kesucian Atman – roh suci dalam diri manusia – sebagai kesatuan dengan Brahman, Sang Pencipta. Sebagaimana ditulis dalam Bhagawad Gita:

(Bhagawad Gita IV.42).

Indriyani parany ahur indriyebhyah param manah.

Sempurnakanlah inderamu, tetapi kesempurnaan indera berada di bawah kesempurnaan pikiran, kekuatan pikiran berada dalam pencerahan kesadaran budi. Yang paling suci adalah Atman. Olah ritual yang berpadu dengan keseharian orang Bali inilah yang pada akhirnya melahirkan kekuatan dahsyat. Seumpama besi sembrani, orang yang memiliki taksu akan dapat menyedot perhatian khalayak dan memancarkan kharisma yang agung. Ini sering kita rasakan saat melihat pertunjukan tari di Bali, saat sang penari tampak begitu hidup dan menyatu dengan irama musik gamelan yang mengiringinya. Begitu pun dalam lukisan dan hasil kerajinan lainnya, bakat yang dipadukan dengan olah rohani untuk mempersembahkan kerja yang terbaik kepada Sang Pencipta akan menghasilkan karya maestro yang luar biasa. Itulah taksu sebagai kekuatan spiritual yang muncul atas upaya keras dari setiap orang untuk meningkatkan kualitas diri, karisma dan daya pesona.

Nusa Khatulistiwa April 2013

Taksu muncul ketika seseorang secara total dan gigih meleburkan diri dalam sebuah proses aktivitas, seperti kesenian, kebudayaan, kreasi, kegiatan sosial, dan sebagainya. Taksu adalah wujud syukur sekaligus kepasrahan kepada Dia yang memberi hidup melalui yoga (latihan rohani) dalam kehidupan sehari-hari. Totalitas inilah yang pada akhirnya menjadikan pekerjaan yang tampaknya sepele menjadi luar biasa. Bahkan ketika harus hancur lebur sekalipun, totalitas tetap akan dikenang sepanjang masa. Perang Puputan adalah contoh paling fenomenal untuk menunjukkan konsep totalitas dan kepasrahan, kerelaan membela sesuatu yang dianggap benar dengan cara yang benar, meskipun harus hancur lebur. Ditengah-tengah masyarakat Indonesia yang terus berproses, kearifan tradisi tentang taksu boleh jadi merupakan oase yang cukup menyejukkan. Bagi kita, pesan penting dari kearifan tradisi taksu adalah: “jangan mudah menyerah, beranilah menolak godaan, untuk capaian yang instan, sebab keberhasilan bukan cuma soal prestasi, melainkan juga bagaimana cara kita mencapainya”. (YS).

DESTINASI

WISATA DI IBUKOTA

ali ini Redaksi Nusa Khatulistiwa ingin menghadirkan sesuatu yang beda. Setelah belasan edisi diterbitkan, belum sekalipun Redaksi mengulas tentang destinasi wisata di Ibukota, yang justru merupakan pusat kegiatan Redaksi. Adalah Gubernur Jakarta Joko Widodo yang saat ini tengah getol menginginkan revitalisasi wisata Ibukota, khususnya wisata Kota Tua. Menurut Pak Jokowi, wisata Kota Tua yang digarap serius dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan. Jokowi mencontohkan beberapa kota tujuan wisata dunia yang mengandalkan

kota tua sebagai daya tarik wisata, seperti Beijing, China, Istambul, Turki, Moskow dan St. Petersburg di Rusia. Tak tanggung-tanggung, dana yang akan dikucurkan untuk merevitalisasi Kota Tua dan menjadikannya sebagai ikon pariwisata Ibukota berjumlah Rp 3,5 Trilyun per tahun. Jumlah yang cukup besar, namun diyakini akan kembali â&#x20AC;&#x153;balik modalâ&#x20AC;? setelah Kota Tua selesai direvitalisasi dan menjadi destinasi wisata favorit. Beberapa destinasi wisata di Kota Tua Jakarta yang layak dikunjungi adalah:

Nusa Khatulistiwa April 2013

DESTINASI

Museum Fatahillah

Museum Fatahillah Museum Fatahillah atau Museum Sejarah Jakarta merupakan tempat penting bagi sejarah Jakarta. Di zaman pendudukan Belanda, gedung ini merupakan balai kota, pengadilan, sekaligus penjara bawah tanah yang mengerikan. Kini, ia menjadi sebuah museum dengan berbagai koleksi barang antik, mulai dari furniture peninggalan masa kolonial Belanda, prasasti dan arca, hingga alat musik Gambang Kromong. Di bagian luar museum terdapat lapangan Fatahillah yang kerap diramaikan dengan pagelaran budaya. Dulunya, lapangan ini merupakan tempat mengeksekusi para tahanan.

Nusa Khatulistiwa April 2013

DESTINASI

Museum Bank Indonesia Bangunan ini merupakan perpaduan antara bangunan klasik dan modern yang menjadi daya tarik utama museum. Museum Bank Indonesia menggunakan teknologi multimedia, panel statistik, display elektronik, dan diorama untuk mengisahkan peranan Bank Indonesia dalam perekonomian bangsa. Dulu, museum ini merupakan bangunan sebuah bank bernama De Javasche Bank yang dibangun pada tahun 1828. Museum Bank Indonesia

Toko Merah Dinamakan demikian karena bangunan ini memang berwarna merah. Menilik ke belakang pada tiga abad berselang, toko merah merupakan kediaman dari Baron Van Imhoff, Gubernur Jendral VOC yang juga merupakan pendiri Istana Bogor (dulunya sebuah villa). Bagian dalam toko sampai saat ini masih sangat terawat dan dijaga keasliannya. Toko Merah

Jembatan Kota Intan Dulunya merupakan jembatan jungkit yang dapat diangkat ketika ada kapal melintas di Kali Besar. Jembatan ini terbuat dari kayu dan dibangun pada tahun 1628. Agar keutuhannya terjaga, kini jembatan tidak boleh lagi dilintasi.Â

Pelabuhan Sunda Kelapa Pelabuhan ini lebih tua dari kota Jakarta sendiri. Lokasinya yang strategis menjadikannya sebagai persinggahan dagang mancanegara sejak abad ke-12. Sunda Kelapa menjadi tempat penting dalam sejarah dan perkembangan Jakarta. Pernah menjadi saksi naik turunnya berbagai era penguasa, mulai dari kerajaan Pajajaran, Portugis, Kerajaan Demak, dan Belanda. (RED)

Jembatan Kota Intan

Pelabuhan Sunda Kelapa

Nusa Khatulistiwa April 2013

LUAR NEGERI

Warga Indonesia di luar negeri | Foto: deplu.go.id

INDONESIA DIASPORA

aat ini diperkirakan terdapat sekitar 5,8 juta orang Indonesia yang merantau dan bermukim di luar negeri dengan beragam profesi seperti seniman, peneliti, dosen, penata laksana rumah tangga, entrepreneur, mahasiswa, pekerja kantoran, dll. Sayangnya selama ini, warga Indonesia atau keturunan Indonesia di luar negeri cenderung kurang diperhitungkan, dilihat sebelah mata, dan kadang dipertanyakan nasionalismenya.

Padahal banyak dari mereka yang ingin berbuat sesuatu bagi tanah air, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Selama puluhan tahun sejak merdeka, Indonesia memang belum mempunyai perspektif yang komprehensif untuk menyikapi keberadaan jutaan orang Indonesia yang menyebar di seluruh dunia yang kian hari kian berkembang pesat. Perkembangan ini tidak melulu dari segi jumlah, melainkan

Nusa Khatulistiwa April 2013

juga dari sisi potensi dan kapasitas yang masih terpencar-pencar, tidak saling mengenal, tidak memiliki satu payung organisasi, bahkan beberapa diantaranya putus kontak dengan Indonesia. Gagasan untuk mempersatukan mereka inilah yang mendorong lahirnya Kongres Diaspora Indonesia (Congress of Indonesian Diaspora/CID) pada tanggal 6-8 Juli 2012 di Los Angeles, Amerika Serikat. â&#x20AC;?Kongres ini bisa menjadi langkah strategis

“ LUAR NEGERI

...selama di hatinya ada Indonesia, apa pun warna kulit, warna paspor dan jenis visanya, maka ia adalah bagian dari diaspora Indonesia -- Dino Patti Djalal, Dubes RI untuk AS

Dino Patti Djalal, Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat | Foto: presidenri.go.id

untuk mengelola potensi, meningkatkan peran dan kontribusi WNI di luar negeri”, ujar Menteri Luar Negeri, Marty Natalagewa, saat mendeklarasikan CID pada pertengahan Mei 2012. Sang penggagas CID, sekaligus Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal menyebutkan bahwa dispora Indonesia mengambil definisi yang lebih luas. Diaspora Indonesia mencakup setiap orang Indonesia yang berada di luar negeri, baik yang berdarah maupun yang berjiwa Indonesia apa pun status hukum, bidang pekerjaan, latar-belakang etnis dan kesukuannya dan tidak membedakan antara pribumi maupun non-pribumi. Dino juga menambahkan: ”Lebih dari itu, orang asing yang pecinta Indonesia atau mempunyai hubungan keluarga dengan warga Indonesia, juga dianggap sebagai bagian dari diaspora Indonesia. Pendek kata, selama di hatinya ada Indonesia, apa pun warna kulit, warna paspor dan jenis visanya, maka ia adalah bagian dari diaspora Indonesia”. Paradigma “diaspora” memang diarahkan untuk melihat seluruh insan Indonesia di luar negeri sebagai aset, potensi, kekuatan, bahkan sebagai teladan. Diaspora Indonesia dihargai sebagai bagian penting dari Indonesia, sebagai unsur bangsa yang produktif, dinamis, dan kunci penting dari sukses Indonesia di abad ke-21. Di banyak negara, upaya mempersatukan diaspora sebenarnya sudah sejak lama dilakukan. Yahudi, Cina dan India misalnya, secara spesifik menitikberatkan pengembangan diaspora mereka di bidang ekonomi. Sementara Thailand di bidang budaya. Bagaimana dengan

Nusa Khatulistiwa April 2013

LUAR NEGERI

Indonesia? Menurut Dino Patti Djalal, target yang ingin diraih dalam CID adalah multi purpose dan kebutuhan silang. Dubes Indonesia untuk AS tersebut menyebutkan diaspora Indonesia mempunyai potensi yang sangat strategis bagi masa depan Indonesia. Oleh karenanya perlu dihimpun dalam suatu wadah. Sebagai contoh misalnya, dilihat dari jumlah remittance atau aliran uang masuk ke Indonesia. Menurut versi BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) sepanjang tahun 2011, dari WNI yang bekerja di luar negeri saja dana yang masuk mencapai US$ 6,11 miliar atau

setara dengan Rp 53,36 triliun. â&#x20AC;&#x153;Jumlah tersebut baru dihitung berdasarkan dana yang masuk melalui Bank Indonesia dan tidak termasuk dana yang dikirim langsung melalui jasa keuangan lainnyaâ&#x20AC;?, jelas Dino.

Congress of Indonesian Diaspora Gayung pun bersambut. Suksesnya CID di Los Angeles yang berhasil mengumpulkan 2000 diaspora Indonesia dari 21 negara telah mampu menetaskan gagasan yang dianggap cukup relevan sebagai visi ke depan yang dituangkan dalam

Nusa Khatulistiwa April 2013

Declaration of Indonesia Diaspora. Deklarasi ditetapkan setelah dilakukan pembahasan berbagai topik mulai dari inovasi dan pendidikan, ekonomi kreatif, restoran Indonesia, soft power, kewirausahaan, citizenship and immigration, pluralisme dan demokrasi serta isu-isu hangat lainnya. Deklarasi berisi visi yang segar menyangkut diaspora dan masa depan Indonesia yang dibacakan diakhir Kongres oleh wakil-wakil diaspora Indonesia dari berbagai penjuru dunia, dan dalam berbagai bahasa dunia. Kongres Diaspora Indonesia telah secara efektif merubah profil orang

