NASIONAL
2
HARIAN VOKAL
LINTAS 1.600 Transaksi Mencurigakan
SELASA
Pasca Penutupan Kafe DPR
KPK Awasi Pergerakan Calo Anggaran JAKARTA (VOKAL) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersedia memasang mata untuk mengawasi pergerakan calo anggaran di DPR. Karena apa yang dilakukan calo anggaran ini berpotensi mneimbulkan tindak pidana korupsi.
JAKARTA (VOKAL) - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengatakan terdapat 1.600 kasus terkait transaksi mencurigakan yang telah dilaporkan hingga ke tingkat aparat penyidik seperti kepolisian. "Baru sekitar 1.600 kasus yang sudah disampaikan kepada penyidik," kata Pengawas Aturan Senior Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Salahuddin Akbar, dalam sebuah seminar di Jakarta, Senin (27/2). Padahal, ujar Salahuddin, dalam satu hari bisa masuk hingga ratusan laporan tentang transaksi keuangan yang dicurigai mengandung potensi sebagai transaksi yang mencurigakan. Namun, lanjutnya, dari banyaknya laporan tersebut sebagian besar ditemukan transaksi yang wajar dan sah. Hingga kini, masih menurut dia, telah terdapat hingga sebanyak 60.000 laporan transaksi keuangan yang telah masuk kepada PPATK.(ant/rid)
DW Diduga Miliki 18 Rekening BOGOR (VOKAL) - Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan, Kejaksaan Agung tengah menyelidiki rekening yang diduga dimiliki pegawai Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Dhana Widyatmika (DW). Basrief menduga, Dhana, yang telah ditetapkan sebagai tersangka, diperkirakan memiliki lebih dari 18 rekening yang tersebar di berbagai bank. Saat ini, Basrief belum dapat memastikan jumlah rekening Dhana, yang telah dicegah bepergian ke luar negeri. "Secara pasti, saya belum bisa menentukan. Ini masih penelitian," kata Basrief kepada para wartawan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (27/2). Basrief mengatakan, pihaknya kini tengah menelusuri keberadaan Dhana. Ketika ditanya kemungkinan mantan account representative Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam berada di Singapura, Basrief meminta media tidak menduga-duga. Saat ini, Kejagung tengah menelusuri perusahaan-perusahaan yang diduga telah menyuap Dhana. Ia ditengarai memiliki rekening bernilai Rp 60 miliar. Tidak hanya itu, ia ditemukan pernah melakukan transaksi pengiriman uang senilai 250.000 dollar AS atau senilai Rp2,25 miliar. Kemudian, ia juga diduga memiliki simpanan emas sebesar satu kilogram. Adapun uang tunai sekitar Rp28 miliar dan 270.000 dollar AS atau Rp2,4 miliar disita oleh Kejaksaan Agung RI.(kpc/rid)
KPK Tertibkan Aset Negara JAKARTA (VOKAL) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan fokus pada penertiban aset milik negara. KPK akan mendata aset negara di seluruh kementerian dan lembaga negara sebagai langkah pencegahan tindak pidana korupsi. "Fokus ke depan penertiban barang milik negara. (Mendata) berapa aset negara," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III di komplek Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (27/2). Bambang mengatakan, penertiban aset itu akan dimulai di kementerian-kementerian strategis. Dia memberi contoh Kementerian Agama yang paling besar memiliki aset negara di banding kementerian lain. "Kementerian Agama yang paling kaya. Di sana ada infaq, sodaqoh yang setiap tahun terus bertambah," kata Bambang. Dalam rapat, Bambang juga menjelaskan berbagai program pencegahan korupsi yang sudah, tengah, atau akan dilakukan. Contohnya, pembuatan film kita "Kita VS Korupsi". Menurut Bambang, film itu sudah dipertontonkan ke publik, terutama ke aparat penegak hukum. Selain itu, lanjut Bambang, akan dilakukan revisi berbagai nota kesepahaman antara KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan. "Agar supervisi lebih maksimal," ucap dia.(kpc/com)
Penanggung Jawab/Redaktur: RIDWAN AL KALAM
28 Februari 2012/6 Rabiul Akhir 1433 H
INT
SIAP BERSAKSI - Ali Mudhori, mantan staf asistensi Menakertrans Muhaimin Iskandar, tiba di gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Selatan, Senin (27/2). Ali akan bersaksi untuk terdakwa kasus dugaan suap alokasi anggaran Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID), Dadong Irba Relawan.
