Issuu on Google+

Februari 2012 SENIN 27Langganan: Rp 40.000

KORANNYA ORANG SULBAR

SULBAR EKSPRES KAPAL tugboat, Pesut I Palembang, bersandar di Pelabuhan Belang-belang, Kecamatan Kalukku, Mamuju.

BUMD Libatkan ICTSI Group

--Radar Sulbar/Muhammad Ali Akbar--

BADAN Usaha Milik Daerah (BUMD) Sulbar bekerjasama dengan International Container Terminal Services, inc (ICTSI) Group akan mengembangkan Pelabuhan Belang-belang Mamuju Sulbar.

3

6000 5500 5000 4500

4500 4500 4500

2400

HARGA BBM dari 1974-2011 1.810

Antisipasi 2 Gejolak Kenaikan BBM

1750

Baca Halaman

WACANA menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diungkapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu, mendapat respon dari sejumlah praktisi ekonomi. 240

46

57

70

70

70

100

1600

1735

1690

1550 1450 1200

550

1000 1150

700

450 385 385 320

350

150 150

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1990 1991 1993 1998 1998 2000 2001 2002 2002 2002 2002 2002 2003 2005 2005 2008 2008 2008 2009 2010 2011

E-Mail: sulbarekspres@gmail.com


2

Mamuju Ekspres

Senin, 27 Februari 2012

Sulbar Ekspres Panca Karya Pembangunan Sulawesi Barat Phase II Sebagai Kebijakan Strategi Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat 1. Peningkatan Profesionalisme Aparatur (Personalcapatcy Building) Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat. 2. Peningkatan Kualitas dan Perluasan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Ekonomi Vital. 3. Peningkatan Promosi dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga Baik dalam Negeri maupun Luar Negeri. 4. Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam. 5. Pengembangan Pemerintahan yang Peduli Lingkungan.

Antisipasi Gejolak Kenaikan BBM MAKASSAR — Wacana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diungkapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu, mendapat respon dari sejumlah praktisi ekonomi. Menurut, pengamat ekonomi Sulsel, Sarkawi Rauf, jika harga BBM tidak dinaikkan, maka akan ada beban anggaran yang cukup tinggi yang akan ditanggung oleh negara. Hal tersebut terjadi karena harga BBM dalam negeri terlalu rendah dibandingkan harga minyak dunia. “Harga BBM memang harus naik. Tapi agar adil bagi mayarakat kalangan ekonomi rendah, maka pemerintah harus kembali mengucurkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin, sebaga langkah untuk mengantisipasi gejolak di tengah masyarakat,” kata Sarkawi. Sarkawi menambahkan, jika memang harga BBM harus dinaikkan, idealnya, kenaikan harga BBM tersebut sekitar 500 sampai 1.000 rupiah. Khusus untuk aspek stabilitas keamanan, Kepala Sub Bidang (Kasubbid) Penerangan Masyarakat Humas Polda Sulselbar, AKBP Muhammad Siswa, menyatakan bahwa dari sisi keamanan, langkah awal yang diambil oleh pihak kepolisian adalah melakukan pengawasan terhadap kemungkinan adanya tindakan tidak bertanggung jawab dari pihak yang ingin mengambil keuntungan dari wacana ini. Seperti tindakan penimbunan BBM dan sebagainya. Demikian juga dengan kemungkinan terjadinya gejolak massa akibat wacana ini sudah diantisipasi oleh pihak kepolisian. AKBP Muhammad Siswa, menyatakan, harus ada sosialisasi tentang alasan dan pertimbangan pemerintah tentang munculnya isyarat kenaikan harga tersebut, yang pastinya alasan tersebut untuk kebaikan rakyat. “Persiapan awal, kami mengawasi dan berusaha mencegah adanya tindakan penimbunan BBM. Terus untuk antisipasi gejolak massa, seperti aksi unjuk rasa, kami dari Polda akan mengerahkan tenaga sekuat mungkin untuk tetap menjaga Kamtibmas di daerah ini, yang tetap mengedepankan pendekatan persuasif,” kata Siswa, akhir pekan lalu. Sementara itu, praktisi perbankan, Andi Tenri Gappa, menilai, jika pemerintah tak menaikkan harga BBM, dapat dipastikan, inflasi yang tinggi akan terjadi tahun ini. Selain itu, harga BBM Indonesia yang terlalu murah, memberi peluang besar bagi para penyelundup untuk menjual BBM bersubsidi Indonesia ke luar. “Beban negara untuk BBM sudah sangat besar. Tahun lalu saja, pemerintah telah mengeluarkan hampir Rp200 triliun untuk subsidi BBM,”

Harga BBM Dari Tahun ke Tahun TAHUN PREMIUM 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1990 1991 1993 1998 1998 2000 2001 2002 2002 2002 2002 2002 2003 2005 2005 2008 2008 2008 2009 2010 2011

Rp46 / liter Rp57 / liter Rp70 / liter Rp70 / liter Rp70 / liter Rp100 / liter Rp150 / liter Rp150 / liter Rp240 / liter Rp320 / liter Rp350 / liter Rp385 / liter Rp385 / liter Rp450 / liter Rp550 / liter Rp700 / liter Rp1.200 / liter Rp1.000 / liter Rp1.150 / liter Rp1.450 / liter Rp1.550 / liter Rp1.600 / liter Rp1.750/ liter Rp1.735 / liter Rp1.690 / liter Rp1.810 / liter Rp2.400 / liter Rp4.500 / liter Rp6.000 / liter Rp5.500 / liter Rp5.000 / liter Rp4.500 / liter Rp4.500 / liter Rp4.500 / liter

ungkapnya. Angka itu lebih besar dari pengeluaran APBN-Perubahan tahun 2011. Untuk itu, langkah satu-satunya untuk mengurangi beban negara adalah, menaikkan harga BBM. “Dampak riil bila harga BBM tidak dinaikkan, pasti akan mengganggu neraca ekonomi, dan harga barang jasa pasti naik,” ungkapnya. Selain itu, harga BBM bersubsidi di Indonesia Rp4.500 terlalu jauh dibandingkan BBM dunia yang berkisar Rp10 ribu sampai Rp30ribu perliter. “Kalau terlalu sedikit, potensi penyelundupan BBM ke luar pasti besar. Selain itu, kita tidak yakin semua industri tidak menggunakan BBM bersubsidi,” tukasnya. Jika subsidi BBM dikurangi, Zarkawi mengusulkan, anggaran yang tadinya untuk subsidi tersebut dialihkan untuk infrastruktur yang mendukung pengalihan BBM ke gas. Dampak Bagi Masyarakat Jika benar BBM akan mengalami kenaikan, maka yang paling pertama kena dampaknya adalah masyarakat. Wakil Ketua DPRD Sulbar H Arifin Nurdin mengatakan, kenaikan BBM pasti diikuti dengan kenaikan harga bahan pokok di pasaran. Kemudian pada sektor jasa juga akan terkena imbasnya, seperti jasa angkutan antar provinsi. “Saya yakin harga tiker bus akan naik. Nah kalau sudah begitu, masyarakat yang akan kesulitan. Karena semua kebutuhan pasti naik harganya,” sebut Arifin. Menurutnya, pemerintah sudah harus memikirkan memberi kompensasi bagi masyarakat miskin apabila kenaikan harga bahan bakar minyak jadi diberlakukan. Kemudian, kompensasi bagi sarana transportasi umum yang akan terkena dampak tidak langsung dari kenaikan BBM tersebut, juga perlu dipertimbangkan. “Karena kenaikan BBM itu selalu menimbulkan banyak akibat. Jadi solusi akan munculnya gejolak juga harus dipikir,” kata Arifin. Sementara itu, wacana kenaikan BBM ini sudah mulai meresahkan banyak pihak. Pada sektor jasa angkutan kota antar provinsi (AKAP) dan angkutan kota dalam provinsi (AKDP), keluhan sudah bermunculan. Sejumlah pengelola jasa angkutan, mengaku akan menaikan harga tiketnya. Sebab kenaikan BBM akan mengakibatkan harga onderdil, biaya pemeliharaan, semakin tinggi. “Itu baru satu dampak. Dan masih akan banyak dampak lain jika rencana kenaikan BBM itu tidak tersosialisasikan secara baik. Kemudian, pengawasan penyaluran BBM juga harus ditingkatkan, jangan sampai terjadi penimbunan. Karena saya melihat gejalanya sudah mulai ada,” tutur Arifin. (**)


Mamuju Ekspres

Senin, 27 Februari 2012

3

Sulbar Ekspres VISI PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU “Gerakan Membangun Mamuju, Menuju Masyarakat Maju dan Mandiri (Gerbang Maju)”

MISI PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU - Meneruskan layanan pendidikan dan kesehatan gratis yang semakin dimantapkan. - Ekonomi yang berbasis UKM dan lembaga ekonomi desa serta menghidupkan pasar rakyat. - Percepatan pertumbuhan dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi. - Mewujudkan pemerintahan bersih dan baik, berlandaskan pada keimanan yang bermuara pada peningkatan layanan sistem satu atap. - Mendorong terciptanya Mamuju sebagai ibukota provinsi yang berwawasan lingkungan.

Drs. H. Suhardi Duka, MM Bupati

Ir. Bustamin Bausat Drs. H. Habsi Wahid, MM Wakil Bupati Sekda

Pengembangan Pelabuhan Belang-belang

BUMD Libatkan ICTSI Group

--Radar Sulbar/Chaerul Marfan--

Direktur Utama BUMD Sulbar Harry Warganegara Harun melakukan penandatanganan MoU kerja sama pengembangan Pelabuhan Belang-belang Sulbar, Jumat 24 Februari 2012.

JAKARTA — Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sulbar bekerjasama dengan International Container Terminal Services, inc (ICTSI) Group akan mengembangkan Pelabuhan Belang-belang Mamuju Sulbar. Kedua pihak secara resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) di Restoran Pulau Dua Jakarta, Jumat 24 Februari, lalu. Kerja sama ini melahirkan PT. Timbarid Port Services, perusahaan operasional dan investasi untuk Pelabuhan Belangbelang Sulbar. PT Timbarid Port Services merupakan perusahaan hasil kerja sama antara BUMD Sulbar dengan ICTSI Grup. Agenda tersebut sekaligus menandai beroperasinya PT Timbarid Port Services. Direktur Utama BUMD Sulbar Harry Warganegara, menjelaskan, perusahaan ini akan mengelola pelabuhan Belangbelang secara secara profesional bertaraf internasional. “Tentunya juga men-

ingkatkan semua jenis mutu pelayanan pelabuhan untuk siap memenuhi segala aspek kebutuhan industri usaha di provinsi Sulbar agar lebih baik dan maju. Disamping itu juga menyesuaikan dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi Sulbar,” jelas Harry. ICTSI Grup merupakan perusahaan investasi dan operator terminal pelabuhan, khususnya kontainer. ICTSI Grup yang berpusat di Manila Filipina ini, telah mengoperasikan sebanyak 22 fasilitas terminal container dan pelabuhan. Diantaranya, Filipina, China, Ekuador, Polandia, Brasil, Madagaskar, Suriah, Georgia, Brunei, Jepang, India, Kolombia, Argentina, Kroasia, Meksiko Amerika Serikat. Termasuk pelabuhan di Makassar Indonesia. Presiden Komisaris ICTSI Jenderal Rudolfo Afredo, menuturkan, dibawah bendera PT Makassar Terminal Services, ICTSI menangani pelayanan kargo container di pelabuhan Makassar Sulsel.

“Fasilitas lain yang kami lakukan adalah bongkar muat, penyimpanan, pengepakan, inspeksi, dan kontainer berpendingin,” paparnya. Ia juga sempat menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih atas niat BUMD Sulbar untuk menjalin kerja sama dengan pihaknya. “Dengan semangat, semoga kita sukses mengelola Belang-belang,” ujar Rudolfo. Penandatanganan kerja sama ini juga dihadiri Direktur ICTSI Lasmar L Edulantes, Ketua BPP HIPMI Raja Sapta Oktohari, Ketua Komisi III DPRD Sulbar Mervie Parasan. Dukung MP3EI Program kerja sama dalam rangka pengembangan Pelabuhan Belangbelang antara pihak BUMD Sulbar dengan salah satu perusahaan internasional ini, dinilai akan berdampak positif terhadap program pemerintah MP3EI.

“Kerja sama ini diharapkan turut mensukseskan MP3EI, khususnya kesiapan konektifitas maritim di Sulbar yang berfokus lima tahun kedepan untuk membangun industri agro dan perdagangan,” urai Harry Warganegara. Harry yang juga Chairman PT Timbarid Port Services, menerangkan bahwa pihaknya telah melakukan survey dan mengidentifikasi maslah dan kebutuhan guna pengembangan Pelabuhan Belang-belang. “Kami manajemen dalam tahap awal menganggarkan sebesar US$50 juta untuk investasi kelengkapan pelabuhan serta rencana pengembangan pelabuhan, khususnya untuk kontainer port area,” ujar Ketua Umum Kadinda Sulbar ini. Sementara itu, pihak DPRD Sulbar melalui Ketua Komisi III Mervie, mengaku sangat mendukung terjalinnya kerja sama BUMD Sulbar-ICTSI Grup demi menggenjot pengembangan perekonomian Sulbar. (fmc)


Politik

4

Senin, 27 Februari 2012

Sulbar Ekspres

Nadja Centre Gelar Pendidikan Politik DPR Tolak Calon yang Anti Parpol

POLEWALI — Pergerakan politik Nadjamuddin Ibrahim jelang Pemilukada Polman 2013, makin tertata. Selain membangun pencitraan melalui sosialiasi, Nadjamuddin juga menjalankan pendidikan politik kepada maysarakat. Melalui Nadja Centre, terungkap bila nadjamuddin intens melakukan diskusi dengan rakyat di berbagai tempat. Ini sebagai bagian dari pendidikan politik praktis kepada rakyat, sebab dialektika politik bukan hanya untuk perebutkan kekuasaan. Bertempat di Pantai Tete, Desa Paku, Naib melakukan diskusi panjang dengan sejumlah tokoh masyarakat dan mebicarakan masa depan daerah ini. “Siskusi seperti ini sangat berharga dalam pendidikan politik rakyat guna menentukan siapa pemimpinnya di masa mendatang. Olehnya Nadjamuddin lebih intens melakukan diskusi dari pada sekedar melakukan pencitraan lewat baliho atau leaflet dan stiker,” ujar Koordinator Nadja Centre, Muhammad

Abid A Lidda, Minggu 26 Februari. Kata Abid, gerakan seperti ini lebih dipilih oleh Nadjamuddin untuk lebih mempertegas keinginan masyarakat tentang arah pembangunan Polman. Selain berdiskusi masyarakat, Nadjamuddin juga diajak melihat kondisi abrasi pantai di Desa Paku, Kecamatan Binuang. Netralitas PNS Suhu politik di Polman mulai panas. Hal ini terlihat banyaknya figur yang menyatakan kesipanannya untuk maju di pemilukada. Ini dibuktikan banyaknya figur yang memasang baliho pada sejumlah ruas jalan. Situasi tersebut sangat berpengaruh pada seluruh lapisan masyarakat termasuk, termasuk pegawai negeri sipil (PNS). Tetapi, Wakil Bupati Polman Nadjamuddin Ibrahim menekankan, semua PNS menjaga netralitasnya netral jelang pemilukada. Selain itu

PNS juga diminta menyikapi kondisi politik secara dewasa dan tidak menggiring kelompok tertentu untuk mendukung pihak tertentu. Hal ini diungkapkan, Nadjamuddin Ibrahim saat menyampaikan sambutan pada Konferensi Ikatan Guru TK Indonesia (IGTK), Sabtu 25 Februari di Aula SLB Pekkabata. Ia juga menyampaikan, pemilukada Polman masih jauh, jangan terbawa situasi sesaat yang sehingga dengan sengaja melanggar aturan. Sebagai seorang PNS, tentunya memiliki hak pilih. Tetapi jangan terlalu dinampakkan ke permukaan keberpihakan terhadap kelompok tertentu. “Saya harapkan pelaksanaan pemilukada ke depan bisa berjalan secara kondusif. Jangan menodai kondisi yang ada dengan kepentingan tertentu. Mari berikan pendidikan politik kepada masyarakat dengan baik sesuai aturan yang ditetapkan,” tandas Nadjamuddin. (ftr/ham)

JAKARTA — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu yang anti partai politik. Hal itu diungkapkan anggota Komisi II DPR RI, Akbar Faizal. Menurut legislator asal Sulsel ini, pada pemilu, suka atau tidak suka merupakan hajatan partai politik. “Kami mengingatkan anggota timsel agar tidak merekomendasikan calon yang anti parpol. Masak orang yang anti parpol malah disuruh mengurus hajatan parpol,” ujarnya. Rencananya, timsel akan menyerahkan 14 nama calon anggota KPU, dan 10 nama calon anggota Bawaslu ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sore ini. Dalam jadwal di sekretariat negara, Presiden SBY akan menerima timsel sekitar pukul 16.00 WIB di Istana Bogor. Setelah menyerahkan ke Presiden, timsel baru akan mengumumkan namanama tersebut kepada publik. Anggota Timsel, Siti Zuhro memastikan para calon anggota KPU dan Bawaslu yang diseleksi, mampu memajukan kualitas pemilu pada 2014. Setiap calon yang telah dipilih sebut dia, sudah memenuhi syarat integritas, kompetensi, kepemimpinan, dan independensi. Dia juga memastikan, namanama tersebut bebas dari intervensi siapapun, termasuk Ketua Timsel, Gamawan Fauzi. “Para calon dipilih bukan sekadar untuk memenuhi kuota, tetapi benar-benar layak,” kata Siti, Minggu 26 Februari. Timsel sudah memfinalisasi nama-nama calon yang lolos pada Kamis lalu. Rencana awal, timsel akan menyerahkan nama-nama itu ke Presiden, Jumat, 24 Februari. Namun, karena Presiden sedang memiliki agenda di luar kota, maka jadwal penyerahan diundur ke Senin, 27 Februari hari ini. Nama-nama yang dilaporkan ke Presiden, akan diusulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan. Namanama tersebut, dijadwalkan diterima DPR pada 29 Februari mendatang. (asw)


Parlementaria

5 Publik Ingin Kewenangan DPD Ditambah

Senin, 27 Februari 2012

Sulbar Ekspres

SBY Tak Perlu Tunggu Proses Hukum JAKARTA — Pengamat politik, Iberamsjah mengatakan pemberian uang terjadi dalam kongres-kongres partai politik sudah melanggar etika. Apalagi menurutnya, pemberian uang itu dengan motif untuk mendapatkan suara dan dukungan kepada orang yang diberikan. “Apalagi pihak yang memberi uang dengan motif untuk mendapatkan suara atau dukungan dengan sumber-sumber dana yang tidak jelas, maka dia harus bertanggungjawab secara etika dan mundur atau diturunkan dari jabatannya,” kata Iberamsjah, di Jakarta, Minggu 26 Februari. Menurut dosen politik Universitas Indonesia itu, dalam politik itu ada etika dan ada ideologi yang harus dibela. Jadi ini bukan soal uang saja. “Apa jadinya kalau sebagai kader saja mereka diajarkan untuk menerima uang, bagaimana partai bisa dikatakan sebagai pembina politik kader-kadernya, lah suap saja diajarkan sama partai,” tegasnya. Terkait dengan dugaan suap dalam pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat (PD), Iberamsjah menyarankan Dewan Pembina PD yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak perlu menunggu selesainya proses hukum, karena dalam politik juga ada etika yang harus dijaga. “Jika Anas melakukan money politics, harusnya SBY copot saja dia, terlepas dari kasus korupsi yang katanya melibatkan Anas. Tapi secara etika dia sudah bisa mengambil tindakan,” tegasnya. (jpnn)

PARLEMENTARIA

JAKARTA — Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan survei bertajuk “Peluang dan Harapan DPD RI : Sebuah Evaluasi Publik”. Hasilnya, mayoritas publik sudah tahu keberadaan DPD dan setuju jika kewenangannya diperluas. “Berkenaan dengan tugas utama lembaga, mayoritas responden atau 87,6 persen mengetahui bahwa DPD bertugas untuk mewakili kepentingan daerah, bukan partai politik atau lainnya,” kata Direktur Riset LSI, Hendro Prasetyo saat memaparkan hasil survei tersebut di Jakarta, Minggu 26 Februari. “Dalam proporsi yang sedikit lebih rendah atau 73,3 persen, mereka tahu mekanisme atau prosedur pemilihan Anggota DPD yang dilakukan secara langsung,” tambahnya. Dari hasil survei LSI juga diketahui, kurang lebih hanya setengah dari responden yang tahu bahwa pertanggungjawaban DPD adalah langsung kepada rakyat pemilih. “Sisanya mengatakan bahwa DPD RI bertanggungjawab kepada DPR, DPRD, presiden, atau tidak tahu,” jelasnya. Dia juga menyatakan, bahwa fungsi yang lebih spesifik DPD mewakili kepentingan daerah tingkat provinsi, hanya 24 persen dari responden yang mengetahui hal tersebut. “Selebihnya tidak tahu,” tegasnya. Di sisi lain, mayoritas responden berharap atau sangat berharap DPD memiliki kewenangan lebih banyak dan lebih luas. “Mereka yang berharap DPD RI ikut serta memutuskan undangundang yang berkaitan dengan kepentingan daerah mencapai 78 persen,” jelas dia.

Sedangkan, 74 persen berharap DPD menindaklanjuti hasil pengawasan terhadap pemerintah. “Sebanyak 70 persen responden berharap atau sangat berharap bahwa DPD RI bisa bersamasaam DPR RI membuat undangundang,” katanya. Sementara itu, lanjut dia lagi, 71 persen berharap atau sangat berharap DPD bisa bersama-sama DPR memberikan persetujuan atas RAPBN. “Mayoritas responden atau 64 persen juga berharap DPD juga memiliki wewenang untuk ikut mengangkat pejabat publik yang penting (Hakim Agung, Gubernur BI, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI),” ujarnya. Sedangkan terkait amandemen UUD 1945, papar Hari, ternyata responden setuju atau sangat setuju jika dilakukan amandemen lagi untuk keperluan meningkatkan kewenangan DPD. “Khususnya berkaitan dengan penangan aspirasi daerah,” kata dia. Menurutnya, sehubungan dengan dukungan dan harapan terhadap DPD, faktor demografis tidak bisa dijadikan pembeda sikap. Secara umum, lanjut dia, besar dukungan rakyat agar DPD memiliki fungsi dan wewenang yang lebih kuat. “Dalam aspek apapun, besaran dukungan tersebut di atas 50 persen dan untuk aspek-aspek terntentu mencapai 90 persen,” katanya. Pada akhirnya, LSI menyimpulkan bahwa mayoritas responden mengetahui keberadaan DPD. Mayoritas responden juga memiliki pengetahuan yang cukup bagus mengenai tugas utama DPD yakni mewakili kepentingan atau aspirasi daerah. “Namun, ketika ditanya tentang tugas dan batas wewenang DPD

RI secara lebih spesifik, hanya sekitar seperempat responden yang tahu. Misalnya, mayoritas tidak tahu bahwa DPD RI tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan undang-undang atau menindaklanjuti hasil pengawasan terhadap pemerintah,” ujarnya. Menurutnya, meski lebih banyak yang tidak mengetahui batasan fungsi, tugas dan wewenang DPD, bukan berarti masyarakat tidak memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga negara ini. Terbukti, kata dia, mayoritas responden berharap atau sangat berharap adanya peningkatan peran dan kewenangan DPD. “Mereka ingin DPD bisa ikut memutuskan undangundang, ikut menindaklanjuti hasil pengawasan, atau juga ikut membahas randangan anggaran belanja negara,” katanya lagi. Lebih jauh LSI menyimpulkan, bahwa harapan terhadap DPD RI untuk berperan cukup kuat. Karenanya, mayoritas responden setuju jika memang diperlukan amandemen kelima UUD 1945 untuk dapat merealisasikan peran DPD yang lebih besar. “Secara umum, harapan akan perluasan kewenangan DPD RI dan dukungan terhadap kemungkinan amandemen kelima mendapatkan dukungan publik yang secara demografis cukup merata,” kata dia. Hari menjelaskan, populasi survei ini adalah seluruh WNI yang punya hak pilih dalam pemilihan umum atau sudah berusia 17 tahun, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Jumlah sampel dalam survei ini sebanyak 1.220, dengan tingkat margin of error sebesar +/-2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (jpnn)

Rubrik Khusus DPRD Provinsi Sulawesi Barat

KETUA DPRD Sulbar H Hamzah Hapati Hasan foto bersama Bupati Matra H Agus Ambo Djiwa dan Bupati Mamasa Ramlan Badawi, dalam sebuah acara.

KETUA DPRD Sulbar H Hamzah Hapati Hasan berbincang dengan Bupati Mamuju H Suhardi Duka di Kantor Gubernur Sulbar.


Opini

6

Senin, 27 Februari 2012

Sulbar Ekspres

Korannya Orang Sulbar

Sulbar Ekspres Terbit 14 Desember 2011

e -mail: sulbarekspres@gmail.com

Krisis Kepemimpinan dan Penjatahan Jabatan

Penerbit: PT. RADAR SULBAR Direktur Eksekutif: Muhammad Ilham Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi/ Penanggungjawab: Muhammad ilham Reporter: Jamhur Anjasmara Firdaus Paturusi Syamsuddin HB Syamsuddin Layoter/Desain Grafis: Chalid Mawardi Staf Pemasaran: Mulyadi Staf Administrasi: Haswindah Penasehat Hukum: Ridwan J. Silamma, SH Percetakan: PT Fajar Utama Intermedia Harga Langganan: Rp 40.000/bulan Harga Iklan: Iklan Umum/Display Berwarna (FC): Rp 15.000/mmk Hitam putih (BW): Rp 10.000/mmk Iklan Reguler: Rp 8.000/mmk Iklan dukacita: Rp 5.000/mmk Advertorial FC: Rp 10.000.000/hlm Advertorial BW: Rp/5.000.000/hlm Rekening Bank: Alamat Kantor Pusat: Jl. Jend. Sudirman No. 50 Mamuju Sulawesi Barat. Perwakilan Jakarta: Jl. Kebayoran Lama No 17. Telp. 021-5322632 (Andi Syamsuri) Perwakilan Makassar: Graha Pena Makassar Jl Urip Sumoharjo No 20. Telp. 0411-5238913 (Sumarlin) Perwakilan Surabaya: Jl. Pasar Kembang Ruko Green Flowers Blok B1 No. 20 Telp. 081342763676 (Syukri)

Dalam Melaksanakan Tugas Jurnalistik, wartawan Sulbar Ekspres Dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima maupun meminta imbalan dari nara sumber.

APA yang telah ia ucapkan pada saat kampanye sebagai janji harus dibayar. Kata dan perbuatan harus seirama, kenyataan itulah yang sulit dijalankan para pemimpin di negeri kita. Fakta ini sebagai suatu pertanda telah terjadi krisis kepemimpinan.

Mengapa terjadi krisis kepemimpinan? salah satu penyebabnya adalah karena para pemimpin lupa untuk mengamalkan ajaran kepemimpinan yang sudah menjadi komitmen bangsa kita selama ini. Para pemimpin seharusnya ada di depan sebagai panutan. Ia harus menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, komitmen dan konsistensi dalam memegang jabatan. Ia harus mampu menyatukan kata dengan perbuatan. Jika kita cermati banyak pemimpin di negeri kita yang tidak menjalankan prinsip kepemimpinan sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Akibatnya banyak pemimpin yang sebenarnya tidak memiliki pengikut dan ditinggalkan oleh pengikutnya. Hal tersebut terbukti dari sikap ambivalensi para pemimpin, dimana pada saat mereka memerintahkan untuk memberantas korupsi, yang terjadi malah sebaliknya, korupsi makin merajalela. Ketika mereka mengatakan perbaikan iklim investasi, yang terjadi iklim investasi menjadi semakin buruk, pada saat mereka mengatakan hindari narkoba, justru semakin banyak perdagangan narkoba. Itu sebagai sebuah pertanda bahwa negeri kita mengalami krisis kepemimpinan. Sebenarnya para pemimpin kita tidak perlu belajar teori-teori kepemimpinan yang muluk-muluk, yang pada umumnya berasal dari negeri barat. Mari kita gali kearifan budaya lokal untuk mengatasi krisis kepemimpinan. Kini Bangsa Indonesia menghadapi krisis yang berat yaitu, krisis jatidiri, krisis idiologi, krisis karakter dan krisis kepercayaan. Untuk mencari solusi maka bangsa kita memerlukan pemimpin yang sejati. Pemimpin sejati tercermin dari sikapnya yang selalu menunjukkan kerendahan hati menghadapi orang lain, ia selalu memberikan pencerahan, membuat hidup orang lain menjadi bersemangat dan selalu memberikan jalan keluar. Ia bersikap santun dan bijaksana dan selalu menunjukkan niat baik, serta mampu membela kepentingan orang banyak. Dia menjadi contoh dan tauladan. Ia tidak pernah menggunakan

