“Optimalisasi Pengendalian Kas pada Kasir di BKM Masyarakat Cikampek” BKMM Cikampek

Laporan Aktualisasi

Nilai-Nilai Dasar ASN (BerAKHLAK)

PESERTA PELATIHAN DASAR CPNS KEMENTERIAN KESEHATAN GOLONGAN II ANGKATAN 2 TAHUN 2022

“Optimalisasi Pengendalian Kas pada Kasir di Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek”

Disusun oleh: Nama NIP NDH Jabatan Instansi

: Muhammad Agung Pratama

: 199803202022031003 : 08

: Pranata Keuangan APBN Terampil

: Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BEKERJASAMA DENGAN

UPTD PELATIHAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN

PROVINSI JAWA BARAT

2022

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Esa karena berkat rahmat, hidayah serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar

ASN Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2022 Golongan II Angkatan 2 tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta umatnya.

Dalam penyusunan laporan aktualisasi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, saran, dorangan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dengan segala hormat pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Suherman, M.Kes selaku Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang

2. Ibu Verawaty Lenny, S.K.M., M.K.M. selaku Ketua Pelaksana Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang

3. dr. Diana Dewi Anggraini, M.Kes selaku Kepala Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk dapat mengikuti kegiatan pelatihan dasar CPNS Tahun 2022

4. Ibu Rina Rahmaniati, S.K.M. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan sekaligus mentor yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyusun laporan kegiatan aktualisasi ini

5. Ibu apt. Tati Nurhayati, S.Farm., M.H.Kes selaku Coachyang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyusun laporan kegiatan aktualisasi ini dengan sebaik-baiknya

6. Seluruh Bapak/Ibu Widyaiswara serta seluruh panitia yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas kebaikan Bapak/Ibu semua

7. Seluruh pegawai Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek yang telah memberikan dukungan dan saran dalam menyusun laporan aktualisasi ini

8. Seluruh teman-teman pelatihan dasar CPNS Golongan II Angkatan 2 Bapelkes Cikarang yang saya banggakan

9. Orang tua, keluarga dan sahabat atas segala doa dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih tedapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mohon maaf atas segala kekurangan tersebut dan tidak menurup diri untuk mengharapkan kritik dan saran serta masukan yang membangun.

Akhir kata penulis berhadarap Tuhan Yang Masa Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga laporan aktualisasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri dan pembaca.

Karawang, 26 Juli 2022

Penulis Muhammad Agung Pratama, A.Md. NIP. 199803202022031003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai peran yang amat penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945. Sejalan dengan program prioritas pemerintah periode 2019 – 2024 mengenai pembangunan

Sumber Daya Manusia (SDM), ASN Indonesia harus menjadi pekerja keras, dinamis, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesemuanya itu diperlukan dalam rangka mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia.

Berdasasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pemerintah telah bertekad untuk mengelola aparatur sipil negara menjadi semakin professional. Undang-undang ini merupakan dasar dalam manajemen aparatur sipil negara yang bertujuan untuk membangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional dan netral serta bebas dari intervensi politik, juga bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

Menurut Pasal 11 Undang Undang No. 5 Tahun 2014, ASN bertugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Memberikan pelayanan publik yang profesional dan dan berkualitas; mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia maka dari itu peranan ASN sangatlah penting demi keberlangsungan pelayanan yang optimal dan prima.

Pelatihan Dasar adalah pelatihan sebagai upaya untuk pembentukan karakter ASN sehingga mampu bersikap dan bertindak profesional mengelola tantangan dan masalah keberagaman sosial kultur. Pelatihan dasar akan mengajarkan nilai-nilai dasar Aparatur

Sipil Negara (ASN) kepada peserta diklat yang kemudian harus mampu berfungsi sebagai pelaksana publik, pelayan publik dan perekat dan pemersatu bangsa. Untuk menjalankan peran tersebut, diperlukan sosok ASN yang professional yaitu ASN mampu memenuhi standar kompetensi dalam melaksanakan tugas jabatannya secara efektif dan efisien.

Oleh karena itu ASN harus memahami nilai dasar profesi ASN yang disebut dengan

BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif)

Salah satu persyaratan CPNS adalah dengan mengikuti pelatihan dasar CPNS yang didalamnya terdapat upaya penguatan kompetensi bagi CPNS mulai pelaksanaan MOOC (Massive Open OnlineCourse), Distance Learning, Aktualisasi dan Klasikal. Adapun agenda Habituasi bertujuan untuk mengimplementasikan mata pelatihan ke dalam laporan Aktualisasi, kemudian kemampuan dalam menulis rancangan aktualisasi, menyusun laporan aktualisasi dan mempresentasikan laporan aktualisasi dalam seminar aktualisasi.

Maka itu penulis sebagai salah satu Calon Pegawai Negeri Sipil mengikuti pelatihan dasar CPNS di Bapelkes Cikarang. Adapun penugasan yang dilakukan dengan membuat laporan aktualisasi berdasarkan isu yang diangkat di Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek. Diharapkan Laporan aktualisasi ini bisa memberi solusi dan manfaat atas persoalan yang dialami di BKMM Cikampek.

Penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebagai landasan hukum pengelolaan keuangan negara tersebut, pada tanggal 5 April 2003 telah diundangkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 ini menjabarkan lebih lanjut aturanaturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke dalam asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara yang ditetapkan dalam APBN dan APBD, perlu ditetapkan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum di bidang administrasi keuangan negara. Dalam

Undang-undang Perbendaharaan Negara ini ditetapkan bahwa Perbendaharaan Negara

adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pengelolaan APBN dilakukan oleh Pejabat Perbendaharaan Negara, yang merupakan orang yang memiliki tugas dan wewenang dalam pengelolaan keuangan yang ada pada setiap Kementerian/Lembaga sampai dengan Satker sebagai unit terkecil mulai dari fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Bendahara Penerimaan merupakan salah satu Pejabat Perbendaharaan Negara yang memegang peranan sangat krusial di Satuan Kerja, khususnya dalam mengelola penerimaan Negara. Sama seperti Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan secara fungsional bertanggungjawab kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) dan secara pribadi bertanggungjawab atas seluruh uang/surat berharga yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN.

Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan

Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Kantor/Satuan Kerja Kementerian

Negara/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. Beberapa tugas dan fungsi Bendahara Penerimaan antara lain:

1. Menerima dan menyimpan uang Pendapatan Negara;

2. Menyetorkan uang Pendapatan Negara ke rekening Kas Negara secara periodik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

3. Menatausahakan transaksi uang Pendapatan Negara di lingkungan Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja;

4. Menyelenggarakan pembukuan transaksi uang Pendapatan Negara;

5. Mengelola rekening tempat penyimpanan uang Pendapatan Negara; dan

6. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban Bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa BUN.

Kasir adalah bagian dari bendahara penerimaan yang tugasnya melayani pembayaran pasien, memverifikasi data pembayaran pasien di aplikasi, menyiapkan tanda terima rincian biaya pasien, menghitung dan mencocokkan penerimaan kasir, menyetorkan penerimaan kasir ke bank.

Kasir merupakan tempat yang paling rentan akan kecurangan dan penyalahgunaan. Hal ini disebabkan karena uang yang diterima dari pasien adalah kas yang likuid sehingga mudah dipindahtangankan. Tindakan kecurangan yang paling umum terjadi adalah penyalahgunaan aset (asset misappropriation), khususnya tindakan penyelewengan terhadap aset paling likuid, yaitu kas.GlobalFraudStudyyang dilakukan oleh Assotiation of Certified Fraud Examiner (ACFE) pada tahun 2016 memberikan data bahwa kecurangan berupa penyalahgunaan aset merupakan teknik yang paling banyak dilakukan diantara seluruh teknik fraud yang ada yaitu sebesar 83%. Tindakan kecurangan ini sering terjadi dikarenakan banyak hal, seperti kurangnya pengawasan, tidak terdapatnya pemisahan tugas dan rotasi kerja, tidak diterapkannya pengendalian internal yang memadai sehingga tidak dapat mencegah tindakan kecurangan.

Dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan atau instansi, maka tugas manajemen untuk mengendalikan jalannya perusahaan atau instansi menjadi semakin berat. Agar tujuan yang telah ditetapkan top manajemen dapat dicapai, keamanan harta perusahaan terjamin dan kegiatan operasi bisa dijalankan secara efektif dan efisien, manajemen perlu mengadakan struktur pengendalian internal yang baik dan efektif mencegah kecurangan.

Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal

sebagai Sistem Pengendalian Intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah tersebut.

Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memerintahkan pengaturan lebih lanjut ketentuan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah secara menyeluruh dengan Peraturan

Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah ini dilandasi pada

pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.

Berdasarkan pemikiran tersebut, dikembangkan unsur Sistem Pengendalian Intern yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian efektivitas

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. Pengembangan unsur Sistem Pengendalian Intern perlu mempertimbangkan aspek biaya- manfaat (costandbenefit), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komprehensif.

Unsur Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara, yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Menurut Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada pasal 18 bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Pada pasal 18 ayat 3 huruf c, g, i, dan k bahwa kegiatan pengendalian itu termasuk pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting, pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya, dan dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting. Kegiatan pengendalian ini dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.

Pada PP 60 Tahun 2008 pasal 21 ayat 2 bahwa Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi meliputi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. pengendalian aplikasi meliputi struktur, kebijakan, dan prosedur yang dirancang untuk membantu memastikan kelengkapan, keakuratan, otorisasi serta keabsahan semua transaksi selama pemrosesan aplikasi. Salah satu bentuk pengendalian aplikasi adalah pengendalian otorisasi dimana mencakup pembatasan akses ke terminal entri data.

Pada pasal 22 juga mengatakan pengendalian umum meliputi salah satunya pengendalian atas akses yaitu pengendalian fisik dan pengendalian logik untuk mencegah dan mendeteksi akses yang tidak diotorisasi. Pengendalian logik merupakan pembatasan akses terhadap sumber daya informasi dengan menggunakan logika

komputer misalnya melalui penggunaan kode akses (password) untuk memasuki suatu sistem jaringan komunikasi.

Pada penerapannya, aplikasi kasir di Balai Kesehatan Mata Masyarakat belum ada pengendalian terkait penghapusan data transaksi pelayanan kesehatan mata sehingga berpotensi terjadinya kecurangan. Meskipun belum ada fakta yang menunjukkan kecurangan, akan tetapi menurut data yang disampaikan di atas perlu adanya pengendalian yang dapat memitigasi risiko terjadinya kecurangan terhadap kas.

1.2. Tujuan dan Manfaat

1.2.1.

Tujuan Umum

Penyelenggaraan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS dalam membentuk ASN yang profesional yaitu ASN yang memiliki nilai-nilai dasar profesi ASN sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa.

1.2.2.

Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari pembuatan laporan aktualisasi ini adalah untuk mengoptimalkan pengendalian kas pada kasir di Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek.

1.2.3.

Manfaat

a. Individu

Mengoptimalkan pengendalian kas ini bermanfaat untuk meningkatkan nilai-nilai

BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) pada penulis dengan mengimplementasikan kegiatan-kegitan yang dirancang secara berkelanjutan dan konsisten khususnya yang terkait dengan jabatan pranta keuangan APBN di Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek.

b. Bidang kerja dan Organisasi

Mengoptimalkan pengendalian kas ini bermanfaat untuk mencegah petugas untuk berperilaku menyimpang, meningkatkan kinerja bidang keuangan dari segi pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan memberikan manfaat pada peningkatan pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

c. Masyarakat

Terwujudnya akuntabilitas kepada publik dalam pengelolaan APBN

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup aktualisasi nilai-nilai dasar ASN yang dilakukan meliputi laporan aktualisasi kegiatan yang disusun berdasarkan SKP, perintah atasan, diskusi dengan

mentor dan inovasi, tahapan kegiatan serta hasil kegiatan. Ruang lingkup aktualisasi

kegiatan dilakukan di Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek khususnya di Sub Bagian Administrasi Umum pada bulan Juli sampai dengan September dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Rapat persiapan perancangan sistem pengendalian kas

2. Pembuatan menu otorisasi, justifikasi dan historis untuk sistem pengendalian kas

3. Sosialisasi sistem pengendalian kas ke petugas kasir dan bendahara penerimaan

4. Evaluasi sistem pengendalian kas

Semua kegiatan tersebut dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

BAB II

PROFIL INSTANSI DAN PESERTA

2.1. Profil Instansi

2.1.1. Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek

Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek biasa disingkat dengan BKMM Cikampek merupakan UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal. Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek secara administrasi dikoordinasikan dan dibina oleh sekretaris Direktorat Jenderal dan secara teknis fungsional dibina oleh direktur di lingkungan Direktorat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya.Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek berlokasi di Jalan Ir. H. Juanda No. 10 Cikampek, Karawang, Jawa Barat.

Figure 1 Gedung BKMM Cikampek

2.1.2. Visi dan Misi BKMM Cikampek

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. BKMM Cikampek yang merupakan UPT Kementerian Kesehatan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal, secara administrative dikoordinasikan dan dibina oleh sekretrais Direktorat Jenderal dan secara teknis fungsional dibina oleh direktur di lingkungan Direktorat Jenderal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan untuk melaksanakan visi Presiden dan Kementerian Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan Mata mempunyai visi yaitu “Menciptakan Manusia Yang Sehat, Produktif, Mandiri melalui Program Pelayanan Kesehatan Mata” Untuk mewujudkan visi tersebut, BKMM Cikampek mempunyai misi sebagai berikut:

a. Meningkatkan derajat kesehatan indera penglihatan melalui pelayanan kesehatan mata yang prima, merata dan terjangkau;

b. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam kesehatan indera penglihatan melalui promosi kesehatan, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat;

c. Menjadikan pusat pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan indera penglihatan masyarakat; dan;

d. Menciptakan tatakelola administrasi yang transparan, mandiri, akuntabel, responsible dan wajar dengan berbasis Teknologi Informatik.

2.1.3 Tata Nilai Organisasi BKMM Cikampek

Tata nilai organisasi yang dipilih untuk penerapan visi dan misi BKMM Cikampek periode 2020-2026 adalah “TERPIKAT” yang memiliki makna:

a. Terdepan dalam pelayanan

b. Profesional

c. Integritas

d. Komitmen

e. Aman dan nyaman

f. Terpercaya

Tata nilai ini akan dijadikan rujukan oleh BKMM Cikampek dalam memutuskan dan bertindak dalam setiap proses kegiatan yang dilakukan di lingkungan BKMM Cikampek.

2.1.4. Tugas dan Fungsi BKMM Cikampek

BKMM Cikampek mempunyai tugas menyelenggarakan pencegahan, pelayanan, dan peningkatan kemitraan di bidang kesehatan mata masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam BKMM Cikampek menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;

b. pengamatan terhadap masalah kesehatan mata masyarakat;

c. pengelolaan pencegahan timbulnya gangguan kesehatan mata masyarakat;

d. pengelolaan pelayanan kesehatan mata masyarakat;

e. pengelolaan pemulihan dan peningkatan fungsi penglihatan;

f. pengelolaan rujukan kesehatan mata masyarakat;

g. peningkatan kemitraan di bidang kesehatan mata masyarakat;

h. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kesehatan mata masyarakat di daerah binaan;

i. pengelolaan penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna di bidang kesehatan mata masyarakat;

j. pelaksanaan hubungan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;

k. pengelolaan data dan sistem informasi;

l. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan

m. pelaksanaan urusan administrasi BKMM Cikampek.

2.1.5. Struktur Organisasi BKMM Cikampek

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek struktur organisasi BKMM Cikampek sebagai berikut:

Susunan organisasi BKMM Cikampek terdiri atas:

a. Subbagian Administrasi Umum

Mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan BKMM Cikampek.

b. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepala BKMM Cikampek sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

2.2. Profil Peserta

Nama

NIP

Golongan

Jabatan

Satuan Kerja

Instansi

: Muhammad Agung Pratama

: 199803202022031003

: II/C

: Pranata Keuangan APBN Terampil

: Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek

: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bahwa jabatan pranata keuangan APBN mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan. Pranata keuangan APBN berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang

pengelolaan keuangan APBN pada instansi pusat dan instansi vertikal. Tugas jabatan fungsional pranata keuangan APBN yaitu melaksanakan kegiatan pengelolaan keuanganAPBN yang meliputi:

1. perikatan dan penyelesaian tagihan;

2. pelaksanaan perintah pembayaran;

3. kebendaharaan;

4. pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan

5. penyiapan analisis laporan keuangan instansi.

2.3. Sikap dan Perilaku Bela Negara

Bela Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai Ancaman.

Secara ontologis bela Negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, secara epistemologis faktafakta sejarah membuktikan bahwa bela Negara terbukti mampu menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sementara secara aksiologis bela Negara diharapkan dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai Ancaman.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber

Daya Nasional untuk Pertahanan Negara Pasal 7 Ayat (3), nilai dasar Bela Negara dan indikatornya meliputi :

a. Cinta tanah air

1) Menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayahIndonesia.

2) Jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia

3) Jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya.

4) Menjaga nama baik bangsa dan negara.

5) Memberikan konstribusi pada kemajuan bangsa dan negara.

6) Bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia

b. Sadar berbangsa dan bernegara

1) Berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik.

2) Menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Ikut serta dalam pemilihan umum.

4) Berpikir, bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya.

5) Berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara.

c. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara

1) Paham nilai-nilai dalam Pancasila.

2) Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

3) Menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara.

4) Senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila.

5) Yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara.

d. Rela berkorban untuk bangsa dan negara

1) Bersedia mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara.

2) Siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman.

3) Berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara.

4) Gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan.

5) Yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak sia-sia.

e. Kemampuan awal Bela Negara

1) Memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia.

2) Senantiasa memelihara jiwa dan raga

3) Senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa.

4) Gemar berolahraga.

5) Senantiasa menjaga kesehatannya.

2.4. Nilai-nilai Dasar ASN BerAKHLAK

a. Berorientasi Pelayanan

Untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD

1945, pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif. Pasal 34 UU Pelayanan Publik juga secara jelas mengatur mengenai bagaimana perilaku pelaksana pelayanan publik, termasuk ASN, dalam menyelenggarakan pelayanan publik, yaitu:

1) adil dan tidak diskriminatif;

2) cermat;

3) santun dan ramah;

4) tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;

5) profesional;

6) tidak mempersulit;

7) patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;

8) menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;

9) tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

10)terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;

11)tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;

12)tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;

13)tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;

14)sesuai dengan kepantasan; dan

15)tidak menyimpang dari prosedur.

b. Akuntabel

Dalam konteks ASN Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab dari amanah yang dipercayakan kepadanya. Amanah seorang ASN menurut SE Meneteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 adalah menjamin terwujudnya perilaku yang sesuai dengan Core Values ASN BerAKHLAK. Dalam konteks Akuntabilitas, perilaku tersebut adalah:

1) Kemampuan melaksanaan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi

2) Kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien

3) Kemampuan menggunakan Kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi

c. Kompeten

Sesuai prinsip Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 ditegaskan bahwa ASN merupakan jabatan profesional, yang harus berbasis pada kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan berkinerja serta patuh pada kode etik profesinya. Sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang

Penilaian Kinerja PNS, bahwa salah satu pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat

Undang-Undang ASN adalah untuk mewujudkan ASN profesional, kompeten dan kompetitif, sebagai bagian dari reformasi birokrasi. ASN sebagai profesi memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib

mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen ASN.

Terkait dengan perwujudan kompetensi ASN dapat diperhatikan dalam Surat Edaran

Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 dalam poin 4, antara lain, disebutkan bahwa panduan perilaku (kode etik) kompeten yaitu: a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubahi; b. Membantu orang lain belajar; dan c. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Perilaku kompeten ini sebagaiamana dalam poin 5 Surat Edaran MenteriPANRB menjadi bagian dasar penguatan budaya kerja di instansi pemerintah untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan tujuan organisasi/instansi.

d. Harmonis

Dalam dunia nyata upaya mewujudkan suasana harmonis tidak mudah. Realita lingkungan selalu mengalami perubahan sehingga situasi dan kondisi juga mengikutinya. Oleh karena itu upaya menciptakan suasana kondusif yang harmonis bukan usaha yang dilakukan sekali dan jadi untuk selamanya. Upaya menciptalkan dan menjaga suasana harmonis dilakukan secara terus menerus. Mulai dari mengenalkan kepada seluruh personil ASN dari jenjang terbawah sampai yang paling tinggi, memelihara suasana harmonis, menjaga diantara personil dan stake holder. Kemudian yang tidak boleh lupa untuk selalu menyeseuaikan dan meningkatkan usaha tersebut, sehingga menjadi habit/kebiasaan dan menjadi budaya hidup harmonis dikalangan ASN dan seluruh pemangku kepentingannya.

e. Loyal

Secara etimologis, istilah “loyal” diadaptasi dari bahasa Prancis yaitu “Loial” yang artinya mutu dari sikap setia. Bagi seorang Pegawai Negeri Sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan, paling tidak terhadap cita-cita organisasi, dan lebih-lebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Loyal, merupakan salah satu nilai yang terdapat dalam Core Values ASN yang dimaknai bahwa setiap ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, dengan panduan

perilaku:

1) Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah

2) Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara; serta

3) Menjaga rahasia jabatan dan negara.

f. Adaptif

Budaya adaptif dalam pemerintahan merupakan budaya organisasi di mana ASN memiliki kemampuan menerima perubahan, termasuk penyelarasan organisasi yang berkelanjutan dengan lingkungannya, juga perbaikan proses internalal yang berkesinambungan. Di sektor publik, budaya adaptif dalam pemerintahan ini dapat diaplikasikan dengan tujuan untuk memastikan serta meningkatkan kinerja pelayanan publik. Adapun ciri-ciri penerapan budaya adaptif dalam lembaga pemerintahan antara lain sebagai berikut:

1) Dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan

2) Mendorong jiwa kewirausahaan

3) Memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah

4) Memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat dan sebagainya.

5) Terkait dengan kinerja instansi.

g. Kolaboratif

Collaborativegovernancemencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik. Sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya Kolaborasi juga sering dikatakan meliputi segala aspek pengambilan keputusan, implementasi sampai evaluasi.

Whole-of-Government (WOG) adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan- tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. Oleh karenanya WoG juga dikenal sebagai pendekatan interagency, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Dalam pengertian ini WoG dipandang menunjukkan atau menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu.

2.5. Kedudukan dan Peran ASN Menuju SmartGovernance

Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Selain untuk menjauhkan birokrasi dari pengaruh partai politik, hal ini dimaksudkan untuk menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan kepadanya. Oleh karena itu dalam pembinaan karier pegawai ASN, khususnya di daerah dilakukan oleh pejabat berwenang yaitu pejabat karier tertinggi.

Kedudukan ASN berada di pusat, daerah, dan luar negeri. Namun demikian pegawai ASN merupakan satu kesatuan. Kesatuan bagi ASN ini sangat penting, mengingat dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah, sering terjadi adanya isu putra daerah yang hampir terjadi dimana-mana sehingga perkembangan birokrasi menjadi stagnan di daerah-daerah. Kondisi tersebut merupakan ancaman bagi kesatuan bangsa.

Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka Pegawai ASN berfungsi sebagai berikut:

a. Pelaksana kebijakan publik;

b. Pelayan publik; dan

c. Perekat dan pemersatu bangsa.

Selanjutnya Pegawai ASN bertugas:

a. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Memberikan pelayanan public yang professional dan berkualitas, dan

c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Selanjutnya peran dari Pegawai ASN: perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang professional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Berdasarkan arahan bapak presiden pada poin pembangunan SDM dan persiapan

kebutuhan SDM talenta digital, Literasi digital berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan gawai. Kerangka kerja literasi digital untuk kurikulum terdiri dari digitalskill,digitalculture,digitalethics, dan digitalsafety. Kerangka kurikulum literasi digital digunakan sebagai metode pengukuran tingkat kompetensi kognitif dan afektif masyarakat dalam menguasai teknologi digital.

Digitalskill merupakan Kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Digitalculturemerupakan Kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai

Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Digitalethicsmerupakan Kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital (netiquette) dalam kehidupan sehari-hari. Digitalsafety merupakan Kemampuan User dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang dan meningkatkan kesadaran pelindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari.

2.6. Sri Mulyani Indrawati (Role Model)

Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D. (lahir 26 Agustus 1962) adalah Menteri

Keuangan Republik Indonesia saat ini. Sri Mulyani adalah orang Indonesia pertama yang

menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diembannya mulai 1 Juni

2010 hingga dia dipanggil kembali oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai

Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brodjonegoro, dia mulai menjabat lagi sejak

27 Juli 2016. Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu.

Ketika ia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia maka ia pun meninggalkan jabatannya sebagai menteri keuangan saat itu.

Menjabat sebagai Menteri Keuangan era Kabinet Indonesia Bersatu pada 5 Desember

2005. Ketika itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet. Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Jusuf Anwar. Selama menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati banyak menorehkan prestasi, diantaranya menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, menurunkan biaya pinjaman dan mengelola utang serta memberi kepercayaan pada investor. Berbagai upaya tersebut telah mengantarkannya menjadi Menteri Keuangan terbaik di Asia.

Reformasi Kementerian Keuangan dinahkodainya dengan baik sehingga banyak

terjadi perubahan fundamental di Kementerian Keuangan mulai dari organisasi, SOP, SDM dan lain-lainnya. Ia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia untuk tahun

2006 oleh Emerging Markets pada 18 September 2006 di sela Sidang Tahunan Bank

Dunia dan IMF di Singapura. Ia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23

di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 serta wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007[4]. Sri Mulyani juga menjadi

Menteri Keuangan terbaik untuk tahun 2006 oleh majalah Euromoney dan menjadi

Menteri Keuangan terbaik di Asia di tahun yang sama oleh Emerging Market Forum.

Sejak tahun 2008, ia menjabat Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, setelah Menko Perekonomian Dr. Boediono dilantik sebagai Gubernur

Bank Indonesia. Kemudian pada 1 Juni 2010 Sri Mulyani Indrawati menjadi Direktur

Pelaksana Bank Dunia.

