2. Sebab-sebab kenakalan anak

pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan, dan pelanggaran lainnya. 6. Berpesta pora sambil mabuk-mabukkan, melakukan hubungan seks bebas atau orgi (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang menganggu sekitarnya.34

b. Sebab-sebab Kenakalan Anak

Kenakalan remaja dapat terjadi karena beberapa sebab, hal tersebut timbul karena ada motivasi dari remaja itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motivasi juga sering diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorangatau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau membuat kepuasan dengan perbuatannya. Motivasi tersebut dapat berbentuk motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Dr Wagiati Soetodjo dalam Tholib Setiady, menyatakan bahwa motivasi motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar, sedangkan motivasi ektrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang.35

34 REMAJA DAN MASALAHNYA, Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja Seperti Narkoba, Free Sex, & Pemecahannya, Pengarang Prof. Dr. Sofyan S. willis, M.Pd. Penerbit, ALFABETA BANDUNG, kutipan dari(Tholib Setiady, 2010 : Hal 180-181). 35 REMAJA DAN MASALAHNYA, Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja Seperti Narkoba, Free Sex, & Pemecahannya, Pengarang

Selanjutnya Romli Atmasamita, menyatakan bahwa: 1. Yang termasuk motivasi intrinsik dari kenakalan remaja a. Faktor intelegensia b. Faktor usia c. Faktor kelamin d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga 2. Yang termasuk motivasi ektrinsik dari kenakalan remaja a. Faktor keluarga b. Faktor pendidikan dan sekolah c. Faktor pergaulan anak d. Pengaruh media sosial36 .

c. Jenis Pidana dan Tindakan Bagi Anak Nakal

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dinyatakan bahwa seorang anak dapat dijatuhi pidana setelah berumur 14 tahun, sedangkan anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Selanjutnya jenis pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan bagi anak nakal, yakni:

1. Jenis Pidana Bagi Anak Nakal

Selanjutnya dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak dapat dijatuhi pidana sebagai berikut: a. Pidana Pokok

Prof. Dr. Sofyan S. willis, M.Pd. Penerbit, ALFABETA BANDUNG, kutipan dari(Tholib Setiady, 2010 : Hal 180). 36 REMAJA DAN MASALAHNYA, Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja Seperti Narkoba, Free Sex, & Pemecahannya, Pengarang Prof. Dr. Sofyan S. willis, M.Pd. Penerbit, ALFABETA BANDUNG, kutipan dari(Tholib Setiady, 2010 : Hal 183-189).

1. pidana peringatan 2. pidana dengan syarat: a. pembinaan di luar lembaga b. pelayanan masyarakat c. pengawasan. 3. pelatihan kerja 4. pembinaan dalam lembaga 5. penjara. b. Pidana tambahan terdiri atas:

1. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, 2. pemenuhan kewajiban adat. Selanjutnya apabila dalam hukum material di ancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pelaksanaan pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak. 37

2. Tindakan Bagi Anak Nakal

Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak menurut Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meliputi: 1. pengembalian kepada orang tua/Wali 2. penyerahan kepada seseorang 3. perawatan di rumah sakit jiwa 4. perawatan di LPKS

37 Romli Atmasasmita, Peradilan Anak di Indonesia, Mandar Maju, 1997, Bandung, hal. 166.

5. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta 38

d. Tinjauan Mengenai Pembinaan Anak Pidana

1. Pengertian Anak Pidana Anak Pidana termasuk dalam anak didik pemasyarakatan selain anak negara dan anak sipil. Menurut Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. 2. Pembinaan Anak Pidana

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Berdasarkan pengertian tersebut, maka inti dari pemasyarakatan berarti pembinaan terhadap WBP supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik39. Guna melaksanakan pembinaan tersebut diperlukan suatu sistem, yang

38 Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28B ayat 39 REMAJA DAN MASALAHNYA, Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja Seperti Narkoba, Free Sex, & Pemecahannya, Pengarang Prof. Dr. Sofyan S. willis, M.Pd. Penerbit, ALFABETA BANDUNG, kutipan dari (Nashriana, 2011: 153)

dinamakan sistem pemasyarakatan. Selanjutnya dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa: Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. 40 sistem pemasyarakatan juga berfungsi untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pembinaan terhadap anak Pidana, menurut ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Proses Pembinaan terhadap narapidana yang dalam Undang-Undang Pemasyarakatan menggunakan istilah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). dimulai sejak yang bersangkutan masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. 41 Pembinaan yang dilaksanakan dalam sistem pemasyarakatan tidak terlepas dari instansi pelaksananya. Pembinaan yang dilakukan hanya dapat diberikan kepada narapidana bukan kepada tahanan, karena di samping kasusnya belum tuntas dan belum memperoleh keputusan dari pengadilan

40 Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak Di Indonesia, CV.Mandar Maju, 2005, Bandung, hal. 55. 41 Mardjono Reksodiputro, Kriminlogi dan Sistem Peradilan Pidana, (Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia), 1997, Jakarta, hal. 84.

yang mempunyai ketetapan hukum yang tetap dan ia juga masih dalam proses penyidikan dan berstatus tersangka. Menurut Peraturan Pemerintah No 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembibingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyaraktan.

42

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 02-PK.04. 10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, Pembinaan dan Pola Pembinaan ini meliputi: a. Pelayanan Tahanan ialah segala kegiatan yang dilaksanakan dari mulai penerimaan sampai dengan tahap pengeluaran tahanan. b. Pembinaan Narapidana dan Anak didik ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rutan (intramural treatment). 43 Dalam ketentuan Bab II mengenai Metode Pembinaan dinyatakan bahwa metode pembinaan/bimbingan meliputi :

42 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006, Semarang, hal. 20. 43 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, 2013, hal.1.

a. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina (warga binaan pemasyarakatan). b. Pembinaan bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil di antara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal yang terpuji, menempatkan warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan memiliki harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lainnya. c. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis. Berdasarkan Peraturan pemerintah No 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembibingan Warga

Binaan Pemasyarakatan, dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1) bahwa, Pelaksanaan pembinaan Anak Didik

Pemasyarakatan dilakukan oleh Pembina

Pemasyarakatan. Selanjutnya dalam Pasal 19 meliputi: a. Pembinaan tahap awal meliputi: 1. masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan; 2. perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; 3. pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; 4. penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal. b. Pembinaan tahap lanjutan meliputi: 1. perencanaan program pembinaan lanjutan; 2. pelaksanaan program pembinaan lanjutan; 3. penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan;