MATERI WORKSHOP Risk Management Center Indonesia (RMCI)
Langkah strategis dalam penyusunan Surat Keputusan, Surat Edaran, dan Peraturan Bank Lainnya dalam rangka mencegah gratifikasi
Oleh : Ryan Kiryanto VP Investor & Public Relations PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Jakarta, 31 Maret 2010
1
AGENDA Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pengawasan BUMN Gratifikasi dalam UU BUMN Pengelolaan konflik kepentingan Prinsip GCG di industri perbankan Kiat menyusun kebijakan dan keputusan internal perusahaan Kode Etik Bankir Indonesia Pengalaman empiris BNI Penutup 2
BADAN USAHA MILIK NEGARA (1) BUMN adalah badan usaha, badan hukum, dan bukan instansi Pemerintah. Seluruh atau sebagian besar modalnya (minimal 51%) dimiliki oleh Negara. Modalnya berasal dari “kekayaan Negara yang dipisahkan”. Terdiri dari Persero yang berbentuk PT dan Perum. Persero tunduk sepenuhnya pada ketentuan UUPT (Pasal 11 UU BUMN). BUMN adalah badan usaha, bukan instansi Pemerintah. Aset BUMN adalah aset/barang milik BUMN bukan aset/barang milik Negara. Kekayaan Negara/Uang Negara pada BUMN hanya terbatas pada modal/saham. 3
BADAN USAHA MILIK NEGARA (2) Maksud & tujuan pendirian BUMN 1
Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya
2
Mengejar keuntungan
3
Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak
4
Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
5
Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat
4
PENGAWAS BUMN (PERSEROAN)
1. Pemilik & pemegang saham (Meneg Pembina, Menteri Teknis); 2. DPR/DPRD; 3. Regulator (Bank Indonesia, Bapepam-LK) 4. Komisaris (plus Komite Audit); 5. Kantor Akuntan Publik (KAP); 6. Satuan Pengawasan Internal (SPI); 7. Serikat Pekerja (SP); 8. Pemegang saham publik, investor, analis; 9. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 10. Masyarakat umum (tokoh/elit masyarakat) 5
PENYELENGGARA NEGARA
 Penyelenggara Negara adalah “seseorang yang menjabat atau memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi negara dalam wilayah hukum negara dan mempergunakan anggaran yang seluruhnya atau sebagian berasal dari negara, misalnya pejabat negara, pejabat publik, penyelenggara pelayanan publik dan berbagai istilah lainnya yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Termasuk di dalamnya semua pejabat yang menyelenggarakan fungsi-fungsi negara baik dalam cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, aparat penegak hukum, organ ekstra struktural, pelaksana pelayanan publik, penilai, pengawas, pimpinan Bank Indonesia, penyelenggara negara di BUMN/BHMN/BLU/BUMDâ€?. 6
GRATIFIKASI DALAM UU BUMN (1)
Pasal 89 UU No. 19/2003 tentang BUMN: “Anggota Komisaris, Dewan Pengawas, Direksi, karyawan BUMN dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal 90 UU No. 19/2003 tentang BUMN: “BUMN dalam batas kepatutan hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 7
GRATIFIKASI DALAM UU BUMN (2) Pemberian dan penerimaan hadiah (gratifikasi)
Setiap anggota organ perusahaan serta karyawan: Dilarang memberikan, menawarkan, atau menerima sesuatu yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
Membuat pernyataan tidak memberikan dan atau menerima sesuatu yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
Donasi atau pemberian aset kepada partai politik atau calon anggota badan legislatif maupun eksekutif, hanya boleh dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam batas kepatutan sebagaimana ditetapkan oleh perusahaan, donasi untuk 8 amal dapat dibenarkan.