Oleh: Machasin (Dosen Program Magister FE Unri) kekuasaan untuk mengamankan kepentingan dirinya. Ia bertindak bagaikan air, mengalir kemanapun, dan berguna bagi siapapun, sehingga orang lain mengikutinya dengan sukarela. Pertanyaannya, mengapa pemimpin sejati sangat sulit kita temukan di negeri kita ini? Kalau sekedar mencari pemimpin yang pintar, cerdas dan berpengalaman relatif mudah, namun mencari pemimpin sejati sungguh sangat langka adanya. Lihat saja berapa banyak pemimpin di negeri ini yang dipilih melalui mekanisme pemilu sebagai pilihan rakyat, namun setelah terpilih menjadi pemimpin ternyata tidak amanah dan cenderung menindas rakyat. Karakteristik pemimpin sejati diantaranya: pertama, mereka memiliki kesadaran bahwa keberhasilan sejati bukanlah kerja satu orang, melainkan kerja banyak orang. Kedua, pemimpin sejati selalu bersikap tidak menyakiti orang lain. Ia akan mengayomi seluruh rakyatnya. Ketiga, ia tidak berfikir menang kalah. Karena jika menang kalah, akan menemui tembok halangan, seolaholah selalu ada musuh yang harus dikalahkan. Fakta yang terjadi setelah pemilu usai akan muncul isu siapa mendukung siapa, dan hasil akhirnya terjadi saling jegal menjegal jabatan. Mari sama-sama kita merenung arti sebuah kehidupan, hidup itu hanyalah sementara. Untuk itu berbuatlah yang terbaik dan bermanfaat bagi kemaslahatan orang banyak. Bagi-bagi jabatan dan penjatahan jabatan bukan merupakan hal aneh yang dilakukan oleh para petinggi di negeri ini. Pergantian pemimpin sering tidak membawa harapan dan bukti perbaikan apapun yang terkait dengan kesejahteraan rakyat. Keputusan penjatahan tersebut diambil hanya berpusar dil-

ingkungan elit sebagai permainan tawar menawar untuk membangun opini pencitraan. Bargaining dan sharing itu sudah tuntas dalam penandatanganan komitmen awal koalisi. Sehingga tindakan penjatahan jabatan merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar lagi. Jika koalisi dilanggar, yang bersangkutan melanggar sumpah koalisi. Kita sangat prihatin, perjalanan panjang dan perjuangan berat tokoh reformasi untuk mengawal demokrasi di negeri ini menuju pemerintahan yang bersih dan transparan, diterjemahkan secara liar. Sehingga melahirkan generasi penguasa yang tamak jabatan yang akhirnya menambah daftar panjang permasalahan pemerintahan. Jika masih ada pemimpin yang berfikir sempit, berjuang mati-matian membawa bendera demi dan atas nama rakyat, namun dibalik perjuangan ternyata kepentingan pribadi yang lebih diutamakan, maka pemimpin yang berkarakter seperti ini sudah waktunya diganti. Keputusan mutasi dan promosi sebenarnya sebagai upaya untuk mencari solusi pemerintahan yang kreatif demi untuk mensejahterakan rakyatnya. Bukan malah sebaliknya sebagai ajang penjatahan untuk memakmurkan mereka. Mari kita sikapi dengan pemikiran yang jernih, bahwa jabatan itu harus diletakkan ditangan, bukan di hati. Jika diletakkkan ditangan, sewaktu-waktu jabatan tersebut harus dilepaskan, maka tidaklah menimbulkan banyak masalah. Namun jika diletakkkan dihati, sangat berat untuk melepaskannya. Seolah jabatan sudah menjadi miliknya, sehingga terus berusaha dengan berbagai cara untuk tetap mempertahankan tahta kekuasaannya. Prinsip siapa yang kuat, maka ia yang menang, harus dibuang jauh. Prinsip siapa yang melawan disikat habis, harus dihilangkan. Prinsip siapa yang tidak loyal akan di non job-kan harus dikubur dalam-dalam dari pola pemerintahan yang Profesional, Amanah dan Santun (PAS). Rakyat ingin bukti bukan sekedar janji. Semoga. (*)


Senin, 27 Februari 2012

Ekonomi-Bisnis Sulbar Ekspres

7

Harga BBM Naik Pengaruhi Rakyat Kecil

BREBES — Rencana kebijakan pemerintah untuk membatasi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan tarif dasar listrik mendapat kecaman dari beberapa pihak. Tidak terkecuali dari anggota parlemen. Mereka menganggap, pembatasan BBM bersubsidi dan kenaikan tarif listrik yang akan dilakukan oleh pemerintah itu akan mengganggu perekonomian warga. Anggota DPR-RI dari Dapil IX (Brebes, Tegal) Dewi Ariyani MSi saat dihubungi menuturkan, kebijakan untuk membatasi bahan bakar minyak bersubsidi dan kenaikan tarif dasar listrik itu akan mengganggu perekonomian masyarakat ekonomi kebawah. Dikatakan, kebijakan itu terkesan tidak menghitung resiko ekonomi, sosial dan politik. Keputusan kebijakan itu sebenarnya tidak perlu dilakukan. Pemerintah terkesan terburu-buru dan itu menunjukan pemerintah tidak siap dengan semua alternatif. Semua isu kenaikan serta pembatansa BBM berdampak terhadap kondisi ekonomi masyarakat, terutama dari golongan tidak mampu. Menurutnya, pemerintah tidak menghitung resiko ekonomi, sosial dan politik atas bergulirnya opsi pembatasan BBM yang direncanakan dimulai awal April 2012 mendatang. “Adalah kesalahan bensar yang dibuat oleh pemerintah dengan pembatasan dan kenaikan harga BBM subsidi. Hal itu makin kelihatan tidak adanya kordinasi antar kementerian,”ujar. Kenaikan harga BBM yang akan diikuti dengan kenaikan tarif listrik makin memperburuk dan membuat masyarakat menderita. Kenaikan secara bersamaan, sama saja pemerintah menindas takyat yang saat ini dalam kondisi kesulitan ekonomi. “TDL tidak bolej naik, karena akan berpengaruh terhadap inflasi dan kegaduhan ekonomi, sosial dan politik. Ini harus menjadi fokus perhitungan pemerintah, termasuk resiko-resiko dalam pembuatan kebijakan,”tambahnya. (har)

FIF Terbitkan Obligasi Rp 10 Triliun JAKARTA — PT Federal International Finance (FIF) bakal menerbitkan obligasi senilai Rp 10 triliun. Surat utang dengan sistem penawaran umum berkelanjutan (PUB) bakal dilakukan secara bertahap. Karena bertahap setidaknya obligasi tersebut dilangsungkan dalam durasi dua tahun ke depan. ”Menurut rencana dalam beberapa tahap. Semoga saja tidak mengalami hambatan berarti,” tutur Djap Tet Fa, Head of Treasury Funding FIF, di Jakarta, akhir pekan lalu. Tahap awal manajemen bakal menerbitkan Rp 2 triliun. Dalam klausul yang telah ditetapkan perseroan tahap pertama ini kalau tidak ada perubahan skema akan dilakukan pada semester pertama tahun ini. Sementara tahap berikutnya masih dalam tahap pematangan skenario. Baik itu mengenai potensi pasar dan kondisi lapangan lainnya. “Seluruh kemungkinan kami pertimbangkan. Karena bagaimana pun situasi market sangat menentukan,” tandasnya. Guna memuluskan rencana itu, manajemen menunjuk lima penjamin emisi. Lima penjamin emisi itu antara lain PT Mandiri

Sekuritas, PT Indo Premier Securities, PT HSBC securities Indonesia, PT Standard Chartered Securities Indonesia, dan PT Victoria securities. Rencananya, obligasi akan diterbitkan dengan tenor satu hingga tiga tahun. Di sisi lain hasil penerbitan obligasi itu akan dipakai untuk pendanaan pembiayaan baru. Karena itu, tenor yang ditawarkan menyesuaikan dengan pembiayaan yang disalurkan. Pembiayaan tahun ini klaim manajemen bakal semarak. Sementara sepanjang 2012, perseroan mematok pembiayaan sebesar Rp 22,3 triliun atau tumbuh 11,5 persen dibanding edisi 2011 dikisaran Rp 20 triliun. Terpisah M. Noor Rachman, Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) menyebut, pihaknya baru memproses permohonan PUB FIF. Karena baru masuk ke meja direksi itu, pihaknya belum bisa memberi keterangan lebih lanjut seputar rencana tersebut. “Rencana manajemen sudah disampaikan kepada Bapepam-LK. Kami sedang menelaahnya,” tukas Noor Rachman. (far)


Olahraga

8

Senin, 27 Februari 2012

Sulbar Ekspres

Cannavaro Cs Bantai Tim Samba Starbol Laga Para Bintang Diwarnai Sejumlah Aksi-Aksi Menghibur Sekaligus Kocak.

Cannavaro Bertemu "Ronaldinho" di Jakarta

L

AGA eksebisi Starbol berakhir dengan kemenangan 10-4 buat Tim European yang dibela oleh empat mantan bintang sepakbola Eropa, Fabio Cannavaro, Marco Materazzi, Edgar Davids dan Robert Pires. Pertandingan hiburan itu di langsungkan di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu, 26 Februari 2012. Tim Samba, yang menjadi lawan Cannavaro Cs juga dihuni beberapa dua mantan bintang sepakbola asal Brasil, Denilson dan Djalminha. Sejumlah pemain papan atas Indonesia seperti Firman Utina, Isnan Ali, Ponaryo Astaman, Hamka Hamzah dan Okto Maniani. Pertandingan 6 lawan 6 itu berjalan cukup menarik dari awal sampai akhir. Tim Samba di babak pertama berhasil unggul 3-4.