Paket Uang Dalam Kardus Durian
Mudhori tak Tahu Soal Dana Rp1,5 M JAKARTA (VOKAL) - Mantan tim asistensi Menakertrans, Ali Mudhori membantah mengetahui penyerahan uang Rp1,5 miliar dalam kardus durian. Dia mengaku bahwa mantan rekannya di tim asistensi, Fauzi, mengatakan akan dititipi uang. "Iya, saya tidak tahu, hanya saya dapat penjelasan Fauzi dia mau dititipi 'barang' (uang)," kata Ali Mudhori saat bersaksi bagi Dadong Irbarelawan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (27/2). Ali menjelaskan bahwa Fauzi didesak menerima uang Rp1,5 miliar dari Sesditjen P2KT I Nyoman Suisnaya dan Kabag Perencanaan dan Informasi Dadong Irbarelawan. "Informasinya dari Fauzi bahwa dia dipaksa terima uang oleh Pak Nyoman dan Pak Dadong," ujarnya.
Ketua Majelis Hakim herdy Agusten sempat mengingatkan saksi agar tidak berbohong dan menyampaikan keterangan sebenar-benarnya perihal penerimaan uang Ali Mudhori tetap membantah. "Tidak ada, jadi (uang) itu selama saya ke Jakarta uang tiket, makan. Mereka (Acos dan Sindu Malik) bilangnya akan diganti," terangnya. Menurut Ali, uang yang selama ini dibicarakan adalah uang pengganti transport dan makan dirinya selama memperkenalkan dan berurusan dengan Acos dan Sindu Malik kepada pejabat Kemenakertrans untuk membicarakan peningkatan anggaran program transmigrasi. "Tanggal 24 Agustus saya diberi tahu, mana uang ganti transport dan uang makan saya. Dia (Sindu malik) bilang
ada di Nyoman dan Dadong. Akhirnya saya komplen ke Sindu Malik, lalu saya dibilangin sama Fauzi katanya mau dikasih uang (1,5 miliar) tapi dia tidak mau terima," jelasnya. Ali juga tidak menjelaskan dari mana uang itu diperoleh, Ia hanya memperoleh penjelasan dari Fauzi bahwa Nyoman dan Dadong meminta kepada Fauzi untuk mengambil uang Rp1,5 miliar. Belakangan diketahui uang tersebut merupakan suap pengusulan pencairan dana PPID untuk empat kawasan transmigrasi penerima dana. "Jadi itu hak saya untuk tiket dan transportasi mau saya bagikan buat teman-teman ajudan dan staf, karena selama ini kan ada timbal balik kalau saya butuh-butuh surat, mereka bantu," tandasnya.(vnc/rid)
Direktur Penyelidikan KPK Kembali ke Polri Yurod telah JAKARTA (VOKAL) dikembalikan ke Pol- Komisi Pemberanri. Trimedya memtasan Korupsi (KPK) pertanyakan lantaran memutuskan untuk Yurod relatif baru mengembalikan menjabat Direktur Brigadir Jenderal Penyidikan di KPK. (Pol) Yurod kepada "Ada apa dengan institusi asalnya yakdia? Karena dia orang ni Kepolisian. Sebelkarir, polisi, kalau samumnya, Yurod menpai dikembalikan ada jabat Direktur Peasumsi di institusinya nyelidikan di KPK. TRIMEDYA orang ini bermasalah. Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat Ini menyangkut karir orang. antara Komisi III dengan KPK Tolong dijelaskan supaya jangan di Komplek Dewan Perwakilan jadi rumor," kata Trimedya. Wakil Ketua KPK Bambang Rakyat, Senin (27/2). Awalnya, anggota Komisi III Widjojanto membenarkan dari Fraksi Partai Demokrasi In- bahwa Yurod dikembalikan ke donesia Perjuangan Trimedya Polri. Pihaknya juga sudah Panjaitan mengklarifikasi infor- menyurati Kepolisian terkait masi yang ia terima bahwa keputusan itu. Namun, Bam-
bang tak mau mengungkap apa alasannya. Dia hanya menyebut keputusan itu diambil pimpinan setelah mendengarkan berbagai masukan. "Ada proses yang dilalui. Pimpinan yang meminta pengawas internal untuk bekerja. Pimpinan melakukan kebijakan berdasarkan informasi yang dimiliki. Dinamika yang terjadi memang cukup intensif. Tapi semua (keputusan) keluar dari meja pimpinan," kata Bambang. Dalam rapat, Trimedya juga mempertanyakan kosongnya jabatan Deputi Penindakan KPK setelah Ade Raharja pensiun. Dia meminta agar jabatan itu segera diisi agar membantu kinerja KPK.(kpc/rid)
