Issuu on Google+

Maret 2012 SENIN 5Langganan: Rp 40.000

KORANNYA ORANG SULBAR

SULBAR EKSPRES

Baca Halaman

2

Amdal Reklamasi Diklaim Tuntas

Pemekaran Mateng-Balanipa, 3 Tantangan untuk Anwar

Sisa Tunjangan Sertifikasi tak Terbayar 13

E-Mail: sulbarekspres@gmail.com


Mamuju Ekspres

2

Senin, 5 Maret 2012

Sulbar Ekspres Panca Karya Pembangunan Sulawesi Barat Phase II Sebagai Kebijakan Strategi Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat 1. Peningkatan Profesionalisme Aparatur (Personalcapatcy Building) Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat. 2. Peningkatan Kualitas dan Perluasan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Ekonomi Vital. 3. Peningkatan Promosi dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga Baik dalam Negeri maupun Luar Negeri. 4. Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam. 5. Pengembangan Pemerintahan yang Peduli Lingkungan.

H. Anwar Adnan Saleh Gubernur

Aladin S. Mengga Wakil Gubernur

Amdal Reklamasi Diklaim Tuntas MAMUJU — Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) terhadap rencana reklamasi tahap II di Pantai Manakarra Mamuju, telah tuntas. Kajian Amdal untuk reklamasi telah diproses sejak 2007 silam. Dengan waktu selama itu, kini tidak ada lagi kendala dalam memuluskan rencana penimbunan pantai tersebut. Jika Amdal reklamasi Pantai Manakarra benar-benar dihasilkan sesuai prosedur, maka akan didapatkan hasil optimal yang akan berpengaruh terhadap kebangkitan ekonomi. Kenapa demikian? Dalam masa otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah menganut paradigma baru, antara lain, sumber daya yang ada di daerah merupakan bagian dari sistem penyangga kehidupan masyarakat. Seterusnya masyarakat merupakan sumber daya pembangunan bagi daerah. Kemudian, kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelestarian sumber daya yang ada di daerah. Dengan demikian, fungsi dan tugas pemerintah daerah sudah semestinya berpegang pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan program ekonomi kerakyatan, menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya di daerah secara konsisten, memberi jaminan kepastian usaha, dan menetapkan sumberdaya di daerah sebagai sumberdaya kehidupan dan bukan sumberdaya pendapatan. Selanjutnya, Amdal diimplementasikan secara profesional, transparan dan terpadu. Dengan demikian penghasilan masyarakat meningkat dan masyarakat akan sejahtera. Selain itu pihak industri ataupun pemerintah daerah akan mendapatkan keuntungan. “Dari kajian yang kami lakukan beberapa tahun lalu, penimbunan pantai sejauh 200 meter ke arah tengah laut tidak mengganggu ekosistem laut. Sebab dasar pantai yang ditimbun memiliki model landai (datar) dan tidak ditemukan terumbu karang dan sejum-

lah ekosistem yang terganggu,” ungkap Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bappedalda) Mamuju, Muh Ikbal Syakur. Olehnya, Ikbal Syakur menyakinkan jika rencana Pemkab Mamuju melaksanakan proyek reklamasi Pantai Manakarra tahap dua dengan luas area timbun 8,6 hektar tidak akan bermasalah. Kegiatan ini akan menggandeng pihak ketiga sebagai investor, yaitu PT Karya Mandala Putra (KMP). Sementara itu, Ikbal mengaku untuk kajian Amdal pendirian bangunan belum rampung. Penyelesaian kajian tersebut terkendala karena gambar bangunan yang akan berdiri di area reklamasi tersebut belum sempurna. “Kami belum bisa melakukan kajian amdal untuk pembangunan pada area reklamasi pantai. Sebab, pembangunan gedung dalam area reklamasi masih berstatus prarencana. Kami belum menerima bagaimana gambar dan desain bangunan yang bakal berdiri,” tutur Ikbal. Gambar dan desain tersebut, lanjutnya, akan dijadikan sebagai dasar melakukan kajian amdal. Ia berharap PT KMP selaku pihak pelaksana proyek reklamasi pantai Manakarra segera memberikan desain bangunan tersebut. Sehingga Bappedalda Mamuju dapat segera melakukan kajian amdalnya. “Hasilnya nanti dilihat dari jenis gedung apa dan bagaimana desain pengolahan limbah gedung tersebut. Jika dari hasil kajian tidak memberikan dampak negatif terhadap ekosistem laut dan sosial, maka kami menegaskan pembangunan gedung tersebut masuk andal kawasan,” tegasnya. Pentingnya Amdal dalam Pembangunan Adapun tujuan dilaksanakannya amdal adalah untuk mengkaji kemungkinan-kemungkinan perubahan kondisi lingkungan baik itu geologi,

biologi, fisika, kimia maupun sosial ekonomi dan sosial budaya akibat adanya kegiatan pembangunan pada tahap perencanaan. Dengan diketahuinya berbagai dampak lingkungan akibat pembangunan tersebut, maka sejak dini dapat dipersiapkan pengelolaannya untuk memperkecil dampak negatif dan meningkatkan dampak positif. Sedangkan fungsi amdal adalah memberi masukan dalam pengambilan keputusan, menghasilkan upaya pencegahan dan pengendalian dan pemantauan lingkungan hidup dan memberikan data dan informasi bagi perencanaan pembangunan suatu wilayah. Disamping itu, amdal mempunyai manfaat baik bagi penanggung jawab proyek, masyarakat dan pemerintah. Pasal 15 ayat (1) pada UU Nomor 23 Tahun 1997 menyatakan, setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Hal ini kemudian ditegaskan dalam Pasal 3 PP Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang menyebutkan bahwa usaha kegiatan yang kemungkinan dapat menimbul-

kan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, diantaranya; (1) Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam; (2) Eksploitasi sumberdaya alam baik yang terbaharui maupun yang tidak terbaharui; (3) Proses dan kajian yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumberdaya alam dalam pemanfaatannya; (4) Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sumberdaya. Amdal diterapkan bagi rencana kegiatan yang mempunyai dampak penting. Dampak penting yang dimaksud adalah perubahan lingkungan yang bersifat mendasar seperti jumlah manusia yang akan terkena dampak, luas wilayah persebaran dampak, intensitas dan lamanya dampak berlangsung, banyaknya komponen lingkungan yang terkena dampak, sifat kumulatif dampak dan berbaliknya atau tidak berbaliknya dampak. Amdal merupakan suatu perangkat untuk memperkirakan dampak penting suatu rencana dalam mempersiapkan langkah pencegahan atau meminimalisir dampak negatif. (rs/ham)


Mamuju Ekspres

Senin, 5 Maret 2012

3

Sulbar Ekspres VISI PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU “Gerakan Membangun Mamuju, Menuju Masyarakat Maju dan Mandiri (Gerbang Maju)”

MISI PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU - Meneruskan layanan pendidikan dan kesehatan gratis yang semakin dimantapkan. - Ekonomi yang berbasis UKM dan lembaga ekonomi desa serta menghidupkan pasar rakyat. - Percepatan pertumbuhan dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi. - Mewujudkan pemerintahan bersih dan baik, berlandaskan pada keimanan yang bermuara pada peningkatan layanan sistem satu atap. - Mendorong terciptanya Mamuju sebagai ibukota provinsi yang berwawasan lingkungan.

Drs. H. Suhardi Duka, MM Bupati

Ir. Bustamin Bausat Wakil Bupati

Drs. H. Habsi Wahid, MM Sekda

Pemekaran Mateng-Balanipa, Tantangan untuk Anwar JAKARTA — Gubernur Sulawesi Barat H Anwar Adnan Saleh memiliki peran penting membantu mendorong pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) dan Kabupaten Balanipa. Anggota DPR RI dari Dapil Sulbar, H Hendra Singkarru menilai realisasi pemekaran dua kabupaten ini sebagai tantangan tersendiri bagi Gubernur Anwar. Terlebih dalam kepemimpinannya yang memeasuki periode kedua ini. “Seharusnya adalah yang bisa diselesaikan oleh pak gubernur yang telah dua periode,” ujar Hendra, Minggu 4 Maret. Terlebih selama ini, Anwar juga telah digadang-gadang akan membantu pemekaran dua daerah tersebut. Khususnya, di akhir periode kepemimpinannya bersama wakil Amri Sanusi. “Ini menjadi tantangan, mesti nanti ada tercatat selama dia (Anwar,red) jadi gubernur, yaitu adanya pemekaran itu,” imbuh anggota DPR RI dari Fraksi PAN tersebut. Terkait rencana pemekaran daerah

ini, Hendra menyebut bahwa pihaknya baru saja menerima perwakilan dari daerah yang meminta agar pihaknya dapat mendorong pemekaran ini untuk dibahas oleh Komisi II DPR RI. Selaku pimpinan Fraksi, Hendra telah meminta agar perwakilan PAN di Komisi II turut membantu. “Sudah lama memang kita mendorong. Kami bahkan mengumpulkan anggota fraksi dari Komisi II dan mereka sudah siap membantu mengurus pemekaran kita. Tapi, mungkin Mateng lebih dulu,” terangnya Mateng sendiri, akan segera dibahas oleh badan legislasi DPR RI bersama pihak eksekutif. Ini setelah Komisi II menyatakan, Mateng telah memenuhi kriteria menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). Mendorong adanya DOB baru di Sulbar, pihak Pemerintah Daerah diharap dapat lebih serius melakukan pengawalan. Terus meng up date perkembangan dipusat. “Kita juga tentu tidak tinggal diam. Di Baleg sendiri ada

dua dari Fraksi PAN. itu saya bisa dorong lagi,” tutup Hendra. Rekomendasi Sebelumnya, realisasi Mamuju Tengah (Mateng) sebagai daerah otonomi baru di Provinsi Sulawesi Barat tampaknya semakin dekat. Ini setelah Panja Daerah Otonom Baru (DOB) Komisi II DPR RI, memutuskan bahwa Mateng telah memenuhi syarat untuk dibahas melalui Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tahun ini. “Salah satu daerah baru yang telah ditetapkan untuk diserahkan ke Baleg itu ada Mamutu Utara Sulbar. Barusan sudah kami sahkan.” ucap Anggota Panja DOB DPR RI, Akbar Faisal. Hal ini ditetapkan dalam rapat internal panja DOB yang juga membahas persuratan tentang keputusan terkait penyerahan aset daerah, bantuan dana/ hibah dari Pemda induk kepada daerah otonom baru, dan letak ibukota yang kesemuanya akan dibahas dalam

pembahasan RUU dengan pemerintah. Akbar berharap pembahasan di Baleg nantinya dapat berlangsung cepat sehingga penetapan Mateng sebagai daerah baru di Sulawesi Barat dapat direalisasikan tahun ini. Selain Mateng Sulbar, terdapat 12 calon DOB yang draft RUU-nya segera diserahkan ke Baleg. “Semua nanti tergantung di Baleg, kalau bisa lebih cepat tahun ini. Kami hanya melakukan ferivikasi atas usulan yang masuk,” papar Akbar. Anggota DPR dari Fraksi Hanura ini menyatakan kesiapannya untuk terus mengawal proses penetapan Mateng sebagai daerah baru di Sulbar. Untuk itu pihak daerah sendiri diminta dapat menyiapkan diri sebaik mungkin. Mateng diharap tidak menjadi daerah otonomi yang gagal nantinya. “Pembinaan dari dari induk juga berpengaruh. Kepada gubernurnya juga harus serius, jangan wacana melulu. Saya akan turut mengawasi Sulbar ini,” paparnya lagi. (fmc)


Politik

4

Senin, 5 Maret 2012

Sulbar Ekspres

Pemilukada Polman

Warga Dorong Bangsawan Binuang POLEWALI — Komunitas adat Binuang, mendorong keturunan Arajang Binuang untuk maju di Pemilukada Polewali Mandar (Polman). Sebab peluang untuk memenangi pemilukada masih cukup terbuka. Tokoh masyarakat dari Binuang Andi Kamaluddin menyampaikan, dari hasil rembuk keluarga besar Marga Binuang, terbangun kesepakatan untuk mendor-

ong salah seorang putra daerah yang merupakan keturunan marga Binuang, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, M Idris Faisal Dalle. “Jadi melihat pengalaman dan kariernya dipemerintahan selama ini, maka kami dari seluruh rumpun keluarga Marga Binuang anak keturunan Arajang

Binuang bersepakat mendorong M Idris Faisal Dalle yang juga putra mantan Bupati Gowa ini, untuk berlaga di Pemilukada Polman. Semua keluarga sudah sepakat mendorong nama ini,” tutur Kamaluddin. Untuk itu, dalam mewujudkan keputusan keluarga dari Marga Binuang, sejumlah pihak mulai melakukan lobi kepada sejumlah partai politik, baik non

kursi maupun partai yang punya kursi di DPRD Polman. Beberapa partai juga mulai memberikan sinyal. “Kami berharap kiranya pertarungan nanti dengan masuknya salah seorang putra daerah dari Marga Binuang ini, prosesnya dapat berjalan secara demokratis dan sesuai aturan pelaksanaan Pemilukada,” jelas Kamaluddin. (ftr/ham)

Wiranto Anggap Ramadhan Politisi Bermental Dangkal

Wiranto

JAKARTA — Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto, menganggap Wakil Sekjen Partai Demokrat (PD), Ramadhan Pohan dilanda kepanikan luar biasa sehingga asal bicara. Tudingan Wiranto itu terkait pernyataan Ramadhan bahwa mantan Panglima TNI itu masih belum rela dengan dua kali kekalahan saat Pilpres dan tak ingin SBY mengakhiri masa kepresidenannya hingga 2014 nanti. Ramadhan pun disarankan bertanya ke kalangan mantan jendral TNI tentang sosok Wiranto. “Silakan tanya kepada para mantan jenderal di Partai Demokrat termasuk SBY yang lebih mengenal Wiranto ketimbang Ramadhan,” kata Wiranto di kantor sekretariat Perempuan Hanura di Jakarta, Sabtu 3 Maret. Wiranto pun sangat menyesalkan tudingan Ramadhan. “Tudingan itu sangat emosional, dangkal dan menunjukkan kepanikan luar biasa,” ucap Wiranto. Menurutnya, secara substansial tuduhan itu benar-benar tak masuk akal. “Apakah tuduhan itu bersifat pribadi atau mewakili partai Demokrat?” imbuh Capres Golkar pada Pilpres 2004 itu. Menteri Pertahanan di era Presiden Abdurrahman Wahid itu menegaskan, dirinya bukan type orang yang mengganggu SBY dengan caracara kotor. Karenanya pula Wiranto memilih mendirikan partai politik agar bisa memperjuangkan cita-citanya termauk untuk merebut kursi kepresidenan dengan cara-cara konstitusional. Bagaimana dengan tudingan Ramadhan bahwa politisi Hanura Elza Syarif menjadi pengacara bagi Nazaruddin sehingga bisa melontarkan tudingan-tudingan negatif ke politisi PD? Wiranto menegaskan bahwa posisi Elza sebagai pengacara mantan Bendahara Umum PD itu tak ada sangkut pautnya dengan misi partai Hanura. “Saya sebagai Ketua Umum tak akan mengintervensi profesi pribadi para kader partai Hanura, apalagi memanfaatkan posisi profesi mereka guna kepentingan politik,” tandasnya. Meski demikian Wiranto tetap meminta kaderanya di Hanura tetap tenang. “Tidak usah menaggapi tudingan itu secara berlebihan,” pungkasnya. (jpnn)


Senin, 5 Maret 2012

Parlementaria

5

Sulbar Ekspres

Pimpinan Dewan Ikut Workshop BPK DPR Usul Bentuk Badan Otoritas Pangan JAKARTA — Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron menegaskan perlunya pembentukan Badan Otoritas Pangan. Badan ini disebut sebagai penjamin kemandirian dan ketahanan pangan nasional, sekaligus bertugas menjaga terciptanya kesejahteraan para petani lokal. Hal ini disampaikan dalam seminar terkait pangan dan kesejahteraan petani di gedung DPR, Jumat 2 Maret. “Badan otoritas ini akan menjadi reinkarnasi Badan Ketahanan Pangan dan Bulog,” kata Herman. Apalagi, Bulog (Badan Urusan Logistik) dan Badan Ketahanan Pangan, sejauh ini dinilai kurang maksimal dalam pengelolaan bahan pangan. Menurutnya, badan ini akan bertugas menjalankan arah pembangunan pangan. Khususnya merealisasikan terwujudnya kedaulatan dan kemandirian pangan. Agenda ini terkait pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) nomor 7 tahun 1996 tentang pangan. RUU Pangan ini merupakan inisiatif dari Anggota DPR RI di Komisi IV yang juga membidangi masalah pertanian dan nelayan. Sehingga, masalah pertanian tidak terbatas hanya pada keberadaan beras. Catatan penting dalam RUU pangan ini, kata dia, terkait perlindungan

PARLEMENTARIA

tentang petani. Hal ini tercantum dalam pasal 51, bahwa sesungguhnya pemerintah berkewajiban melakukan stabilisasi. “Kami ingin mengembilkan fungsi Bulog sebagai penjaga kestabilan pangan. Ini adalah bagian reorientasi untuk ketahanan pangan nasional,” urai Herman. Pembicara lain dalam seminar ini, adalah Kepala Badan Ketahan Pangan Ahmad Suryana dan guru besar ilmu ekonomi pertanian IPB Didin S Damanhuri, Ketua PISPI, Serikat Petani Indonesia (SPI) yang diwakili Achmad Ya’kub. Dalam pemaparannya, Ya’kub menitikberatkan pentingnya pengendalian dan pengelolaan pangan oleh masyarakat petani sendiri. Misalnya, penjualan hasil pertanian yang selama ini harus dilakukan kepada tengkulak. Mestinya, dapat dikelola dan dipasarkan langsung melalui rumah tangga petani ke konsumen. Selain itu, masalah pangan juga diakibatkan karena minimnya politik anggaran. Dikatakan, untuk pos pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan, hanya mendapatkan alokasi sebesar 1,6 persen dari APBD Tahun 2012, dari Rp954 triliun anggaran pemerintah, hanya Rp17 triliun yang diperuntukkan bagi empat pos yang dikelompokkan menjadi satu ini. (fmc)

MAKASSAR — BPK, BPKP, DPRD, dan Pemprov Sulbar, membangun sinergitas dalam upaya peningkatan opini laporan keuangan daerah. Hal ini merupakan pokok diskusi dalam workshop peningkatan tansparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menuju peningkatan opini laporan keuangan daerah, yang di laksanakan di Kantor BPK Perwakilan Sulbar. Acara ini dihadiri Kepala BPK Sulbar Haedar, Sekprov Sulbar Ismail Zainuddin, Ketua DPRD Sulbar Hamzah Hapati Hasan, Kepala BPKP Sulbar Gilbert Hutapea, Inspektur Inspektorat Sulbar H Munarfa Atjo, para inspektur pembantu dan para pejabat penatausahaan keuangan dari 11 SKPD.

Pertemuan ini mendiskusikan halhal berkaitan dengan peningkatan pengetahuan pengelola keuangan, dukungan kebijakan pemerintah dalam perbaikan pengelola keuangan, peningkatan fungsi pengawasan internal, pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan penciptaan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Kepala BPKP Sulbar mengungkapkan, pembangunan sistem pengendalian Internal pemerintah merupakan ruh dalam pencapaian target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sementara itu Ketua DPRD Sulbar menegaskan, sinergita yang dilakukan harus didasari landasan tugas fungsi masing-masing lembaga serta saling menjaga kepercayaan antara lembaga. (*)

Rubrik Khusus DPRD Provinsi Sulawesi Barat

KETUA DPRD Sulbar H Hamzah Hapati Hasan mengikuti workshop peningkatan transparansi dan akuntabiiitas pengelolaan keuangan daerah, di Kantor BPK Perwakilan Makassar, Sulsel.


Opini

6

Senin, 5 Maret 2012

Sulbar Ekspres

Korannya Orang Sulbar

Sulbar Ekspres

Rekening Gendut dan Reformasi Birokrasi

Terbit 14 Desember 2011

e -mail: sulbarekspres@gmail.com Penerbit: PT. RADAR SULBAR Direktur Eksekutif: Muhammad Ilham Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi/ Penanggungjawab: Muhammad ilham Reporter: Jamhur Anjasmara Firdaus Paturusi Syamsuddin HB Syamsuddin Layoter/Desain Grafis: Chalid Mawardi Staf Pemasaran: Mulyadi Staf Administrasi: Haswindah Penasehat Hukum: Ridwan J. Silamma, SH Percetakan: PT Fajar Utama Intermedia Harga Langganan: Rp 40.000/bulan Harga Iklan: Iklan Umum/Display Berwarna (FC): Rp 15.000/mmk Hitam putih (BW): Rp 10.000/mmk Iklan Reguler: Rp 8.000/mmk Iklan dukacita: Rp 5.000/mmk Advertorial FC: Rp 10.000.000/hlm Advertorial BW: Rp/5.000.000/hlm Rekening Bank: Alamat Kantor Pusat: Jl. Jend. Sudirman No. 50 Mamuju Sulawesi Barat. Perwakilan Jakarta: Jl. Kebayoran Lama No 17. Telp. 021-5322632 (Andi Syamsuri) Perwakilan Makassar: Graha Pena Makassar Jl Urip Sumoharjo No 20. Telp. 0411-5238913 (Sumarlin) Perwakilan Surabaya: Jl. Pasar Kembang Ruko Green Flowers Blok B1 No. 20 Telp. 081342763676 (Syukri)

Dalam Melaksanakan Tugas Jurnalistik, wartawan Sulbar Ekspres Dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima maupun meminta imbalan dari nara sumber.

Krisis kepercayaan publik kepada birokrasi di Indonesia masih saja menjadi fenomena menyedihkan. Tidak hanya lambat dan kurang ramah dalam memberikan pelayanan, tetapi lembaga pemerintah ini juga terkesan semakin korup. Munculnya nama Dhana Widyatmika, PNS muda golongan III/C yang ditetapkan sebagai tersangka memiliki rekening gendut hingga Rp60 miliar, menguatkan anggapan bahwa birokrasi telah menjadi ladang perburuan bagi pelaku koruptif. Mampukah birokrasi memulihkan kepercayaan publik yang sudah berada pada titik nadir? Kasus kepemilikan uang puluhan milyar milik mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan ini mengindikasikan bahwa reformasi birokrasi belum atau tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Sistem yang tercipta bukannya membuat birokrasi semakin akuntabel dan transparan, sebaliknya menunjukkan semakin terbukanya celah bagi aparat pemerintah berperilaku menyimpang. Bisa kita bayangkan bagaimana seorang yang baru saja masuk jadi birokrat, sudah bisa mempreteli system dan prosedur keuangan negara. Karena itu, dengan munculnya kasus rekening gendut PNS muda ini, tidak salah jika ada pihak yang menuding, bahwa birokrasi telah menjadi sekolah korupsi atau tempat reproduksi koruptor. Dalam arti birokrasi menjadi ajang bagi orang untuk belajar dan beradaptasi bagaimana mengeruk uang negara. Dengan alasan itu pula mungkin orang berebut mendapatkan title PNS ketika proses rekruitmen dibuka. Image yang berkembang adalah: menjadi PNS itu kerjanya santai sementara penghasilannya besar. Terpuruk Citra Negatif Jauh sebelum wacana reformasi birokrasi berkembang di tanah air, Warren Bennis (1978) telah mewanti-wanti birokrasi sebagai lembaga yang sulit untuk dipercaya. Bennis mencoba melakukan prediksi masa depan tentang berbagai macam perubahan yang pada gilirannya akan mempengaruhi eksistensi birokrasi. Dalam kesimpulannya yang cukup mencengangkan, ia mengungkapkan bahwa 2550 tahun ke depan birokrasi akan menemui akhir hayatnya. Alasannya adalah, sebagai produk kultural, birokrasi sangat terikat oleh proses zaman, maka kecil kemungkinan birokrasi bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dengan lingkungan sekitarnya. Birokrasi pada dasarnya bertujuan sebagai medium penyelenggaraan tugas-tu-

Oleh: Zulkarnain gas kemanusiaan, yaitu melayani masyarakat (public service) dengan sebaikbaiknya. Namun kenyataannya di lapangan, birokrasi hingga kini, setidaknya dalam konteks Indonesia, sangat jauh menyimpang dari prinsip-prinsip dasar mulia tersebut. Malahan citra negatif yang lebih melekat dalam tubuh birokrasi kita. Hal ini terjadi karena birokrasi telah dianggap sebagai tujuan, bukan lagi sekadar alat untuk mempermudah jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Berangkat dari fenomena demikian, wajarlah bila Karl Marx pesimis dengan birokrasi. Ramalannya bahwa instrumen negara ini hanya dijadikan alat untuk meneguhkan kekuatan kapitalisme dan akhirnya jauh dari harapan dan keinginan masyarakat, seperti terbukti adanya. Padahal kata Marx, birokrasi sejatinya bekerja untuk melakukan pembebasan dan transformasi sosial. Bukannya menjadi tempat mengaruk uang negara bagi beberapa oknum yang berupaya memanfaatkan sistem ini. Dan bukan pula menjadi tempat yang menakutkan bagi masyarakat yang hendak berurusan dengan mereka dalam hal pengurusan administrasi. Mengembalikan kepercayaan publik pada birokrasi merupakan tugas besar pemerintah Indonesia. Konsep Max Weber (1947) tentang rasionalitas dan efisiensi dalam birokrasi perlu menjadi rujukan dalam reformasi birokrasi. Rasionalitas harus melekat dalam tindakan birokratik yang bertujuan untuk menghasilkan efisiensi yang tinggi. Kata kunci dalam rasionalisasi birokrasi ialah menciptakan efisiensi dan produktifitas yang tinggi. Tidak hanya melalui rasio yang seimbang antara volume pekerjaan dengan jumlah pegawai yang profesional, tetapi juga dalam penggunaan anggaran, penggunaan sarana, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat. Transparansi dan Profesionalitas Banyak upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi. Misalnya untuk meminimalisir segala bentuk penyimpangan birokrasi dapat dilakukan dengan cara menerapkan merit system. Pada sistem ini menuntut adanya kesesuaian antara kecakapan yang dimiliki seorang pegawai dengan jabatan yang diper-

cayakan kepadanya. Untuk mewujudkannya dapat dilakukan dengan dua kata kunci: transparansi dan pelayanan yang profesional. Transparansi atau keterbukaan, mestinya sudah dimulai saat mekanisme perekrutan pegawai. Publik seharusnya mendapat informasi dan data yang akurat tentang mekanisme seleksi, mulai dari masa pendaftaran hingga pengumuman hasil ujian. Dengan adanya transparansi, maka berbagai masalah yang muncul seperti dugaan kasus suap menyuap dalam bentuk uang pelicin untuk lulus seleksi dan maraknya praktik percaloan dan beredarnya surat sakti, dapat teratasi dengan baik. Dengan keterbukaan tersebut, maka tidak ada alasan bagi publik untuk tidak percaya kepada birokrasi. Aspek transparansi diperlukan tidak hanya pada saat rekruitmen. Dalam promosi pegawai juga mesti melekat unsur transparansi ini. Pegawai yang dipromosikan atau ditempatkan, mestinya didasarkan pada keahlian dan kompetensi yang dimilikinya. Bukan karena hubungan kekeluargaan, ikatan darah, perkawinan, keluarga, daerah, golongan dan lain sebagainya. Budaya primordial harus benar-benar dihilangkan sehingga didapatkan pegawai yang berintegritas, independen, dan mandiri. Setelah transparansi, maka hal kedua yang mesti diperhatikan pemerintah dalam upaya reformasi birokrasi adalah mewujudkan pelayanan yang profesional. Kualitas pelayanan birokrasi mestilah bersifat efisien, mudah dijangkau di semua lapisan masyarakat, serta tepat dan jelas. Berapa lama waktu penyelesaian dan berapa biaya untuk pengurusan sebuah surat misalnya, mesti diketahui oleh masyarakat secara terang-terangan. Tidak ada lagi keluhan keterlambatan ataupun terjadinya pungutan liar di luar prosedur yang sudah ditetapkan. Dalam upaya reformasi birokrasi, perbaikan sistem mestilah disejajarkan dengan peningkatan kualitas aparat. Apalah artinya sistem ditata dengan baik sementara mental aparatnya jauh dari kesan berkualitas. Mewujudkan integritas, kompetensi, dan konsistensi aparat adalah hal yang fundamen disamping juga penataan sistem yang kompatibel. terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena krisis kepercayaan publik yang berada pada titik nadir pada birokrasi, maka gerak reformasi birokrasi haruslah dipercepat. Masih ada harapan sebelum semuanya menjadi terlambat. Jangan sampai berkembang wacana di masyarakat: kami bisa hidup tanpa pemerintah! (*)


Senin, 5 Maret 2012

Ekonomi-Bisnis

7

Sulbar Ekspres

BBM Naik, Rakyat Sumbang Pemerintah

JAKARTA — Fraksi PDI Perjuangan di DPR terus menyuarakan penolakan dan ketidaksetujuan atas rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah. Anggota Komisi VII DPR, Daryatmo Mardianto mengatakan kenaikan BBM bukannya menghemat subsidi yang selalu disebut pemerintah sebesar Rp25 triliun. “Itu bukan menghemat, melainkan rakyat yang menyumbang pemerintah,” kata Daryatmo, dihubungi wartawan, Minggu 4 Maret, di Jakarta. Ia pun menilai, bantuan yang akan diberikan pemerintah sebagai kompensasi, nilainya sama dengan yang didapat dari kenaikan harga BBM.

Artinya, kata dia, kalau dana pemerintah itu tidak digunakan untuk BLT (Bantuan Langsung Tunai), maka masih tetap bisa memberikan subsidi BBM. Karenanya, ia menilai kompensasi itu hanya untuk meredam hati rakyat ketika harga BBM dinaikkan pemerintah. Dia menegaskan, hal itu merupakan pencitraan yang dilakukan oleh pemerintah saja. “Seakan-akan pemerintah telah berbuat baik kepada masyarakat,” ujar Kapoksi VII Fraksi PDI Perjuangan itu. Menurut dia, jika pemerintah memang berniat melindungi masyarakat seperti yang diamanahkan UUD 1945, maka seharusnya yang dipertahankan

adalah subsidi dan harga BBM murah. Rela Potong Gaji Ketua DPR RI Marzuki Alie mengaku siap dipotong gajinya demi menghemat pengeluaran keuangan negara. Kesiapan Marzuki itu disampaikannya agar anggaran APBN yang tersedot untuk gaji pejabat tinggi negara maupun belanja pegawai bisa dialokasikan untuk subsidi BBM. “Kalau persoalan gaji, berapapun kita siap dipotong,” kata Marzuki Alie. Marzuki justru berharap agar harga BBM tidak dinaikkan. Sebab, jika harga BBM naik maka akan menimbulkan efek

domino. “Tapi harus ada solusi agar harga minyak dalam negeri tidak perlu naik,” ucapnya. Ia mengakui, beban APBN untuk membayar gaji pegawai memang terlalu besar. Karenanya mantan Sekjen Partai Demokrat itu tak mempersoalkan jika harus dipotong gajinya. “Kalau tidak ada kewajiban kita turun ke bawah untuk mendengar aspirasi, 80 persen (dipotong) juga kita siap,” tambah Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu. Tapi, kata Marzuki menegaskan, yang penting bukan pemotomgan gajinya. “Tapi, usaha bagaimana agar BBM tidak naik,” pungkasnya. (jpnn)


lahraga

8

Senin, 5 Maret 2012

Sulbar Ekspres

BARCELONA Gilas Gijon B

ARCELONA tampil luar biasa saat menjamu Sporting Gijon di Camp Nou, Minggu, 4 Maret 2012. Bermain dengan 10 orang sejak awal babak kedua, Los Azulgranas mampu memetik kemenangan meyakinkan 3-1. Tampil agresif di babak pertama, Barcelona yang tidak diperkuat Lionel Messi berhasil unggul 10. Gol di paruh waktu itu dicetak oleh Andres Iniesta meneruskan umpan datar Adriano dari sisi kiri lapangan. Anak-anak asuh Pep Guardiola kemudian memulai babak kedua dengan cukup buruk. Baru beberapa detik pertandingan bergulir Gerard Pique diusir keluar oleh wasit karena sengaja melanggar De las Cuecas. Bek timnas Spanyol tersebut mendapatkan kartu merah langsung. Unggul jumlah, Gijon mencoba ganti menakan. Hasilnya, pada menit 49 mereka mampu menyamakan kedudukan melalui David Barral. Skor sama kuat 1-1. Gol penyimbang itu ternyata membuat mental bertandingan Barcelona bangkit. Mereka gencar menekan pertahanan Gijon. Pada menit 79 Seydou Keita berhasil membawa timnya kembali unggul. Mantan pemain Sevilla itu membobol gawang Juan Pablo setelah mendapat umpan dari Alexis Sanchez. Belum cukup dengan skor 2-1, Barcelona kemudian mencetak gol ketiga di menit 88 lewat aksi memukau Xavi Hernandez yang mengecoh kiper lawan. Pertandingan disudahi dengan kemenangan 3-1 buat tuan rumah. Tambahan tiga poin ini membuat Barcelona (57) mempersingkat jarak ketertinggalan dari Real Madrid menjadi tujuh poin. Tapi Los Blancos (64 poin) yang sekarang duduk di puncak klasemen masih menyisakan satu laga melawan Espanyol yang baru dimainkan besok. (int)

AC Milan Siap Tempur di Emirates AC MILAN sedang membumbung tinggi. Kemenangan Milan 40 atas Palermo akhir pekan ini telah membuat Rossoneri makin percaya diri menghadapi leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Ya, pertengahan pekan ini, 6 Maret 2012, Milan akan terbang ke London. Milan akan bermain di Emirates Stadium untuk menantang The Gunners. "Kami sedang dalam performa yang luar biasa hari ini. Ibrahimovic sendiri telah mencetak tiga gol indah," kata pelatih Milan Massimiliano Allegri seperti dilansir dari Football Italia. "Menang atas Palermo sangat penting dan saya yakin kemenangan ini akan menjadi kemenangan yang sangat

penting. Robinho juga telah bermain dengan baik dengan menciptakan assist dan bekerja untuk tim," lanjut Allgeri. Milan datang ke Inggris juga dengan kepala tegak. Sebab, pada leg pertama Milan dengan gagah mampu mengalahkan Arsenal dengan skor 4-0. Tentu saja, kemenangan telak itu akan membuat langkah Milan ke perempat final semakin mudah. Allegri sendiri sementara sudah melupakan kompetisi Serie A. Ia saat ini sedang fokus untuk mempersiapkan anak asuhnya agar bisa siap tempur menghadapi Arsenal. "Fokus kami sekarang adalah Arsenal," tegas Allegri. Performa menawan bukan hanya ditunjukkan oleh Milan, lawannya Arsenal akhir pekan ini juga menunjukkan hasil yang sama. Dalam lanjutan Premier League, Arsenal sukses menaklukkan Liverpool dengan skor 2-1. (int)

Iniesta Bawa Barca Ungguli Gijon BARCELONA unggul 1-0 atas Sporting Gijon pada babak pertama laga lanjutan La Liga yang berlangsung di Camp Nou, Minggu, 4 Maret 2012. Gol Los Azulgranas itu dicetak oleh Andre Iniesta pada menit 41. Pada laga ini Barcelona tidak memasukan Lionel Messi dalam starting XI. Posisi bintang asal Argentina tersebut digantikan oleh Cesc Fabregas. Barcelona tampil cukup agresif di babak pertama. Mereka terus menekan Gijon sejak wasit meniup peluit kick off. Di menit 9, juara bertahan La Liga itu mampu mengoyak jala gawang Gijon melalui aksi Pedro Rodriguez yang menerima umpan dari Fabregas. Sayang, wasit menyatakan Fabregas berada dalam posisi offside saat memberikan assist. Barcelona baru bisa memecah kebuntuan di menit 41 melalui Iniesta. Dia menceploskan bola usai menerima umpan datar Adriano dari sisi kiri lapangan. Skor 1-0 itu bertahan sampai turun minum. (int)


Senin, 5 Maret 2012

Sele b riti Sulbar Ekspres

JUSTIN BIEBER

Ingin Jadi Ayah di Usia 28 P

ENYANYI asal Kanada, Justin Bieber kembali menyatakan keinginannya membangun rumah tangga di usia muda. Bieber yang baru menginjak usia 18 tahun pada Maret ini berharap bisa berkeluarga di usia 28 tahun nanti. "Sepuluh tahun ke depan, saya melihat diri saya memiliki keluarga sendiri. Usia 28 tahun adalah waktu yang tepat memiliki keluarga karena saya ingin menjadi seorang ayah muda," ujar Bieber dalam wawancara dengan MTV News.

Sebelum pernyataannya memunculkan spekulasi, Bieber pun buru-buru menambahkan, hal tersebut tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Saat ini, ia lebih fokus pada kariernya. "Saya melihat diri saya berakting. Saat ini, saya memiliki beberapa ide yang sedang saya kerjakan," ujar kekasih Selena Gomez tersebut. Lebih lanjut, pelantun 'Baby' ini beharap bisa lebih banyak menghabiskan waktu bersama para penggemarnya dan menggelar tur. "Usia 18 akan menyenangkan," ucapnya. (int)

SELENA GOMEZ Bikin Tato Demi Justin Bieber? SELENA kepergok mengunjungi tempat pembuatan tato di Hollywood. Ia datang untuk membuat tato. Sepertinya, Gomez ingin membuat kekasihnya, Justin Bieber, bahagia. Gomez membuat tato berbentuk hati berukuran kecil. Menurut saksi mata, artis berusia 19 tahun itu tampak nyaman dan tidak merasa takut dengan jarum. "Dia punya tato kecil dan dibuat di Under The Gun," kata salah seorang penggemar melalui Twitter seperti dikutip dari Hollywoodlife, Senin, 27

Februari 2012. Keberanian Gomez untuk membuat tato disinyalir karena alasan cinta. Mereka menduga Gomez melakukan semua itu karena Bieber. Tato tersebut disebut-sebut sebagai tanda cintanya dengan sang kekasih. Namun, soal kabar yang sedang ramai dibicarakan itu, Gomez belum berkomentar. Masih menurut saksi, saat membuat tato, Gomez datang seorang diri. Tidak ada Bieber di sampingnya. Ia juga tak minta dilayani secara istimewa. "Dia sangat manis," ujar sumber. (art)

9


Budaya

10

Senin, 5 Maret 2012

Sulbar Ekspres

Konsep Arah yang “Aneh” di Mandar

“Nanaunga’ Mamuju”, “Nadaiaq Makassar”

A

DA teman di group “To Mandar” di Facebook menulis status, “Tawe’ lualuarequ nasang to Mandar, Saya to Mandar majene (Banggae/Sendana) yang lahir dan lama berdomisili di Maqasar, sebagai to Mandar yang lama di tanah rantau, pengetahuan saya tentang bahasa ibu kita ini masih kurang...saya masih bingung dengan kata Naung, Dai’, Sau, Diaya dan Tama...seperti kalau orang tua biasa berbicara “Meloaq daiq di Maqasar, Daiq di Makka, Daiq di Buttu, Na tamai di Pamboang, Diaya di Maqasar, Diaya Buttu, Sau i se’iyya di Malaysia...apakah ini menunjukkan arah atau kata kerja saja seperti yang saya tahu Tama = Masuk, Naung = Turun, lagu bagaimana dengan Diaya, Daiq, Sau? Tabe’” Status tersebut mendorong saya untuk menuliskan tentang hal tersebut yang pernah saya diskusikan dengan Horst Liebner, peneliti maritim berkebangsaan Jerman, dan apa yang dituliskan Gene Amarell, antropolog Amerika, dalam buku “Navigasi Bugis”. Ya, memang agak aneh jika mendalami arti kalimat-kalimat berikut: “Nadayaq di Makassar”, “Nanaungaq Tolitoli”, “Natamaq di Peto’osang”, “Nanaunaq di Mamuju”, “Nasungaq Kalimantang”, “Nadaya’ di Makka”, “Nasauaq di Jakarta”. Berturut-turut terjemahannya (secara harafiah): “Saya akan NAIK ke Makassar”, “Saya akan TURUN ke Tolitoli”, “Saya akan ke DALAM Peto’osang”, “Saya akan TURUN ke Mamuju”, “Saya akan KE LUAR Kalimantan”, “Saya akan NAIK ke Mekkah”, dan “Saya akan KE SANA Jakarta”. Aneh bila kalimat di atas ‘dipasang’ ke peta. Bila ‘saya’ di atas berada di Mandar (tengah), maka Makassar akan ada ‘di bawah’ dari Mandar, sebab posisinya di selatan dan Toli-toli yang berada ‘di atas’ Mandar sebab posisinya di utara. Koq malah dalam Bahasa Mandar sebaliknya, Makassar menjadi “di atas” (“na daiaq”), dan Tolitoli menjadi “di bawah” (“na naungaq”). Perjalanan orang-orang di Sulawesi Barat (dan di Pulau Sulawesi pada umumnya) dan migrasi di seluruh Nusantara berkaitan erat dengan tradisi pelayaran maritim yang berakar ribuan tahun lampau. Konsep orientasi atas tempat merupakan elemen utama dalam perjalanan laut yang disengaja (untuk membedakan dengan terhanyut saja). Dalam nomenklatur modern yang berlabel ‘navigasi’, setiap gerakan diarahkan di laut membutuhkan sistem yang tepat dari titik acuan ke ruang seseor-

O LEH Muhammad Ridwan Alimuddin ang bergerak masuk. Dalam bahasa lokal masing-masing maupun dalam bahasa Indonesia informal, orang yang tinggal di Selatan-Barat dan Selatan-Timur menggunakan referensi ke umum, yang dalam geografis umum akan tampak aneh sebagaimana yang dijelaskan di atas. Dalam dunia ilmu navigasi modern, pengistilah yang digunakan orang-orang Mandar disebut sebagai ‘orientasi relatif’, berdasar pada konteks tertentu. Bukan hanya di Mandar adanya, tapi di Makassar, Bugis dan beberapa suku lain di Nusantara. Secara umum, atas-bawah (“daiq” dan “naung”) bisa diartikan ‘selatan-utara’, sedang ke sana/ke luar – ke dalam (“sau” atau “sao”dan “tama”) berkaitan dengan posisi atas daratan/bukit/hutan dengan laut/ dataran rendah/pesisir. Tapi “tama” tidak selalu berarti ke arah pedalaman yang tidak melalui laut. Demikian juga, meski ke tempat tersebut harus melalui laut, tidak selalu menggunakan kata “sau”. Umunya pelaut Mandar menggunakan pola: gerakan sepanjang sumbu perkiraan Utara ? Selatan diberi label “bawah” dibandingkan “atas”, dan gerakan dari desa ke tujuan pertama yang menuju ke laut tersebut menggambarkan sebagai “sao”, <ke arah laut > tersebut. Namun, “sao” akan berubah menjadi “tama”, misalnya ketika melewati Tanjung Bira dan mengubah arah ke Teluk Bone atau berlayar dari Pulau Lere-lerekang ke daratan Kalimantan. “Tama” digunakan juga untuk menggambarkan “berlayar terhadap setiap arah bernama sao”, namun berlayar kembali ke rumah atau kampung halaman istilahnya selalu “malai” (pulang). Demikian juga bila berada di Pulau Ambo, bila akan ke Majene (Pulau Sulawesi), akan menggunakan istilah “tama”, bukan “sau”. Menurut Horst, “Dalam konteks Kepulauan Asia Tenggara hanya menghadapi dua musim, barat dan timur. Angin bertiup utama antara Juni dan Oktober, yang dikenal sebagai ‘musim Timur’ di Sulawesi, sebenarnya menggambarkan kurva searah jarum jam melalui Indonesia dan Filipina untuk berubah menjadi angin barat-laut di bagian utara Laut Cina. Dengan demikian, kata yang digunakan untuk menggambarkan angin atau arah dalam bahasa-bahasa Austronesia dari Taiwan, Filipina dan Indonesia yang digunakan cenderung mengikuti perubahan ini. Kata

ini diyakini berasal dari Proto Austronesia. Rekonstruksinya, “timu” sebagai “monsun tenggara” atau ‘angin yang membawa hujan’, yang berkaitan erat kapan untuk memulai menanam.” Hal ini juga dikemukakan oleh Gene Amarell, “Oposisi timur-barat digunakan orang Bugis untuk membedakan dan menamai dua musim dan arah angin yang dihembuskannya. Nama-nama tersebut dan istilah lainnya jelas berasal dari bahasa Melayu. Belum jelas dan bagaimana mengadopsi istilah tersebut.” Sebelum menutup, saya ingin menjelaskan satu per satu beberapa kata Mandar yang dituliskan teman di Facebook di awal tulisan ini, agar bisa memberi pemahaman orang yang tidak menggunakan bahasa Mandar sebagai bahasa ibunya; orang Mandar yang tidak begitu fasih lagi menggunakan Bahasa Mandar. “Naung” (ke bawah) digunakan untuk menuju daerah yang berada di arah utara atau tempat yang berada di dataran rendah. Misalnya orang Tinambung bila akan ke Mamuju menggunakan kalimat “Naung Mamuju”. “Daiq” untuk tempat yang berada di selatan atau dataran tinggi yang letaknya dekat (misalnya puncak bukit). Tapi tidak selalu demikian, sebab bila nelayan akan ke Lombok, orang Mandar menggunakan istilah “sung di Lombok”, bukan “Daiq di Lombok” padahal lokasinya berada di selatan. Bila ke dataran tinggi yang agak jauh, biasanya digunakan istilah “tama” (ke dalam). Istilah “tama” juga digunakan bila ke pedalaman, walau bukan di dataran tinggi. “Sau” dan “sung” digunakan untuk tempat yang jauh, kadang menyeberangi lautan. Misalnya Jakarta, Kalimantan, Malaysia, Sumatera. Tapi bila daerah tersebut berada di arah timur (bila kita di Mandar, berarti melalui hutan/pegunungan),

maka istilah yang digunakan menjadi “tama”, misalnya akan ke Bone, Kendari dan Papua. Istilah-istilah di atas juga digunakan di rumah. Bila seseorang yang berada di ruang tamu akan ke teras, akan menggunakan kata “sung” (keluar); bila rumah menggunakan tangga, saat akan turun menggunakan “naung” tapi bila tidak ada tangga menggunakan kata “sung”; ke dapur atau kamar menggunakan “tama” demikian juga bila masuk rumah yang tidak memiliki tangga; bila akan masuk rumah yang memiliki tangga atau naik ke loteng menggunakan kata “daiq”. Artinya, di rumah tidak berdasar pada orientsai arah mata angin (utara = “naung”, selatan “daiq”), tetapi mengembalikan arti istilah pada kedudukannya, bahwa “daiq” itu untuk ‘ke atas’, “naung” untuk ‘ke bawah’, “tama” untuk ke tempat yang luas ruangnya lebih sempit dari ruang utama, dan “sung” untuk ke luar ke tempat lebih luas. Tulisan ini tak menjelaskan secara rinci satu per satu akan latar belakang tiap istilah, sebab penjelasannya cukup panjang dan rumit. Hal ini dibahas banyak dan panjang lebar bila mempelajari ilmu-ilmu navigasi kuno berkaitan dengan 16 arah mata angin ‘modern’. Tulisan ini hanya ingin menyampaikan bahwa keunikan akan konsep orientasi di atas pada dasarnya tidak aneh atau tidak ambigu. Penggunaan istilah “daiq”, “tama”, “naung” dan lain-lain, yang biasa bagi orang Mandar, berakar pada tradisi panjang, ribuan tahun lalu. Yaitu tradisi pertanian nenek moyang kita di daratan Asia (asal nenek moyang suku-suku Austronesia), proses migrasi ke pulau-pulau, keadaan musim (barat dan timur), dan konsep orientasi akan rumah dan perahu. (*)


