Buku Saku

Prakata

Assalamualaikum Wr. Wb.,

Buku saku berjudul "Mencegah Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak" ini merupakan salah satu program kerja Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan

penulis di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo.

Program kerja ini bertujuan untuk menyebarkan kesadaran mengenai adanya

kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, statistik kekerasan pada

perempuan dan anak di Indonesia, jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak, pencegahan dan dampak psikologis serta langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasinya (menghubungi professional dan membuat laporan ke pihak berwajib).

Penulisan buku saku ini tak luput oleh bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis hendak berterima kasih pada; 1) Ibu Dr. Iin Tri Rahayu, M.Si selaku

Dosen Pembimbing Lapangan, 2) Ibu Prastiwi Trijanti, S.KM., M.Kes selaku

Pamong di UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo dan 3) Ibu Ifadatus Sarofil Analisa, S.Kom., M.Pd yang senantiasa membantu penulis selama pelaksanaan PKL di UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo khususnya pada penulisan buku saku ini.

Sebagai salah satu output PKL, buku ini diharapkan dapat dimanfaatkan

sebagai salah satu media psikoedukasi tambahan bagi peserta penyuluhan

yang dilaksanakan oleh DP3AKB Kabupaten Sidoarjo yang bekerjasama

dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo. Agustus 2021, Penulis

Daftar Isi

Deskripsi Instansi

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo merupakan lembaga sosial yang melaksanakan fungsi layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban yang mengalami kekerasan. Sebelumnya UPTD PPA Sidoarjo telah berdiri sejak tahun 2002 dan mengalami beberapa kali pergantian nama

Tujuan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo:

Terwujudnya pemberdayaan perempuan dan anak berdasarkan prinsipprinsip HAM

Terbebasnya masyarakat dari berbagai tindak kekerasan pada berbagai aspek kehidupan

Visi

Mengupayakan pembangunan berkeadilan dalam rangka penegakan hak azasi manusia (HAM) bagi perempuan dan anak di Kabupaten Sidoarjo.

Misi

Melakukan penyadaran dan perlindungan terhadap perempuan dan anak akan hak azasi sebagai manusia

Membantu memberdayakan perempuan dan anak korban kekerasan

Menyediakan informasi yang diperlukan dalam mengupayakan

perlindungan perempuan dan anak

Menjadikan UPTD PPA sebagai basis perempuan dan anak

Fungsi Layanan

a. Pengaduan masyarakat

b. Penjangkauan korban

c. Pengelolaan kasus

d. Penampungan sementara

e. Mediasi

f. Pendampingan korban

Prinsip Dasar Layanan

Klien tidak dikenakan beban biaya apapun atas dampak

layanan yang diperolehnya

Kerahasiaan klien menjadi prioritas penting dalam masa

penanganan

Tidak melakukan diskriminasi

Pelayanan berkeadilan dan menghormati sisi

kemanusiaan (martabat, harga diri)

Kasus-kasus yang ditangani

Kasus-kasus yang ditangani oleh UPTD Perlindungan

Perempuan dan anak Kabupoaten Sidoarjo meliputi;

a. Kekerasan dalam Rumah

Tangga

b. Kekerasan Terhadap Anak

c. Pelecehan Seksual

d. Pencabulan

e. Trafficking

f. Penganiayaan

g. Kekerasan dalam Pacaran

h. ekerasan Ekonomi

i. Kekerasan dalam Kerja

j. Pemerkosaan

k. Dan lain-lain…

(menyesuaikan laporan korban

jika tidak termasuk dalam 10 kasus di atas, misalnya bullying)

L a n d a s a n H u k u m

Upaya Perlindungan Perempuan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan pada Pasal 3, ayat 3 bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”. Lalu pada Pasal 4 menyatakan, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

L a n d a s a n H u k u m

Upaya Perlindungan Anak

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1, ayat 2 menyatakan, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Lalu Pasal 9, ayat 1a menyatakan, “Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”

Berdasarkan data yang diperoleh dari Survei Pengalaman Hidup

Perempuan Nasional (SPHPN) pada 2016, sebanyak 1 dari 3 perempuan

Indonesia usia 15-64 tahun mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan selama hidupnya. Kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan memiliki tendensi yang lebih tinggi terjadi di daerah perkotaan (36,3%) dibandingkan dengan daerah pedesaan (29,8%). Kekerasan fisik dan/atau seksual lebih banyak dialami oleh perempuan berusian 15-64 tahun dengan latar belakang pendidikan SMA ke atas (34,9%) dan status pekerjaan tidak bekerja (35,11%) (Badan Pusat Statistik, 2017)

Jenis kekerasan fisik dan/atau seksual yang dilakukan oleh pasangan antara lain menampar (9,4%), memukul (6,2%), mendorong/menjambak rambut (4,4%) menendang dan menghajar (3,1%) Sementara jenis kekerasan seksual yang umumnya dilakukan oleh selain pasangan adalah berkomentar/mengirim pesan bernada seksual (10,00%), menyentuh/meraba tubuh (7,1%), pelaku memperlihatkan gambar seksual (5,1%), dan memaksa berhubungan seksual (2,8%) (Badan Pusat Statistik, 2017).

S t a t i s t i k K a s u s

Grafik: 1 dari 3 perempuan Indonesia

usia 15-64 tahun mengalami kekerasan

fisik dan/atau seksual oleh pasangan

dan selain pasangan selama hidupnya

Menurut data yang dihimpun Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), terdapat 8745 kasus kekerasan pada perempuan dewasa yang dilaporkan selama tahun 2019 Bentuk kekerasan yang dialami korban adalah kekerasan fisik (5158 kasus), psikis (3415 kasus) dan penelantaran (1344 kasus) 65 26% kasus yang dilaporkan merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga (Fajriyah, Mahdiah, Fahmadia, & Lukitasari, 2020).

UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo sebagai unit yang berfokus pada perlindungan perempuan dan anak di Sidoarjo sendiri menerima sebanyak 140 laporan kasus pada tahun 2020 dengan KDRT sebagai kasus dengan persentase tertinggi yaitu 40% (56 kasus), diikuti kekerasan terhadap anak sebanyak 13 57% (19 kasus), pencabulan

10.71% (15 kasus), kekerasan ekonomi 7.14% (10 kasus), pelecehan seksual 5 71% (8 kasus), trafficking 2 86% (4 kasus), penganiayaan

2.14% (3 kasus), kekerasan dalam pacaran 0.71% (1 kasus) dan aduan

lain-lain sebesar 17.14% (24 kasus).

Selama enam bulan pertama tahun 2021, UPTD PPA Sidoarjo

menerima sebanyak 74 laporan kasus dengan rincian 29.73% laporan

KDRT (22 kasus), 32 43% laporan pencabulan (24 kasus), 6 76% laporan kekerasan terhadap anak (5 kasus), 6.76% laporan kekerasan ekonomi (5 kasus), dan 21.62% laporan kasus lainnya (16 kasus).

S t a t i s t i k K a s u s

Statistik Laporan Kasus UPTD PPA Sidoarjo

KDRT 44 8%

Keterangan

KDRT: Kekerasan Dalam Rumah Tangga

KTA: Kekerasan Terhadap Anak

KE: Kekerasan Ekonomi

KDP: Kekerasan Dalam Pacaran

PS: Pelecehan Seksual

Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) menunjukkan bahwa terdapat 10.742 laporan kasus

kekerasan terhadap anak dengan jenis kekerasan seksual

sebagai kasus yang paling banyak dialami selama 2019. Menurut hasil survei Pengalaman Hidup Anak dan Remaja yang dilakukan

oleh Kementrian PPPA pada 2018, 62% anak usia 13-17 tahun

mengalami setidaknya satu jenis kekerasan dalam hidupnya

Lebih lanjut, survei tersebut menunjukkan bahwa satu dari 11 anak

perempuan (9,96%) dan satu dari 17 anak laki-laki (6,31%) mengalami kekerasan seksual. Sementara tiga dari lima anak

perempuan (58,51%) dan separuh dari semua anak laki-laki (52,34%) mengalami kekerasan emosional selama hidupnya (Tanziha, Utomo, Mu'arofatunnisa, Fitriani, & Lukitasari, 2020)

S t a t i s t i k K a s u s

Jenis Kekerasan berdasarkan

Undang-Undang yang berlaku

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undangundang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, terdapat tujuh jenis kekerasan yang meliputi kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikis (emosional), penelantaran, eksploitasi, eksploitasi seksual dan kekerasan lainnya (Fajriyah, Mahdiah, Fahmadia, & Lukitasari, 2020).

Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6 UU PKDRT);

Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan

psikis berat pada seseorang (Pasal 7 UU PKDRT);

Kekerasan Seksual adalah perbuatan yang terkait (namun tidak terbatas pada) hal-hal berikut:

pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap

orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan/atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah

seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain, untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 8 UU PKDRT)

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa

perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia (Pasal 285 KUHP)

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa

seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan

perbuatan cabul (Pasal 289 KUHP)

J e n i s K e k e r a s a n

Jenis Kekerasan berdasarkan

Undang-Undang yang berlaku

Penelantaran adalah perbuatan yang terkait namun tidak terbatas pada penjelasan berikut:

tindakan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah

tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya

atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib

memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan

kepada orang tersebut (Pasal 9 UU PKDRT)

tindakan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah

tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya

atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib

memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan

kepada orang tersebut (Pasal 9 UU PKDRT)

tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi

dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja

yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban

berada dibawah kendali orang tersebut (Pasal 9 UU PKDRT).

Eksploitasi adalah perbuatan yang meliputi namun tidak terbatas pada tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. (pasal 1 UU PTPPO)

Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan (Pasal 1 UU PTPPO dan Pasal 4 UU Pornografi).

J e n i s K e k e r a s a n

Jenis Kekerasan berdasarkan

Undang-Undang yang berlaku

Kekerasan lainnya, yaitu perbuatan yang meliputi tapi tidak terbatas pada hal berikut ini:

ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara

melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan

sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang

kebebasan hakiki seseorang (Pasal 1 UU PTPPO)

pemaksaan adalah suatu keadaan di mana

seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian

rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri (Penjelasan Pasal 18 UU PTPPO).

J e n i s K e k e r a s a n

Terdapat tiga kelompok tindak

kekerasan; fisik, verbal, emosional (psychological maltreatment)

Jenis

kekerasan Deskripsi (contoh tindakan)

Fisik

Verbal

mencubit, menjewer, menyentuh, meraba-raba atau memegang (dengan maksud pelecehan seksual), memukuli, mencekik, menyikut, meninju, menendang, menggigit, mencakar, meludahi anak, mendesak hingga ke posisi yang menyakitkan, merusak, menghancurkan, atau merebut barang-barang milik anak

membuat julukan nama, celaan, fitnah, kritik kejam, penghinaan (bersifat pribadi, kelompok maupun rasial), pernyataan-pernyataan bernuansa pelecehan

seksual, teror, surat, e-mail atau sms yang mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kasak-kusuk yang keji dan keliru, gosip

Emosional

Mengasingkan atau

menolak seorang teman, pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, pengecualian atau penghindaran Memberikan sikap-sikap agresif yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif (melotot), lirikan mata, gerakan alis, anggukan kepala ke atas, helaan nafas, bahu yang bergidik, cibiran, tawa mengejek dan bahasa tubuh yang kasar

J e n i s K e k e r a s a n

Sumber: Agustin, Saripah dan Gustiana (2018)

Dampak Psikologis

Kekerasan terhadap Perempuan

Perempuan yang mengalami kekerasan

seksual memiliki potensi terkena

dampak psikologis yang meliputi:

·Gangguan emosional berupa

ketidakstabilan emosi dan mood yang

memburuk

·Gangguan perilaku di mana korban

cenderung menunjukkan perubahan

perilaku pada hal yang negatif

Gangguan kognisi di mana korban

memiliki pola pikir yang dipengaruhi

ingatan saat mengalami kekerasan

sehingga korban susah fokus atau

sering melamun (Anindya, Dewi, & Oentari, 2020)

Dampak Psikologis

Kekerasan terhadap Anak

1 Sikap permisif

Anak akan merasa dirinya tidak berguna sebagai akibat dari kekerasan yang dialaminya. Ia merasa bahwa kontribusinya tidak bermanfaat sehingga ia menjadi pendiam, melakukan isolasi diri dan menunjukkan ketidakmampuan dalam bergaul agar dirinya merasa nyaman. Selain itu, anak dapat memiliki potensi kesulitan dalam menjalin dan mempertahankan relasi intim yang sehat.

2 Sikap depresif

Akibat adanya masalah berupa kekerasan, anak menunjukkan sikap yang selalu murung. Anak menjadi pendiam dan mudah menangis meskipun sedang berada dalam situasi yang menyenangkan. Anak juga berpotensi memeiliki ketakutan pada objek yang tidak jelas dan mengalami kecemasan, mengalami trauma pada hal-hal yang berkaitan dengan figur otoritas (guru atau orang dewasa lainnya) yang telah melakukan kekerasan

3. Sikap agresif

Anak dapat menunjukkan perilaku memberontak meskipun tidak dapat melawan pelaku. Oleh karena itu, anak akan menunjukkan dirinya sebagai “ orang yang kuat” dan cenderung menunjukkan perilaku negatif seperti mulai merokok, menggunakan obat-obatan terlarang atau perilaku seks bebas sejak dini. Perilaku-perilaku tersebut menunjukkan adanya rasa tidak percaya diri, pengendalian emosi yang buruk, hingga kesulitan beradaptasi yang menyebabkan masalah psikologis yang lain.

4. Sikap destruktif

Akibat tidak mampu membela diri dan mencari pertolongan anak bisa merasakan kekesalan dan keputus-asaan hingga memiliki keinginan untuk meyakiti diri sendiri Perilaku ini disebabkan oleh beban pikiran dan stress yang tidak dapat diselesaikan sehingga anak mengalihkan pikirannya untuk mencari perhatian (Kurniasari, 2019).

untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kekerasan terhadap perempuan

1 Mengembangkan sikap saling menghargai bagi laki-laki dan perempuan sehingga tercipta pemahaman yang melekat bahwa setiap manusia memiliki hak untuk dilindungi dan dihormati

2. Pembuat kebijakan menjadikan edukasi seks sebagai pelajaran wajib sehingga masyarakat menyadari bahaya dan dampak dari kekerasan seksual

3 Orangtua memerhatikan pergaulan anak sejak dini sehingga kelak anak tidak menjadi korban ataupun pelaku tindak kekerasan khususnya kekerasan seksual

Pencegahan Primer

Orangtua menjaga perlakuannya terhadap anak agar tidak melakukan abuse dengan

meningkatkan kemampuan pengasuhan seperti memberikan perawatan anak dan layanan yang memadai, pelatihan ketrampilan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, ketrampilan mengatasi stress, manajemen sumberdaya, membuat keputusan efektif, komunikasi interpersonal yang efektif dan tuntunan perkembangan anak

Pencegahan Sekunder

Kelompok masyarakat dapat meningkatkan

ketrampilan pengasuhan agar dapat

mengurangi resiko perlakuan yang salah

(mistreatment) pada generasi berikutnya

Contoh kegiatan yang dapat dilakukan yaitu; melakukan self-assessment apakah mereka

memiliki resiko untuk melakukan kekerasan pada anak di kemudian hari.

untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak Pencegahan

Pencegahan Sekunder

Untuk meningkatkan kemampuan pengasuhan dan mencegah perlakuan yang salah agar tidak terulang kembali, diperlukan penyediaan layanan terpadu bagi anak yang mengalami kekerasan contohnya konseling (Hasanah & Raharjo, 2016)

Strategi bagi orangtua dan pengasuh

sebagai pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak

Bimbingan mengenai cara mengelola stress yang dialami, terapi psikologis terhadap stres

Pembelajaran mengenai cara memberikan dukungan psikologis selama pengasuhan agar anak memiliki kemampuan kelekatan yang aman (secure attachment), psikoterapi orangtua untuk meningkatkan kelekatan antara anak dan orangtua

Pembelajaran manajemen emosi selama proses pengasuhan sehingga anak dapat menenangkan diri dan tidak melawan

saat menunjukkan perilaku kurang menyenangkan (menangis atau gelisah)

Pemahaman mengenai deteksi dini anak yang mengalami

kekerasan berdasarkan ciri-ciri dan sikap yang ditunjukkannya

Pelatihan untuk mengubah interpretasi anak dari pengalaman emosional yang kurang menyenangkan (Kurniasari, 2019).

Pencegahan

bagi orangtua dan pengasuh

Berikut merupakan kegiatan-kegiatan yang

dapat dilakukan bersama anak: 1.

Berdoa bersama

2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Bekerja sama dalam satu tim

Bersikap konsisten

Dengarkan anak

Ajarkan kedisiplinan dengan kebiasaan

rutin

Saling berkorban

Tidak terlalu memanjakan anak dan tidak terlalu keras

Berkomunikasi untuk menyelesaikan

masalah

Tips Mengasuh Anak Pencegahan

Libatkan anak dalam pekerjaan orangtua (pekerjaan ringan)

Makan bersama (Sugijokanto, 2014)

Ketahui;

Aspek (sosial, kesehatan, hukum, mental) dari kekerasan yang dialami

PSistem dasar perubahan sosial yang meliputi; 1) sistem penerima manfaat, yaitu anak korban kekerasan, 2) sistem sasaran atau target, yaitu orangtua/keluarga, teman dekat dan orang-orang yang secara sosial-psikologis mampu memberikan dukungan dalam rehabilitasi sosial, 3) sistem kegiatan, yaitu masyarakat, instansi pemerintah sektoral, lembaga pelayanan sosial

Laporkan

kasus yang ditemui sesuai sistem dasar perubahan

sosial yang ada

Referensi

Anindya, A., Dewi, Y. I., & Oentari, Z. D. (2020). Dampak

Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual

Terhadap Perempuan. TIN: Terapan Informatika Nusantara, 1(3), 137-140.

Badan Pusat Statistik. (2017, Maret 30). Berita Resmi

Statistik. Retrieved Juni 28, 2021, from Badan Pusat

Statistik:

https://www.bps.go.id/pressrelease/2017/03/30/1375/s

atu-dari-tiga-perempuan-usia-15-64-tahun-pernah-

mengalami-kekerasan-fisik-dan-atau-seksual-selamahidupnya

Fajriyah, I. M., Mahdiah, Y., Fahmadia, E., & Lukitasari, I. (2020). Profil Perempuan Indonesia 2020. Jakarta:

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak (Kemen PPPA).

Hasanah, U., & Raharjo, S. T. (2016). PENANGANAN

KEKERASAN ANAK BERBASIS MASYARAKAT. SOCIAL WORK

JURNAL , 6(1), 80-92.

Referensi

Kurniasari, A. (2019). DAMPAK KEKERASAN PADA

KEPRIBADIAN ANAK. Sosio Informa , 5(1), 15-24.

Saripah, M. A., & Gustiana, A. D. (2018). ANALISIS TIPIKAL

KEKERASAN PADA ANAK DAN FAKTOR YANG

MELATARBELAKANGINYA. Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD

dan DIKMAS , 13 (1), 1-10.

Sugijokanto, S. (2014). Cegah Kekerasan pada Anak.

Jakarta: Elex Media Komputindo.

Suryamizon, A. L. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM

PREVENTIF TERHADAP KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK

DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA. Marwah:

Jurnal Perempuan, Agama dan Jender , 16(2), 112-126.

Tanziha, I., Utomo, H., Mu'arofatunnisa, I. A., Fitriani, N., &

Lukitasari, I. (2020). Profil Anak Indonesia 2020. Jakarta:

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak (Kemen PPPA).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1984

tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan

Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Jakarta.

Referensi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia. Jakarta.

Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Jakarta.

Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun

2002 tentang Perlindungan Anak. Jakarta.

Mencegah Kekerasan

terhadap Perempuan dan Anak

PKL Fakultas Psikologi 2021

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang