LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN RANCANGAN AKTUALISASI

OPTIMALISASI PELAYANAN DIGITALISASI PENERBITAN DOKUMEN KAPAL DI

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III

PALANGKARAYA

Telah di seminarkan

Tanggal 23 Juni 2022, di Bapelkes Cikarang

Coach

Dr. drg. Siti Nur Anisah, MPH NIP.196509141992032004

Penguji

Mentor

Elvan Virgo Hoesea, SKM NIP.197409011997031002

Aulia Fitriani, ST, MKM

NIP. 197508142006042001

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan rancangan aktualisasi Optimalisasi Pelayanan Digitalisasi Penerbitan Dokumen Kapal di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya

Tak lupa kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan rancangan aktualisasi ini, penulis sebagai peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan I

Kementerian Kesehatan Tahun 2022 ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Drs Suherman, M.Kes selaku Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang

2. Ibu Verawati Lenny, SKM, MKM selaku Ketua Pelaksana Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang

3. Bapak Ucup Supriyadi, SKM, M.Kes selaku Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III

Palangkaraya

4. Ibu Dr. drg. Siti Nur Anisah, MPH selaku coach yang memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyusun rencana kegiatan aktualisasi ini sebaik-baiknya

5. Bapak Elvan Virgo Hoesea, SKM selaku Koordinator Substansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi sekaligus mentor yang telah memberikan dukungannya kepada penulis dalam mengikuti Pelatihan Dasar CPNS golongan III ini dan memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis dalam menyusun rancangan kegiatan aktualisasi ini

6. Seluruh Bapak/Ibu Widyaiswara serta seluruh panitia yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas kebaikan Bapak/Ibu semua

7. Seluruh pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya yang telah membantu penulis dalam membuat rancangan kegiatan aktualisasi ini

8. Orangtua, adik-adik dan partner yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis

Penulis menyadari bahwa penyusunan rancangan kegiatan aktualisasi ini jauh dari kata sempurna, tetapi semoga melalui karya sederhana ini, dapat memberikan manfaat yang luas bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

Palangkaraya, Juni 2022

Penulis

Analita Yanti, S.KM

NIP 199111092022032001

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Usaha menciptakan bangsa Indonesia dengan masyarakat yang menaati peraturan dan hukum, maju, kontemporer, demokratis, sejahtera, adil dan berkarakter maka Aparatur Sipil Negara menjadi kunci utama dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dalam rangka mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia.

Aparatur Sipil Negara atau yang biasa disingkat dengan ASN berdasarkan Undang

Undang Nomor 5 Tahun 2014 merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagai pegawai pemerintah ASN memiliki tugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat

Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ASN diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah kepada masyarakat, seorang ASN dituntut untuk dapat memberikan contoh yang baik terutama dalam berperilaku di lingkungan kerja maupun sekitar.

ASN memiliki fungsi, tugas dan peran untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu ASN harus memprioritaskan kepentingan publik dan masyarakat luas, memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas, taat kepada peraturan dalam menjalankan fungsi dan tugasnyua diatas kepentingan pribadinya.

Birokrasi digital merupakan system birokrasi yang baru dan muncul karena globalisasi, sekaligus sebagai pengganti konsep birokrasi klasik (birokrasi berbasis kertas). Birokrasi digital mempunyai peran sebagai perbaikan sistem good governance, dengan meningkatkan empat indicator dasar good governance: transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas (Janggeer & Abdou, 2020).

Birokrasi digital juga mendukung terciptanya efisiensi dan efektifitas melalui perencanaan dan peraturan berbasis elektronik. Menurut Worl Bank, birokrasi digital merupakan sebuah terminology modern yang mengacu pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan pemerintah.

Sesui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 33 tahun

2021 Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan upaya mencegah dan menagkal keluar atau masuknya penyakit dan / atau faktor risiko kesehatan masyarakat di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat Negara. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan fungsi dari pekerjaan tersebut.

Dengan adanya SOP semua kegiatan di suatu instansi pemerintah atau perusahaan dapat berjalan dengan baik sesuai harapan instansi atau perusahaan.

Surveilans Epidemiologi merupakan proses pengumpulan data kesehatan yang mencakup tidak saja pengumpulan informasi secara sistematik, tetapi juga melibatkan analisis, interpretasi, penyebaran, dan penggunaan informasi kesehatan. Hasil surveilans dan pengumpulan serta analisis data digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang status kesehatan populasi guna merencanakan, menerapkan, mendeskripsikan, dan mengevaluasi program kesehatan masyarakat untuk mengendalikan dan mencegah kejadian yang merugikan kesehatan. Dengan demikian, agar data dapat berguna, jdata harus akurat, tepat waktu, dan tersedia dalam bentuk yang dapat digunakan (Timmreck, 2005).

Salah satu kegiatan surveilans epidemiologi di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya yaitu melakukan pengawasan lalu lintas penumpang, barang dan alat angkut yang berpotensial terhadap penyakit menular atau wabah pada alat angkut, ini bertujuan sebagai deteksi dini dari kemungkinan-kemungkinan timbulnya Kejadian Luar

Biasa (KLB) yang disebabkan oleh penumpang yang kurang sehat dan sebagai carrier penyakit di wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya.

Kapal/pesawat tidak boleh ditolak pemberian izin masuknya oleh suatu Negara dengan alasan kesehatan masyarakat. Risiko kesehatan masyarakat adalah kemungkinan timbulnya pengaruh buruk dari suatu peristiwa terhadap kesehatan masyarakat dengan penekanan pada peristiwa / faktor risiko yang dapat menyebar lintas negara atau besar bahayanya. Sedangkan karantina adalah pembatasan kegiatan dan / atau pemisahan seseorang yang diduga terinfeksi penyakit meski belum menunjukkan gejala penyakit. Pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang yang diduga terkontaminasi dari orang / barang lain, sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi (IHR,2005).