Liputan Khusus

Senin, 5 Maret 2012

11

Sulbar Ekspres

Macau, Kota Kecil nan Indah MACAU - Niat saya ke Macau, akhirnya terwujud. Dari dulu saya memimpikan untuk bisa mengunjungi ‘Kota Seribu Kasino’ ini. Ketika memasuki Kasino terbesar, The Venetian Casino, saya serasa masih bermimpi saja. Macau betulbetul Kota Judi. LAPORAN: Naskah M Nabhan Macau Macau merupakan Daerah Administratif Khusus (SAR) dari Republik Rakyat Cina sejak 20 Desember 1999. Sebelumnya, Macau adalah daerah pemeritahan Portugis. Selama 500 tahun, portugis berkuasa di Kota yang luasnya hanya 29,5 kilometer persegi ini. Walau kotanya kecil, tapi Macau sangat indah. Itulah sehingga Macao disebut Kota Kecil nan Indah. Sama seperti Hong Kong, Macau juga mengambil keuntungan dari prinsip “satu negara, dua sistem”. Maksudnya, Macau mempunyai otorita pemerintahan tersendiri. Walau sebenarnya, Macau termasuk dalam sistem Pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok (China). Memang, Macau punya sistem administrasi pemerintah khusus. Punya kepala pemerintahan, punya bendera, punya mata uang (pataca), punya bea cukai dan keimigrasian. Macau terbilang Kota Unik. Penduduknya hanya berkisar 550 ribu jiwa. Tapi geliat pembangunan di Kota ini seakan tiada henti. Menurut tour guide, Murni, setiap tahun ada saja yang dibangun. Semuanya bangunan monumental. Punya nilai sejarah dan terkesan artistik. Ruas jalan semakin dipercantik. Public space utamanya taman tampak indah. Ada tugu atau monumen, bahkan ada tower bersejarah. Kecantikan Macau semakin tampak ketika mengunjungi The Temple of AMa. Dari kota Macau kita melewati jembatan yang panjang. A-Ma temple adalah salah satu tujuan wisata andalan Macau. A-Ma Temple adalah sebuah klenteng. Tempat pemujaan. Walau demikian, pengunjung bebas memasuki klenteng ini. Alkisah, A-Ma adalah seorang gadis miskin yang dilahirkan di keluarga nelayan. Nama sebenarnya Tin Hiau. Dari kecil dia dipercaya memiliki kekuatan suci. Suatu hari, badai yang sangat dahsyat meluluhlantakkan kapal

-Ist-

LOTUS SQUARE. Penulis berfose di Taman Lotus dengan latar belakang tugu kembang lotus keemasan sebagai simbol penyerahan Macau dari Portugis ke Republik Rakyat Tiongkok (China).

yang ditumpangi oleh kakak dan ayahnya. A-Ma pun bersemedi. Dan secara ajaib ayahnya selamat. Sejak itu, ia dipercaya sebagai dewi yang dapat melindungi para nelayan dari badai. Versi lain, A-Ma, gadis miskin yang ingin pergi ke Canton. Tapi dia tidak dizinkan ikut kapal seorang pedagang kaya. Dia pun menumpag di perahu seorang nelayan miskin. Kemudian sebuah badai menerjang dan menghancurkan semua kapal di lautan. Hanya kapal atau lebih tepat disebut perahu yang berisi gadis miskin itu yang selamat. Setibanya di Macau gadis itu menghilang, dan kemudian menampakkan diri sebagai seorang dewi. Di tempat itulah dibangun kuilnya. Usai mengunjungi A-Ma temple, kami lalu menuju tempat wisata lainnya. Ruins of St. Paul’s. Ini adalah reruntuhan atau puing-puing gereja. Menurut tour guide, gereja ini sudah tiga kali dihancurkan dan sudah dua kali direnovasi. Yang menarik dari gereja ini, karena bagian depannya masih tampak kokoh. Walau pada beberapa bagian sudah ditopang dengan beton. Sayangnya, rombongan tiba pada malam hari. Jadinya hasil-hasil jepretan tidak maksimal. Apa boleh buat. Yang penting sudah melihat salah satu

destinasi pariwisata Macau ini. Halaman depan reruntuhan gereja ini adalah lantai batu yang besar. Ada pula tangga besar, juga dari batu. Memang Gereja St Paul berada pada ketinggian. Gereja ini dibangun pada tahun 1602 di samping Jesuit College of St. Paul’s, universitas Barat pertama di Asia dimana para misionaris belajar tentang China sebelum bertugas di Ming Court di Beijing sebagai ahli astronomi dan ahli matematika. Di tahun 1835, kebakaran melanda universitas dan gereja tersebut, meninggalkan hanya halaman depan yang dramatik itu dengan empat baris tiang, lengkap dengan ukiran dan patung. Arsitektur Gereja St. Paul yang unik mengingatkan pada gaya Renaissance Eropa dan arsitektur Asia dalam sebuah campuran mempesona dari unsur China dan Barat. Sebelum meninggalkan Macau jangan lupa mengunjungi Lotus Square. Pagi hari, saya beserta rombongan menyempatkan diri ke taman ini. Jaraknya hanya sekira 200 meter dari Casa Real Hotel, tempat saya menginap. Di taman ini terdapat monumen lotus besar berwarna keemasan. Ini sebagai simbol penyerahan kembali Macau dari Portugis ke China pada tanggal 20 Desember 1999.

Hati-Hati Merokok, Bisa Didenda RMB 600 Saat di Macau, rombongan media Fajar Group dipandu tour guide, Murni. Orangnya mungil, manis. Suaminya orang perancis. Sudah lama dia tinggal di Macau. Dia asli orang Jakarta. Saat menjemput kami di Pelabuhan Ferry Macau dia langsung mengingatkan. “Hati-hati merokok di sembarang tempat”. Memang, pada beberapa tempat ditempel peringatan untuk tidak merokok di sembarang tempat. Peringatan tersebut dalam tiga bahasa, China, Portugis dan Inggeris. Bila kedapatan merokok, bisa rumit jadinya. Banyak kamera (CCTP) yang mengintai. Ada pula polisi yang selalu patroli. Mau tahu berapa dendanya? RMB 600 atau 600 yuan. Bila dikurs dengan rupiah senilai Rp840 ribu. Usai liburan di Macau, tujuan selanjutnya ada Kota Shen Zhen. Saya pun sudah dua kali ke Kota yang terkenal dengan pusat perbelanjaannya ini. Lo Hu. Sementara salah satu wisata andalannya adalah Window of The World alias Jendela Dunia. Ini adalah salah satu taman wisata terbaik di dunia. Memasuki Window of The Word kita serasa mengunjungi seluruh belahan dunia. (***)


Polewali Ekspres

12

Senin, 5 Maret 2012

Sulbar Ekspres

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR Terciptanya Pemerintahan Yang Baik dan Terpercaya Berdasarkan Nilai Agama dan Budaya

Ali Baal Masdar Bupati

Nadjamuddin Ibrahim Wakil Bupati

Natsir Rahmat Sekda

Sanksi SMAN 1 Dicabut POLEWALI — Sanksi berupa larangan mengikuti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) melalui jalur undangan (bebas tes) bagi SMAN 1 Polewali, Polewali Mandari (Polman), akhirnya dicabut. Terhadap pencabutan sanksi ini, DPRD Polman menaruh apresiasi tinggi. Namun dewan juga berharap agar oknum yang menyebabkan dijatuhkannya sanksi terhadap SMAN 1 Polewali, diberi sanksi. Sejumlah anggota dewan menilai, akibat ketidak telitian tim penyusun data beberapa waktu lalu

menyebabkan SMAN 1 Polman dijatuhi sanksi oleh panitia SNMPTN. Anggota Komisi IV DPRD Polman Arsyad Sagaf mengatakan, patutlah diapresiasi keputusan pemerintah pusat melalui panitia SNMPTN yang telah mencabut kembali sanksi bagi SMAN I Polewali. Tapi keberhasilan itu juga tidak cukup, karena mestinya ada tindakan bagi para pihak di SMAN 1 yang telah membuat citra sekolah itu dan daerah ini tercoreng. “Sehingga sangatlah beralasan

jika ada sanksi bagi mereka. Sebab kejadian itu juga disebabkan oleh mereka, meskipun mereka beralasan kalau kesalahan itu karena ketidaksengajaan,” ujar Arsyad. Hal serupa juga disampaikan oleh Abdul Rahim. Anggota DPRD Polman ini menuturkan, pencabutan sanksi bagi SMAN 1 oleh panitia SNMPTN memang sudah sepantasnya. Tapi tidaklah pantas kemudian jika pemicu yang menyebabkan panitia SNMPTN sempat menjatuhkan sanksi ikut dimaafkan. Kalau tidak ada tindakan tegas, maka tidak

akan timbul sikap ketelitian dan kehati-hatian dalam mengelola administrasi nilai siswa kedepan. “Dicabutnya sanksi oleh panitia SNMPTN itu adalah keberhasilan kolektif tim yang dibentuk Pemkab Polman. Tapi soal pemicu terjadinya kekeliruan dan pelakunya harusnya mendapatkan sanksi. Jangan karena kita dapat pengampunan, pelaku tidak mendapatkan sanksi, itu tidak fair namanya karena telah mencederai proses pendidikan didaerah ini,” kunci Rahim. (ftr/ham)

Guru Lapor Dugaan Korupsi Kasek POLEWALI — Tak tahan melihat dugaan praktik penyalahgunaan dana subsidi sekolah menengah (SSM), sejumlah guru di SMK Labuang Kecamatan Campalagian, melaporkan kepala sekolah (kasek) ke Polres Polman. Kepala SMK Labuang, Syarifuddin, dilaporkan dalam dugaan korupsi dana SSM yang dikelola sejak tahun 2008. Kekesalan guru yang bergabung dalam dewan guru SMK Labuang, bukan hanya dilakukan dengan melaporkan sang kasek ke penyidik tipikor Polres Polman, tapi para guru juga mogok mengajar. Akibatnya siswa kelas III dan kelas II sejak empat hari terakhir harus mendapatkan imbas mogok mengajar. Para siswa tidak mendapatkan pelajaran yang semestinya mereka dapatkan pada jam pelajaran, terlebih bagi siswa kelas III yang sebentar lagi akan menghadapi ujian nasional. Menurut salah seorang guru yang mengajar di jurusan teknik mesin, Basri, 12 guru SMK Labuang yang tergabung dalam dewan guru sebenarnya sejak tahun 2010 lalu sudah sebanyak enam kali mengadukan tindakan kepala SMK

Labuang. Laporan itu ada yang disampaikan kepada wakil bupati dan ada juga yang disampaikan ke DPRD. Dasar pengaduan para guru adalah temuan dan hasil audit inspektorat yang menyatakan telah terjadi dugaan penyalagunaan anggaran dengan modus laporan fiktif. “Akan tetapi pengaduan yang kami sampaikan tidak pernah direspon. Sehingga kami melakukan aksi mogok mengajar sekaligus melaporkan kasek kami ke penyidik tipikor Polres. Aksi protes kami ini memang merugikan siswa, karena tidak mendapatkan hak untuk belajar,” tutur Basri. Sementara itu Bayanuddin, guru di SMK Labuang, mengatakan upaya mediasi ini memang telah dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Polman pekan lalu, hanya saja kebijakan mediasi yang dilakukan oleh Disdikpora tidak menguntungkan guru. Sebab ada upaya pembelaan yang dilakukan oleh Disdikpora terhadap kasek yang sudah jelas melakukan kesalahan dalam pengelolaan anggaran SSM. “Padahal kami sangat simpel permintaannya, hanya meminta kasek bersangkutan dimutasi ke sekolah

lain. Kami tidak mau dipimpin oleh kasek yang berperilaku buruk, karena permintaan kami tidak direspon maka kami mamilih mogok mengajar hingga tuntutan kami dipenuhi,” ujar Bayanuddin. Bantah Tuduhan Dikonfirmasi terpisah, Kepala SMK Labuang, Syarifuddin, menyangkal semua tudahn para dewan guru SMK Labuang. Ia menyatakan apa yang disampaikan para guru adalah fitnah untuk menjatuhkan dirinya dari jabatannya saat ini. Beberapa kebijakannya memang mendapat reaksi penolakan dari guru, tapi kebijakan itu memang untuk SMK Labuang, dirinya tidak akan takluk pada penolakan kebijakan berupa peningkatan kedisiplinan. “Jadi mereka hanya menebar fitnah yang ingin menjatuhkan saya dari posisi saya saat ini. Semua yang mereka tuduhkan pada saya tidak benar,” terang Syarifuddin. Sementara Kepala Disdikpora Polman, Arifuddin Toppo, menegaskan bila pihaknya telah melakukan upaya mediasi. Namun salah satu

pihak memang sudah tidak mau dimediasi, sehingga upaya itu gagal. “Tapi dalam proses mediasi memang Kepala SMK Labuang mengakui jika dalam beberapa tahun terakhir pihak inspektorat menemukan beberapa masalah dalam laporannya, dan kasek mengakui telah memanfaatkan sebagian anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” terang Arifuddin. Terkait aksi mogok yang dilakukan oleh sejumlah guru, Kadisdikpora menganggap jika sejumlah guru telah jauh masuk dalam wilayah yang bukan menjadi tanggungjawabnya. Sementara persoalan yang diadukan oleh para guru yang berujung pada tuntutan mutasi kasek sudah dalam proses penyidikan oleh tim khusus yang dibentuk inspektorat. “Jadi biarkan semua proses berjalan pada jalurnya. Kalau kemudian kasek terbukti bersalah, maka saya akan bertindak tegas sesuai aturan. Olehnya saya minta kepada para guru yang mogok mengajar untuk kembali melaksanakan tugasnya,” kunci Arifuddin. (ftr/ham)


Senin, 5 Maret 2012

Majene Ekspres

13

Sulbar Ekspres

H. Kalma Katta (Bupati)

MAJENE — Harapan guru untuk menerima dana sisa tunjangan sertifikasi tahun 2010 dan 2011, pupus sudah. Tunjangan yang tersisa sebulan itu dipastikan tidak akan terbayarkan, karena dananya telah dikembalikan ke kas negara. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (DPKPAD) Majene, Ramli Puloo, saat rapat dengan anggota Komisi III DPRD Majene, Bupati Majene Kalma Katta, bersama jajaran Dinas Pendidikan Majene. “Sisa tunjangan tahun 2010 dan tahun 2011 tidak bisa dibayarkan, karena dananya sudah dikembalikan ke kas negara. Itu sudah aturan, kalau ada sisa dana yang belum digunakan, maka harus dikembalikan. Karena pemberian tunjangan sertifikasi guru itu adalah kewenangan pusat melalui APBN dan tidak bisa digunakan untuk yang lain,” terang Ramli. Sedangkan sisa tunjangan sertifkasi guru 2011 juga tidak bisa dibayarkan, lantaran Subag Peningakatan Mutu Pendidik Tenaga Kependidikan (PMPTK) Disdik Majene terlambat mengajukan permohonan pencairan dana. Sisa dana sertifikasi guru 2011 yang dikembalikan ke kas negara mencapai Rp800 juta. “Kami juga tidak mungkin mencairkan jika tidak ada permohonan masuk. Selain itu dana ini juga tidak cukup, sebab besaran tunjangan sertifikasi dalam sebulan mencapai Rp 2 milliar,” ujarnya. Bupati Majene Kalma Katta menyatakan, Dinas Pendidikan harus proaktif menyampaikan jika ada masalah tentang pemberian tunjangan sertifikasi guru. Menurutnya, kekurangan dana bisa ditutupi melalui APBD Perubahan dan atas persetujuan DPRD Majene. “Inilah yang susah sekarang karena dananya telah kembali ke kas negera. Tidak mungkin kita mau tutupi seluruhnya,” imbuh Kalma. Menyela itu, Ramli Puloo memberikan penegasan bahwa dana APBD tidak boleh digunakan untuk menutupi pembayaran tunjangan sertifikasi guru. “Tunjangan sertifikasi guru sudah jelas sumbernya dari Kementerian Pendidikan. Kalau kita menggunakan APBD justru akan bermasalah,” sebutnya. Tanggapan lain disampaikan anggota

H. Fahmi Massiara (Wakil Bupati)

H. Syamsiar Muchtar (Sekkab)

Sisa Tunjangan Sertifkasi tak Terbayar Komisi III DPRD Majene, Adi Ahsan. Menurut dia, ketidakcukupan dana sertifikasi yang masuk ke kas daerah bukan karena dana dari pusat kurang. Tapi ada kesalahan data dari Disdik Majene mengenai jumlah penerima tunjangan sertifikasi guru. Karenanya ia minta agar Disdik Majene berbenah dan kembali memperbaiki data penerima tunjangan sertifikasi. “Masalahnya karena kesalahan ini

berulang ulang terus, pasti ada kesalahan data. Saya yakin pembayaran sertifikasi 106 orang guru yang menyusul bisa menjadi pemicu kenapa dana sertifikasi jadi tidak cukup, makanya Disdik harus mengevaluasi kembali ini,” ujarnya. Sementara itu Ketua Komisi III DPRD Majene Rusbi Hamid menyarankan agar Pemkab Majene mencari jalan keluar terkait pemberian tunjangan guru terutama tunjangan terpencil.

Sebab selama ini sering kali ada sekolah terpencil hanya dua tiga orang mendapatkan tunjangan, sementara gurunya lebih dari itu. Ia menyampaikan, pemberian tunjangan kepada orang yang menjalankan tugas khusus tidak bertentangan dengan aturan pengelolaan keuangan daerah. Karena itu bagi guru yang bertugas secara khusus di daerah terpencil perlu diberikan tunjangan khusus melalui dana APBD. (din/ham)


Mamasa Ekspres

14

Senin, 5 Maret 2012

Sulbar Ekspres

PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA Empat Strategi Pembangunan Kabupaten Mamasa

1 Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik/good governance. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Gerakan 2 Pembangunan Berbasis Masyarakat (Gerbang Sismark). 3 Mendorong berkembangnya dunia usaha dan para pelaku bisnis. Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan norma budaya dalam 4 kehidupan bermasyarakat.

Ramlan Badawi Bupati

Benhard Buntutiboyong Sekkab

Longsor, Poros Polewali-Mamasa Lumpuh

POLEWALI â&#x20AC;&#x201D; Hujan deras yang menguyur Polewali Mandar dalam dua hari terakhir ini membuat tebing setinggi 50 meter di kilometer 17, Dusun Leppang Desa Kelapa Dua Kecamatan Anreapi longsor. Mengakibatkan bongkahan tanah dan bebatuan menutupi Jalan Poros PolewaliMamasa. Hal ini mengakibatkan arus lalulintas lumpuh sekitar enam jam. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 17.00 Wita mengakibatkan kendaraan dari Mamasa menuju Polewali mapun sebaliknya tertahan karena tingginya material longsor yang menimbun jalan. Masyarakat setempat yang

mencoba membersihkan material lonsor berupa bebatuan dan lumpur setinggi dua meter ini agak kesulitan karena menggunakan alat seadanya. Menurut salah seorang warga, Maâ&#x20AC;&#x2122;sud, Sabtu sore sekitar pukul 17.00 Wita hujan sangat deras mengakibatkan tebing setinggi 50 meter lonsor menutupi bahu jalan. Untungnya lonsor tersebut tidak mengenai rumah penduduk yang ada disekitar lokasi longsor. Sejumlah masyarakat Kelapa Dua langsung melakukan gotong royong membersihkan timbunan longsor. Tetapi karena hanya menggunakan alat seadanya prosesnya lambat apalagi ada bongkahan batu bercampur lumpur.