LUAR NEGERI

Indonesia di luar negeri dan bahkan telah menjadi sumber inspirasi bagi bangsa Indonesia. Kongres telah memproklamirkan eksistensi diaspora sebagai suatu komunitas yang kaya ilmu, kaya modal, kaya semangat, kaya peluang, dan kaya jaringan, serta mengukuhkan kembali tali batin diaspora dengan Indonesia, tanah air yang mereka cintai. Setelah sukses Kongres Diaspora Indonesia di Los Angeles, proses ini kemudian mempunyai nyawa sendiri. Dalam istilah Dino, “the genie is now out of the bottle !”. Tiga pengusaha diaspora Indonesia – Edward Wanandi dari Chicago, Fify dan Robert Manan dari Atlanta dan Felice Gunawan dari San Francisco – segera bergerak mendirikan Indonesian Diaspora Business Council (IDBC). IDBC telah melakukan penandatanganan MoU dengan KADIN, APINDO dan HIPMI pada September 2012. Diaspora Indonesia di AS juga cepat melakukan diskusi intensif melalui skype dan kemudian membentuk Indonesian Diaspora Network (IDN) Chapter USA yang dipimpin Mohamad Al-Arief, anak muda Indonesia yang berkiprah di World Bank. Setelah itu, cabangcabang IDN segera mulai terbentuk di berbagai kota, seperti IDN Chapter Philadelphia, IDN New York, serta di kota-kota lainnya di AS. Proses pembentukan chapter IDN ini kini terus berjalan. Sementara itu, diaspora Priyo Pujiwasono dan kawan-kawan memelopori gagasan bahwa diaspora Indonesia perlu diwakili oleh daerah pemilihan (dapil) sendiri

dalam Pemilu, tidak lagi diwakilkan pada dapil DKI 2 sebagaimana selama ini berlaku. Gagasan ini terus bergulir dan akibatnya pada tanggal 14 Desember 2012 sejumlah wakil diaspora Indonesia, diantaranya Deyantono, Mira Bagus dan Robert Manan telah mengajukan permohonan hak uji material tentang pemilihan anggota legislatif ke Mahkamah Konstitusi di Jakarta untuk merealisir aspirasi ini.

SMP di daerah yang belum memiliki komputer); 2) Foster Family One on One (program yang fokus pada upaya pemberantasan kemiskinan di Indonesia melalui kegiatan mentoring dan adoption oleh keluarga diaspora Indonesia kepada satu keluarga miskin di Indonesia; serta 3) Diaspora to Diaspora Program yang akan fokus untuk mendukung dan membantu sesama diaspora Indonesia.

Dalam gugatannya ke MK, IDN menyatakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012 tidak berdasarkan konstitusi. Disebutkan bahwa daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/ kota atau gabungan kabupaten/kota. Sama sekali tidak menyebutkan WNI yang ada di luar negeri. Argumennya, jumlah WNI di luar negeri berjumlah sekitar 4,6 juta atau lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk Jakarta Pusat (sekitar 900 ribu jiwa) dan Jakarta Selatan (lebih dari dua juta jiwa), atau melebihi jumlah Daerah Pemilihan Jakarta II yang meliputi Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, tempat suara mereka dititipkan.

Sementara itu, Indonesian Diaspora Network Brain Bank (IDN-BB) saat ini tengah mempersiapkan database berbasis website (internet) untuk menghubungkan diaspora Indonesia di seluruh dunia dari berbagai bidang. Website tersebut selain memuat berbagai database dan profil diaspora, juga akan memiliki program yang edukatif dan informatif.

Diaspora Foundation Didorong oleh keinginan menyumbangkan sesuatu untuk tanah airnya, para diaspora Indonesia membentuk Indonesian Diaspora Foundation/IDF. Melalui IDF, diaspora Indonesia mendesain berbagai program seperti: 1) Computers for Schools (program yang dirancang untuk membantu sekolahsekolah Indonesia, terutama SD dan

Nusa Khatulistiwa April 2013

Kongres Diaspora Indonesia II akan dilaksanakan di Jakarta tanggal 18-20 Agustus 2013. Saat ini telah dilakukan berbagai persiapan melalui forum-forum diskusi dan lokakarya nasional yang dimotori oleh Kementerian Luar Negeri guna mempersiapkan pelaksanaan CID II yang mengambil tema: “Diaspora Indonesia Pulang Kampung”. Ini akan menjadi kesempatan emas untuk berinteraksi dengan diaspora Indonesia secara langsung. Bagi sejumlah diaspora, ini akan menjadi perjalanan yang emosional karena merupakan pertama kalinya beberapa diantara mereka berkesempatan pulang ke Indonesia setelah puluhan tahun hidup dan berkarya di negeri lain. (RED)

