PROFIL INSTANSI DAN PESERTA

2.1. Profil Instansi

2.1.1. Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek

Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek biasa disingkat dengan BKMM Cikampek merupakan UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal. Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek secara administrasi dikoordinasikan dan dibina oleh sekretaris Direktorat Jenderal dan secara teknis fungsional dibina oleh direktur di lingkungan Direktorat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya.Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek berlokasi di Jalan Ir. H. Juanda No. 10 Cikampek, Karawang, Jawa Barat.

2.1.2. Visi dan Misi BKMM Cikampek

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. BKMM Cikampek yang merupakan UPT Kementerian Kesehatan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal, secara administrative dikoordinasikan dan dibina oleh sekretrais Direktorat Jenderal dan secara teknis fungsional dibina oleh direktur di lingkungan Direktorat Jenderal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan untuk melaksanakan visi Presiden dan Kementerian Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan Mata mempunyai visi yaitu “Menciptakan Manusia Yang Sehat, Produktif, Mandiri melalui Program Pelayanan Kesehatan Mata” Untuk mewujudkan visi tersebut, BKMM Cikampek mempunyai misi sebagai berikut: a. Meningkatkan derajat kesehatan indera penglihatan melalui pelayanan kesehatan mata yang prima, merata dan terjangkau; b. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam kesehatan indera penglihatan melalui promosi kesehatan, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat; c. Menjadikan pusat pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan indera penglihatan masyarakat; dan; d. Menciptakan tatakelola administrasi yang transparan, mandiri, akuntabel, responsible dan wajar dengan berbasis Teknologi Informatik.

2.1.3 Tata Nilai Organisasi BKMM Cikampek

Tata nilai organisasi yang dipilih untuk penerapan visi dan misi BKMM Cikampek periode 2020-2026 adalah “TERPIKAT” yang memiliki makna: a. Terdepan dalam pelayanan b. Profesional c. Integritas d. Komitmen e. Aman dan nyaman f. Terpercaya

Tata nilai ini akan dijadikan rujukan oleh BKMM Cikampek dalam memutuskan dan bertindak dalam setiap proses kegiatan yang dilakukan di lingkungan BKMM Cikampek.

2.1.4. Tugas dan Fungsi BKMM Cikampek

BKMM Cikampek mempunyai tugas menyelenggarakan pencegahan, pelayanan, dan peningkatan kemitraan di bidang kesehatan mata masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam BKMM Cikampek menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pengamatan terhadap masalah kesehatan mata masyarakat; c. pengelolaan pencegahan timbulnya gangguan kesehatan mata masyarakat; d. pengelolaan pelayanan kesehatan mata masyarakat; e. pengelolaan pemulihan dan peningkatan fungsi penglihatan; f. pengelolaan rujukan kesehatan mata masyarakat; g. peningkatan kemitraan di bidang kesehatan mata masyarakat; h. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kesehatan mata masyarakat di daerah binaan; i. pengelolaan penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna di bidang kesehatan mata masyarakat; j. pelaksanaan hubungan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat; k. pengelolaan data dan sistem informasi; l. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan m. pelaksanaan urusan administrasi BKMM Cikampek.

2.1.5. Struktur Organisasi BKMM Cikampek

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek struktur organisasi BKMM Cikampek sebagai berikut:

Susunan organisasi BKMM Cikampek terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Umum b. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan BKMM Cikampek.

Mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepala BKMM Cikampek sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

2.2. Profil Peserta

Nama

NIP

Golongan

Jabatan

Satuan Kerja

Instansi

: Muhammad Agung Pratama

: 199803202022031003

: II/C

: Pranata Keuangan APBN Terampil

: Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek

: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bahwa jabatan pranata keuangan APBN mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan. Pranata keuangan APBN berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengelolaan keuangan APBN pada instansi pusat dan instansi vertikal. Tugas jabatan fungsional pranata keuangan APBN yaitu melaksanakan kegiatan pengelolaan keuanganAPBN yang meliputi:

1. perikatan dan penyelesaian tagihan;

2. pelaksanaan perintah pembayaran;

3. kebendaharaan;

4. pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan

5. penyiapan analisis laporan keuangan instansi.