KONFLIK KEPENTINGAN (1) Salah satu faktor penyebab korupsi di Indonesia adalah adanya konflik kepentingan yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara. Pemahaman yang tidak seragam mengenai konflik kepentingan menimbulkan penafsiran yang beragam (dispute karena multitafsir) dan berpengaruh terhadap kinerja Penyelenggara Negara. Konflik kepentingan adalah “situasi di mana seorang Penyelenggara Negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat memengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya”. 9
KONFLIK KEPENTINGAN (2)
Contoh bentuk-bentuk konflik kepentingan secara umum 1. Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan; 2. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan; 3. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan; 4. Perangkapan jabatan di beberapa lembaga/instansi/perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya; 10
KONFLIK KEPENTINGAN (3) Contoh bentuk-bentuk konflik kepentingan secara umum 5. Situasi di mana seorang Penyelenggara Negara memberikan akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya; 6. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi; 7. Situasi di mana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi di mana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai; 8. Situasi di mana ada kesempatan penyalahgunaan jabatan; 9. Situasi di mana seorang Penyelenggara Negara menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi; 10.Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang 11 menyalahgunakan wewenang.
KONFLIK KEPENTINGAN (4) Sumber penyebab konflik kepentingan 1. Kekuasaan dan kewenangan Penyelenggara Negara (PN) yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan; 2. Perangkapan jabatan, yaitu seorang PN menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel; 3. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki seorang PN dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, perkawinan maupun pertemanan yang dapat memengaruhi keputusannya; 4. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya; 5. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan PN yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi yang ada; 6. Kepentingan pribadi (vested interest), yaitu keinginan/kebutuhan seorang PN 12 mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.
KONFLIK KEPENTINGAN (5) Contoh konflik kepentingan di lingkungan BUMN/BUMD 1. Proses pembuatan kebijakan Direksi yang berpihak kepada suatu pihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ ketergantungan; 2. Proses pengangkatan/mutasi/promosi pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat terkait; 3. Proses pemilihan rekanan kerja perusahaan berdasarkan keputusan pejabat terkait yang tidak profesional. Terkait dengan Pengawas 1. Menjadi bagian dari pihak yang diawasi; 2. Menjadi bawahan pihak yang diawasi; 3. Proses pengawasan yang tidak profesional karena adanya hubungan afiliasi/pengaruh dengan pihak lain.
13
KONFLIK KEPENTINGAN (6) Contoh konflik kepentingan di lingkungan BUMN/BUMD Terkait dengan Penilai 1. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; 2. Menjadi bawahan pihak yang dinilai; 3. Proses penilaian yang tidak profesional karena adanya hubungan afiliasi/pengaruh dengan pihak lain. Terkait dengan Komisioner 1. Hubungan afiliasi dengan anggota DPR yang memilihnya; 2. Kepemilikan saham di perusahaan yang masih beroperasi yang berpotensi bersinggungan dengan pelaksanaan tugasnya; 3. Proses pembuatan kebijakan dan putusan karena adanya kepentingan dengan PN lainnya; 4. Proses pengangkatan/mutasi/promosi pegawai berdasarkan hubungan 14 dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat terkait.
KONFLIK KEPENTINGAN (7) Prinsip dasar penanganan konflik kepentingan 1. Mengutamakan kepentingan publik; 2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan konflik kepentingan; 3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan; 4. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap konflik kepentingan; 5. Mendorong pengawasan melekat secara vertikal oleh atasan (topdown) dan/atau bawahan (bottom-up) maupun secara horisontal atau lateral di setiap lini organisasi untuk menjauhi/menghindarkan diri dari situasi yang mengarah kepada konflik kepentingan; 6. Me-review dan memperbaiki/menyempurnakan secara terus menerus kebijakan-kebijakan internal agar sesuai dengan peraturan 15 perundang-undangan yang berlaku.
KONFLIK KEPENTINGAN (8)
Faktor pendukung keberhasilan penanganan konflik kepentingan 1. Komitmen dan keteladanan pemimpin; 2.Partisipasi dan keterlibatan para Penyelenggara Negara; 3.Perhatian khusus atas hal-hal tertentu; 4.Melakukan langkah-langkah preventif; 5.Penegakan kebijakan konflik kepentingan; 6.Pemantauan dan evaluasi. 16
KONFLIK KEPENTINGAN (9) Hal-hal yang terkait dengan konflik kepentingan menurut UU No. 19 Tahun 2003 (UU BUMN) 1. Pasal 25: “Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: a. Anggota Direksi pada BUMN, BUMD, BUMS, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. 2. Pasal 33: “Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: a. Anggota Direksi pada BUMN, BUMD, BUMS, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. 3. Pasal 84: “Setiap orang dan/atau badan hukum yang mempunyai potensi benturan kepentingan dilarang terlibat dalam proses privatisasi”. 17
KONFLIK KEPENTINGAN (10) Pasal 84 UU No. 19 Tahun 2003 (UU BUMN) Yang termasuk dalam pengertian orang dan/atau badan hukum yang mempunyai benturan kepentingan adalah meliputi pihak-pihak yang mempunyai hubungan afiliasi sebagai berikut: a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua , baik secara horisontal maupun vertikal; b. Hubungan antara pihak dengan karyawan, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut; c. Hubungan antara dua perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; d. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. Hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. 18
PRINSIP GCG DI INDUSTRI PERBANKAN (1) Latar belakang Sejak pedoman tahun 2001 telah terjadi perubahan-perubahan yang mendasar baik di dalam maupun di luar negeri.
Maksud dan tujuan Acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan GCG dalam rangka mendorong:
Tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas GCG. Pemberdayaan dan kemandirian masing-masing organ perusahaan. Pemegang saham dan organ perusahaan dalam mengambil keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh moral dan kepatuhan. Timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial. Mengoptimalkan nilai perusahaan. Meningkatkan daya saing.
Pengguna pedoman
Semua perusahaan di Indonesia termasuk yang menjalankan usaha atas dasar prinsip syariah Perusahaan publik, perusahaan negara/daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan diharapkan menjadi pelopor dalam penerapan GCG
19
PRINSIP GCG DI INDUSTRI PERBANKAN (2) Konsep dan implementasi GCG di Indonesia Pencantuman Goo Corporate Governance (GCG) dalam Letter of Intent (LOI) sebagai tujuan reformasi perbankan
• KNKCG mengeluarkan pedoman GCG • The Indonesian Institute for Corporate Governace (IICG) mulai melaksanakan Corporate Governance Perception Index (CGPI)
Pembentukan Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG)
.
1997
.
1999
• Pembentukan Lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap GCG (sekarang terdapat 9 Corporate Governance Organisation) • Pencantuman GCG dalam LoI
• Bapepam mengeluar-kan ketentuan kewajib-an menyampaikan laporan berkala dan tanggung jawab direksi atas laporan keuangan
.
2000
.
2001
• Menteri BUMN mengeluarkan ketentuan Penerapan GCG di BUMN & pembentukan Komite Audit BUMN • Mulai dielenggarakan Annual Report Award
• BI mengeluarkan keterntuan GCG • Meneg BUMN mengeluarkan ketentuan Pedoman Pengangkatan Direksi dan Komisaris • KNKG mengeluarkan Pedoman GCG Perasuransian
• BI memasukan GCG sebagai salah satu tiang API
.
2002
.
2003
• KNKG dalam proses penyempurnaan Pedoman Umum GCG dengan target selesai Aguistus 2006
.
2004
• KNKCG mengeluarkan Pedoman GCG Perbankan Indonesia dan PEdoman Audit • Bapepam mengeluarkan ketentuan Komite Audit serta Direksi dan Komisaris • Menteri BUMN mengeluarkan ketentuan kontrak managemen anggota Direski BUMN • Perubahan KNKCG menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang terdiri Sub Komite Publik dam Sub Komite Korporasi
.
2005
.
2006
• Penetapan destination state-ment KNKG untuk menempat-kan Indonesia dalam “Top quartile of international rating of good corporate governance pada 2009” • Unsur GCG dimasukkan dalam pemberian award oleh ber-bagai pihak
20
PRINSIP GCG DI INDUSTRI PERBANKAN (3) Pengertian Secara singkat, Good Corporate Governance (GCG) adalah:
Steering the ship properly. Proper is being right, being good, being nice and perform good value;
GCG adalah rambu, amanah, adil dan jujur; GCG is doing the right thing in the right way, at the right time, in the right place, by the right people.
21
PRINSIP GCG DI INDUSTRI PERBANKAN (4) Pengertian (lanjutan)
Berdasarkan PBI No. 8/4/PBI/2006 & PBI No. 8/14/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, Bank Indonesia mendenifisikan GCG sebagai “Suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness)”.
Pricewaterhouse Coopers mendefinisikan GCG sebagai “effective decision making”. Hal ini dilandasi oleh “organizational culture, ethics, value system, and promoting business prosperity, efficient and effective management of resource and risk and corporate accountability to shareholders and stakeholders”. 22
PRINSIP GCG DI INDUSTRI PERBANKAN (5) Contoh ketentuan yang terkait dengan GCG sebelum GCG dikembangkan di Indonesia Syarat-syarat untuk menjadi komisaris dan direksi Ketentuan fit and proper test Ketentuan tentang pengendalian bank Ketentuan tentang audit intern Kewajiban mengumumkan laporan keuangan di surat kabar Laporan tahunan Keterbukaan informasi yang segera harus diumumkan kepada publik Rencana dan pelaksanaan RUPS Pembentukan Sekretaris Perusahaan
Undang-undang Perseroan Terbatas, khususnya pasal-pasal yang terkait dengan RUPS, Komisaris dan Direksi Undang-undang Perbankan khususnya yang bertalian dengan syarat-syarat dan kepengurusan pendirian bank
23
PRINSIP GCG DI INDUSTRI PERBANKAN (6) PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan PBI No. 8/4/PBI /2006 tentang pelaksanaan GCG
Peningkatan kualitas pelaksanaan GCG merupakan salah satu upaya untuk memperkuat industri perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API); Dewan Komisaris & Direksi memegang peranan sangat penting dalam menciptakan GCG; Check and balance dari pihak-pihak independen dengan pihak yang terkait dengan pemegang saham pengendali akan meningkatkan pelaksanaan GCG bank; Dalam pelaksanaan GCG bank terdapat dinamika yang perlu direspon secara proporsional dalam rangka mengoptimalkan penerapan GCG bank. 24
PRINSIP GCG DI INDUSTRI PERBANKAN (7) Prinsip dasar T Tranparansi
A Akuntabilitas
R Rensponsibilitas
I Independensi
F Fairness
Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Inisiatif untuk lebih transparan. Perusahaan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Perusahaan harus dikelola secara benar dan terukur sesuai dengan kepentingan perusahaan. Perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksankan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Perusahaan menjadi good corporate citizen. Perusahaan harus dikelola secara independen. Menghindari dominasi oleh pihak manapun dan masing-masing organ tidak saling mendominasi serta tidak saling melempar tanggung jawab. Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dankesetaraan. Akses informasi, perlakukan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan dan kesempatan yang sama bagi karyawan. 25
KIAT MENYUSUN KEBIJAKAN INTERNAL (1) 1. Mengacu dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. 2. Berlaku secara umum dan menghindarkan diri dari diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil (unfairness). 3. Sebelum diimplementasikan, dimintakan pendapat dari aspek hukum (Divisi Hukum), aspek kepatuhan (Divisi Kepatuhan) dan aspek risiko (Divisi Pengendalian Risiko). 4. Sebelum diimplementasikan perlu disosialisasikan/ disebarluaskan ke internal perseroan serta diyakini semua pegawai telah memahaminya.
26
KIAT MENYUSUN KEBIJAKAN INTERNAL (2) 5. Setiap periode tertentu (mis. setahun sekali) dikaji ulang, dievaluasi dan disinkronisasikan/ diharmonisasikan dengan ketentuan perundangundangan yang lebih update. 6. Semangat atau spiritnya sejalan dan memperkuat penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG). 7. Substansi kebijakan disusun dengan jelas dan tegas agar tidak menimbulkan multitafsir atau penafsiran yang tidak seragam. 8. Dilakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan melalui berbagai perangkat seperti survei 27 internal, dll.
KIAT MENYUSUN KEBIJAKAN INTERNAL (3) 9. Kebijakan internal bersifat implementatif (aplicable) dan terukur; 10. Kebijakan internal yang satu tidak saling bertentangan / berseberangan dengan kebijakan internal yang lain; 11. Kebijakan internal didokumentasikan dengan baik dan tertib sesuai dengan kodifikasinya.
28
PENGUATAN KEBIJAKAN INTERNAL (1) Wajib diimplementasikan hal-hal berikut ini: 1. Prinsip GCG (cf. Peraturan Bank Indonesia; cf. UU Perseroan Terbatas; cf. UU BUMN; cf. UU Pasar Modal; cf. UU yang terkait dengan Kekayaan/Keuangan Negara); 2. Code of Conduct (CoC); 3. Etika Bisnis; 4. Pakta Integritas (Letter of Commitment); 5. Laporan Tata Kelola Perusahaan dan Laporan Komite Audit (cf. Annual Report) 29
PENGUATAN KEBIJAKAN INTERNAL (2) Implementasi prinsip GCG sesuai PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank UMUM, minimal harus diwujudkan dalam: 1. Efektivitas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; 2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite; 3. Penanganan benturan kepentingan; 4. Penerapan fungsi kepatuhan Bank; 5. Pelaksanaan tugas fungsi Audit intern; 6. Pelaksanaan tugas fungsi Audit ekstern; 7. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern; 8. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure); 9. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal; 10.Rencana strategis Bank. 30
KIAT MENYUSUN KEPUTUSAN ATAU DISPOSISI (1) 1. Diusahakan dalam bentuk dokumentatif (tertulis) dan diparaf atau ditandatangani oleh pejabat pemutus serta tanggal penandatanganan; 2. Apabila bukan dalam bentuk dokumentatif (tertulis), misalnya SMS, BBM, e-mail, tulisan di secarik kertas, perintah langsung, maka keputusan/disposisi itu ditulis kembali dalam bentuk Berita Acara atau Call Memo, yang menerangkan substansi dari keputusan/disposisi tersebut, lalu ditandatangani oleh pejabat yang memperoleh instruksi dan pejabat yang memberikan instruksi atau atasan/pimpinan dari pejabat yang diberikan instruksi untuk mengetahuinya; 3. Keputusan/disposisi harus jelas, tegas dan tidak menimbulkan multitafsir oleh penerima instruksi. Diupayakan disposisi yang relevan dengan konteks pembahasan/kegiatannya. 31
KIAT MENYUSUN KEPUTUSAN ATAU DISPOSISI (2) 4. Pelaksanaan atas instruksi dilaporkan kepada pejabat pemberi instruksi. 5. Dalam kondisi tertentu (misalnya instruksi atasan/pimpinan tidak sejalan dengan prinsip GCG), dimungkinkan penerima instruksi memberikan opini menurut pengetahuan dan kemampuannya dalam rangka mengamankan instruksi. 6. Penerima instruksi juga dimungkinkan meminta pandangan dari aspek kepatuhan dan hukum kepada unit/divisi terkait yang membidangi masalah kepatuhan dan hukum. 7. Instruksi yang tidak sejalan dengan prinsip GCG tidak harus dilaksanakan oleh pejabat penerima instruksi dan melaporkan kembali respon/sikap ini kepada pejabat pemberi instruksi. 8. Instruksi yang sudah didokumentasikan tersebut disimpan dalam filing system yang baik sebagai dokumen perusahaan. 32