DIARY SIKIB

TRAINING OF TRAINERS

GERAKAN PEREMPUAN BERSERRI (BERSIH SEHAT RAMAH LINGKUNGAN RAPI DAN INDAH)

Ketua II SIKIB Ratna Djoko Suyanto dalam acara Training of Trainers (ToT) Gerakan Indonesia Berserri | Foto: www.pu.go.id

olidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) menyelenggarakan Training of Trainers (ToT) Gerakan Perempuan untuk mendukung salah satu program SIKIB yaitu Gerakan Indonesia Berserri (Bersih Sehat Ramah Lingkungan Rapi dan Indah) di Gedung Sapta Taruna Kementerian Pekerjaan Umum, Rabu (27/3). Kegiatan yang dilangsungkan selama 2 hari tersebut dibuka oleh Dirjen Cipta Karya Imam Ernawi bersama Ketua II SIKIB Ny. Ratna Djoko Suyanto, didampingi Ny. Lies Djoko Kirmanto dan para anggota SIKIB lainnya. Ketua II SIKIB Ratna Djoko Suyanto dalam sambutannya mengatakan, ToT ini diikuti oleh beberapa organisasi perempuan seperti SIKIB, Kowani, DWP Pusat, Dharma

Pertiwi, Bhayangkari, IIP BUMN dan Dekranas. Ia berharap para organisasi perempuan ini dapat memberikan dorongan kepada masyarakat untuk bertindak nyata agar semakin peduli dalam memelihara kebersihan lingkungan di sekitarnya. “Saya harap nanti ibu-ibu yang ikut dalam ToT ini bisa meneruskan lagi kepada anggota organisasi binaannya untuk mendorong terwujudnya Gerakan Indonesia Berserri”, kata Ratna Djoko Suyanto. Lebih lanjut menurut Ratna, sasaran utama dari gerakan ini nantinya adalah para siswa SD dan SMP. Menurutnya, siswa-siswa ini merupakan bagian dari perubahan perilaku bersih dan juga mudah diberikan penyuluhan.

Nusa Khatulistiwa April 2013

DIARY SIKIB

Ketua II SIKIB Ny. Ratna Djoko Suyanto mengajak masyarakat untuk hidup bersih, sehat, ramah lingkungan, rapi dan indah demi masa | Foto: Nusa Khatulistiwa

Selain itu, Imam juga menyampaikan bahwa modal penting dari suatu gerakan adalah adanya komitmen bersama dari semua pihak, khususnya masyarakat dalam perubahan perilaku. “Untuk bisa mewujudkan lingkungan berseri, butuh gerakan yang dimulai dari masyarakat dalam hal perubahan perilaku. Ditjen Cipta Karya akan turut mendukung gerakan ini melalui program-program kampanyenya, baik itu terkait sampah, sanitasi maupun kesehatan”.

Dirjen Cipta Karya Imam Ernawi menyatakan sangat mendukung gerakan ini. Menurutnya, Gerakan Indonesia Berserri ini sesuai dengan visi Ditjen Cipta Karya, yaitu terwujudnya permukiman layak huni. Ia juga mengusulkan bawa pelatihan ini jangan hanya dilakukan sekali saja namun dilakukan secara bertahap. “Karena yang dibentuk itu adalah suatu gerakan, alangkah baiknya jika dilakukan secara bertahap”, kata Imam.

Selain melalui pelatihan, SIKIB aktif mengkampanyekan Gerakan Indonesia Berserri melalui Jambore Sanitasi, Gerakan Bersih Sampah, Gerak Jalan Santai dan berbagai kegiatan lainnya. (RED)

Nusa Khatulistiwa April 2013

KLINIK

MANFAAT DURIAN BAGI KESEHATAN

urian (Durio zibethinus) merupakan buah tropis yang berasal dari wilayah Asia Tenggara. Nama ini diambil dari ciri khas kulit buahnya yang keras dan berlekuk-lekuk tajam sehingga menyerupai duri. Sebutan populernya adalah raja buah, King of Fruit. Uniknya sebagian orang menyukainya, namun banyak juga yang sangat anti dengan aromanya yang amat tajam. Durian memiliki kandungan kaya fitonutrien, antioksidan, protein, vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh dan menawarkan sejumlah manfaat bagi kesehatan. Berikut beberapa di antaranya:

Meningkatkan kesehatan kulit Di balik rasanya yang manis, durian menyimpan kandungan Vitamin C yang cukup tinggi. Setiap cangkir jus durian mengandung 80% nilai harian (DV) vitamin C yang dibutuhkan tubuh. Vitamin ini penting dalam pembentukan kolagen, yakni protein pembentuk kulit, tulang, tendon, ligamen dan pembuluh darah. Vitamin C juga membantu mengembangkan resistensi terhadap virus dan radikal bebas.

