D. Kedudukan dan Peran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI

dilakukan secara simultan sebagai perwujudan dari upaya pencegahan korupsi secara terintegrasi, yaitu pendekatan perilaku dan sistem hingga budaya. Menurut Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi, yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Kesadaran antikorupsi yang telah mencapai puncak tertinggi akan menyentuh spiritual accountability, apalagi ketika menyadari bahwa dampak korupsi itu tidak sekedar kerugian keuangan negara, namun ada kaitannya dengan kerusakan kehidupan. Nilai-nilai dasar antikorupsi adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Tunas integritas merupakan terjemahan dari konsep yang berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan, dan pendekatan yang seutuhnya terkait manusia sebagai makhluk dengan aspek jasmani dan rohani, serta makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan lingkungannya, maka pembangunan integritas perlu dimulai dari upaya membangun integritas individu yang selaras dengan integritas organisasi dan bangsa. Para tunas integritas diharapkan dapat menjalankan peran strategis dalam organisasi berupa : a. menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi, mereka menjadi kumpulan orang yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai, b. membangun sistem integritas, berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya dapat ditutupi, dan c. mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerja untuk berintegritas tinggi

D. Kedudukan dan Peran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

1. ManajemenASN Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat

pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, pengelolaan ASN diatur dalam manajemen ASN. Dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN, dikenal adanya asas proporsionalitas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam UU ASN disebutkan bahwa profesi ASN berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN serta menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Ruang lingkup manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Manajemen PNS pada instansi pusat dilaksanakan oleh pemerintah pusat sedangkan pada instansi daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan manajemen PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja dan perlindungan.

2. PelayananPublik Pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu organisasi penyelenggara pelayanan publik, penerima layanan, dan kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan. Prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah partisipatif, transparan, responsif, non diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Fundamen pelayanan publik diantaranya adalah sebagai berikut. a. Pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi b. Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara c. Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang d. Pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhankebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga untuk memberikan perlindungan bagi warga negara (proteksi) Budaya pelayanan yang baik akan berdampak positif terhadap kinerja organisasi dengan mekanisme sebagai berikut. a. Budaya pelayanan akan berjalan dengan baik apabila terbangun kerja tim didalam internal organisasi b. Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam membangun budaya pelayanan adalah pemahaman tentang pelayanan prima c. Pemberian pelayanan yang prima akan berimplikasi pada kemajuan organisasi, apabila pelayanan yang diberikan prima (baik), maka organisasi akan menjadi semakin maju d. Pemberian budaya pelayanan prima menjadi modal utama dalam memberikan kepuasan pelanggan Budaya pelayanan dibentuk oleh sikap karyawannya serta manajemen organisasi pemberi pelayanan. Sikap pelayanan dapat digambarkan melalui 7P sebagai berikut.

a. Passionate(sangat bergairah = bersemangat, antusias) b. Progressive(memakai cara yang terbaik = termaju) c. Proactive(antisipatif, proaktif dan tidak menunggu) d. Prompt(positif = tanpa curiga dan kekhawatiran) e. Patience(penuh rasa kesabaran) f. Proporsional(tidak mengada-ada) g. Punctional(tepat waktu) Etiket pelayanan yang perlu diperhatikan oleh ASN terhadap pengguna jasa adalah sikap/perilaku, ekspresi wajah, penampilan, serta cara berpakaian, berbicara, mendengarkan, dan bertanya. Beberapa kata kunci yang perlu diketahui dan dilaksanakan dalam praktek pelayanan kepada pengguna jasa antara lain atensi, senyum, salam, tolong, maaf, dan terima kasih. Dalam pemberian pelayanan kepada pengguna jasa ada beberapa dasar etiket yang harus dilakukan oleh ASN, yaitu politeness(sopan), respectful(menghormati dan menghargai), attentive(penuh perhatian), cooperative (suka menolong), tolerance(tenggang rasa), informality(ramah), self control(mengontrol diri). Etiket pelayanan ini dapat dipraktikan dalam menyampaikan salam dan tegur sapa, bersalaman/berjabat tangan, bertamu dan menerima tamu, bertelepon, serta menangani keluhan pelanggan.

3. WholeofGovernment(WoG) WoG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik.

Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa WoG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah, yaitu sebagai berikut. a. Adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, perkembangan teknologi informasi, situasi dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks.