LAPORAN SEMINAR RANCANAGAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III ANGKATAN 1
OPTIMALISASI PELAYANAN DIGITALISASI PENERBITAN DOKUMEN
KAPAL DI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III
PALANGKARAYA
DISUSUN OLEH :
ANALITA YANTI, S.KM NIP. 199111092022032001
BAPELKES CIKARANG
KEMENTERIAN KESEHATAN RI 2022
LAPORAN RANCANGAN AKTUALISASI
OPTIMALISASI PELAYANAN DIGITALISASI PENERBITAN DOKUMEN KAPAL DI
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III
PALANGKARAYA
Telah di seminarkan
Tanggal 23 Juni 2022, di Bapelkes Cikarang
Coach
Dr. drg. Siti Nur Anisah, MPH NIP.196509141992032004
Penguji
Mentor
Elvan Virgo Hoesea, SKM NIP.197409011997031002
Aulia Fitriani, ST, MKM
NIP. 197508142006042001
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan rancangan aktualisasi Optimalisasi Pelayanan Digitalisasi Penerbitan Dokumen Kapal di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya
Tak lupa kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan rancangan aktualisasi ini, penulis sebagai peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan I
Kementerian Kesehatan Tahun 2022 ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada:
1. Bapak Drs Suherman, M.Kes selaku Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang
2. Ibu Verawati Lenny, SKM, MKM selaku Ketua Pelaksana Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang
3. Bapak Ucup Supriyadi, SKM, M.Kes selaku Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III
Palangkaraya
4. Ibu Dr. drg. Siti Nur Anisah, MPH selaku coach yang memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyusun rencana kegiatan aktualisasi ini sebaik-baiknya
5. Bapak Elvan Virgo Hoesea, SKM selaku Koordinator Substansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi sekaligus mentor yang telah memberikan dukungannya kepada penulis dalam mengikuti Pelatihan Dasar CPNS golongan III ini dan memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis dalam menyusun rancangan kegiatan aktualisasi ini
6. Seluruh Bapak/Ibu Widyaiswara serta seluruh panitia yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas kebaikan Bapak/Ibu semua
7. Seluruh pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya yang telah membantu penulis dalam membuat rancangan kegiatan aktualisasi ini
8. Orangtua, adik-adik dan partner yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis
Penulis menyadari bahwa penyusunan rancangan kegiatan aktualisasi ini jauh dari kata sempurna, tetapi semoga melalui karya sederhana ini, dapat memberikan manfaat yang luas bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.
Palangkaraya, Juni 2022
Penulis
Analita Yanti, S.KM
NIP 199111092022032001
Usaha menciptakan bangsa Indonesia dengan masyarakat yang menaati peraturan dan hukum, maju, kontemporer, demokratis, sejahtera, adil dan berkarakter
maka Aparatur Sipil Negara menjadi kunci utama dalam mewujudkan pelayanan kepada
masyarakat secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan
penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dalam rangka
mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia.
Aparatur Sipil Negara atau yang biasa disingkat dengan ASN berdasarkan Undang
Undang Nomor 5 Tahun 2014 merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagai pegawai
pemerintah ASN memiliki tugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ASN diharapkan dapat menjadi
perpanjangan tangan dari pemerintah kepada masyarakat, seorang ASN dituntut untuk dapat memberikan contoh yang baik terutama dalam berperilaku di lingkungan kerja maupun sekitar.
ASN memiliki fungsi, tugas dan peran untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu ASN harus memprioritaskan kepentingan publik dan masyarakat luas, memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas, taat kepada peraturan dalam menjalankan fungsi dan tugasnyua diatas kepentingan pribadinya.
Birokrasi digital merupakan system birokrasi yang baru dan muncul karena globalisasi, sekaligus sebagai pengganti konsep birokrasi klasik (birokrasi berbasis
kertas). Birokrasi digital mempunyai peran sebagai perbaikan sistem good governance, dengan meningkatkan empat indicator dasar good governance: transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas (Janggeer & Abdou, 2020).
Birokrasi digital juga mendukung terciptanya efisiensi dan efektifitas melalui perencanaan dan peraturan berbasis elektronik. Menurut Worl Bank, birokrasi digital merupakan sebuah terminology modern yang mengacu pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan pemerintah.
Sesui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 33 tahun
2021 Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan upaya mencegah dan menagkal keluar atau masuknya penyakit dan / atau faktor risiko kesehatan masyarakat di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat Negara. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan fungsi dari pekerjaan tersebut.
Dengan adanya SOP semua kegiatan di suatu instansi pemerintah atau perusahaan dapat berjalan dengan baik sesuai harapan instansi atau perusahaan.
Surveilans Epidemiologi merupakan proses pengumpulan data kesehatan yang mencakup tidak saja pengumpulan informasi secara sistematik, tetapi juga melibatkan analisis, interpretasi, penyebaran, dan penggunaan informasi kesehatan. Hasil surveilans dan pengumpulan serta analisis data digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang status kesehatan populasi guna merencanakan, menerapkan, mendeskripsikan, dan mengevaluasi program kesehatan masyarakat untuk mengendalikan dan mencegah kejadian yang merugikan kesehatan. Dengan demikian, agar data dapat berguna, jdata harus akurat, tepat waktu, dan tersedia dalam bentuk yang dapat digunakan (Timmreck, 2005).
Salah satu kegiatan surveilans epidemiologi di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya yaitu melakukan pengawasan lalu lintas penumpang, barang dan alat angkut yang berpotensial terhadap penyakit menular atau wabah pada alat angkut, ini bertujuan sebagai deteksi dini dari
kemungkinan-kemungkinan timbulnya Kejadian Luar
Biasa (KLB) yang disebabkan oleh penumpang yang kurang sehat dan sebagai carrier
penyakit di wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya.
Kapal/pesawat tidak boleh ditolak pemberian izin masuknya oleh suatu Negara
dengan alasan kesehatan masyarakat. Risiko kesehatan masyarakat adalah
kemungkinan timbulnya pengaruh buruk dari suatu peristiwa terhadap kesehatan
masyarakat dengan penekanan pada peristiwa / faktor risiko yang dapat menyebar
lintas negara atau besar bahayanya. Sedangkan karantina adalah pembatasan kegiatan
dan / atau pemisahan seseorang yang diduga terinfeksi penyakit meski belum
menunjukkan gejala penyakit. Pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang yang
diduga terkontaminasi dari orang / barang lain, sedemikian rupa untuk mencegah
kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi (IHR,2005).
Untuk meminimalisir penyebaran penyakit karantina, langkah yang diambil
pemerintah salah satunya adalah cegah tangkal penyakit. Tidak hanya mencegah
penyakit yang masuk melalui kedatangan kapal luar negeri ataupun dalam negeri, tetapi
juga melakukan pencegahan penyebaran penyakit dari keberangkatan kapal baik yang
akan keluar negeri maupun dalam negeri. Karantina kesehatan pada keberangkatan
kapal diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan. Didalam pasal tersebut dijelaskan bahwa sebelum
keberangkatan kapal, nahkoda wajib melengkapi dokumen karantina kesehatan yang
masih berlaku melalui agen pelayarannya. Apabila dokumen karantina kesehatan telah
dinyatakan lengkap dan pada pemeriksaan oleh pejabat karantina kesehatan tidak
ditemukan indikasi faktor risiko kesehatan masyarakat maka kepada nahkoda melalui
agen pelayarannya dapat diberikan Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan
(Port Health Quarantine Clearence) atau yang biasa disingkat dengan PHQC.
1. Memahami dan memaknai nilai-nilai dasar yang meliputi Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (Ber-AKHLAK) yang akan dituangkan dalam kegiatan aktualisasi.
2. Penulis dapat mengimplementasikan nilai-nilai Ber-AKHLAK dan memberikan kontribusi kepada organisasi melalui kegiatan pembaharuan SOP dan workshop kepada agen pelayaran
3. Terlaksananya Optimalisasi Pelayanan Digitalisasi Penerbitan Dokumen Kapal di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya
1.3. Manfaat
Manfaat dari Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS adalah sebagai berikut :
1. Bagi ASN
Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS, yaitu Ber-AKHLAK akan menciptakan ASN yang akuntabel dengan memiliki jiwa kepemimpinan, berintegritas, profesional dan bersih Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Seluruh karakter ASN tersebut juga didukung oleh jiwa nasionalisme yang tinggi sehingga berdampak baik pada etika publik dan mutu pelayanan unit terkait.
2. Bagi Instansi
Terbentuk iklim kerja yang kondusif dalam melayani publik, dan meningkatkan akuntabilitas unit kerja, meningkatnya kinerja individu serta meningkat memungkinkan unit kerja untuk lebih cepat dalam mencapai visi mewujudkan citra lembaga/organisasi yang baik/memberikan pengaruh positif (positive impact).
2.1. Visi dan Misi
Visi dan misi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya mengikuti visi dan misi pemerintahan yaitu “ NAWACITA “.
a. Visi
Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.
b. Misi
a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
b. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
c. Pembengunan yang merata dan berkeadilan
d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
f. Penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan
Sedangkan slogan atau salah satu budaya kerja organisiasi adalah KKP Palangkaraya
: DIHATI ( Disiplin, Integritas, Humanis, Akuntabel, Teladan, Ikhlas ).
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya merupakan unit pelaksana
teknis dilingkungan Kementerian Kesehatan yang berada dibawah naungan sekaligus
bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (DitJen P2P ). Berdasarkan PERMENKES Nomor 2348/MENKES/PER/IX/2011, Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pulang Pisau berubah menjadi Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas III Palangka Raya yang berkedudukan di ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah. Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya memiliki wilayah kerja aktif yaitu :
1. Wilayah Kerja Pulang Pisau
2. Wilayah Kerja Kapuas
3. Wilayah Kerja Kelanis
4. Pos di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya
Mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan. Dimana Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas III Palangkaraya mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :
KEPALA KANTOR
5.
UCUPSUPRIYADI, SKM, M.Kes
KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI UMUM
EMAN PRASETYO, SKM, M.Kes
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL WILAYAH KERJA
1. PULANG PISAU
2. KAPUAS
3. KELANIS
4. BANDARATJILIK RIWUT
INSTALASI
Selanjutnya Tugas pokok KKP berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor
33 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah
melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan / atau faktor risiko
kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.
