ANALISIS ISU DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi dan Analisis Isu Aktual

Identifikasi isu dilakukan dengan melihat permasalahan yang berkaitan dengan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung Smart Governance Permasalahan ini di dapatkan dari berbagai sumber, yakni :

1. Hasil observasi selama melakukan pelayanan kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya

2. Diskusi dan curah pendapat bersama mentor dan staff substansi PKSE yang bekerja di KKP Kelas III Palangkaraya

3. Tugas pokok dan fungsi saya sebagai epidemiolog kesehatan di unit kerja

4. Sasaran Kinerja Pegawai

5. Membaca laporan tahunan dan profil Satuan Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas

III Palangkaraya Tahun 2021

SKP Kondisi saat ini Kondisi yang diharapkan

Terlaksananya pemeriksaan alat angkut kapal

Terlaksananya pemeriksaan penumpang di Bandara

Terlaksananya pengawasan lalu lintas angkut jenazah

Terlaksananya pembinaan/konsultasi

Sudah terlaksana

Terlaksana dengan baik

Kurangnya pengetahuan calon penumpang tentang persyaratan layak terbang

Sudah terlaksana

Terlaksana dengan baik

Terlaksana dengan baik

Kurang optimalnya penggunaan sistem aplikasi pelayanan

Terlaksana dengan baik terhadap penerima vaksinasi meningitis dan vaksinasi Covid-19

Terlaksananya pengumpulan data dan analisis laporan system informasi kekarantinaan kesehatan (SINKARKES) dikarenakan jaringan internet yang tidak berfungsi dengan baik

Belum optimalnya pelayanan digitalisasi penerbitan dokumen kapal

Terlaksana dengan baik

Melakukan tugas kedinasan lain Sudah terlaksana Terlaksana dengan baik

Hasil identifikasi isu yang menjadi permasalahan aktual di unit kerja substansi

Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi (PKSE) Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kelas III Palangkaraya sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan digitalisasi penerbitan dokumen kapal di Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya

2. Belum optimalnya penggunaan sistem aplikasi pelayanan vaksinasi meningitis dan Covid-19 dikarenakan jaringan internet yang tidak berfungsi dengan baik di Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya

3. Kurangnya pengetahuan calon penumpang tentang persyaratan layak terbang di Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya

Untuk memilih isu yang akan diangkat dilakukan teknik tapisan penyelesaian isu menggunakan teknik APKL (Aktual, Problematik, Kekhalayakan dan Kelayakan) untuk menentukan prioritas isu dan disesuaikan dengan Sasaran Kinerja Pegawai ( SKP ) beserta kompetensi yang dimiliki.

Hasil penapisan isu dapat dilihat pada tabel berikut :

1 Belum optimalnya pelayanan digitalisasi penerbitan dokumen kapal di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III

Palangkaraya

2 Belum optimalnya penggunaan sistem aplikasi pelayanan vaksinasi meningitis dan Covid-19 dikarenakan jaringan internet yang tidak berfungsi dengan baik di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III

Palangkaraya

3 Kurangnya pengetahuan calon penumpang tentang persyaratan layak terbang di Bandar Udara Tjilik Riwut

Palangkaraya

3 2 3 3 11 III

Keterangan : A : Aktual (isu yang sedang hangat dibicarakan atau terkini)

P : Problematik (bisa menjadi atau berpotensi menjadi masalah)

K : Kekhalayakan (berdampak pada banyak orang)

L : Kelayakan ( isu yang masuk akal dan dapat dibahas sesuai tugas,dan wewenang )

Berdasarkan penapisan isu menggunakan metode APKL, ketiga isu diatas akan disaring kembali untuk menentukan isu utama menggunakan metode USG ( Urgency, Seriousness, Growth ). Berikut tabel hasil penetapan isu dengan metode USG.

1 Belum optimalnya pelayanan digitalisasi penerbitan dokumen kapal di Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas III Palangkaraya

2 Belum optimalnya penggunaan sistem aplikasi pelayanan vaksinasi meningitis dan Covid-19 dikarenakan jaringan internet yang tidak berfungsi dengan baik di Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas III Palangkaraya

3 Kurangnya pengetahuan calon penumpang tentang persyaratan layak terbang di Bandar

Udara Tjilik Riwut Palangkaraya

4 5 4 13 1

4 3 3 10 2

3 4 2 9 3

Keterangan : Urgency (U) : Seberapa mendesak dikaitkan dengan waktu yang tersedia

Seriousnes (S) : Seberapa serius dampak masalah jika tidak ditangani

Growth (G) : Apabila masalah dibiarkan maka akan memburuk

Skala Likert (1= sangat kecil; 2 = kecil; 3 = sedang; 4 = besar; 5 = sangat besar)

Setelah dilakukan penapisan isu menggunakan teknik USG maka isu yang dapat diangkat adalah “Belum optimalnya pelayanan digitalisasi sarana pelayanan penerbitan dokumen kapal oleh agen pelayaran di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya“.

