69
tuntutan yang diajukan penuntut umum, mengajukan saksi-saksi yang nantinya dapat menguntungkan dirinya atau mengajukan upaya hukum atas putusan yang dijatuhkan kepadanya, pendapat tersebut dibenarkan oleh Bapak Zulkarnaen SH hakim Pengadilan Negeri Kudus (sesi wawancara). Itu semua dapat terjadi, maka dengan sendirinya anak tidak melaksanakan apa yang menjadi haknya. Dengan demikian, tentunya usaha untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak dan terlaksananya perlindungan hokum terhadap anak menjadi terhambat. b. Anak Tidak Didampingi oleh Penasehat Hukum Ketiadaan penasehat hukum yang dapat mendampingi terdakwa didalam proses pengadilan disebabkan bukan tidak ada seorangpun penasehat hukum, akan tetapi disebabkan anak memang tidak mau untuk didampingi oleh penasehat hukum dan ia lebih memilih untuk menghadapi perkaranya sendiri. Sebagai contoh adalah perkara No 208/Pid.B/2007/PN .Kds atas nama Muh Yulianto bin Masdi dimana hakim telah menawarkan untuk didampingi oleh penasehat hokum tetapi terdakwa menolak. Kendala kedua ini dirasakan oleh hakim Pengadilan Negeri Kudus sebagai suatu yang sangat menghambat terlaksananya proses perlindungan hukum terhadap anak yang sedang berperkara di muka persidangan. 75 Kehadiran penasehat hukum dalam suatu pemeriksaan dalam proses pengadilan mempunyai fungsi membela kepentingan hokum terdakwa di persidangan. Ia berperan aktif dalam rangka mengungkapkan kebenaran materiil terhadap 75
Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006, Semarang, hal. 82