Sedangkan Fungsi dari KKP adalah :
a. Penyusunan rencana, kegiatan dan anggaran
b. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan / atau lingkungan
c. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang dan / atau lingkungan
d. Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan / atau lingkungan
e. Pelaksanaan pelayanan klesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus
f. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan
g. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan
h. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan
i. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan
j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan
k. Pelaksanaan urusan administrasi KKP
2.4. Uraian/Rincian Tugas Jabatan Peserta
Dalam melaksanakan tugas bidang Pengendalian Karantina dan Surveilans
Epidemiologi di wilayah Kantor Kesehatan Pelabuhan, seorang Epidemiolog Kesehatan
menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No 33 Tahun 2021 menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a. Kekarantinaan Surveilans Epidemiologi penyakit menular dan penyakit potensial
wabah serta penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali
b. Kesiapsiagaan, pengkajian, serta advokasi penanggulangan KLB dan bencana / pasca bencana bidang kesehatan
c. Pengawasan lalu lintas ekspor impor serta alat angkut, termasuk muatannya
d. Kajian dan desiminasi informasi kekarantinaan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat Negara
e. Pendidikan dan pelatihan bidang kekarantinaan
f. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kekarantinaan
g. Pelaksanaan pengembangan teknologi bidang kekarantinaan dan surveilans epidemiologi
Identifikasi isu dilakukan dengan melihat permasalahan yang berkaitan dengan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung Smart Governance Permasalahan ini di dapatkan dari berbagai sumber, yakni :
1. Hasil observasi selama melakukan pelayanan kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya
2. Diskusi dan curah pendapat bersama mentor dan staff substansi PKSE yang bekerja di KKP Kelas III Palangkaraya
3. Tugas pokok dan fungsi saya sebagai epidemiolog kesehatan di unit kerja
4. Sasaran Kinerja Pegawai
5. Membaca laporan tahunan dan profil Satuan Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas
III Palangkaraya Tahun 2021
SKP Kondisi saat ini Kondisi yang diharapkan
Terlaksananya
pemeriksaan alat angkut
kapal
Terlaksananya
pemeriksaan penumpang di Bandara
Terlaksananya
pengawasan lalu lintas
angkut jenazah
Terlaksananya
pembinaan/konsultasi
Sudah terlaksana
Terlaksana dengan baik
Kurangnya pengetahuan calon
penumpang tentang persyaratan layak terbang
Sudah terlaksana
Terlaksana dengan baik
Terlaksana dengan baik
Kurang optimalnya penggunaan
sistem aplikasi pelayanan
Terlaksana dengan baik
terhadap penerima
vaksinasi meningitis dan vaksinasi Covid-19
Terlaksananya
pengumpulan data dan analisis laporan system
informasi kekarantinaan
kesehatan (SINKARKES)
dikarenakan jaringan internet
yang tidak berfungsi dengan
baik
Belum optimalnya pelayanan
digitalisasi penerbitan dokumen
kapal
Terlaksana dengan baik
Melakukan tugas
kedinasan lain Sudah terlaksana Terlaksana dengan baik
Hasil identifikasi isu yang menjadi permasalahan aktual di unit kerja substansi
Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi (PKSE) Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas III Palangkaraya sebagai berikut :
1. Belum optimalnya pelayanan digitalisasi penerbitan dokumen kapal di Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya
2. Belum optimalnya penggunaan sistem aplikasi pelayanan vaksinasi meningitis dan Covid-19 dikarenakan jaringan internet yang tidak berfungsi dengan baik di Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya
3. Kurangnya pengetahuan calon penumpang tentang persyaratan layak terbang di Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya
Untuk memilih isu yang akan diangkat dilakukan teknik tapisan penyelesaian isu
menggunakan teknik APKL (Aktual, Problematik, Kekhalayakan dan Kelayakan) untuk menentukan prioritas isu dan disesuaikan dengan Sasaran Kinerja Pegawai ( SKP ) beserta kompetensi yang dimiliki.
Hasil penapisan isu dapat dilihat pada tabel berikut :
1 Belum optimalnya pelayanan digitalisasi penerbitan dokumen kapal di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III
Palangkaraya
2 Belum optimalnya penggunaan sistem aplikasi pelayanan vaksinasi meningitis dan Covid-19 dikarenakan jaringan
internet yang tidak berfungsi dengan baik di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III
Palangkaraya
3 Kurangnya pengetahuan calon
penumpang tentang persyaratan layak terbang di Bandar Udara Tjilik Riwut
Palangkaraya
3 2 3 3 11 III
Keterangan : A : Aktual (isu yang sedang hangat dibicarakan atau terkini)
P : Problematik (bisa menjadi atau berpotensi menjadi masalah)
K : Kekhalayakan (berdampak pada banyak orang)
L : Kelayakan ( isu yang masuk akal dan dapat dibahas sesuai tugas,dan wewenang )
Berdasarkan penapisan isu menggunakan metode APKL, ketiga isu diatas akan
disaring kembali untuk menentukan isu utama menggunakan metode USG ( Urgency, Seriousness, Growth ). Berikut tabel hasil penetapan isu dengan metode USG.
1 Belum optimalnya pelayanan digitalisasi penerbitan dokumen kapal di Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas III Palangkaraya
2 Belum optimalnya penggunaan sistem aplikasi
pelayanan vaksinasi meningitis dan Covid-19
dikarenakan jaringan internet yang tidak
berfungsi dengan baik di Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas III Palangkaraya
3 Kurangnya pengetahuan calon penumpang
tentang persyaratan layak terbang di Bandar
Udara Tjilik Riwut Palangkaraya
4 5 4 13 1
4 3 3 10 2
3 4 2 9 3
Keterangan : Urgency (U) : Seberapa mendesak dikaitkan dengan waktu yang tersedia
Seriousnes (S) : Seberapa serius dampak masalah jika tidak ditangani
Growth (G) : Apabila masalah dibiarkan maka akan memburuk
Skala Likert (1= sangat kecil; 2 = kecil; 3 = sedang; 4 = besar; 5 = sangat besar)
Setelah dilakukan penapisan isu menggunakan teknik USG maka isu yang dapat diangkat adalah “Belum optimalnya pelayanan digitalisasi sarana pelayanan penerbitan dokumen kapal oleh agen pelayaran di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya“.
Dari uraian diatas maka dilakukan analisis penyebab belum optimalnya pelayanan
digitalisasi penerbitan dokumen kapal di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya
menggunakan metode fishbone seperti berikut : MAN MACHINE
Agen pelayaran belum melakukan registrasi online
Sering terjadinya pergantian petugas agen
Agen pelayaran belum memahami cara registrasi online
Pendaftaran secara online melalui website belum user friendly
Perusahaan agen pelayaran belum terdaftar di sistem SINKARKES
Beberapa wilayah kerja terkendala dalam jaringan internet
Billing terlambat
Dokumen kapal harus sudah terbit saat akan berangkat
dibayarkan Kurangnya penyebarluasan Perlu adanya pembaharuanSOP informasi melalui whtatsapp group MONEY MATERIAL
METHOD
Belum optimalnya pelayanan digitalisasi penerbitan dokumen di Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas III Palangkaraya
3.2. Keterkaitan Penyebab Isu dengan Kedudukan dan Peran PNS untuk Mendukung
Terwujudnya Smart Governance
Core values ASN ’BerAKHLAK’ dan employer branding ASN ‘Bangga Melayani Bangsa’
ucap Presiden saat menyampaikan sambutannya pada acara Peluncuran Core Values dan Employer Branding ASN secara virtual pada Selasa, 27 Juli 2021. Adanya Core Values ASN
‘BerAKHLAK’ ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN. Nilai-nilai dasar ASN “BerAKHLAK”
merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai-nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja
ASN yang professional. Adapun panduan perilaku BerAKHLAK adalah sebagai berikut:
a. Berorientasi Pelayanan yaitu Keinginan memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Indikator nilai dasar Berorientasi Pelayanan yaitu memahamidan
memenuhi kebutuhan masyarakat, Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti.
b. Akuntabel, yaitu Bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Indikator nilai dasar Akuntabel yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efesien, tidak menyalahgunakankewenangan jabatan.
c. Kompeten yaitu Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Indikator nilai dasar Kompeten yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
d. Harmonis yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Indikator nilai dasar Harmonis yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungankerja yang kondusif.
e. Loyal yaitu Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Indikator
nilai dasar Loyal yaitu Memegang teguh Ideologi Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang Sah, menjaga
nama baik sesame ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara, menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara.
f. Adaptif yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapiperubahan. Indikator nilai dasar Adaptif yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkn kreativitas, bertindak proaktif.
g. Kolaboratif yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Indikator nilai dasar yaitu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan Bersama.
Untuk mewujudkan birokrasi yang professional dalam menghadapi tantangantantangan global, Pemerintah melalui UU no 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah bertekad untuk mengelola aparatur sipil negara menjadi semakin professional. Undang-undang ini merupakan dasar dalam manajemen aparatur sipil Negara yang bertujuan untuk membangun aparat sipil Negara yang memiliki integritas, professional dan netral serta bebas dari intervensi politik, juga bebas dari praktek KKN, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.
Manajemen ASN
Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman.
Smart ASN
Smart ASN merupakan aparatur yang memiliki profil nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, networking, penguasaan teknologi informasi, bahasa asing dan entrepreneurship. Mereka berperan sebagai digital talent dan digital leader yang mendukung transformasi birokrasi di Indonesia.
Menurut Permenkes Nomor 33 tahun 2021, Kantor Kesehatan Pelabuhan
merupakan Unit Pelaksana Teknis yang bertanggung jawab langsung kepada Ditjen
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang mempunyai tugas pokok melaksanakan
upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko
kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.
Kegiatan pengendalian karantina dan surveilans epidemiologi merupakan langkah
terdepan dalam melaksanakan cegah tangkal penyakit menular potensial wabah (PHEIC).
Upaya pengendalian karantina yang dilakukan adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas
alat angkut (kapal dan pesawat) serta pengamatan ABK dan penumpang sebagai upaya
penemuan dan tata laksana penderita. Surveilans epidemiologi juga dilakukan terhadap
alat angkut/barang/orang serta masyarakat sekitar pelabuhan/bandara.
Kegiatan pemneriksaan kapal dari pelabuhan dalam negeri dalam rangka
penerbitan dokumen kesehatan kapal dan sertifikat izin berlayar kesehatan kepal (PHQC)
oleh KKP Kelas III Palangkaraya baik yang telah diterbitkan induk dan wilker pada tahun
2021 melebihi dari target yang telah ditentukan yaitu 102.22%. Pencapaian kegiatan pemeriksaan kapal dalam rangka penerbitan dokumen kesehatan dan sertifikat PHQC
tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 mengalami penurunan dari 131.46% menjadi 106.2%. Peningkatan jumlah pemeriksaan kapal dalam rangka penerbitan dokumen
kesehan kapal dan PHQC melebihi target disebabkan mulai bertambahnya investasi pada sektor penambangan atau perusahaan sawit di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sehingga hal tersebut berdampak pada bertambahnya frekuensi kapal untuk bongkar muat yang melewati pelabuhan di wilayah kerja KKP Kelas III Palangkaraya.
Melihat dari bagaimana implementasi tentang penerbitan PHQC untuk keberangkatan kapal di KKP Kelas III Palangkaraya selama observasi ditemukan permasalahan sebagai berikut:
1. Sarana yang belum memadai, berupa ketersediaan perangkat yang belum cukup khususnya bagi petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya yang berada di wilayah kerja.
2. Seringnya agen pelayaran tidak melakukan registrasi online, sehingga petugas
Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi yang melakukan penginputan data pada aplikasi terkait tujuan keberangkatan kapal.
3. Dalam keterkaitan penerbitan dokumen kapal dengan pembayaran PNBP, agen pelayaran sering melakukan penundaan pembayaran sehingga menyebabkan terjadinya data yang tidak sinkron antara jumlah dokumen yang keluar dengan penerimaan PNBP
Dampak yang akan terjadi jika pengelolaan penerbitan dokumen kapal tidak sesuai prosedur adalah sebagai berikut:
1. Waktu pelayanan akan lebih lama dikarenakan petugas harus melakukan registrasi online terlebih dahulu
2. Keterlambatan agen pelayaran dalam melakukan pembayaran PNBP dapat menyebabkan tertundanya penerbitan dokumen kapal dan mengakibatkan keterlambatan keberangkatan kapal
3. Laporan dokumen keluar dengan penerimaan PNBP tidak sesuai dikarenakan agen pelayara kurang disiplin dalam melakukan pembayaran PNBP
Ketika pandemi mendera birokrasi selama tahun 2020-2021 mengalami perubahan menuju birokrasi berbasis teknologi cenderung mengarah kepada implementasi flexible working dalam pelayanan publik. Fleksibilitas ini sangat cocok bagi para birokrat muda yang cenderung lebih memahami teknologi yang semestinya mengisi peran tersebut dengan kompetensi yang sesuai pada bidangnya. Flexible working akan mengubah paradigm, dikarenakan seorang ASN harus lebih memahami teknologi berbasis digital dalam bekerja. Karena mengubah paradigma, flexible working juga dapat menimbulkan adanya collaborative governance di setiap instansi. Proses kerja birokrasi berbasis teknologi menuntut akan kebutuhan pemimpin milenial semakin tinggi, sehingga generasi baby boomers akan semakin terdesak untuk paham teknologi agar tetap bisa bertahan dalam dunia kerja dan mengurangi kesenjangan antar generasi.
Smart ASN akan mendorong birokrasi sejalan dengan semangat revolusi 4.0. Semua jenis pelayanan publik dapat diselenggarakan berbasis digital dan terintegrasi sedemikian
rupa sehingga pelayanan public menjadi lebih optimal. Secara spesifik, ASN milenial yang
akrab dengan teknologi harus mengambil posisi yang selalu haus akan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan di manapun, kapanpun dan situasi apapun.
3.3. Alternatif Pemecahan Masalah sebagai Gagasan Kreatif
Isu yang telah dipilih melalui penapisan USG yakni belum optimalnya pelayanan
digitalisasi penerbitan dokumen kapal di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III
Palangkaraya, kemudian dibuat gagasan untuk pemecahan isu. Gagasan pemecahan isu
dibuat berdasarkan SKP dan inovasi. Gagasan yang dibuat harus dilakukan dengan
mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN (Ber-AKHLAK) dan menunjang visi misi organisasi, serta penguatan nilai organisasi tempat unit kerja. Rancangan kegiatan yang
dibuat untuk pemecahan isu terpilih tercantum dalam tabel berikut
Tabel
1 Pembaharuan SOP terkait pelayanan penerbitan dokumen
& SKP
2 Mensosialisasikan SOP baru terkait penerbitan dokumen kapal SKP
3 Melakukan workshop tentang tatacara melakukan registrasi
online melalui SINKARKES kepada agen pelayaran dalam
permintaan pelayanan penerbitan dokumen kapal
4.1. Rancangan Aktualisasi Nilai-nilai Dasar PNS
Nama : Analita Yanti, S.KM
Jabatan : Epidemiolog Kesehatan
Unit Kerja : Kantor Kesehatan pelabuhan Kelas III Palangkaraya
Isu yang diangkat : Belum Optimalnya Pelayanan Digitalisasi Penerbitan Dokumen Kapal di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III
Palangkaraya
Tabel 4.1 Matrix Rancangan Aktualisasi
1. Melakukan
Konsultasi dengan
1. Mengkonfirmasi
waktu pertemuan denganKepala
- Mendapat bimbingan
dari Kepala
Akuntabel: Disiplindalam
mengkonfirmasi waktu
pertemuan sesuai dengan
Sesuai dengan visi
Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas
Sesuai slogan KKP
Palangkaraya : DIHATI (Disiplin,
Kepala Kantor
terkait
kegiatan yang
akan
dilakukan
Kantor
Kantor
- Dokumentasi
Kegiatan
- Izin/persetujuan
dan dukungan
dari Kepala
Kantor
jadwal yang di tetapkan
Kolaboratif:
Terbuka dalam
melakukan konsultasi
denganKepala Kantor
Adaptif: Cepat
menyesuaikan diri
dengan perubahan
masukan dan saran dari
Kepala Kantor
III Palangkaraya
yakni
Terwujudnya
Indonesia yang
berdaulat, mandiri dan
berkepribadian
berlandaskan
gotong royong
Dan misi Kantor
Kesehatan
Pelabuhan Kelas
III Palangkaraya
yakni
Peningkatan
kualitas manusia
Indonesia
Integritas, Humanis, Akuntabel, Teladan, Ikhlas)
Kepala Kantor
untuk membahas
kegiatan yang akan
Akuntabel: Disiplinsaat
menghadap sesuai
dengan kesepakatan
waktu dengan Kepala
dilakukan
Kantor.
Loyalitas Menghadap
Kepala Kantor dengan
bermusyawarah terlebih
dahulu merupakan perilaku
dari Memegang teguh
ideologi Pancasila sila ke 4.
Harmonis: Membangun
lingkungan kerjayang
kondusif dengan
meningkatkann komuniksi
dengan Kepala Kantor
3. Mendiskusikan kegiatan aktualisasi yang
akan dilakukan
dengan Kepala
Kantor
Kompeten:
Melaksanakan tugas
dengan baik mulai dari
Menjelaskan
pemilihan isu dengan
baik sampai kegiatan
kreatif yang akandi
lakukan
Kolaboratif Terbuka
2 Membuat
draft pembaharuan
SOP terkait
pelayanan
penerbitan
dokumen
kapal
1. Mencari referensi materi untuk pembaharuan
SOP
1. Dokumentasi
2. Draft SOP
dalam membahas
kegiatan yang akan
dilaksanakan
Berorientasi pelayanan
Melakukan perbaikan
apabilaada masukan
dari pimpinan.
Akuntabel: Bertanggung jawab
dalam mencari
referensi untuk
pembaharuan SOP
Kompeten:
Meningkatkan
Kompetensi diri
dengan mencari
referensi materi isi
dalam SOP
Sesuai dengan visi
Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas
III Palangkaraya
yakni
Terwujudnya
Indonesia yang
berdaulat, mandiri dan
berkepribadian
berlandaskan
Sesuai slogan KKP
Palangkaraya :
DIHATI (Disiplin, Integritas, Humanis, Akuntabel, Teladan, Ikhlas)
Kolaboratif: Kerja
sama dan menerima
gotong royong
Dan misi Kantor
2. Berkoordinasi
dengan rekan
kerja dalam
menyusun draft pembaharuan
SOP
Tersusunnya SOP
pelayanan penerbitan
dokumen
kapal
saran dari rekan kerja
tentang SOP
mendekatkan pada
kejelasan dalam
memberikan instruksi
Kesehatan
Pelabuhan Kelas
III Palangkaraya
yakni Peningkatan
kualitas manusia
Indonesia
Harmonis:
Mengutarakan
maksud dan tujuan
kepada rekan kerja
terkait pembaharuan
SOP dengan bahasa
yang santun
Akuntabel: SOP berisi
aturan tertulis dan
peraturan ini yang
harus
diterapkan/dijalankan
oleh semua pegawai
KKP Kelas III
SOP
atasan
langsung
Koordinator
Substansi
Pengendalia
n Karantina dan
Surveilans
Epidemiologi
Palangkaraya dalam
melaksanankan
pelayanan penerbitan
dokumen kapal
Akuntabilitas:
Memperlihatkan draft
SOP yang telah dibuat
dengan penuh
tanggung jawab
kepada atasan
langsung Koordinator
Substansi
Pengendalian
