Penyimpangan perbankantipibank2 by Aris Dwis

Penyimpangan di perbankan, khususnya tindak pidana perbankan dan korupsi DIREKTORAT INVESTIGASI DAN MEDIASI PERBANKAN BALI, 30 Maret 2010 1

Pasal 7 & 8 Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2004

Menetapkan &melaksanakan Kebijakan Moneter

MENCAPAI & MEMELIHARA KESTABILAN NILAI RUPIAH

Mengatur & Mengawasi Bank

Mengatur & menjaga kelancaran sistem pembayaran

Wewenang Bank Indonesia di bidang Pengawasan Bank

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999 ttg Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dgn UU No. 3 Tahun 2004 & No.7 Tahun 1992 ttg Perbankan sebagaimana telah diubah dgn UU No. 10 Tahun 1998.

? Right to licence ? Right to regulate ? Right to supervise ? Right to impose sanction 3

Right to Licence Pasal 24 UU Bank Idonesia :

“Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, ……dst” Ps. 16 UU Perbankan : “Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau BPR dari Pimpinan BI, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri” 4

Right to Regulate (Pasal 8 (c) jo Pasal 24 UU BI) Pasal 8 (c) : “Untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia mempunyai tugas mengatur bank” Pasal 24 UU BI : “Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia menetapkan peraturan, ………dst 5

Right to Supervise (Ps. 8 (c) jo Ps. 24 UU BI jo Pasal 29 UU Perbankan) Pasal 8 (c) UU BI : “Untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia mempunyai tugas mengawasi bank”. Pasal 24 UU BI : “Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia melaksanakan pengawasan bank……dst.” Pasal 29 ayat (1) UU Perbankan : “Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia” 6

Right to Impose Sanction (Ps. 24 UU BI jo Ps. 52 dan 53 UU Perbankan) Pasal 24 UU BI : “Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan” Pasal 52 UU Perbankan : “Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, 47A, 48, 49, dan 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank ……dst”. . Pasal 53 UU Perbankan : “Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada Pihak Terafiliasi……dst”. 7

Kewenangan BI Dalam Melakukan Investigasi 1.

Memerintahkan bank menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu yang patut diduga merupakan tipibank (Ps. 31 ayat (1) UU BI); Melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan induk/anak, pihak terkait, pihak terafiliasi, dan debitur bank (Ps. 29 ayat (2) UU BI); 8

Kewajiban Bank Sesuai UU BI Terkait Investigasi 1.

Memberikan kepada investigator : - keterangan dan data yang diminta; - kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan usaha bank; - hal-hal lain yang diperlukan. (Ps. 29 ayat (3) UU BI). Menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tatacara yg ditetapkan BI. Jika dbiperlukan, kewajiban yang sama berlaku juga terhadap perusahaan induk/anak, pihak terkait, dan pihak terafiliasi dengan bank. (Ps. 28 ayat (1) dan (2) UU BI). 9

Kewajiban Bank Sesuai UU Perbankan Terkait Investigasi 1.

Menyampaikan kepada BI segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tatacara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (Ps. 30 ayat (1). Memberi kesempatan pemeriksaan buku2/berkas2 yang ada padanya, serta memberi bantuan yg diperlukan untuk memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank ybs. ? ditetapkan sanksi pidana yang diatur dalam Ps 48 UU Perbankan bagi pihak terkait bank yg tidak memberikan/lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi. 10

Kewenangan Penyidikan Terbatas dalam RUU Perbankan Syariah 1.

Memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan/atau barang bukti dari setiap pihak yang disangka melakukan, terlibat, atau sebagai saksi tipibank;

Melakukan pemeriksaan di setiap tempat dan/atau orang yang diduga terdapat barang bukti;

Melakukan penyitaan barang bukti;

Memerintahkan bank/LK lain memblokir rekg pihak terkait tipibank;

Meminta bantuan pihak lain melakukan penyidikan;

Memotret obyek/merekam pembicaraan terkait tipibank;

Menyatakan penyidikan dihentikan;

Melakukan tindakan lain yang dipandang perlu. 11

KEPUTUSAN BERSAMA JAKSA AGUNG RI, KAPOLRI DAN GUBERNUR BI Tanggal 20 Desember 2004 BANK INDONESIA Tujuan Kerjasama memperlancar, mempercepat dan mengoptimalkan penanganan tindak pidana di bidang perbankan memberikan kontribusi dalam pembentukan sistem perbankan yang tangguh KEJAGUNG RI

POLRI 12

Bentuk Koordinasi Kerjasama meliputi :

? Pembahasan bersama dugaan tipibank yang ditemukan dari hasil pengawasan/investigasi BI; ? Pelaporan dugaan tipibank; ? Penyediaan saksi dan keterangan ahli dari BI; ? Pemblokiran dan penyitaan rekening dan atau bukti simpanan; ? Tukar menukar informasi; ? Kegiatan lainnya yang pelaksanaan koordinasi.

diperlukan

untuk

memperlancar

Susunan Organisasi Pelaksanaan Koordinasi : ? Keanggotaan pada tingkat pusat meliputi Tim Pengarah, Tim Pleno dan Tim Kerja. ? Keanggotaan pada tingkat daerah meliputi Tim Pleno dan Tim Kerja. 13

Kewenangan Pengenaan Sanksi Bank BANK INDONESIA

Sanksi Administratif

denda uang, teguran tertulis, penurunan TKS, larangan ikut kliring, pembekuan kegiatan usaha tertentu, pemberhentian pengurus & atau pencantuman DOT/DTL

Penegak Hukum (Polisi, Jaksa & Hakim)

Sanksi Pidana

Pemilik, Pengurus, Pegawai Bank 14

Peran BI Dalam Penanganan Tipibank 1.

2. 3. 4.

Sebagai investigator untuk merumuskan modus operandi, identifikasi pelaku, identifikasi barang bukti, rekomendasi ketentuan pidana. Sebagai saksi pelapor; Sebagai ahli; Memberikan bantuan teknis lainnya yang diperlukan penyidik/pengadilan.

TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN ?

Ruang Lingku Lingkup p: UU No.7/1992 ttg Perbankan sebagaimana tlh diubah dgn UU No.10/1998 ?

Tindak pidana berkaitan dgn perizinan (Pasal 46)

Tindak pidana berkaitan dgn rahasia bank (Pasal 47 & 47A)

Tindak pidana berkaitan dgn pengawasan bank (Pasal 48)

Tindak pidana berkaitan dgn kegiatan usaha bank (Pasal 49)

Tindak pidana berkaitan dgn pihak terafiliasi (Pasal 50 )

Tindak pidana berkaitan dgn pemegang saham (Pasal 50A) 16

Tindak pidana berkaitan dgn kegiatan usaha bank (Pasal 49) (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi/pegawai bank yg dgn sengaja : ? a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu, b. menghilangkan atau tdk memasukkan atau menyebabkan tdk dilakukannya pencatatan, c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan â&#x20AC;Ś, atau dgn sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan/merusak catatan pembukuan tersebut, dlm pembukuan, laporan, dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, rekening suatu bank, diancam dgn pidana penjara min 5 th & max 15 th serta denda min Rp10 M & max Rp200 M. ?

Contoh : Pencatatan palsu dalam pemberian kredit/surat berharga (fiktif/topengan), pencatatan simpanan yg sebenarnya tdk ada setoran, tidak dicatat setoran nasabah, mark-up biaya, biaya fiktif, penggelapan pendapatan bank, dsb.

Tindak pidana berkaitan dgn kegiatan usaha bank (Pasal 49) (2.a.) Anggota Dewan Komisaris, Direksi/pegawai bank yg dgn sengaja : Meminta, menerima, mengizinkan, menyetujui utk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, ? utk keuntungan pribadinya atau utk keuntungan keluarganya, ? dlm rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi org lain dlm memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dr bank, atau ? dlm rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, & kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya ataupun ? dlm rangka memberikan persetujuan bagi org lain utk melaksanakan penarikan dana yg melebihi batas kreditnya pd bank; diancam dgn pidana penjara min 3 th & max 8 th serta denda min Rp5 M & max Rp100 M. ?

Contoh : Menerima/meminta imbalan dr debitur/pihak lain, dsb. 18

Tindak pidana berkaitan dgn kegiatan usaha bank (Pasal 49) (2.b.) Anggota Dewan Komisaris, Direksi/pegawai bank yg dgn sengaja : Tidak melaksanakan langkah-langkah yg diperlukan utk memastikan ketaatan bank thd ketentuan dlm UU ini & ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yg berlaku bagi bank; ? diancam dgn pidana penjara min 3 th & max 8 th serta denda min Rp5 M & max Rp100 M. ? Contoh : ? Penyimpangan thd prosedur pemberian kredit yg sehat, pengadaan barang & jasa, tdk melaksanakan action plan pelanggaran BMPK, pelanggaran CDO, dsb.

Fraud ?

Houck et al (2006) mendefinisikan fraud atas laporan keuangan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan gambaran yang salah atas suatu laporan keuangan suatu perusahaan yang dilakukan dengan jalan sengaja memberikan kesalahan dalam laporan atau tidak mencatat atau mengungkapkan dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk menipu pengguna laporan keuangan.

Motivasi terjadinya penyimpangan atas laporan keuangan, yaitu: ? ? ? ? ? ? ? ?

Untuk mendukung aktivitas investasi melalui penjualan saham; Untuk meningkatkan laba bersih perseroan sehingga laba per lembar saham/dividen meningkat; Untuk menutupi ketidakmampuan memenuhi pencapaian target perseroan; Untuk menghindari persepsi negatif dari pasar yang dapat berakibat tidak baik pada perseroan; Untuk mempermudah memperoleh pendanaan pada tingkat biaya yang wajar; Untuk meningkatkan penilai perseroan dalam rangka akuisisi; Untuk menunjukkan kemampuan perseroan dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur; Untuk memperoleh penilaian kinerja yang memuaskan, yang terkait dengan bonus bagi manajemen.

Penyimpangan (Fraud) ?

Terjadinya fraud (Association of Certified Fraud Examiners/ACFE) ? by greed ? by need ? by opportunity

Fraud Triangle ( segitiga fraud) oleh Donald R.Cressey. ? Perceived Opportunity ( dirasakan)) ? Pressure ( tekanan) ? Perceived non-shareable financial need/problem. ? Rationalization(mencari pembenaran). ? General information ? Technical skills 22

? Tekanan

dari anggaran yang tidak realistis karena anggaran disusun tanpa memperhatikan kondisi yang terjadi; ? Tekanan keuangan karena adanya pemberian bonus yang didasarkan performa jangka pendek; ? Adanya peluang, seperti: ? Lemahnya internal control; ? Lemahnya kontrol dari direksi; ? Kompleksnya jenis transaksi; ? Estimasi keuangan yang bergantung pada keputusan manajemen 23

Fraud Occupational Triangle ?

Corruption : ? Confilct of interest ( Benturan kepentingan), ? Bribery (Penyuapan), Bid Rigging (permainan dalam tender) ? Economic Extortion ( Pemerasan), ? Illegal Gratuities (pemberian hadiah, bentuk penyuapan terselubung) Asset Misappropriation : ? Misuse : Penggunaan asset perusahaan utk kepentingan pribadi. ? Larceny: Meminjam asset perusahaan, tapi tidak dikembalikan setelah tidak menjabat lagi. Fraudelent Statement : Asset/Revenue overstatement atau asset/Revenue understatement.

Tindak Pidana Perbankan (khususnya pasal 49 UU tentang Perbankan) ? Assets. ? Penarikan Kas ? Penempatan antar bank ? Surat-surat berharga ? Pemberian kredit ? Pencatatan aktiva ? Biaya-Biaya ? Rekening Adminstratif

? Liabilities ? Tabungan ? Deposito/CD ? Giro ? Pinjaman antar bank. ? Surat berharga yang diterbitkan ? Pinjaman diterima ? Modal ? Pendapatan 25

Transaksi yang di duga tipibank ? ? ?

? ? ?

Kredit Fiktif/Debitur Fiktif. Kredit Topengan. Pemberian kredit untuk menampung pengeluaran-pengeluaran yang tidak jelas dan sulit dipertanggungjawabkan serta adanya pengeluaran fiktif Bank melakukan pencatatan penerimaan deposito, tabungan namun tidak ada setoran dananya (fiktif) . Bank mencairkan deposito nasabah dengan perintah orang yang tidak berhak atau tanpa sepengetauan nasabah. Bank menarik tabungan nasabah tanpa sepengetahuan nasabah. Pencairan Deposito tanpa sepengetahuan nasabah. Bank tidak melakukan pencatatan setoran dana nasabah yang disetor oleh nasabah namun bunganya selalu bayarkan oleh bank. Bank membukukan hasil tansaksi forex dengan rate yang tidak sama dengan yang tertera/tertulis pada deal slip. Bank melakukan pembayaran transaksi forex kepada nasabah dengan rate yang tidak sama pada saat transaksi. Bank tidak melakukan pencatatan atas tansaksi forec/derivatif.

? ? ?

Pencairan kredit kepada debitur, namun sebenarnya digunakan oleh pengurus/pegawai bank. Surat Berharga dicatat sesuai dengan tujuan kepemilikannya, yaitu untuk diperdagangkan (tradeable), tersedia utk dijual(ready for sale) dan investasi (hold to maturity. Transaksi expor impor fiktif atau L/C Fiktif. Pencatatan nilai Aktiva tetap yang tidak miliki (lagi) oleh bank. Pemberian kredit untuk setoran modal bank yang bersangkutan.

Langkah-Langkah pencegahan. ? ? ? ?

? ?

LBBU, dipatuhinya pelaporaan setiap transaksi on dan Off B/S. Pencatatan dan perlakuan akuntansi sesuai PSAK. LHP, Dipatuhinya surat pembinaan dari Bank Indonesia. Dipatuhinya seluruh Pedoman Kerja (SOP) dan Keputusan manajemen yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Manajemen Bank. Dipatuhinya peraturan atau ketentuan lainnya yang terkait seperti BAPEPAM, PAJAK, PEMDA, dll. Surat Edaran Bank Indonesia kepada seluruh bank seperti Surat No.7/562/DPNP/IDPnP perihal 28 Oktober 2005 tentang Pemberian Hadiah kepada penyelenggara Negara dan surat No.11/18/DpG/DPNP tanggal 6 Juli 2009 perihal Pemberian Fee/Premium dan Fasilitas dalam Bentuk Apapun kepada Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri Terkait Penempatan Dana APBN/APBD/BUMN/BUMD. Peraturan Bank Indonesia, dan ketentuan BI Lainnya. Tones (the Committee of sponsoring Organizations of thr Treadway Commission/COSO 28

COSO - Internal Control memiliki 5 komponen ?

Control Environment. Lingkungan Pengawasan-menetapkan nada bagi organisasi, mempengaruhi kesadaran pengawasan dari orang. Ini adalah dasar bagi semua komponen lain dari IC. Risk Assessment (Penaksira/Penilaian Resiko)-identifikasi dan analisis risiko yang relevan dengan pencapaian tujuan, membentuk dasar untuk bagaimana risiko harus dikelola ( Manajemen identifikasi resiko utama) Information and Communication-Informasi dan Komunikasi-sistem atau proses yang mendukung identifikasi, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam bentuk dan kerangka waktu yang memungkinkan orang untuk melaksanakan tanggung jawab mereka Control Activities-Aktivitas Pengawasan -kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan.(internal&ekternal) Monitoring- Pemantauan-Efektifitas pengawasan sepanjang waktu. Pemantauan-proses yang digunakan untuk menilai kualitas kinerja pengawasan intern sepanjang waktu. (efektifitas pengawasan dari waktu ke waktu)

Tujuan dari Internal Control-COSO a)

Effectiveness and efficiency of operations; (Efektivitas dan efisiensi operasi), termasuk keamanan/perlindungan asset.

b). Reliability of financial reporting; and (Keandalan pelaporan keuangan) c). Compliance with laws and regulations. (Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan)

Referensi : ? Peraturan â&#x20AC;&#x201C; Peraturan Bank Indonesia ? COSO Internal Control,2004-Integrated Framework ? InternalControl Auditing : Key to Financial and Operations Improvement ? M. Tuanakotta, Teodorus, Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif, Departemen akuntansi FE UI,2007 ? Sheet, Michael & Silverston, Howard, Forensic Accounting and Fraud Investifation for Non-Expert, Canada,2004. ? Fraud Detection & Investigation for Internal Auditors, The Institutions of Internal Auditors,USA, 2002. ? Mc Namee, David, CIA, CISA, CFE, CGM, Fraud Audits Skill, USA, 2000. ? Hutabarat, Roselyne, Transaksi Ekspor-Impor,1989. ? Mulyono, Teguh Pudjo, Bank Auditing, 1997. ? Warren&Fees, Accounting Principles,14th ed, 1984. ? Standar Akuntansi Keuangan per 1 Oktober 2004, IAI,2004.

TERIMA KASIH Beston Panjaitan Investigator Madya Senior-DIMP BI.