Nusa Khatulistiwa April 2013

Melancarkan sistem pencernaan Durian kaya akan kandungan zat thiamin/ vitamin B yang berfungsi merangsang nafsu makan. Durian juga menstimulasi dihasilkannya asam klorida di dalam lambung untuk membunuh bakteri yang merugikan, sehingga menyehatkan pencernaan.

KLINIK

Mengatur kadar gula darah Kandungan mangan dalam durian bisa membantu pengaturan kadar gula darah dan mencegah anemia. Buah ini juga menjadi sumber folat yang baik yang diperlukan tubuh dalam memproduksi sel-sel darah merah.

Membantu melawan depresi dan memperbaiki mood Vitamin B6 adalah nutrisi penting dalam produksi serotonin, zat kimia neorotransmitter yang mempengaruhi suasana hati. Kekurangan serotonin dapat menyebabkan depresi. Durian disarankan karena memiliki kandungan Vitamin B6 hingga 38%. Selain itu, tingginya kadar asam amino triptofan dalam durian juga dapat mengurangi kecemasan dan insomnia.

Menghindari sembelit Durian kaya serat (37%) dan karbohidrat kompleks yang menyerap air dan mengembang dalam saluran pencernaan, menjadikannya efektif mempercepat proses sekresi.

Meringankan sakit kepala Mengunyah durian juga membantu meringankan sakit kepala. Riboflavin dalam durian membantu mengobati migrain.

Selain itu, durian juga memiliki sejumlah manfaat lain diantaranya kandungan kaliumnya baik untuk tulang, kandungan tembaga yang bermanfaat dalam penyerapan hormon, folat yang baik dalam menjaga kehamilan dan magnesium yang bermanfaat untuk mengendurkan saraf dan otot. Selain bidang kesehatan, durian juga mempunyai manfaat dalam rekayasa lingkungan untuk menetralisir polutan berupa tumpahan minyak. Hal ini diungkapkan oleh Dr S. Kathiresan dari AIMST University sebagaimana dilansir Straits Times. Menurut Kathiresan, kulit durian merupakan penyerap minyak yang efisien dan bisa membantu membersihkan air dari minyak. â&#x20AC;&#x153;Sifat menyerap pada kulit durian bisa digunakan untuk membersihkan tumpahan minyak di daerah pantai. Kulit durian yang merupakan sampah pertanian memiliki potensi komersil besar dikarenakan efisiensinya dalam menyerap minyak, efektif secara finansial ditambah sifat biodegradasinyaâ&#x20AC;?, lanjut Kathiresan. Ampas kulit durian yang biasanya dibuang ternyata bisa dijadikan komoditas bermanfaat sebagai briket. Pemanfaatan itu bisa dilakukan berkat inovasi Melody Grace Natalie seorang siswi SMA di Yogyakarta. Berkat karyanya itu, ia meraih medali emas dalam bidang lingkungan dan juga menjadi peneliti perempuan terbaik dalam konferensi penelitian ilmiah untuk para pelajar SMA se-Asia Pasifik. (RED)

Nusa Khatulistiwa April 2013

LENSA PERISTIWA

LE NSA

LENSA PERISTIWA

Menko Polhukam berfoto bersama Dewan Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (ASEAN Political Security Council) pada pertemuan APSC di Singapura

Menko Polhukam menerima audiensi Persatuan Istri Purnawirawan (PERIP) di kantor Menko Polhukam, 2 April 2013

Nusa Khatulistiwa April 2013

LENSA PERISTIWA

LE NSA

04 50

Menko Polhukam menerima kunjungan kehormatan Mr. Keith Rodrigues, Director International Affairs SID Singapore

Silaturahmi Ibu Ratna Djoko Suyanto dengan keluarga besar PERIP Papua

Nusa Khatulistiwa April 2013