Prof Dr. Imam Ghozali, M.Com,Akt Komisaris PT Bank Jateng
KPK: Bank Daerah Setor Fee ke Pejabat Hingga Rp 360 Miliar Laporan Akhir Tahun KPK (29 -12- 2009) Hasil Uji Petik Terhadap 6 BPD terjadi praktek ilegal penyetoran uang ke kepala daerah yang diambil dari dana dari bunga APBD. Uang yang disetorkan ke kepala daerah digunakan sebagai ucapan terima kasih atas penyimpanan dana di BPD. Uang dikirim langsung ke rekening pribadi untuk fasilitas perjalanan hingga membiayai acara perkawinan.
ď ˝
Pada era 1997 pasca likuidasi 16 bank dan krisis perbankan, BI sebagai regulator menerbitkan Surat Keputusan Direksi BI No 30/266/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998. Dalam ketentuan ini diatur bahwa dalam melakukan penarikan dana masyarakat, bank diperkenankan memberikan hadiah atau yang dipersamakan dengan itu sebesar 1% dari total biaya bunga yang dibayarkan.
ď ˝
ď ˝
SK Dir BI No 30/266/KEP/DIR dicabut oleh SK Dir BI No. 31/32/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1998 pemberian hadiah masih diatur dan besarnya tidak berubah 1% dari total biaya bunga yang diumumkan. Pada tahun 2004, SK Dir BI No. 31/32/KEP/DIR dicabut oleh PBI No. 6/11/PBI/2004 tentang suku bunga simpanan pihak ketiga dan pasar uang antar bank, maka ketentuan pemberian hadiah kepada nasabah sudah tidak diatur lagi
ď ˝
ď ˝
Untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi melalui surat No.7/562/DPNP/IDPNP tangal 28 oktober 2005, BI meminta bank memperhatikan UU No 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001. Bank diminta untuk tidak memberikan hadiah/insentif kepada nasabah dan /atau pihak lain berkait dengan penempatan dana di bank, yang pemberiannya dilakukan tidak transparan, tidak didasarkan pada kriteria yang jelas, bersifat diskriminatif, tidak disertai dengan tanda bukti dan tidak sejalan dengan ketentuan
Pengertian Gratifikasi (gratification): “a voluntary given reward or recompense for service or benefit” (Black’s Law Dictionary) yang artinya “sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan”
Merujuk pada Pasal 12B ayat(1) UU No 31/1999 yo UU No. 20/2001 : setiap gratifikasi kepada pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap SUAP apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
ď ˝
ď ˝
Penyelenggara Negara sesuai UU No. 28 Tahun 1999 yaitu Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara,Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Gubernur, Hakim,Pejabat Negara yang lain Duta Besar, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota Pejabat Negara lain yang memiliki fungsi strategis seperti Komisaris, Direksi dan Pejabat Struktural BUMN dan BUMD, Pimpinan Bank Indonesia,Pimpinan Perguruan Tinggi, Pejabat Eselon Satu Pemerintah dan Pejabat lain yang disamakan pada lingkungan Sipil dan Militer, Jaksa, Penyidik, Panitera Pengadilan, Pimpinan Proyek Bendaharawan Proyek dan Pegawai Negeri Secara Umum.
ď ˝
ď ˝
Menurut UU No.20 Tahun 2001 mendefinisikan gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Pasal 12C UU No 31 tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 merupakan ketentuan yang dapat dijadikan alasan penghapusan penuntutan oleh pegawai negeri atau peneyelenggara negara yang menerima gratifikasi sebagamana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1)
ď ˝
Jika si penerima melaporkan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima
ď ˝
Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan laporan, KPK wajib menetapkan
gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. ď ˝
Tata cara penyampaian laporan dan penentuan status gratifikasi diatur menurut Undang-undang tentang KPK.
Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu. Hadiah atau sumbangan dari rekanan yang diterima pejabat pada saat perkawinan anaknya. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara Cuma-Cuma Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat/pegawai untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat/pegawai.
ď ˝
Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acaraacara pribadi lainnya dari rekanaan.
ď ˝
Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat/pegawai negeri pada saat kunjungan.
ď ˝
Pemberian hadiah atau parsel kepada pejabat/pegawai negeri pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya.
ď ˝
Dasar hukum kewenangan BI melakukan pengawasan bank: UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terkahir UU No.6 Tahun 2009 ditetapkan tugas BI adalah:
1). Mengatur dan melaksanakan kebijakan moneter; 2). Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran ; dan
3). Mengatur dan mengawasi bank.
ď ˝
ď ˝
Kerjasama BI dan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dituangkan dalam Nota Kesepahaman BI-KPK No. 8/1/BI/DHk/NK – 031/KPK-BI/XII/2006 tanggal 8 Desember 2006 Kerjasama meliputi pengkajian data nasabah terpadu, pertukaran informasi dan bantuan konsultasi, bantuan personil, pelatihan dan sosialisasi. Bagi BI untuk kepentingan pengawasan guna memastikan ketaatan bank terhadap perundang-undangan yang berlaku termasuk UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pelaksanaan GCG bank
ď ˝
ď ˝
ď ˝
Kepentingan KPK dalam pemeriksaan bersama BI: sesuai UU KPK, KPK mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti sendiri laporan tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi diperbankan. KPK memiliki kewenangan melakukan pemanggilan, penyelidikan maupun penyidikan terhadap pihak-pihak terkait di bank yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi. Oleh karena bank sebagai lembaga kepercayaan, maka KPK perlu melibatkan BI sebagai otoritas pengawas bank dalam menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan bank
ď ˝
ď ˝
Ruang Lingkup Pemeriksaan Bersama: dilakukan terhadap bank tertentu yang diduga atau memiliki indikasi dipergunakan sebagai sarana atau sasaran tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Negara dalam pengelolaan keuangan Negara khususnya dana APBN/APBD dan BUMN/BUMD. Fokus pemeriksaan pada pos-pos biaya pada laporan keuangan bank yang diduga terdapat pengeluaran yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, dan bukan untuk melakukan pemeriksaan data yang bersifat individual nasabah penyimpan pada bank.
ď ˝
Ada 17 poin yang dianggap gratifikasi oleh KPK
1. Fee 2. Honor 3. Biaya
Pembina
Golf
4. Sumbangan 5. Biaya
Atensi
6. Biaya
RUPS
7. Insentif
Pembina
8. Honorarium 9. Biaya
Entertaiment
Penegak Hukum
pertemuan rapat KPKN, Pemda, DAU
10.Kerjasama
dengan Instansi Pengawas
11. Biaya rapat. 12. Cendera mata. 13. Tunjangan Perumahan KDH. 14. Biaya Bonus tahunan KDH. 15. Insentif Kinerja KDH 16. THR KDH 17. Jasa Produksi KDH
ď ˝
ď ˝ 1.
2.
3.
Hasil pemeriksaan BI – KPK pada tahun 2008 atas data 2004 sd 2008 menemukan 3 poin yang dianggap gratifikasi yaitu (1) Fee (2)Honor Pembina dan (3) Sumbangan Entertainment. Fee Fee penempatan dana APBD pada BPD yang diberikan kepada Bupati/Walikota, Sekda, Biro Keuangan Collecting fee yaitu fee yang diberikan oleh bank kepada pejabat bendaharawan perintah daerah dalam rangka pengumpulan angsuran/pelunasan kredit pegawai. Fee kepada pejabat pemerintah dalam rangka kehadiran pejabat tersebut dalam RUPS.
ď ˝
Collecting fee dan fee hadir dalam RUPS apakah termasuk pemberian yang dilarang? Sampai saat ini belum ada pedoman tertulis khususnya dari KPK yang mengatur mengenai jenis fee mana atau fee yang bagaimana yang dilarang diberikan oleh bank.
ď ˝
Honor Pembina: di PT Bank Jateng disebut dengan honor pembina wilayah yaitu honor bulanan yang diberikan kepada KDH karena ikut mengawasi BPD cabang
ď ˝
Sumbangan entertainment terdiri dari biaya rapat, gathering, golf
Nama : Prof. Dr. Imam Ghozali, M.Com,Akt Guru besar ilmu akuntansi Univ. Diponegoro Alamat : Bumi Wana Mukti A4/25 Semarang E-mail : imam_ghozali@undip.ac.id ghozali_imam@yahoo.com Pendidikan: S1 : UGM 1985 Jurusan Akuntansi S2 : University of New South Wales Sydney 1990 (professional accounting). S3 : University of Wollongong 1995(management accounitng) Jabatan : 2010- sekarang Ketua LPPM Undip 2007- sekarang Komisaris Bank Jateng Organisasi : Anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 2004 – 2006 anggota komite etika IAI Pusat