Sulbar Ekspres

Maret 2012 KAMIS 1Langganan: Rp 40.000

KORANNYA ORANG SULBAR

SULBAR EKSPRES Awasi Penerbitan Izin Tambang

3

MARAKNYA ijin pertambangan yang diterbitkan kepala daerah dihampir seluruh daerah di Provinsi Sultra dalam berapa tahun terakhir, khususnya menjelang suksesi Pemilukada perlu diwaspadai. Ijin-ijin pertambangan yang diterbitkan kepada para pengusaha diduga keras untuk kepentingan ongkos politik kandidat guna memenangkan pemilukada.

Pupuk Urea Jadi Barang Langka

7

FENOMENA kelangkaan pupuk terutama jenis urea merupakan kasus yang terjadi secara berulang-ulang, hampir setiap tahun. Fenomena ini ditandai oleh melonjaknya harga pupuk di tingkat petani jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Berbagi Investasi di Area Reklamasi REKLAMASI atau membuat daratan baru pada suatu daerah perairan/pesisir pantai umumya dilatarbelakangi oleh semakin tingginya tingkat populasi penduduk. Pertumbuhan penduduk dengan segala aktivitasnya tidak bisa dilepaskan dengan masalah kebutuhan lahan. Dalam hal pencarian lahan baru, terutama daerah strategis dimana terjadi aktifitas perekonomian yang padat seperti pelabuhan atau kawasan komersial lainnya. Pembangunan kawasan komersial jelas akan mendatangkan banyak keuntungan ekonomi. Asumsi yang digunakan disini adalah semakin banyak kawasan komersial, dengan sendirinya juga akan menambah pendapatan asli daerah (PAD).

Baca Halaman

2

E-Mail: sulbarekspres@gmail.com

-- Radar Sulbar/Ridwan Alimuddin --

Laporan Utama

2

Kamis, 1 Maret 2012

Sulbar Ekspres Panca Karya Pembangunan Sulawesi Barat Phase II Sebagai Kebijakan Strategi Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat 1. Peningkatan Profesionalisme Aparatur (Personalcapatcy Building) Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

2. Peningkatan Kualitas dan Perluasan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Ekonomi Vital.

3. Peningkatan Promosi dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga Baik dalam Negeri maupun Luar Negeri.

4. Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam.

5. Pengembangan Pemerintahan yang Peduli Lingkungan.

H. Anwar Adnan Saleh Gubernur

Aladin S. Mengga Wakil Gubernur

Berbagi Investasi di Area Reklamasi MAMUJU — Reklamasi atau membuat daratan baru pada suatu daerah perairan/ pesisir pantai umumya dilatarbelakangi oleh semakin tingginya tingkat populasi penduduk. Pertumbuhan penduduk dengan segala aktivitasnya tidak bisa dilepaskan dengan masalah kebutuhan lahan. Dalam hal pencarian lahan baru, terutama daerah strategis dimana terjadi aktifitas perekonomian yang padat seperti pelabuhan atau kawasan komersial lainnya. Pembangunan kawasan komersial jelas akan mendatangkan banyak keuntungan ekonomi. Asumsi yang digunakan disini adalah semakin banyak kawasan komersial, dengan sendirinya juga akan menambah pendapatan asli daerah (PAD).

Reklamasi memberikan keuntungan dan dapat membantu kota dalam rangka penyediaan lahan untuk berbagai keperluan (pemekaran kota), penataan daerah pantai, pengembangan wisata bahari, dan lain-lain. Namun harus diingat pula bahwa bagaimanapun juga reklamasi adalah bentuk campur tangan (intervensi) terhadap keseimbangan lingkungan alamiah pantai yang selalu dalam keadaan seimbang dinamis, sehingga akan melahirkan perubahan ekosistem seperti perubahan pola arus, erosi dan sedimentasi pantai, dan berpotensi gangguan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 pada pasal 34 menjelaskan, reklamasi hanya dapat dilaksanakan jika manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh lebih besar dari biaya sosial dan biaya ekonominya. Namun demikian, pelaksanaan reklamasi juga wajib menjaga dan memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat, keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan pelestarian lingkungan pesisir, serta persyaratan teknis pengerukan hingga penimbunan material.

Pada dasarnya kegiatan reklamasi

pantai tidak dianjurkan, namun dapat dilakukan dengan memperhatikan sejumlah ketentuan. Diantaranya; Jika reklamasi merupakan kebutuhan pengembangan kawasan budi daya yang telah ada di sisi daratan; Merupakan bagian wilayah dari kawasan perkotaan yang cukup padat dan membutuhkan pengembangan wilayah daratan untuk mengakomodasikan kebutuhan yang ada; Area reklamasi berada di luar kawasan hutan bakau yang merupakan bagian dari kawasan lindung atau taman nasional, cagar alam, dan suaka margasatwa.

Reklamasi dapat dilaksanakan jika manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh lebih besar dari dampak sosial dan biaya ekonominya, serta memperhatikan dan menjaga kehidupan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

Kemudian, beberapa kasus yang terjadi menunjukkan bahwa implementasi kegiatan reklamasi di lapangan seringkali tidak sesuai dengan perencanaannya, sehingga mengakibatkan kerusakan secara sosial, ekonomi maupun lingkungan, menimbulkan resistensi dari masyarakat.

Sehingga diperlukan koordinasi dan komunikasi yang sinergis dengan semua stakeholders dalam kegiatan reklamasi.

Segera Dimulai Di Mamuju, proyek reklamasi Pantai Manakarra segera dimulai. Untuk pengerjaan tahap kedua kali ini, Pemkab Mamuju berencana menimbun pantai seluas 8,6 hektar. Mulai dari wilayah belakang Gedung DPRD Mamuju hingga ke dermaga Pusat Pelelangan Ikan (PPI) di Kasiwa.

Kegiatan reklamasi tersebut akan dilaksanakan oleh PT Karya Mandala Putra (KMP) dengan nilai investasi sebesar Rp 86.453.000.000. Perusahaan tersebut ditunjuk sebagai pelaksana

dengan alasan telah terbukti mampu melakukan reklamasi area pembangunan Hotel d’Maleo Mamuju.

“Jika sebelumnya Pemkab Mamuju mengumumkan bakal melakukan tender, namun hal itu tidak jadi. Kita menunjuk PT KMP sebagai pelaksana karena memang telah terbukti mampu bekerja dengan baik. Daripada orang luar daerah kita pakai, padahal ada orang kita yang memang mampu,” sebut Asisten II Bidang Pembangunan Pemkab Mamuju Bachrun Rasyid, usai memimpin kegiatan sosialisasi reklamasi Pantai Manakarra Tahap II di Ruang Camar Hotel d’Maleo Mamuju, Rabu 29 Februari.

Menurut Bahrun, reklamasi ini dilakukan mengingat potensi pengembangan kota masih sangat memungkinkan.

Selain itu, juga karena keuntungan bagi daerah dalam reklamasi cukup besar karena area pengelolaan Pemkab Mamuju dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sementara itu, Kepala Bagian Ekonomi Pemkab Mamuju M Yusri Muis, mengatakan dari total luas pembangunan yaitu 8,6 hektar, pengelolaan akan dibagi dua.

Untuk PT KMP selaku investor akan mendapatkan bagian seluas 65 persen guna membangun berbagai fasilitas, sedangkan Pemkab Mamuju mendapatkan jatah 35 persen.

“Kalau dikalkulasi, biaya penimbunan atau reklamasi seluas 35 persen itu lebih dari Rp 30 miliar. Artinya, investasi dari PT KMP berupa reklamasi yang akan digunakan oleh Pemkab Mamuju sebesar Rp 30 miliar lebih. Disitu keuntungan kita dalam pembangunan dengan sistem investasi ini,” kata Yusri.

Mengenai bangunan di atas area reklamasi nantinya, akan diserahkan kepada masing-masing pengelola. Namun Yusri meyakinkan Pemkab Mamuju bakal

menyediakan spot publik seperti area untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) maupun Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera) serta lintasan bagi warga yang suka berolahraga jalan atau lari.

Selain itu, akan ada area pemerintahan seperti di belakang Kantor DPRD Mamuju. Pada area itu, rencana dibangun pengembangan kantor DPRD Mamuju serta pengembangan Hotel d’Maleo Mamuju serta area wisata bahari. “Pihak investor sendiri berencana membangun mall, rumah makan, pusat perbelanjaan dan berbagai fasilitas lain mendampingi Hotel d’Maleo. Sementara untuk publik, akan dibangun jalan sepanjang 15 meter dan area PKL di anjungan yang ada sekarang agar mereka tidak tersebar lagi.

Tapi intinya, tergantung masing-masing apa yang dianggap perlu dibangun,” ungkap Yusri.

Area antara wilayah reklamasi tahap pertama hingga ke dermaga PPI Mamuju, rencananya dibangun pusat bisnis dan sejumlah gedung perkantoran swasta yang dipersewakan dan Pujasera.

Saat ditanyai mengenai area untuk nelayan yang kerap menambatkan perahu di sepanjang pantai, Yusri mengatakan Pemkab Mamuju akan mengarahkan nelayan ke PPI. Sebab, memang tidak ada peruntukan area perahu nelayan pada pembangunan tersebut.

Yusri mengatakan rencana ini telah diketahui dan disetujui DPRD Mamuju. Olehnya, kegiatan penimbunan Pantai Manakarra sudah dapat dimulai dalam beberapa waktu ke depan dan hanya menunggu persiapan dari PT KMP. (**)

Mamuju Ekspres

Kamis, 1 Maret 2012

3

Sulbar Ekspres VISI PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU “Gerakan Membangun Mamuju, Menuju Masyarakat Maju dan Mandiri (Gerbang Maju)�

MISI PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU - Meneruskan layanan pendidikan dan kesehatan gratis yang semakin dimantapkan.

- Ekonomi yang berbasis UKM dan lembaga ekonomi desa serta menghidupkan pasar rakyat.

- Percepatan pertumbuhan dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi.

- Mewujudkan pemerintahan bersih dan baik, berlandaskan pada keimanan yang bermuara pada peningkatan layanan sistem satu atap.

- Mendorong terciptanya Mamuju sebagai ibukota provinsi yang berwawasan lingkungan.

Drs. H. Suhardi Duka, MM Bupati

Ir. Bustamin Bausat Wakil Bupati

Drs. H. Habsi Wahid, MM Sekda

Awasi Penerbitan Izin Tambang MAMUJU -- Maraknya ijin pertambangan yang diterbitkan kepala daerah dihampir seluruh daerah di Provinsi Sultra dalam berapa tahun terakhir, khususnya menjelang suksesi Pemilukada perlu diwaspadai. Ijin-ijin pertambangan yang diterbitkan kepada para pengusaha diduga keras untuk kepentingan ongkos politik kandidat guna memenangkan pemilukada.

Tidak terkontrolnya penerbitan ijin pertambangan yang dikeluarkan kepala daerah tentu sarat dengan muatan politik untuk menduduki jabatan kepala daerah periode berikutnya, terutama menjelang akhir masa periode pemerintahannya.

Untuk itu, penerbitan ijin kuasa pertambangan (KP) merupakan cara tercepat untuk mendapatkan uang panas dalam membiayai ongkos politik pemilukada meraih kursi panas kekuasaan oleh kepala daerah.

Di sisi yang sama para investor tambang juga memiliki kepentingan besar terhadap suksesi pemilihan kepala daerah. Sekarung uangpun digelontorkan pengusaha tambang untuk membiayai kandidat yang potensial berpeluang besar meraih kursi panas tersebut, baik kepada incumbent maupun kandidat lainnya. Dengan imbalan, uang yang diberikan penguasaha tambang itu akan dikembalikan dalam bentuk terbitnya ijin tambang dari kepala daerah tersebut.

Kepala daerah yang telah berutang kepada pengusaha tambang, mau tidak mau harus menepati janjinya. Ijin KP pun diterbitkan tanpa melihat dampak terhadap masyarakat. Akibatnya masyarakat yang sudah turun temurun menempati daerah itu, hidup dari tanah yang diolah dengan kearifan lokal menyertainya dipaksa keluar dari tanah itu dengan alasan perusahan tambang telah mengantongi ijin pertambangan untuk beroperasi di daerah itu.

Masyarakat yang memiliki dasar hukum kepemilikan tanah dilokasi tersebut berupa surat-surat resmi kepemilikan tanah, dirayu, dibujuk, diiming-iming agar mau menjual tanahnya ke pengusaha tambang yang akan beroperasi dilokasi, tapi itu masih

lebih baik karena masih mau dibeli.

Namun ada juga yang tragis dan kebanyakan dialami masyarakat umumnya, mereka yang tidak memiliki buktibukti kepemilikan lahan dipaksa keluar, diusir dari lokasi itu. Padahal masyarakat setempat sudah turun temurun tinggal menetap diatas tanah itu, mereka dianggap “pendatang baru� yang tidak boleh tinggal dilokasi. Penyerobotan lahanpun tak bisa dihindari.

Perusahaan tambang mati-matian mendapatkan lahan, dengan alasan ia adalah perusahaan yang secara resmi memiliki hak untuk melakukan aktifitas ditanah itu, ijin kuasa pertambangan sudah dikantongi sehingga tidak ada alasan untuk tidak melakukan aktifitas di tanah itu.

Konflik horisontalpun timbul, masyarakat dengan kekuatan perorangan berhadapan dengan pengusaha yang dibela oleh penguasa dibelakangannya termasuk back up dari oknum penegak hukum. Pengusaha dalam teori ekonomi, tidak boleh rugi sebab modal sudah sudah diinvestasikan lewat ongkos politik yang diberikan kepada penguasa terpilih. Konflik ini jelas tidak berimbang, masyarakat selalu kalah dan terusir di tanah yang menjadi tumpuan hidup-

nya.

Kasus-kasus seperti ini dapat dengan mudah kita dapati di sejumlah daerah.

Mengapa banyak perusahan tambang justru dibela mati-matian oleh kepala daerah termasuk anggota legislatif dan oknum aparat, sementara masyarakat yang melakukan aksi protes atas penyerobotan tanah oleh perusahaan diangap sebagai pengganggu instabilitas daerah, sehingga dikawal ketat aparat kemanan ketika menyampaikan tuntutannya, bahkan tidak jarang berhadapan dengan preman bayaran dari penguasa.

Untuk itu masyarakat perlu mewaspadai ijin-ijin yang dikeluarkan tersebut.

Anggota Legislatif juga tak boleh menutup mata melihat realitas yang sedang terjadi. Sejumlah pihak menengarai legislatif turut mendukung pemberian ijin tersebut. Hal ini bisa dilihat dengan seberapa besar keberpihakan anggota legislatif terhadap kepetingan masyarakat yang datang menyampaikan aspirasinya atas penolakan aktifitas pertambangan yang beroperasi dilokasi pemukiman warga.

Bentuk Tim ke Daerah Kementerian Kehutanan (Kemenhut)

mulai menurunkan tim beranggotakan aparat kepolisian dan kejaksaan, guna memeriksa maraknya izin pembukaan kawasan hutan non prosedural untuk ppertambangan. Izin ini sering dikeluarkan pemerintah daerah untuk Areal Penggunaan Lain (APL) kepada pengusaha tambang dan perkebunan.

Menanggapi kebijakan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamuju La Kamis SH, mengaku belum menerima surat dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) maupun dari Kejaksaan Agung (Kejagung) mengenai pembentukan tim tersebut. "Kalau dalam waktu dekat perintah dari atasan saya sudah turun, kami pasti langsung bekerja," ucap La Kamis, Selasa 28 Februari, di Mamuju.

La Kamis menyebutkan, di Sulbar memang sangat banyak kawasan hutan yang telah dialihfungsikan menjadi kawasan pertambangan dan perkebunan. Pelepasan fungsi kawasan hutan sangat perlu diawasi, karena berkaitan langsung dengan tata hutan, kepentingan masyarakat dan administrasi pemerintahan.

"Semua ini harus diperjelas kembali.

Karena merupakan masalah serius. Tidak masalah kalau memang tidak aturan yang dilanggar. Yang menjadi soal kalau di dalam pelepasan fungsi kawasan ada aturan yang ditabrak," imbuh La Kamis.

Di Jakarta Kemenhut menyatakan telah mendapat banyaknya data mengenai penyimpangan pengelolaan kawasan hutan. Beberapa wilayah sudah dilakukan pemeriksaan, terkait operasi tambang non prosedural di dalam kawasan hutan. Salah satunya di Kalimantan dan Sulawesi, namun tidak dijelaskan apakah di Sulbar sudah dibentuk tim atau belum.

Dirjen Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial (BPDAS dan PS) Kemenhut, Harry Santoso, menyebutkan, pihaknya sudah menyiapkan langkah-langkah dalam upaya penanggulangan pengrusakan kawasan hutan. Salah satunya dengan mengambil aparat penegak hukum untuk bersama-sama mengusut penyimpangan pengelolaan kawasan hutan non prosedural. (fmc/ham)

Politik

4

Kamis, 1 Maret 2012

Sulbar Ekspres

Golkar Ingin Sistem Pemilu Campuran

Nurul Arifin JAKARTA — Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilihan Umum (Pemilu) Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin, mengatakan, rapat panja, Selasa 28 Februari, menemukan berbagai hal penting.

Pertama, dijelaskan dia, soal sistem perhitungan. Menurut Nurul, Partai Demokrat berpandangan bahwa perhitungan perolehan kursi habis di daerah pemilihan (dapil) dengan sistem kuota.”Golkar berpandangan, Anggota DRP itu equal, tidak ada kursi haram, tidak ada kursi yang terlalu banyak,” katanya, Rabu 29 Februari, di Jakarta.

Partai Golkar berpikir mesti ada metode perhitungan untuk menentukan posisi anggota agar equal. “Kami menginginkan metode Divisor. Basis perhitungannya adalah habis di dapil namun

dengan menggunakan metode Divisor,” tegasnya.

Sedangkan PDIP tidak membicarakan persoalan sistem, tetapi memiliki pokok pikiran utama yakni habis di dapil. PKS berpendapat harus menggunakan varian divisor dengan varian webster, bukan D’Hont. Di Papua Barat, jika menggunakan sistem Divisor D’Hont, maka akan dikuasai oleh Golkar. Yang mendekati proporsional adalah varian Webster. “Hal ini akan terkait dengan alokasi kursi, representasi, tidak merugikan partai besar dan partai kecil, tetapi semuanya harus dirangkul,” ujarnya.

PAN berpandangan bahwa dapil itu adalah entitas yang memiliki kekuatan, di dalamnya ada warga negara yang punya hak pilih. Karena itu, konversi perhitungan suara habis di dapil.

“Prinsipnya sama dengan yang diusulkan oleh Demokrat, yakni dengan sistem kuota,” ungkapnya.

PPP menegaskan konversi suara ini yang simple saja, tidak menyulitkan.

Yang penting memenuhi angka BPP, tetapi jika masih ada sisa kursi, maka sisa kursi itu dibagi habis saja berdasarkan jumlah kursi.

“Panja bersepakat memutuskan agar perhitungan suara habis di Dapil, tetapi belum memutuskan sistem apa yang akan digunakan,” kata Nurul.

Terkait masalah besaran dapil dan alokasi kursi, ia mengatakan, PPP mengusulkan untuk menggunakan sistem proporsional terbuka. PPP menginginkan agar besaran dapil 3 sampai 10 untuk DPR RI dan untuk DPRD besarannya 3 sampai 12.

PAN menginginkan sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak.

Alasannya, bahwa ini mencerminkan

nilai demokrasi yang lebih berkualitas.

PAN masih mengikuti besaran dapil pemilu tahun 2009, yakni 3 sampai 10 untuk DPR RI dan DPRD 3 sampai 12.

PKS menginginkan sistem proporsional tertutup dengan berbagai alasan.

Pertama, alasan konstitusional. Kedua, amanat UU Parpol agar sistem kaderisasi partai. Penyampaian sikap partai di DPR/DPRD juga dilakukan dengan logika sikap Fraksi. Sistem tertutup dengan sistem pree eliminary party.

Ketiga, dengan sistem tertutup ini bisa mengurangi mahalnya ongkos pemilu.

Mengenai besaran Dapil: 3 sampai 10 untuk DPR RI dan 3 sampai 12 untuk DPRD. PDIP menginginkan sistem proporsional tertutup. Alasannya, pertama tidak ada saksi perorangan pada Pemilu 2009 yang muncul, tetapi saksi partai. Kedua, laporan keuangan kampanye hanya dilakukan oleh partai, sementara penggunaan keuangan individu tidak dilaporkan. Ketiga,

Pengacara Nazar Jadi Ketua DPP Hanura JAKARTA — Ketua DPP Partai Hanura Akbar Faisal membenarkan bahwa pengacara Muhammad Nazaruddin, Elza Syarif kini menjadi ketua DPP Partai Hanura. “Iya Ketua DPP,” kata Akbar di Gedung DPR, Rabu 29 Februari.

Namun, Akbar membantah bahwa ada hubungan antara statusnya sebagai menjadi pengacara Nazar dan menjadi ketua DPP. “Tidak ada hubungannya, itu jauh. Itu jauh (menjadi pengacara Nazar) sebelum Ketua Hanura. Dia pengacara jauh sebelum itu. Lihat dari substansi masalah. Ada korupsi dan dia pembela. Tidak ada urusan,” kata dia.

Sebelumnya, pada 2009 lalu, pengacara kondang, Elza Syarief maju menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lewat Hanura. Namun, usahanya kandas di Mahkamah

Konstitusi.