Nilai-nilai BerAKHLAK yang ada pada Sri Mulyani Indrawati adalah sebagai berikut:

a. Berorientasi Pelayanan

Sri Mulyani menggagas terobosan-terobosan untuk menaikkan pendapatan perpajakan negara. Pemerintah menyadari bahwa penerimaan perpajakan mempunyai kontribusi yang signifikan dalam pendapatan negara. Salah satu tantangan mendasar dalam melakukan optimalisasi pendapatan negara adalah menciptakan terobosan kebijakan yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan dunia usaha. Berbagai terobosan kebijakan pendapatan negara yang akan dilakukan pada tahun 2023 yaitu melanjutkan penguatan reformasi, baik secara administrasi maupun regulasi.

Sri Mulyani menjelaskan beberapa terobosan dalam APBN 2023 di antaranya adalah Pemerintah akan melanjutkan upaya perluasan basis pajak sebagai tindak lanjut Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan mempercepat implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP. Selain itu, Pemerintah juga akan tetap menyediakan insentif pajak secara terarah dan terukur untuk mendorong pertumbuhan sektor dan industri tertentu sekaligus menarik investasi baru. Hal yang juga penting adalah melakukan percepatan implementasi core tax system dan meningkatkan aktivitas digitalforensicuntuk mendukung penegakan hukum pajak.

b. Akuntabel

Belum setahun menjabat, Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik

se-Asia 2017 oleh majalah Finance Asia yang berkedudukan di Hong Kong. Pemberian penghargaan tersebut dinilai karena keberhasilannya mengurangi target defisit fiskal dari yang dikhawatirkan menembus angka 3 persen menjadi 2,5 persen dari PDB. Ia juga dianggap mampu memperbaiki sistem perpajakan Indonesia lewat program pengampunan pajak (taxamnesty) yang mana realisasi pembayaran tebusannya jauh melebihi proyeksi Bank Indonesia.

c. Kompeten

Sri Mulyani menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1986). Melanjutkan pendidikannya di University of Illinois

Urbana Champaign, Amerika Serikat dan mendapatkan gelar Master of Science of Policy

Economics (1990). Setelah itu ia mendapatkan gelar Ph.D of Economics (1992). Spesialis penelitian Ekonomi Moneter dan Perbankan serta Ekonomi Tenaga Kerja ini pada awal Oktober 2002 terpilih menjadi Executive Director Dana Moneter

Internalasional (IMF) mewakili 12 negara di Asia Tenggara (Southeast Asia/SEA Group). Sejak 1 November 2002, ia mewakili 12 negara anggota SEA Group di Internalational Monetary Funds.

d. Harmonis

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyapa para pelaku UMKM dan pegawai Kemenkeu sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerjanya di Provinsi Kalimantan

Timur. Bertempat di Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara, Sri Mulyani mengunjungi kegiatan Expo UMi dan UMKM. Pada kesempatan yang sama, ia juga berdialog dan berbelanja produk-produk usaha para pelaku UMKM lokal, salah satunya Mantau Fya, yang merupakan salah satu UMKM di wilayah Kota Balikpapan yang berpartisipasi pada acara Kedai Lelang UMKM yang dilakukan KPKNL Balikpapan pada tahun 2021 silam.

Sri Mulyani juga menyampaikan pesan dan semangatnya pada para pelaku UMKM untuk terus berinovasi dalam mengembangkan usahanya sehingga kondisi pandemi ini tidak melemahkan kondisi usahanya, dan melalui APBN, pemerintah akan terus hadir mendukung kegiatan usaha yang dijalankan para pelaku UMKM.

e. Loyal

Sri Mulyani Indrawati akhirnya menerima permintaan Presiden Joko Widodo atau

Jokowi untuk kembali menjadi bendahara negara pada 2016 silam. Padahal saat itu ia merasa sudah nyaman bertugas sebagai Managing Director di Bank Dunia.

Sri Mulyani mengaku saat itu sebenarnya sudah cukup nyaman berada di Bank Dunia. Selama 6 tahun bergabung di lembaga internalasional itu, dia bisa berkeliling dunia dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan. Perjalanannya ke berbagai negara itu disebutnya memberikan banyak pengalaman Ketika itu kondisi APBN pada 2016 juga disebut sudah tergolong sulit. Dengan keadaan yang mendesak tersebut, Sri Mulyani pun memutuskan untuk meninggalkan World Bank dan kembali menjadi Menteri Keuangan Saat negara memanggil Anda harus datang. Itu yang namanya kecintaan dan nasionalisme kita.

f. Adaptif

Sri Mulyani mengklaim, Kementerian Keuangan merupakan instansi pemerintah yang relatif telah beradaptasi dan menggunakan teknologi digital dalam berbagai inovasi. Termasuk dalam hal pelayanan publik. Penggunaan teknologi digital sebagai adaptasi dari kondisi pandemi yang saat ini tengah digencarkan merupakan perubahan awal. Tidak lama lagi, perubahan digital akan didorong terus menerus oleh perkembangan teknologi digital yang akan semakin luar biasa. Kementerian Keuangan tidak hanya melakukan adopsi dan adaptasi dengan teknologi. Dia ingin lebih dari itu dengan berkontribusi dalam inovasi, mengeksplorasi perubahan-perubahan akibat adanya penggunaan teknologi digital di berbagai segmen kehidupan masyarakat. Hal-hal tersebut juga harus bisa menjadi kontribusi Indonesia kepada dunia.

g. Kolaboratif

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia sebagai pemegang Presidensi G20 memiliki peran besar dalam memimpin aksi global menuju pemulihan yang kuat, berkelanjutan, seimbang dan inklusif. Kondisi perekonomian global dan tensi geopolitik menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi Indonesia dalam Presidensi G20.

Forum G20 merupakan forum multilateral dengan semangat kerjasama untuk membahas upaya bersama dalam menghadapi permasalahan dunia, termasuk pandemi, perubahan iklim, upaya perlindungan untuk negara miskin dan rentan dari dampak ekonomi global, serta dampak rambatan dari konflik geopolitik. Praktik tata kelola forum G20 berdasarkan konsensus dan konsultasi dengan tujuan meningkatkan kerja sama di sektor ekonomi dan keuangan terhadap agenda global strategis.

BAB III

RANCANGAN AKTUALISASI

3.1. Deskripsi Isu

Dalam penyusunan rancangan aktualisasi penulis terlebih dahulu mengidentifikasi isuisu yang ditemui penulis selama orientasi selanjutnya melakukan diskusi dengan mentor dan rekan senior di Sub Bagian Administrasi Umum. Selama pelaksanaan tugas dari bulan Maret hingga saat ini penulis melakukan environmental scanning di BKMM Cikampek khususnya di bidang keuangan, penulis menemukan beberapa isu dan dapat diangkat dan bersumber dari Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

3.1.1. Belum optimalnya pengendalian kas pada kasir BKMM Cikampek

Uraian data dan fakta : Pada aplikasi kasir sentral, petugas bisa melakukan penghapusan data pembayaran pelayanan kesehatan secara sepihak dan kapan saja.