2.3. Sikap dan Perilaku Bela Negara

Bela Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai Ancaman.

Secara ontologis bela Negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, secara epistemologis faktafakta sejarah membuktikan bahwa bela Negara terbukti mampu menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sementara secara aksiologis bela Negara diharapkan dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai Ancaman.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber

Daya Nasional untuk Pertahanan Negara Pasal 7 Ayat (3), nilai dasar Bela Negara dan indikatornya meliputi : a. Cinta tanah air

1) Menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayahIndonesia.

2) Jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia

3) Jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya.

4) Menjaga nama baik bangsa dan negara.

5) Memberikan konstribusi pada kemajuan bangsa dan negara.

6) Bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia b. Sadar berbangsa dan bernegara c. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara d. Rela berkorban untuk bangsa dan negara e. Kemampuan awal Bela Negara

1) Berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik.

2) Menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Ikut serta dalam pemilihan umum.

4) Berpikir, bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya.

5) Berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara.

1) Paham nilai-nilai dalam Pancasila.

2) Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

3) Menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara.

4) Senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila.

5) Yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara.

1) Bersedia mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara.

2) Siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman.

3) Berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara.

4) Gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan.

5) Yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak sia-sia.

1) Memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia.

2) Senantiasa memelihara jiwa dan raga

3) Senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa.

4) Gemar berolahraga.

5) Senantiasa menjaga kesehatannya.

2.4. Nilai-nilai Dasar ASN BerAKHLAK

a. Berorientasi Pelayanan

Untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD

1945, pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif. Pasal 34 UU Pelayanan Publik juga secara jelas mengatur mengenai bagaimana perilaku pelaksana pelayanan publik, termasuk ASN, dalam menyelenggarakan pelayanan publik, yaitu:

1) adil dan tidak diskriminatif;

2) cermat;

3) santun dan ramah;

4) tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;

5) profesional;

6) tidak mempersulit;

7) patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;

8) menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;

9) tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

10)terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;

11)tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;

12)tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;

13)tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;

14)sesuai dengan kepantasan; dan b. Akuntabel

15)tidak menyimpang dari prosedur.

Dalam konteks ASN Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab dari amanah yang dipercayakan kepadanya. Amanah seorang ASN menurut SE Meneteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 adalah menjamin terwujudnya perilaku yang sesuai dengan Core Values ASN BerAKHLAK. Dalam konteks Akuntabilitas, perilaku tersebut adalah:

1) Kemampuan melaksanaan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi

2) Kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien

3) Kemampuan menggunakan Kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi c. Kompeten

Sesuai prinsip Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 ditegaskan bahwa ASN merupakan jabatan profesional, yang harus berbasis pada kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan berkinerja serta patuh pada kode etik profesinya. Sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang

Penilaian Kinerja PNS, bahwa salah satu pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat

Undang-Undang ASN adalah untuk mewujudkan ASN profesional, kompeten dan kompetitif, sebagai bagian dari reformasi birokrasi. ASN sebagai profesi memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen ASN.

Terkait dengan perwujudan kompetensi ASN dapat diperhatikan dalam Surat Edaran d. Harmonis e. Loyal

Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 dalam poin 4, antara lain, disebutkan bahwa panduan perilaku (kode etik) kompeten yaitu: a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubahi; b. Membantu orang lain belajar; dan c. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Perilaku kompeten ini sebagaiamana dalam poin 5 Surat Edaran MenteriPANRB menjadi bagian dasar penguatan budaya kerja di instansi pemerintah untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan tujuan organisasi/instansi.

Dalam dunia nyata upaya mewujudkan suasana harmonis tidak mudah. Realita lingkungan selalu mengalami perubahan sehingga situasi dan kondisi juga mengikutinya. Oleh karena itu upaya menciptakan suasana kondusif yang harmonis bukan usaha yang dilakukan sekali dan jadi untuk selamanya. Upaya menciptalkan dan menjaga suasana harmonis dilakukan secara terus menerus. Mulai dari mengenalkan kepada seluruh personil ASN dari jenjang terbawah sampai yang paling tinggi, memelihara suasana harmonis, menjaga diantara personil dan stake holder. Kemudian yang tidak boleh lupa untuk selalu menyeseuaikan dan meningkatkan usaha tersebut, sehingga menjadi habit/kebiasaan dan menjadi budaya hidup harmonis dikalangan ASN dan seluruh pemangku kepentingannya.

Secara etimologis, istilah “loyal” diadaptasi dari bahasa Prancis yaitu “Loial” yang artinya mutu dari sikap setia. Bagi seorang Pegawai Negeri Sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan, paling tidak terhadap cita-cita organisasi, dan lebih-lebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Loyal, merupakan salah satu nilai yang terdapat dalam Core Values ASN yang dimaknai bahwa setiap ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, dengan panduan perilaku:

1) Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah

2) Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara; serta f. Adaptif

3) Menjaga rahasia jabatan dan negara.

Budaya adaptif dalam pemerintahan merupakan budaya organisasi di mana ASN memiliki kemampuan menerima perubahan, termasuk penyelarasan organisasi yang berkelanjutan dengan lingkungannya, juga perbaikan proses internalal yang berkesinambungan. Di sektor publik, budaya adaptif dalam pemerintahan ini dapat diaplikasikan dengan tujuan untuk memastikan serta meningkatkan kinerja pelayanan publik. Adapun ciri-ciri penerapan budaya adaptif dalam lembaga pemerintahan antara lain sebagai berikut:

1) Dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan

2) Mendorong jiwa kewirausahaan

3) Memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah g. Kolaboratif

4) Memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat dan sebagainya.

5) Terkait dengan kinerja instansi.

Collaborativegovernancemencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik. Sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya Kolaborasi juga sering dikatakan meliputi segala aspek pengambilan keputusan, implementasi sampai evaluasi.

Whole-of-Government (WOG) adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan- tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. Oleh karenanya WoG juga dikenal sebagai pendekatan interagency, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Dalam pengertian ini WoG dipandang menunjukkan atau menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu.

2.5. Kedudukan dan Peran ASN Menuju SmartGovernance

Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Selain untuk menjauhkan birokrasi dari pengaruh partai politik, hal ini dimaksudkan untuk menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan kepadanya. Oleh karena itu dalam pembinaan karier pegawai ASN, khususnya di daerah dilakukan oleh pejabat berwenang yaitu pejabat karier tertinggi.

Kedudukan ASN berada di pusat, daerah, dan luar negeri. Namun demikian pegawai ASN merupakan satu kesatuan. Kesatuan bagi ASN ini sangat penting, mengingat dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah, sering terjadi adanya isu putra daerah yang hampir terjadi dimana-mana sehingga perkembangan birokrasi menjadi stagnan di daerah-daerah. Kondisi tersebut merupakan ancaman bagi kesatuan bangsa.

Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka Pegawai ASN berfungsi sebagai berikut: a. Pelaksana kebijakan publik; b. Pelayan publik; dan c. Perekat dan pemersatu bangsa.

Selanjutnya Pegawai ASN bertugas: a. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan b. Memberikan pelayanan public yang professional dan berkualitas, dan c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Selanjutnya peran dari Pegawai ASN: perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang professional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Berdasarkan arahan bapak presiden pada poin pembangunan SDM dan persiapan kebutuhan SDM talenta digital, Literasi digital berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan gawai. Kerangka kerja literasi digital untuk kurikulum terdiri dari digitalskill,digitalculture,digitalethics, dan digitalsafety. Kerangka kurikulum literasi digital digunakan sebagai metode pengukuran tingkat kompetensi kognitif dan afektif masyarakat dalam menguasai teknologi digital.

Digitalskill merupakan Kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Digitalculturemerupakan Kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai

Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Digitalethicsmerupakan Kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital (netiquette) dalam kehidupan sehari-hari. Digitalsafety merupakan Kemampuan User dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang dan meningkatkan kesadaran pelindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari.