KODE ETIK BANKIR INDONESIA (1) 1. Seorang bankir patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. (A banker should obey and comply to the respective laws and existing regulations) 2. Seorang bankir melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan banknya. (A banker should correctly record all related transactions and activities of the bank) 3. Seorang bankir menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat. (A banker should avoid unhealthy competition) 4. Seorang bankir tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi (A banker should not abuse the given authority for personal purposes) 5. Seorang bankir menghindarkan diri dari keterlibatan pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan. (A banker should avoid conflict of personal interests in decision making)
33
KODE ETIK BANKIR INDONESIA (2) 6. Seorang bankir menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya. (A banker should safe guard the confidentiality of the customers and the bank) 7. Seorang bankir memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan banknya terhadap keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan. (A banker should take into considerations the disadvantages to the economy, social, and environment when establishing the policy of the bank) 8. Seorang bankir tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarganya. (A banker should not accept undeclared gift nor compensation to enrich one self or the family) 9. Seorang bankir tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya. (A banker should not misconduct which may effect disadvantageously to the image of the profession)
34
CODE OF CONDUCT (1) Pengalaman BNI: Kode etik atau Code of Conduct (CoC) BNI mulai diterbitkan pada 5 Juli 2001. CoC BNI ini merupakan pedoman bersikap dan berperilaku bagi pegawai BNI dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, berinteraksi dengan mitra kerja, mitra usaha, dan pihak-pihak lainnya. Tujuan CoC BNI ini untuk mempercepat pencapaian visi dan misi BNI serta untuk menjaga/mempertahankan kepercayaan masyarakat. Formula CoC BNI merupakan kristalisasi nilai-nilai dan normanorma yang berlaku di BNI dan mengacu kepada Kode Etik Bankir Indonesia, di mana CoC BNI terdiri dari Pilar Bisnis dan Standar Etika Kerja. 35
CODE OF CONDUCT (2) Pilar Bisnis:
Standar Etika Kerja:
Kami sajikan mutu; Kami bekerja profesional; Kami bertekad mewujudkan GCG; Kami menjaga semangat kebersamaan; Kami menghargai peranan dan prestasi pegawai.
Menjaga nama baik perusahaan; Menjaga hubungan baik antar-pegawai; Menjaga kerahasiaan Bank; Menjaga dan menggunakan harta benda perusahaan dengan benar; Menjaga keamanan kerja dan kebersihan lingkungan kerja; Melakukan pencatatan data perusahaan dan penyusunan laporan dengan baik dan benar; Menghindari terjadinya konflik kepentingan pribadi; Menghindarkan diri dari penyuapan; Tidak memanfaatkan posisi untuk kepentingan pribadi (insider trading); Tidak menerima imbalan dan cindera mata.