Djalminha membukukan tiga gol buat Tim Samba ditambah satu gol dari Amaral. Di babak kedua Tim European mengamuk dengan menyarangkan tujuh gol. Mereka juga tidak memberikan kesempatan kepada lawan untuk menambah angka. Materazzi mencetak empat gol di laga tersebut. Sedangkan Djalminha dan Pires sama-sama membukukan hattrick. Edgar Davids yang tampil atrakif dan kerap mendapat aplus dari penonton hanya menyumbang satu. Sementara Okto menjadi satu-satunya pemain Indonesia yang berhasil mencetak gol di pertandingan itu. Pertandingan itu juga diwarnai sejumlah aksi-aksi menghibur sekaligus kocak dari para pemain. Pada saat jeda Cannavaro, Davids dan Denilson sempat ikut menari di lapangan. (int)

Anak Indonesia Dipoles Para Bintang Sepakbola KEGEMBIRAAN terpancar jelas di wajah anak-anak yang bisa mendapat kesempatan langka untuk mengikuti coaching clinic bersama para bintang Starbol dunia. Salah satunya, Nathan Siahaan. Bocah sepuluh tahun, siswa Sekolah Dasar Tunas Indonesia dan Rivaldo, 12 tahun yang bersekolah di Yadika Pondok Aren, Bintaro. Keduanya kompak menyatakan senang bisa dilatih bersama pemain papan atas dunia seperi Marco Materazzi, Fabio Cannavaro, Denilson, Djalminha, Edgar Davids, dan Robert Pires. Nathan dan teman-temanya yang mengenakan kostum hijau sangat antusias bisa bermain bersama para bintang Starbol. "Senang bisa bermain dengan pemain

dari luar. Cuma sebentar, tapi saya puas," ujar anak yang mengaku mengidolakan Robert Pires tersebut. Lain halnya dengan Muhammad Fadel, 9 tahun, murid sekolah dasar Maroko School yang terletak di kawasan Radio Dalam tidak kalah antusias bisa bertatap muka dengan pemain idolanya, Fabio Cannavaro, mantan pemain Juventus tersebut. Fadel mengisahkan, awalnya tidak mengetahui jika dirinya terpilih bisa berlatih bersama pemain atas dunia setelah sang ibu memintanya untuk datang ke SUGBK untuk bermain sepakbola bersama kawannya. "Saya kaget saat Ibu menyuruh saya membawa satu teman untuk bermain bola di SUGBK," kata Fadel polos saat ditemui selepas mengikuti coaching clinic. (int)

MANTAN bek tim nasional Italia dan Juventus, Fabio Cannavaro, terkejut ketika bertemu Ronaldinho versi Indonesia, alias Ronaldikin, di Jakarta. Bahkan Cannavaro menyebut Ronaldikin sebagai Ronaldinho sesungguhnya. Cannavaro terkejut ketika bertemu Ronaldikin yang merupakan bintang iklan asal Indonesia, Jumat 24 Februari 2012 malam. Pemain Terbaik Dunia 2006 itu mengira telah bertemu Ronaldinho sesungguhnya di Jakarta. Jika biasanya banyak orang yang ingin foto bersama dengannya, kali ini justru Cannavaro yang mengajak Ronaldikin foto bersama. Cannavaro bahkan kemudian mengunggah foto tersebut akun Twitter miliknya, @FabioCanna17. "Ronnie yang asli," tulis Cannavaro melalui Twitter miliknya. Sontak, foto yang diunggah Cannavaro menjadi perhatian pengikut Cannavaro di Twitter. Salah satu pemain yang mengomentari foto tersebut adalah Wesley Sneijder. Gelandang Inter Milan merespon foto tersebut dengan mengatakan, "Apa kamu gila?" Cannavaro datang bersama sejumlah mantan bintang sepakbola lainnya, seperti Robert Pires, Denilson, Edgar Davids, Marco Materazzi, dan Djalminha, dalam rangka ajang Starbol 201.


Sele b riti

Senin, 27 Februari 2012

Sulbar Ekspres

Anang - Ashanty Belum Bicara Hari Pernikahan

A

CARA lamaran pasangan Anang dan Ashanty berjalan secara lancar sesuai dengan yang direncanakan. Kedua belah keluarga mengiringi prosesi di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Sabtu (25/2) malam. Tidak lama lagi mereka akan membicarakan penentuan tanggal pernikahan. "Tadi adalah acara lamaran aku diterima oleh keluarga Ashanty. Senang dan lega rasanya. Keluarga diterima dan sudah selesai, ramah tamah juga selesai, bicara tanggal pernikahan mudah-mudahan dalam waktu dekat," ungkap Anang Hermansyah. Anang yang didampingi Ashanty dan keduanya anaknya, Aurel dan Azriel, usai acara lamaran mengungkapkan, soal rencana pernikahan masih akan dibicarakan dengan keluarga. Pihaknya merasa belum saatnya untuk bercerita lebih jauh. "Belum bisa ceritakan, karena hari ini masih lamaran," tegas Anang. Namun Ashanty menegaskan kalau resepsi akan digelar setelah acara akad nikah, namun sekali lagi Ashanty merasa belum saatnya untuk bicara. "Pasti akan jarak sehari saja, kapannya kita belum bisa ngomong, enggak lama katanya pamali ya kalau diomongin. Kita penginnya sesuatu yang berbeda dari yang lain bukan dari nominal, harus dikenang sama orang," ungkap Ashanty. Sementara soal munculnya tanggal 11 Mei 2012, menjadi tanggal pernikahan mereka, baik Anang maupun Ashanty meminta untuk menunggu apa yang akan disampaikannya. Kalau pun ada tanggal yang dikeluarkan orang lain, belum tentu benar, karena prosesnya sendiri masih dibicarakan antar keluarga. "Kalau aku bilang, itu tanggal sensitif, lebih baik mendengar dari kita berdua, akan lebih bijaksana kalau kita yang rilis. Kita enggak bisa bilang kapan pastinya ya. Ada tanggal yang ditentukan nantinya setelah ini. Besok (hari ini, red) setelah makan siang, ada pertemuan keluarga ada makan siang bareng bahas lebih detail," pungkas Anang.

Baru Dilamar, Ashanty Mual-Mual Meski menjalani pernikahan kedua kali, Anang Hermansyah mengaku sangat gugup saat melamar kekasihnya, Ashanty. "Ini dimana hari aku akan menjawab. Sehari ini aku benar-benar deg-degan, nervous. Berdoa agar berjalan lancar," ucap Anang setelah melamar Ashanty, saat dijumpai di Hotel Shangri-la, Jakarta Pusat, Sabtu (25/2/2012). Bahkan kata Ashanty, hampir seharian pacarnya itu selalu marah dan agak 'brutal'. Hal itu membuat Ashanty merasa kesal dengan Anang. "Seharian ini dia ngomel, main piano yang brutal, satu hari ini dia enggak asik banget." Tapi bukan hanya Anang yang merasa nervous jelang lamaran. Ashanty pun sempat merasa mual ketika memasuki ruang Ceria, ruangan tempat prosesi lamaran. "Masuk sini aku mual banget dan deg-degan. Ini baru lamaran gimana akad ya," akunya. Meski keduanya sempat nervous, tapi Anang dan Ashanty merasa puas, karena prosesi lamaran berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkannya. "Sesuai yang aku harapkan dan keluarga yang melihat. Ini juga diharapkan keluarga Ashanty juga," kata Anang. (int)

Krisdayanti Tak Hadir SAAT Anang Hermansyah melamar Ashanty, mantan istri Anang, Krisdayanti (KD) tidak hadir saat itu. Namun, melalui anak sulung mereka, Titania Aurelia Nurhermansyah (Aurel), KD mengirim doa agar prosesi lamaran berlangsung lancar. "Iya tadi telepon, katanya salam buat tante Ashanty semoga semuanya lancar," kata Aurel saat ditemui di Hotel Shangri-la, Jakarta Pusat, Sabtu (25/2/2012). Tapi Aurel tidak tahu apakah ibunya itu juga menghubungi ayahnya,"Dia sih telepon aku, tapi enggak tahu ke Pipi (Anang)," terangnya. Kepada anak sulungnya itu, KD mengaku senang mantan suaminya akhirnya melamar Ashanty. "Iya Mimi juga ucapin selamat lewat aku, dia juga senang kok," ujarnya. Anang melamar Ashanty pada Sabtu (25/2) malam di Hotel Shangri-la, Jakarta. Mereka kini telah mengenakan cincin warisan orangtua Ashanty. Kata Ashanty, cincin tersebut berasal dari Srilanka. (int)

9


Pendidikan 10 Sulbar Ekspres Guru Kemenag Kalah Cepat Urus Sertifikasi

Senin, 27 Februari 2012

JAKARTA — Uji Kompetensi Awal (UKA) berjalan serentak di 33 provinsi, Sabtu 25 Februari. Dalam pelaksanaannya, ujian ini tidak sehoror yang ramai diberitakan menjelang pelaksanaannya. Di sejumlah lokasi yang dikunjungi Menteri Pendidikan Nasional (Mendikbud) Mohammad Nuh, peserta UKA terlihat santai meski ada sebagian yang merasa cemas. Di tengah riuhnya pelaksanaan UKA, terdapat persoalan baru. Sejumlah guruguru di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) merasa iri. Para guru ini beranggapan, pelaksanaan UKA ini merupakan salah satu wujud dari kepastian proses sertifikasi guru. Mereka mengaku iri karena hingga sekarang di lingkungan Kemenag sama sekali belum berhembus kabar program sertifikasi guru musim 2012. “Tadi saya mendapatkan informasi keluhan guru Kemenag dari radio,” ujar staf khusus Mendikbud Bidang Komunikasi Media, Sukemi, yang ikut dalam rombongan. Dengan kondisi ini, Sukemi mengatakan meski awalnya banyak guru yang cemas terhadap pelaksanaan UKA, tapi akhirnya dipandang berbeda. Para guru menilai jika pelaksanaan UKA ini merupakan kepastian program sertifikasi guru. Terkait persoalan ini, Nuh mengatakan pihaknya akan mendorong Kemenag untuk sama-sama menerapkan UKA.