Penyebab : Hal ini dikarenakan tidak ada menu otorisasi dari petugas yang berwenang yakni Bendahara Penerimaan.

Dampak : Adanya perbedaan pada pembukuan kasir dengan data tindakan pada rekam medis pasien.

Pihak terkait : Petugas Kasir, Bendahara Penerimaan, IT.

3.1.2. Belum lengkapnya data tindakan penunjang diagnostik

Uraian data dan fakta : Petugas menginput tindakan masih terdapat perbedaan dengan tindakan yang dilakukan.

Penyebab : Hal ini dikarenakan belum lengkapnya data tindakan di aplikasi penunjang diagnostik

Dampak : Terjadi kekeliruan informasi oleh pasien.

Pihak terkait : Petugas penunjang diagnostik dan IT

3.1.3. Belum optimalnya prosedur pembayaran pelayanan kesehatan

Uraian data dan fakta : Terdapat pasien yang belum bayar tetapi sudah dilakukan tindakan penunjang diagnostik dan laboratorium.

Penyebab : Belum optimalnya SOP pembayaran pelayanan kesehatan

Dampak : Penurunan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pihak terkait : Petugas penunjang diagnostik, laboratorium, dan kasir

3.2. Penetapan CoreIssue

Berdasarkan identifikasi terhadap masalah yang ada, maka dilakukan penapisan isu untuk menentukan isu aktual yang akan diangkat menjadi isu utama dengan menggunakan analisis APKL (Aktual, Problematik, Kekhalayakan, dan Layak) yang merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menguji kelayakan suatu masalah yang akan dicarikan solusi penyelesaian dalam aktualisasi.

Teknik APKL memiliki rentang nilai (1 – 5), yaitu jika isi bernilai (1) sangat rendah; (2) rendah; (3) sedang; (4) tinggi; (5) sangat tinggi. Adapun penjabaran terkait analisis APKL adalah sebagai berikut :

1) Aktual, yaitu isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat;

2) Problematik, yaitu isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif;

3) Kekhalayakan, yaitu isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak;

4) Layak, yaitu isu tersebut masuk akal, realistis, relevan dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya.

Belum optimalnya pengendalian kas pada

1

BKMM Cikampek

Belum lengkapnya data tindakan penunjang diagnostik 5

3

Belum optimalnya prosedur pembayaran pelayanan kesehatan 5

Analisis APKL di atas didapat dengan berdiskusi bersama mentor dan rekan sejawat. Maka diperoleh isu prioritas (nilai tertinggi) dan ditetapkan sebagai isu dalam Rancangan Aktualisasi serta akan dicarikan solusi pemecahan masalahnya adalah “Belum optimalnya pengendalian pada kasir BKMM Cikampek”.

3.3. Analisis Faktor Penyebab CoreIssu

Berdasarkan hasil prioritas analisis isu dengan menggunakan Teknik APKL yaitu “Belum optimalnya pengendalian kas pada kasir

BKMM Cikampek”, dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang tergambar dalam diagram fishbone sebagai berikut:

Method

Belum adanya standar

operasional prosedur

pengendalian kas

Belum adanya fitur

otorisasi pada aplikasi

kasir oleh bendahara

penerimaan

Machine

Belum terlaksananya

pengawasan atas kas oleh

Satuan Kepatuhan Internal

Belum adanya pengusulan

gagasan atau ide

pengendalian kas (fitur)

Belum optimalnya

pengendalian kas pada kasir BKMM

Cikampek

Measurement

Mindpower

3.4. Gagasan Kreatif Penyelesaian CoreIssue

Gagasan kreatif untuk penyelesaian isu tersebut di atas, dengan merujuk pada penyebabnya “Belum optimalnya pengendalian kas pada kasir BKMM Cikampek” adalah sebagai berikut:

a. Fitur pembatasan akses penghapusan data pembayaran pelayanan kesehatan pada aplikasi kasir dengan hanya memberikan akses kepada bendahara penerimaan dengan membuat id dan password.

b. Fitur justifikasi penghapusan data pembayaran pelayanan kesehatan pada aplikasi kasir yang bertujuan untuk mengetahui alasan dibalik penghapusan data pembayaran pelayanan kesehatan

c. Fitur laporan historis terkait penghapusan data pembayaran pelayanan kesehatan pada aplikasi kasir yang bertujuan untuk monitoring dan evaluasi faktor apa saja yang menyebabkan penghapusan data tersebut.

3.5. Matrik Rancangan Aktualisasi

Unit Kerja : Pranata Keuangan APBN Terampil, Sub Bagian Administrasi Umum, Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek

Identifikasi isu : 1. Belum optimalnya pengendalian kas pada kasir BKMM Cikampek

2. Belum lengkapnya data tindakan penunjang diagnostik

3. Belum optimalnya prosedur pembayaran pelayanan kesehatan

Isu yang diangkat : Belum optimalnya pengendalian kas pada kasir BKMM Cikampek

Gagasan pemecahan isu :

1. Pembatasan akses penghapusan data pembayaran pelayanan kesehatan pada aplikasi kasir

2. Justifikasi penghapusan data pembayaran pelayanan kesehatan pada aplikasi kasir

3. Laporan historis terkait penghapusan data pembayaran pelayanan kesehatan pada aplikasi kasir

Kegiatan : 1. Rapat persiapan perancangan sistem pengendalian kas

2. Pembuatan menu otorisasi, justifikasi dan historis untuk sistem pengendalian kas

3. Sosialisasi sistem pengendalian kas ke petugas kasir dan bendahara penerimaan

4. Evaluasi sistem pengendalian kas

1 Rapat persiapan

perancangan

sistem

pengendalian kas

1. Menghubungi kasubbag

administrasi umum, bendahara

penerimaan, kasir, dan IT untuk

dapat hadir dalam

persiapan

perancangan

sistem

pengendalian kas

1. kasubbag

administrasi umum, bendahara penerimaan, kasir, dan IT hadir

1. Mengawali

kegiatan dengan

menghubungi

pihak terkait

(kolaboratif)

untuk

menyampaikan

gagasan

persiapan

perancangan

sistem

pengendalian kas

2. Gagasan disetujui 2. Mencari solusi dari

Kegiatan

persiapan ini

menciptakan

peningkatan

koordinasi antar

bidang, sehingga

mendukung Visi

dan Misi

Kementerian

Kesehatan tahun

2020-2024

menjabarkan visi

dan misi Presiden

Kegiatan ini

mendapat

menguatkan

sesuai nilai BKMM

Cikampek yakni

TERPIKAT: (Ter)depan dalam

pelayanan

(P)rofesional (I)ntegritas (K)omitmen (A)aman dan nyaman

terkait gagasan sistem

pengendalian kas

isu yang ada (berorientasi

pelayanan).