Untuk meminimalisir penyebaran penyakit karantina, langkah yang diambil pemerintah salah satunya adalah cegah tangkal penyakit. Tidak hanya mencegah penyakit yang masuk melalui kedatangan kapal luar negeri ataupun dalam negeri, tetapi juga melakukan pencegahan penyebaran penyakit dari keberangkatan kapal baik yang akan keluar negeri maupun dalam negeri. Karantina kesehatan pada keberangkatan kapal diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang

Kekarantinaan Kesehatan. Didalam pasal tersebut dijelaskan bahwa sebelum keberangkatan kapal, nahkoda wajib melengkapi dokumen karantina kesehatan yang masih berlaku melalui agen pelayarannya. Apabila dokumen karantina kesehatan telah dinyatakan lengkap dan pada pemeriksaan oleh pejabat karantina kesehatan tidak ditemukan indikasi faktor risiko kesehatan masyarakat maka kepada nahkoda melalui agen pelayarannya dapat diberikan Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan

(Port Health Quarantine Clearence) atau yang biasa disingkat dengan PHQC.

1.2. Tujuan

1. Memahami dan memaknai nilai-nilai dasar yang meliputi Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (Ber-AKHLAK) yang akan dituangkan dalam kegiatan aktualisasi.

2. Penulis dapat mengimplementasikan nilai-nilai Ber-AKHLAK dan memberikan kontribusi kepada organisasi melalui kegiatan pembaharuan SOP dan workshop kepada agen pelayaran

3. Terlaksananya Optimalisasi Pelayanan Digitalisasi Penerbitan Dokumen Kapal di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya

1.3. Manfaat

Manfaat dari Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS adalah sebagai berikut :

1. Bagi ASN

Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS, yaitu Ber-AKHLAK akan menciptakan ASN yang akuntabel dengan memiliki jiwa kepemimpinan, berintegritas, profesional dan bersih Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Seluruh karakter ASN tersebut juga didukung oleh jiwa nasionalisme yang tinggi sehingga berdampak baik pada etika publik dan mutu pelayanan unit terkait.

2. Bagi Instansi

Terbentuk iklim kerja yang kondusif dalam melayani publik, dan meningkatkan akuntabilitas unit kerja, meningkatnya kinerja individu serta meningkat memungkinkan unit kerja untuk lebih cepat dalam mencapai visi mewujudkan citra lembaga/organisasi yang baik/memberikan pengaruh positif (positive impact).

Bab Ii Profil Instansi

2.1. Visi dan Misi a. Visi b. Misi a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia b. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing c. Pembengunan yang merata dan berkeadilan d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa f. Penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Visi dan misi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya mengikuti visi dan misi pemerintahan yaitu “ NAWACITA “.

Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Sedangkan slogan atau salah satu budaya kerja organisiasi adalah KKP Palangkaraya

: DIHATI ( Disiplin, Integritas, Humanis, Akuntabel, Teladan, Ikhlas ).

2.2. Nilai-nilai Organisasi

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya merupakan unit pelaksana teknis dilingkungan Kementerian Kesehatan yang berada dibawah naungan sekaligus bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (DitJen P2P ). Berdasarkan PERMENKES Nomor 2348/MENKES/PER/IX/2011, Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pulang Pisau berubah menjadi Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kelas III Palangka Raya yang berkedudukan di ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah. Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya memiliki wilayah kerja aktif yaitu :

1. Wilayah Kerja Pulang Pisau

2. Wilayah Kerja Kapuas

3. Wilayah Kerja Kelanis

4. Pos di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya

Mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 tahun 2021 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan. Dimana Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kelas III Palangkaraya mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

KEPALA KANTOR

5.

UCUPSUPRIYADI, SKM, M.Kes

KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI UMUM

EMAN PRASETYO, SKM, M.Kes

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL WILAYAH KERJA

1. PULANG PISAU

2. KAPUAS

3. KELANIS

4. BANDARATJILIK RIWUT

INSTALASI

2.3. Tugas Organisasi

Selanjutnya Tugas pokok KKP berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor

33 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan / atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.

Sedangkan Fungsi dari KKP adalah : a. Penyusunan rencana, kegiatan dan anggaran b. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan / atau lingkungan c. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang dan / atau lingkungan d. Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan / atau lingkungan e. Pelaksanaan pelayanan klesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus f. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan g. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan h. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan i. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan k. Pelaksanaan urusan administrasi KKP

2.4. Uraian/Rincian Tugas Jabatan Peserta

Dalam melaksanakan tugas bidang Pengendalian Karantina dan Surveilans

Epidemiologi di wilayah Kantor Kesehatan Pelabuhan, seorang Epidemiolog Kesehatan menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No 33 Tahun 2021 menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. Kekarantinaan Surveilans Epidemiologi penyakit menular dan penyakit potensial wabah serta penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali b. Kesiapsiagaan, pengkajian, serta advokasi penanggulangan KLB dan bencana / pasca bencana bidang kesehatan c. Pengawasan lalu lintas ekspor impor serta alat angkut, termasuk muatannya d. Kajian dan desiminasi informasi kekarantinaan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat Negara e. Pendidikan dan pelatihan bidang kekarantinaan f. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kekarantinaan g. Pelaksanaan pengembangan teknologi bidang kekarantinaan dan surveilans epidemiologi