Sehingga, dua kementerian ini memiliki standar kompetensi guru yang sama. Terkait pelaksanaan yang berbeda, Nuh tidak mempersoalankannya. Yang penting, harus ada kepastian upaya untuk mengetahui kompetesi awal para guru calon peserta sertifikasi. “Sehingga tidak ada lagi guru yang beranggapan, lho kok saya belum diurus. Kok tidak ada UKA. Kok tidak ada sertifikasi,” urai Menteri asal Surabaya itu. Dia menjanjikan akan segera berkoordinasi dengan Kemenag untuk pelaksanaan UKA. Guru-guru yang di bawah nauangan Kemenag diantaranya, guru mata pelajaran umum di MI, MTs, dan MA. Atau juga guru-guru agama PNS di SD, SMP, SMA, dan SMK. Nuh menargetakan, jika Kemenag juga bisa segera memulai program sertifikasi, pada September nanti urusan ini tuntas. Jika bisa tuntas pada bulan tersebut, maka pemerintah gampang mengalokasikan anggaran tunjangan profesi guru tahun depan. Untuk diketahui, guru yang lulus sertifikasi tahun ini, baru mendapatkan tunjangan profesi tahun depan. Sesuai aturan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pencairannya dirapel tiga bulan sekali. Di bagian lain, Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag Nur Syam mengatakan, memang betul kementeriannya belum memulai proses sertifikasi guru. Namun, mantan rektor IAIN

Sunan Ampel, Surabaya itu mengaku belum mendapatkan informasi ada guru Kemenag yang iri melihat kejelasan program sertifikasi guru-guru Kemendiknas. Meskipun begitu, Nur Syam mengakui program sertifikasi guru Kemenag harus segera dijalankan. Untuk itu, hari ini, 27 Februari, pihaknya akan menggelar rapat internal untuk mematangkan agenda sertifikasi guru. Selanjutnya, hasil rapat internal ini akan dirembuk lagi bersama jajaran Kemendikbud. Nur Syam menjelaskan, tidak menutup kemungkinan praktek UKA ini digunakan sebagai pembuka diterapkan dalam rentetan program sertifikasi guru di lingkungan Kemenag. Sebab, dia

mengatakan Kemenag juga mendukung adanya pemetaan kompetensi guru-guru calon peserta sertifikasi guru. “Jangan sampai setelah mendapatkan tunjangan sertifikat, tidak diimbangi dengan peningakatan kemampuan mengajar,” kata dia. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistyo membenarkan jika selama ini guru-guru Kemenag iri melihat program sertifikasi di Kemendikbud. Sulistyo menjelaskan, implementasi program sertifikasi guru di Kemenag perlu diperbaiki terus. “Persoalan yang utama adalah kuota yang setiap tahun tidak bisa penuh. Baik di Kemendikbud atau Kemenag,” katanya. (jpnn)

HP Siapkan Tablet Windows 8 HEWLETT-PACKARD (HP) pernah berusaha menyaingi iPad, saat menghadirkan tablet TouchPad. Tapi kemudian, TouchPad gagal di pasaran. Di bawah kepemimpinan CEO saat itu, Leo Apotheker, HP mengibarkan bendera putih. Walau begitu, HP di bawah kepemimpinan CEO Meg Whitman menyatakan tidak menyerah. HP pun dilaporkan siap merilis tablet di akhir tahun ini, yang akan berbasis Windows 8. Whitman pun mengatakan HP akan mengerahkan segala upayanya dalam memberikan perlengkapan dan layanan terbaik untuk segmen bisnis. “iPad itu dahsyat, saya punya satu,” kata Whitman dalam percakapan di panggung sebelum bertemu dengan wirausahawan dan eksekutif dalam sebuah acara yang diadakan Wall Street Journal di Silicon Valley. “Saya menggunakan perangkat ini untuk membaca buku atau menonton. Tapi, saya tidak menggunakannya untuk pekerjaan sebenarnya,”

ucap Whitman. Whitman mengatakan HP siap merilis tablet baru yang dikhususkan untuk keamanan, produktivitas, dan

kompatible dengan jaringan bisnis. “Ada tren besar untuk BYOD (Bring Your Own Device) dalam bekerja, yang tentunya bagus jika tidak ada

gangguan keamanan,” tutur Whitman. Ucapan Whitman tersebut merujuk tingginya penggunaan perangkat mobile dalam bekerja, terutama iPad dan iPhone. “Kami memberikan alternatif,” ucap Whitman. HP memutuskan terjun di pasar tablet tahun lalu dengan memperkenalkan TouchPad. Tablet ini menjalankan sistem operasi WebOS yang merupakan bagian dari pembelian Palm oleh HP sebesar US$ 1,2 miliar pada 2010. Tapi, produk ini dianggap gagal, dan tak laku di pasaran. Manajemen akhirnya berjanji membuat WebOS yang tersedia untuk komunitas open source, pada September lalu. Ini berarti para pengembang di mana pun dapat menggunakannya, dan sistem operasi itu tersedia secara gratis. Kantor Pusat HP di Palo Alto, California, meninggalkan rencananya untuk membuat smartphone dan komputer tablet dengan menggunakan platform itu. (net)


Kesehatan

11 Tak Punya Pengolahan Limbah, RS Bisa Ditutup Senin, 27 Februari 2012

Sulbar Ekspres

RUMAH Sakit (RS) yang tidak memiliki tempat pengolahan limbah dipastikan melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Sebab hal tersebut telah sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang juga diikuti dengan Peraturan Menteri Kesehatan. Demikian diungkapkan Deputy III Bidang Koordinasi Kesehatan, Kependudukan dan KB, Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen KLH), Dr.Emil Agustiono, pekan lalu. “Itu kan regulasinya jelas diatur. Bahwa setiap rumah sakit wajib memiliki tempat pengolahan limbah. Kalau tidak, maka tidak akan diberi izin,” ungkapnya. Apalagi jika sampai telah lama berdiri

namun belum juga memiliki, berarti RS tersebut menurutnya telah dengan sengaja melanggar hukum. “Jadi kalau kepolisian mengetahuinya, itu dapat dikenakan sanksi pidana. Karena ini pencemaran lingkungan,” ujarnya. Pemerintah dipastikan mengatur kebijakan hal ini, tidak lain guna mengantisipasi terjadinya pencemaran lingkungan. Apalagi diketahui limbah dari RS banyak yang meliputi limbah cair yang cukup berbahaya bagi masyarakat sekitar maupun pasien rumah sakit tersebut. “Jadi kalau benar RS-nya berdiri sekian lama tapi tidak juga ada, berarti Dinas Kesehatan dalam hal ini juga tidak bekerja dengan benar,” paparnya.

Makanan yang Mempercantik Penampilan Penampilan yang menarik tidak harus dilakukan dengan perwatan kecantikan yang mahal seperti menyuntikkan botox atau pergi ke salon kecantikan. Kecantikan bisa diperoleh dari dalam. Caranya sederhana, hanya tambahkan makanan-makanan berikut yang dapat mempercantik diri dalam menu sehari-hari.

1

Biji Rami, Ikan dan Kopi untuk Kulit Indah

Dr Macrene Alexiades-Armenakas, dokter kulit yang berpraktik di New York City, mengatakan memakan biji rami adalah salah satu menu pokok untuk kecantikan. Biji rami sangat tinggi kandungan omega-6 dan omega-3. “Asam omega diserap untuk pembentukan kulit. Saya mengamati terjadinya perbaikan kulit, rambut dan kuku pada pasien yang mengkonsumsi makanan kaya akan biji rami,” kata Dr Alexiades-Armenakas seperti dilansir FoxNews, Minggu 26 Februari. Selain itu, ia juga merekomendasikan untuk banyak memakan ikan yang juga tinggi kandungan omega-3 nya. Dr Alexiades-Armenakas mengatakan bahwa minum kopi dapat membantu mengurangi risiko kanker kulit dan meningkatkan kualitas kulit akibat tingginya kadar polythenals.

2

Vitamin C untuk Gigi Putih

“Jika ingin senyum yang berseri-seri putih, bisa dimulai dengan mengkonsumsi vitamin C. Vitamin C bisa

didapatkan dari makanan sehat seperti sayuran berdaun hijau, blueberry dan buah merah yang sangat tinggi kadar vitamin C-nya,” kata Dr Gerald Curatola dokter gigi di New York City. Dr Curatola menambahkan bahwa makanan kaya serat juga penting untuk tubuh. Apel, almond, seledri dan wortel bertindak seperti sikat gigi kecil yang menjaga gigi tetap bersih karena kandungan asamnya juga berfungsi sebagai zat penetral gigi. Selain itu, jamur shitake juga mengandung gula yang membantu menghentikan pembentukan plak gigi.

3

Alpukat dan Minyak Zaitun untuk Rambut Tebal dan Berkilau

Untuk rambut yang mengkilap, tambahkan juga minyak dalam makanan. Menurut penata rambut para selebriti, Paulus LaBrecque, alpukat, minyak zaitun dan minyak omega-3 dapat membuat rambut terlihat lebih indah. “Bahan-bahan ini akan memastikan rambut tumbuh lebih tebal dengan baik dan rapi. Artinya, jumlah sevum yang tepat akan dihasilkan dari kulit kepala. Sevum adalah minyak yang diproduksi oleh tubuh untuk menjaga rambut tampak lebih sehat dan lebih tebal untuk jangka waktu yang lama,” kata LeBrecque, LeBrecque juga menyarankan agar memakan biji bunga matahari untuk menjaga warna rambut. Menjaga keindahan penampilan tidak harus merogoh kocek banyak. Kita hanya perlu mampir toko bahan makanan lokal dan mencari persediaan makanan yang tepat. (*)

Emil mendesak Dinas Kesehatan di daerah untuk memastikan hal tersebut dan bekerja lebih maksimal lagi. “Jadi harus rajin keliling, karena tugasnya memang untuk memantau itu. Jangan sampai terjadi dulu baru bertindak,” ujarnya. Sementara itu secara terpisah, hal senada juga dikemukakan Direktur Eksekutif Lembaga Pengawas Rumah Sakit Indonesia, R.Aulia Taswin. “Setiap RS sudah wajib hukumnya memiliki tempat pengolahan limbah,” sebutnya. Untuk itu jika masyarakat mengetahui adanya RS yang belum memiliki tempat pengolahan limbah ujarnya kemudian, masyarakat harus bergerak aktif melaporkannya kepada pihak-pihak yang

berkompeten. “Karena yang urgent itu kan limbah cair. Karena banyak bahan-bahan kimia,” ujarnya sembari menegaskan, dasar hukum harus adanya fasilitas limbah cair dan padat pada RS, diatur dengan jelas dalam SK Menkes Nomor 436/93 tentang berlakunya standar pelayanan RS dan standar pelayanan medis. Hal tersebut juga diatur dalam SK Dirjen Yanmed No.YM.02.03.35.2626 tentang komisi akreditasi RS dan sarana kesehatan lainnya. “Jadi kita ingatkan, Dinas Kesehatan harus beri peringatan keras. Karena sankinya bagi yang melanggar, itu RS bisa ditutup karena termasuk pelanggaran berat,” tegasnya. (*)


Polewali Ekspres

12

Senin, 27 Februari 2012

Sulbar Ekspres

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR Terciptanya Pemerintahan Yang Baik dan Terpercaya Berdasarkan Nilai Agama dan Budaya

Ali Baal Masdar Bupati

Nadjamuddin Ibrahm Wakil Bupati

Nashir Rahmat Sekda

Guru Adukan Dugaan Penyimpangan SSM

POLEWALI — Pengelolaan anggaran Subsidi Sekolah Menengah (SSM) SMK Labuang, Kecamatan Campalagian, Polewali Mandar (Polman), diduga tidak pemanfaatannya. Meski telah melalui proses audit oleh auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun secara fisik masih sulit dibuktikan semua pembiayaan yang tertuang dalam laporan BPK. Untuk itu sejumlah guru di SMK Labuang, mendesak inpektorat melakukan audit investigasi terhadap pengelolaan dana SSM di SMK Labuang. Dugaan pengelolaan anggaran secara fiktif di SMK itu sudah berlansung lebih dari tiga tahun, sejak pemerintah mencanankan

dana SSM. “Tapi tahun ini kami sudah tidak bisa lagi membiarkan terjadinya dugaan penyalahgunaan pengelolaan dana di sekolah kami dengan memanipulasi data yang disampaikan ke BPK. Jadi, berdasarkan kesepakatan para guru, kami ingin kiranya kepala sekolah bertanggungjawab terhadap persoalan ini,” ujar BR, inisial salah seorang guru SMK Labuang. Menurut BR, sejak SMK Labuang mendapatkan anggaran SSM, jumlahnya cukup besar bila dibandingkan jumlah siswa saat ini, yakni mencapai Rp120 juta lebih per tahun. Hanya saja dalam tiga tahun terakhir, bila disesuaikan kondisi di lapangan tidak tampak apa yang telah dibiayai melalui anggaran SSM itu.

“Namun sangat disayangkan, baik komite maupun pihak pemeriksa tidak berbuat banyak. Kami dari guru telah bersurat ke Wakil Bupati, DPRD dan Inspektorat tapi tidak ada tanggapan, mungkin melalui media kasusnya bisa terungkap,” terang BR. Ia juga menambahkan, selain pengelolaan SSM, pemanfaatan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) juga diragukan. Hanya saja untuk mengakses langsung laporan pengelolaannya sangat sulit dilakukan, karena merupakan dana langsung ke rekening sekolah yang hanya diketahui oleh kepala sekolah dan bendahara. “Tapi dugaan kuat bila terjadi penyalagunaan pengelolaan anggaran BOMM, juga tidak bisa dinafikan.

Sebab sama dengan SSM, juga bila ditelisik lebih jauh belum ada yang tampak dibiayai,” imbuhnya. Akibat tidak jelasnya pengelolaan dua pos anggaran tersebut, maka yang terbebani adalah siswa dari SMK Labuang sendiri. Karena melalui komite yang juga tidak bisa berbuat banyak menghadapi kepala sekolah. Siswa dipunguti bayaran dengan banyak alasan. “Untuk itu kami sebagian besar guru di SMK Labuang sudah tidak tahan melihat prilaku kepala sekolah. Tanpa bermaksud menjatuhkan kepemimpinan yang bersangkutan, demi citra SMK Labuang kami ungkap persoalan ini ke publik,” tutur BR. (ftr/ham)


Senin, 27 Februari 2012

Majene Ekspres

13

Sulbar Ekspres

H. Kalma Katta (Bupati)

H. Fahmi Massiara (Wakil Bupati)

Alihkan BLT untuk Infrastruktur JAKARTA -- Rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) akan berdampak pada ekonomi masyarakat, dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang selama ini merupakan kompensasi dari kenaikan BBM. Pengamat ekonomi Aviliani mengingatkan kepada pemerintah untuk tidak lagi memenjakan rakyat miskin dengan BLT, tetapi memberikan infrastruktur yang merata. Itu juga karena BLT dinilai lebih banyak menimbulkan penyelewengan ketimbang mendatangkan manfaat, pemerintah belum memiliki data akurat jumlah warga tidak mampu atau miskin, bila itu diteruskan akan banyak warga lagi yang mengaku orang miskin. “Belum ada data meyakinkan tentang jumlah orang miskin, bisa saja banyak yang mengaku orang miskin nantinya,” kata ujar Aviliani, di Kementerian PPN/ Bappenas, akhir pekan lalu. Aviliani menambahkan, jika kompensasi bisa saja diubah yakni diberikan dalam bentuk bantuan langsung bersyarat atau conditional cash transfer. Semisal, Program Keluarga Harapan (PKH), memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), dengan persyaratan ada upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. “Jangan diberikan lagi di luar yang bersyarat, tidak akan ada artinya,” saran Aviliani. Kompensasi lain yang bisa ditempu pemerintah adalah bagaimana menjaga ongkos transportasi tidak naik, jika itu terjadi akan membantu mencegah kenaikan kebutuhan pokok masyarakat. Orang miskin banyak di sektor pertanian, terpenting bagi petani tidak terjadi kenaikan harga. Aviliani lebih berharap pemerintah mengalihkan dana BLT untuk pengembangan infrastruktur dan transportasi umum. menurutnya infrastruktur dan transportasi yang baik merupakan antisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak. "Ini lebih efektif untuk jangka panjang dibandingkan pemberian BLT yang sifatnya hanya sementara. Mereka begitu dapat misalkan BLT Rp200 ribu langsung

habis," contohnya. Diyakininya, kenaikan harga BBM, tidak berdampak besar pada kenaikan harga barang. Jika pemerintah menaikkan harga BBM antara Rp1.500Rp2.000, akan menambah inflasi 1-2 persen. Jika inflasi sekarang 4,5 persen ditambah dua persen kan masih 6,5 persen, kenaikan tersebut dinilainya tidak terlalu berdampak. Sedangkan dari pihak pemernah saat ini tengah mengaji semua program kompensasi rakyat miskin yang pernah diterapkan sebelumnya untuk menekan dampak kenaikan harga BBM bersubsidi. Menurut pemerintah program BLT hanya akan diterapkan jika terpaksa. “Pemberian BLT jika sangat memndesak, supaya jangka pendek masyarakat miskin punya cash on hand untuk beli beras,” ujar Menteri PPN/ Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana. Pemerintah justru ingin memerluas bantuan tunai bersyarat seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Soalnya, dengan berbagai persyaratan yang ada, PKH dinilai bisa memutus rantai kemiskinan. “Kita ingin memperbanyak PKH, untuk memutus generasi rantai kemiskinan,” harapnya. PKH ini adalah program bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), dengan persyaratan memiliki upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), di sektor pendidikan dan kesehatan. Dalam APBN 2012, pemerintah menganggarkan Rp1,9 triliun untuk 1,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) di seluruh Indonesia. (fmc)

Belum ada data meyakinkan tentang jumlah orang miskin, bisa saja banyak yang mengaku orang miskin nantinya.

Aviliani Pengamat ekonomi

H. Syamsiar Muchtar (Sekkab)


Mamasa Ekspres

14

Senin, 27 Februari 2012

Sulbar Ekspres

PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA Empat Strategi Pembangunan Kabupaten Mamasa

1 Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik/good governance. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Gerakan 2 Pembangunan Berbasis Masyarakat (Gerbang Sismark). 3 Mendorong berkembangnya dunia usaha dan para pelaku bisnis. Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan norma budaya dalam 4 kehidupan bermasyarakat.

Ramlan Badawi Bupati

Benhard Buntutiboyong Sekkab

Terkait PK Obed, Mendagri Panggil Anwar

Anwar Adnan Saleh JAKARTA — Gubernur Sulawesi Barat H Anwar Adnan Saleh kembali dipanggil menghadap kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Informasi yang diperoleh, pemanggilan ini masih terkait dengan putusan Mahkamah Agung (MA) atas Peninjauan Kembali (PK) kasus mantan Bupati Mamasa Obed Nego Deparinding. “Pak gubernur meminta maaf karena tidak dapat hadir bersama kita. Padahal tadi beliau sudah ada di depan, tiba-tiba ada panggilan dari pak Mendagri karena sesuatu hal yang sangat mendesak,” sebut Ketua Komisi III DPRD Sulbar Mervie Parasan. Hal tersebut disampaikan saat Mervie mewakili Gubernur Sulbar menyampai-

kan sambutan dalam acata launching kerja sama BUMD Sulbar dengan pihak ICTSI di Restoran Pulau Dua Senayan Jakarta, Jumat 24 Februari. Saat dikonfirmasi lebih jauh, pihak perwakilan menyatakan jika Anwar diminta menghadap terkait perkembangan kondisi di Mamasa pasca turunnya putusan PK bebas terhadap Obed. “Benar masih soal Mamasa, tapi kita juga belum tau kejelasannya,” ucap salah satu staf di perwakilan Sulbar. Namun belum ada keterangan resmi terkait pemanggilan tersebut. Baik dari gubernur maupun dari pihak Kemendagri sendiri. Sebelumnya, juru bicara Kemendagri Reydonnizar moenoek menyatakan bahwa hingga pekan ini, Mendagri Gamawan Fauzi belum dapat mengambil sikap atas putusan PK Obed. Sementara dari Sulbar, massa pendukung Obed terus menuntut agar jabatan

Obed dikembalikan jabatannya dan dapat melanjutkan sisa kepemimpinannya di Mamasa hingga 2013 mendatang. Sebelumnya, Kemendagri juga belum dapat menindaklanjuti keputusan PK bebas mantan Bupati Mamasa Obed Nego Depparinding. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Reydonnizar Moenoek menyatakan pihaknya masih belum bersikap. “Belum ada jawaban dari Mahkamah Agung atas fatwa yang kita ajukan,” ujar Reydonnizar Moenoek yang akrab disapa Donny ini. Akibatnya, Mendagri masih ragu dalam mengambil sikap. Apakah akan mengembalikan jabatan Obed sebagai bupati atau tidak. Donny pun masih enggan berandaiandai. Di ruang kerjanya, Kapuspen ini juga membenarkan adanya surat dari pihak Obed yang meminta agar dikembalikan sebagai bupati karena

Obed Nego Deparinding dinyatakan tidak bersalah oleh MA. “Benar yang bersangkutan pernah mengirim surat. Meminta diangkat kembali,” terang Donny. Terkait keputusan PK Obed, Kemendagri masih terus melakukan kajian bersama tim ahli serta beberapa Dirjen di kementerian tersebut. Di sinilah, kata Donny, Mendagri akan sangat berhati-hati melakukan pendalaman bersama tim pakar dirjen otonomi daerah dan tim hukum. “Bagaimana menyikapi dan apa maknanya dalam rentang waktu berdekatan ada dua keputusan. Ini apa maknanya? Makanya mendagri masih mendalami. Termasuk meminta fatwa,” urai Donny. (fmc)


Senin, 27 Februari 2012

Matra Ekspres Sulbar Ekspres

15

H. Agus Ambo Djiwa H. Muhammad Saal HM. Natsir (Bupati) (Wakil Bupati) Sekkab

Mogok Kerja Berakhir, Tuntutan Pekerja Dipenuhi PASANGKAYU -- Mogok kerja yang dilakukan karyawan PT Mamuang, berakhir sudah. Karyawan perusahaan ini yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) akhirnya bisa melunak setelah pihak perusahaan tempat mereka bekerja, bersedia memenuhi permintaan pekerja. Dalam kesepakatan kedua belah pihak, disetujui pemberlakuan upah karyawan secara proporsional oleh perusahaan. Sementara pihak SPSI berjanji tidak akan lagi melakukan aksi mogok kerja. Pertemuan damai ini dihadiri Kadisnakertrans Matra M.Thamrin Natsir, Kepala BPBD Ardhillah, Wakapolres Matra Kompol Addas, ADM PT Mamuang Yayat Ruhayat, CDO PT Mamuang Budi Sulistiyo, dan Kasat Intelkam Polres Matra AKP Hasan Kamiseng, serta Ketua SPSI Herman di room Hotel Mutiara Pasangkayu, Rabu 22 Februari, lalu. Administratur (Adm) PT Mamuang, Yayat Ruhayat, mengatakan, kesepakatan antara pihak managemen perusahaan ini dengan SPSI sangat penting guna menghindari kerugian yang lebih besar. Aksi mogok kerja yang dilakukan karyawan tidak hanya berdampak pada perusahaan, melainkan berdampak

PARLEMENTARIA

ADMINISTRATUR PT Mamuang Yayat Ruhayat ditemani Ketua SPSI Sulbarkesepakatan. Ekspres/Syamsuddin HB -PT Mamuang Herman, saat membacakan --nota

kepada karyawan. Yayat berharap, dengan lahirnya kesepakatan tersebut, SPSI tidak lagi melakukan aksi protes, apalagi mogok kerja yang dapat saja merusak tatanan kesepakatan yang sudah ditandatangani bersama. Sementara itu, CDO PT Mamuang Budi Sulistiyo menjelaskan, jika isi tuntutan karyawan yang berujung aksi mogok kerja terkait ketetapan upah minimum. Menurutnya standar Upah Minumum Provinsi (UMP) sudah

diterapkan perusahaan Karyawan hanya menuntut persoalan pemberlakuan upah bagi karyawan secara proporsional. Secara detil, isi kesepakatan antara P Mamuang dengan SPSI, masing-masing; Pertama, usulan SPSI tentang pembedaan upah antara karyawan golongan dan non golongan dengan masa kerja diatas satu tahun sudah disampaikan ke pihak managemen HO. Kedua, usulan SPSI agar pihak Managemen HO untuk menata kembali sistem pengupahan dengan berdasarkan asas keadilan.

Ketiga, proses penataan oleh pihak perusahaan selambat-lambatnya selesai dilakukan akhir semester satu 2012 dan segera di komunikasikan ke Managemen HO. Selanjutnya, pihak SPSI PT Mamuang menjaminan tidak akan ada lagi aksi mogok kerja. Kedua belah pihak samasama menjamin tidak melakukan diskriminasi, intimidasi dan mutasi yang merugikan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada karyawan. (sym/ham)

Rubrik Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mamuju Utara

WAKIL Ketua DPRD Matra Uksin Djamaluddin, menyampaikan sambutan pada sosialisasi tentang penyiaran yang diselenggarakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulbar.


Matra Ekspres Membangun Lebih SMART

16

Senin, 27 Februari 2012

Pemerintah Pusat Danai Penataan Kota Pasangkayu PASANGKAYU — Pembangunan Pasangkayu sebagai Ibukota Kabupaten Mamuju Utara (Matra) menjadi kota modern, terus dipacu. Kemajuan pembangunan, mulai dari peningkatan kualitas infrastruktur jalan hingga pembangunan pasar modern mulai tampak. Kemajuan pembangunan tentunya tidak terlepas dari program pemerintah daerah memajukan Mamuju Utara Yang Sejahtera, Mandiri dan Bermartabat (Matra Smart). Untuk mengubah perwajahan Kota Pasangkayu menjadi kota modern, anggaran yang disiapkan mencapai Rp

70 miliar. Meski demikian, ketersediaan anggaran tersebut tidak akan berdampak maksimal, jika program pembangunan yang digalakkan pemerintah tidak mendapat dukungan semua pihak, terutama masyarakat. Sekertaris Pemkab (Sekkab) Matra HM Natsir, menyampaikan, anggaran penataan Kota Pasangkayu Rp 70 miliar bersumber dari APBN dan hibah luar negeri. Tahun ini ada juga dana pembangunan infrastruktur jalan sebesar Rp30 miliar. Kemudian pembangunan pasar pasar Pasangkayu Rp12 miliar dan Rp2 miliar untuk pembangunan pasar Randomayang

Kecamatan Bambalamotu. “Pembangunan pasar tersebut bertujuan menggenjot peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat,” terang Natsir, akhir pekan lalu di Kantor Bupati Matra. Dari lembaga legislatif, Wakil Ketua DPRD Matra, Uksin Djamaluddin, menilai program penataan Kota Pasangkayu merupakan hal yang sangat patut mendapat apresiasi semua pihak. Sebagai mitra pemerintah, DPRD akan memberi dukungan kepada pemerintah demi kemajuan pembangunan. Meski begitu, dewan juga akan tetap menjalankan fungsi kontrolnya terhadap

Pasar Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara saat ini dikebut pembangunannya.

Pembangunan Infrastruktur jalan poros Kota Pasangkayu.

EKSEKUTIF

agenda pembangunan yang digalakkan pemerintah daerah. “Kami tidak hanya memberikan dukungan tetapi juga menyampaikan kritikan dan masukkan,” ungkap Uksin. Selain itu, Uksin juga menyarankan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya sebagai program fisik, namun yang terpenting memberdayakan dan meningkatkan penghasilan masyarakat. Program Gema d’Smart, kata Uksin, merupakan langkah baru yang bertujuan membangun partisipasi masyarakat dalam dalam pembangunan. (sym/ham)

--Sulbar Ekspres/Syamsuddin HB--

Rubrik Khusus Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara

SEKRETARIS Pemkab (Sekkab) Mamuju Utara, Drs HM Natsir saat memasangkan seragam survei jalan kepada pengawai Dishub dan Kominfo Matra.


Sulbar Ekspres