Materi legal officer inhouse training r final by Aris Dwis

LEGAL inhousE trAininG

Dr. Yuni prAtikno, sE.,Mh., MM

Tujuan Pelatihan 1. Memahami Tugas dan Fungsi Legal inhouse 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

company Memahami Pengertian Legal audit & Legal Opini Memahami MoU & Perjanjian Memahami Legal Due Delligent & Legal Opini Memahami Negosiasi Kontrak Memahami cara membuat kontrak dan surat kuasa Mengetahui proses dalam memilih lawyer Mengetahui Alternative Dispute Resolution

Latar Belakang ď&#x201A;§ Permasalahan hukum selalu

berkembang menyesuaikan keadaan dan perubahan tatanan dunia di segala bidang.

ď&#x201A;§ Permasalahan hukum tidak

selalu diselesaikan melalui pengadilan (alternative dispute resolution).

ď&#x201A;§ Pengadilan adalah alternatif terakhir

apabila penyelesaian di luar pengadilan tidak tercapai. ď&#x201A;§ Lingkup pekerjaan seorang legal

officer atau staf hukum perusahaan akan bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan dan akan disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan perusahaan tersebut.

Peran Legal Office Perusahaan Apakah perlu LO dalam Perusahaan ?

ď&#x201A;§ Mengenai harus ada atau tidaknya legal officer di suatu perusahaan kembali pada kebutuhan dan kebijakan perusahaan tersebut. ď&#x201A;§ Tergantung seberapa banyak permasalahan yang dihadapi.

Peran Legal Office dalam perusahaan Kedudukan sebagai legal di suatu perusahaan memiliki peranan penting, Mengapa ? ď&#x201A;§ segala hal yang berhubungan dengan

jalannya suatu perusahaan sangat bergantung pada dokumen-dokumen, perizinan-perizinan, surat-surat dan langkah-langkah hukum yang harus ditempuh jika terjadi masalah hukum.

Perbedaan Legal officer dan Advocat Legal Officer ď&#x201A;§ Berfokus pada pengurusan dokumen dokumen, perizinan perusahaan dan permasalahan hukum yang ada di perusahaan di mana dia bekerja. ď&#x201A;§ Memberikan saran hukum kepada pimpinan perusahaan berupa analisa kepatuhan hukum. ď&#x201A;§ Tidak dapat menjadi pengacara publik, tetapi masih dapat mewakili perusahaan tempat berkerja dengan kuasa insidentil

ADVOCAT ď&#x201A;§ Advokat adalah orang yang memiliki izin

untuk memberi jasa hukum di dalam maupun di luar pengadilan (lihat Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat) ď&#x201A;§ Advokat dapat bekerja pada law firm

atau kantor advokat atau di perusahaan, baik sebagai legal officer atau penasihat hukum perusahaan (in-house legal counsel).

Kapan Perusahaan Memerlukan Advocat ? ď&#x201A;§

ď&#x201A;§

Perusahaan yang telah memiliki legal officer pada waktu-waktu atau kondisi-kondisi tertentu dapat menggunakan jasa law firm untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukumnya. jika sebuah perusahaan telah memiliki legal officer yang dijabat advokat, namun karena keterbatasan sumber daya maupun pengalaman akhirnya menggunakan jasa advokat dari law firm untuk menyelesaikan masalah hukumnya.

Kapan Perusahaan Memerlukan Advocat ? Misalnya : Saat perusahaan harus menghadapi kasus hukum di pengadilan sementara legal officer di perusahaan tersebut bukan advokat, maka perusahaan dapat menggunakan jasa advokat dari law firm.

Tugas & Wewenang Legal Officer “Legal Officer” dalam suatu perusahaan tidak hanya mengurus masalah internal perusahaan, tapi juga mengurus masalah eksternal perusahaan  Menangani dokumen dan perizinan  Menangani permasalahan hukum, baik untuk masalah perdata maupun pidana.  berwenang melakukan penyesuaianpenyesuaian terhadap peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan operasional perusahaan

Variasi Tugas Legal Officer Perbankan & Perusahaan Pembiayaan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Melakukan analisis yuridis, Melakukan pemeriksaan dan penilaian jaminan, Menyiapkan perjanjian kredit, Melakukan pengikatan jaminan, Melakukan penyimpanan legal dokumen, Melakukan pengawasan kredit, serta melakukan upaya penyelamatan kredit bermasalah

Variasi Tugas Legal Officer Perusahaan ekspedisi atau logistik : 1. me-review aktivitas corporate legal, 2. me-review dan menangani perjanjian bisnis, 3. serta menangani pengelolaan dokumen legal.

Variasi Tugas Legal Officer Perusahaan Migas : 1. Handling legal contract, 2. Procurements Material, 3. Tender proyek, and 4. Litigation. 5. Menangani pengelolaan dokumen legal.

Variasi Tugas Legal Officer Perusahaan Industri 1. Sebagai konsutan hukum perusahaan, yaitu memberikan nasihat atau opini hukum kepada pemimpin perusahaan. 2. Sebagai advokat perusahaan, yaitu mewakili perusahaan jika terjadi masalah di pengadilan, dan 3. Sebagai pelaksana perusahaan, yaitu menyiapkan dan mengurus perizinan.

Variasi Tugas Legal Officer Holding Company : 1. Tugas legal officer di perusahaan holding lebih berat lagi kaena di samping harus berperan sebagai legal officer di perusahaan holding itu sendiri, 2. juga berperan sebagai legal officer di anak-anak perusahaan.

Variasi Tugas Legal Officer Perusahaan Pasar Modal 1. pemeriksaan secara seksama dari segi hukum yang dilakukan oleh konsultan hukum terhadap suatu perusahaan atau obyek transaksi sesuai dengan tujuan transaksi, 2. untuk memperoleh informasi atau fakta material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau obyek transaksi.

Variasi Tugas Legal Officer Perusahaan Pasar Modal ď&#x201A;§ Pemeriksaan dan penilaian yang dilakukan oleh konsultan hukum tersebut (LDD), merupakan suatu analisa hukum terhadap satu atau lebih dokumen perusahaan.

Pemeriksaan dan penilaian Hukum (LDD) bertujuan : 1. Memperoleh status hukum atau penjelasan hukum terhadap dokumen yang diaudit atau diperiksa; 2. Memeriksakan legalitas suatu badan hukum/badan usaha; 3. Memeriksa tingkat ketaatan suatu badan hukum/badan usaha; 4. Memberikan pandangan hukum atau kepastian hukum dalam suatu kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan.

PENGERTIAN LEGAL AUDIT 1. adalah Suatu pemeriksaan dan/atau

penilaian permasalahan permasalahan hukum mengenai atau berkaitan dengan suatu perusahaan dan masalah hukum lainnya.

2. Legal Audit ini dipopulerkan oleh Badan

Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dalam rangka memeriksa kelengkapan yuridis terhadap debitur-debitur bank yang diambil alih BPPN.

LEGAL AUDIT Suatu proses penilain terhadap data dan fakta antar transaksi yang dilakukan oleh perusahaan/Bank dengan pihak lainnya untuk menilai tingkat keamanan perusahaan/bank, terutama dalam hal legal risk aspect yang pada akhirnya akan membahayakan harta perusahaan/Bank, yang disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan mengenai opini dan saran perbaikan ( Daeng Naja, 2006 : 32 )

LEGAL AUDIT ď&#x201A;§ Hasil Legal Audit yang telah dilakukan

oleh auditing/advokat harus memuat pendapat hukum (legal opinion dan saran perbaikan yang dalam suatu proses laporan temuan hasil pemeriksaan hukum.

LEGAL OPINION ď&#x201A;§ Adalah proses pekerjaan Advokat/

konsultan hukum dalam memberikan pendapat hukum menurut hukum Indonesia dalam pemeriksaan hukum/konflik dan masalah hukum yang diberikan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan hukum (legal audit)

Legal Opini atas hasil legal audit berkaitan dengan : 1. Adanya ketidaksesuaian

file

dengan aturan yang berlaku 2. Adanya ketidakwajaran dalam transaksi 3. Adanya ketidakamanan terhadap aset perusahaan.

Content Legal Opinion : 1. Perbaikan atas penyimpangan2. 3. 4.

penyimpangan yang terjadi. Mendorong untuk taat dan patuh terhadap pelaksanaan aturan-aturan perusahaan, agar penyimpangan-penyimpangan dapat dihindari. Penigkatan profitability, efektivitas, dan efisiensi perusahaan serta mengamankan aset perusahaan. Menyempurnkan sistem dan prosedur perusahaan termasuk pengendalia internal.

KEGUNAAN PENDAPAT HUKUM A. LIGITASI

1. mempersiapkan gugatan 2. mempersiapkan strategi dalam

menghadapi gugatan perdata, dll 3. mempersiapkan upaya hukum (banding,kasasi, perlawanan, PK) 4. pelaksanaan putusan penadilan (eksekusi) 5. dll

KEGUNAAN PENDAPAT HUKUM B.KORPORASI (CORPORATE)

1. Kegiatan dipasar modal 2. Restrukturisasi hutang 3. Penggabungan, peleburan,

Pengambilalihan (merger & akuisisi) 4. Usaha Patungan (joint venture) 5. Restrukturisasi 6. dll

KRITERIA PENDAPAT HUKUM 1. Ketelitian analisis. 2. Berfikir yang fundamental. 3. Harus pula menyampaikan pendapat yang

menyangkut kelemahan, kekurangan dan cacat hukum yang terkandung dalam suatu transaksi/perusahaan. 4. Saran perbaikan yang menyangkut penguatan/penyempurnaan suatu data atau fakta transaksi/perusahaan sebagai alat bukti secara yuridis formal.

CARA PENYUGUHAN LEGAL OPINION 1. Bentuk laporan

2. Melalui media massa 3. Melalui media elektronika 4. Seminar/panel diskusi 5. Melalui pendidikan/pelatihan

Memorandum of Understanding (MOU) adalah dokumen pernyataan yang memuat pengertian dan kesepakatan diantara para pihak sebelum Perjanjian Kerjasama dipersiapkan.

PRINSIP MoU 1. Kesetaraan dan saling menghormati dalam

menjalin kerjasama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan; 2. Akuntabilitas dalam melaksanakan kerjasama yang didasarkan pada ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Kontribusi pada kepentingan nasional dan peningkatan kualitas yang mendukung peningkatan daya saing pada tataran global.

Memorandum of Understanding (MOU) vs Perjanjian 1. MoU atau disebut juga nota kesepahaman

file

merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan bisnis dan hukum. 2. Banyak orang, perusahaan atau para pelaku bisnis, memakai istilah itu untuk aktivitas bisnisnya. 3. Orang banyak merasa rancu untuk membedakan antara pengertian MOU dengan sebuah perjanjian.

4. MoU lebih menunjuk kepada bentuk kesamaan

pandangan bagi para pihak pembuatnya. 5. Kesamaan pandangan di wujudkan dalam bentuk tertulis. 6. belum mempunyai akibat hukum 7. MoU ibarat ikatan pertunangan diantara dua orang yang dapat diputus oleh salah satu pihak dan bila pertunangan itu diputus atau tidak diwujudkan dalam tali perkawinan, tidak membawa konsekuensi hukum apapun.

8. Berbeda halnya dengan Perjanjian

yang ibarat perkawinan tidak dapat diputus begitu saja tanpa adanya putusan hukum dimana pemutusan itu menimbulkan akibat hukum terhadap anak dan harta.

file

Tahapan Persiapan a. Identifikasi kebutuhan dan penentuan

prioritas dalam Nota Kesepahaman; b. Identifikasi universitas/lembaga/instansi calon Mitra Kerjasama kebutuhan ; c. Melakukan komunikasi dengan Mitra Kerjasama untuk kemungkinan dijalinnya Nota Kesepahaman; d. Menentukan apakah kerjasama akan dijalin atau tidak.

Bentuk Ikatan ď&#x201A;§ Ikatan yang muncul dalam MoU adalah

ikatan moral yang berlandaskan etika bisnis, ď&#x201A;§ Ikatan dalam perjanjian merupakan ikatan hukum yang berlandaskan pada aturan hukum dan pada kesepakatan para pihak yang dipersamakan dengan hukum.

Letter of Intent (LoI)

file

ď&#x201A;§ memorandum of intent secara teori

dimaksudkan sebagai kesepakatan yang tidak mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat.

ď&#x201A;§ letter of intent ini sering diberikan

sebagai langkah awal untuk memulai negosiasi untuk menuju kepada pembentukan Perjanjian.

Letter of Comfort ď&#x201A;§ Surat atau dokumen yang berisikan

pernyataan sikap mendukung ataupun bentuk penilaian positif dari seseorang terhadap seseorang lainnya yang membutuhkannya, ď&#x201A;§ Dengan tujuan agar dukungan atau rekomendasi tersebut dapat semakin menambah keyakinan bagi pihak penerima tersebut untuk memutuskan apakah akan meneruskan atau menghentikan hubungan hukum,

Kesimpulan ď&#x201A;§ Keinginan para pihak untuk menentukan apakah

ikatan tertulis tersebut akan merupakan perjanjian yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat atau hanya merupakan kesepahaman yang mempunyai konsekuensi pertanggung jawaban secara moral, sangat tergantung kepada para pihak yang membuat ikatan tersebut. ď&#x201A;§ Jadi ada tidaknya akibat hukum pada suatu ikatan yang dibuat sangat tergantung pada kesepakatan para pihak.

LEGAL DUE DILIGENCE SUATU PROSES UJI KEPATUTAN DOKUMEN HUKUM & SEBAGAI SUATU PENDEKATAN DALAM PENANGANAN MASALAH HUKUM

PENGERTIAN Due Diligence: 1. Such a measure of prudence, activity, or assiduity, as is properly to be expected from, and or ordinarily exercised by, a reasonable and prudent man under the particular circumstances; not measured by absolute standard, depending on the relative facts of the special case. (Black Law Dictionary).

(Terjemahan bebas) Suatu ukuran kehati-hatian, aktifitas, ketekunan yang selayaknya diharapkan dari, atau dilakukan oleh seseorang yang qualified untuk itu, dalam keadaan-keadaan tertentu, yang tidak diukur dengan suatu standar yang mutlak/pasti, melainkan tergantung pada fakta-fakta relatif dari kasus-kasus khusus.

Due diligence (umum): Investigasi terhadap usaha, aspek hukum dan aspek finansial dari suatu perusahaan terkait dengan penawaran efek atau transaksi korporasi atau kegiatan hukum lainnya (Melli Darsa, SH.,LLM., 30 November 2010).

Underlined Points: ď&#x201A;§ Legal Due Diligence: Suatu analisa hukum

terhadap satu atau lebih dokumen hukum (dokumen perusahaan).

Lampiran Keputusan HKHPM No. 01/HKHPM/2005: ď&#x201A;§ Kegiatan pemeriksaan secara seksama dari

segi hukum yang dilakukan oleh Konsultan Hukum terhadap suatu perusahaan atau obyek transaksi sesuai dengan tujuan transaksi, untuk memperoleh informasi atau fakta material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau obyek transaksi.

Perkembangan LDD: ď&#x201A;§ Semula (hanya) untuk IPO ď&#x201A;§ Merambah kepada kegiatan perseroan,

misalnya: merger dan akuisisi. ď&#x201A;§ Dalam praktek terkini: menjadi suatu pendekatan dalam melakukan transaksi yang memiliki dampak substantial terhadap perseroan, bahkan diaplikasikan menjadi pendekatan penanganan suatu masalah hukum, karenanya juga dikenal skop yang spesifik, yaitu LEGAL DUE DILIGENCE (LDD).

Tujuan Legal Due Diligence: 1. Verifikasi legalitas badan hukum atau badan 2. 3. Key Issue: 4. menghin dari 5. kelalaian

usaha; Mengetahui tingkat ketaatan badan hukum terhadap peraturan yang berlaku; Memberikan pandangan hukum atau kepastian hukum. Memperoleh status/kepastian hukum tentang suatu dokumen atau permasalahan hukum. Memperoleh status hukum atau penjelasan hukum dokumen yang diaudit atau diperiksa;

HAL-HAL PENTING DALAM LEGAL DUE DILIGENCE: ď&#x201A;§ Persiapan: mengetahui tujuan LDD dan

tujuan transaksi/tindakan yang akan dilakukan oleh klien; ď&#x201A;§ Memahami klien/obyek LDD serta keinginannya/ targetnya;

misalnya: jika klien adalah BUMN, harus menyadari masalah anti-korupsi, peraturan BUMN, perbendaharaan negara, kepentingan negara, dsb.

ď&#x201A;§ Memiliki pengetahuan/penguasaan

yang memadai tentang berbagai bidang hukum: hukum perusahaan, peraturan terkait bidang usaha klien, yurisprudensi yang relevan.

ď&#x201A;§ Memiliki tim yang memadai.

Prinsip-prinsip yang berlaku: 1. Prinsip Keterbukaan: mengungkapkan adanya

pelanggaran, kelalaian, ketentuan-ketentuan yang tidak lazim/wajar dalam dokumen korporasi, informasi atau fakta lain yang material (dapat menimbulkan risiko bagi perseroan) ; 2. Prinsip Materialitas: memperhatikan informasi/ fakta yang dapat mempengaruhi klien atau para pemangku kepentingan, dilihat dari segi kelangsungan usaha atau keuntungan finansialnya. Catatan: semua temuan harus diungkap, bahkan dibenahi, jika ternyata tidak dapat dilaksanakan, harus dituangkan sebagai catatan.

TAHAPAN: 1. Penandatanganan kontrak/komitmen atau

sejenisnya, yang didalamnya antara lain memuat komitmen kerahasiaan (Non Disclosure Agreement); 2. Mempelajari dan mengumpulkan fakta terkait dokumen yang akan diperiksa; 3. Pembentukan tim dan sarana (physical & virtual data room) 4. Data collection: dokumen terkait (penyerahan dokumen oleh klien);

TAHAPAN (contâ&#x20AC;&#x2122;d): 5. Pendalaman dan analisa isu pokok 6. 7. 8.

yang akan diperiksa; Pemeriksaan atas dokumen; Pemeriksaan melalui tanya jawab; Pemeriksaan dalam Due Diligence Meeting (bersama-sama profesi lain terkait, jika diperlukan) Site Visit;

Tahapan (contâ&#x20AC;&#x2122;d): 10. Konfirmasi atau Cross checking 11. Penyusunan laporan, memuat: a. Tujuan Uji Tuntas b. Inventarisasi atas dokumen yang diperiksa; c. Analisa Hukum: hukum positif (hukum perusahaan); d. Rekomendasi/Hasil pemeriksaan (dapat berupa pendapat hukum), a.l.: memuat akibat hukum terhadap pelanggaran yang dapat berdampak material terhadap perusahaan.

Susunan Pendapat Hukum (untuk tujuan penawaran umum): 1. Identitas penyusun pendapat hukum; 2. Pihak penerima pendapat hukum; 3. Dasar penunjukan menjadi penyusun

pendapat hukum; 4. Tujuan penerbitan pendapat hukum; 5. Pendapat hukum berdasarkan Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum.

Uji Tuntas vs Legal Opinion secara umum: ď&#x201A;§ Legal Opinion adalah suatu dokumen

yang dibuat oleh praktisi hukum, yang merupakan suatu analisa hukum terhadap persoalan hukum yang akan dikaji/dibahas atau diselesaikan.

Perbedaan antara Uji Tuntas & Legal Opinion Uji Tuntas:

Legal Opinion:

1. Penelusuran hukum

terkait hal yang diperiksa (terdapat proses pemeriksaan);

2. Memberikan

pandangan hukum atau alternatif yang ada (sesuai hukum yang berlaku)

1. Kajian terhadap

masalah hukum (tanpa proses pemeriksaan atau penelusuran) 2. Untuk menjawab suatu persoalan, atau kadang untuk mengisi kekosongan hukum.

Persamaan antara Uji Tuntas & Legal Opinion 1. Melakukan identifikasi masalah (hukum); 2. Mengkaji hubungan antara fakta, masalah

dan peraturan hukum yang relevan; 3. Memberikan analisis hukum; 4. Prinsip keterbukaan dan materialitas.

Catatan: Berdasarkan adanya kesamaan tersebut, maka due diligence menginspirasi para praktisi hukum untuk menerapkannya dalam penanganan perkara hukum.

Format Legal Opinion/LO secara umum (sebagai perbandingan): I. II. III. IV. V.

Data sebagai dasar dibuatnya LO; Fakta Hukum; Permasalahan Hukum; Analisis Hukum Kesimpulan dan Rekomendasi.

Catatan tambahan: dalam praktek LO diberikan sebagai proposal penanganan perkara. Jika permasalahan cukup serius/berat, diperlukan pemeriksaan menyeluruh.

Lingkup Due diligence dalam penanganan perkara A. Due diligence terkait rencana

transaksi & tindakan hukum perseroan: 1. pendirian badan usaha; 2. pelaksanaan kegiatan usaha; 3. tindakan korporasi; 4. transaksi yang akan dilakukan

Lingkup Due diligence dalam penanganan perkara B. Due diligence terkait masalah hukum:

1. Masalah Perdata: a. Amicable setlement b. Litigasi: 1) arbitrase 2) pengadilan 2. Perkara Pidana ( pidana ringan, dengan syarat-syarat tertentu, dan sebelum terbit SPDP).

Dokumen perusahaan secara umum: 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Akta Pendirian perusahaan dan seluruh perubahannya (termasuk pengesahan, WDP dan BNRI); Bukti setoran modal yang terlaksana; Akta-akta: RUPS, rapat direksi, rapat komisaris Bukti-bukti terkait peralihan kepemilikan saham Akta-akta: perubahan susunan direksi & komisaris Dokumen perijinan perusahaan; Bukti kepemilikan/penguasaan harta kekayaan dan asuransinya

Dokumen Perusahaan (contâ&#x20AC;&#x2122;d) 8. Perjanjian yang ada dan masih berlaku bagi

pihak ketiga; 9. Perkara yang dihadapi (perseroan dan pengurus); 10. Berkas-berkas ketenagakerjaan/SDM; 11. Kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup; 12. Hak cipta, hak merek atas logo atau pendaftaran yang telah dilakukan.

Obyek Uji Tuntas: Penawaran Umum/IPO: 1. 2. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Anggaran Dasar Perusahaan Berita Acara Rapat: Direksi dan Komisaris Saham dan permodalan; Direksi dan komisaris (struktur dan identitas diri); Ijin dan persetujuan Aset Asuransi Ketenagakerjaan Perjanjian-perjanjian yang bersifat material dan mengikat perusahaan; Pemeriksaan atas perkara yang melibatkan perusahaan; Laporan keuangan

Fokus analisa/pemeriksaan untuk kegiatan Penggabungan dan Peleburan Perusahaan (sebagai perbandingan): Hambatan dan atau batasan terhadap rencana penggabungan atau peleburan dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Akibat hukum penggabungan dan atau peleburan (bagi pihak yang bertransaksi); 3. Penentuan konversi saham bagi pemegang saham; 4. Struktur permodalan dan pemegang saham setelah tindakan korporasi; 5. Perubahan AoA/akta pendirian baru hasil peleburan usaha; 6. Persetujuan-persetujuan yang diperlukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Catatan: kepentingan pemodal harus diperhatikan. 1.

Standar Due Dilligence: ď&#x201A;§ Di

Indonesia, standar baku prosedur due diligence baru tersedia untuk pasar modal, sebagaimana Lampiran Keputusan HKHPM No. 01/HKHPM/2005. ď&#x201A;§ Khusus untuk obyek uji tuntas pasar modal berlaku Peraturan Bapepam No. IX.A.12. ď&#x201A;§ Sekedar pengetahuan, di Amerika, dikenal berlakunya Standard 10b-5 yang berlaku untuk penawaran efek.

Teknik Pembuatan Akta Kontrak pada umumnya

I. Bentuk-Bentuk Kontrak Bisnis:

1. Perjanjian lisan :

Perjanjian yang diadakan secara lisan apabila memnuhi pasal 1320 KUHPerdata sah dan mempunyai akibat hukum. Kelemahannya adalah apabila timbul sengketa dari para pihak maka akan sulit dalam hal pembuktian karena tidak adanya bukti tertulis.

2.Perjanjian tertulis (Akta): a. Akta di bawah tangan; b. Akta Outentik.

Akta Di Bawah Tangan: â&#x2014;?

A. Akta di bawah tangan biasa

Dalam akta atau perjanjian seperti ini masing-masing pihak mempunyai keleluasaan menentukan isi perjanjian. â&#x2014;?

B. Akta di bawah tangan yang standar (perjanjian standar/baku, standard contract/ take it or leave it contract).

Perjanjian ini telah dibakukan (distandarisasi) oleh salah satu pihak, biasanya oleh mereka yang mempunyai kedudukan lebih unggul (ekonomi, sosial, psikologis dll). Ada salah satu pihak dalam hal ini tidak mempunyai kebebasan menentukan isi perjanjian.

Akta Outentik: Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata: 1. Akata Otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. 2. Akta outentik mempunyai kekuatan pembuktian

yang sempurna. Hal itu berarti bahwa setiap orang harus menganggap apa yang tercantum dalam akta sebagai sesuatu yang benar, kecuali para pihak membuktikan sebaliknya.

Akta Outentik Pasal 1870 BW Suatu akta outentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisahli warisnya atau orang-orangnya yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.

Notaris: Pasal 1 ayat 1 UUJN Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta outentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Kewenangan Notaris (Pasal 15). Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Kewenangan Lain Notaris: a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian

tanggal surat di bawah tangan dalam buku khusus; b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; c. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan durat aslinya; e. Memberikan penyuluhan hukum pembuatan akta; f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan akta; g. Membuat akta risalah lelang.

II. Proses Pembuatan Kontak Otentik:

• Negosiasi • MOU • Checking & pemenuhan kelengkapan dokumen • Appraisal Contract • Pengikatan Jaminan • Otorisasi/Legalisasi • Waarmerking, dll.

Pra Kontraktual

• Kesepakatan para Kontraktual pihak dan serah terima (ijab dan kabul) • Pelaksanaan Hak & Kewajiban • Pengawasan Kontrak • Berakhirnya Kontrak • Roya (Utk Pengikatan dengan Hak Tanggungan) • Penyerahan Jaminan

• Perpanjangan Kredit • Penurunan/penamb ahan plafond Kredit • Penukaran Jaminan • Peminjaman Jaminan • Persiapan Eksekusi

Postkontraktual

III. Hal-hal pokok yang seharusnya dimuat dalam pembuatan Perjanjian Outentik:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Judul; Kalimat Pembuka; Identitas Para Pihak (Komparisi); Premise/Recital; Isi; Penutup.

IV. Struktur Akta:

(1) Kepala / Awal Akta (2) Komparisi (3) Kapasitas Penghadap (4) Premise (5) Isi / Badan Akta (6) Akhir Akta

V. JENIS AKTA: A. Relaas Akta / Akta Berita Acara

Adalah akta yang dibuat oleh notaris, berdasarkan apa yang didengar, dilihat fakta dan data. Biasanya relaas akta dibuat berkenaan dengan kehadiran orang banyak, oleh karenanya minuta cukup ditanda tangani oleh salah satu yang hadir,notaris dan saksi-saksi. Ciri khasnya adalah “Berdasarkan permintaan ………”

JENIS AKTA: B. Partai Akta / Akta Para Pihak. Akta yang dibuat dihadapan notaris, berdasarkan keterangan dan data yang diberikan oleh penghadap. Ciri khasnya adalah “Menurut keterangannya ………”

VI. LEGALISASI: Adalah Penanda tanganan dokumen di bawah tangan, yang harus dilakukan di hadapan notaris oleh penghadap, berarti notaris memastikan/ menjamin kebenaran tanda tangan dari penghadap dan tanggal penanda tanganan dokumen tersebut. Yang kemudian dicatat dalam buku khusus.

VII. WAARMERKING: Adalah pencatatan dalam buku daftar khusus atas asli dokumen dibawah tangan yang sudah ditanda tangani oleh para pihak. Jadi notaris tidak menjamin keaslian tanda tangan dan kebenaran tanggal penanda tanganan.

VIII. Pencocokan Foto Copy / Foto copy sesuai aslinya.

Adalah suatu foto copy dari dokumen yang diberi kata-kata â&#x20AC;&#x153; foto copy ini setelah dicocokan adalah sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan kepada saya, notarisâ&#x20AC;? .

IX. Renvooi. Catatan Koreksi dipinggir minuta akta dan harus di paraf oleh penghadap/para pihak. Macam-macam renvoi -Tambahan -Coretan -Coretan dengan penggantiannya

X. Saksi dalam Akta Saksi instrumentair/saksi dalam akta notaris, minimal harus 2 orang.

Asas-asas dalam Pembuatan Kontrak Otentik: Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata: â&#x20AC;&#x153;Semua Perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnyaâ&#x20AC;?. 1. Asas Kebebasan Berkontrak; 2. Asas Konsensualisme; 3. Asas Kekuatan mengikat; 4. Asas Itikad Baik (Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata: Perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik).

PERJANJIAN SUATU PERISTIWA DIMANA SESEORANG BERJANJI KEPADA SESEORANG LAIN ATAU DIMANA DUA ORANG ITU SALING BERJANJI UNTUK MELAKSANAKAN SESUATU HAL. (Pasal 1313 KUHPer)

SESUATU HAL ITU ADALAH PRESTASI

PRESTASI dapat berupa: ● Menyerahkan sesuatu ● Melakukan sesuatu ● Tidak melakukan sesuatu

Unsur Perjanjian

1. Essentialia, artinya syarat sahnya perjanjian. 2. Naturalia, artinya lazimnya melekat pada perjanjian. 3. Accidentalia, artinya yang harus disebut tegas

SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (pasal 1320 KUHPer) 1.Kesepakatan kedua belah pihak 2.Kecakapan kedua belah pihak 3.Sesuatu hal yang tertentu 4.Sebab yang halal (UU, ketertiban umum, kesusilaan)

SYARAT SAHNYA PERJANJIAN SYARAT SAHNYA PERJANJIAN

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata

Sepakat Syarat Sahnya Perjanjian

Dapat Dibatalkan (Voidable) Cakap Hal tertentu Causa Halal

Batal Demi Hukum (Null & void)

Hapusnya Perjanjian; 1. Pembayaran. 2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan konsignasi atau penitipan. 3. Novasi (pembaruan). 4. Kompensasi. 5. Percampuran Hutang. 6. Penghapusan Hutang. 7. Lenyapnya barang yang menjadi hutang. 8. Hapusnya perjanjian karena lapau waktu.

Ingkar janji (Wanprestasi)  Debitur sama sekali tidak penuhi perikatan.  Debitur terlambat memenuhi.  Debitur keliru/tidak pantas memenuhi perikatan FORCE MAJEUR atau OVERMACHT atau keadaan memaksa, yaitu;  Bencana alam.  Kehilangan  Keadaan di luar kemampuan

Keadaan Memaksa (force majeur) Tiga unsur yang harus dipenuhi; 1. Tidak penuhi prestasi. 2. Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur. 3. Faktor penyebab tidak diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Akibat keadaan memaksa; 1.

Kreditur tidak dapat menuntut perikatan dipenuhi. 2. Tidak dapat dinyatakan dalam keadaan lalai dan tidak dapat menuntut. 3. Kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian. 4. Prestasi gugur (pada perjanjian timbal balik).

sEni nEGosiAsi LEGAL officEr oLEh Yuni prAtikno

PENGERTIAN NEGOSIASI

Kata negosiasi berasal dari bahasa Inggris â&#x20AC;&#x153;to negotiateâ&#x20AC;? yang artinya berunding, pada dasarnya negosiasi ini dapat merupakan permulaan dari suatu langkah hukum atau dapat merupakan sarana untuk menyelesaikan suatu sengketa atau perancangan kontrak/perjanjian.

NEGOSIASI ď&#x201A;§ proses penetapan keputusan secara

bersama dimana pihak-pihak yang terlibat memiliki preferensi yang berbeda.

ď&#x201A;§ suatu cara untuk menetapkan

keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh dua pihak dan menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang.

PENGERTIAN NEGOSIASI Dari sudut Ahli Hukum, negosiasi digunakan untuk : ď&#x201A;§ menciptakan hubungan hukum untuk

kliennya misalnya didalam hal persekutuan, korporasi, waralaba, dan usaha patungan (joint-ventures); ď&#x201A;§ melaksanakan transaksi-transaksi untuk kliennya misalnya dalam hal penjualan, kesepakatan pembelian rumah; ď&#x201A;§ untuk menyelesaikan sengketa hukum.

Tujuan Negosiasi Tujuan agresif - berusaha memperoleh keuntungan dari kerugian (damage) pihak lawan.

Tujuan kompetitif - berusaha memperoleh sesuatu yang lebih (getting more) dari pihak lawan

Tujuan kooperatif - berusaha memperoleh kesepakatan yang saling menguntungkan (mutual gain)

Tujuan pemusatan diri - berusaha memperoleh keuntungan tanpa memperhatikan penerimaan pihak lain

Tujuan defensif - berusaha memperoleh hasil dengan menghindari yang negatif

Tujuan kombinasi

Paradigma Negosiasi Negosiasi Menang-Kalah (WIN-LOSE) ď&#x192;ş Sudut pandang klasik yang memandang bargaining sebagai situasi win-lose, jika salah satu pihak menang, maka pihak lain akan kalah. ď&#x192;ş Disebut juga negosiasi zero-sum atau negosiasi distributive ď&#x192;ş Asumsi: sumberdaya terbatas (limited resources), dan proses negosiasi untuk menentukan siapa akan mendapakan sumberdaya tersebut

Paradigma Negosiasi (2)  Negosiasi Menang-Menang (WIN-WIN)

 Trend masa kini yang memandang negosiasi sebagai

situasi win-win, dimana kedua belah pihak mendapat keuntungan sebagai hasil dari negosiasi.  Disebut juga negosiasi positive-sum atau negosiasi integrative  This does not necessarily mean that everyone gets

everything they wanted. It simply mean that an agreement has been achieved which leaves all parties better of than they were prior to agreement

 This negotiating can work only when the issues are

integrative in nature and all parties are committed to an integrative process

Comparing Bargaining Approaches Consideration

Integrative Bargaining

Distributive Bargaining

Likely solution or end result

Win-win

Win-lose or lose-lose

Importance of continued High relationship with bargaining partner

Low

Goal

Collaborate and generate multiple options or solutions; expand the pie

Winner take all (scarcity mentality); distribute a fixed pie

Bargaining climate

Open, communicative, creative, willing to change

Determination to win, willingness to walk away, cards held close to the chest, end justify the means

Amount of time needed

Less

Time horizon in consideration

Current and future

Immediately only

Keuntungan negosiasi dalam praktek hukum ď&#x201A;§ Penyelesaian dengan cara negosiasi menghindarkan

dari ketidak pastian dan kesulitan-kesulitan dalam hal pengadilan ;

ď&#x201A;§ Penyelesaian dengan cara negosiasi menghindarkan

biaya ekonomi dari suatu pengadilan, termasuk mengenai kelambatan yang diakibatkan oleh pengadilan, biaya untuk saksi ahli, penemuan tambahan, waktu yang hilang daripada para pihak dalam menyiapkan dan menghadiri sidang, biaya untuk pembela;

ď&#x201A;§ Penyelesaian melalui negosiasi menghindarkan

biaya sosial dan phsychologi yang diakibatkan oleh adanya pengadilan, misalnya rasa malu dan publikasi yang tidak menguntungkan;

Keuntungan negosiasi dalam praktek hukum ď&#x201A;§ Penyelesaian dengan cara negosiasi menghindarkan yang menang

mengambil keuntungan semua sebagaimana sifat suatu penyelesaian melalui pengadilan; ď&#x201A;§ Penyelesaian dengan cara negosiasi menghindari ruang lingkup penyelesaian melalui pengadilan yang terbatas, karena menyediakan cara yang lebih luas yang merupakan kepentingan kedua belah pihak yang paling baik. ď&#x201A;§ Penyelesaian melalui negosiasi menghindari resiko dari interpretasi hukum yang tidak menguntungkan; ď&#x201A;§ Penyelesaian melalui negosiasi menghindarkan kemungkinan penemuan fakta yang merusak yang dapat digunakan terhadap klien dalam kaitannya dengan litigasi.

DUA JENIS NEGOSIATOR VALUE CLAIMERS Memandang negosiasi sebagai proses pertikaian. Masing-masing pihak berusaha mendapatkan sebanyak mungkin jatah atau kemenangan dan memberikan sesedikit mungkin jatah atau kemenangan bagi lawannya. Cara yang digunakan adalah taktik yang manipulatif, argumen yang memaksakan, konsesi terbatas dan tawar-menawar yang alot.

VALUE CREATORS Mengutamakan proses yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Mencoba untuk menciptakan nilai tambah bagi kedua belah pihak yang bernegosiasi. Cara yang digunakan adalah dengan mengembangkan hubungan yang kolaboratif, mengutamakan penyesuaian kepentingan kedua belah pihak, bersikap ramah dan kooperatif.

tipE DAsAr nEGosiAsi hukuM a. Transaksi kontraktuil b. Negosiasi untuk menyelesaikan sengketa perdata c. Negosiasi untuk menyelesaikan masalahmasalah yang berkaitan dengan hubungan keluarga dan perceraian d. Penyelesaian masalah perburuhan f. Transaksi yang berhubungan dengan luar negeri

Tipe Dasar Negosiasi Hukum a. Transaksi kontraktuil ď&#x201A;§ Salah satu kategori yang dilakukan oleh para ahli hukum adalah berhubungan dengan transaksi-transaksi antara para pihak. ď&#x201A;§ Jenis negosiasi seperti ini dapat timbul dari misalnya penjualan barang , surat-surat berharga, real estate dll.

Ciri-ciri negosiasi Transaksi kontraktuil : 1) Hampir semua transaksi adalah merupakan

kesepakatan bersama dan saling menguntungkan; 2) Pengetahuan yang mendalam terhadap fakta-fakta bisnis yang berkaitan dengan jenis transaksi tertentu akan memperkokoh efektivitas dari negosiasi tersebut. 3) Transaksi-transaksi mungkin mencerminkan suatu hubungan yang berlanjut atau hanya mencerminkan hubungan jangka pendek 4) Didalam negosiasi yang kontraktuil, tata cara negosiasi yang terlalu agresif/terlalu banyak intimidasi akan mematikan hubungan dagang kedua belah pihak.

b. Negosiasi untuk menyelesaikan sengketa perdata Didalam sengketa perdata, biasanya : 1) kedua belah pihak memasukkan hak-hak dan ganti rugi yang

dapat digunakan didalam pengadilan. 2) aspek yang paling penting dalam sengketa perdata ini adalah

apabila kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut diantara mereka, 3) keputusan akhir adalah akan diputuskan oleh

pengadilan/badan-badan lain (misalnya arbitrase). 4) apabila salah satu pihak tidak dapat mempertahankan

haknya didalam pengadilan maka pihak lain dapat meminta pengadilan untuk memaksa pihak yang kalah untuk mengakui hak-hak hukum daripada yang menang.

c.Negosiasi masalah-masalah keluarga dan perceraian ď&#x201A;§ Didalam masalah keluarga biasanya para pihak

mempunyai emosi yang tinggi sehingga para negosiator perlu berhati-hati. ď&#x201A;§ Didalam negosiasi ini dibicarakan hak dan kewajiban masing-masing pihak dimasa mendatang. ď&#x201A;§ Kadang-kadang dibicarakan pula mengenai hak pihak ketiga, misalnya mengenai anak, dan sebagainya.

d.Penyelesaian masalah Perburuhan Didalam masalah perburuhan perlu diingat bahwa ada dua pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. 1) Si majikan menginginkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dan kalau perlu menekan si buruh. 2) Sedangkan Buruh menginginkan upah yang setinggi-tingginya dan fasilitas/jaminan yang sebanyak-banyaknya.

d.Penyelesaian masalah Perburuhan

1) Biasanya buruh diwakili oleh Serikat buruh,

sedangkan majikan/ pengusaha diwakili oleh orangorang yang profesional atau ahli hukum. 2) Seringkali dalam negosiasi tersebut dibatasi dengan kerangka waktu tertentu dan hal ini bisa mempengaruhi jalannya negosiasi. 3) Para negosiator didalam perundingan ini biasanya tertarik kepada â&#x20AC;&#x153;perjanjian kolektif Perjanjian ini biasanya mencakup banyak masalah, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan hal-hal yang tidak jelas di dalam persetujuan.

e. Negosiasi masalah pidana Didalam masalah ini ada dua pihak yang kepentingannya perlu mendapatkan perhatian yaitu : 1) korban harus dilindungi dan diberikan kompensasi atas kerugian yang ia derita dan, 2) terdakwa yang harus dilindungi agar tidak diperlakukan semena-mena oleh Aparat. Kepentingan korban diwakili olehâ&#x20AC;&#x2122; Jaksa dan kepentingan si Terdakwa diwakili oleh Pembela.

f.Transaksi yang berhubungan dengan luar negeri Didalam negosiasi ini, masalah yang akan dinegosiasikan dapat berupa transaksi internasional dan juga sengketa yang bersifat internasional.

Catatan dalam negosiasi Internasional : Biasanya negosiasi internasional ini melibatkan hambatanhambatan yang berupa kebudayaan dari kedua belah pihak (kedua belah pihak biasanya sulit untuk mencapai kesepakatan). Contoh : ď&#x201A;§ kebudayaan orang Jepang biasanya tidak mau membuat kontrak secara detil dan bila perlu tanpa kontrak. Hal ini dikarenakan mereka lebih percaya kepada orangnya daripada kontrak yang dibuat. ď&#x201A;§ Sebaliknya, orang Amerika lebih condong untuk membuat kontrak secara rinci.

Catatan dalam negosiasi Internasional : Negosiasi ini biasanya mengalami hambatan bahasa yang dapat mengakibatkan salah pengertian. Contoh: Di dalam kontrak dagang internasional istilah â&#x20AC;&#x153;free on Board (FOB) dapat mempunyai pengertian/kepentingan yang berlainan. Biasanya didalam negosiasi ini terlibat masalah politik,

STRATEGI NEGOSIASI INTEGRATIF Menetapkan tujuan yg lebih tinggi Memisahkan antara orang dan masalah Lebih difokuskan pada kepentingan, bukan pada posisi Memunculkan pilihan-pilihan yang menguntungkan kedua belah pihak Menggunakan kriteria yg objektif

THE GOAL: AN INTEREST-ORIENTED DISPUTE RESOLUTION SYSTEM Moving from a Distressed to an Effective Dispute Resolution System

Power Rights

Interests Interests Distressed System

Effective System

THE GOAL: AN INTEREST-ORIENTED DISPUTE RESOLUTION SYSTEM ď&#x201A;§ Sistem yang efektif - sebagian besar sengketa

diselesaikan melalui rekonsiliasi kepentingan, beberapa melalui menentukan siapa yang benar, dan paling sedikit melalui menentukan siapa yang lebih kuat. ď&#x201A;§ Sistem Menekan - sengketa sedikit yang

diselesaikan melalui rekonsiliasi kepentingan, sementara banyak diselesaikan melalui hak dan kekuasaan menentukan

KONFLIK ď&#x201A;§ proses dimana satu pihak mempersepsikan pihak

lain mengambil (atau akan mengambil) beberapa tindakan yang akan berakibat negatif pada kepentingan utamanya

ď&#x201A;§ ketidak sesuaian, pertentangan dan permusuhan

antara dua atau lebih pihak sebagai hasil dari perbedaan pendapat, keinginan, atau tujuan dari masing-masing pihak

Elemen kunci dalam konflik: ď&#x201A;§ adanya kepentingan berlawanan antara individu

atau kelompok ď&#x201A;§ pengakuan tentang adanya kepentingan yang berlawanan tersebut ď&#x201A;§ keyakinan dari tiap pihak bahwa pihak lain akan mengancam (sudah mengancam) kepentingankepentingan mereka ď&#x201A;§ adanya tindakan-tindakan nyata yang menghasilkan ancaman tersebut

EXTERNAL FOCUS/Concern for Others

Conflict Resolution Grid High

Low

Accommodating or Smoothing Allowing other group to win

Avoiding

Working together to solve Compromising problems

Finding acceptable solution so everyone feels good

Ignoring or steering clear of other group

Low

Problem Solving or Collaboration

Dominating

Working to dominate and control

High

INTERNAL FOCUS/Concern for Self

DOMINATING (DOMINASI)  Usaha yg digunakan untuk

memuaskan kebutuhan diri sendiri  Dilakukan dengan cara:  Menggunakan otoritas yg dipunyai  Ancaman secara fisik  Manipulasi  Tidak memperhatikan hak-hak orang lain

 TEPAT DIGUNAKAN

APABILA:  Perlu diambil keputusan dengan cepat  Isu sangat penting  Menghadapi orang yang hanya mengambil keuntungan dari peristiwa tersebut

ACCOMODATING (AKOMODASI)  Berusaha mengutamakan

kepentingan orang lain dengan mengorbankan kepentingan pribadi  Ada posisi kalah  Ada kecenderungan untuk lebih mengutamakan harmonisasi hubungan  Ada kemungkinan pihak yang satu akan memanfaatkan pihak yang lain

 TEPAT DIGUNAKAN

APABILA  Mengetahui dirinya salah  Untuk menunjukkan rasa tanggung jawab  Isunya lebih penting daripada kepentingan pribadi  Untuk meminimalkan kekalahan yang lebih besar

PROBLEM SOLVING/COLLABORATING/ INTEGRATING (KOLABORASI)  Dilakukan dengan tujuan

 

utk memenuhi kebutuhan kedua belah pihak Diarahkan pada pemecahan masalah Kegiatan lebih difokuskan pada mencari solusi atas konflik yang terjadi Fokus pada superordinate goal Akan muncul win-win solution

 TEPAT DIGUNAKAN APABILA:  Ingin mencapai solusi yg

terintegrasi dan memuaskan kedua belah pihak  Untuk meningkatkan komitmen dengan cara pengambilan keputusan berdasar pada konsensus  Ingin mengetahui dan memahami pihak lain yang mempunyai perspektif berbeda

AVOIDING (MENGHINDAR)  Menyampaikan kebutuhan

kedua belah pihak dengan cara menunda penyelesaian atau menganggap seolaholah tidak ada masalah  Biasanya dilakukan oleh individu yang secara emosional tidak siap dalam menghadapi konfrontasi  Akan menimbulkan frustasi pada pihak lain

 TEPAT DIGUNAKAN

APABILA:  Tidak ada kemungkinan untuk memuaskan kedua belah pihak  Membutuhkan waktu untuk berpikir lebih jernih  Membutuhkan waktu untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap  Ada kemungkinan orang lain bisa menangani konflik secara lebih baik

COMPROMISING (KOMPROMI)  Usaha untuk memuaskan

kedua belah pihak  Kedua belah pihak mengorbankan beberapa kepentingan yang dipunyai agar terjadi titik temu  Ada kecenderungan masih menyisakan permasalahan yang kemungkinan potensial untuk menimbulkan konflik lagi

 TEPAT DIGUNAKAN APABILA:  Ingin mencapai pemecahan

masalah sementara  Tujuan yang akan dicapai penting tetapi tidak perlu menimbulkan gejolak  Masih membutuhkan dukungan untuk bertindak lebih lanjut  Sebagai middle ground. Pendekatan backup yang bagus ketika pendekatan lain (terutama dominating dan problem solving) gagal untuk menyelesaikan konflik

GAYA NEGOSIASI ď&#x201A;§ Setiap orang membawa pemikiran-pemikiran,

sikap-sikap dan mungkin pendekatanpendekatan dalam negosiasi hukum yang berbeda â&#x20AC;&#x201C; beda. ď&#x201A;§ Unsur-unsur ini dibentuk dari pengalamanpengalaman bernegosiasi sebelumnya dan dari berbagai pengalaman negosiasi dibidang non hukum didalam kehidupan.

GAYA NEGOSIASI  Didalam negosiasi hukum, para ahli hukum

terlibat dalam pola perilaku, pendekatan dan sifat yang dapat diidentifisir.  Mengenali dan mengerti pola-pola tersebut adalah merupakan bagian yang penting agar menjadi negosiator hukum yang lebih efektif.  Pada dasarnya ada dua gaya negosiasi yaitu gaya kooperatif dan gaya kompetitif : –

a. Gaya kooperatif (Cooperative Style)

–

b. Gaya Kompetitif

a. Gaya kooperatif (Cooperative Style) Pendekatan umum yang diambil oleh para negosiator yang kooperatif yang efektif dalam berunding adalah : 1. obyektif, 2. adil, 3. dengan jalan yang dapat dipercaya, 4. mencari persetujuan dengan membuka pertukaran informasi

Dinamika dasar strategi kooperatif  untuk bergerak secara psychologis kepada pihak lawan.  Bekerjasama berkomunikasi dalam arti berbagi kepentingan nilai    

dan sikap. Mereka mencari “kepentingan yang sama dan mempromosikan “suasana yang dapat dipercaya”. Mereka menggunakan cara pembujukan (persuasion) yang dapat diterima logika dan rasionil sebagai cara untuk mencari kerjasama. Mereka mencoba untuk tampil sebagai tidak untuk mencari keuntungan yang khusus untuk dirinya sendiri atau kliennya. Mereka ingin untuk mencapai hasil yang adil berdasarkan analisa fakta yang obyektif dan hukum.

Peranan Konsesi dalam gaya Kooperatif. ď&#x201A;§ Konsesi adalah merupakan cara untuk mendemonstrasikan

kejujuran daripada si negosiator. ď&#x201A;§ Negosiator yang kooperatif percaya bahwa pendekatan ini menciptakan suatu sikap moral dipihak lain untuk membalas dengan sikap yang serupa. ď&#x201A;§ Memberikan konsesi secara unilateral untuk mendorong pihak lain untuk : 1) membalas dan untuk bekerjasama secara terbuka dan obyektif didalam memecahkan masalah tersebut, 2) menghilangkan sikap agresi serta untuk mencapai penyelesaian.

Peranan Konsesi dalam gaya Kooperatif. ď&#x201A;§ Negosiator yang kooperatif merasa mempunyai

komitmen yang tinggi terhadap keadilan dan tidak menganggap negosiasi sebagai suatu permainan. ď&#x201A;§ Mereka merasa bahwa menggerakkan secara phsychologi melawan orang lain untuk mempromosikan kepentingan sendiri adalah manipulatif dan berlawanan dengan nurani manusia. ď&#x201A;§ Negosiator yang kooperatif kelihatannya sangat ramah, tangkas serta jujur.

Gaya Kooperatif yang efektif Menurut Prof. William, mempunyai beberapa tujuan pokok, yaitu : ď&#x201A;§ sangat tertarik kepada kelakuan yang etis. ď&#x201A;§ menginginkan untuk memaksimalkan penyelesaian bagi

kliennya, akan tetapi tujuan tersebut terhalang oleh keinginannya untuk mendapatkan penyelesaian yang adil. ď&#x201A;§ mereka tertarik kepada kebutuhan-kebutuhan kliennya, dan jika mungkin ingin untuk memenuhi kebutuhan tersebut tanpa perlu litigasi. ď&#x201A;§ mereka menginginkan untuk membangun dan menjaga hubungan pribadi yang baik dengan lawan negosiasinya.

Gaya Kooperatif yang efektif 1) Negosiator kooperatif yang efektif kelihatan

mempunyai pikiran yang adil, dapat diterima, objektif, logic, tidak emosionil, serta mau merubah posisinya. 2) Mereka mengambil posisi pembukaan yang realistik (tetapi menyediakan ruang untuk berunding) dan mendukung posisinya dengan fakta. 3) Mereka kelihatan sebagai orang yang hati-hati, jujur, rapi dan kooperatif.

Gaya Kooperatif yang efektif 4) Mereka mencari jalan untuk mempermudah

persetujuan, menghindarkan penggunaan ancaman, secara tepat dapat memperkirakan nilai daripada kasusnya, 5) mereka sangat sensitif kepada kebutuhankebutuhan dari kliennya dan menginginkan untuk membagi informasi dengan lawannya.

b. Gaya Kompetitif

Unsur dasar Gerakan yang mendasari gaya ini adalah menggerakkan secara psychologi terhadap lawannya dengan perkataan atau perbuatan. Taktik daripada ahli hukum tersebut adalah sebagai berikut: 1) membuka dengan permintaan yang tinggi; 2) sedikit konsesi; 3) melebih-lebihkan; 4) ancaman; 5) agresi; 6) tuduhan.

Efek yang bisa terjadi 1) Perlu dipikirkan akibat daripada praktek ini pada

penerimaan para pihak adalah penting bagi suksesnya gaya ini. 2) Didalam istilah, kekerasan dan intimidasi dari ahli hukum yang kompetitif bekerja atas emosi dari lawannya menyebabkan lawannya penuh dengan masalah-masalah emosi serta kehilangan pandangannya pada tujuan daripada inti masalah. 3) Dengan demikian pendekatan ini adalah manipulatif.

Keuntungan Gaya Kompetitif : Apabila taktik kompetitif digunakan secara efektif, 1) pihak lawan akan kehilangan kepercayaan mereka sendiri dan masalahnya, 2) akan mengurangi pengharapan mereka terhadap apa yang mampu mereka dapatkan dalam kasus tersebut, 3) dan akan menyetujui kurang dari yang mereka akan dapatkan sebagai penyelesaian.

KEANGGUNAN NEGOSIATOR Cara memandang diri sendiri: I’M NOT OK I’M NOT OK I’M OK I’M OK

Cara memandang orang lain: YOU’RE NOT OK YOU’RE OK YOU’RE NOT OK YOU’RE OK

Bargaining-range Strategy Disebut mix-max strategy 1. Berapa jatah minimum yang dapat kita terima? 2. Berapa jatah minimum yang kita tawarkan? 3. Berapa jatah maksimum yang dapat kita berikan? 4. Berapa jatah maksimum yang dapat kita tawarkan? 5. Berapa jatah minimum yang dapat mereka terima? 6. Berapa jatah minimum yang dapat mereka tawarkan? 7. Berapa jatah maksimum yang dapat mereka berikan? 8. Berapa jatah maksimum yang dapat mereka ajukan?

Taktik-taktik Negosiasi 1) Pemberian informasi 2) Penciptaan fakta baru 3) Pencarian informasi

4. TAHAP-TAHAP NEGOSIASI 1) Tahap I (Orientasi / pengenalan dan 2) Penentuan Kedudukan / Posisi) 3) Tahap argumentasi dan pemberian

konsesi 4) Tahap krisis 5) Tahap akhir (Tercapainya suatu kesepakatan atau kegagalan negosiasi)

a. Tahap I (Orientasi / pengenalan dan Penentuan Kedudukan / Posisi) 1) Didalam tahap ini, para negosiator saling

memperkenalkan diri, sehingga mereka saling mengenai satu sama lain. 2) Mereka juga melakukan beberapa tugas penyelidikan dasar selama tahap ini. Tugastugas tersebut termasuk menyampaikan tuntutan, melakukan penelitian (riset) dan unsur-unsur hukum, dan melakukan penilaian kasus tersebut berdasarkan kekuatan dan kelemahan.

a. Tahap I (Orientasi / pengenalan dan Penentuan Kedudukan / Posisi) 3) Bagi negosiator yang sifatnya kompetitif dapat membangun suatu

posisi yang dominan yang akan dibawanya ketahap-tahap selanjutnya dan menggunakan tahapan ini untuk memperkenalkan pengalaman-pengalaman mereka didalam negosiasi sehingga membuat pihak lain merasa kecil hati.

4) Didalam tahapan ini para pihak biasanya menunjukkan surat

kuasa/credential dari pemberi tugas masing-masing. Misalnya apabila seorang Direktur mewakili Direksi biasanya ia membawa surat kuasa dari Direktur yang lain.

b. Tahap argumentasi dan pemberian konsesi Didalam tahap ini, 1) para pihak saling bertukar argumentasi mengenai masalah yang mereka negosiasikan dan apabila dimungkinkan saling memberikan konsesi. 2) Bagi yang menggunakan gaya kompetitif biasanya memberikan konsesi pada tahaptahap akhir.

c.Tahap krisis Pada tahap ini biasanya para pihak : ď&#x201A;§ menghadapi keterbatasan/constrain baik waktu, maupun biaya apabila negosiasi tidak terselesaikan, ď&#x201A;§ oleh karena itu perlu para pihak ada yang mengalah atau masing-masing pihak memberikan konsesi masing-masing sehingga tercapai kesepakatan.

USING THIRD-PARTY NEGOTIATIONS Four basic kinds of interventions: – Mediation, where a neutral third party acts as a facilitator through the application of reasoning, suggestion, and persuasion – Arbitration, where the third party has the power (authority) to impose an agreement – Conciliation, where the third party is someone who is trusted by both sides and serves primarily as a communication link between the disagreeing parties – Consultation, where the third party trained in conflict and conflict-resolution skills attempts to facilitate problem solving by focusing more on the relations between the parties than on the substantive issues

THIRD PARTY INTERVENTION: Mediation vs. Arbitration: The Difference Mediation (recommend terms of agreement between disputing parties) Disputing Party “A”

Conflict Arbitration (impose terms of agreement between disputing parties)

Disputing Party “B”

d. Tahap akhir (Tercapainya suatu kesepakatan atau kegagalan negosiasi) Didalam tahap ini apabila tercapai suatu kesepakatan maka : 1) Dapat diteruskan dengan penyusunan suatu persetujuan/kontrak; 2) Namun demikian, apabila tidak tercapai kesepakatan maka negosiasi tersebut bubar dan; 3) Apabila negosiasi ini berkaitan dengan sengketa, maka para pihak dapat membawa sengketa tersebut ke Pengadilan.

Kesimpulan : Kiat – kiat praktis dalam negosiasi yang perlu dikuasai oleh legal officer : 1. mempersiapkan diri dalam pengusaan meteri dan permasalahan, serta

unsur-unsur hukum, dan 2. melakukan penilaian kasus tersebut berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang akan dibicarakan dalam negosiasi yang akan dilakukan, 3. mempersiapkan diri untuk menguasai : – Dokumen – Dokumen, –

informasi/keterangan lisan,

–

asumsi – asumsi (hal yang mungkin terjadi),

–

dan fakta – fakta yang ada,

4. Siap mental karena kita sebagai negosiator akan berhadapan dengan

para pihak untuk saling bertukar argumentasi mengenai masalah yang mereka negosiasikan, dan saling mempengaruhi guna berhasilnya misi yang diemban oleh para negosiator.

Kiat â&#x20AC;&#x201C; kiat praktis dalam negosiasi oleh legal officer :

5. Dapat mempengaruhi psychologi lawan dengan : a. perkataan atau perbuatan, b. baik dengan cara membuka dengan permintaan yang tinggi, c. sedikit konsesi, d. melebih-lebihkan, e. ancaman, f. agresi, g. tuduhan, h. serta teknik negosiasi lainnya yang bertujuan untuk hasil yang maksimal dalam negosiasi.

Kiat â&#x20AC;&#x201C; kiat praktis dalam negosiasi oleh legal officer : 6. apabila kita sebagai negosiator tidak siap untuk melakukan negosiasi yang disebabkan ketidak siapa negosiator dalam pengusaan meteri dan permasalahan, dokumen, serta unsur-unsur hukum yang akan dibawa dalam bernegosiasi, Sebaiknya negosiator mengurungkan diri (menunda) pertemuan untuk malakukan negosiasi, sehingga tidak menampakan ketidaksiapan terhadap lawan atau para pihak yang akan bernegosiasi, guna hasil yang lebih maksimal dalam bernegosiasi.

Hukum Perjanjian(Kontrak) NEGOSIASI KONTRAK

video

NEGOSIASI KONTRAK 1. Black’s Law Dictionary: “Negotiation is

process of submission and consideration of offers until acceptable offer is made and accepted….”.

2. Proses

untuk menyerahkan dan mempertimbangkan penawaranpenawaran sampai suatu penawaran diterima. …”

Sifat Negosiasi kontrak ď&#x201A;§ Positif: Negosiasi yang kooperatif, jika para pelaku

negosiasi hendak mencapai suatu kontrak yang bersifat kerjasama. Jadi, sifat positif itu diperoleh dari maksud orang untuk memulai sesuatu yang baru dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.

ď&#x201A;§ Negatif: Negosiasi yang kompetitif, jika para

pelaku negosiasi hendak mencapai suatu perdamaian. Suatu negosiasi untuk mencapai perdamaian bersifat negatif karena melalui negosiasi itu orang hendak mengakhiri sesuatu yang negatif, yaitu perselisihan atau sengketa itu.

KODE ETIK DAN PERILAKU NEGOSIASI Win-Win Attitude: ď&#x201A;§ Suatu sikap yang dilandasi oleh itikad bahwa negosiasi kontrak itu sedapat mungkin pada akhirnya akan menghasilkan suatu kontrak yang menguntungkan secara timbal balik. Right or wrong my client/ Gaya Soviet: ď&#x201A;§ Umumnya dilakukan oleh orang berpekara, walaupun cara ini sebaiknya dihindari. Alasannya dengan cara seperti ini siapa yang mau berhadapan dengan orang yang hanya mau menang sendiri, yang membuat orang enggan untuk bernegosiasi lebih lanjut.

STRATEGI DASAR DALAM TEKNIK NEGOSIASI

   

Membangun kepercayaan. Memenangkan commitment. Mengelola tentangan. Mengkompromikan jalan keluar.

NEGOSIASI KONTRAK Dua Tahap Negosiasi Kontrak 1. Tahap Persiapan 2. Tahap Pelaksanaan

video

1. Tahap Persiapan (a) ď&#x201A;§ Menguasai tentang industri dari kontrak ď&#x201A;§ Menguasai peraturan perundang-undangan

yang melingkupi kontrak ď&#x201A;§ Memahami betul apa yang diinginkan oleh pihak yang diwakili dan posisinya ď&#x201A;§ Menguasai rancangan kontrak secara komprehensif dan rinci

Tahap Persiapan (b)  Identifikasi poin-poin yang berpotensi

menjadi masalah atau dipermasalahkan  Antisipasi solusi dari poin-poin yang berpotensi menjadi masalah  Tumbuhkan percaya diri  Sedapat mungkin negosiasi dilakukan di kantor sendiri atau paling tidak di tempat yang netral

2. Tahap Pelaksanaan (a)  Mengetahui siapa yang dihadadapi dan ukur

kekuatan  Sedapat mungkin memimpin negosiasi  Tetapkan apa saja yang hendak dicapai dalam negosiasi  Minta pihak counterpart memberitahukan apa yang menjadi keinginannya (demand)

Tahap Pelaksanaan (b) ď&#x201A;§ Selesaikan poin-poin yang mudah untuk

diselesaikan lebih dahulu dan menunda poinpoin yang rumit belakangan ď&#x201A;§ Berikan argumentasi yang logis serta analogi untuk menjelaskan posisi/pandangan ď&#x201A;§ Sedapat mungkin mempermainkan emosi

Tahap Pelaksanaan (c) ď&#x201A;&#x2014; Jangan terburu-buru untuk melakukan

negosiasi kontrak ď&#x201A;&#x2014; Jangan terjebak untuk menyelesaikan pending matters ď&#x201A;&#x2014; Jangan ambil keputusan terhadap poin yang perlu mendapat arahan dari pihak yang diwakili ď&#x201A;&#x2014; Sedapat mungkin tidak menyelesaikan proses negosiasi dalam satu kali pertemuan

Tahap Pelaksanaan (d)  Catat semua hal yang telah disepakati

(membuat notulen rapat)  Tuangkan hasil negosiasi dalam rancangan kontrak dengan menggunakan ‘mark-up’

TEKNIK PERANCANGAN KONTRAK file

ANATOMI KONTRAK Judul Kontrak (Heading/Contract Title)

Judul kontrak harus dapat mengidentifikasikan inti kontrak yang syarat-syarat, ketentuan-ketentuan atau klausula-klausulanya diatur di dalamnya. Korelasi dan relevansi antara judul dan isi kontrak.

Tempat dan tanggal penanda-tanganan kontrak

Standar pembukaan dari kontrak pada umumnya memuat tempat dan tanggal penanda-tangan kontrak. Terkadang tunduk pada keharusan formal tertentu, misal pada akta jual beli tanah, akta notarial

ANATOMI KONTRAK

Tempat dan tanggal penanda-tanganan kontrak Tanggal penanda-tanganan kontrak dapat menentukan keabsahan kapasitas para pihak serta keabsahan dari kesepakatan-kesepakatan yang dicapai oleh para pihak. Alasannya, kesepakatan-kesepakatan itu hanya sah bila tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku pada tanggal penanda-tangan kontrak

ANATOMI KONTRAK KOMPARISI (Belanda : Comparitie, yang berarti penghadapan). ď&#x201A;&#x2013; Istilah ini sebenarnya digunakan untuk

menandai suatu bagian pembukaan dari akta-akta notaris, dan karena bagian itu memang menyebutkan pihak-pihak yang menghadap notaris. ď&#x201A;&#x2013; Komparisi memuat identifikasi dari para pihak yang melibatkan dan mengikatkan diri di dalam suatu kontrak

ANATOMI KONTRAK 1.Yang dapat menjadi pihak dalam kontrak adalah subjek hukum, yang diklasifikasikan sebagai manusia dan badan hukum. 2.Untuk dapat menjadi subjek hukum, manusia dan badan hukum harus memenuhi syarat kecakapan bertindak (bekwaamheid). 3.Kecakapan manusia harus dibuktikan dengan identitasnya. 4.Seseorang yang mewakili suatu badan hukum sebagai subjek hukum harus memenuhi syarat tambahan, yaitu bahwa dia juga memiliki wewenang bertindak (bevoegdheid)

ANATOMI KONTRAK RECITALS (Pertimbangan-Pertimbangan Umum Kontrak). Berisikan kondisi umum dari para pihak yang akan membuat suatu kontrak, berisikan kemampuan modal, teknologi, pengalaman yang handal, pangsa pasar dan sebagainya.

Contoh Kontrak Franchise a. tempat dimana franchisor membangun sistem

yang unik dan berhasil bertahan untuk mengoperasikan bisnis, identifikasi dari bisnis serta sistem franchise b. menggambarkan merek dagang, jasa, dan tanda-tanda lain, copy rights, logo, pembeda lannya. c. menggambarkan seluruh tanda pembeda yang tergambar dalam bangunan milik franchisor d. menggambarkan sistem franchise yang ada, serta atribut bisnis

1. KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KONTRAK

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK. Hubungan antara hak dan kewajiban, serta hubungan antara perangkat hak dan kewajiban di antara para pihak seyogyanya merupakan hubungan yang logis

2. ELEMEN-ELEMEN PENUNJANG KONTRAK

1) Pernyataan dan jaminan. 2) Masa berlakunya kontrak, berupa: 3) Titik awal masa berlaku ditentukan

berdasarkan dua kemungkinan berikut ini:tanggal penanda tangan kontrak; atau tanggal dipenuhinya syarat-syarat tertentu (conditions precedent).

4) Titik akhir masa berlaku: titik akhir masa

laku dapat ditentukan berdasarkan:

ELEMEN-ELEMEN PENUNJANG KONTRAK 1) Hukum yang dipilih oleh para pihak. 2) Forum yang dipilih. 3) Bahasa resmi yang digunakan untuk penafsiran

kontrak. 4) Pemberitahuan atau komunikasi. 5) Berakhirnya masa berlaku suatu kontrak pada tanggal yang disepakati. 6) Pengakhiran (termination). Pengakhiran suatu kontrak bisa juga dilakukan sebelum berakhirnya masa laku dari kontrak tersebut

ELEMEN-ELEMEN PENUNJANG KONTRAK Pengakhiran yang bersifat mendahului ini dapat dikembalikan pada tiga sebab berikut ini: ď&#x201A;§ Cedera janji (default) yang dilakukan oleh salah

satu pihak yang memberi alasan kepada pihak lainnya untuk mengakhiri atau membatalkan berlakunya kontrak; ď&#x201A;§ Keadaan kahar (force majeure) yang dialami oleh salah satu atau semua pihak pada suatu kontrak dan yang berlangsung secara berkepanjangan sehingga mendorong para pihak untuk sepakat mengakhiri kontrak yang mengikat mereka;

ELEMEN-ELEMEN PENUNJANG KONTRAK

ď&#x201A;§ Ketentuan

hukum yang mengatasi kehendak dan kesepakatan para pihak, yang dapat terjadi jika misalnya pada suatu ketika lahir undang-undang yang melarang dibuatnya kontrak-kontrak tertentu.

Apa saja Bagian dari Kontrak? Pada umumnya kontrak terdiri dari: 1. Bagian Pendahuluan 2. Bagian Isi 3. Bagian Penutup 4. Lampiran (apabila ada)

1. Apa saja yang ada dalam Bagian Pendahuluan? Bagian Pendahuluan terdiri dari: a. Sub Bagian Pembuka: berisi kata pembuka, termasuk penyingkatan judul perjanjian dan tanggal perjanjian b. Sub Bagian Pencantuman identitas para pihak: berisi elaborasi dari pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian c. Sub Bagian Penjelasan: berisi penjelasan mengapa para pihak membuat perjanjian

Contoh Sub-Bagian Pembuka  Perjanjian Kerjasama Operasi (selanjutnya

disebut “Perjanjian”) ini dibuat pada hari ini _______________ di ________________ oleh dan antara:  Perjanjian Jual Beli Aset (“Perjanjian”) ini dibuat dan ditandatangani di _________ pada hari ini _________ tanggal ____________ oleh dan antara:

Contoh Sub Bagian Pencantuman Identitas Para Pihak (1) ď&#x201A;&#x2014; PT XYZ, NPWP No. _______, yang didirikan dengan

Akta Notaris ____________, SH di Jakarta No. _____ tanggal ________ sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Akta No. __________ tanggal __________ yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. ______ tanggal __________ dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. _____ Tahun ______ (Berita Negara Republik Indonesia tanggal ________ No. _____), berkedudukan di ________________, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh ______________, Direktur Utama PT XYZ, selanjutnya disebut â&#x20AC;&#x153;XYZâ&#x20AC;?.

Contoh Sub Bagian Pencantuman Identitas Para Pihak (2) ď&#x201A;§ PT KMN, suatu badan usaha patungan dalam pendirian yang sahamnya dimiliki oleh: PT VKL sejumlah _____ % PT BKL sejumlah _____ % PT NOP sejumlah _____ % yang didirikan berdasarkan Akta Notaris _______________, SH di __________ No. _____ tanggal ____________, yang sedang dalam proses pengesahan Menteri Kehakiman, berkedudukan di _______________, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh __________, Direktur Utama PT KMN, selanjutnya disebut â&#x20AC;&#x153;KMNâ&#x20AC;?.

Contoh Sub Bagian Pencantuman Identitas Para Pihak (3) PT TRI, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di _______, dalam hal ini diwakili oleh _______________ yang bertindak dalam kedudukannya selaku ______________ dan untuk tindakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini telah mendapatkan persetujuan dari rapat umum luar biasa pemegang saham PT TRI sebagaimana terbukti dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT TRI tertanggal ______________ yang dilampirkan dalam perjanjian ini (selanjutnya disebut â&#x20AC;&#x153;Penjualâ&#x20AC;?).

Contoh Sub Bagian Penjelasan

ď&#x201A;&#x2014; Para Pihak menerangkan terlebih

dahulu hal-hal sebagai berikut: Bahwa ____________________; Bahwa ____________________.

2.Apa saja yang ada dalam Bagian Isi? ď&#x201A;§ Bagian Isi terdiri dari pasal-pasal ď&#x201A;§ Bagian Isi terbagi menjadi:

a. Klausula Definisi b. Klausula Transaksi c. Klausula Spesifik d. Klausula Ketentuan Umum

a. Klausula Definisi ď&#x201A;§ Klausula Definisi adalah pasal yang

mengatur tentang berbagai definisi, interpretasi maupun konstruksi dalam perjanjian

Contoh Klausula Definisi (2)  “Agen Penjualan” berarti pihak yang

menjual Saham dalam suatu Penawaran Umum tanpa perjanjian dengan Emitmen dan tanpa kewajiban untuk membeli Saham.  Harga Penawaran” adalah harga saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum ini yang besarnya akan ditentukan dan disepakati oleh Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagaimana diatur dalam Pasal - Perjanjian ini.

Klausula Definisi (3)

ď&#x201A;&#x2014; Judul-judul dari pasal-pasal dalam

Perjanjian ini dibuat untuk kemudahan saja dan tidak dipakai untuk menafsirkan isi dari pasal yang bersangkutan.

b. Klausula Transaksi ď&#x201A;§ Klausula Transaksi adalah pasal-pasal

yang mengatur tentang transaksi yang dilakukan oleh para pihak ď&#x201A;§ Pasal yang mengatur klausula transaksi dapat lebih dari satu pasal, tertutama apabila transaksi tidak hanya satu transaksi saja

Contoh Klausula Transaksi Berdasarkan keterangan-keterangan dan jaminan serta kesanggupan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dan tergantung pada terpenuhinya persyaratan agar Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif dan semua ijin serta persyaratan yang disyaratkan untuk menawarkan dan menjual Sahamsaham kepada Masyarakat, Emiten dengan ini setuju untuk mengeluarkan dan menempatkan Saham-saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum, yang untuk selanjutnya dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek.

c. Klausula Spesifik ď&#x201A;§ Klausula Spesifik adalah pasal-pasal

yang mengatur hal-hal yang secara khusus dikenal dalam transaksi yang dilakukan

Contoh Klausula Spesifik Apabila sampai dengan 1 (satu) hari bursa sebelum masa penawaran Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Jakarta (IHSG BEJ) mengalami penurunan sebesar 6,5% (enam koma lima persen) sejak ditandatanganinya Perjanjian ini atau kumulatif 5% (lima persen) dalam waktu 5 (lima) hari bursa terakhir sebelum Masa Penawaran maka Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi akan merumuskan kembali Harga Penawaran.

d. Klausula Ketentuan Umum  Klausula Ketentuan Umum adalah

pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang bersifat antisipatif  Oleh awam klausula ketentuan umum ini lebih dikenal sebagai urusan “orang hukum”

Contoh Klausula Ketentuan Umum (a) Biaya (Expenses) Kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak, setiap dan seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya notaris, menjadi tanggungan dan karenanya menjadi beban langsung ____.

Contoh Klausula Peristiwa Cidera Janji Jika ada pernyataan atau pernyataan dari pemberi tugas yang terkandung dalam Perjanjian ini atau catatan, sertifikat, pernyataan atau dokumen lain yang diberikan kepada Agen penerima tugas penagihan Piutang atau transaksi apapun yang dinyatakan atau yang dilakukan berdasarkan perjanjian yang tidak benar atau tidak sesuai, atau dalam hal pelanggaran di pihak pemberi tugas untuk melakukan pembayaran jatuh tempo dan tepat waktu dari setiap saat Posisi dan sebagai akibat, maka setiap acara seperti tersebut merupakan â&#x20AC;&#x153;event of default" dan semua kewajiban pemberi tugas untuk Agen akan menjadi jatuh tempo dan terhutang atas permintaan dan segera harus dibayar dan diberhentikan oleh pemberi tugas.

Klausula Ketentuan Umum (c)

ď&#x201A;§ Domisili (Domicile) ď&#x192;ş Para pihak dengan ini sepakat untuk

memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri _________.

Klausula Ketentuan Umum: Pengaturan tentang Penyelesaian Sengketa (d) ď&#x201A;&#x2014; Dalam ketentuan penyelesaian sengketa ada

dua hal yang penting: 1) Forum untuk menyelesaikan sengketa

(choice of forum) 2) Hukum yang harus diberlakukan untuk menyelesaikan sengketa (choice of law) 3) Kedua hal ini dapat dipilih oleh para pihak sesuai prinsip kebebasan berkontrak

1) Apa itu Choice of Forum?(a)  Choice of Forum adalah pilihan para pihak

untuk menyelesaikan sengketa mereka apabila muncul  Para pihak mempunyai opsi sebagai berikut:  Menyelesaikan secara musyawarah

mufakat (amicable setttlement)  Menyelesaikan melalui forum peradilan (pihak ketiga menentukan apa yang adil untuk para pihak

Apa itu Choice of Forum? (b)  Penyelesain secara musyawarah mufakat

dikenal sebagai alternative dispute resolution  Penyelesaian ini didasarkan pada kesepakatan para pihak  Apabila pihak ketiga turut serta, maka pihak ketiga hanya membantu  Bentuk: Negosiasi (tanpa pihak ketiga), mediasi dan konsiliasi

Apa itu Choice of Forum? (c) Penyelesaian melalui forum peradilan dapat berupa (yang harus dipilih salah satu oleh para pihak):  Pengadilan  Luar Negeri  Dalam Negeri  Arbitrase  Ad hoc  Permanen  Luar Negeri  Dalam Negeri

Apa itu Choice of Forum? (d)

ď&#x201A;§ Perlu diperhatikan apabila penyelesain

sengketa dilakukan di Pengadilan Luar Negeri mengingat putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Indonesia ď&#x201A;§ Sementara untuk putusan arbitrase luar negeri, pengadilan Indonesia dapat mengakui dan mengeksekusinya ď&#x201A;§ Indonesia adalah peserta Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York Convention 1958)

Klausula Ketentuan Umum (e) Penyelesaian Perselisihan (Dispute Settlement) Musyawarah dan Pengadilan (1) Para pihak sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. (2) Para pihak sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana tercantum dalam ayat (1) pasal ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri _______.

e. Klausula Ketentuan Umum: Hukum yang Berlaku

 Choice of Law atau Pilihan Hukum adalah

kebebasan bagi para pihak sehubungan dengan hukum mana yang harus diberlakukan untuk perjanjian yang mereka buat  Dalam KUHPer ketentuan yang mengatur tentang Perjanjian (Buku III) mengenal prinsip “pengenyampingan”

Apa itu Choice of Law? (a)  Dalam sebuah kontrak bisnis, Choice of Law ini

diberi judul “Governing Law”  Pada prinsipnya para pihak boleh memilih hukum mana saja, seperti hukum Inggris, hukum Singapura, hukum Indonesia, hukum New York, dll  Hukum yang diberlakukan hanyalah yang berkaitan dengan perjanjian, tidak termasuk hukum publik yang bersifat memaksa

Apa itu Choice of Law? (b) Hukum yang Berlaku (Governing Law)

Perjanjian ini tunduk pada dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

f. Klausula Ketentuan Umum Keadaan Memaksa (Force Majeure) (1) Kewajiban salah satu pihak dalam Perjanjian ini akan ditangguhkan sepanjang dan

selama pelaksanaannya terhalang oleh persengketaan perburuhan, musibah/bencana alam, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan, perang atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat perang, baik yang dinyatakan maupun yang tidak, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kecelakaan atau sebabsebab lain yang sejenis (selanjutnya disebut â&#x20AC;&#x153;Keadaan Memaksaâ&#x20AC;?).

g. Klausula Ketentuan Umum (1) â&#x20AC;Ś. (2) Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa Para Pihak

setuju bahwa pihak yang tidak terkena Keadaan Memaksa tidak dapat mengajukan tuntutan hukum maupun terhadap pihak yang terkena Keadaan Memaksa. (3) Pihak yang terkena Keadaan Memaksa harus segera, namun tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari, memberitahukan kepada pihak yang tidak terkena Keadaan Memaksa secara tertulis mengenai penangguhan pelaksanaan pekerjaan, alasannya dan perkiraan lamanya penangguhan. (4) Pihak yang terkena Keadaan Memaksa wajib berusaha semaksimal mungkin untuk memulai kembali pekerjaan dan/atau kewajiban lain dalam Perjanjian ini.

h. Klausula Ketentuan Umum

Pengakhiran (Termination)

Perjanjian ini dapat diakhiri dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek apabila Emiten lalai untuk memenuhi syaratsyarat dan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini dan kelalaian itu tidak dapat diperbaiki dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima surat pemberitahuan tertulis dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau apabila karena sebab apapun juga Emiten tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban sehingga mengakibatkan dampak negatif yang sangat berarti menurut Perjanjian ini.

i. Klausula Ketentuan Umum Pemberitahuan (Notice) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang akan dibuat atau disampaikan menurut Perjanjian ini wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui faksimili atau diserahkan langsung ke alamat masing-masing pihak dibawah ini: Apabila kepada Pihak Pertama 

____________________________



No. Faksimili: _________________



U.p.: ________________________

Apabila kepada Pihak Kedua 

_____________________________



No. Faksimili: _________________



U.p.: ________________________

j. Klausula Ketentuan Umum Kerahasiaan (Confidentialy) (1)Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada satu pihakpun dalam

Perjanjian ini yang dibenarkan untuk membeberkan isi dari Perjanjian ini dan/atau memanfaatkan datadata yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini baik yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun (selanjutnya disebut â&#x20AC;&#x153;Informasi Rahasiaâ&#x20AC;?). (2)Informasi Rahasia dapat disampaikan dan dipakai oleh para pemegang saham Para Pihak, pemberi

pinjaman, penasehat profesional, manajemen, personil, karyawan dan sub-kontraktor atau pihakpihak lain yang perlu untuk mengetahui dan menggunakan Informasi Rahasia dengan ketentuan pihakpihak lain tersebut mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Para Pihak.

k. Klausula Ketentuan Umum Perubahan dalam Peraturan Perundang-undangan (Change of Law) ď&#x201A;§ Dalam hal setelah ditandatanganinya Perjanjian ini terjadi suatu perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang secara material dapat mendatangkan kerugian kepada salah satu pihak, maka Para Pihak sepakat untuk mengadakan perundingan kembali sehingga dapat menghilangkan atau memperkecil kerugian yang diderita oleh salah satu pihak.

l. Klausula Ketentuan Umum Keseluruhan Perjanjian (Entire Agreement) (1) Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian antara Para Pihak berkenan dengan materi yang diperjanjikan. (2) Perjanjian ini membatalkan dan menggantikan kesepakatan yang dibuat sebelumnya oleh Para Pihak yang dilakukan secara lisan maupun tulisan.

m. Klausula Ketentuan Umum Keterpisahan (Severability) (1) Dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam perjanjian ini dinyatakan

sebagai tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka ketidaksahan atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan pada ketentuan itu atau sebagian dari padanya saja. Sedangkan ketentuan lainnya dari Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh.

(2) Para Pihak selanjutnya setuju bahwa terhadap ketentuan yang tidak sah

atau tidak dapat diberlakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan diganti dengan ketentuan yang sah menurut hukum dan sejauh serta sedapat mungkin mencerminkan maksud dan tujuan komersial dibuatnya ketentuan tersebut oleh Para Pihak.

n. Klausula Ketentuan Umum Pengalihan Hak (Assignment of Rights) (1) Hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu pihak kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya. (2) Setiap pihak yang menerima pengalihan hak wajib untuk menyetujui secara tertulis untuk mengikatkan diri pada ketentuan dalam Perjanjian ini secara keseluruhan tanpa ada yang dikecualikan.

o. Klausula Ketentuan Umum ď&#x201A;§ Perubahan (Amendement)

Tidak ada perubahan atau modifikasi atau penambahan pada Perjanjian ini yang sah atau mengikat Para Pihak kecuali dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.

3.Apa saja yang ada dalam Bagian Penutup?

Dalam Bagian Penutup terdiri dari dua hal: ď&#x192;ş Sub Bagian Kata Penutup ď&#x192;ş Sub Bagian Penempatan Tanda Tangan

Contoh Kata Penutup ď&#x201A;&#x2014; Demikian Perjanjian ini ditandatangani oleh

Para Pihak melalui wakil yang berwenang dari masing-masing pihak. ď&#x201A;&#x2014; Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap ___ (_________) bermetarai cukup, masingmasing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Contoh Penempatan Tanda Tangan ď&#x201A;§ Penjual,

file

Oleh : _________ Nama : _________ Jabatan : _________

ď&#x201A;§ Borrower,

By : _________ Name : _________ Title : _________

4.Apa saja yang ada dalam Lampiran? Lampiran dapat berisi:  Perjanjian yang akan datang tetapi

   

sudah dinegosiasikan Deskripsi barang atau jasa yang akan ditransaksikan Legal opinion (pendapat hukum) Financial statement Lain-lain sesuai kebutuhan

LAMPIRAN- LAMPIRAN KONTRAK 1. 2. 3. 4. 5.

Annex: lampiran. Schedule: jadual pelaksanaan kontrak. Supplement: ketentuan-ketentuan tambahan untuk pelaksanaan kontrak. Exhibits: berisi jadual, spesifikasi teknis, desain-desain, peta lokasi, dan sebagainya.

AMANDEMEN

adalah perubahan yang dilakukan terhadap perubahan suatu kontrak yang telah berlaku dan mengikat para pihak karena telah mereka tanda tangani dan/atau telah memenuhi syarat-syarat berlakunya (conditions precedent).

AMANDEMEN Amandemen dapat mengakibatkan perubahanperubahan pada : 1. Perubahan dari para pihak yang terlibat pada

kontrak, dan karena itu boleh disebut sebagai “perubahan subjektif” atau ‘contract assignment’ (pengalihan kontrak. 2. Perubahan dari isi kontrak, dan dengan demikian meliputi perubahan dari hak dan kewajiban, serta bisa juga perubahan dari ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam kontrak, dan karena itu disebut sebagai ‘perubahan objektif’.

AMANDEMEN

Instrumen amandemen: ď&#x201A;§ Suatu amandemen hanya berlaku jika disepakati

oleh para pihak, kesepakatan itu perlu ditegaskan juga. ď&#x201A;§ Suatu amandemen selalu ditegaskan secara tertulis yang dapat mengambil bentuk: a) Lampiran tambahan pada kontrak. b) Kontrak tambahan yang menjadi bagian dari kontrak utama; atau c) Mengganti seluruh naskah kontrak.

Bagaimana dengan Materai? (a) ď&#x201A;§ Apakah materai menentukan sah tidaknya

Perjanjian? Ataukan menentukan lemah kuatnya pembuktian? ď&#x201A;§ Materai adalah hutang para pembuat perjanjian kepada negara ď&#x201A;§ Materai merupakan kewajiban pembuat perbuatan hukum tertulis kepada negara

Materai Undang-undang No.13 tahun 1985 : Tentang Bea Materai disebutkan: surat perjanjian yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian perdata dikenakan atas dokumen tersebut bea meterei.

223

Materai Tidak adanya materai dalam suatu surat perjanjian tidak berarti perbuatan hukumnya tidak sah, melainkan HANYA tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembuktian. 2. Sedangkan perbuatan hukumnya sendiri tetap sah karena sah atau tidaknya suatu perjanjian itu bukan ada tidaknya materai, tetapi ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdata. 3. Bila suatu surat yang dari semula tidak diberi meterei dan akan dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan maka permeteraian dapat dilakukan belakangan. 1.

224

Surat Kuasa

Surat kuasa surat yang berisi tentang pemberian kuasa kepada seseorang untuk mengurus sesuatu. file

A. Definisi 1. Surat yang berisi tentang pemberian

kuasa kepada seseorang untuk mengurus sesuatuâ&#x20AC;?.(Kamus Bahasa Indonesia) 2. sebuah dokumen yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk bertindak atas nama seseorang lainnya (gramatikal bahasa Inggris) 3. pemberian beban perintahâ&#x20AC;&#x2122;. di KUHPerdata

B. Macam-macam Surat Kuasa 1. Surat kuasa pengambilan dokumen 2. 3. 4. 5. 6.

kependudukan Surat kuasa pengambilan gaji/pembayaran Surat kuasa mencairkan uang Surat kuasa penjualan Surat kuasa pengambilan keputusan usaha Surat kuasa pengambilan keputusan politik

C.Ciri-ciri surat kuasa ď&#x201A;§ Dibuat untuk kepentingan pelaksanaan

tugas tertentu ď&#x201A;§ Berisi pemberian kuasa/ wewenang dari

pihak ke-1 kepada pihak ke-2 untuk melakukan sesuatu

D. Bagian-Bagian Surat Kuasa a. Judulnya yaitu â&#x20AC;&#x153; Surat Kuasa â&#x20AC;&#x153;. b. Indentitas pemberi kuasa. c. Alamat pemberi kuasa. d. Indentitas yang diberi kuasa / penerima. e. Alamat yang diberi kuasa / penerima kuasa. f. Keperluan / tujuan pemberian kuasa / bentuk file

wewenang. g. Tanggal, bulan,dan tahun penulisan surat. h. Nama dan tanda tangan penerima dan pemberi kuasa.

F. Unsur-Unsur Surat Kuasa 1. Nama Organisasi Pembuat Surat

file

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Judul Surat Nomor Surat Pihak Pemberi Kuasa Pihak Penerima Kuasa Masalah yang Dikuasakan Tempat dan Tanggal Surat Tanda Tangan dan Nama Terang Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa

LANGKAH PEMBUATAN DAN PENELAAHAN KONTRAK

A. PEMBUATAN KONTRAK Tiga Langkah Pembuatan Kontrak 1. Langkah Persiapan 2. Langkah Pelaksanaan 3. Langkah Akhir

video

1. Langkah Persiapan (a) 1. Merumuskan secara akurat transaksi yang

hendak dilakukan

ď&#x201A;§ Menanyakan langsung pada orang yang tahu

tentang transaksi ď&#x201A;§ Mencari bahan-bahan tertulis tentang transaksi yang akan dilakukan

2. Memahami industri dari transaksi yang akan

dilakukan

ď&#x201A;§ Membaca literatur yang relevan ď&#x201A;§ Bertanya kepada pihak-pihak yang mengetahui

Langkah Persiapan (b) 3. Memahami peraturan perundang-undangan

yang melingkupi transaksi ď&#x201A;§ Menelusuri berbagai peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan transaksi

4. Mendapatkan preseden ď&#x201A;§ Mencari kontrak-kontrak yang mirip

dengan transaksi yang akan dilakukan ď&#x201A;§ Preseden hanya sebagai acuan: Tidak untuk digunakan

2. Langkah Pelaksanaan (a) a. Menentukan pihak-pihak yang hendak

melakukan transaksi

ď&#x201A;§ Untuk dicantumkan dalam Pencantuman

Identitas Para Pihak

b. Memformulasikan latar belakang

diadakannya kontrak c. Menulis pokok-pokok pikiran yang hendak dimasukkan dalam kontrak

Langkah Pelaksanaan (b) d. Mensistematis pokok-pokok pikiran ke dalam

klausula definisi, klausula transaksi, klausula spesifik dan klausula ketentuan umum e. Membagi ke dalam pasal-pasal, bagian dan bab f. Merumuskan kalimat hukum dari tiap-tiap pokok pikiran

Langkah Pelaksanaan (c) g. Melakukan pengecekan atas rancangan

awal kontrak h. Melakukan konfirmasi dengan user (klien atau atasan) i. Melakukan perbaikan sesuai permintaan user

3. Langkah Akhir a. Melakukan koreksi terakhir b. Melakukan pengecekan kesalahan dalam

rangka â&#x20AC;&#x2DC;error freeâ&#x20AC;&#x2122; c. Memahami secara komprehensif kontrak yang dibuat (sebelum kontrak dinegosiasikan)

B. PENELAAHAN KONTRAK Tiga Langkah Penelaahan Kontrak 1. Langkah Persiapan 2. Langkah Pelaksanaan 3. Langkah Akhir

1. Langkah Persiapan ď&#x201A;§ Langkah persiapan dalam penelaahan kontrak pada

intinya sama dengan langkah persiapan dalam pembuatan kontrak

Langkah Pelaksanaan

ď&#x201A;§ Langkah Pelaksanaan penelaahan kontrak juga mirip dengan langkah pelaksanaan pembuatan kontrak. ď&#x201A;§ Bedanya adalah dalam penelaahan kontrak, lawyer memverifikasi apakah yang dibuat sudah betul-betul mencerminkan keinginan klien dan melindungi klien

3. Langkah Akhir a. Membuat poin-poin komentar terhadap

rancangan kontrak b. Membagi komentar menjadi:  Komentar umum

 Menilai secara keseluruhan apakah

kontrak sudah memadai dari sisi penelaah kontrak

 Komentar khusus

 Memberikan penyempurnaan

pasal-pasal yang dianggap kurang memadai

strAtEGY MEMiLih LAwYEr

Strategy Memilih Lawyer Observasi atau Penjajakan. Aktifitas yang pertama harus dilakukan adalah melakukan obeservasi atau penjajakan. Sumber Penjajakan : â&#x20AC;&#x201C; Diskusikan keinginan kita dengan rekan atau relasi bisnis, â&#x20AC;&#x201C; Minta mereferensikan Pengacara yang sudah mereka kenal dan bermutu. â&#x20AC;&#x201C; Periksa surat kabar lokal dan terbitan lainnya khususnya mengenai artikel atau hal yang menjadi perhatian Pengacara lokal di masyarakat setempat.

Sumber Penjajakan Menghubungi Asosiasi Pengacara (Ikadin, Peradin, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta Pengacaraâ&#x20AC;&#x2122;s Club dan organisasi profesi Pengacara yang ada di lokasi masyarakat setempat ). Pengacara yang banyak menulis soal bisnis leasing dan franchising, dll belum tentu Pengacara yang memahami soal-soal bisnis sederhana dalam bidang kehidupan lain

Strategy Memilih Lawyer Bicarakan dengan masyarakat Pekerja / Profesional lainnya seperti Akuntan, Agen Asuransi dan Bankir Masyarakat : ď&#x192;&#x161; Setiap profesi sangat terkait erat dengan

bidang profesi lainnya, ď&#x192;&#x161; dan tidak tertutup kemungkinan mereka pernah atau sering bekerja sama dalam suatu proyek atau tugas tertentu.

Strategy Memilih Lawyer ď&#x192;&#x161; Carilah website atau homepage

yang memuat alamat Kantor Pengacara atau Persekutuan Hukum lokal lainnya yang memuat profile sebuah law firm, law offices, kantor advokat, Pengacara atau Konsultan Hukum.

Interview Dg Candidate Pengacara ; Setelah kita melakukan beberapa penjajakan, lakukanlah Konsultasi / Pembicaraan langsung semaksimal mungkin dari beberapa Kandidat Pengacara yang menurut kita adalah â&#x20AC;&#x153;kumpulan Pengacara terbaikâ&#x20AC;? (dari hasil obervasi).

Interview dg Candidate Pengacara ; Rancanglah pembicaraan seperti mengajukan pertanyaan atas permasalahan kita, sebagaimana diharapkan dengan beberapa calon Pengacara yang memiliki prospek.

Interview dg Candidate Pengacara ; Usahakanlah selalu untuk memiliki Pengacara yang tahu betul mengenai akan bisnis/usaha kita, memiliki waktu yang cukup untuk melayani, dan yang tidak kalah utamanya adalah bahwa gaya dan kepribadian Pengacara tersebut sesuai dengan keinginan kita.

Hindari Konflik Kepentingan  Verifikasi pula apakah Pengacara yang

kita pilih tidak memiliki “konflik kepentingan”  Konflik kepentingan ini akan muncul kalau Pengacara tersebut mewakili klien lain yang kepentingannya berseberangan atau berlawanan dengan kepentingan kita. 

Hindari Konflik Kepentingan Misalnya,  Pengacara tersebut mewakili klien yang

terlibat suatu sengketa pengadilan dengan kita secara langsung, atau Pengacara tesebut mewakili pesaing atau perusahaan pesaing kita.  Hal lain yang mungkin merugikan kita apabila seseorang Pengacara yang filosofi bisnisnya tidak sesuai dengan filosofi atau cara kita melakukan bisnis.  Semakin cepat “konflik kepentingan” ditemukan akan semakin baik.

Mematuhi Etika Profesi Pengacara : Etika Profesi Pengacara mengharuskan bahwa jika Seorang Pengacara Mewakili dua pihak/klien yang memiliki kepentingan yang saling bertolak belakang atau berseberangan secara diametral, maka dia harus memilih salah satu dari kliennya atau melepaskan kedua kliennya, dan tidak dibenarkan Pengacara ini menjadi mewakili kepentingan dari kedua pihak yang kepentingannya telah saling bersinggungan dan bertolak belakang.

Mematuhi Etika Profesi Pengacara : Untuk singkatnya kita harus yakin bahwa Pengacara yang kita pilih secara moral etika harus dapat diminta untuk mewakili Kepentingan Hukum Kita secara bebas (independent).

Lawyer Fee Lawyer Fee (Pembayaran) Masyarakat perlu mengetahui bagaimana fee (pembayaran) yang harus kita berikan atas jasa Pengacara. Setidaknya ada 4 (empat) metode : 1. Pembayaran Perjam (Hourly Rate), 2. Pembayaran Ditetapkan (Fixed Rate), 3. Pembayaran Berdasarkan Porsi (Contingent Fees) 4. Pembayaran Berkala (Retainer)

1. Pembayaran Perjam (Hourly Rate), Cara pembayaran ini biasanya dilakukan oleh Pengacara untuk jasa dalam lingkup bisnis kecil. Setiap aktifitas seorang Pengacara dalam mewakili kepentingan klien antara lain : – jasa Telepon untuk konsultasi, – dan hal-hal lain seperti surat menyurat untuk kepentingan legal advise, – mempersiapkan dan menyusun suatu rancangan kontrak juga termasuk dalam perhitungan “jam” jasa yang harus dibayarkan.

1. Pembayaran Perjam (Hourly Rate), ď&#x192;&#x161; Jika metode ini yang digunakan, maka saat

kita mengadakan pembicaraan dengan calon Pengacara yang kita pilih tanyakan juga waktu minimun pemakaian jasa. Kebanyakan Pengacara menggunakan waktu minimum untuk pemakaian jasanya adalah 15 (lima belas) menit. ď&#x192;&#x161; Contoh, apabila seorang klien menelpon selama

tujuh menit maka akan dibebankan biaya atas pemakaian jasa 15 (lima belas) menit.

2. Pembayaran Ditetapkan (Fixed Rate),  Pengacara yang akan menangani suatu tugas atau proyek biasanya menentukan sistem pembayaran tetap (fixed rate).  Sistem ini tidak dipakai pelayanan jasa dalam lingkup litigasi (sengketa yang penyelesaiannya melalui proses di pengadilan).  Sistem ini biasanya diterapkan pada pemanfaatan jasa oleh bisnis skala kecil.  Contoh, seorang Pengacara menetapkan fixed rate untuk menghasilkan suatu kontrak atau dokumen.

3. Pembayaran Berdasarkan Porsi (Contingent Fees) ď&#x201A;§ Pada sistem ini Pengacara menerima bagian

dari hasil yang diperoleh dari klien yang dimenangkan dalam suatu sengketa hukum. ď&#x201A;§ Namun Pengacara disini hanya akan menerima bagian (Fee) jika ia berhasil memenangkan perkara tersebut. ď&#x201A;§ Jika tidak, maka dia hanya akan menerima penggantian untuk biaya-biaya operasional yang telah dikeluarkannya. ď&#x201A;§ Pembayaran berdasarkan porsi seperti ini tidak dilakukan dalam masalah-masalah bisnis rutin.

3. Pembayaran Berdasarkan Porsi (Contingent Fees) Sistem seperti ini umumnya dipergunakan dalam hal Pengacara bekerja dan mewakili klien untuk kasus : ď&#x192;&#x161; Sengketa melalui proses pengadilan, ď&#x192;&#x161; Mediasi ď&#x192;&#x161; Arbitrase

seperti dalam suatu peristiwa dimana terjadinya tuntutan (gugatan) atas kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak lain yang klien alami.

4. Pembayaran Berkala (Retainer). Jika seorang Pengacara menggunakan sistem pembayaran berkala, maka : ď&#x192;&#x161; Masyarakat sebagai klien membayar secara bulanan atau bisa juga dirancang untuk pembayaran secara tahunan. ď&#x192;&#x161; Berbagai jasa Pengacara yang akan diterima klien harus telah didefinisikan (dirinci) untuk disepakati bersama. ď&#x192;&#x161; Sistem ini akan sangat menguntungkan jika klien tahu bahwa klien ini akan sering membutuhkan Pengacara dalam suatu periode tertentu.

Komunikasi Dengan Pengacara Setelah kita memilih Pengacara dan menentukan cara pembayarannya, yakinkan bahwa kita harus menghindari masalah yang mungkin muncul di kemudian hari a.l. : ď&#x192;&#x161; senantiasa meminta salinan (copy) dari

dokumen penting sehingga kita dapat secara langsung menilai dan mengarahkannya dengan tetap memperhatikan nasihat dan pertimbangan hukum dari Pengacara ini

Komunikasi Dengan Pengacara ď&#x201A;§ Pastikan juga bahwa Pengacara

menyerahkan semua salinan dari berbagai dokumen surat-menyurat dan dokumen akhir yang dibuat dalam kapasitasnya sebagai Pengacara kita. ď&#x201A;§ Kita memiliki hak untuk mengarahkan secara rasional bagaimana sebaiknya jasa Pengacara itu diberikan atau kita peroleh. ď&#x201A;§ Tanyakan sesuatu kepada Pengacara kita dan binalah jalur komunikasi secara terbuka untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul di kemudian hari

Tip Memilih Lawyer ď&#x201A;§ Proses memilih Advokat/Pengacara

sesuai dengan kebutuhan hukumnya adalah hampir sama dengan proses memilih Dokter, Akuntan, Notaris, Arsitek dan pekerja profesional lainnya. ď&#x201A;§ Menjamin profesionalisme dalam pekerjaannya,

Tip Memilih Lawyer ď&#x201A;§ seorang Advokat/Pengacara harus

mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi klien, sehingga klien dapat menilai dan percaya akan kwalitas kerja si Advokat/Pengacara. ď&#x201A;§ Perlu kehati-hatian dan ketelitian klien dalam memilih dan menentukan Advokat/Pengacara untuk menangani urusan hukumnya.

Kriteria Memilih Lawyer 1. Pastikan bahwa si Advokat /

Pengacara tersebut benar-benar merupakan Advokat /Pengacara resmi yang memiliki izin praktek yang masih berlaku, bukan pengacara “gadungan” atau ”Pokrol bambu”.

Kriteria Memilih Lawyer 2. Pastikan bahwa si Advokat/Pengacara

memiliki kwalifikasi yang baik dalam bidang hukum tersebut. â&#x20AC;&#x201C; Pilih yang sesuai dengan keahliannya

3. Pastikan bahwa si Advokat/Pengacara

tidak memiliki konflik kepentingan (conflict interest) dalam kasus yang ditangani.

Kriteria Memilih Lawyer 4. Pastikan bahwa si Advokat/Pengacara

tidak akan melakukan kongkalikong dengan pihak lawan atau Advokat/Pengacara pihak lawan. â&#x20AC;&#x201C; Advocat bisa bersandiwara

5. Pastikan bahwa si Advokat/Pengacara

tersebut memiliki track record yang baik dalam keAdvokat/Pengacaraan, â&#x20AC;&#x201C; Pilih yang memiliki etika, moral dan kejujurnnya.

Kriteria Memilih Lawyer 6. Pastikan bahwa si Advokat/Pengacara

tersebut tidak pernah terlibat dalam malpraktek hukum. Banyak dijumpai praktek advocat yang menyalahi kode etik yang akhirnya kena jerat hukum.

Kriteria Memilih Lawyer 7. Pastikan bahwa si Advokat/Pengacara

adalah type pekerja keras dan berdedikasi tinggi akan profesinya serta benar berkerja demi kepentingan kliennya, Jangan salah pilih : Advokat /Pengacara yang hanya pintar bicara lalu minta bayaran tetapi tidak becus membela kepentingan kliennya.

Kriteria Memilih Lawyer 8.

Jika anda ragu akan kredibiltas seorang Advokat/Pengacara, mintakanlah foto copy Izin Praktek Advokat yang bersangkutan yang diterbitkan oleh oleh PERADI, â&#x20AC;&#x201C;

Jangan terkecoh dengan kop suratnya, mintalah informasi tentang si Advokat /Pengacara tersebut langsung kepada asosiasi-asosiasi Advokat/Pengacara

Kriteria Memilih Lawyer 9. Jika anda diperlakukan tidak

sepatutnya oleh oknum Advokat/Pengacara, maka anda dapat melaporkan yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Profesi Advokat.

Asosiasi Advocat Yang diakui oleh undang-undang :

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

pEnYELEsAiAn sEnGkEtA MELALui ALtErnAtivE DisputE rEsoLution (Aps/ADr) By

Yuni Pratikno

1. Pendahuluan 2. Pengertian alternatif Penyelesaian sengketa (aPs) 3. aPs tradisional 4. Perkembangan aPs 5. sifat aPs 6. aPs di indonesia 7. kekuatan mengikat aPs 8. kesimPulan

PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS/PERDATA

1. 2. 3. 4.

BIPARTIT/NEGOSIASI MEDIASI ARBITRASE KONSILIASI

PROSES PHI (UU NO 2 TAHUN 2004

MEDIASI NEGOSIASI DGN MELIBATKAN PIHAK KETIGA  MEDIATOR DITUJUK OLEH PARA PIHAK YG BERSENGKETA  PUTUSANNYA BERUPA NILAI ATAU NORMA  PUTUSAN TIDAK PUNYA TITEL EXECUTORIAL 

Alur Penyelesaian Mediasi Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama

Didaftarkan ke PHI pada PN setempat

PHI

PERJANJIAN BERSAMA

Sepakat

Tidak Sepakat

Paling lama 30 hari Mediator akan mengeluarkan Anjuran (Pasal 15)

Mediasi Jika Tidak Memilih

Konsiliasi

Arbitrase 2 Pilihan Penyelesaian akan ditawarkan Instansi Ketenagakerjaan Setempat

ARBITRASE PENYELESAIAN SENGKETA DILUAR PENGADILAN  PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN WASIT  PUTUSAN DPT MEMILIKI TITEL EXECUTORIAL  BERSIFAT RAHASIA, CEPAT, MUDAH DAN MURAH 

Alur Penyelesaian Arbitrase Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama

Didaftarkan ke PHI pada PN setempat

PERJANJIAN BERSAMA

Sepakat

Mediasi Konsiliasi

Jika Tidak Memilih

2 Pilihan Penyelesaian akan ditawarkan

Instansi Ketenagakerjaan Setempat

Tidak Sepakat

Paling lama 30 hari Arbiter akan mengeluarkan Anjuran (Pasal 40)

Arbitrase

ARBITRASE INDONESIA 1.

BANI = BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA

BAMUI = BADAN ARBITRASE MUAMALAT INDONESIA

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DENGAN MUSYAWARAH BIPATRIT Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama

Didaftarkan ke PHI pada PN setempat

PERJANJIAN BERSAMA

Max. 30 Hari (Ps. 3 (2))

SEPAKAT RISALAH PERUNDINGAN

PEKERJA / SERIKAT PEKERJA

BIPATRIT

PERSELISIHAN

TIDAK SEPAKAT RISALAH PERUNDINGAN

PENGUSAHA

Alur Penyelesaian Konsiliasi Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Didaftarkan ke PHI pada PN setempat

PHI

PERJANJIAN BERSAMA

Sepakat Tidak Sepakat Paling lama 30 hari Konsiliator akan mengeluarkan Anjuran (Pasal 25)

Mediasi Jika Tidak Memilih

Konsiliasi

Arbitrase 2 Pilihan Penyelesaian akan ditawarkan Instansi Ketenagakerjaan Setempat

â&#x20AC;˘ Sengketa yang timbul dalam kehidupan manusia ini bagaimanapun sulitnya perlu untuk diselesaikan. â&#x20AC;˘ Persoalan siapa yang dapat menyelesaikan sengketa tersebut? â&#x20AC;˘ Apakah ada cara penyelesaian sengketa yang efektif ?

Cara yang paling mudah dan sederhana adalah para pihak yang bersengketa menyelesaikan sendiri sengketa tersebut. Cara lain yang dapat ditempuh adalah menyelesaikan sengketa tersebut melalui forum yang pekerjaannya atau tugasnya memang menyelesaikan sengketa.

LEMbAGA “pEnGADiLAn”, adalah forum resmi untuk menyelesaiakan sengketa yang disediakan oleh negara LEMbAGA swAstA“ArbitrAsE”. Penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan sering disebut juga dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) atau dalam istilah Indonesia diterjemahkan menjadi Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).[1]

2. pEnGErtiAn (Aps/ADr)  APS adalah mekanisme penyelesaian sengketa

yang berdampingan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

 APS lazimnya dilakukan di luar yurisdiksi

pengadilan.  Sama seperti istilah “pengobatan alternatif”, bahwa “pengobatan alternatif” sama sekali tidakmengeliminasi “pengobatan dokter”.

Bahkan terkadang keduanya saling berdampingan. Begitu juga dengan APS dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat berjalan saling berdampingan. Oleh karena itu, para hakim tidak perlu khawatir dengan digunakannya mekanisme APS, pengadilan menjadi kurang pekerjaannya.

pEnDApAt MEnGEnAi Aps AtAu ALtErnAtivE DisputE rEsoLution (ADr). 1. APS adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam konteks ini, mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat berupa penyelesaian sengketa melalui arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan lain-lain. 2.APS adalah forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan arbitrase. Hal ini mengingat penyelesaian sengketa melalui APS tidak dilakukan oleh pihak ketiga.

â&#x20AC;˘ Forum pengadilan atau arbitrase, pihak ketiga (hakim atau arbiter) mempunyai kewenangan untuk memutus sengketa. â&#x20AC;˘ APS di sini hanya terbatas pada teknik penyelesaian Sengketa yang bersifat kooperatif, â&#x20AC;˘ APS seperti halnya negosiasi, mediasi, dan konsiliasi, serta teknik-teknik penyelesaian sengketa kooperatif lainnya.

3. APS adalah seluruh penyelesaian sengketa yang tidak melalui pengadilan tetapi juga tidak terbatas pada arbitrase, negosiasi, dan sebagainya. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan APS termasuk juga penyelesaian sengketa yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, tetapi berada di luar pengadilan, seperti Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan sebagainya.

ApLikAsi DALAM unDAnG-unDAnG Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menganut paham bahwa arbitrase, di samping negosiasi, mediasi, dan konsiliasi merupakan bagian dari APS. Sedangkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa secara implisit menganut paham bahwa arbitrase merupakan hal yang berbeda dengan APS sehingga judul undang-undang tersebut adalah Arbitarse dan APS.

tEknik AtAu prosEDur tEknis Aps Di LuAr pEnGADiLAn

APS DILAKUKAN DENGAN CARA :

negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. â&#x20AC;˘ Arbitrase merupakan cara yang paling dikenal dan paling banyak digunakan oleh kalangan bisnis dan hukum. â&#x20AC;˘ Teknik negosiasi, mediasi, dan konsiliasi tidak dikenal di Indonesia.

3. Aps trADisionAL • Telah lama digunakan masyarakat tradisional di Indonesia dalam rangka menyelesaikan sengketa • Menempuh musyawarah untuk mufakat dalam berbagai sengketa • Musyawarah untuk mufakat adalah embrio dari APS • APS tradisional dianggap sangat efektif • Biasanya minta pihak ke tiga, kepala desa atau suku, untuk bertindak sebagai mediator (perantara), konsiliator, atau malahan sebagai arbiter Permasalahannya : Tradisi dan mekanisme musyawarah untuk mufakat yang hidup dalam masyarakat Indonesia belum secara langsung dikaitkandengan hukum nasional.

4. pErkEMbAnGAn Aps â&#x20AC;˘ Suatu hukum yang tidak mengakar ke dalam kebudayaan hukum masyarakat, tidak mudah mendapatkan dukungan dalam pelaksanaannya. â&#x20AC;˘ Memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat untuk memperoleh suatu pemecahan melalui hukum adat dan praktik kebiasaan. â&#x20AC;˘ Pengembangan APS diperkuat dengan pengembangan musyawarah untuk mencapai mufakat yang masih hidup dalam masyarakat,

4. pErkEMbAnGAn Aps â&#x20AC;˘ Pengembangan Musyawarah/mufakat menjadi metode APS yang bisa diterima secara nasional. â&#x20AC;˘ Dewasa ini aspirasi untuk pengembangan APS semakin banyak, terutama dari masyarakat bisnis â&#x20AC;˘ Dukungan dari masyarakat bisnis dapat dilihat dari klausul perjanjian dalam berbagai kontrak belakangan ini.

• Saat ini kaum bisnis Indonesia sudah biasa mencantumkan klausul APS pada hampir setiap kontrak yang dibuatnya. • Contoh : ”Semua sengketa yang mungkin timbul antara kedua belah pihak berdasarkan perjanjian ini, akan diselesaikan dengan musyawarah oleh para pihak dan hasilnya akan dibuat secara tertulis. Jika sengketa tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka para pihak sepakat untuk membawa perkaranya ke pengadilan”

kEuntunGAn DAn MAnfAAt Aps APS memungkinkan penyelesaian sengketa secara : • informal, • sukarela, • dengan kerjasama langsung antara kedua belah pihak, dan • didasarkan pada kebutuhan atau kepentingan dari kedua belah pihak • menuju pada pemecahan sengketa yang saling menguntungkan.

â&#x20AC;˘ Faktor penting yang berkaitan dengan APS adalah kedudukan yang independen (mandiri) dan netral dari lembaga dan aparaturnya (mediator, konsiliator, arbiter). â&#x20AC;˘ Tetap mempunyai hubungan dengan lembaga hukum lainnya, terutama pengadilan. â&#x20AC;˘ Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku setiap putusan arbitrase harus didaftarkan pada pengadilan.

5. sifAt Aps â&#x20AC;˘ APS lebih mirip dengan penyelesaian sengketa secara musyawarah untuk mencapai mufakat. â&#x20AC;˘ Dalam penyelesaian sengketa melalui APS tidak ada pihak yang mengambil keputusan. â&#x20AC;˘ Keterlibatan pihak ketiga dalam APS adalah dalam rangka mengusahakan agar para pihak mencapai sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul.

5. sifAt Aps â&#x20AC;˘ penyelesaian sengketa melalui APS merupakan hal yang sangat ideal, mengingat keadilan muncul dari para pihak. â&#x20AC;˘ penyelesaian sengketa melalui APS adalah kesukarelaan

pErbEDAAn Aps DG ArbitrAsE • Perbedaannya terletak pada aktif tidaknya pihak ketiga dalam mengusahakan para pihak untuk menyelesaikan sengketa. • Dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau arbitrase di mana keadilan muncul dari hakim atau arbiter. • Memang APS yang telah dikenal ini diartikan secara luas, yaitu bukan untuk menyelesaikan sengketa dagang atau bisnis saja, tetapi termasuk juga sengketa-sengketa lain. • Undang-Undang Arbitrase yang juga mengatur tentang APS (Pasal 6 Undang-Undang No.30 Tahun 1999) dimana pengertian APS harus diinterprestasikan sebagai penyelesaian sengketa khusus untuk bidang perdata (yang berkaitan dengan arbitrase)

6. Aps Di inDonEsiA â&#x20AC;˘ APS sebenarnya sudah sejak lama dikenal di Indonesia â&#x20AC;˘ Lembaga-lembaga hukum adat sebenarnya melakukan APS yang berdampingan dengan forum pengadilan â&#x20AC;˘ pengertian APS harus diinterprestasikan sebagai penyelesaian sengketa khusus untuk bidang perdata (yang berkaitan dengan arbitrase).

LEMbAGA-LEMbAGA Aps Di inDonEsiA 1.Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), 2.Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), 3.Pusat Penyelesaian Perselisihan Bisnis Indonesia (P3BI), 4.Indra (Prakarsa Jakarta).

A. bAni  Melalui KADIN, BANI didirikan pada tanggal 3

Desember 1977.  Posisinya tetap mandiri dan netral  Anggarannya sebagian besar berasal dari para pihak yang bersengketa  Kewenangan : 1. BANI berwenang menyelesaikan sengketa

perdata antara pengusaha Indonesia atau asing. 2. BANI juga berwenang untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat atau “binded advise”

biAYA bAni Biaya yang harus dibayarkan kepada BANI antara lain : ď&#x201A;§ Biaya registrasi sebesar Rp.250.000,ď&#x201A;§ Biaya administrasi dan biaya pemeriksaan Rp.150.000,- s/d Rp.250.000. ď&#x201A;§ Biaya arbitrase itu sendiri didasarkan pada nilai perkara berkisar dari 10 % (untuk perkara yang bernilai kurang dari Rp.50 juta) sampai antara 2 % dan 5 % (untuk perkara yang bernilai dia atas Rp. 750 juta)

tuGAs bAni • BANI menangani penyelesaian sengketa, baik

melalui arbitrase sebagai kelembagaan maupun arbitrase secara ad-hoc dalam 2 bentuk : • Pertama, para pihak yang berpekara memilih BANI

dan peraturan mengenai prosedurnya. • Kedua, para pihak dapat membentuk suatu tribunal, menunjuk seorang arbiter, dan membuat prosedur sendiri atau memilih untuk memakai prosedur BANI.

 Dari pendaftaran sampai dengan penyelesaian akhir

perkara, biasanya dibutuhkan waktu dari 3 bulan sampai dengan 6 bulan.

Permasalahan : â&#x20AC;˘ hanya beberapa perkara saja yang dibawa ke

BANI, karena BANI hanya mampu menyelesaikan rata-rata 4 perkara setiap tahun atau 1 perkara setiap 3 bulan. â&#x20AC;˘ Hal ini menunjukkan bahwa beban pengadilan belum berkurang dengan adanya BANI, meskipun secara organisasional BANI terdapat sekitar 30 orang arbiter yang terdaftar dari berbagai latar belakang keahlian dan pengalaman.

2. bAMui  BAMUI dibentuk tanggal 23 Oktober 1993.  Pendirian BAMUI berakar dari ajaran yang

lazim dalam masyarakat Islam  Yurisdiksi BAMUI meliputi penyelesaian sengketa yang timbul dari perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lain-lain, di manapun para pihak menyerahkan secara tertulis penyelesaian sengketanya ke BAMUI.

DALAM AjArAn isLAM  Dalam ajaran Islam “ishlah” yang mendukung

penyelesaian sengketa secara damai dengan mengenyampingkan perbedaan yang menimbulkan masalah.  Dalam penyelesaian ini, para pihak yang bersengketa diminta untuk : secara jujur, memaafkan “kesalahan” satu sama lain dan mempraktikkan tindakan “maafmemaafkan.  Ishlah telah digunakan secara luas dan diantara masyarakat Islam dalam penyelesaian sengketa bisnis.  Dewasa ini, konteks Ishlah telah menyatu dengan tahkim, yang kata kerjanya adalah hakkama, yang secara harfiah berarti menjadi seorang penengah dalam suatu sengketa.

MEkAnisME bAMui  Mekanisme penyelesaian sengketa

melalui BAMUI dapat dilakukan dengan arbitrase institusional atau arbitrase adhoc, sama seperti arbitrase pada umumnya.  Penyelesaian biasanya memakan waktu

3-6 bulan.  Putusan BAMUI adalah final dan mengikat,  Tidak dipublikasikan kecuali atas keinginan para pihak yang terlibat.

pErMAsALAhAn :  BAMUI mempunyai kira-kira 30 orang

arbiter dari berbagai latar belakang dan pengalaman .  Selama ini, BAMUI hanya menangani satu 1 atau 2 perkara mediasi.  Tidak ada sengketa yang memerlukan arbitrase.

c. pusAt pEnYELEsAiAn bisnis inDonEsiA (p3bi) ď&#x201A;§ Kelahiran P3BI (Februari 1996) merupakan

reaksi positif atas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cepat. ď&#x201A;§ Mekanisme dan prosedur dalam penanganan sengketa, dan juga biaya-biaya tidak berbeda dengan pola yang digunakan oleh BANI dan BAMUI.

Penanganan sengketa, P3 BI â&#x20AC;&#x153;kausul APS P3BI :

ď&#x201A;§ Apabila, timbul suatu sengketa antara kedua

belah pihak, maka upaya pertama dalam menyelesaikan sengketa adalah melalui musyawarah. ď&#x201A;§ Apabila musyawarah tidak berhasil, kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan sengketa ke P3BI agar diselesaikan secara kompromis menurut pilihan para pihak.

Penanganan sengketa, P3 BI APS P3BI :

dg â&#x20AC;&#x153;kausul

pengertian kompromi yang menguntungkan kedua belah pihak dengan bantuan negosiasi, mediasi atau konsiliasi, â&#x20AC;˘ Apabila dipakai suatu kompromi, maka hasil kompromi tersebut akan mengikat keduabelah pihak . â&#x20AC;˘ Apabila antara kedua belah pihak tidak diperolah suatu persetujuan, baik melalui kompromi, negosiasi, maupun mediasi atau konsiliasi, maka para pihak sepakat untuk membawa perselisihan mereka ke arbitrase P3BI. â&#x20AC;˘

DAtA DAn inforMAsi •

•

Waktu Penyelesaian sengketa melalui negosiasi, mediasi, dan konsiliasi rata-rata paling lama 6 bulan. P3BI mempunyai struktur organisasi untuk tiap metode APS, dipimpin oleh seorang ketua bidang dan sejumlah anggota tim. Anggota P3BI kurang lebih 50 orang yang terdaftar untuk menjalankan APS, dengan berbagai latar belakang dan pengalaman (kebanyakan pengacara). Putusan P3BI atau putusan komite arbitrase adalah final dan mengikat.

7. kEkuAtAn MEnGikAt Aps Dalam Arbitrase atau pengadilan : Ada pihak ketiga yang mengambil keputusan , kecuali para pihak yang terlibat dalam sengketa. Dalam APS : Yang menjadi tekanan adalah : penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan inilah yang hendak dicari dalam APS

pErMAsALAhAn DALAM Aps • Sejauh mana kesepakatan ini mempunyai

kekuatan hukum (mengikat). • Apabila sudah ada kesepakatan ternyata salah satu pihak wanprestasi, • Bagaimana agar pihak yang wanprestasi tersebut dituntut untuk melakukan apa yang menjadi prestasi ?.

DipErLukAn cAMpur tAnGAn nEGArA  Dalam kaitan ini perlu adanya kekuatan

mengikat dari kesepakatan APS.  Dengan adanya kekuatan mengikat kesepakatan APS ini, maka tidak perlu lagi diulang atau diperiksa oleh pengadilan atau arbitrase.  Di sini negara melalui undang-undang mempunyai peran yang sangat penting.

DipErLukAn cAMpur tAnGAn nEGArA â&#x20AC;˘ Peran negara adalah mengupayakan agar

kesepakatan APS dapat disamakan dengan putusan pengadilan atau putusan arbitrase, dimana kesepakatan tersebut dapat mempunyai kekuatan eksekutorial. â&#x20AC;˘ Ini bukan hal yang aneh mengingat dalam

hukum acara perdata, akta perdamaian pun dapat dimintakan penetapan.

kEsiMpuLAn  Sudah saatnya APS dikembangkan di Indonesia.  Untuk itu langkah yang pertama adalah memberikan

insentif agar para pihak mau untuk menyelesaikan sengketanya melalui APS.  Insentif ini berupa campur tangan negara dengan membuat undang-undang tentang APS, yang antara lain mengatur mengenai kekuatan hukum dari hasil kesepakatan yang dicapai melalui APS.  Banyak hal positif yang terdapat dalam APS : - berkurangnya yang harus diselesaikan oleh pengadilan; - rasa keadilan muncul dari para pihak yang bersengketa.  Perlu pengaturan APS dalam sebuah undang-undang.