"Semua tindak pidana korup- mana-mana. Kalau pun coffee si, termasuk itu, KPK bisa me- shop dipindah kan bisa nongklakukan tindakan komprehen- rong di mana saja. Bisa saja di sif," kata Ketua KPK Abraham hotel-hotel," kata Wakil Ketua Samad, kepada wartawan, Ja- DPR Pramono Anung. Karena itu, mekarta, Senin (27/2). nurut Pramono, KPK pun menmenutup Coffee gawasi gerakan caShop bukanlah solo anggaran di lusi satu-satunya. DPR. Semua tinda"Jadi solusinya bukan yang berpokan kepada lokastensi korupsi bisa inya. Tapi kepada ditindak KPK. "Jadi perbaikan sistem semua potensi komaka seluruh prorupsi kita lakukan ses pembahasan kajian. Pada saatanggaran dilakunya dilakukan penkan terbuka," paindakan. Kalau dipar dia. butuhkan penceABRAHAM SAMAD BK DPR sebelgahan kita lakukan, selanjutnya kita lakukan pen- u m n y a m e r e k o m e n d a s i k a n penutupan Coffee Shop DPR. indakan," kata Abraham. Sementara itu, Wakil Ketua Keberadaan warung kopi di koDPR Pramono Anung mengata- mpleks parlemen ini dipankan, penutupan coffee shop dang jadi tempat berkumpul 'Bengawan Solo' di DPR tidak calo anggaran. Pimpinan DPR pun telah serta merta menghapus calo anggaran DPR. Calo anggaran di sepakat menutup Coffee Shop DPR berkeliaran di mana saja. ini. Penutupan Coffee Shop Mereka bisa bertebaran di ho- 'Bengawan Solo' ini bagian dari tel-hotel sekitar Senayan me- reformasi total DPR. Coffee ngikuti anggota DPR. "Ya kalau Shop ini milik anggota FPD calo anggaran ya berkeliaran di DPR, Albert Y.(dtc/rid)
Korupsi di Banggar Sistemik
DPR Berlakukan Reformasi Total JAKARTA (VOKAL) - Pimpinan DPR sepakat memberantas korupsi yang sistemik di Banggar DPR. Pimpinan DPR akan melakukan reformasi total untuk merebut lagi kepercayaan publik. "Pertemuan ini langkah awal yang dilakukan pimpinan dewan menginisiasi pemberantasan korupsi di Banggar. Kita lakukan sistematis," kata Wakil Ketua DPR, Anis Matta, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/2). Anis mengatakan pimpinan DPR telah menggelar rapat konsultasi dengan KPK, Menkeu, dan Kejagung pada pekan lalu. Ke depan, kata Anis, PPATK akan dihadirkan dalam rapat konsultasi pemberantasan korupsi ini. "Kemarin kita sudah panggil Menkeu, KPK, dan Jaksa Agung, ini akan diperluas. Nanti insya Allah, kita juga akan panggil BPK, KPK, bagian dari operasi reformasi total di pembenahan untuk merebut kembali kepercayaan publik. Nanti insya Allah, kita gagas seminar korupsi, kita mau pendekatannya sistem bagaimana persoalan pendanaan harus clear," papar Anis. Menurut dia, DPR ingin citra Banggar sebagai ATM parpol dapat diclearkan agar tidak ada lagi pandangan negatif terhadap Banggar.
"Selama ini parpol dituduh menjadikan Banggar jadi ATMparpol. Kita ingin membuka file bahwa ini persoalan sistem bukan persoalan pribadi. Bagaimana mereka mengatasi masalah pendanaan kita harus berukan jalan keluar sebagai solusi," katanya. Dikatakan dia, DPR siap dengan masukan dari penegak hukum dan juga action penegak hukum terhadap pencegahan dan penindakan korupsi sistemik di DPR. "Di mana spot korupsi, apakah di Banggar, apakah proses parpol. Kita mendukung masalah pendekatan pencegahan korupsi secara sistemik, karena korupsi sistemik," kata An i s . (dtc/rid)
Perwajahan: ALIB DESTIYONO