Sebab, MK menolak permohonan sengketa Partai Hanura di daerah pemilihan Bandar Lampung II. “Kursi Elza tidak bisa diselamatkan,” kata kuasa hukum Partai Hanura, Gusti Randa.

Dalam permohonannya, Hanura menyatakan telah terjadi penggelembungan di daerah Lampung Timur, Lampung Utara, Tulang Bawang, dan Way Kanan. Penggelumbungan itu disebutkan untuk Partai Gerindra, PKB dan PAN. Menurut Hanura, penggelembungan ini mengakibatkan peringkat Hanura menjadi di bawah PAN yang menempati peringkat ke sembilan, dan berhak atas satu kursi DPR. Hanura merasa kursi ke sembilan yang diperoleh PAN merupakan hak mereka. Baca selengkapnya di sini. (*)

individualistic sistem lebih kuat daripada kolektivisme sistem, karena bukan partai yang diperkuat. Mengenai besaran Dapil 3 sampai 8 untuk DPR RI dan 3 sampai 10 untuk DPRD. Sedangkan Golkar menginginkan sistem campuran. Yakni kombinasi proporsional terbuka dengan proporsional tertutup. “Dalam sistem campuran ini, bisa menjawab kekhawatiran berbagai pihak dari dua kubu yang menginginkan sistem yang berbeda dan sama-sama kuat,” kata Nurul Arifin.

Mengenai besaran Dapil cukup 3 sampai 6 secara nasional, yakni berlaku di tingkat pusat hingga daerah. “Besaran ini dengan alasan untuk mendekatkan pemilih,” ungkapnya.

Demokrat menginginkan sistem proporsional terbuka dengan alasana agar demokrasi bisa tetap melakukan konsolidasi. Besaran Dapil antara 3 sampai 10 untuk DPR RI dan 3 sampai 12 untuk DPRD. (jpnn)

Kamis, 1 Maret 2012

Parlementaria

5

Sulbar Ekspres

Dewan Pendidikan Diminta Fokus MAMUJU — Pimpinan DPRD Sulbar meminta agar Dewan Pendidikan Sulbar fokus membenahi penyelenggaraan pendidikan di provinsi ini.

Itu demi meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan Sulbar agar tidak tertinggal dengan provinsi-provinsi lain. Hal ini dikemukakan Wakil Ketua DPRD Sulbar H Arifin Nurdin, ketika menerima kunjungan anggota Dewan Pendidikan Sulbar di ruang kerjanya, beberapa hari lalu. Atas nama DPRD, dan secara sebagai pimpinan DPRD, Arifin meminta agar dewan pendidikan bisa berkonsentrasi untuk membenahi sistem pendidikan di daerah ini.

“Jangan lagi tugas dewan pendidikan hanya mengawasi ujian nasional.

Banyak tugas lain yang lebih penting dan lebih subtantif sifatnya,” kata Arifin.

Rombongan Dewan Pendidikan Sulbar yang berkunjung ke DPRD Sulbar dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pendidikan Sulbar Hasan Sulur, beserta beberapa anggotanya.

Arifin menambahkan, secara khusus, dewan pendidikan harus memikirkan bagaimana membanhi kondisi pendidikan di Majene, sehingga layak disebut sebagai kota pendidikan. Karena kesepakatan pembentukan Provinsi Sulbar beberapa tahun silam, Majene disepakati sebagai kota pendidikan.

“Sebenarnya pembenahan kondisi pendidikan di Majene bukan hanya tugas dewan pendidikan, tapi semua stakeholder termasuk DPRD. Tapi, konsentrasi atau fokus dewan pendidikan adalah pada bidang pendidikan, makanya kami menitipkan harapan pembenahan pendidikan itu pada lembaga ini,” jelas Arifin.

PARLEMENTARIA

KUNJUNGAN. Wakil Ketua DPRD Arifin Nurdin menerima kunjungan anggota Dewan Pendidikan Sulbar

Selain itu, dewan pendidikan juga harus memikirkan bagaimana para generasi muda Sulbar ke depan bisa mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan pengembangan potensi daerah ini. Bidang pertambangan migas dan perkebunan merupakan potensi terbesar yang akan berkembang di di Sulbar. Makanya, generasi muda harus disekolahkan sesuai pada bidangbidang tersebut.

“Agar putra-putri daerah kita tidak menjadi penonton di daerahnya sendiri. Kita mau putra daerah kita

yang menjadi ahli dalam bidang pertambangan dan perkebunan itu, bukan hanya menjadi pekerja kasar atau bahkan menjadi penonton,” kata Arifin.

Menanggapi keinginan pimpinan DPRD ini, Ketua Dewan Pendidikan Sulbar Hasan Sulur, mengatakan jika pihaknya punya komitmen jelas dan bersedia memenuhi keinginan DPRD tersebut yang merupakan representasi dari sebagian besar masyarakat.

“Ini adalah masukan yang sangat berarti bagi kami. Makanya, selain kami berharap bantuan dari DPRD, kami

juga bersedia bekerja sesuai dengan harapan DPRD. Makanya, kita harus senantiasa berdiskusi dan bertukar pikiran demi kemajuan pendidikan di daerah kita,” ujar Hasan.

Setelah beraudiensi dengan DPRD, Dewan Pendidikan juga melakukan audiensi dengan Pemprov Sulbar dalam hal ini Dinas Pendidikan Sulbar.

“Kami juga akan berkunjung ke kementerian pendidikan dan kebudayaan di Jakarta. Kami sudah bersurat kesana agar kami bisa diterima untuk audiensi,” ungkap Hasan. (*)

Rubrik Khusus DPRD Provinsi Sulawesi Barat

ANGGOTA Komisi I DPRD Sulbar Ajbar Kadir, HM Darwis, Hj Nurrahmah, dan H Almalik Pababari, saat melakukan fit and proper test terhadap calon komisioner penyiaran.

Opini

6

Kamis, 1 Maret 2012

Sulbar Ekspres

Korannya Orang Sulbar

Sulbar Ekspres

Pendekatan Kultural dalam Pembangunan

Terbit 14 Desember 2011

e -mail: sulbarekspres@gmail.com Penerbit: PT. RADAR SULBAR Direktur Eksekutif: Muhammad Ilham Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi/ Penanggungjawab: Muhammad ilham Reporter: Jamhur Anjasmara Firdaus Paturusi Syamsuddin HB Syamsuddin Layoter/Desain Grafis: Chalid Mawardi Staf Pemasaran: Mulyadi Staf Administrasi: Haswindah Penasehat Hukum: Ridwan J. Silamma, SH Percetakan: PT Fajar Utama Intermedia Harga Langganan: Rp 40.000/bulan Harga Iklan: Iklan Umum/Display Berwarna (FC): Rp 15.000/mmk Hitam putih (BW): Rp 10.000/mmk Iklan Reguler: Rp 8.000/mmk Iklan dukacita: Rp 5.000/mmk Advertorial FC: Rp 10.000.000/hlm Advertorial BW: Rp/5.000.000/hlm Rekening Bank: Alamat Kantor Pusat: Jl. Jend. Sudirman No. 50 Mamuju Sulawesi Barat.

Perwakilan Jakarta: Jl. Kebayoran Lama No 17.

Telp. 021-5322632 (Andi Syamsuri) Perwakilan Makassar: Graha Pena Makassar Jl Urip Sumoharjo No 20.

Telp. 0411-5238913 (Sumarlin) Perwakilan Surabaya: Jl. Pasar Kembang Ruko Green Flowers Blok B1 No. 20 Telp. 081342763676 (Syukri)

Dalam Melaksanakan Tugas Jurnalistik, wartawan Sulbar Ekspres Dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima maupun meminta imbalan dari nara sumber.

K

ECENDERUNGAN pembangunan yang dilakukan di Indonesia pada saat ini menggunakan pendekatan material-ekonomi. Dari sisi materi, keberhasilan pembangunan diukur dengan ukuran pembangunan fisik seperti gedung megah, mal, jalan tol, panjangnya jalan dan fasilitas fisik lainnya. Dari aspek ekonomi keberhasilan pembangunan diukur dengan nilai ekonomi yang dihasilkan sepeti peningkatan APBN, APBD, dan pendapatan lainnya.

Penerapan pendekatan materialekonomi dalam pembangunan terlihat dari kecenderungan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah dalam membangun gedung-gedung megah dengan uang rakyat. Lebih parahnya lagi pembangunan fisik sering dikaitkan dengan mempertahankan kepentingan politik pemimpin.

Pembangunan fisik lebih diutamakan sebab pembangunan fisik lebih kasat mata sehingga orang awam lebih mudah terpengaruh oleh program pembangunan yang semu.

Pembangunan fisik lebih sering dijadikan alat pencitraan politik dari pada pemenuhan kepentingan rakyat yang sesungguhnya. Kita lebih suka membangun fisik dari pada membangun manusia. Akibatnya, kehidupan manusia semakin brutal, tak terarah dan menuai konflik. Bila kita melihat dari perspektif kajian budaya atau cultural studies pembangunan dengan pendekatan material-ekonomi telah mereduksi hakekat manusia seutuhnya. Dalam pendekatan material-ekonomi aspek manusia secara sengaja diabaikan demi mengejar kekuasaan dan uang. Politik, kekuasaan, dan kekuatan ekonomi menjadi panglima pembangunan sehinga pembangunan tidak menunjukkan adanya spirit untuk mengangkat martabat manusai. Padahal sesungguhnya pembangunan tidak hanya bertujuan untuk pemenuhan keperluan materi dan ekonomi.

Pendekatan kultural memiliki keunggulan bila diaplikasikan dalam pembangunan.

Pertama, bersifat holistik. Manusia memiliki jiwa dan raga. Bahkan hakekat manusia itu ada pada jiwanya sehingga pendekatan material-ekonomi tidak cukup untuk menyelesaikan urusan manusia. Manusia sebagai satu-satunya makhluk Tuhan yang memiliki kebudayaan dan dikaruniai potensi kreatifitas untuk dapat bertahan hidup di alam semesta. Dalam menjalankan kreatifitasnya manusia memiliki sistem moral, rasa, etika, nilai-nilai, adat, tradisi, etika, dan estetika. Program pembangunan yang dilakukan manusia sebenarnya wujud nyata dari kreatifitas yang dimiliki manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Sehingga pembangunan tetap harus dilakukan dalam kerangka sistem-sistem standar yang terdapat dalam kehidupan manusia. Dengan demikian pembangunan harus bertujuan untuk memanusiakan manusia (to human-

Oleh: Dr. Junaidi ize) dan bukan untuk merendahkan martabat manusia (to dehumanize).