Karantina dan
Surveilans
Epidemiologi
Harmonis:
Menyampaikan
dengan sikap sopan
dan bahasa yang
santun
Adaptif: Meminta
saran dan masukan
dari atasan untuk
menjadi koreksi
Kompeten: Apabila
draf sudah dilakukan
perbaikan sesuai
arahan dan sudah
disetujui, akan
diberikan paraf dan
selanjutnya diteruskan
ke bagian adum untuk
proses verbal dan
disampaikan kepada
Kepala Kantor untuk
mendapatkan
pengesahan (telah
ditandatangani) dan
diimplementasikan
telah
pelaksanaan
kegiatan
kepada staff
Kantor
Kesehatan
Pelabuhan
Kelas III
Palangkaraya
Kantor atasan langsung
Koordinator Substansi
Pengendalian
Karantina dan
Surveilans
Epidemiologi
kemudian
disampaikan ke bagian
Adum untuk dilakukan
proses verbal Berorientasi
Pelayanan: SOP
diajukan kepada
Kepala Kantor untuk
disahkan/ditandatang
ani sesuai dengan
kewenangan beliau
dan menjelaskan
maksud serta tujuan
perlunya
pembaharuan SOP
Pelabuhan Kelas
III Palangkaraya
yakni
Terwujudnya
Indonesia yang
berdaulat, mandiri dan
berkepribadian
berlandaskan
gotong royong
Dan misi Kantor
Kesehatan
Pelabuhan Kelas
III Palangkaraya
yakni
Peningkatan
kualitas manusia
Indonesia
Integritas, Humanis, Akuntabel, Teladan, Ikhlas)
2. Sosialisasi SOP
kepada pegawai Kantor
Kesehatan
Pelabuhan Kelas III
Palangkaraya
SOP tersosialisasi
kepada staff Kantor
Kesehatan
Pelabuhan Kelas III
Palangkaraya
tersebut dengan
penuh rasa hormat
dan berbahasa yang
santun
Berorientasi
Pelayanan: SOP
pelayanan penerbitan
dokumen kapal telah
disetujui oleh Kepala
Kantor kemudian
disosialisasikan
kepada setiap pegawai
terutama pegawai
Substansi Pengendalian Karantina dan
Surveilans
Epidemiologi dengan
bahasa yang santun
dan mudah dimengerti
melakukan
sosialisai
tentang SOP
pelayanan
pelayaran di wilayah kerja
kantor induk
Akuntabilitas:
Menjelaskan maksud
dan tujuan perlunya
pembaharuan SOP
tersebut
Adaptif: Semua
pegawai dapat
mengimplementasikan
SOP tersebut demi
terwujudnya
pelayanan prima di
Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas III
Palangkaraya
Akuntabel: tidak
menyalahkan
wewenang jabatan, membuat undangan
dengan persetujuan pimpinan
Sesuai dengan visi
Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas
III Palangkaraya
yakni
Terwujudnya
Indonesia yang
Sesuai slogan KKP
Palangkaraya :
DIHATI (Disiplin, Integritas, Humanis, Akuntabel, Teladan, Ikhlas)
penerbitan
dokumen
kapal terbaru
kepada agen
pelayaran
KKP Kelas III
Palangkaraya
Adaptif: Proaktif
dalam pembuatan
undangan sehingga
kegiatan workshop
dapat segera
terlaksana
berdaulat,
mandiri dan berkepribadian
berlandaskan gotong royong
Dan misi Kantor
Kolaboratif: dengan
kerjasama dengan
agen pelayaran dapat
memudahkan dalam
pelaksanaan workshop
demi terwujudanya
pelayanan prima di
KKP Kelas III
Palangkaraya
Kesehatan
Pelabuhan Kelas
III Palangkaraya
yakni
Peningkatan
kualitas manusia
Indonesia
2.
agen pelayaran di wilayah kerjakantor
induk KKP Kelas
Kolaboratif: dengan
kerjasama dengan
agen pelayaran dapat
memudahkan dalam
pelaksanaan workshop
demi terwujudanya
pelayanan prima di
KKP Kelas III
Palangkaraya
Berorientasi
Pelayanan: Bersikap
ramah dalam
mengumpulkan agen
pelayaran dan
memualai pelaksanaan
workshop
Loyal: dalam
melaksanakan
workshop tentunya
tetap menjaga nama
baik sesama ASN dan
instansi
kegiatan yang
akan dilakukan
dan melakukan
sosialisai
Akuntabel:
Bertanggungjawan
saat menjelaskan
kegiatan yang akan
dilakukan
5 Menerapkan
SOP
pelayanan penerbitan
dokumen
kapal terbaru
saat
pelayanan
beserta workshop
Kompeten:
menjelaskan kegiatan
dengan meningkatkan
kompetensi diri
Harmonis:
menghargai masukan
dari agen pelayanan
apapun latar
belakangnya
1. Mengaplikasikan SOP
1. Pelayanan penerbitan
dokumen kapal berbasis digital
Berorientasi
Pelayanan:
memberikan pelayanan dengan
cermat, tepat dan
akurat serta penuh
tanggung jawab
Sesuai dengan visi
Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas
III Palangkaraya
yakni
Terwujudnya
Indonesia yang
Sesuai slogan KKP
Palangkaraya :
DIHATI (Disiplin, Integritas, Humanis, Akuntabel, Teladan, Ikhlas)
Akuntabel:
Menjalankan tugas
secara profesional
demi terciptanya
berdaulat,
mandiri dan
berkepribadian
berlandaskan
pelayanan prima di
Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas III
Palangkaraya
gotong royong
Dan misi Kantor
Kesehatan
Pelabuhan Kelas
III Palangkaraya
yakni
Peningkatan
kualitas manusia
Indonesia
2. Evaluasi keadaan
dengan
sebelum
dibuatnya
pembaharuan
SOP
Hasil evaluasi
Akuntabel: Membuat
evaluasi dengan
cermat dan tepat
sesuai dengan
kebutuhan
Kompeten:
menjalankan tugas
secara profesional dan
membuat rancangan
dengan penuh
tanggung jawab
6 Melakukan evaluasi dan laporan kegiatan
3. Mengumpulkan
semua data dan laporan dari kegiatan
Data dan Laporan
Akuntabel:
Melakukan
pengumpulan bahan
dengan cermat, tepat
dan teliti
Kompeten:
Menggunakan sumber
yang tepat untuk
membuat keputusan
berdasarkan prinsip
keahlian
1. Membuat draft laporan akhir kegiatan
Laporan akhir
Akuntabel: membuat
draft laporan dengan
cermat dan tepat
sesuai kebutuhan
Kompeten:
menjalankan tugas
secara profesional dan
membuat laporan
dengan penuh
tanggungjawab
Sesuai dengan visi
Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas
III Palangkaraya
yakni
Terwujudnya
Indonesia yang
berdaulat, mandiri dan
berkepribadian
Sesuai slogan KKP
Palangkaraya :
DIHATI (Disiplin, Integritas, Humanis, Akuntabel, Teladan, Ikhlas)
Loyal: dalam
pembuatan laporan
tetap menjaga nama
baik ASN, Pimpinandan institusi
berlandaskan
gotong royong
Dan misi Kantor
Kesehatan
Pelabuhan Kelas
III Palangkaraya
yakni
Peningkatan
kualitas manusia
Indonesia
2. Meminta arahan mentor mengenai laporan akhir
Revisi laporan
Harmonis:
Menghargai pendapat
orang lain dalam
memberikan kritik
serta saran yang
membangun
Adaptif: Cepat
menyesuaikan diri
dengan perbaikan
dalam penyusunan
laporan
3. Membuat revisi
laporan akhir Laporan final
Akuntabel: membuat
revisi laporan dengan
cermat dan tepat
sesuai dengan
kebutuhan
Kompeten:
Menjalankan tugas
secara profesional dan
penuh tanggung jawab
Berikut adalah jadwal kegiatan yang akan dilakukan selama aktualisasi:
Tabel 4.2 Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi
1.
Melakukan Konsultasi dengan
Pimpinan terkait kegiatan
yang akan dilaksanakan
Membuat rancangan
pembaharuan SOP terkait
2.
pelayanan penerbitan
dokumen kapal
Melakukan sosialisasi
3.
pelaksanaan kegiatan kepada
rekan Substansi PKSE
Melakukan workshop dengan
agen pelayaran serta
4.
melakukan sosialisasi tentang
SOP pelayanan terbaru
Menerapkan SOP terbaru saat
5.
6.
pelayanan
Melakukan Evaluasi dan
Laporan Kegiatan
4.3. Para Pihak yang Terlibat dan Perannya dalam Aktualisasi
Berikut adalah pihak yang terlibat beserta perannya dalam aktualisasi
Tabel 4.3 Para Pihak yang Terlibat dan Perannya dalam Aktualisasi
No Para Pihak Peran dalam Aktualisasi Keterangan
1. Mentor Memberikan bimbingan serta arahan dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi
2. Coach Memberikan bimbingan serta arahan dalam menyusun rencana kegiatan aktualisasi
3. Staff KKP Kelas III Palangkaraya Memberikan arahan serta masukan selama berlangsungnya kegiatan aktualisasi
Sasaran output kegiatan aktualisasi
4 Agen Pelayaran Sasaran output kegiatan aktualisasi
Faris Ali Jangeer, Ahmed Mohammed Abdou. 2020. The problem of management bureaucracy and building good governance the Kurdistan Region of Iraq for the period 2005–2019 as an example Vol. 23 No. 1, pp. 2020–2021.
Menkes RI. 2005. International Health Regulations Jakarta : Kementerian Kesehatan
Menkes RI. 2021. Permenkes nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesehatan Pelabuhan. Jakarta : Kementerian Kesehatan
Lembaga Administrasi Negara. 2021. Modul Pelatihan Dasar Calon PNS : Berorientasi
Pelayanan. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara. 2021. Modul Pelatihan Dasar Calon PNS : Akuntabel Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara. 2021. Modul Pelatihan Dasar Calon PNS : Kompeten. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara. 2021. Modul Pelatihan Dasar Calon PNS : Harmonis. Mutu. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara. 2021. Modul Pelatihan Dasar Calon PNS : Loyal. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara. 2021. Modul Pelatihan Dasar Calon PNS : Adaptif. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara. 2021. Modul Pelatihan Dasar Calon PNS : Kolaboratif Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Republik Indonesia. 2014. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN
Republik Indonesia. 2018. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan
Kesehatan
Timmreck, C.T. 2005. Epidemiologi: Suatu Pengantar, Edisi 2, terjemahan oleh Munaya Fauziah, dkk.EGC.
World Bank 2018. Reforming Civil Service Recruitment through Computerized Examinations in Indonesia. Case Study from the Global Report on Improving Public Sector Performance.
New York: World Bank Group