Dari uraian diatas maka dilakukan analisis penyebab belum optimalnya pelayanan digitalisasi penerbitan dokumen kapal di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya menggunakan metode fishbone seperti berikut : MAN MACHINE

Agen pelayaran belum melakukan registrasi online

Sering terjadinya pergantian petugas agen

Agen pelayaran belum memahami cara registrasi online

Pendaftaran secara online melalui website belum user friendly

Perusahaan agen pelayaran belum terdaftar di sistem SINKARKES

Beberapa wilayah kerja terkendala dalam jaringan internet

Billing terlambat

Dokumen kapal harus sudah terbit saat akan berangkat dibayarkan Kurangnya penyebarluasan Perlu adanya pembaharuanSOP informasi melalui whtatsapp group MONEY MATERIAL

METHOD

Belum optimalnya pelayanan digitalisasi penerbitan dokumen di Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas III Palangkaraya

3.2. Keterkaitan Penyebab Isu dengan Kedudukan dan Peran PNS untuk Mendukung

Terwujudnya Smart Governance

Core values ASN ’BerAKHLAK’ dan employer branding ASN ‘Bangga Melayani Bangsa’ ucap Presiden saat menyampaikan sambutannya pada acara Peluncuran Core Values dan Employer Branding ASN secara virtual pada Selasa, 27 Juli 2021. Adanya Core Values ASN

‘BerAKHLAK’ ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN. Nilai-nilai dasar ASN “BerAKHLAK” merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai-nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja

ASN yang professional. Adapun panduan perilaku BerAKHLAK adalah sebagai berikut: a. Berorientasi Pelayanan yaitu Keinginan memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Indikator nilai dasar Berorientasi Pelayanan yaitu memahamidan memenuhi kebutuhan masyarakat, Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. b. Akuntabel, yaitu Bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Indikator nilai dasar Akuntabel yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efesien, tidak menyalahgunakankewenangan jabatan. c. Kompeten yaitu Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Indikator nilai dasar Kompeten yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. d. Harmonis yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Indikator nilai dasar Harmonis yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungankerja yang kondusif. e. Loyal yaitu Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Indikator nilai dasar Loyal yaitu Memegang teguh Ideologi Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang Sah, menjaga nama baik sesame ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara, menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. f. Adaptif yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapiperubahan. Indikator nilai dasar Adaptif yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkn kreativitas, bertindak proaktif. g. Kolaboratif yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Indikator nilai dasar yaitu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan Bersama.

Untuk mewujudkan birokrasi yang professional dalam menghadapi tantangantantangan global, Pemerintah melalui UU no 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah bertekad untuk mengelola aparatur sipil negara menjadi semakin professional. Undang-undang ini merupakan dasar dalam manajemen aparatur sipil Negara yang bertujuan untuk membangun aparat sipil Negara yang memiliki integritas, professional dan netral serta bebas dari intervensi politik, juga bebas dari praktek KKN, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

Manajemen ASN

Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman.

Smart ASN

Smart ASN merupakan aparatur yang memiliki profil nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, networking, penguasaan teknologi informasi, bahasa asing dan entrepreneurship. Mereka berperan sebagai digital talent dan digital leader yang mendukung transformasi birokrasi di Indonesia.

Menurut Permenkes Nomor 33 tahun 2021, Kantor Kesehatan Pelabuhan merupakan Unit Pelaksana Teknis yang bertanggung jawab langsung kepada Ditjen

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.

Kegiatan pengendalian karantina dan surveilans epidemiologi merupakan langkah terdepan dalam melaksanakan cegah tangkal penyakit menular potensial wabah (PHEIC).

Upaya pengendalian karantina yang dilakukan adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas alat angkut (kapal dan pesawat) serta pengamatan ABK dan penumpang sebagai upaya penemuan dan tata laksana penderita. Surveilans epidemiologi juga dilakukan terhadap alat angkut/barang/orang serta masyarakat sekitar pelabuhan/bandara.