Kedua, bersifat partisipatif. Pendekatan kultural memberikan ru ang yang lebih luas kepada masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pembangunan. Masyarakat diposisikan sebagai subjek utama sehingga peran mereka lebih terlibat dalam pembangunan. Aspirasi masyarakat dari akar rumput lebih mudah diidentifikasi sehingga program-program pembangunan benarbenar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Eloknya, program pembangunan dilakukan dengan sistem bottom-up bukan top-down. Pembangunan tidak bersifat government-based atau elite-based.

Masyarakat akan lebih bertanggung jawab dengan pembangunan bila mereka dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

Gagasan pembangunan dari kelompok elit belum tentu sesuai dengan keperluan rakyat. Rakyatlah yang paling mengetahui kebutuhan mereka sehingga yang diperlukan adalah people-based. Sistem keterwakilan rakyat dengan adanya anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak sepenuhnya menjamin bahwa aspirasi rakyat terpenuhi sebab masih banyak anggota DPR yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan rakyat. Karena itu, perlu dilakukan interaksi secara langsung kepada masyarakat untuk mengetahui kebutuhan mereka.

Ketiga, pendekatan kultural memberikan penghargaan pada kearifan lokal atau local wisom yang terdapat dalam masyarakat.

Setiap masyarakat memiliki tradisi-tradisi luhur yang dapat dijadikan dasar dalam program pembangunan. Misalnya, sistem pelestarian lingkungan, pola pemukiman, dan sistem perdagangan yang terdapat dalam masyarakat dapat dijadikan dasar untuk penyusunan program pembangunan. Penggalian kearifan lokal sangat penting dilakukan untuk mendukung pembangunan agar pembangunan yang dilakukan benar-benar berakar dari tradisi yang terdapat dalm masyarakat.

Keempat, pendekatan kultural sangat menghargai perbedaan budaya yang terdapat dalam masyarakat. Pendekatan ini mendukung pluralisme sehingga keberagaman budaya, bangsa, agama, dan etnis tidak menjadi hambatan dalam pembangunan. Justru, sebaliknya keberagaman menjadi kekuatan besar untuk mendukung pembangunan. Keberagaman dalam keteraturan membuat setiap orang merasa dihargai sebagai manusia yang mempunyai hak untuk hidup. Dan pembangun perlu diarahkan untuk semua orang atau devel-

opment for all.

Maraknya konflik sara pada akhir-akhir ini akibat tidak dioptimalkannya pendekatan multikultural dalam menjawab isu-isu yang berkembang dalam masyarakat. Pemerintah dan aparatnya lebih suka menyelesaikan persoalan dengan pendekatan struktural dan formal dari pada melakukan pendalaman terhadap persoalan keragaman budaya dalam masyarakat.

Kelima, pendekatan kultural memberikan penekanan pada aspek hubungan manusia atau human relation. Manusia itu makhluk sosial yang membutuhkan komunikasi dengan sesama manusia. Menjalin hubungan dengan sesama manusia sangat perlu dilakukan dalam menjalankan program pembangunan. Komunikasi pembangunan yang dijalankan harus dalam kerangka komunikasi budaya sehingga lebih memberikan penghargaan kepada hubungan manusia.

Pada saat ini ada kelemahan koordinasi yang terlihat kasat mata dalam menjalankan program pembangunan akibat tidak adanya kesadaran dalam menjalin human relation. Di tingkat Pusat beberapa lembaga negara, kementerian, dan institusi lainnya sering tidak sejalan dalam merumuskan kebijakan dan menjalankan program pembangunan. Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sering pula beberapa dinas dan instansi lain tidak saling mendukung dalam menjalankan pembangunan. Program-program pembangunan pun cenderung tidak dikomunikasikan oleh pemerintah sehingga rakyat tidak memahami pembangunan yang dijalankan pemerintah. Akibatnya, pembangunan tidak terarah dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ada kecenderungan masyarakat tidak peduli dengan program pembanguna.

Keenam, pendekatan kultural sangat memperhatikan keseimbangan alam. Alam dan kebudayaan merupakan dua unsur yang saling berkait dan saling mempengaruhi.

Kebudayaan itu dikreasikan manusia untuk dapat beradaptasi dengan alam. Alam tidak boleh dieksploitasi seenaknya oleh manusia. Manusia hidup di alam sehingga manusia harus dapat dapat menjaga alam agar alam tidak rusak. Bila alam rusak maka hubungan manusia dengan alam akan terganggu pula. Akibatnya becana pun akan menimpa manusia. Program pembangunan jangan lagi hanya menerapkan pendekatan material-ekonomi. Pendekatan ini seyogyanya dilengkapi dengan pendekatan kultural yang lebih menempatkan manusia sebagai entitas yang utuh sehingga pembangunan benar-benar membawa manfaat yang sebesar-besar bagi kepeningan rakyat. Pembangunan itu bersifat konstruktif bagi manusia dan alam dan bukan destruktif. (*)

Ekonomi-Bisnis

Kamis, 1 Maret 2012

7

Sulbar Ekspres

Pupuk Urea Jadi Barang Langka

LANGKA. Pupuk jenis urea sangat langkah di Kabupaten Mamuju Utara

PASANGKAYU — Fenomena kelangkaan pupuk terutama jenis urea merupakan kasus yang terjadi secara berulang-ulang, hampir setiap tahun.

Fenomena ini ditandai oleh melonjaknya harga pupuk di tingkat petani jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Padahal produksi pupuk urea dari lima pabrik pupuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selalu di atas kebutuhan domestik. Sehingga tanpa mengurangi pasokan untuk pasar bersubsidi domestik, masih ada kelebihan pasokan untuk memenuhi pasar pupuk non subsidi domestik. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih sering terjadi fenomena langka pasok dan lonjak harga di atas HET. Seperti yang terjadi di Kabupaten

Mamuju Utara (Matra).

Kelangkaan pupuk bersubsidi jenis urea di Matra makin merisaukan.

Petani makin mengeluh, terlebih setelah harga pupuk itu melonjak.

Petani harus mengeluarkan biaya Rp110 ribu hingga Rp120 ribu untuk memberi pupuk urea sebanyak satu sak. Tapi untuk mendapatkan pupuk urea, mereka masih harus mengeluarkan biaya tambahan. Sebab pupuk ura hanya bisa didapatkan di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Ironisnya lagi, karena petani tidak mengetahui keberadaan distributor pupuk bersubsidi di Matra.

Menurut salah seorang petani, Hasanuddin, sejak tahun 2011 ia belum pernah menikmati pupuk bersubsidi. Sebab untuk mendapatkan

pupuk bersubsidi juga tidak mudah.

Syaratnya petani harus terdaftar dalam kelompok tani.

Petani lainnya, Marwan, menyebutkan, kelangkaan pupuk urea sudah berlangsung lama. Namun hingga kini belum juga ada perhatian serius dari pemerintah daerah. Pupuk bersubsidi jenis urea disamping langka, juga pengurusannya sangat sulit.

Mengantisipasi kelangkaan ini, pupuk urea yang di beli dengan harga tinggi di kabupaten Donggala. Untuk mentaktisi keadaan, petani terpaksa mencampur urea dengan pupuk NPK. “Kami tidak persoalkan harga pak, yang terpenting pupuk jenis urea bisa didapatkan di Matra,” keluh Marwan, Rabu 29 Februari.

Terpisah, yang juga petani di Matra

mengatakan, tingkat kebutuhan petani terhadap pupuk urea sangat tinggi demi meningkatkan produksi are apersawahan. Menurutnya, untuk satu hektar sawah dibutuhkan sekitar enam sak pupuk urea. “Sekarang ini beruntung kalau bisa mendapatkan satu sak,” ujarnya.

Sementara itu, upaya konfirmasi terhadap Kadis Pertanian dan Peternakan Matra, Nazlah, belum membuahkan hasil. Saat ini ia tidak berada di Matra. Menurut salah seorang stafnya, Nazlah, masih berada di Jakarta.

“Ibu kadis masih di Jakarta,” ujarnya. Selain Nazlah, Bidang Penanganan Pupuk di SKPD ini juga sedang berada di Mamuju. (sym/ham)

8

lahraga

STONER

Kamis, 1 Maret 2012

Sulbar Ekspres

TAK TERKEJAR

Casey Stoner Repsol Honda 2m 1.761s (Lap 8/16) Dani Pedrosa Repsol Honda 2m 2.005s (12/36) Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 2m 2.436s (14/22) Ben Spies Yamaha Factory Racing 2m 2.819s (12/31) Alvaro Bautista San Carlo Honda Gresini 2m 2.959s (15/24) Nicky Hayden Ducati Team 2m 3.132s (21/44) Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 2m 3.213s (16/55) Valentino Rossi Ducati Team 2m 3.245s (22/27) Hector Barbera Pramac Racing 2m 3.612s (11/24) Stefan Bradl LCR Honda 2m 3.820s (16/31) Andrea Dovizioso Monster Yamaha Tech 3 2m 3.830s (12/23) Colin Edwards ForwardRacing(Suter-BMWCRT)2m5.510s(25/25) Franco Battaini Ducati Test Rider 2m 5.563s (10/11) Ivan Silva Avintia (FTR-Kawasaki CRT) 2m 8.479s (28/32) Yonny Hernández Avintia (FTR-Kawasaki CRT) 2m 8.767s (8/16)

S

EPERTI diprediksi sejak pagi tadi, Casey Stoner tetap menjadi yang tercepat di sesi tes kedua pramusim di Sepang yang baru rampung petang ini. Sejak pagi, catatan waktu Stoner tetap tak terkejar hingga diakhiri pada pukul lima petang ini.

Tes kedua yang dimulai pukul 9 pagi tadi, diawali dengan indah dan lancar.

Cuaca pun amat mendukung dengan cerahnya. Akan tetapi, memasuki siang hari, cuaca Kuala Lumpur berubah mendung yang kemudian disusul hujan lebat yang disertai petir dan kilat, sekitar pukul satu hingga pukul dua siang tadi.

Tapi cuaca berangsur reda, satu jam kemudian. Ketika trek kembali mulai mengering, sesi tes pun dilanjutkan.

Semua berlomba untuk menjadi yang tercepat. Hanya satu rider yang harus mundur lebih awal. Karel Abraham terpaksa menuju pit stop lebih cepat.

Cedera bahunya yang belum pulih, memaksanya mundur di hari kedua ini.

Jam demi jam dilalui belasan pembalap di hari kedua ini dan akhirnya, tetap tak ada satu pun yang mampu menyalip catatan terbaik sang juara dunia musim lalu itu. The Kurri Kurri Boy mencatatkan waktu terbaik, 2 menit 1,761 detik.

Sementara rekannya di Repsol Honda, Daniel Pedrosa, tetap terpaku di posisi kedua sejak siang tadi. Pedrito – sapaan Pedrosa hanya mengoleksi waktu terbaik, 2 menit 2,005 detik di belakang Stoner.

