IMPLIKASI HUKUM PERUBAHAN STATUS BADAN HUKUM DARI PERUSAHAAN DAERAH (“PD”) MENJADI PERSEROAN TERBATAS (“PT”).
PENGERTIAN “PD”, “BPD”, DAN “PT” •
•
•
Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan UU ini yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang. (Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, yang selanjutnya disebut “UU PD”). BPD adalah badan hukum berdasarkan undang-undang ini dan kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya peraturan pendiriannya (Pasal 1 Ayat (4) UU No. 13 Tahun 1962, yang selanjutnya disebut “UU BPD”). Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya (Pasal 1 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007, yang selanjutnya disebut “UU PT”).
KARETERISTIK “PD” • PD didirikan berdasarkan Peraturan Daerah. PD merupakan badan hukum yang kedudukan sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut— Pasal 4 UU PD. • Peraturan Daerah tersebut mulai berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan—Pasal 4 UU PD. • Permodalan berasal dari:--Pasal 7 UU PD. Berasal dari seluruh Kekayaan Daerah yang dipisahkan —tidak terdiri atas saham-saham Berasal dari SEBAGIAN Kekayaan Daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas saham-saham.
Lanjutan… • Saham dapat terdiri dari Saham Biasa dan Saham Prioritet (saham istimewa). Saham dapat dipindahtangankan kecuali saham prioritet, yang hanya dapat dipindahtangankan kepada Daerah—Pasal 8, 9 UU PD. • Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu DIREKSI—Pasal 11 UU PD. • Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan DPR—Pasal 12 UU PD. • Apabila Rapat Pemegang Saham (prioritet dan biasa) tidak dapat mengambil keputusan secara musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diserahkan sepenuhnya kepada Kepala Daerah—Pasal 18 UU PD.
KARETERISTIK PENTING “PT” • Sebagai Badan Hukum Mandiri (persona stand in judicio, legal entity, legal body), yang dianggap dapat bertindak layaknya manusia. Kedudukan sebagai Badan Hukum diperoleh ketika Akta Pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI • Sebagai legal entity, PT mempunyai kekayaan terpisah dari pemilik atau pendirinya. • Pemegang saham tidak bertanggungjawab atas kerugian PT melebihi jumlah saham yang dimilikinya, kecuali dalam halhal sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 UU PT, seperti, pemegang saham terlibat melakukan perbuatan melawan jukum. (Pierching the Corporate Veil).
lanjutan…. • Sebagai Asosiasi Modal, bukan ASOSIASI ORANG. • Didirikan berdasarkan prinsip perjanjian, sehingga para pemegang saham PT, sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang. Lainnya dengan PD, yang dimungkinkan pemegang saham hanya satu. • Adanya pemisahan yang tegas antara fungsi pemegang saham (dalam RUPS) dan Direksi sebagai pengurus perseroan. • Memiliki Dewan Komisaris sebagai pengawas bagi Direksi. • RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris.
IMPLIKASI PERUBAHAN STATUS BPD DARI PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERSEROAN TERBATAS
- BPD haruslah TUNDUK dan MEMENUHI ketentuan sebagai suatu badan hukum (legal entity) yang berbentuk PERSEROAN TERBATAS sebagaimana tersebut dalam UU PT. - Namun demikian, sepanjang disebutkan secara tegas dalam Ketentuan Perbankan, maka ketentuan dalam UU PT dapat disimpangi, MENGINGAT ketentuan Perbankan merupakan specialist (lex specialist) dari ketentuan Perseroan Terbatas (lex generalis).
SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PD BPD • • • • • •
Pemerintah Provinsi DIY (46,88%) Pemerintah Kota Yogyakarta (14,21%) Pemerintah Kabupaten Sleman (13,94%) Pemerintah Kabupaten Bantul (10,96%) Pemerintah Kabupaten Kulonprogo (5,82%) Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul (8,18%)
Sumber:
http://www.bpddiy.co.id/
BEBERAPA ISSUE PENTING IMPLIKASI PERUBAHAN STATUS BPD DARI PD MENJADI PT 1.
STATUS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA , TERMASUK (JIKA NANTI) MODAL BPD BERASAL DARI KEKAYAAN PROVINSI YANG DIPISAHKAN, HANYA SEBAGAI PEMEGANG SAHAM.
2.
DIREKSI BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA TERHADAP KEPENGURUSAN BPD SECARA PROFESSIONAL TANPA “DIINTERVENSI” OLEH PIHAK LAIN, TERMASUK KEPALA DAERAH ATAU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.
2.
RUPS MERUPAKAN ORGAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN YANG TIDAK DISERAHKAN KEPADA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS. KEPALA DAERAH BUKAN PEMEGANG KEKUASAAN TERTINGGI UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN.
4.
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS TIDAK LAGI DIANGKAT, DIBERHENTIKAN OLEH KEPALA DAERAH, MELAINKAN OLEH RUPS. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA KEPADA RUPS.
5.
DALAM HAL BPD MEMPUNYAI LABA POSITIF, MAKA LABA TERSEBUT (DIVIDEN) PENGUNAAN SEPENUHYA DITENTUKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RUPS.
(Penjelasan Halaman Selanjutnya)
1.
STATUS PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA TERMASUK (JIKA NANTI) MODAL BPD BERASAL DARI KEKAYAAN PROVINSI YANG DIPISAHKAN, HANYA SEBAGAI PEMEGANG SAHAM.
Kedudukan Daerah (Kepala Daerah) dalam BPD HANYALAH sebagai Pemegang Saham. • Sebagai Pemegang Saham, Daerah atau Kepala Daerah berhak: menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran Dividen, dan sisa likuidasi—Pasal 52 UU PT. • Sebagai Pemegang Saham, Kepala Daerah dilarang melakukan intervensi terkait dengan kepengurusan perseroan oleh Direksi. • Hak-hak atau kewenangan Kepala Daerah sebagaimana tersebut dalam UU PD atau pun UU BPD, antara lain: (halaman selanjutnya)…
Lanjutan… - mengangkat dan memberhentikan
•
Direksi—Pasal 12
UU PE juncto Pasal 15 UU BPD. - pihak tertinggi dalam pengambilan putusan—Pasal 12 UU PE . - Mengawasi pengurusan perusahaan oleh Direksi— Pasal 19 UU PE. - Pengambilan keputusan, apakah Rencana Kerja, Laporan Perhitungan Tahunan oleh Direksi disetujui atau disahkan—Pasal 22, 24, UU PE juncto Pasal 24, 25 UU BPD, TIDAK ADA LAGI ketika BPD berbentuk badan hukum PT. Hak-hak atau kewenangan tersebut di atas beralih sepenuhnya pada RUPS.
2. DIREKSI BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA TERHADAP PENGURUSAN PT SECARA PROFFESIONAL TANPA “DIINTERVENSI” OLEH PIHAK LAIN, TERMASUK KEPALA DAERAH ATAU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.
• Perseroan sepenuhnya diurus oleh Direksi dengan itikad baik dalam tiap pengambilan keputusan bisnis tanpa adanya intervensi dari pihak lain, termasuk Kepala Daerah maupun DPR—Pasal 92, 97 UU PT. • Pengurusan BPD berdasarkan pertimbangan bisnis, BUKAN pertimbagan politis. Misalnya, Pasal 11 Ayat 2 UU PD, antara lain menyebutkan:
“Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia yang diangkat dan diperhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Daerah yang mendirikan Perusahaan Daerah” :
3 RUPS MERUPAKAN ORGAN PENGAMBIL KEPUTUSAN YANG TIDAK DISERAHKAN KEPADA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS. • RUPS merupakan organ pengambil keputusan sepanjang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris—Pasal 75 Ayat (1) UU PT. Pengambilan Keputusan tertinggi tidak lagi berada pada Kepala Daerah. • RUPS antara lain berwenang: Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris—Pasal 94 dan Pasal 111 UU PT. Memberikan persetujuan atas Rencana Kerja yang diajukan oleh Direksi—Pasal 64 UU PT. Menerima Laporan Tahunan atau Laporan pertanggungjawaban Direksi sebagai pengurus dan Dewan Komisaris sebagai Pengawas—Pasal 67 UU PT.
Lanjutan… -
Menyetujui atau tidak menyetujui apabila BPD melakukan pengabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan—Pasal 89 UU PT. - Mengubah Anggaran Dasar Perseroan—Pasal 88 UU PT.
4. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS TIDAK LAGI DIANGKAT, DIBERHENTIKAN OLEH KEPALA DAERAH, MELAINKAN OLEH RUPS. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA KEPADA RUPS.
• Direksi bertanggungjawab sepenuhnya kepada RUPS, BUKAN kepada Kepala Daerah atau Badan Pengawas sebagaimana ketika BPD berbentuk PD. • Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS (Pasal 94 Ayat (1) UU PT), BUKAN oleh Kepala Daerah.
5.
DALAM HAL BPD MEMPUNYAI LABA POSITIF, MAKA LABA TERSEBUT (DIVIDEN) PENGUNAAN SEPENUHYA DITENTUKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RUPS.
• Pasal 27 UU BPD, antara lain menyatakan: - Untuk dana pembangunan Daswati I yang bersangkutan 15% - Untuk para pemilik saham prioritet dan biasa dibagi menurut perbandingan nilai nominal saham. - Untuk cadangan umum 25%, sedangkan sisanya dipisahkan untuk sumbangan dana pension dan sokongan pegawai. • Laba dari saham prioritet dimasukkan dalam dana pembangunan Daerah yang memiliki saham prioritet. • Dalam PT pengunaan Laba Positif sepenuhnya ditentukan oleh RUPS.
KETENTUAN KHUSUS PERBANKAN Ketentuan khusus terkait perbankan antara lain, namun tidak terbatas pada • Perbankan dapat menetapkan persyaratan tambahan bagi Direksi selain yang tersebut dalam Pasal 93 Ayat (1) UU PT—Pasal 93 Ayat (2) UU PT. •
Bank wajib memenuhi jumlah Modal Inti (modal disetor dan cadangan tambahan modal (disclosed reserves))paling kurang sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) pada tanggal 31 Desember 2007 dan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) pada tanggal 31 Desember 2010—PBI No. 9/16/PBI/2007 juncto PBI No. 7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Bank Umum.
•
Bank wajib menugaskan salah seorang anggota Direksi sebagai Direktur Kepatuhan—PBI No. 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director)dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.
lanjutan…. • Setiap anggota dewan komisaris, anggota direksi dan pejabat bank sampai dengan jenjang jabatan tertentu wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko—Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 11/19/PBI 2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum . • Direksi dan Dewan Komisaris Bank, masing-masingnya, paling sedikit 2 orang—Pasal 92 Ayat (4), Pasal 108 Ayat (5) UU PT.
TERIMAKASIH