Kegiatan pemneriksaan kapal dari pelabuhan dalam negeri dalam rangka penerbitan dokumen kesehatan kapal dan sertifikat izin berlayar kesehatan kepal (PHQC) oleh KKP Kelas III Palangkaraya baik yang telah diterbitkan induk dan wilker pada tahun

2021 melebihi dari target yang telah ditentukan yaitu 102.22%. Pencapaian kegiatan pemeriksaan kapal dalam rangka penerbitan dokumen kesehatan dan sertifikat PHQC tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 mengalami penurunan dari 131.46% menjadi 106.2%. Peningkatan jumlah pemeriksaan kapal dalam rangka penerbitan dokumen kesehan kapal dan PHQC melebihi target disebabkan mulai bertambahnya investasi pada sektor penambangan atau perusahaan sawit di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sehingga hal tersebut berdampak pada bertambahnya frekuensi kapal untuk bongkar muat yang melewati pelabuhan di wilayah kerja KKP Kelas III Palangkaraya.

Melihat dari bagaimana implementasi tentang penerbitan PHQC untuk keberangkatan kapal di KKP Kelas III Palangkaraya selama observasi ditemukan permasalahan sebagai berikut:

1. Sarana yang belum memadai, berupa ketersediaan perangkat yang belum cukup khususnya bagi petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya yang berada di wilayah kerja.

2. Seringnya agen pelayaran tidak melakukan registrasi online, sehingga petugas

Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi yang melakukan penginputan data pada aplikasi terkait tujuan keberangkatan kapal.

3. Dalam keterkaitan penerbitan dokumen kapal dengan pembayaran PNBP, agen pelayaran sering melakukan penundaan pembayaran sehingga menyebabkan terjadinya data yang tidak sinkron antara jumlah dokumen yang keluar dengan penerimaan PNBP

Dampak yang akan terjadi jika pengelolaan penerbitan dokumen kapal tidak sesuai prosedur adalah sebagai berikut:

1. Waktu pelayanan akan lebih lama dikarenakan petugas harus melakukan registrasi online terlebih dahulu

2. Keterlambatan agen pelayaran dalam melakukan pembayaran PNBP dapat menyebabkan tertundanya penerbitan dokumen kapal dan mengakibatkan keterlambatan keberangkatan kapal

3. Laporan dokumen keluar dengan penerimaan PNBP tidak sesuai dikarenakan agen pelayara kurang disiplin dalam melakukan pembayaran PNBP

Ketika pandemi mendera birokrasi selama tahun 2020-2021 mengalami perubahan menuju birokrasi berbasis teknologi cenderung mengarah kepada implementasi flexible working dalam pelayanan publik. Fleksibilitas ini sangat cocok bagi para birokrat muda yang cenderung lebih memahami teknologi yang semestinya mengisi peran tersebut dengan kompetensi yang sesuai pada bidangnya. Flexible working akan mengubah paradigm, dikarenakan seorang ASN harus lebih memahami teknologi berbasis digital dalam bekerja. Karena mengubah paradigma, flexible working juga dapat menimbulkan adanya collaborative governance di setiap instansi. Proses kerja birokrasi berbasis teknologi menuntut akan kebutuhan pemimpin milenial semakin tinggi, sehingga generasi baby boomers akan semakin terdesak untuk paham teknologi agar tetap bisa bertahan dalam dunia kerja dan mengurangi kesenjangan antar generasi.

Smart ASN akan mendorong birokrasi sejalan dengan semangat revolusi 4.0. Semua jenis pelayanan publik dapat diselenggarakan berbasis digital dan terintegrasi sedemikian rupa sehingga pelayanan public menjadi lebih optimal. Secara spesifik, ASN milenial yang akrab dengan teknologi harus mengambil posisi yang selalu haus akan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan di manapun, kapanpun dan situasi apapun.

3.3. Alternatif Pemecahan Masalah sebagai Gagasan Kreatif

Isu yang telah dipilih melalui penapisan USG yakni belum optimalnya pelayanan digitalisasi penerbitan dokumen kapal di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III

Palangkaraya, kemudian dibuat gagasan untuk pemecahan isu. Gagasan pemecahan isu dibuat berdasarkan SKP dan inovasi. Gagasan yang dibuat harus dilakukan dengan mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN (Ber-AKHLAK) dan menunjang visi misi organisasi, serta penguatan nilai organisasi tempat unit kerja. Rancangan kegiatan yang dibuat untuk pemecahan isu terpilih tercantum dalam tabel berikut

Tabel

1 Pembaharuan SOP terkait pelayanan penerbitan dokumen

& SKP

2 Mensosialisasikan SOP baru terkait penerbitan dokumen kapal SKP

3 Melakukan workshop tentang tatacara melakukan registrasi online melalui SINKARKES kepada agen pelayaran dalam permintaan pelayanan penerbitan dokumen kapal