Duo Yamaha menjamah urutan ketiga dan keempat. Jorge Lorenzo di posisi tiga dengan waktu 2 menit 2,436 detik, sementara Ben Spies di urutan keempat hanya berselisih 1,058 detik lebih lambat dari Lorenzo. Sementara rider Italia terpopuler, Valentino turun urutan. VR46 hanya berada di urutan kedelapan dengan catatan waktu 2 menit 3,245 detik. (int)

ROSSI Keluhkan Trek Sepang

VALENTINO ROSSI hanya menempati urutan delapan di hari pertama uji coba pra-musim MotoGP, Selasa 28 Februari 2012.

Pembalap Ducati itu mengutarakan keluhannya mengenai kondisi trek Sirkuit Sepang, Malaysia.

“Hari ini bukan hari fantastis.

Saya mulai terlalu cepat, tapi kondisi trek cukup buruk. Ketika mereka meraih catatan waktu lebih baik, saya sudah menempuh 20 lap dengan ban belakang yang lembut dan sering bergeser,” ujar Rossi seperti dikutip dari Crash, Rabu 29 Februari 2012.

Uji coba kemarin sempat dihentikan lantaran hujan badai menerjang Sepang. Ketika memasuki sesi keempat, sekitar pukul 14.00 waktu setempat, para pembalap harus memarkir motornya di garasi tim masing-masing.

Setelah lebih kurang satu jam, mereka kembali menggeber tunggangannya.

Rossi menjadi pembalap pertama yang menjajal trek basah.

Pembalap senior Italia itu gagal menyaingi waktu lintasan tercepat yang dicatatkan andalan Repsol Honda, Casey Stoner, 2 menit 1,761 detik. Sang juara bertahan menorehkan waktu tersebut di lap 8 dari 16 lap yang ia tempuh.

“Kami tetap menggunakan ban belakang lain di siang hari, tapi kemudian hujan. Jadi, kami sangat tidak mengerti kondisi hari ini.

Catatan positifnya hanya pekerjaan saat trek basah. Saya bisa menempuh sekitar 15 lap," imbuh pembalap yang dijuluki The Doctor itu. (int)

Kamis, 1 Maret 2012

Sele b riti Sulbar Ekspres

NADIA VEGA Kembali Syuting S

ETELAH menyelesaikan pendidikan di Australia, Nadia Vega, kembali meramai kan dunia perfilman Tanah Air. Nadia menjadi pemeran utama dalam film 'Keumala'.

Syuting film ini banyak mengambil lokasi di Nanggroe Aceh Darussalam.

Selama syuting, banyak adegan yang diambil di laut dan juga di atas kapal besar. Mengenai syuting di atas kapal, Nadia memiliki pengalaman tidak menyenangkan.

"Kami kan syutingnya berhari-hari ya di kapal. Dan hari pertama, perutku langsung mual-mual. Tapi untungnya, lama-lama sudah biasa," kata Nadia saat ditemui di Planet Hollywood, Jakarta Selatan, Selasa, 28 Februari

2012.

Jika Nadia cukup bermasalah saat syuting di kapal, tidak demikian ketika harus berakting di laut. Nadia sangat menikmatinya dan tidak khawatir kulitnya yang mulus menjadi hitam.

"Aku suka banget laut, suka banget diving dan snorkeling. Selama aku sehat nggak apa-apa, aku nggak takut kulitku hitam," ujarnya.

Dalam film ini, Nadia harus bekerja keras untuk menghayati perannya yang penuh dengan adegan sedih dan airmata. Bagi Nadia itu adalah sebuah tantangan. "Filmnya puitis banget, selalu aku hapal dan harus tahu bagaimana me-manage airmata," ujarnya tersenyum. (int)

LADY GAGA Bakal Bawa Kastil ke Indonesia JANGAN bayangkan Lady GaGa memiliki kekuatan sihir sehingga mampu menerbangkan kastil istana ke Indonesia. Kastil di sini merupakan konsep panggung yang bakal dihadirkan dalam The Born This Way Ball yang siap digelar tanggal 3 Juni 2012 mendatang. Tentu sebuah sajian spektakuler tengah dipersiapkan si Mother Monster.

"Konsep seperti custom stage sendiri dan detail kontainer nanti bakal diberitahukan saat konferensi pers. Pun akan semegah apa detail-detailnya kita belum bisa berikan. Yang pasti konsepnya kastil stage. Nah untuk di Asia Tenggara, Jakarta mendapat kehormatan untuk bisa menampilkan konsep original konser ini. Hal tersebut karena venuenya mendukung. Sedangkan di Singapura hanya di Indoor Stadium dengan kapasitas terbatas,"ucap Arif Ramadhoni dari Big Daddy dihubungi Selasa (28/2) malam.

Venue yang dipilih sendiri cukup mendukung, di mana promotor mendapat kepercayaan untuk menggunakan seluruh bagian stadion Gelora Bung Karno. Perizinan konser di GBK sendiri tidak pernah mudah, terutama karena larangan jangan sampai rumput stadion rusak. Namun hal ini telah diantisipasi oleh Big Daddy selaku promotor. "Dari awal kita sudah koordinasi dengan pihak GBK dan lapangan yang pernah kita pakai konser-konser sebelumnya semisal Linkin Park, cukup tertib sehingga kita dapat kepercayaan. Ya walau dulu hanya dipakai 1/4 lapangan. Namun sekarang untuk dapat kemegahan maka menggunakan full lapangan. Tetapi sebenarnya kita pakai medium untuk mengeliminasi rumput terinjak," ucapnya.

9

Budaya 10 Sulbar Ekspres Andi Syaiful Sinrang, Jangan Sampai Dilupakan

Kamis, 1 Maret 2012

B

UKU paling tebal tentang sejarah dan kebudayaan Mandar yang pernah saya lihat adalah karya seniman besar Majene, Andi Syaiful Sinrang. Tebalnya, 494 halaman. Ukuran buku sebesar kertas fotokopi. Hebatnya lagi, diketik menggunakan mesin ketik. Bila dibuat dalam ukuran buku standar, mungkin tebalnya sampai 700san halaman.

O LEH Muhammad Ridwan Sepertinya mustahil ada yang mau menulis setebal demikian zaman ini.

Yang banyak sekarang, penulis, mahasiswa, ilmuwan hanya kopi-paste. Tak mau bersusah-susah menyusun sendiri kata, kalimat, paragraf.

Saya pribadi tidak pernah melihat langsung sosok Syaiful Sinrang. Hanya pernah melihat di layar kaca (VCD), saat beliau menyanyikan salah satu lagu legendaris Mandar ciptaan Mas’ud Abdullah, yang dipopulerkan A. Syaiful Sinrang, “Di Wattu Talloqbeqna”. Beliau wafat di Makassar pada 17 Agustus 2002.

Syaiful Sinrang adalah pribadi yang langka. Beliau multi talenta dalam banyak hal. Selain seorang penulis, juga seorang pejuang 45 (veteran), lihai menulis lirik lagu dan menyanyikannya, organisatoris, dan seorang politikus.

Putra kelahiran Pamboang tersebut menulis buku dan artikel tentang sejarah dan kebudayaan Mandar. Yang paling legendaris adalah seri Mengenal Mandar Sekilas Lintas: Perjuangan Rakyat Mandar Melawan Belanda (1667-1949) yang saya kemukakan di awal tulisan ini, dan Mengenal Mandar Sekilas Lintas: Beberapa Upacara Adat Suku Mandar di Sulawesi Selatan. Dua tulisan tersebut diterbitkan yayasan yang didirikan penulisnya (Syaiful Sinrang), yaitu Yayasan Kebudayaan Rewata Rio. Mungkin generasi sekarang tidak pernah mendengar atau mengetahui tentang Yayasan Rewat Rio. Yayasan tersebut adalah organisasi kesenian yang mempunya jasa besar di dalam pengembangan dan pelestarian kebudayaan, khususnya lagu-lagu Mandar.

Yayasan Rewata Rio lewat divisi bandnya memasyhurkan di blantika musik tradisional daerah Mandar di dan di luar Sulawesi Selatan pada tahun 60-an.

Lewat aransemen ulang, lagu-lagu seperti

“Tenggang-tenggang Lopi”, “Wattu Timor di Pamboang”, “Todaiq Di Kalonding”, dan lain-lain dikumandangkan siaran RRI Nusantara IV Makassar, dan dalam pagelaran-pagelaran musik tradisional daerah.

Adapun putra-putra Mandar yang berjuang bersama Syaiful Sinrang memperkenalkan kebudayaan Mandar lewat dunia kesenian adalah Andi Maksum Dai, Asli Latief, Syafkar Dewi (ketiganya dari Mamuju), A. Santar Sinrang, Jalaluddin B, Arifuddin Jamalu, Ridwan Abdullah (keempatnya dari Pamboang Majene), Tamrin Siraju, Arifuddin Siraju (keduanya dari Banggae Majene), Ramli (Polewali/ Binuang), Andi Zainal Ma’jo (Balanipa), Syamsi dan Burhan (Majene).

Selain dikenal sebagai seniman besar Mandar, A. Syaiful Sinrang juga adalah pejuang. Jadi tak kebetulan beliau wafat bertepatan dengan hari kemerdekaan RI, yaitu 17 Agustus. Awal karirnya, pada tahun 1945 bergabung dalam kesatuan BKR/TKR Laut, ALRI Pangkalan VII Surabaya sebagai anggota pasukan di bawah Pimpinan Kolonel Laut R. Soetrisno.

Kemudian diangkat menjadi anggota Staf Expedisi Armada IV ALRI Seberang Pangkalan VII Jawa Timur. Lalu pada tahun 1947 dengan perahu Bintang

Suar, kembali ke Mandar dan berintegrasi dengan Gapri 5.3.1. Mandar di bawah Pimpinan H. Maemuna/H.M. Djud Pantje. Tahun 1948–1949 menggabung dengan KRIS MUDA Mandar di bawah Pimpinan H. Andi Depu/Andi Parenrengi sebagai pengawal pribadi dan penghubung antar pimpinan kelaskaran.

Tahun 1949-1950 menggabungkan diri ke kelaskaran Batalion Ammana I Pattolawali di bawah pimpinan Komandan Batalion Kapten Djamalauddin (Pangerang). Dan pada tahun 1966 menjadi Anggota DPRD Tingkat II Majene.

Pada tahun 80-an, A. Syaiful Sinrang termasuk penulis Mandar yang rajin menulis di media cetak Sulawesi Selatan, khususnya Pedoman Rakyat. Artikelartikel yang beliau tulis yang penting sebagai referensi sekarang ini antara lain “Asal Usul dan Pengertian Daeng di Mandar: Tanggapan Terhadap Tulisan H. D. Mangemba”, “Hari Jadi dan Hari Kebangkitan Bumi Manajarra (Mamuju)”, “Melacak Nilai Budaya Lewat Syair Mandar”, “Orang Pandai dan Demokrasi Lewu Parri’di Menurut Lontar Mandar”, “Ajaran Kepemimpinan Todilaling”, “Sipalolo Masih Merupakan Budaya Terpuji di Sulsel”, “Majene Masa Lampau, Sekarang dan Harapan Masa Datang”, “Kotamadya Samarinda

Menurut Pandangan Orang/Lontar Mandar”, “Istilah Bocco Tallu atau Tellum Ponco di Sulsel”, “Allewuang Mandar di Majene”, “Puisi-puisi yang Unik di Tanah Mandar”, Kaedah Budaya yang Tergeser dan yang Terlupakan di Sulawesi Selatan”, “Tu’du Mandar dalam Upaya Penggalian dan Pengembangannya”, “Pasang D5 Mandar Agar Dilestarikan”, dan “Usul Hari Jadi Dati II Kabupaten Majene”.

Dua pekan mendatang, 13 Maret, adalah hari kelahiran putra terbesar Majene dalam dunia kesenian, A. Syaiful Sinrang. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan ada putra Majene yang bisa mewarisi kejeniusan A. Syaiful Sinrang dalam berkesenian dan gerakan pelestarian kebudayaan.

Oleh sebab itu, kita generasi Mandar yang masih hidup saat ini hendaknya menapaktilasi karya dan perjuangan A. Syaiful Sinrang. Setidaknya kaum muda mengenal dan mengetahui bahwa lagulagu klasik Mandar yang kita banggakan saat ini tak lepas dari kreativitas A. Syaiful Sinrang.

Tapi usaha ini harus didukung oleh generasi tua Mandar yang mengetahui persis akan jasa-jasa A. Syaiful Sinrang.

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Majene lewat dinas yang mengurusi kebudayaan. (*)

Liputan Khusus

11 Hong Kong, Refresentasi Studi Banding Pariwisata

Kamis, 1 Maret 2012

Sulbar Ekspres

LAPORAN: Naskah M Nabhan Hong Kong

BERSAHABAT. Penulis menunjuk plakat dan cetakan tangan (handprint) di Avenue of Star Hong Kong.

HONG KONG. Bila anda sempat berkunjung ke Hong Kong, tentu patut berbangga. Kota ini terkenal dengan industri perfilman dan pariwisata. Sejumlah bintang memang berasal dari Hong Kong. Ada legenda Bruce Lee, Jackie Chan, Andy Lau dan Jet Li. Tokoh dunia berpengaruh pun dapat ‘dijumpai’ di Hongkong. Salah satunya, Presiden Amerika Serikat Barrack Obama.

Selama enam hari, saya melakukan perjalan wisata di tiga kota. Hong Kong, Macau dan Shen Zhen - China. Kota pertama yang saya kunjungi adalah Hong Kong. Dari Jakarta menumpangi Pesawat Singapore Airlines. Sempat transit di Changi Internasional Airport Singapura.

Untuk Kota Hongkong, ini kunjungan kedua saya. Tahun 2010 lalu, saya mengunjungi Hongkong bersama Delegasi Indonesia.

Hongkong saat ini musim dingin. Suhu berkisar 11 - 14 derajat celcius. Perjalanan ke Kota Pelabuhan terbaik dunia ini bersama rombongan Media Fajar Group.

Ada pula perwakilan Biro Iklan Jakarta.

Rombongan berjumlah 27 orang. Saat di Hong Kong kami dipandu Yuli sebagai tour guide.

Menjelang magrib, rombongan langsung diantar ke Pusat Perbelanjaan Kowloon. Sebagai pusat perbelanjaan, semuanya ada jual. Mulai dari dagangan penjual kaki lima hingga produk merek terkenal alias branded. Maklum, Hongkong juga terkenal sebagai salah satu kota fashion.

Keesokan harinya, rombongan diantar ke tempat wisata terkenal. Avenue of Star dan Museum Madame Tussauds. Bila ke Hongkong, rugi rasanya bila tidak mengunjungi kedua obyek wisata kelas dunia ini.

“Avenue of Star dan Madame Tussauds adalah ikon pariwisata Hongkong,” ujar tour guide, Yuli.

Avenue of Star terletak di Victoria Harbour di Tsim Sha Tsui. Avenue of Star dibuat sebagai penghargaan kepada para kesohor industri perfilman Hongkong.

Menurut Yuli, tempat wisata serupa hanya ada di London, Inggeris, dan Hollywood Walk of Fame, Amerika Serikat. Inilah salah satu tempat wisata sehingga Hong Kong disebut waterfront city in the world alias kota di pinggir air terbaik di dunia.

Avenue of Star adalah salah satu proyek monumental Hongkong. Biaya pembangunannya HK$ 40 juta. Kalau dirupiahkan dengan kurs Rp1.300 berarti berkisar Rp52 miliar. Proyek ini didukung Hong Kong Tourism Board, Tourism Commission, Leisure and Cultural Services Department dari pemerintahan Hong Kong dan Hong Kong Film Awards Association.

Tempat tersebut dibuka untuk umum pada 28 April 2004 dengan upacara pembukaan yang diadakan satu hari sebelumnya, 27 April 2004. Saat dibuka, Avenue of Star adalah tempat wisata yang mengandalkan 73 cap tangan/kaki dari para bintang film Hong Kong. Kini, sudah tercatat 101 cap tangan/kaki.

Tempat wisata ini ditunjang pula dengan eksotis pelabuhan yang tertata dan

bersih. Di seberang sungai pada malam hari, terlihat cahaya lampu kerlap-kerlip.

Kesannya glamour. Tapi itulah salah satu kelebihan Hong Kong. Pada malam hari Kota Wanchai yang terletak di seberang Avenue of Stars mengandalkan nuansa cahaya dari lampu. Sebagai daya tarik lainnya, di dekatanya ada Museum of Art, Space Museum, Cultural Centre dan Clock Tower.

Ketika memasuki area ini, turis atau pengunjung akan bertemu langsung dengan patung replika. Tingginya 4.5 meter. Patung ini merupakan tiruan dari penghargaan yang diberikan kepada para pengunjung Hong Kong Film Awards.

Avenue of Star adalah jalan di pinggir pelabuhan sepanjang 440 meter. Disepanjang jalan tersebut diceritakan perjalanan sejarah perfilman Hong Kong selama seratus tahun terakhir.

Jalanan itu memberikan pemandangan yang menarik sepanjang Victoria Harbour.

Betapa tidak, pengunjung akan selalu mencari idola mereka. Bagi saya, tentu mencari plakat dengan nama Bruce Lee, Jackie Chan, Andy Lau dan Jet Li. Hati-hati membacanya. Jangan sampai salah kaprah.

Seperti salah seorang teman yang bangga berfoto di plakat Jacky Cheung. Disangkanya itu sudah plakat Jackie Chan.

Pada setiap plakat tersebut, ada pula cetakan telapak tangan para bintang. Bagi yang meninggal sebelum adanya Avenue of Star dibuat, diberikan cap tanda bintang.

Begitu pula yang meninggal setelah Avenue of Star dibuat. Dibuatkan pula penghargaan bintang di plakatnya. Bagi pengunjung, handprint para bintang selalu diperbandingkan dengan telapak tangannya.

Tapi yang paling menarik, ketika pengunjung bertemu patung Bruce Lee. Dia beraksi dengan gaya laga khasnya. Patung aktor laga legendaris itu dekat gedung hotel dan pusat perbelanjaan Inter Continental.

Ketika berfose di depannya, saya pun pasang jurus karate. Tendangan kung fu saya lancarkan. Mengingatkan saya pada film kungfu semasa kecil. Saya pun bernostalgia ketika mahasiswa dulu di Unhas. Saat aktif sebagai karateka Goju Kai. Seusai mengunjungi Avenue of Star, saya beserta rombongan menuju tempat wisata lainnya. Museum Madame Tussauds.

Menuju tempat ini, kita akan melewati Peak Road yang menanjak. Perasaan seakan ingin menuju puncak dunia. Maklum, puncak gedung pencakar langit saja terlihat lebih rendah. Walau jalannya mulus, tapi sayang terbilang sempit. Supir harus ekstra hati-hati.

Di sepanjang Peak Road tinggal sejumlah orang penting Hong Kong.

Utamanya para artis. Jackie Chan juga tinggal di jalan ini. 99 nomor rumahnya.

Tapi rumah Jackie Chan baru dilewati seusai mengunjungi Museum Madame Tussauds. Jalannya sudah menurun. Tentu,

hanya lewat di depannya saja.

Lalu apa kelebihan obyrek wisata Museum Madame Tussauds? Tentu ada banyak daya tarik. Selain tempatnya yang tinggi, pesona alammya juga mengundang decak kagum. Kabut pun sesekali mencium lembut pipi kita. Tentu cuacanya dingin.

“Pada musim kemarau pun, di ketinggian ini, kabut tetap saja ada,” ujar Yuli.

Memasuki Museum Madame Tussauds harus membayar tarif HK$ 160. Bila dikurs dengan rupiah senilai Rp308 ribu. Museum Madame Tussauds adalah bukti nyata pemerintah Hong Kong mengelola pariwisata. Tentu kita tidak akan bosan.

Sebab sebelum memasuki museum, juga ada mall. Pengunjung boleh berbelanja. Di mall ini pulalah terletak Museum Madame Tussauds.

Museum ini terkenal dengan patung lilin para bintang Hong Kong dan beberapa tokoh berpengaruh dunia. Disini ada replika para artis, tokoh dan bintang olahraga. Replika ini dibuat persis menyerupai aslinya. Betul-betul bagai manusia hidup saja. Kagum juga ketika melihat patung-patung lilin ini. “Koq mirip sekali yah,” guman saya.

Pintu Museum Madame Tussauds terbilang cantik. Sebelum masuk museum pengunjung boleh berfoto dengan patung lilin Bruce Lee. Tentu sangat mirip dengan aslinya. Bila anda berfose dekat patung sang legendaris ini, secara otomis akan ada blits kamera. Itu berarti anda telah difoto.

Siapkanlah uang untuk membeli jepretan kenangan indah tersebut. Hasil penjualan ini sebagian disumbangkan untuk kegiatan sosial.

Selain artis papan atas Hong Kong dan artis sejagad, di museum ini akan dijumpai pula tokoh berpengaruh dunia. Diantaranya ada Mahatma Gandhi, Hitler dan Pangeran Charles beserta keluarga. Ada pelukis terkenal Picaaso, dan ilmuawan Albert Einstein. Ada pula sejumlah bintang olahraga, semisal David Beckham.

Yang menarik banyak pengunjung adalah berfoto di meja kerja Presiden Amerika Serikat Barrack Obama. Tentu pengunjung dengan berbagai gaya masingmasing. Sementara Obama berdiri di samping. Untuk dapat berfoto di meja kerja Obama, harus bersabar antre. Sebab di samping meja kerja Obama tersebut, ada pula patung lilin mantan dua mantan Presiden Ameriak Serikat. George Washington dan Bill Clinton.

Keseriusan pemerintah Hong Kong mengelola pariwasata tentu patut dicontoh pemerintah Sulawesi Barat. Secara geografis memang sangat berbeda. Tapi paling tidak harus ada komitmen pemerintah memajukan pariwisata. Untuk itu, tidak ada salahnya jika memilih Hong Kong untuk studi banding. “Hongkong adalah refresentasi studi banding pariwisata di dunia”. (***)

Polewali Ekspres

12

Kamis, 1 Maret 2012

Sulbar Ekspres

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR Terciptanya Pemerintahan Yang Baik dan Terpercaya Berdasarkan Nilai Agama dan Budaya

Ali Baal Masdar Bupati

Nadjamuddin Ibrahim Wakil Bupati

Natsir Rahmat Sekda

Memasuki Era Keterbukaan Informasi Publik SESUNGGUHNYA, sejak 1 Mei 2010 silam, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah diberlakukan efektif. Pemberlakuan undang-undang tersebut membuat badan-badan publik dan institusi pemerintahan harus terbuka memberi informasi yang dibutuhkan masyarakat. Badan publik yang tak membuka akses informasi kepada masyarakat, bisa dikenai sanksi. Demikian halnya bagia masyarakat yang menyalahgunakan informasi juga bisa dijatuhi sanksi.

C ATATAN

Akan tetapi media sebagai katalisator informasi itu diposisikan dalam salah satu pilar demokrasi untuk menjaga roda transparansi bisa berjalan normal.

Sehingga kelahiran UU 14 Tahun 2008 dapat menjadi amunisi bagi publik dalam mencari dan mendapatkan informasi. Melalui Komisi Keterbukaan Inforamasi Publik (KKIP), pemerintah tidak lagi dapat berkelik dari permintaan masyarakat akan sebuh informasi.

Meski kemudian ada beberapa

informasi yang layak dibuka secara vulgar atau menjadi milik publik secara serta merta, dan ada juga informasi yang dikeluarkan dengan mekanisme menghargai privacy seseorang.

Tapi subtansi yang ditarik dari UU Nomor 14 Tahun 2008 tersebut, pada batasan batasan tertentu ada informasi atas alasan apapun publik tidak bisa diberitahu, seperti informasi sarana prasaran TNI/Polri, Data Intelejen, dan semua yang terkait dengan data kemanan negara.

Di seminar ini juga diungkap jelas batasan batasan informasi keterbukaan publik yang wajib dipublis ke media untuk diketahui oleh masyarakat.

Kenyataannya kemudian, data yang ada di daerah hampir tidak ada data atau informasi yang menjadi rahasia negara.

Sebab lazimnya di beberapa intansi data soal tender proyek dan atau Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) kadang dianggap sebagai rahasia negara. t

Tapi melalui undang-undang ini, RKA dan APBD telah menjadi milik publik yang tidak lagi dijadikan rahasia. Bagi yang menyembunyikan data sejenis itu akan dikenai denda kurungan penjara selama dua tahun atau uang pengganti Rp20 Juta.

Patut mendapat apresiasi, karena Pemkab Polman merupakan pemerintahan daerah ke 57 di Indonesia dan menjadi kabupaten pertama di Sulbar yang telah memiliki perangkat kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Sayangnya, di level yang lebih tinggi, Pemprov Sulbar belum memiliki lembaga semacam ini. Sementara seyogianya, di Sulbar juga ada lembaga PPID bahkan kalau perlu KKIP juga dibentuk seperti di Sulsel. Sebab di Sulbar masih sangat banyak informasi yang seharusnya diketahui oleh publik, tapi masih tersimpan rapat. Entah apa penyebabnya? (*)

Jhamhur Anjasmara Dihadiri kurang lebih 100 orang peserta. Bertempat di ruang serba guna Hotel Lilianto, Polewali, Yayasan Mitra Bangsa (Yasmib) bersama Canadian International Development Agency (CIDA) dan The Asian Foundation, dan melibatkan Pemkab Polewali Mandar (Polman), digelar seminar tentang Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Yang cukup menarik karena di sini hadir Staf Alih Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Supomo, dan Koordinator Komisi Informasi Publik (KIP) Sulawesi Selatan, Hidayat Nahwi Rasul.

Sebagai permulaan, dalam seminar ditegaskan pentingnya percepatan sosialisasi UU Nomor 14 Tahun 2008.

Dua pembicara sentral semua menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi sebagai penyanggah negara demokrasi seperti Indonesia. Prinsip keterbukaan informasi itu harus bisa diterapkan di lingkup pemerintah.

--Radar Sulbar/Jhamhur Anjasmara--

BERBAGI PENGALAMAN. Narasumber dari KKIP Sulawesi Selatan, berbagi ilmu dan menceritakan pengelamannya sejak aktif di KKIP.

Majene Ekspres

Kamis, 1 Maret 2012

13

Sulbar Ekspres

H. Kalma Katta (Bupati)

H. Fahmi Massiara (Wakil Bupati)

H. Syamsiar Muchtar (Sekkab)

KKP Dorong Pembangunan Perikanan Sulawesi JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), mendorong pembangunan kelautan dan perikanan di tiga koridor ekonomi, yakni, koridor Sulawesi, koridor Bali-Nusa Tenggara, dan koridor Maluku-Papua. Demikian diungkapkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo, Rabu, 29 Februari.

Sharif mengungkapkan, pembangunan industrialisasi kelautan dan perikanan saat ini belum optimal.

Masih banyak kendala yang ditemukan, baik di hulu maupun di hilir.

Karena itu kata Sharif, kebijakan dan

strategi KKP dalam pembangunan industrialisasi, diarahkan mendorong percepatan, dan perluasan pengurangan kemiskinan, melalui program peningkatan kehidupan nelayan.

KKP juga akan mendorong Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), khususnya pembangunan kelautan dan perikanan di tiga koridor ekonomi, Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi dan Maluku-Papua.

Juga merumuskan perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan pada tahun 2013, yang dititikberatkan pada industrialisasi kelautan dan perikanan.

Selain itu lanjut dia, ada enam

komoditas unggulan yang menjadi fokus KKP pada 2012 ini, yaitu, udang, tuna, rumput laut, lele, bandeng, dan patin. Masalah utama di sektor perikanan sebut Sharif, adalah distribusi yang tidak merata akibat infrastruktur pengiriman dari daerah surplus ke minus. Daerah yang dinilai surplus produksi sebut Sharif, antara lain terdapat di daerah perairan kawasan Indonesia bagian timur, tetapi kebanyakan daerah pengolahan dan pasar sasaran terletak di Indonesia bagian barat.

Namun, menurut dia, membutuhkan banyak waktu untuk dapat menemukan

berbagai solusi terkait persoalan hal tersebut, seperti melakukan perbaikan infrastruktur jalur pelayaran dari timur ke barat. “Mungkin untuk penumpang ada pelayaran reguler, tetapi untuk barang-barang masih susah,� katanya.

Untuk itu, ia juga mengemukakan bahwa pihaknya juga sedang mengembangkan sistem logistik ikan nasional, yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan agar distribusi dari produksi perikanan di Indonesia, dapat lebih merata dengan mengangkut ikan dari sentra-sentra penangkapan perikanan yang surplus. (fmc)

Mamasa Ekspres

14

Kamis, 1 Maret 2012

Sulbar Ekspres

PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA Empat Strategi Pembangunan Kabupaten Mamasa

1 Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik/good governance.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Gerakan 2 Pembangunan Berbasis Masyarakat (Gerbang Sismark).

3 Mendorong berkembangnya dunia usaha dan para pelaku bisnis.

Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan norma budaya dalam 4 kehidupan bermasyarakat.

Ramlan Badawi Bupati

Benhard Buntutiboyong Sekkab

Kasus Obed Murni Karena Hukum, Jangan Politisir JAKARTA — Saat ini, Mamasa tengah dilanda masalah hukum. Itu bermula setelah mantan Bupati Mamasa, Obednego Depparinding, ternyata kemudian dibebaskan dari segalka tuntutan hukum setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan upaya peninjauan kembali (PK) yang diajukan Obed Cs. Akibatnya, pendukung Obed terus melancarkan serangkaian demonstrasi dan meminta Obed dikembalikan posisinya sebagai Bupati Mamasa, yang saat ini telah diambil alih Ramlan Badawi. Ramlan menjadi Bupati Mamasa, menggantikan Obed melalui surat keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Meski begitu, hendaknya masyarakat tetap menjaga situasi agar Mamasa tetap kondusif. Tokoh masyarakat Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat meminta polemik putusan PK mantan Bupati Mamasa tidak dipolitisir. Khususnya, kepada pihak-pihak terkait yang merasa dimenangkan dengan putusan tersebut.

Mantan Anggota DPRD Mamasa Arifin Baso meminta agar tidak melakukan provokasi dan tetap menjaga keutuhan umat beragama di Mamasa.

Disebutkan bahwa sejauh ini, ia menemukan banyak aksi-aksi provokasi yang mengatasnamakan agama. Hal ini, kata dia, dilakukan oleh pihak pendukung Obed agar Obed dapat kembali menjabat bupati.

Untuk itu Arifin meminta agar Obed dan pengikutnya tidak memanfaatkan masyarakat untuk kepentingan pribadi.

“Kalau Obed haus kekuasaan, jangan korbankan umat beragama. Cara-cara ini sangat tidak benar,” ungkap Arifin dalam keterangan persnya di Cikini Jakarta, Selasa 28 Februari.

Masyarakat Mamasa juga diminta agar tidak mudah terpancing atas provokasi yang mengarah ke isu sara. Masyarakat sendiri yang akan jadi korban jika konflik ini pecah.

“Tolonglah dihentikan gerakan politik yang membawa ke isu sara. Jangan eksploitasi agama untuk memuluskan jalan. Seperti pake lagu-lagu rohani berdemo,” ungkap Arifin yang juga turut memperjuangkan pembentukan Sulbar.

Di tempat sama hadir pula Ketua kerukunan keluarga Sanda Mamase di Jakarta, Budiman Tandiombo dan Ketua Dewan Pakar Alumi GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Bob Randilawe.

Bob Randilawe sendiri banyak memberikan imbauan agar putusan PK Obed ditanggapi dengan kepala dingin.

Semua pihak harus mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi apalagi golongan.

Maraknya aksi dukung-mendukung di Mamasa Sulbar, dinilai sebagai akibat adanya penafsiran subyektif masingmasing kelompok. “Semua kelompok menafsirkan peraturan dengan caranya masing-masing. Sekarang ini era supremasi hukum jadi jangan coba-coba menabrak aturan hukum karena akan memicu ketegangan dari pihak lain,” urai Bob. Ia juga mengimbau kepada mantan bupati Mamasa Obed agar dapat lebih bersabar. “Lebih baik menyiapkan diri untuk berbuat lebih baik lagi di masa akan datang. Kalau mengedepankan emosi hanya akan ribut,” imbuhnya.