2.6. Sri Mulyani Indrawati (Role Model)

Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D. (lahir 26 Agustus 1962) adalah Menteri

Keuangan Republik Indonesia saat ini. Sri Mulyani adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diembannya mulai 1 Juni

2010 hingga dia dipanggil kembali oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai

Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brodjonegoro, dia mulai menjabat lagi sejak

27 Juli 2016. Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu.

Ketika ia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia maka ia pun meninggalkan jabatannya sebagai menteri keuangan saat itu.

Menjabat sebagai Menteri Keuangan era Kabinet Indonesia Bersatu pada 5 Desember

2005. Ketika itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet. Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Jusuf Anwar. Selama menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati banyak menorehkan prestasi, diantaranya menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, menurunkan biaya pinjaman dan mengelola utang serta memberi kepercayaan pada investor. Berbagai upaya tersebut telah mengantarkannya menjadi Menteri Keuangan terbaik di Asia.

Reformasi Kementerian Keuangan dinahkodainya dengan baik sehingga banyak terjadi perubahan fundamental di Kementerian Keuangan mulai dari organisasi, SOP, SDM dan lain-lainnya. Ia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia untuk tahun

2006 oleh Emerging Markets pada 18 September 2006 di sela Sidang Tahunan Bank

Dunia dan IMF di Singapura. Ia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 serta wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007[4]. Sri Mulyani juga menjadi

Menteri Keuangan terbaik untuk tahun 2006 oleh majalah Euromoney dan menjadi

Menteri Keuangan terbaik di Asia di tahun yang sama oleh Emerging Market Forum.

Sejak tahun 2008, ia menjabat Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, setelah Menko Perekonomian Dr. Boediono dilantik sebagai Gubernur

Bank Indonesia. Kemudian pada 1 Juni 2010 Sri Mulyani Indrawati menjadi Direktur

Pelaksana Bank Dunia.

Nilai-nilai BerAKHLAK yang ada pada Sri Mulyani Indrawati adalah sebagai berikut: a. Berorientasi Pelayanan b. Akuntabel

Sri Mulyani menggagas terobosan-terobosan untuk menaikkan pendapatan perpajakan negara. Pemerintah menyadari bahwa penerimaan perpajakan mempunyai kontribusi yang signifikan dalam pendapatan negara. Salah satu tantangan mendasar dalam melakukan optimalisasi pendapatan negara adalah menciptakan terobosan kebijakan yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan dunia usaha. Berbagai terobosan kebijakan pendapatan negara yang akan dilakukan pada tahun 2023 yaitu melanjutkan penguatan reformasi, baik secara administrasi maupun regulasi.

Sri Mulyani menjelaskan beberapa terobosan dalam APBN 2023 di antaranya adalah Pemerintah akan melanjutkan upaya perluasan basis pajak sebagai tindak lanjut Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan mempercepat implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP. Selain itu, Pemerintah juga akan tetap menyediakan insentif pajak secara terarah dan terukur untuk mendorong pertumbuhan sektor dan industri tertentu sekaligus menarik investasi baru. Hal yang juga penting adalah melakukan percepatan implementasi core tax system dan meningkatkan aktivitas digitalforensicuntuk mendukung penegakan hukum pajak.

Belum setahun menjabat, Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik se-Asia 2017 oleh majalah Finance Asia yang berkedudukan di Hong Kong. Pemberian penghargaan tersebut dinilai karena keberhasilannya mengurangi target defisit fiskal dari yang dikhawatirkan menembus angka 3 persen menjadi 2,5 persen dari PDB. Ia juga dianggap mampu memperbaiki sistem perpajakan Indonesia lewat program pengampunan pajak (taxamnesty) yang mana realisasi pembayaran tebusannya jauh melebihi proyeksi Bank Indonesia. c. Kompeten

Sri Mulyani menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1986). Melanjutkan pendidikannya di University of Illinois

Urbana Champaign, Amerika Serikat dan mendapatkan gelar Master of Science of Policy

Economics (1990). Setelah itu ia mendapatkan gelar Ph.D of Economics (1992). Spesialis penelitian Ekonomi Moneter dan Perbankan serta Ekonomi Tenaga Kerja ini pada awal Oktober 2002 terpilih menjadi Executive Director Dana Moneter d. Harmonis

Internalasional (IMF) mewakili 12 negara di Asia Tenggara (Southeast Asia/SEA Group). Sejak 1 November 2002, ia mewakili 12 negara anggota SEA Group di Internalational Monetary Funds.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyapa para pelaku UMKM dan pegawai Kemenkeu sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerjanya di Provinsi Kalimantan

Timur. Bertempat di Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara, Sri Mulyani mengunjungi kegiatan Expo UMi dan UMKM. Pada kesempatan yang sama, ia juga berdialog dan berbelanja produk-produk usaha para pelaku UMKM lokal, salah satunya Mantau Fya, yang merupakan salah satu UMKM di wilayah Kota Balikpapan yang berpartisipasi pada acara Kedai Lelang UMKM yang dilakukan KPKNL Balikpapan pada tahun 2021 silam.

Sri Mulyani juga menyampaikan pesan dan semangatnya pada para pelaku UMKM untuk terus berinovasi dalam mengembangkan usahanya sehingga kondisi pandemi ini tidak melemahkan kondisi usahanya, dan melalui APBN, pemerintah akan terus hadir mendukung kegiatan usaha yang dijalankan para pelaku UMKM.

e. Loyal

Sri Mulyani Indrawati akhirnya menerima permintaan Presiden Joko Widodo atau f. Adaptif g. Kolaboratif

Jokowi untuk kembali menjadi bendahara negara pada 2016 silam. Padahal saat itu ia merasa sudah nyaman bertugas sebagai Managing Director di Bank Dunia.

Sri Mulyani mengaku saat itu sebenarnya sudah cukup nyaman berada di Bank Dunia. Selama 6 tahun bergabung di lembaga internalasional itu, dia bisa berkeliling dunia dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan. Perjalanannya ke berbagai negara itu disebutnya memberikan banyak pengalaman Ketika itu kondisi APBN pada 2016 juga disebut sudah tergolong sulit. Dengan keadaan yang mendesak tersebut, Sri Mulyani pun memutuskan untuk meninggalkan World Bank dan kembali menjadi Menteri Keuangan Saat negara memanggil Anda harus datang. Itu yang namanya kecintaan dan nasionalisme kita.

Sri Mulyani mengklaim, Kementerian Keuangan merupakan instansi pemerintah yang relatif telah beradaptasi dan menggunakan teknologi digital dalam berbagai inovasi. Termasuk dalam hal pelayanan publik. Penggunaan teknologi digital sebagai adaptasi dari kondisi pandemi yang saat ini tengah digencarkan merupakan perubahan awal. Tidak lama lagi, perubahan digital akan didorong terus menerus oleh perkembangan teknologi digital yang akan semakin luar biasa. Kementerian Keuangan tidak hanya melakukan adopsi dan adaptasi dengan teknologi. Dia ingin lebih dari itu dengan berkontribusi dalam inovasi, mengeksplorasi perubahan-perubahan akibat adanya penggunaan teknologi digital di berbagai segmen kehidupan masyarakat. Hal-hal tersebut juga harus bisa menjadi kontribusi Indonesia kepada dunia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia sebagai pemegang Presidensi G20 memiliki peran besar dalam memimpin aksi global menuju pemulihan yang kuat, berkelanjutan, seimbang dan inklusif. Kondisi perekonomian global dan tensi geopolitik menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi Indonesia dalam Presidensi G20.

Forum G20 merupakan forum multilateral dengan semangat kerjasama untuk membahas upaya bersama dalam menghadapi permasalahan dunia, termasuk pandemi, perubahan iklim, upaya perlindungan untuk negara miskin dan rentan dari dampak ekonomi global, serta dampak rambatan dari konflik geopolitik. Praktik tata kelola forum G20 berdasarkan konsensus dan konsultasi dengan tujuan meningkatkan kerja sama di sektor ekonomi dan keuangan terhadap agenda global strategis.

Bab Iii

Rancangan Aktualisasi

3.1. Deskripsi Isu

Dalam penyusunan rancangan aktualisasi penulis terlebih dahulu mengidentifikasi isuisu yang ditemui penulis selama orientasi selanjutnya melakukan diskusi dengan mentor dan rekan senior di Sub Bagian Administrasi Umum. Selama pelaksanaan tugas dari bulan Maret hingga saat ini penulis melakukan environmental scanning di BKMM Cikampek khususnya di bidang keuangan, penulis menemukan beberapa isu dan dapat diangkat dan bersumber dari Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

3.1.1. Belum optimalnya pengendalian kas pada kasir BKMM Cikampek

Uraian data dan fakta : Pada aplikasi kasir sentral, petugas bisa melakukan penghapusan data pembayaran pelayanan kesehatan secara sepihak dan kapan saja.

Penyebab : Hal ini dikarenakan tidak ada menu otorisasi dari petugas yang berwenang yakni Bendahara Penerimaan.

Dampak : Adanya perbedaan pada pembukuan kasir dengan data tindakan pada rekam medis pasien.

Pihak terkait : Petugas Kasir, Bendahara Penerimaan, IT.

3.1.2. Belum lengkapnya data tindakan penunjang diagnostik

Uraian data dan fakta : Petugas menginput tindakan masih terdapat perbedaan dengan tindakan yang dilakukan.

Penyebab : Hal ini dikarenakan belum lengkapnya data tindakan di aplikasi penunjang diagnostik

Dampak : Terjadi kekeliruan informasi oleh pasien.

Pihak terkait : Petugas penunjang diagnostik dan IT

3.1.3. Belum optimalnya prosedur pembayaran pelayanan kesehatan

Uraian data dan fakta : Terdapat pasien yang belum bayar tetapi sudah dilakukan tindakan penunjang diagnostik dan laboratorium.

Penyebab : Belum optimalnya SOP pembayaran pelayanan kesehatan

Dampak : Penurunan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pihak terkait : Petugas penunjang diagnostik, laboratorium, dan kasir

3.2. Penetapan CoreIssue

Berdasarkan identifikasi terhadap masalah yang ada, maka dilakukan penapisan isu untuk menentukan isu aktual yang akan diangkat menjadi isu utama dengan menggunakan analisis APKL (Aktual, Problematik, Kekhalayakan, dan Layak) yang merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menguji kelayakan suatu masalah yang akan dicarikan solusi penyelesaian dalam aktualisasi.

Teknik APKL memiliki rentang nilai (1 – 5), yaitu jika isi bernilai (1) sangat rendah; (2) rendah; (3) sedang; (4) tinggi; (5) sangat tinggi. Adapun penjabaran terkait analisis APKL adalah sebagai berikut :

1) Aktual, yaitu isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat;

2) Problematik, yaitu isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif;

3) Kekhalayakan, yaitu isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak;

4) Layak, yaitu isu tersebut masuk akal, realistis, relevan dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya.

Belum optimalnya pengendalian kas pada

1

BKMM Cikampek

Belum lengkapnya data tindakan penunjang diagnostik 5

3

Belum optimalnya prosedur pembayaran pelayanan kesehatan 5

Analisis APKL di atas didapat dengan berdiskusi bersama mentor dan rekan sejawat. Maka diperoleh isu prioritas (nilai tertinggi) dan ditetapkan sebagai isu dalam Rancangan Aktualisasi serta akan dicarikan solusi pemecahan masalahnya adalah “Belum optimalnya pengendalian pada kasir BKMM Cikampek”.

3.3. Analisis Faktor Penyebab CoreIssu

Berdasarkan hasil prioritas analisis isu dengan menggunakan Teknik APKL yaitu “Belum optimalnya pengendalian kas pada kasir

BKMM Cikampek”, dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang tergambar dalam diagram fishbone sebagai berikut:

Method

Belum adanya standar operasional prosedur pengendalian kas

Belum adanya fitur otorisasi pada aplikasi kasir oleh bendahara penerimaan

Machine

Belum terlaksananya pengawasan atas kas oleh

Satuan Kepatuhan Internal

Belum adanya pengusulan gagasan atau ide pengendalian kas (fitur)

Belum optimalnya pengendalian kas pada kasir BKMM

Cikampek

Measurement

Mindpower