Penyampaian ide

ini adalah bentuk

tahun 2020-2024

Yaitu

“

Pengelolaan

Pemerintahan

yang Bersih,

(T)erpercaya

khususnya (Komitmen), karena

perancangan

2. Menjelaskan

2 Pembuatan menu otorisasi, justifikasi dan historis untuk sistem pengendalian kas

3. Mendengarkan dan mencatat masukan dan saran dari kasubbag

administrasi umum, bendahara penerimaan, kasir, dan IT

1. Menghubungi IT untuk berdiskusi

nilai ASN

(adaptif) dengan sikap proaktif.

3. Notulensi rapat 3. Kegiatan ini salah merupakan menghargai

pendapat dan masukan dari

atasan, rekan kerja (harmonis dan kolaboratif)

Efektif, dan

Terpercaya”

sistem

pengendalian kas

ini membutuhkan komitmen yang

kuat agar dapat

diimplementasikan

secara tepat.

2. Berdiskusi terkait perkembangan sistem

1. IT setuju untuk berdiskusi

1. Mengawali kegiatan dengan menghubungi IT (kolaboratif)

2. Notulensi diskusi 2. Berdiskusi adalah

bentuk nilai dasar

ASN (kolaboratif dan harmonis)

Kegiatan persiapan ini menciptakan peningkatan

koordinasi antar

bidang, sehingga

mendukung Visi

dan Misi

Kementerian

Kegiatan ini mendapat menguatkan

sesuai nilai BKMM

Cikampek yakni

TERPIKAT: (Ter)depan dalam

pelayanan (P)rofesional

3 Sosialisasi sistem

pengendalian kas

ke petugas kasir

dan bendahara

penerimaan

3. Membuat laporan hasil diskusi

3.

Kesehatan tahun

2020-2024

(I)ntegritas (K)omitmen

untuk melihat apakah

rancangan sesuai

dengan yang

diekspektasikan (akuntabel)

menjabarkan visi

dan misi Presiden

tahun 2020-2024

Yaitu

“Pengelolaan

Pemerintahan

yang Bersih, Efektif, dan

Terpercaya”

(A)aman dan nyaman

(T)erpercaya khususnya (profesional), karna dalam

kegiatan

pembuatan sistem

ini bentuk dari meningkatkan

mutu dan kinerja

1. Menghubungi petugas kasir dan bendahara penerimaan untuk

hadir sosialisasi

1. Petugas kasir dan bendahara penerimaan setuju untuk hadir

1. Mengawali kegiatan dengan menghubungi IT (kolaboratif)

Kegiatan persiapan ini

menciptakan

peningkatan

koordinasi antar

bidang, sehingga

Kegiatan ini mendapat menguatkan

sesuai nilai BKMM

Cikampek yakni

paparan sistem adalah bentuk

dari nilai dasar

mendukung Visi

dan Misi

Kementerian

TERPIKAT: (Ter)depan dalam

pelayanan (P)rofesional

3. Laporan hasil diskusi

Laporan hasil diskusi berguna

2. Memberikan paparan prosedur pengendalian kas

2. Bendahara penerimaan dan petugas kasir paham

2. Menjelaskan

4 Evaluasi sistem pengendalian kas

3. Mempraktekkan

sistem pengendalian kas

3. Petugas kasir dan bendahara

penerimaan bisa

mengoperasikan

sistem pengendalian kas

ASN

(Kompeten)

3. Praktek langsung

sistem adalah

penerapan nilai

dasar ASN

(adaptif)

Kesehatan tahun

2020-2024

menjabarkan visi

dan misi Presiden

tahun 2020-2024

Yaitu

“Pengelolaan

Pemerintahan

yang Bersih, Efektif, dan

Terpercaya”

(I)ntegritas (K)omitmen

(A)aman dan nyaman

(T)erpercaya

khususnya (profesional)

1. Menyusun instrument evaluasi dengan menggunakan checklist

1. Checklist evaluasi

1. Menyusun instrument penilaian

kegiatan sebagai

bentuk tanggung

jawab atas

kegiatan yang

dilakukan

(akuntabel)

Kegiatan

persiapan ini

menciptakan

peningkatan

koordinasi antar

bidang, sehingga

mendukung Visi

dan Misi

Kementerian

Kesehatan tahun

Kegiatan ini

mendapat menguatkan

sesuai nilai BKMM

Cikampek yakni

TERPIKAT:

(Ter)depan dalam

pelayanan

(P)rofesional

(I)ntegritas

penilaian kegiatan

sistem

pengendalian kas

penilaian atas

kegiatan yang

telah dilakukan

sebagai upaya

mengevaluasi

kegiatan yang

sudah dilakukan

dan melakukan

perbaikan jika

masih ditemukan

kekurangan.

(Berorientasi

pelayanan)

Melakukan

penilaian dan

evaluasi untuk

meningkatkan

kualitas sistem

pengendalian kas

yang berkualitas

(kompeten)

2020-2024

menjabarkan visi

dan misi Presiden

tahun 2020-2024

Yaitu

“Pengelolaan

Pemerintahan

yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya”

(K)omitmen (A)aman dan nyaman (T)erpercaya

khususnya (profesional, Aman) karena

mengevaluasi

suatu pelaksanaan

membuat kinerja unit maupun organisasi semakin baik lagi.

2. Melakukan

2. Hasil penilaian 2. Melakukan

3. Membuat laporan evaluasi

3. Laporan hasil evaluasi

3. Laporan evaluasi merupakan upaya

3.6. Matrik Rekapitulasi Rencana Habituasi CoreValuesASN (BerAKHLAK)

Table 1 Rekapitulasi Rencana Habituasi Core Values ASN (BerAKHLAK)

3.7. Rencana Jadwal Kegiatan Aktualisasi

Table 2 Jadwal Kegiatan Aktualisasi

BAB IV KEGIATAN AKTUALISASI

4.1. Kegiatan Minggu Pertama

Kegiatan: Persiapan perancangan sistem pengendalian kas

Tahapan

ke-1:

Menghubungi kasubbag

administrasi umum, bendahara penerimaan, kasir, dan IT untuk dapat

hadir dalam persiapan perancangan sistem pengendalian kas

Deskripsi

tahapan:

Saya mengawali kegiatan ini dengan menghubungi

pihak terkait

(kolaboratif) untuk menyampaikan gagasan

persiapan perancangan sistem pengendalian kas

Output:

Setuju hadir rapat, Screenshot Chat

Tahapan

ke-2

Menjelaskan terkait

gagasan sistem

pengendalian kas

Deskripsi

Tahapan:

Saya menyampaikan

terkait rancangan pengendalian kas yang

akan dibuat. Mencari

solusi dari isu yang ada (berorientasi

pelayanan).

Penyampaian ide ini

adalah bentuk nilai ASN (adaptif) dengan sikap proaktif.

Output:

Tahapan

ke-3

Gagasan disetujui, Foto

rapat

Mendengarkan dan

mencatat masukan dan saran dari kasubbag administrasi umum, bendahara penerimaan, kasir, dan IT

Deskripsi

Tahapan:

Setelah menjelaskan

rencangan, Saya

mendengarkan masukan

dan saran serta

mencatatnya. Kegiatan ini salah merupakan

menghargai pendapat dan masukan dari atasan,

Output:

rekan kerja (harmonis dan kolaboratif)

Notulen rapat

4.2. Kegiatan Minggu Kedua

Kegiatan: Pembuatan menu otorisasi, justifikasi dan historis untuk sistem pengendalian kas

Tahapan

ke-1:

Deskripsi

tahapan:

Menghubungi IT untuk berdiskusi.

Saya mengawali kegiatan ini dengan menghubungi

pihak terkait (kolaboratif) untuk

berdiskusi terkait

pembuatan sistem pengendalian kas

Output:

Tahapan

ke-2

Deskripsi

Tahapan:

IT setuju untuk berdiskusi

Berdiskusi terkait perkembangan sistem

Pada kegiatan ini Saya berdialog mengenai

bagaimana proses

pembuatan menu

pengendalian kas, penerapannya, dan

simulasi ketika presentasi

hasil aktualisasi

nantinya.Berdiskusi adalah

bentuk nilai dasar ASN

Output:

(kolaborasi dan harmonis) Mengetahui

perkembangan pembuatan menu pengendalian kas

Tahapan

ke-3

Deskripsi

Tahapan:

Membuat notulensi diskusi

Setelah berdiskusi, Saya

membuat notulensi diskusi. Notulensi diskusi berguna untuk melihat

apakah rancangan sesuai dengan yang diekspektasikan (akuntabel)

Output:

Notulensi diskusi

4.3. Kegiatan Minggu Ketiga

Kegiatan: Sosialisasi sistem pengendalian kas ke petugas kasir dan bendahara penerimaan

Tahapan

ke-1:

Menghubungi petugas

kasir dan bendahara

penerimaan untuk hadir sosialisasi

Deskripsi

tahapan:

Saya mengawali kegiatan ini dengan menghubungi

pihak terkait

(kolaboratif) untuk hadir

Output:

Tahapan

ke-2

Deskripsi

Tahapan:

dalam sosialisasi terkait

penerapan sistem

pengendalian kas

Bendahara penerimaan

dan petugas kasir hadir

Memberikan paparan

prosedur pengendalian kas

Saya menjelaskan

bagaimana prosedur untuk

mengoperasikan sistem

pengendalian kas kepada

pihak terkait. Hal ini

termasuk kedalam nilai

BerAKHLAK (Kompeten).

Output:

Pihak terkait paham

prosedur sistem

pengendalian kas.

Tahapan

ke-3

Deskripsi

Tahapan:

Mempraktekkan sistem

pengendalian kas

Setelah menjelaskan

prosedur sistem

pengendalian kas, Saya

memberikan contohh

praktek pengendalian kas.

Praktek langsung sistem

adalah penerapan nilai

dasar ASN (adaptif)

Output: Pihak terkait mampu

mengoperasikan sistem pengendalian kas.

4.4. Kegiatan Minggu Keempat

Kegiatan: Evaluasi sistem pengendalian kas

Tahapan

ke-1: Deskripsi

tahapan:

Menyusun instrument

evaluasi dengan

menggunakan checklist

Menyusun instrument

penilaian kegiatan sebagai

bentuk tanggung jawab

atas kegiatan yang

dilakukan (akuntabel)

Output:

Tahapan

ke-2: Deskripsi

tahapan:

Cheklistevaluasi

Melakukan penilaian sistem pengendalian kas

Melakukan penilaian atas

kegiatan yang telah

dilakukan sebagai upaya

mengevaluasi kegiatan

yang sudah dilakukan dan

melakukan perbaikan jika

masih ditemukan

kekurangan.

(Berorientasi

pelayanan)

Melakukan penilaian dan

evaluasi untuk

meningkatkan kualitas

Output:

Tahapan

ke-3:

Deskripsi

tahapan:

sistem pengendalian kas

yang berkualitas. (kompeten)

Hasil penilaian

Membuat laporan evaluasi

Laporan evaluasi

merupakan upaya

perbenahan

pengembangan kreatifitas (adaptif) dengan tetap

berlandas pada peraturan yang ada (loyal)

Output:

Laporan evaluasi

BAB V PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Melalui kegiatan aktualisasi, peserta latsar dapat memahami lebih dalam nilai-nilai dasar PNS yaitu BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) sehingga mampu diterapkan dalam melaksanakan tugasnya sebagai PNS dan membawa perubahan sikap, budaya, dan perilaku kerja ASN di tempat bertugas.

Laporan aktualisasi ini dibuat sebagai pelaksanaan dari rancangan kegiatan yang telah disusun sebelumnya dan dipaparkan dalam sidang proposal perencanaan aktualisasi dengan judul “Optimalisasi Pengendalian Kas pada Kasir di Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek”. Kegiatan yang dilaksanakan adalah upaya meningkatkan pelayanan kepada publik dengan melaksanakan setiap tahapan kegiatan yang dikaitkan dengan nilai dasar PNS serta kedudukan dan peran ASN sebagai pemecahan dari isu yang diangkat, mengandung nilai-nilai dasar profesi PNS serta dikaitkan dengan kontribusi terhadap visi-misi.

4.2. Saran

Berdasarkan proses pembelajaran dari awal mengikuti Pelatihan Dasar CPNS

Golongan II Angkatan 2 tahun 2022 hingga penyusunan laporan akhir ini, diharapkan kegiatan aktualisasi ini bagi CPNS mendatang terus berlanjut, selain itu dengan aktualisasi ini diharapkan berdampak positif dan berperan penting sebagai salah satu upaya pembentukan karakter ASN yang terwujud dalam sikap sehari-hari baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja sesuai dengan nilai BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) khususnya bagi penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Lembaga Administrasi Negara. 2022. Modul Pelatihan Dasar. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek. 23 Oktober 2020. Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1503. Jakarta.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Prantara Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. 23 Oktober 2018. Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1470. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara. 26 Agustus 2021.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 14 Januari 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 15 Septermber 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. 24 Oktober 2019. Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 6413. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 18 Juli 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038. Jakarta.

Wikipedia. 2022. Sri Mulyani. https://id.wikipedia.org/wiki/Sri_Mulyani. Diakses pada 12 Juli 2022.