Pada kesempatan ini, Kemendagri juga mendapat sorotan. Baik Arifin maupun Bob Randilawe meminta agar Mendagri tetap konsisten terhadap regulasi yang telah ia buat sendiri.

“Putusannya sebenarnya sudah jelas memberhentikan pak obed dan mengangkat pak Ramlan,” sebut Bob. Arifin menambahkan, pihak MA agar dapat mengetahuai batasan kewenangan.

“Jangan sampai MA menjadi lembaga politik. Perkara jabatan itu adalah urusan lain,” ketus mantan legislator yang sempat menjalani tahanan karena kasus yang sama dengan Obed.

Belum Resmi Bertemu Sementara itu pihak Kementerian Dalam Negeri menyatakan, pemanggilan terhadap Gubernur Sulawesi Barat H Anwar Adnan Saleh terkait putusan PK mantan Bupati Mamasa Obed Nego depparinding belum resmi dilakukan.

Hal ini ditegaskan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Reydonnizar Moenoek, sore kemarin.

“Secara resmi kita belum panggil gubernur Sulbar,” sebut Reydonnyzar.

Demikian disampaikan menjawab pertanyaan seputar pemanggilan gubernur Sulbar pada Jumat pekan lalu.

Saat itu, Anwar akan menghadiri launching kerja sama BUMD Sulbar dengan perusahaan dari Manila Filipina.

Belum sempat memasuki ruang pertemuan, Anwar disebut mendapat panggilan dari Mendagri, terkait polemik yang kini terjadi di Mamasa pasca turunnya putusan PK terhadap Obed.

Putusan Peninjauan Kembali (PK) bebas tersebut terbit pada 18 Januari lalu. Amar putusan Mahkamah Agung (MA) ini, memerintahkan adanya rehabilitasi dan pemulihan nama baik terhadap Obed.

Obed pun menuntut Kemendagri agar jabatannya selaku bupati dikembalikan.

Namun, hingga pekan ini Kemendagri masih melakukan kajian atas putusan MA tersebut. “Kita masih menunggu fatwa MA, semoga minggu depan bisa turun,” jelas Reydonnizar. (rul/ham)

Kamis, 1 Maret 2012

Matra Ekspres Sulbar Ekspres

15

H. Agus Ambo Djiwa H. Muhammad Saal HM. Natsir (Bupati) (Wakil Bupati) Sekkab

Peran Sosial Aparat Satpol PP PASANGKAYU — Memeringati Hari Ulang Tahun (HUT) ke 62 Polisi Pamong Praja (Pol PP), aparat Satpol PP Mamuju Utara (Matra) menggelar aksi donor darah, Selasa 18 Februari. Selain melibatkan anggota Satpol PP, unsur kepolisian, dan PNS juga diikutkan.

Kepala Satpol PP Matra, Ananda AT, mengatakan, donor darah ini tidak sekedan menjadi seremoni.

Melainkan sebagai salah satu bentuk bakti sosial aparatnya.

Rencananya, kegiatan ini akan dilangsungkan setiap tahunnya dan membangun kerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Matra.

Nanda juga menyarankan, agar fungsi PMI Matra dapat berjalan normal,hendaknya kepengurusan segera dibentuk. Saat ini PMI Matra tampak fakum karena posisi ketua di jabat oleh Mantan Sekda Matra Nur Alam Tahir yang saat ini sudah fokus di Pemprov Sulbar. (sym/ham)

PARLEMENTARIA

Teken Hasil Rakernas

MatraWakiliKabupatenseNusantara in HB -res/Syamsudd -- Sulbar Eksp

ra saat atpol PP Mat ANGGOTA S nor darah, di Kantor 12. melakukan do, Selasa 28 Februari 20 Bupati Matra

PASANGKAYU -- Penandatanganan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tentang Pencatatan Sipil yang diselenggarakan di Jakarta, 21-23 Februari lalu, menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Mamuju Utara (Matra).

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Matra, Achmad Ilham, mengatakan, rumusan Rakernas tersebut membahas tentang penyempurnaan

sistem penyelenggaraan pencatatan sipil serta peningkatan pelayanan pencatatan sipil bagi penduduk. Ini dilakukan sebagai realisasi dari amanah UU Nomoro 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil.

Dalam rakernas tersebut, dilakukan juga penandatanganan Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil H Irman. Untuk pemerintah propinsi diwakili Kepala Biro Kependudukan dan Catatan Sipil Pemprov Kalimantan Barat (Kalbar) Sopiandi dan pemerintah kota di wakili Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, Untara.

Achmad Ilham menyampaikan, hasil rakernas tersebut sangat penting menjadi pedoman penyelenggaraan pencatatan sipil, khususnya padapenyajian data akurat kependudukan.

Ia menjelaskan, dalam rakernas juga melahirkan beberapa kesepakatan, berupa langkah strategis yang rencananya akan dilaksanakan tahun 2013. Hasil kesepekatan tersebut diantaranya; pemantapan penerapan norma dasar pencatatan sipil dan arah kebijakan

pencatatan sipil, serta akselerasi penyelesaian masalah kependudukan yang mendesak.

Guna mendukung penyempurnaan sistem pencatatan sipil agar lebih optimal, disusunlah Grand Design Pencatatan Sipil yang dilengkapi Road Map. Pelaksanaannya akan dimulai 2013 hingga 2017. Hal tersebut dilakukan agar penyelenggaraan pencatatan sipil lebih terarah, jelas, sistematis, dan terukur hasilnya.

Menurut Achmad Ilham, pada akselerasi penyelesaian masalah mendesak, difokuskan pada lima masalah.

Diantaranya; perkawinan siri berserta upaya pencatatannya serta implikasi hukum terhadap status anak yang dilahirkan, pencatatan kelahiran melampui batas waktu 1 (satu) tahun harus melalui penetapan pengadilan, peningkatan pelaporan pencatatan kematian, pencatatan anak berkewarganegaraan ganda terbatas dan SIAK untuk pencatatan sipil, dan anggaran penyelenggaraan pencatatan yang disepakati oleh pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota. (sym/ham)

Rubrik Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mamuju Utara

KETUA Komisi II DPRD Matra H Saparuddin SPd berpose bersama dengan salah satu warga Pedanda Amin di ruang kerjanya baru ini.

NASRI SYAHRIR ODJA bersama Putu Purjaya saat menerima warga Desa Lili Mori di ruang komisi III DPRD Matra baru-baru ini.

Matra Ekspres Membangun Lebih SMART

16

Kamis, 1 Maret 2012

Implementasi Gema d’Smart

Pemda Kucurkan Rp170 Juta per Desa PASANGKAYU — Komitmen Pemkab Mamuju Utara (Matra) mewujudkan konsep pembangunan secara merata dan berkeadilan, tersu dipacu.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengimplementasikan Gerakan Membangun Desa Sejahtera, Mandiri, dan Bermartabat (Gema d’Smart). Program ini diklaim tidak sebatas konsep yang ideal di atas meja saja.

Secara riil pemerintah daerah membuktikan komitmen awalnya dengan menyalurkan dana pembenahan untuk menuntaskan permasalahan pembangunan di desa. Setiap desa yang terjaring dalam pencanangan tahap awal dari program ini mendapatkan Rp170 juta.

Bupati Matra H Agus Ambo Djiwa, mengatakan, Gema d’Smart memiliki banyak sasaran. Selain mengatasi permasalahan desa, melalui program ini diharapkan juga dapat menumbuh-

kembangkan sikap gotong royong di tengah masyarakat. Hal ini sangat penting, agar daerah ini bisa lebih maju dan mampu bersaing dengan kabupaten lain di Sulbar.

“Tapi program ini hanya bisa sukses jika didukung oleh semua komponen masyarakat. Dan sebagai kepala daerah, saya berharap ini menjadi tanggungjawab kita bersama. Karena ini untuk daerah dan kepentingan kita bersama,” harap Agus.

Secara teknis, Kepala Sub Bagian (Kasub) Bidang Program dan Keuangan BadanPerencanaan pembangunan Daerah (Bappeda) Matra, Arhamuddin, mengatakan, realisasi pelaksanaan Gema d’Smart senilai Rp170 juta per desa akan ditransfer langsung ke rekening kelompok masyarakat.

Besaran anggaran ini mampu merealisasikan pengerjaan 21 titik.

Namun outputnya di lapangan mampu menjangkau 27 titik. “Hal yang menarik

dari program ini adalah sikap antusias warga mendukung pemerintah menggalakkan pembangunan,” terang Arham.

Menurut Arham, penggunaan anggaran tersebut diarahkan pada pembukaan dan peningkatan jalan, pembangunan sarana MCK, pembangunan posyandu, tempat pembuangan akhir, dan penyediaan alat peraga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta perbaikan sarana olah raga.

Selain itu diharapkan juga dengan dana tersebut program yang sifatnya non fisik ikut tertalangi. Seperti pemeriksaan kesehatan masyarakat yang tidak dapat berobat di puskesmas. “Ini berlaku sama di semua desa yang ada di Matra,” jelasnya. (sym/ham)

Pengawasan Pembangunan Belum Optimal

H Saparuddin

PASANGKAYU — Di tengah gencarnya pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Mamuju Utara (Matra), Komisi II DPRD Matra melihat masih ada objek pembangunan yang belum terjangkau dengan baik. Ketua Komisi II DPRD Matra H Safaruddin, mengatakan, pembangunan di daerah ini masih membutuhkan pengawasan yang lebih maksimal. Pengawasan itu tidak hanya datang dari DPRD, melainkan internal pemerintah daerah sebagai pelaksana pembangunan juga harus saling mengawasi.

Terkait banyaknya indikasi pelanggaran pada pengerjaan program fisik, utamanya pada kualitas pekerjaan, ia menganggap hal itu akan menjadi penghambat laju program pembangunan di Matra. Sehingga dibutuhkan koordinasi semua elemen untuk melakukan pengawasan yang lebih maksimal.

“Perlu ada koodinasi demi penguatan pengawasan pembangunan yang ada di Matra,” pinta Safaruddin. Ia juga menegaskan, tindak lanjut pengawasan yang dilakukan secara bersama-sama tentu memiliki out put yang jelas.

Langkah yang kongkritnya bisa dilakukan jika semua legislatif secara bersama-sama melakukan pengawasan di lapangan. “Karena tanpa pengawasan ketat, pembangunan ini tidak akan berjalan sukses,” ujar Safaruddin. Safaruddin juga membeberkan, sejumlah program yang tidak maksimal pelaksanaan di lapangan, diantaranya, pembangunan drainase dan pencetakan sawah baru. Itu sebabnya, perlu dilakukan evaluasi terhadap SKPD yang menjadi penanggungjawab program tersebut.(sym/ham)

Agus Ambo Djiwa