9 minute read
Laporan Aktualisasi
Nilai-Nilai Dasar ASN (BerAKHLAK)
PESERTA PELATIHAN DASAR CPNS KEMENTERIAN KESEHATAN GOLONGAN II ANGKATAN 2 TAHUN 2022
Advertisement
“Optimalisasi Pengendalian Kas pada Kasir di Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek”
Disusun oleh: Nama NIP NDH Jabatan Instansi
: Muhammad Agung Pratama
: 199803202022031003 : 08
: Pranata Keuangan APBN Terampil
: Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BEKERJASAMA DENGAN
UPTD PELATIHAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA BARAT
2022
Kata Pengantar
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Esa karena berkat rahmat, hidayah serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar
ASN Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2022 Golongan II Angkatan 2 tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta umatnya.
Dalam penyusunan laporan aktualisasi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, saran, dorangan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dengan segala hormat pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Bapak Drs. Suherman, M.Kes selaku Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang
2. Ibu Verawaty Lenny, S.K.M., M.K.M. selaku Ketua Pelaksana Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang
3. dr. Diana Dewi Anggraini, M.Kes selaku Kepala Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk dapat mengikuti kegiatan pelatihan dasar CPNS Tahun 2022
4. Ibu Rina Rahmaniati, S.K.M. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan sekaligus mentor yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyusun laporan kegiatan aktualisasi ini
5. Ibu apt. Tati Nurhayati, S.Farm., M.H.Kes selaku Coachyang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyusun laporan kegiatan aktualisasi ini dengan sebaik-baiknya
6. Seluruh Bapak/Ibu Widyaiswara serta seluruh panitia yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas kebaikan Bapak/Ibu semua
7. Seluruh pegawai Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek yang telah memberikan dukungan dan saran dalam menyusun laporan aktualisasi ini
8. Seluruh teman-teman pelatihan dasar CPNS Golongan II Angkatan 2 Bapelkes Cikarang yang saya banggakan
9. Orang tua, keluarga dan sahabat atas segala doa dan dukungannya.
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih tedapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mohon maaf atas segala kekurangan tersebut dan tidak menurup diri untuk mengharapkan kritik dan saran serta masukan yang membangun.
Akhir kata penulis berhadarap Tuhan Yang Masa Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga laporan aktualisasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri dan pembaca.
Karawang, 26 Juli 2022
Penulis Muhammad Agung Pratama, A.Md. NIP. 199803202022031003
Bab I
Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai peran yang amat penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945. Sejalan dengan program prioritas pemerintah periode 2019 – 2024 mengenai pembangunan
Sumber Daya Manusia (SDM), ASN Indonesia harus menjadi pekerja keras, dinamis, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesemuanya itu diperlukan dalam rangka mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia.
Berdasasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pemerintah telah bertekad untuk mengelola aparatur sipil negara menjadi semakin professional. Undang-undang ini merupakan dasar dalam manajemen aparatur sipil negara yang bertujuan untuk membangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional dan netral serta bebas dari intervensi politik, juga bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.
Menurut Pasal 11 Undang Undang No. 5 Tahun 2014, ASN bertugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Memberikan pelayanan publik yang profesional dan dan berkualitas; mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia maka dari itu peranan ASN sangatlah penting demi keberlangsungan pelayanan yang optimal dan prima.
Pelatihan Dasar adalah pelatihan sebagai upaya untuk pembentukan karakter ASN sehingga mampu bersikap dan bertindak profesional mengelola tantangan dan masalah keberagaman sosial kultur. Pelatihan dasar akan mengajarkan nilai-nilai dasar Aparatur
Sipil Negara (ASN) kepada peserta diklat yang kemudian harus mampu berfungsi sebagai pelaksana publik, pelayan publik dan perekat dan pemersatu bangsa. Untuk menjalankan peran tersebut, diperlukan sosok ASN yang professional yaitu ASN mampu memenuhi standar kompetensi dalam melaksanakan tugas jabatannya secara efektif dan efisien.
Oleh karena itu ASN harus memahami nilai dasar profesi ASN yang disebut dengan
BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif)
Salah satu persyaratan CPNS adalah dengan mengikuti pelatihan dasar CPNS yang didalamnya terdapat upaya penguatan kompetensi bagi CPNS mulai pelaksanaan MOOC (Massive Open OnlineCourse), Distance Learning, Aktualisasi dan Klasikal. Adapun agenda Habituasi bertujuan untuk mengimplementasikan mata pelatihan ke dalam laporan Aktualisasi, kemudian kemampuan dalam menulis rancangan aktualisasi, menyusun laporan aktualisasi dan mempresentasikan laporan aktualisasi dalam seminar aktualisasi.
Maka itu penulis sebagai salah satu Calon Pegawai Negeri Sipil mengikuti pelatihan dasar CPNS di Bapelkes Cikarang. Adapun penugasan yang dilakukan dengan membuat laporan aktualisasi berdasarkan isu yang diangkat di Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek. Diharapkan Laporan aktualisasi ini bisa memberi solusi dan manfaat atas persoalan yang dialami di BKMM Cikampek.
Penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sebagai landasan hukum pengelolaan keuangan negara tersebut, pada tanggal 5 April 2003 telah diundangkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 ini menjabarkan lebih lanjut aturanaturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke dalam asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara yang ditetapkan dalam APBN dan APBD, perlu ditetapkan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum di bidang administrasi keuangan negara. Dalam
Undang-undang Perbendaharaan Negara ini ditetapkan bahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pengelolaan APBN dilakukan oleh Pejabat Perbendaharaan Negara, yang merupakan orang yang memiliki tugas dan wewenang dalam pengelolaan keuangan yang ada pada setiap Kementerian/Lembaga sampai dengan Satker sebagai unit terkecil mulai dari fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.
Bendahara Penerimaan merupakan salah satu Pejabat Perbendaharaan Negara yang memegang peranan sangat krusial di Satuan Kerja, khususnya dalam mengelola penerimaan Negara. Sama seperti Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan secara fungsional bertanggungjawab kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) dan secara pribadi bertanggungjawab atas seluruh uang/surat berharga yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN.
Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan
Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Kantor/Satuan Kerja Kementerian
Negara/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. Beberapa tugas dan fungsi Bendahara Penerimaan antara lain:
1. Menerima dan menyimpan uang Pendapatan Negara;
2. Menyetorkan uang Pendapatan Negara ke rekening Kas Negara secara periodik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
3. Menatausahakan transaksi uang Pendapatan Negara di lingkungan Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja;
4. Menyelenggarakan pembukuan transaksi uang Pendapatan Negara;
5. Mengelola rekening tempat penyimpanan uang Pendapatan Negara; dan
6. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban Bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa BUN.
Kasir adalah bagian dari bendahara penerimaan yang tugasnya melayani pembayaran pasien, memverifikasi data pembayaran pasien di aplikasi, menyiapkan tanda terima rincian biaya pasien, menghitung dan mencocokkan penerimaan kasir, menyetorkan penerimaan kasir ke bank.
Kasir merupakan tempat yang paling rentan akan kecurangan dan penyalahgunaan. Hal ini disebabkan karena uang yang diterima dari pasien adalah kas yang likuid sehingga mudah dipindahtangankan. Tindakan kecurangan yang paling umum terjadi adalah penyalahgunaan aset (asset misappropriation), khususnya tindakan penyelewengan terhadap aset paling likuid, yaitu kas.GlobalFraudStudyyang dilakukan oleh Assotiation of Certified Fraud Examiner (ACFE) pada tahun 2016 memberikan data bahwa kecurangan berupa penyalahgunaan aset merupakan teknik yang paling banyak dilakukan diantara seluruh teknik fraud yang ada yaitu sebesar 83%. Tindakan kecurangan ini sering terjadi dikarenakan banyak hal, seperti kurangnya pengawasan, tidak terdapatnya pemisahan tugas dan rotasi kerja, tidak diterapkannya pengendalian internal yang memadai sehingga tidak dapat mencegah tindakan kecurangan.
Dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan atau instansi, maka tugas manajemen untuk mengendalikan jalannya perusahaan atau instansi menjadi semakin berat. Agar tujuan yang telah ditetapkan top manajemen dapat dicapai, keamanan harta perusahaan terjamin dan kegiatan operasi bisa dijalankan secara efektif dan efisien, manajemen perlu mengadakan struktur pengendalian internal yang baik dan efektif mencegah kecurangan.
Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah tersebut.
Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memerintahkan pengaturan lebih lanjut ketentuan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah secara menyeluruh dengan Peraturan
Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah ini dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.
Berdasarkan pemikiran tersebut, dikembangkan unsur Sistem Pengendalian Intern yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. Pengembangan unsur Sistem Pengendalian Intern perlu mempertimbangkan aspek biaya- manfaat (costandbenefit), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komprehensif.
Unsur Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara, yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada pasal 18 bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Pada pasal 18 ayat 3 huruf c, g, i, dan k bahwa kegiatan pengendalian itu termasuk pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting, pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya, dan dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting. Kegiatan pengendalian ini dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.
Pada PP 60 Tahun 2008 pasal 21 ayat 2 bahwa Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi meliputi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. pengendalian aplikasi meliputi struktur, kebijakan, dan prosedur yang dirancang untuk membantu memastikan kelengkapan, keakuratan, otorisasi serta keabsahan semua transaksi selama pemrosesan aplikasi. Salah satu bentuk pengendalian aplikasi adalah pengendalian otorisasi dimana mencakup pembatasan akses ke terminal entri data.
Pada pasal 22 juga mengatakan pengendalian umum meliputi salah satunya pengendalian atas akses yaitu pengendalian fisik dan pengendalian logik untuk mencegah dan mendeteksi akses yang tidak diotorisasi. Pengendalian logik merupakan pembatasan akses terhadap sumber daya informasi dengan menggunakan logika komputer misalnya melalui penggunaan kode akses (password) untuk memasuki suatu sistem jaringan komunikasi.
Pada penerapannya, aplikasi kasir di Balai Kesehatan Mata Masyarakat belum ada pengendalian terkait penghapusan data transaksi pelayanan kesehatan mata sehingga berpotensi terjadinya kecurangan. Meskipun belum ada fakta yang menunjukkan kecurangan, akan tetapi menurut data yang disampaikan di atas perlu adanya pengendalian yang dapat memitigasi risiko terjadinya kecurangan terhadap kas.
1.2. Tujuan dan Manfaat
1.2.1.
Tujuan Umum
Penyelenggaraan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS dalam membentuk ASN yang profesional yaitu ASN yang memiliki nilai-nilai dasar profesi ASN sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa.
1.2.2.
Tujuan Khusus
Tujuan khusus dari pembuatan laporan aktualisasi ini adalah untuk mengoptimalkan pengendalian kas pada kasir di Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek.
1.2.3.
Manfaat
a. Individu
Mengoptimalkan pengendalian kas ini bermanfaat untuk meningkatkan nilai-nilai b. Bidang kerja dan Organisasi c. Masyarakat
BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) pada penulis dengan mengimplementasikan kegiatan-kegitan yang dirancang secara berkelanjutan dan konsisten khususnya yang terkait dengan jabatan pranta keuangan APBN di Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek.
Mengoptimalkan pengendalian kas ini bermanfaat untuk mencegah petugas untuk berperilaku menyimpang, meningkatkan kinerja bidang keuangan dari segi pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan memberikan manfaat pada peningkatan pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Terwujudnya akuntabilitas kepada publik dalam pengelolaan APBN
1.3 Ruang Lingkup
Ruang lingkup aktualisasi nilai-nilai dasar ASN yang dilakukan meliputi laporan aktualisasi kegiatan yang disusun berdasarkan SKP, perintah atasan, diskusi dengan mentor dan inovasi, tahapan kegiatan serta hasil kegiatan. Ruang lingkup aktualisasi kegiatan dilakukan di Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek khususnya di Sub Bagian Administrasi Umum pada bulan Juli sampai dengan September dengan kegiatan sebagai berikut:
1. Rapat persiapan perancangan sistem pengendalian kas
2. Pembuatan menu otorisasi, justifikasi dan historis untuk sistem pengendalian kas
3. Sosialisasi sistem pengendalian kas ke petugas kasir dan bendahara penerimaan
4. Evaluasi sistem pengendalian kas
Semua kegiatan tersebut dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.