36
BUDAYA KERJA PERUSAHAAN (1) Pengalaman BNI:
VISI
“MENJADI BANK KEBANGGAAN NASIONAL YANG UNGGUL, TERDEPAN DAN TERKEMUKA DALAM LAYANAN DAN KINERJA”
PROFESIONALISME INTEGRITAS ORIENTASI PELANGGAN
PERBAIKAN TIADA HENTI Tidak semata-mata akronim dari ke- 4 Nilai Budaya Kerja, tetapi juga mengandung makna “kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak “
37
BUDAYA KERJA PERUSAHAAN (2) Budaya Kerja BNI, yakni ”PRINSIP 46”merupakan Tuntunan Perilaku Insan BNI, terdiri dari : 4 (Empat) Nilai Budaya Kerja: PROFESIONALISME INTEGRITAS ORIENTASI PELANGGAN PERBAIKAN TIADA HENTI 6 (Enam) Nilai Perilaku Utama Insan BNI: Meningkatkan Kompetensi dan Memberikan Hasil Terbaik Jujur, Tulus dan Ikhlas Disiplin, Konsisten dan Bertanggungjawab Memberikan Layanan Terbaik Melalui Kemitraan yang Sinergis Senantiasa Melakukan Penyempurnaan Kreatif dan Inovatif 38
BUDAYA KERJA (3)
Profesionalisme (Professionalism)
Memiliki kompetensi handal dan berkomitmen memberikan hasil terbaik
Integritas (Integrity)
Berkomitmen untuk selalu konsisten antara pikiran, perkataan dan perbuatan yang dilandasi oleh kata hati dan kepercayaan pada prinsip-prinsip kebenaran yang hakiki
Orientasi Pelanggan (Customer Orientation)
Perbaikan Tiada Henti (Continuous Improvement)
Senantiasa mengutamakan kepentingan Pelanggan dengan dilandasi sikap saling menghargai dan hubungan kemitraan yang sinergis Senantiasa mencari peluang dan solusi untuk meningkatkan layanan dan kinerja yang melampaui harapan Pelanggan 39
•
BUDAYA KERJA (4)
4 NILAI BUDAYA KERJA BNI Profesionalisme (Professionalism) Integritas (Integrity)
6 NILAI PERILAKU UTAMA INSAN BNI Meningkatkan kompetensi dan memberikan hasil terbaik Jujur, Tulus dan Ikhlas Disiplin, Konsisten dan Bertanggungjawab
Orientasi Pelanggan Memberikan layanan terbaik (Customer Orientation) melalui kemitraan yang sinergis Perbaikan Tiada Henti Senantiasa melakukan (Continuous penyempurnaan Improvement) Kreatif dan inovatif
40
PENUTUP (1)

GCG merupakan hal yang kini harus diterapkan oleh setiap perusahaan modern guna peningkatan kinerja.

Dalam payung teori ekonomi, GCG terutama diinspirasi oleh teori X-efficiency, sebagaimana dikemukakan Harvey Leibenstein dari Harvard (1966).

Inti teorinya, jika sebuah perusahaan tidak mempunyai kompetitor, maka ia perlu mendisiplinkan dirinya sendiri agar dapat meningkatkan efisiensi. Cara ini bisa dilakukan melalui keterbukaan perusahaan (disclosureness), kini dikenal sebagai good corporate governance (transparansi, akuntabilitas, responsibility, fairness dan independence). 41
PENUTUP (2)

Di banyak negara, termasuk Indonesia, GCG mulai dirasa mendesak untuk diimplementasikan, terutama setelah terjadinya crash di sektor finansial (terutama Asian financial crisis, 1997-1998), dan berbagai skandal keuangan perusahaan-perusahaan besar di AS (termasuk krisis subprime mortgage baru-baru ini).

Salah satu upaya yang efektif untuk menstimulasikan GCG adalah dengan mendorong perusahaan-perusahaan untuk going public di bursa efek.

Penguatan penerapan prinsip GCG dapat dilakukan dengan menyusun kebijakan internal perusahaan yang kredibel didukung oleh budaya kerja yang handal.
42
REFERENSI
1. “Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pelaksanannya”, Kementerian Negara BUMN. 2. “Memahami untuk membasmi: buku saku untuk memahami tindak pidana korupsi”, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006. 3. “Konflik Kepentingan: panduan penanganan konflik kepentingan bagi Penyelenggara Negara”, Komisi Pemberantasan Korupsi, Oktober 2009. 4. “Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik”, Departemen Komunikasi dan Informatika, Republik Indonesia, 2008 5. “Laporan Tahunan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun Buku 2008”. 6. “Handbook Budaya Kerja Prinsip 46: Tuntunan perilaku insan BNI”, 2007. 43
PENUTUP
Terima kasih atas perhatiannya. Sukses untuk kita semua.
ryan.kiryanto@bni.co.id Mobile: 0812-1079864
44