â&#x20AC;&#x153;Saat hujan deras turun tiba-tiba tanah tebing longsor mengakibatkan jalanan tertutup. Untungnya pak tidak ada kendaraan yang melintas saat longsor termasuk rumah yang terkena. Memang didaerah sekitar sini kalau musim hujan rawan terjadi longsor,â&#x20AC;? ujar Masud. Kendaraan roda dua yang akan melintas terpaksa diangkat beramairamai oleh warga setempat. Sementara kendaraan roda empat tidak bisa melintas. Atas kejadian ini pemerintah Desa Kelapa Dua langsung melaporkannya kepihak Kecamatan Anreapi kemudian meneruskannya ke Dinas PU Polewali Mandar. Sebuah alat berat dari

Dinas PU Polewali Mandar kemudian diterjunkan untuk membersihkan timbunan longsor. Sehingga sekitar pukul 23.00 Wita, kendaraan roda empat sudah bisa melintas tetapi harus berhati-hati akibat licinnya jalan. Tetapi ada juga pengendara roda empat terpaksa bermalam disekitar lokasi karena takut tercebak. Hingga Ahad pagi, 4 Maret jalan Poros Polewali-Mamasa sudah normal. Jalan Poros Polewali-Mamasa khususnya di wilayah Kecamatan Anreapi selama ini terkenal rawan longsor apalagi musim hujan. Sehingga pengendara diminta berhati-hati jika melintas di jalur ini. (*)


Senin, 5 Maret 2012

Matra Ekspres

15

Sulbar Ekspres

H. Agus Ambo Djiwa H. Muhammad Saal HM. Natsir (Bupati) (Wakil Bupati) Sekkab

1.000 Unit Rumah Murah untuk PNS PASANGKAYU — Bupati Mamuju Utara (Matra) H Agus Ambo Djiwa, menyampaikan, untuk membuat kehidupan PNS di Matra lebih terjamin, Pemkab Matra akan menyediakan 1.000 unit rumah khusus untuk PNS yang bisa didapatkan dengan harga murah. Namun, sebelum mendapat itu ia meminta agar seluruh PNS di wilayah ini agar mengedepankan moral dan etika demi menjaga citra abdi negara di mata masyarakat. Hal ini dikemukakan Agus saat menyampaikan arahan pada sosialisasi persiapan pengalihan status CPNS

menjadi PNS formasi 2010 sekaligus penyerahan surat tanda tamat diklat prajabatan di aula Hotel Trisakti, Pasangkayu, Jumat 2 Maret. “Seluruh pengawai di Matra saya minta untuk menjaga moralnya demi nama baik PNS,” imbau Agus. Selain itu, kata Agus, pihaknya juga menerapkan kebijakan untuk para PNS yang berasal dari sejumlah daerah di Matra dikembalikan ke daerahnya masing-masing untuk bertugas. Jadi mereka tidak perlu lagi mengeluarkan biaya transportasi dari desanya menuju ke ibukota kabupaten untuk berkantor

atau mengeluarkan biaya untuk tempat tinggal jika mereka harus tinggal di Pasangkayu. “Jadi, mereka dikembalikan ke kecamatan asalnya untuk bertugas. Dengan begini biaya operasional bisa ditekan,” ungkap Agus. Pada acara itu juga hadir Wakil Bupati Matra Muhammad Saal. Dalam kesempatan itu, Saal mengemukakan, dalam menjalankan tugas nanti setiap PNS harus betul-betul memperlihatkan keprofesionalannya. “Apa yang menjadi kebanggaan kita sebagai pegawai negeri sipil karena sejak

Rubrik Khusus Pemkab Mamuju Utara

-- Sulbar Ekspres/Chalid Mawardi --

Rubrik Khusus DPRD Mamuju Utara

kita diangkat menjadi pegawai hingga pensiun, kita akan dijamin oleh negara,” ungkap Saal. Sementara Kepala BKDD Matra M Yunus Alsam yang hadir pada acara itu mengemukakan, jumlah CPNS yang akan dialihkan statusnya menjadi PNS sebanyak 332 orang. Terdiri dari PNS golongan dua dan tiga. Saat ini, kata Yunus, pihaknya telah menginput jumlah PNS yang mengabdi di Pemkab Matra sebanyak 3.668 orang, termasuk tambahan 332 orang yang baru dialihkan statusnya dari CPNS menjadi PNS. (*)

WAKIL Ketua DPRD Matra Uksin Djamaluddin, foto bersama direktur-wartawan Sulbar Ekspres dan Radar Sulbar, Jumat 2 Maret 2012.

BUPATI Matra H Agus Ambo Djiwa dan Sekkab Matra HM Natsir, membicarakan nota kerjasama Pemkab Matra dengan Sulbar Ekspres dan Radar Sulbar.


Matra Ekspres Membangun Lebih SMART

16

Senin, 5 Maret 2012

Optimalkan Peran Pengawasan DPRD

RUSAK. Tanggul penahan ombak di Pantai Pasangkayu, Mamuju Utara (Matra), rusak.

PASANGKAYU — DPRD Mamuju Utara (Matra) memiliki tanggungjawab dalam mengawal aspirasi masyarakat. Meski tidak memiliki kekuasaan untuk menginterfensi eksekutif, namun dewan masih memiliki fungsi kontrol dalam mengawasi jalannya pemerinatahan dan program pembangunan. Wakil Ketua DPRD Matra Uksin Djamaluddin mengemukakan, bicara soal wewenang, tentu saja DPRD memiliki keterbatasan. Namun dengan keterbatasan wewenangan itu juga

masih bisa dimaksimalkan. Menurutnya, aspirasi yang disampaikan masyarakat yang selanjutnya diakomodir pemerintrah daerah dalam bentuk penjabaran program pembangunan, masih harus diawasi. Karena itu berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak. “Oleh karena itu dalam setiap penyusunan atau pembahasan anggaran, kami selalu menelisik dengan baik program yang diusulkan eksekutif. Apakah itu benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan sejauh mana manfaat yang akan dihasilkan,” kata Uknsi. Dengan kata lain, DPRD bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat

Uksin Djamaluddin

menyetujui atau bahkan menolak sama sekali ataupun menyetujui anggaran yang diajukan eksekutif dengan perubahan-perubahan tertentu. Ia mencontohkan, salah satu program yang gembar-gemborkan eksekutif tahun ini adalag Gerakan Membangun Desa Sejahtera, Mandiri, dan Bermartabat (Gema d’Smart). Di program ini, setiap desa sasaran mendapat Rp170 juta. Di tengah pelaksanaan program itu, DPRD akan selalu mengawasi. Tapi pengawasan ini tidak bisa langsung ditafsirkan sebagai upaya DPRD mencari-cari kesalahan dalam pelaksanaan program di lapangan. “Tapi kamu mau itu berjalan efektif dan sesuai perencanaan. Nilai memang kecil, tapi jika dikelola baik, tentu manfaatnya akan besar. Makanya itu yang kami mau awasi,” kata Uksin di ruang kerjanya pekan lalu. Ia menjelaskan, DPRD sebagai lembaga politik, tentu setiap anggota dewan akan berusaha menjaga kepercayaan masyarakat. “Sebab kami ada disini karena ada amanah yang dititipkan masyarakat. Amanah itu selanjutnya kami jalankan dengan melakukan pengawasan. Karena tidak mudah mendapat kepercayaan masyarakat,” kata Uksin. Dengan demikian, harapnya, semestinya semua anggota DPRD meningkatkan perannya sebagai wakil rakyat yang secara aktif mengawasi jalannya pemerintahan dengan sebaik-

baiknya. Dan ada baiknya para anggota DPRD menjalin hubungan kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat, jurnalis, dan tokoh-tokoh masyarakat dan mahasiswa. Dengan membangun hubungan baik dengan semua elemen, informasi dan pemahaman mengenai realitas yang hidup dalam masyarakat dapat terekam dengan baik. Sehingga setiap anggota dewan dapat menyuarakan kepentingan rakyat yang mereka wakili secara detil. “Harapannya, rakyat dapat benarbenar merasakan adanya manfaat telah memberikan dukungan kepada para wakil rakyat,” kata Uksin. Kedepan, sebut Uksin, fungsi pengawasan DPRD perlu terus dikembangkan baik model maupun tekniknya. Karena dengan keberhasilan fungsi ini akan memberikan kredibilitas yang tinggi kepada DPRD secara kelembagaan. Ia menambahkan, pentingnya optimalisasi pengawasan DPRD, baik secara personal maupun secara kelembagaan, sangat penting. Sebab tidak bisa dipungkiri, di tengah masyarakat tidak sedikit yang beranggapan dan menilai pengawasan lembaga ini masih sangat lemah. “Pertanyaan dan keraguan masyarakat terhadap DPRD tidak bisa dijawab dengan statemen, tapi mereka butuh sikap nyata dari lembaga ini dalam menjawab persoalan yang tengah melilit masyarakat kita,” pungkas Uksin. (**)


Sulbar Ekspres