C. Nilai-nilai Dasar PNS

c. Apoteker mengkaji kelengkapan administratif berupa tanggal resep identitas pasien, ruang rawat, jaminan, dan nama dokter. d. Apoteker mengkaji aspek farmasetik yang meliputi nama obat, bentuk dan kekuatan sediaan, jumlah obat, stabilitas dan inkompatibilitas, dosis, waktu dan rute penggunaan. e. Apoteker mengkaji aspek klinis yang meliputi ketepatan indikasi, obat, dosis, waktu dan rute penggunaan obat, kontraindikasi, interaksi, dan duplikasi pengobatan. f. Apoteker mengkaji aspek regulasi rumah sakit apakah sesuai dengan

Formularium Rumah Sakit yang berlaku (restriksi dan peresepan maksimal) atau kebijakan rumah sakit lainnya. g. Apoteker mengklik kolom telaah untuk memberikan tanda ceklis pada masing-masing aspek yang perlu dikaji jika hasil pengkajian sesuai dan mengosongkannya jika hasil pengkajian tidak sesuai. h. Jika ada aspek yang kurang sesuai setelah dikaji atau TAP (tidak ada persediaan), apoteker menghubungi dokter penulis resep untuk mengonfirmasikannya. i. Apabila e-resep sudah tidak bermasalah, administrator farmasi mencetak e-resep dan perbekalan farmasi bisa disiapkan.

C. Nilai-nilai Dasar PNS

1. Akuntabilitas Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut adalah sebagai berikut. a. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi b. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis c. Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

d. Menunjukan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan Aspek-aspek akuntabilitas diantaranya akuntabilitas adalah sebuah hubungan, berorientasi pada hasil, membutuhkan adanya laporan, memerlukan konsekuensi, dan memperbaiki kinerja. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu : a. untuk menyediakan kontrol demokratis (peran demokrasi); b. untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran konstitusional); c. untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar). Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi akuntabilitas kejujuran dan hukum, proses, program, dan kebijakan. Akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Di Indonesia, alat akuntabilitas antara lain perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Nilai-nilai dasar akuntabilitas antara lain kepemimpinan, integritas, keadilan, transparansi tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi.

2. Nasionalisme Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri namun kurang menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Keadaan seperti ini disebut chauvinisme. Sedang dalam arti luas, nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa :

a. menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan; b. menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara; c. bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia serta tidak merasa rendah diri; d. mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa; e. menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia; dan f. mengembangkan sikap tenggang rasa. Setiap pegawai ASN harus memiliki nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat dan mampu mengaktualisasikannya dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

3. EtikaPublik Etika adalah refleksi atas baik/buruk, benar/salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, etika publik adalah refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Sedangkan kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis.

Adapun Kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku/etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Pada prinsipnya ada 3 dimensi etika publik, yaitu dimensi kualitas pelayanan publik, modalitas, dan tindakan integritas publik. Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN, yakni sebagai berikut. a. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Negara Pancasila

b. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan

Republik Indonesia 1945 c. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak d. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian e. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif f. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur g. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik h. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah i. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun j. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi k. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama l. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai m. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan n. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir

4. KomitmenMutu Efektivitas berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakannya.

Sedangkan efisiensi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Inovasi ialah cara utama dimana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Standar mutu layanan pada institusi pemerintah dapat dibedakan dalam 2 paradigma, yaitu standar berbasis peraturan perundang-undangan (producer view)serta standar berbasis kebutuhan dan kepuasan masyarakat sebagai pelanggan (consumer/public view). Ada 10 ukuran dalam menilai mutu pelayanan, yaitu berwujud, keandalan, cepat tanggap, kompetensi, kemudahan, keramahan, komunikasi, kepercayaan, keamanan, dan pemahaman pelanggan.

Masyarakat sekarang sudah sadar akan haknya serta menuntut adanya informasi dan transparansi dari pemerintah akan pentingnya peningkatan pelayanan publik. Oleh karena itu sudah saatnya pemerintah mulai membangun budaya mutu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat akan kinerja pemerintahan khususnya di bidang pelayanan publik. Budaya mutu yaitu perilaku sesuai dengan slogan dan masukan dari pelanggan yang secara aktif diminta dan digunakan untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan. Dalam membangun budaya mutu diperlukan adanya keterlibatan dan kerjasama tim yang tangguh, pengembangan pegawai melalui diklat, peningkatan mutu secara berkesinambungan, dan keterlibatan pelanggan. Tujuan utama pelayanan berbasis nilai-nilai dasar komitmen mutu adalah : a. mengutamakan kepentingan sebagai pelanggan, b. menumbuhkan kepercayaan terhadap institusi pemerintah, c. meningkatkan kesetiaan dan kepuasan sebagai pelanggan, serta d. menjalankan tugas, peran, dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan secara akuntabel, profesional, dan inovatif. Terdapat beberapa kriteria terhadap layanan publik yang dikategorikan sebagai best practices, yaitu sebagai berikut. a. Memberikan nilai tambah kepada masyarakat maupun pemangku lainnya baik dalam hal ketepatan dan kecepatan layanan, dan bersifat inklusif baik dari aspek harga maupun target group-nya b. Memberikan inspirasi terhadap kegiatan serupa yang sedang dilakukan di suatu tempat baik dalam hal proses maupun hasil inovasi yang dilakukan

5. Antikorupsi Kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu corruptio yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Selaras dengan kata asalnya, korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa, salah satu alasannya adalah karena dampaknya yang luar biasa menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup, pribadi, keluarga, masyarakat dan kehidupan yang lebih luas.

Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi dalam kurun waktu yang pendek, namun dapat berdampak secara jangka panjang. Upaya-upaya yang dapat